Arsip Kategori: Politik

Jakarta, JUTN – Ketegangan politik kembali memanas setelah Gerakan Cinta Prabowo (GCP) resmi melaporkan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Laporan ini menjerat Budi Arie dengan dugaan makar dan penghasutan, menyusul viralnya pernyataannya di media sosial yang menyebut kemungkinan percepatan momentum politik dan pemilu sebelum tahun 2029.

Langkah hukum ini diambil GCP bukan tanpa alasan. Menurut Tim Kuasa Hukum GCP, Dony Endrassanto, pernyataan Budi Arie dinilai telah melampaui batas kebebasan berpendapat dan berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

“Kegiatannya yang kita laporkan adalah dugaan upaya melakukan makar dan penghasutan. Sesuai dengan yang kita laporkan Pasal 193 Juncto Pasal 246 KUHP, dan telah diterima dengan baik oleh pihak penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim,” ujar Dony di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu.

Baca juga Priatna Maju Pilkades Mekarmaya: Pemuda Harus Berani Ambil Peran Pembangunan Desa

Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, H. Kurniawan, menegaskan bahwa langkah pelaporan ini merupakan bentuk edukasi publik tentang batasan-batasan dalam berdemokrasi. Ia menekankan bahwa meskipun Indonesia adalah negara demokrasi, setiap warga negara tetap harus tunduk pada hukum dan tidak boleh melanggar ketentuan yang berlaku.

“Hari ini saya menempuh jalur hukum untuk membuat pelajaran kepada semua rakyat Indonesia bahwa di sebuah negara demokrasi pun ada batasan-batasan yang tidak bisa dilanggar dan dilalui oleh siapa pun dalam bentuk pelanggaran hukum,” tegas Kurniawan.

Pernyataan kontroversial Budi Arie tersebut muncul dalam sebuah video viral di mana ia tampak duduk di samping Presiden Ke-7 Joko Widodo. Dalam video itu, Budi Arie menyampaikan analisis pribadinya mengenai kemungkinan terjadinya percepatan proses politik menjelang pemilu 2029. Pernyataan ini langsung memicu spekulasi luas di masyarakat dan menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai platform media sosial.

Menyadari dampak negatif dari pernyataannya, Budi Arie akhirnya mengeluarkan permintaan maaf melalui rekaman video yang beredar pada Rabu (26/8). Ia menjelaskan bahwa ucapannya hanyalah analisis pribadi dan tidak memiliki kaitan langsung dengan Presiden Jokowi.

“Saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” kata mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu. Ia juga menambahkan bahwa dirinya siap bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari pernyataannya serta mengajak seluruh pihak untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia.

Baca juga DLH Kabupaten Karawang Bidang Kebersihan Bergerak Cepat Bersihkan Sampah Pasca Jambore Ranting di Banyuapit

Meski demikian, langkah GCP untuk membawa kasus ini ke ranah hukum menunjukkan ketegasan mereka dalam menjaga integritas proses demokrasi. Kasus ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi semua elemen masyarakat tentang pentingnya menjaga etika dan tanggung jawab dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.

Sementara itu, Partai Gerindra melalui juru bicaranya menyatakan bahwa fokus utama partai tetap pada dukungan terhadap Prabowo Subianto sebagai calon presiden, dan tidak terpengaruh oleh pernyataan-pernyataan individu seperti yang dilakukan oleh Budi Arie.

Kini, publik menunggu perkembangan lebih lanjut dari penyelidikan Bareskrim Polri terkait laporan ini. Apakah pernyataan Budi Arie benar-benar termasuk dalam kategori makar atau sekadar analisis politik yang salah tafsir? Semua mata tertuju pada hasil investigasi kepolisian.

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Aktivis sekaligus pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menuding adanya konspirasi terstruktur dari “kelompok kekuatan senyap” yang berupaya mendaur ulang trauma kerusuhan Agustus 2025. Tudingan ini muncul menjelang rencana aksi massa pada 27 Agustus 2026, yang dinilai Haris bukan sekadar aspirasi rakyat, melainkan bagian dari perang psikologis untuk meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (26/8), Haris menyebut pilihan tanggal aksi tersebut sangat provokatif dan sarat muatan politis. Ia menduga kelompok tertentu terobsesi menciptakan krisis kepercayaan (crisis of confidence) dengan memanfaatkan momentum historis kerusuhan dan penjarahan rumah pejabat yang terjadi setahun silam.

“Ada gejala halusinasi politik pada segelintir kekuatan senyap yang melancarkan kampanye kekacauan sosial dengan menumpangi gerakan massa,” tegas Haris.

Baca juga  “Jual Akses ke Dirjen Bea Cukai”: KPK Bongkar Skandal Rizal Fadillah, Tawarkan Pertemuan Bisnis dengan Pejabat Puncak demi Kelancaran Impor Blueray Cargo

Senjata Baru:  Information Laundering

Haris mengungkap modus operandi baru yang digunakan oleh kelompok tersebut, yakni teknik information laundering atau pencucian informasi. Menurut dia, disinformasi yang awalnya diorkestrasi secara masif di akun-akun media sosial “dicuci” agar tampak kredibel dan valid di mata publik.

“Pencucian informasi telah digunakan sebagai teknik dalam peperangan psikologis. Tujuannya jelas: meruntuhkan kepercayaan publik dan kepercayaan pasar kepada pemerintah,” ujar Haris.

Ia menilai, narasi-narasi hasutan yang beredar saat ini adalah hasil daur ulang disinformasi yang bertujuan memanaskan situasi menjelang 27 Agustus 2026.

Baca juga Wujud Cinta Dan Kepedulian, Polres Sukabumi Bangunkan Rutilahu Bagi Keluarga Korban Kebakaran

Prabowo Sudah Melampaui Tuntutan Massa

Di tengah tuduhan adanya upaya delegitimasi, Haris justru membela rekam jejak Presiden Prabowo. Ia menilai tuntutan demonstran terkait pemberantasan korupsi dan penyitaan aset koruptor sebenarnya sudah sejalan—bahkan terlampaui—oleh langkah-langkah konkret yang diambil Istana.

Haris menyoroti tindakan tegas Prabowo dalam mencegah kebocoran kekayaan negara serta penyitaan aset korupsi dari oligarki di sektor tambang, hutan, dan lahan. Ia juga mengingatkan publik tentang kasus MBG dan penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan, yang telah ditindak tegas oleh Presiden.

“Presiden Prabowo sendiri tidak menutup mata dan telinga terkait aspirasi yang berkembang di masyarakat. Itu dibuktikan dengan menindak tegas pelaku korupsi MBG dan penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri,” kata Haris.

Baca juga “Lupa Karena Ngantuk”: Warek I Unsoed Akui Fokus KPK pada Jalur Mandiri, Klaim Sistem Anti-Manipulasi

Mitra Kritis, Bukan Musuh

Meski mengakui masih adanya masalah rakyat yang belum tuntas, Haris menekankan pentingnya sinergi. Ia menolak dikotomi antara pemerintah dan gerakan sosial. Baginya, gerakan masyarakat seharusnya menjadi mitra kritis yang melindungi kebijakan progresif dari penyalahgunaan, bukan alat bagi kelompok kepentingan untuk menciptakan chaos.

“Pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada 14 Agustus 2026 telah memaparkan data pencapaian dua tahun pemerintahan. Kita butuh kerjasama dan kebersamaan untuk mengatasi problem rakyat, bukan kerusuhan yang didaur ulang,” pungkasnya.

(Azi)

LSukabumi,jurnaltipikor.com,-Anggota DPR RI Komisi I Fraksi PAN, Dr. Desy Ratnasari, S.Psi.,M.Si.,M.Psi., menggelar Kunjungan Kerja (Kunker) ke Koramil 0607-12/Parungkuda, Kodim 0607/Kota Sukabumi, pada Minggu (17/05/2026).

Kehadiran Desy Ratnasari disambut hangat oleh Danramil 0607-12/Parungkuda Kapten Arm. Andriyono., beserta seluruh jajaran personel Koramil dan ibu Persit Kartika Chandra Kirana Ranting 13 Koramil 0607-12 Parungkuda.

Kunjungan tersebut fokus pada penyerapan aspirasi, salahsatunya yaitu mengenai pengajuan pembangunan dan perpindahan kantor Koramil Parungkuda yang saat ini statusnya masih pinjam pakai ke PT. ΚΑΙ dan juga terkait kesejahteraan prajurit

Baca juga Jangan Menggurui Independensi Jika Masih Duduk di Pangkuan Kekuasaan

Dalam sesi wawancara dengan awak media, Desy Ratnasari, mengatakan bahwa kunjungan kerjanya tersebut merupakan bagian dari agenda silaturahmi dan penyerapan aspirasi prajurit TNI di wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi.

“Alhamdulillah,hari ini saya sebagai Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN bisa silaturahmi di Koramil Parungkuda dalam rangka melaksanakan Kunjungan Kerja untuk menyerap aspirasi secara langsung. Di Kabupaten Sukabumi itu ada 15 Koramil dan Kota ada 13 Koramil. Alhamdulillah semuanya sudah selesai dikunjungi sampai hari ini,” ujarnya.

Desi menjelaskan, bahwa kunjungan ini dilakukan agar mengetahui secara langsung kondisi di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi prajurit TNI dalam menjalankan tugas-tugas kewilayahan dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

“Dengan terjun langsung kelapangan, kami dapat mengetahui apa kekurangan dan tantangan yang dihadapi prajurit TNI dalam menjalankan tugas diluar diluar tugas utamanya yaitu menjaga kedaulatan negara,” ucapnya.

Baca juga Mahkota Binokasih Kembali Bersemayam di Tatar Sunda: Kirab Budaya 2026 Guncang Bandung dengan Gelora Sejarah dan Identitas

Desy Ratnasari pun menyampaikan, bahwa keberadaan kantor koramil Parungkuda yang masih berstatus pinjam pakai dan kesejahteraan prajurit TNI bersama keluarga menjadi perhatian penting yang wajib diperjuangkan

“Menjadi catatan penting bagi saya terkait kesejahteraan prajurit beserta keluarga dan kantor koramil parungkuda yang masih berstatus pinjam pakai. Saya akan sampaikan ke Pak Menhan, Panglima TNI dan juga Kasad karena ini menyangkut marwah TNI,” Katanya.

Kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap satuan komando kewilayahan di daerah pemilihan. Desy Ratnasari, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong perbaikan sarana dan perhatian terhadap kesejahteraan prajurit TNI, khususnya di wilayah Kabupaten/Kota Sukabumi.

Baca juga JAKARTA TETAP IBU KOTA SAH: Tanpa Keppres, IKN Hanya “Janji di Atas Kertas”

Dilokasi yang sama, Danramil 0607-12/Parungkuda, Kapten Arm. Andriyono, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian yang diberikan Desy Ratnasari selaku Anggota DPR RI Komisi I Fraksi PAN yang telah berkunjung dan menyerap aspirasi anggota Koramil.

“Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kunjungan Ibu Desy Ratnasari yang telah menyerap aspirasi kami,” ucapnya.

Andriyono selaku Danramil Parungkuda mengatakan, bahwa aspirasi yang paling dominan disampaikan dalam pertemuan tersebut yaitu terkait pembangunan kantor Koramil baru karena saat ini status kantor masih menempati lahan pinjam pakai milik PT. KAI.

“Status Kantor Koramil Parungkuda masih pinjam pakai ke PT KAI. Jadi kami sampaikan, kami sudah pernah koordinasi dan mempunyai permintaan di Balitri. Mudah-mudahan akan dibangun oleh Mabes TNI kedepannya,” katanya.

Andriyono berharap, dibangunkannya kantor koramil yang baru dan tentunya berstatus milik TNI AD bukan lagi pinjam pakai demi menunjang pelayanan serta pelaksanaan tugas kewilayahan.

“Mudah-mudahan pembangunan Koramil baru bisa terealisasi dan berstatus hak milik TNI Angkatan Darat,” harapnya.

Koramil merupakan ujung tombak pembinaan teritorial dan ketahanan wilayah. Maka, kondisi kantor dan kesejahteraan prajurit harus menjadi perhatian bersama, agar tugas-tugas di masyarakat bisa berjalan optimal.

(Rama)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR– Dalam sebuah langkah berani yang bertujuan membongkar akar persoalan dualisme kepemimpinan di tubuh partai politik Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) hasil Muktamar VI Bali resmi mengajukan uji materiil (Judicial Review) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan ini bukan sekadar sengketa internal, melainkan sebuah perlawanan konstitusional terhadap campur tangan eksekutif yang dinilai mencederai otonomi organisasi politik.

Ketua DPP PBB Hasil Muktamar VI Bali, Gugum Ridho Putra, dengan tegas menyatakan bahwa era Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum) memiliki kewenangan untuk “mengesahkan” kepengurusan partai politik harus segera diakhiri. PBB mendesak agar peran pemerintah diubah total dari otoritas yang “mengesahkan” menjadi sekadar lembaga yang “mencatat”.

“Kenapa demikian? Karena itu adalah persoalan pokok yang akan terus menjadi bom waktu bagi demokrasi kita jika tidak dipotong sejak sekarang,” tegas Gugum usai menghadiri sidang pendahuluan perkara nomor 146/PUU-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta, Senin (4/5).

Baca juga Walikota Kukuhkan Kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Cimahi

Menghentikan Intervensi Eksekutif yang Potensial Disalahgunakan

Narasi yang dibangun PBB sangat jelas: siapa yang berhak menentukan pemimpin partai? Jawabannya adalah anggota partai melalui mekanisme demokratis internal dan verifikasi pengadilan, bukan pejabat negara di kementerian.

“Pengesahan pengurus partai politik adalah hak prerogatif partai itu sendiri dan pengadilan, bukan ranah eksekutif. Ketika Menkum diberi kuasa ‘mengesahkan’, pintu menuju intervensi politik dan ketidaknetralan pemerintah terbuka lebar,” ujar Gugum menohok.

Sejarah kelam politik Indonesia menjadi bukti nyata. Gugum menyoroti bagaimana berbagai partai besar seperti PDIP, Golkar, PPP, hingga Hanura pernah terjerumus dalam lubang dualisme kepemimpinan yang berkepanjangan. Semua benang kusut itu, menurutnya, berpangkal pada satu titik lemah: kewenangan pengesahan oleh Menkum yang rentan dimanipulasi untuk kepentingan kekuasaan sesaat.

“Tidak ada lagi ruang bagi pemerintah untuk mengambil posisi tidak imparsial di tengah sengketa internal. Demokrasi tidak boleh disandera oleh keputusan birokrat,” tambahnya.

Baca juga Dari Suku Cadang ke Skema: BPKP Mencium Pola Sistemik di Balik Proyek DLH Jabar

MK sebagai Wasit Final: Transparan, Terbuka, dan Mengikat

Selain mencabut kewenangan Menkum, PBB juga mengajukan tuntutan revolusioner kedua: mengalihkan kewenangan penyelesaian sengketa internal partai dari Mahkamah Partai yang sering kali tidak efektif, langsung ke tangan Mahkamah Konstitusi.

Alasannya kuat dan tak terbantahkan. MK bekerja dengan sistem terbuka, persidangannya dapat diakses publik, dan putusannya bersifat final serta mengikat (final and binding). Berbeda dengan proses internal yang sering kali alot dan penuh konflik kepentingan, MK menawarkan kepastian hukum yang bersih.

“Perselisihan internal selalu berlarut-larut karena tidak adanya wasit yang benar-benar netral. Kami meminta MK menjadi penengah tunggal. Ini demi masa depan politik Indonesia, bukan hanya demi PBB,” pungkas Gugum.

Baca juga Tanamkan Disiplin dan Karakter, WBP Rutan Manna Mulai Aktif Ikuti Kegiatan Pramuka

Bukan Sekadar Kepentingan Sesaat, Tapi Masa Depan Bangsa

Gugum menekankan bahwa langkah ini melampaui kepentingan sempit PBB yang saat ini sedang menggugat SK Menkum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ini adalah pertarungan prinsip untuk menyelamatkan konstitusi. Setidaknya tiga partai politik lainnya kini masih terkatung-katung tanpa kepastian hukum akibat celah undang-undang yang sama.

“PBB membuktikan diri sebagai partai yang berpikir konstitusional. Kami tidak ingin warisan dualisme ini terus menghantui anak cucu kita. Kami menuntut kesetaraan perlakuan hukum bagi semua kelompok politik tanpa diskriminasi atau intervensi penguasa,” tutupnya.

Sidang pendahuluan telah digelar dan agenda selanjutnya akan mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan. Mata bangsa kini tertuju pada MK: apakah akan memangkas rantai intervensi eksekutif ini, atau membiarkan demokrasi Indonesia tetap rentan terhadap permainan birokrasi?

(Red)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Gelombang dukungan mengalir deras terhadap usulan strategis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membatasi masa jabatan Ketua Umum partai politik maksimal dua periode. Dua partai besar, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), secara tegas menyatakan sikap positif mereka, menilai langkah ini sebagai obat mujarab untuk menyegarkan demokrasi internal dan mencegah kultus individu.

Golkar: Regenerasi Adalah Kunci
Partai Golkar melalui pernyataannya menekankan bahwa pembatasan periode jabatan bukan sekadar aturan administratif, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga sirkulasi kepemimpinan tetap dinamis. Menurut Golkar, ketergantungan partai pada satu figur dalam waktu lama justru dapat menghambat pertumbuhan kader muda.

“Pembatasan ini penting untuk menjaga sirkulasi kepemimpinan tetap sehat dan mendorong regenerasi agar partai tidak bergantung pada satu figur saja,” ujar perwakilan Golkar. Sikap ini sejalan dengan semangat internal Golkar yang terbuka terhadap pergantian kepemimpinan secara berkala demi keberlanjutan partai.

Baca juga GEGER KEMENHUB! KPK Panggil Robby Kurniawan, Staf Ahli Era Dudy Purwagandhi, Terkait Rantai Suap Proyek Kereta Api Raksasa

PKS: Bukan Hal Baru, Sudah Diterapkan Internal
Senada dengan Golkar, PKS menyambut baik rekomendasi KPK tersebut. Pihak PKS menilai bahwa gagasan membatasi masa jabatan ketua umum bukanlah sesuatu yang asing atau menakutkan. Faktanya, di tubuh PKS, aturan serupa sudah lama diterapkan, tidak hanya untuk posisi ketua umum, tetapi juga untuk berbagai posisi strategis lainnya.

“Aturan ini bukan hal baru bagi kami. Di internal PKS, pembatasan jabatan sudah menjadi budaya untuk memperkuat proses kaderisasi dan memastikan tidak ada penumpukan kekuasaan,” jelas pihak PKS. Mereka meyakini bahwa langkah KPK akan memperkuat tata kelola partai politik secara nasional.

Sebagian Partai Menolak: Urusan Internal atau Intervensi?
Di sisi lain, usulan ini memicu reaksi beragam dari sejumlah partai politik lainnya. Sebagian partai menolak mentah-mentah ide pembatasan tersebut. Argumen utama mereka adalah bahwa penentuan siapa yang memimpin dan berapa lama masa jabatannya adalah urusan internal rumah tangga partai yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Bahkan, beberapa suara kritis menyebut bahwa KPK telah melampaui kewenangannya dengan masuk ke ranah regulasi internal organisasi masyarakat/politik. Mereka khawatir hal ini akan menjadi preseden buruk bagi intervensi lembaga negara terhadap otonomi partai.

Baca juga EMAS DI ATAS PUNGGUNG RAKYAT: Ketika Bupati Cianjur Abad ke-19 Berpesta Mewah di Atas Derita Petani Kopi

Rekomendasi Holistik KPK
Usulan pembatasan masa jabatan ini merupakan bagian integral dari paket rekomendasi komprehensif KPK untuk membenahi tata kelola partai politik di Indonesia. Selain soal kepemimpinan, KPK juga menyoroti pentingnya perbaikan sistem kaderisasi, peningkatan transparansi keuangan, dan penguatan mekanisme checks and balances di internal partai guna mencegah korupsi yang berakar dari lemahnya pengawasan internal.

Hingga saat ini, diskusi mengenai usulan ini masih berlanjut di kalangan pengambil kebijakan dan parlemen, menunggu apakah semangat pemberantasan korupsi ini akan diterjemahkan menjadi aturan binding yang mengikat seluruh partai politik di Indonesia.

Sumber referensi: CNN Indonesia (24 April 2026), Kompas, Merdeka.com, DetikNews.

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Suasana hangat Idulfitri di Hotel Papandayan, Kota Bandung, pada Jumat (17/4/2026) berubah menjadi panggung diskusi strategis bagi masa depan Jawa Barat.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Jawa Barat menggelar Halalbihalal yang tidak hanya menyambung silaturahmi, tetapi juga mengunci komitmen kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

• Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci, antara lain:
  Mamat Rachmat (Ketua DPW NasDem Jabar)
• Saan Mustopa (Wakil Ketua Umum NasDem)
• Dedi Mulyadi  (Gubernur Jawa Barat)
• Jajaran pejabat Pemprov Jabar (Kadis Kominfo Ade Komar & Kepala Kesbangpol Wahyu Mijaya)
• Dra. Hj. Tia Fitriani (Anggota DPRD Jabar Fraksi NasDem) serta ribuan kader se-Jawa Barat.

Baca juga Anggaran Melejit ke Rp171 Triliun, KPK Endus 8 Celah Korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis

Melampaui Politik Praktis: Visi Kesetaraan

Ketua DPW NasDem Jabar, Mamat Rachmat, menegaskan bahwa pertemuan ini adalah langkah konkret untuk menyelaraskan “jam tangan” antara partai dan eksekutif.

“Fokus kami bukan politik praktis sesaat, tapi bagaimana mengolaborasikan cita-cita bersama, terutama dalam mewujudkan kesetaraan di bidang pendidikan dan kesehatan,” ujar Mamat.

Dedi Mulyadi: Keadilan Adalah Harga Mati

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan sinyal kuat mengenai arah pembangunannya ke depan. Ia menekankan bahwa keadilan sosial harus dirasakan hingga ke pelosok desa, bukan hanya dinikmati warga perkotaan.

• Distribusi Ekonomi: Memastikan kue ekonomi tidak menumpuk di satu titik.
• Infrastruktur Merata: Akses jalan dan fasilitas publik yang setara.
• Layanan Dasar: Standarisasi fasilitas pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah Jabar.

“Fasilitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tidak boleh menumpuk di satu wilayah saja. Semua harus merasakan keadilan,” tegas Gubernur yang akrab disapa Kang Dedi tersebut.

Baca juga Sistem Sengaja “Dileletkan”, Kejati Jatim Sita Miliaran Rupiah dari Tangan Pejabat Dinas ESDM

Menakar Kekuatan Menuju 2029

Di balik nuansa kekeluargaan, Wakil Ketua Umum NasDem, Saan Mustopa, tidak menampik bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari  konsolidasi jangka panjang menuju Pemilu 2029.

Menurut Saan, kehadiran Gubernur Jabar di acara internal partai merupakan simbol kuat adanya sinergi tanggung jawab dalam membangun daerah.

NasDem berkomitmen menggerakkan seluruh jaringan politiknya untuk menjadi mesin penggerak pembangunan di Jawa Barat.
(Her)

Sukabumi, Jurnaltipikorm.com,-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP., hadiri Muhibah Ramadhan Tingkat Kabupaten Sukabumi Tahun 1447 H/2026 M. Acara tersebut  digelar pemerintah Kabupaten Sukabumi yang bertempat di Masjid Besar Assalam Jalan Raya Karangtengah, Kecamatan Cibadak, pada Rabu (04/03/2026).

Acara tersebut dihadiri Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., Wakil Bupati (Wabup) H. Andreas, S.E., Sekretaris Daerah (Sekda) H. Ade Suryaman, Forkopimda Kabupaten sukabumi, Kepala Perangkat Daerah, Tokoh Masyarat serta undangan lainnya.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin Pemkab Sukabumi setiap Ramadan. Di mana, kegiatan ini bertujuan untuk menguatkan sinergi antara ulama, Umaro, dan umat. Hal itu termasuk menyerap aspirasi warga.

“Muhibah Ramadhan ini menjadi momentum untuk menebar kebaikan terhadap sesama sekaligus instrumen monitoring dan sarana dialog secara langsung dengan masyarakat,” ujarnya.

Baca juga TNI Hadir Untuk Rakyat, Melalui Program TMMD Ke-127 Jalan Sepanjang 300 Meter di Parakanlima Disulap Jadi Mulus

Dalam kesempatan tersebut, Budi Azhar membagikan ningkisan berupa paket sembako untuk warga karangtengah.

“Alhamdulillah, dihari Jum’at yang penuh Berkah di bulan Ramadhan. Sedekah hari ini adalah investasi langit yang tak ternilai, pahalanya dan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Semoga bingkisan yang dibagikan ini dapat bermanfaat bagi masyarakar,” pungkasnya.

(Rama)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR— Sekretaris Partai Golongan Karya Muhammad Sarmuji menyatakan partainya menghormati proses hukum yang berjalan usai kadernya, Bupati Pekalongan , terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh (KPK).

“Kami belum memperoleh informasi yang lain. Selanjutnya kami menghormati proses hukum yang berlaku,” kata Sarmuji saat dikonfirmasi oleh Awak media , Rabu

Sarmuji mengaku sangat menyesalkan penangkapan tersebut dan meminta seluruh kader Golkar menjadikannya sebagai peringatan keras.
“Kami meminta dengan sangat kepada seluruh kader yang memegang amanat pemerintahan untuk menjalankan pemerintahan sesuai koridor tata pemerintahan yang baik,” ujarnya.

Baca juga “Gelombang OTT Tak Terbendung: Bupati Pekalongan Terseret Kasus Pengadaan, Kantor-Kantor Pemerintah Disegel KPK”

Saat ditanya soal kemungkinan Golkar memberikan bantuan hukum kepada Fadia, Sarmuji tak menjawab secara tegas.
“Kami memiliki lembaga bantuan hukum, siapapun boleh meminta bantuan jika merasa perlu,” katanya singkat.

Sebelumnya, KPK menangkap Fadia Arafiq dalam OTT ketujuh sepanjang tahun 2026 yang berlangsung pada bulan Ramadhan 1447 Hijriah. Penangkapan dilakukan di wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

“Dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan sejumlah pihak di wilayah Kabupaten Pekalongan. Salah satunya Bupati,” ujar Juru Bicara KPK kepada wartawan di Jakarta.

Budi menambahkan, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Baca juga KDM Cukup Marahi Anak Buah, Rakyat Disikat: Supremasi Hukum Dipertanyakan di Kasus PJU Jabar

Saat ini, Fadia Arafiq telah berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Penangkapan ini kembali menambah daftar panjang kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, sekaligus menjadi ujian serius bagi komitmen partai politik dalam membersihkan kadernya dari praktik rasuah.

(Azi)

JURNAL TIPIKOR – Dalam lawatannya ke negara-negara Amerika Latin di tahun 1959 Presiden Sukarno mengunjungi Brasil, Argentina dan Meksiko. Kunjungan ke Brasil telah kami sampaikan kepada para pembaca. Kali ini kami sampaikan perjalanan Presiden Sukarno ke Argentina berdasarkan informasi dari ANRI, Historia.ID dan Detik.com dan KBRI Buenos Aires.

Di tengah udara dingin Buenos Aires, Presiden Sukarno tiba untuk kunjungan kenegaraan yang akan mengukir sejarah. Disambut Presiden Arturo Frondizi di tengah riuh demonstrasi buruh besar-besaran, Bung Karno berdiri tegar, membawa pesan persahabatan dari 88 juta rakyat Indonesia.

Ia mengunjungi Monumen San Martín, berbicara di Casa Rosada, dan menyampaikan pidato yang membangkitkan semangat persatuan. Momen puncak terjadi ketika Argentina menganugerahkan Bintang Pahlawan Kemerdekaan San Martín — penghormatan tertinggi yang jarang diberikan kepada pemimpin asing.

Kunjungan ini membuktikan bahwa diplomasi Bung Karno mampu menembus gejolak politik dan hati rakyat.

Presiden Sukarno berkunjung ke Argentina pada 1959 dan melihat patung Sang Penombak di Museum Seni La Boca dan menyatakan kekagumannya pada karya itu.

Mengetahui hal tersebut, Presiden Argentina Dr Arturo Frondizi menawarkan sebuah edisi patung itu sebagai kenangan atas kunjungan Soekarno. Presiden Sukarno pun menerima tawaran tersebut (Arsip Negara Republik Indonesia, 27 November 2025).

Indonesia Raya Berkumandang

LAGU “Indonesia Raya” berkumandang untuk pertama kalinya di Bandara Ezeiza, Buenos Aires, Argentina. Hari itu, Kamis malam, 21 Mei 1959, bertepatan dengan kunjungan perdana Presiden Sukarno ke negeri “Tango”. Presiden Argentina Arturo Frondizi turut menyambut langsung kedatangan Bung Karno di bandara. Buenos Aires saat itu tengah dilanda aksi unjuk rasa masyarakat kelas pekerja.

Situasi keamanan di Buenos Aires sudah mencekam sejak sore menjelang kedatangan Bung Karno. Bentrokan terjadi antara polisi dengan pegawai-pegawai bank yang sedang mogok kerja melakukan demonstrasi. Kendaraan-kendaraan bus juga dibakar oleh para demonstran. Akibatnya puluhan orang luka-luka dan pusat perdagangan menjadi sepi.

Aparat kepolisian membubarkan aksi demonstrasi dengan siraman gas air mata. Tindakan represi itu ditempuh karena para demonstran hendak mendekati gedung negara tempat Presiden Frondizi menerima kunjungan Presiden Sukarno.

Pesawat Pan American yang membawa rombongan Bung Karno sampai harus dikawal sembilan pesawat Gloster Meteor dari Angkatan Udara Argentina. Sementara itu, masyarakat yang hendak menyaksikan kedatangan Bung Karno terpaksa dijauhkan dari lokasi. Situasi beranjak aman terkendali setibanya Bung Karno di Buenos Aires.

Bung Karno juga disambut dengan barisan kehormatan. Kota Buenos Aires berhias sang saka Merah Putih untuk kali pertama. Pidato Bung Karno didengarkan dengan penuh perhatian.

Pidato Bung Karno

“Nama Buenos Aires (udara yang baik) tidak hanya berlaku bagi kota, tapi juga bagi hati dan semangat rakyat,” kata Bung Karno dalam pidatonya setelah menerima kunci kehormatan dari Walikota Buenos Aires Hernan Giralt.

Setelah upacara penyambutan, Bung Karno menuju Hotel Plaza, yang menjadi tempat tinggalnya selama kunjungan di Argentina.

Pada hari pertama, Bung Karno menemui sejumlah tokoh penting di Casa Rosada (Istana Kepresidenan Republik Argentina) seperti Kardinal Argentina Santiago Copello dan jajaran menteri kabinet. Tampak Bung Karno didampingi Menteri Luar Negeri Soebandrio. Hari itu ditutup dengan jamuan makan malam dari Presiden Frondizi kepada rombongan Bung Karno di Salon Blanco (Ruangan Putih) Casa Rosada.

Pada hari kedua, Bung Karno berziarah ke Monumen General Don Jose de San Martin. Monumen ini didirikan untuk mengenang Jose Francisco de San Martin Matorras, seorang jenderal kebangsaan Argentina yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Amerika Latin dari penjajahan Spanyol. Bung Karno meletakkan karangan bunga di Monumen San Martin untuk menghormati perjuangan pahlawan Argentina itu. Dari Monumen San Martin, Bung Karno melanjutkan kunjungan ke Parlemen Argentina.

Pada hari ketiga, Bung Karno menghabiskan waktu dengan jalan-jalan menikmati Kota Buenos Aires. Pelesiran dimulai dengan belanja ke toko sepatu di Jalan Florida dan Bung Karno membeli dua pasang sepatu. Setelah itu, Bung Karno sebagai pecinta seni berkunjung ke Quinquela Martin Museum of Fine Arts. Di museum itu, Bung Karno berbincang dengan pelukis perempuan Alda Patrnoni untuk menyampaikan kritiknya pada salah satu lukisan.

Bung Karno juga menyempatkan berkunjung ke sekolah Escuela Pedro de Mendoza di La Boca. Di sekolah itu, Bung Karno meninjau sistem pendidikan bagi anak-anak sekolah di Argentina. Banyak anak-anak yang menyerbu Bung Karno untuk minta tandatangan. Menjelang petang, Bung Karno berpesiar dengan Yacht Quejote II di Delta Sungai Tigre menyaksikan indahnya matahari terbenam.

Penduduk Buenos Aires yang berdermawisata di dekat sungai itu serta pendayung-pendayung dari perkumpulan pendayung menyambut Presiden Sukarno dengan riuh. Kapal-kapal pesiar lainnya yang berada di dekatnya membunyikan salam sirene kepada Presiden.

Pada hari keempat, ketika pergi dari Hotel Plaza menuju tempat Presiden Frondizi, mobil yang ditumpangi Bung Karno diserang oleh buruh-buruh bank yang lagi-lagi mogok kerja. Mereka berteriak-teriak, “Kita ingin merdeka.” Insiden tersebut merupakan puncak dari demonstrasi yang melibatkan sekira 3000 buruh yang bentrok melempari polisi dengan batu yang lantas dibalas tembakan gas air mata oleh polisi.

Kaum demonstran tersebut telah melanggar barisan penjagaan kavaleri dan hendak memaksa menuju ke mobil Presiden Sukarno tapi akhirnya rombongan Presiden Sukarno dapat mencapai Istana Presiden Frondizi dengan selamat.

Menjelang akhir kunjungannya, Bung Karno menyempatkan bertandang ke Wisma Indonesia, kediaman kuasa usaha ad interim Tengku Maimoen Habsjah di Maritnes. Di sana Bung Karno disambut dengan ramah tamah dan jamuan makan dengan seluruh delegasi komunitas Indonesia, termasuk gubernur Provinsi Buenos Aires. Bung Karno menyantap sate dengan lahap. Selain itu, Bung Karno menikmati pertunjukan tarian tango khas Argentina. Dia juga turut larut menari bersama tamu-tamu Argentina yang menjadi penutup agenda kunjungannya di negeri Tango itu.

Pada 26 Mei 1959, Bung Karno meninggalkan Buenos Aires untuk melanjutkan kunjungan ke Meksiko.

Seperti di Brazil, Bung Karno juga mendapatkan bintang kehormatan tertinggi dari pemerintah Argentina. Presiden Frondizi menyematkan Bintang Pahlawan Kemerdekaan Argentina San Martin kepada Bung Karno. Kunjungan Bung Karno ke Argentina itu masih dikenang oleh masyarakat setempat sampai sekarang (Martin Sitompul, Historia.ID, 19 Juni 2024)

Jejak Argentina di Indonesia

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan negara-negara Amerika Latin sejatinya telah terjalin sejak era Presiden Sukarno. Pada awal 1950-an, tepatnya tahun 1953, Indonesia secara resmi membuka hubungan diplomatik dengan Brasil dan Meksiko.

Langkah tersebut kemudian diikuti dengan pembentukan hubungan serupa dengan Argentina, Venezuela, serta sejumlah negara lain di kawasan tersebut. Semua itu terjadi di tengah semangat Gerakan Non-Blok dan perjuangan global melawan kolonialisme, di mana Indonesia menjadi salah satu penggerak utamanya.

Sukarno bukan hanya membangun jembatan politik dan ekonomi, tetapi juga menanamkan akar diplomasi yang kuat. Dalam berbagai kunjungan kenegaraannya ke Amerika Latin, ia memperkenalkan semangat bangsa muda yang baru merdeka dan menjalin persahabatan

Kunjungan tersebut dibalas pemimpin-pemimpin Amerika Latin ke Jakarta. Dari sinilah muncul berbagai inisiatif simbolik, salah satunya penamaan sejumlah sekolah di Indonesia dengan nama negara-negara sahabat dari Amerika Latin, seperti SD Republik Argentina di Menteng dan SD Republik Meksiko di Kebayoran Baru.

Di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, berdiri sebuah sekolah dasar yang memiliki julukan unik yakni SD Republik Argentina atau SD Argentina. Sekolah itu adalah SDN Gondangdia 01, Menteng, Jakarta Pusat.

Sekolah ini bukan sekadar sekolah negeri biasa. SDN Gondangdua 01 sudah berdiri sejak zaman Belanda sehingga mempunyai sejarah yang panjang.

Sekolah yang secara administratif bernama SDN Gondangdia 01 ini bukan sekadar lembaga pendidikan, tetapi juga saksi sejarah hubungan diplomatik antara Indonesia dan Argentina yang sudah terjalin selama hampir 70 tahun.

Kepala SDN Gondangdia 01, Ma’mun Fauzi mengungkapkan bahwa kisah sekolah ini berawal jauh sebelum Indonesia merdeka. Gedung bangunan awal sudah berdiri sejak 1930. Kala itu, bangunannya digunakan sebagai sekolah menjahit.

“Kita flash back ya, zaman dulu bahwa sekolah ini adalah sekolah yang dibangun tahun 1930. Zaman dulu, zaman Belanda dengan nama SD keputrian, SD Menjahit,” kata Ma’mun saat ditemui di ruang kerjanya di SDN Gondangdia 01, Menteng, Jakarta Pusat.

Setelah kemerdekaan, nama sekolah ini sempat berganti beberapa kali. Mulai dari SD Jalan Jawa, SD Cokro, hingga akhirnya menjadi SD Gondangdia pada tahun 1950-an.

Latar Belakang Penamaan ‘Sekolah Republik Argentina’
Dibandingkan nama-nama sebelumnya, sebutan SD Republik Argentina tak pernah lekang sampai sekarang. Adapun latar belakang penyebutan Sekolah Republik Argentina bermula pada tahun 1959.

“Mengenai penamaan menjadi SD Republik Argentina itu karena di tahun 1959, Bung Karno sedang giat melaksanakan hubungan dengan negara-negara Amerika Latin dalam rangka gerakan Non-Blok ya. Sehingga waktu itu terjadi kunjungan ya, saling kunjung. Presiden Sukarno ke negara-negara Amerika Latin, salah satunya Republik Argentina,” jelas Ma’mun.

Kunjungan Balasan

Sekitar tiga bulan setelah kunjungan Sukarno ke Negeri Tango, Presiden Argentina saat itu, Arturo Frondizi, datang melakukan kunjungan balasan ke Indonesia. Sebagai bentuk kenangan atas kunjungan tersebut, pemerintah kemudian menyematkan nama Argentina pada sekolah di kawasan Menteng tersebut.

“Sekaligus mengenang jasa seorang pastor dari Flores yang melakukan pelayanan gereja di Argentina,” tambahnya.

Sementara di Indonesia, Sukarno menyematkan nama Argentina ke sekolah SDN Gondangdia 01. Tak hanya sekolah ini, Sukarno menyematkan nama Meksiko ke SDN Gunung 05.

“Yang pertama SD Gondandia 01 dengan nama SD Republik Argentina. Yang kedua SD Gunung 05 Jalan Hang Lekir dengan nama SD Republik Meksiko. Nah, sejak itulah terjadi kerjasama kedua belah pihak,” kata pria berusia 55 tahun tersebut (Cincin Yulianti, Detik.com)

Hubungan Bilateral

Meskipun terpisahkan oleh benua, hubungan bilateral ini telah mencakup solidaritas politik, seperti dukungan penuh Indonesia terhadap kedaulatan Argentina atas Kepulauan Falkland (Islas Malvinas) pada tahun 1982.

Pada tanggal 27 November 1976, hubungan diplomatik Indonesia-Argentina ditegaskan kembali melalui Upacara Penyerahan Surat-Surat Kepercayaan oleh Duta Besar Argentina, Yang Mulia Alberto Ario Francisco Pugnalin, kepada Presiden Soeharto di Istana Merdeka.

Dalam pidatonya, Presiden Soeharto menyambut baik hubungan yang didukung oleh “dasar-dasar yang kuat” dan “kepentingan-kepentingan dan cita-cita yang sama”, yaitu upaya memajukan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan “suatu dunia yang lebih makmur dan adil”.

Beliau juga mencatat kesamaan kondisi kedua negara yang sedang giat fokus pada pembangunan ekonomi (ANRI 27 November 2025).

Sumber : Detik.com dan Historia.ID