M.Arsya Fadillah “Jemput Bola” di Desa Petani: Dari Krisis Listrik Hingga Renovasi Rumah Ibadah Jadi Prioritas

BHATIN SOLAPAN, Jurnal Tipikor – Langkah nyata dalam menyerap keluhan konstituen ditunjukkan oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bengkalis, M. Arsya Fadillah, S.I.P.

Politisi muda dari Partai Nasdem ini menggelar reses perdana Dapil 5 di kediaman Ketua BPD Desa Petani, Jalan Belading, Kecamatan Bhatin Solapan.

Kehadiran pimpinan DPRD ini disambut antusias oleh ratusan warga yang menitipkan harapan besar agar pembangunan di Desa Petani tidak lagi dipandang sebelah mata.

Baca juga KEJARI MADINA LAKSANAKAN PELANTIKAN, PENGAMBILAN SUMPAH DAN SERAH TERIMA JABATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV DAN V

Aspirasi Warga: Tiang Listrik Minim, Infrastruktur Terlantar

Dalam sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif, warga blak-blakan menyuarakan persoalan klasik namun krusial. Salah satu isu utama yang mencuat adalah minimnya sarana PLN, khususnya tiang listrik, yang menghambat distribusi daya ke rumah-rumah warga secara aman dan maksimal.

Selain masalah energi, masyarakat juga mendesak adanya:

  • Perbaikan Infrastruktur: Akses jalan desa yang menjadi urat nadi ekonomi warga.
  • Pendidikan: Peningkatan fasilitas sekolah dan bantuan bagi siswa kurang mampu.
  • Rumah Ibadah: Banyak bangunan masjid dan mushola yang mengalami kerusakan fisik sehingga mengganggu kenyamanan beribadah
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bengkalis, M. Arsya Fadillah, S.I.P. (Poto : Jurnal Tipikor)

Respons Cepat dan Bantuan Langsung

Menanggapi hal tersebut, M. Arsya Fadillah menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap usulan masuk ke dalam pokok pikiran (Pokir) DPRD.

“Saya hadir di sini bukan sekadar seremonial, tapi untuk memastikan suara warga Desa Petani sampai ke meja eksekutif. Masalah listrik dan rumah ibadah adalah prioritas yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat,” tegas Arsya.

Sebagai bentuk kepedulian nyata, dalam acara tersebut juga diserahkan bantuan langsung bagi warga yang membutuhkan. Senada dengan itu, Camat Bhatin Solapan, M. Rusydy, turut memberikan bantuan renovasi Kubah Masjid Darul Ulum serta cinderamata bagi warga yang hadir.

Baca juga Skandal Korupsi Semen Rp74 Miliar Terbongkar, Kejati Sumsel Jerat Tiga Tersangka Utama!

Kehadiran Tokoh Lintas Sektoral
Reses ini menjadi momentum koordinasi lintas sektoral yang kuat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut:

  • Camat Bhatin Solapan, M. Rusydy
  • Ketua MUI Mandau & MUI Bhatsol
  • Pj Kepala Desa Petani & Sekdes Buluh Manis
  • Perangkat Desa, Staf, dan Kaur Desa Petani
  • Babinsa & Bhabinkamtibmas Polsek Mandau
  • Ketua Suku Sakai, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat

Acara ditutup dengan komitmen bersama untuk mengawal pembangunan di Desa Petani agar lebih merata dan tepat sasaran pada tahun anggaran mendatang.

Pewarta : Irwansyah Siregar
Editor : Azi

Surya Riski Jemput Aspirasi di Buluh Manis: Suara Rakyat Adalah Napas Pembangunan Bengkalis!

BHATIN SOLAPAN, Jurnal Tipikor – Komitmen untuk mengawal suara masyarakat kembali dibuktikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Fraksi PAN, Surya Riski.

Di tengah guyuran semangat warga, Surya Riski menggelar Reses Masa Sidang I Tahun 2026 yang dipusatkan di kediaman Bapak Aripin Said, RT 05 RW 01, Desa Buluh Manis, Senin (9/2/2026).

Kegiatan ini bukan sekadar agenda formalitas, melainkan momentum krusial bagi politisi muda tersebut untuk turun gunung, mendengar langsung jeritan hati, serta menyerap kebutuhan riil konstituennya di Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Kecamatan Bhatin Solapan.

Baca juga Ketua Umum Komunitas Peci Hitam: “Pers Bukan Pemuas Syahwat Kekuasaan, Independensi Adalah Harga Mati!”

Sinergi Membangun Daerah

Acara diawali dengan khidmat melalui doa yang dipimpin oleh tokoh agama, Sudaryono. Kehadiran Surya Riski di tengah masyarakat menegaskan fungsinya sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan harapan warga.

Dalam sambutannya, Surya Riski menekankan bahwa masa reses adalah instrumen vital untuk:

  • Mempererat Silaturahmi: Menghapus sekat antara wakil rakyat dan pemilihnya.
  • Menghimpun Aspirasi: Mencatat setiap keluhan mulai dari infrastruktur hingga kesejahteraan sosial.
  • Transparansi Kerja: Menyampaikan progres pembangunan yang telah diperjuangkan di gedung dewan.

“Aspirasi yang saya tampung hari ini bukan sekadar catatan di atas kertas. Ini akan menjadi amunisi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bhatin Solapan,” tegas Surya Riski.

 

Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Fraksi PAN, Surya Riski saat Melakukan Reses (Poto : Jurnal Tipikor)

Dukungan Lintas Sektor

Kesuksesan acara ini juga didukung oleh pengamanan dan sinergitas unsur TNI-Polri serta tokoh masyarakat setempat. Turut hadir memantau jalannya kegiatan:

  • Koptu M. Khan (Babinsa 03 Mandau)
  • Brigadir Agus Rizal (Bhabinkamtibmas Polsek Mandau)
  • Serta jajaran Ketua RT, RW, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat Desa Buluh Manis.

Seluruh masukan yang didapat dalam reses ini dipastikan akan masuk ke dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bengkalis untuk tahun anggaran mendatang.

(Irwansyah Siregar)

Prabowo Lampaui Rekor Awal SBY & Jokowi, Tapi “Vibrasi” Kepuasan Publik Masih Belum Kokoh

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Genap satu tahun lebih memimpin, Presiden Prabowo Subianto berhasil mencatatkan angka kepuasan publik (approval rating) yang fantastis. Hasil survei nasional terbaru Indikator Politik Indonesia periode 15–21 Januari 2026 menunjukkan tingkat kepuasan publik menyentuh angka 79,9 persen.

Angka ini disebut melampaui capaian awal pemerintahan dua pendahulu besarnya, Susilo Bambang Yudhoyono (2004) dan Joko Widodo (2014). Namun, di balik angka besar tersebut, tersimpan catatan kritis mengenai kedalaman dukungan publik.

Pemberantasan Korupsi: Senjata Baru Prabowo

Berbeda dengan citra sebelumnya yang didominasi aspek ketegasan personal, kali ini publik jatuh hati karena aksi nyata.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan bahwa pemberantasan korupsi (17,5%) menjadi alasan utama di balik kepuasan rakyat.

“Ini relatif baru. Sebelumnya Pak Prabowo umumnya dianggap tegas secara karakter, tapi sekarang publik melihat hasil pada pemberantasan korupsi,” ujar Burhanuddin dalam konferensi pers daring, Minggu (8/2/2026).

Baca juga Prabowo: “Kelompok Garong” Serang Balik, Saya Tidak Akan Mundur Setapak Pun!

Rapuhnya Angka “Sangat Puas”
Meski secara total mencapai hampir 80 persen, Burhanuddin memberikan peringatan. Kelompok yang menyatakan “sangat puas” baru berada di angka 13 persen, sementara mayoritas masih berada di kategori “cukup puas” (66,9%).

“Artinya yang betul-betul sangat puas masih belum memadai. Overall masih lumayan 79,9 persen, tapi belum cukup kuat terutama dari basis pemilih yang fanatik,” tegas Burhanuddin.

Ironi Bantuan Sosial: Kepuasan Sekaligus Kekecewaan

Survei ini mengungkap fenomena unik terkait bantuan sosial yang diibaratkan sebagai “pisau bermata dua”.

  • Sisi Puas: 15,6% responden puas karena Presiden sering memberikan bantuan.
  • Sisi Tidak Puas: 16,2% responden justru tidak puas karena menganggap bantuan tersebut tidak tepat sasaran atau kurang merata.

Selain masalah bantuan, faktor ekonomi (9,2%) dan sulitnya lapangan kerja (5,8%) menjadi kerikil utama yang menghambat kepuasan publik yang lebih luas.

Baca juga Kiamat Nuklir Menghantui Dunia: Indonesia Kecam Berakhirnya Perjanjian New START, Desak AS-Rusia Hentikan Kegilaan Perlombaan Senjata

Gen Z Jadi Penopang Utama, Jakarta Paling “Dingin”

Secara demografis, Prabowo masih menjadi “idola” generasi muda. Basis utama pendukungnya tetap berasal dari Generasi Z, yang selaras dengan data exit poll Pilpres 2024 lalu.

  • Penyokong Utama: Gen Z, etnik Jawa, Madura, dan kaum perempuan.
  • Wilayah Terendah: Jakarta mencatatkan tingkat kepuasan terendah hanya sebesar 53 persen, jauh di bawah wilayah Sumatera, Jawa Tengah, maupun Sulawesi.

Metodologi Survei

Survei dilakukan pada 15–21 Januari 2026 melibatkan 1.220 responden melalui wawancara tatap muka. Menggunakan metode acak dengan margin of error sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sumber : Kompas

Editor : Azi

Tasyakur HUT Gerindra Ke-18, Tedi Setiadi “Tingkatkan Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Perkuat Soliditas”

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,- Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi, Tedi Setiadi, dalam acara Tasyakur HUT Gerindra ke-18 bmenyampaikan kepada seluruh jajaran kepengurusan, anggota, kader dan juga simpatisan di tingkat DPC dan PAC agar meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dan perkuat soliditas.

Tasyakur Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Gerindra ke-18 tersebut digelar di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi dan dihadiri oleh jajaran pengurus DPC, PAC, kader serta simpatisan partai Gerindra se-Kabupaten Sukabumi.

Acara berlangsung dengan khidmat dan penuh kebersamaan. Di isi dengan doa bersama, potong tumpeng, dan juga silaturahmi antara jajaran kepengursan, kader dan simpatisan.

Baca juga Gelar Santunan Ke-6 Di Tahun 2026, Ketua IWO I DPD Kabudapaten Sukabumi Berharap Sukabumi Menjadi Muharokah

Tedi Setiadi menyampaikan, bahwa peringatan HUT Gerindra ke-18 menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kader serta meningkatkan semangat perjuangan dalam mengabdi kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, hari ini kami melaksanakan Tasyakur di HUT Gerindra ke-18. Acara berjalan lancar dan penuh khidmat,” ujarnya.

Lanjutnya, di usia ke-18 Partai Gerindra diharapkan akan semakin matang, solid, dan terus aktif hadir di tengah masyarakat dalam nenyerap serta memperjuangkan aspirasi warga khususnya di Kabupaten Sukabumi.

“Acara ini menjadi momentum penting untuk kami bersilaturahim dan memperkuat soliditas,” ucapnya.

Baca juga Prabowo “Pinang” Australia: Perkuat Guru Indonesia demi Revolusi Pendidikan di Sekolah Baru

Dalam acara tersebut, Tedi Setiadi pun mengajak seluruh kader Partai Gerindra di Kabupaten Sukabumi untuk terus menjaga kekompakan, meningkatkan kinerja politik, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Mohon do’a nya, semoga kami di DPC Gerindra Kabupaten Sukabumi khususnya dapat meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dan juga mampuh memperkuat soliditas agar kehadiran kami bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh masayarakat Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.

Tedi Setiadi selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah, sejalan dengan semangat perjuangan Partai Gerindra yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

(Rama)

Teddy Setiadi Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi Partai Gerindra Dapil II Gelar Reses I Tahun 2026

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Teddy Setiadi, Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) II, melaksanakan Reses masa sidang 1 Tahun 2026 bertempat di lapang Sekolah Pendidikan Islam ADDA'WAH, Kp. Citundun, Rt. 51 Rw. 21, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Rabu (04/02/2026).

Aara dihadiri oleh unsur Forkopimcam Parungkuda, Kepala UPTD PU Wilayah III, Kepala Desa Sundawenang, Kepala Desa Parungkuda, Kepala Desa Bojonggenteng, Kepala Desa Palasari, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta masyarakat.

Kegiatan reses ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai aspirasi kepada legislator dari fraksi partai gerindra tersebut.

Baca juga POLRES BENGKALIS BONGKAR SARANG TPPO: Jaringan Penyelundup Manusia ke Malaysia Digulung, 4 Pelaku Diringkus!

Dalam reses tersebut, Teddy Setiadi manyampaikan realisasi aspirasi masyarakat yang disampaikan di tahun sebelumnya dan akan dilaksanakan di tahun 2026 diantaranya irigasi, ruas jalan, PJU dan juga jembatan yang mencakup 2 kecamatan yaitu parungkuda dan bojonggenteng.

“Alhamdulillah aspirasi masyarakat di tahun 2025 dapat terwujud di tahun 2026 ini. Saya berharap, ketua Rt, Rw dan desa juga masayrakat dapat bersinergi dengan baik,” ujarnya.

Lanjutnya, saya didapil dua menaungi 8 kecamatan, diantaranya kecamatan Bojonggenteng dan Parungkuda yang saat ini sedang diserap kembali aspirasi masyarakatnya.

“Semua Aspirasi masyarakat bagi saya adalah prioritas,” tegasnya.

Baca juga Sinergitas Pemdes Karangkancana, BPD dan Masyarakat Dusun Indrahayu Gotong Royong Perbaiki Jalan Rusak

Tedi pun menjelaskan, terkait program jalan lingkungan untuk sementara ditahun 2026 dihapus jd tidak dapat direalisasikan.

“Insya Allah, setelah kami rapat program untuk jalan lingkungan akan diprogramkan kembali ditahun 2027,” ucapnya.

Tedi mengingatkan kepada Rt, Rw, dan Kepala Desa untuk konsisten jika ingin memperjuangkan aspirasi dari rakyatnya dan harus ada tindak lanjut nyata yaitu dengan membuat proposal pengajuan biar dapat terinput di sistem.

“Jika ingin terealisasi, tidak cukup menunggu setelah penyampaian aspirasi tapi harus ada tindak lanjut nyata dengan mempersiapkan proposal pengajuannya supaya dapat diinput,” tegasnya.

Teddy pun berharap, realisasi aspirasi masyarakat ditahun ini dapat berjalan dengan aman, kondusif, lancar dan sukses.

“Mari kita kawal bersama-sama untuk realisasi aspirasi di tahun 2026 ini,” pungkasnya.

(Rama)

TOK! DPR DAN PEMERINTAH BATAL REVISI UU PILKADA, TEGASKAN RAKYAT TETAP MEMILIH LANGSUNG

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, secara resmi mengakhiri spekulasi publik mengenai perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah.

Dalam konferensi pers bersama Komisi II DPR RI dan Menteri Sekretaris Negara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/1), Dasco menegaskan bahwa DPR RI dan Pemerintah telah sepakat untuk tidak melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pada tahun ini.

Penegasan ini sekaligus mematahkan isu liar yang berkembang mengenai rencana pengembalian mekanisme Pilkada melalui DPRD.

Baca juga Awal Tahun Berdarah Koruptor, KPK Ringkus Bupati Pati Sudewo dalam OTT Ketiga 2026!

Poin-Poin Utama Kesepakatan:

  • Absen dari Prolegnas: Dasco menyatakan bahwa RUU Pilkada tidak masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Hal ini memastikan tidak ada dasar hukum untuk melakukan pembahasan revisi dalam waktu dekat.
  • Isu Pilkada via DPRD Gugur: Dasco menekankan bahwa wacana Pilkada dipilih oleh DPRD bahkan belum pernah terpikirkan atau masuk dalam meja pembahasan DPR RI.
  • Fokus pada Putusan MK: Saat ini, energi legislasi DPR akan difokuskan sepenuhnya untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pemilihan Umum (Pemilu).
  • Rekayasa Konstitusi untuk UU Pemilu: Para partai politik kini tengah bersiap menyusun sistem dan rekayasa konstitusi yang matang guna menyambut pembahasan revisi UU Pemilu, bukan UU Pilkada.

“Kami sudah sepakat dalam Prolegnas tahun ini tidak masuk agenda pembahasan UU Pilkada. Kita perlu meluruskan berita-berita yang simpang siur yang ada di masyarakat,” tegas Dasco.

Baca juga Tedi Setiadi Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Hadiri Harlah Ke-5 Lembaga Sebara 83 Indonesia

Meluruskan Simpang Siur Informasi

Dasco meminta Komisi II DPR RI sebagai komisi teknis yang membidangi urusan politik dalam negeri untuk segera mensosialisasikan kesepakatan ini kepada masyarakat luas.

Langkah ini diambil guna meredam polemik antarpartai politik yang sebelumnya sempat terbelah antara pendukung Pilkada lewat DPRD dan pendukung Pilkada langsung.

Dengan keputusan ini, kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah secara langsung dipastikan tetap terjaga sesuai konstitusi yang berlaku saat ini.

(Azi)

 

Balik Badan Demokrat: Pragmatisme Kekuasaan di Atas Warisan SBY?

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Perubahan sikap Partai Demokrat yang kini mendukung wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD menuai kritik tajam dari berbagai kalangan pengamat politik.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk “putar haluan 180 derajat” yang mengorbankan konsistensi historis demi mengamankan posisi di dalam orbit kekuasaan.

Pragmatisme di Era Baru

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai manuver Demokrat ini merupakan cerminan nyata dari pragmatisme politik.

Baca juga Wujudkan Sukabumi Mubarokah, IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi Memperingati Isra Mi’raj 1447 H Diisi Santunan Anak-Anak Yatim Piatu

Menurutnya, Demokrat lebih memilih beradaptasi dengan mayoritas anggota koalisi pemerintah ketimbang mempertahankan warisan politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dikenal sebagai pelopor demokrasi elektoral langsung.

“Ini pilihan rasional secara jangka pendek tapi mahal secara simbolik. Apa lagi identitas politik Demokrat jika warisan sikap lama soal demokrasi elektoral ikut ditinggalkan?” ujar Arifki.

Arifki mengingatkan bahwa langkah menghapus hak pilih rakyat secara langsung memiliki risiko besar, yakni menciptakan jarak lebar dengan konstituen.

Ia mengibaratkan kebijakan ini seperti pemilik restoran yang mengubah menu tanpa bertanya pada pelanggan—efisien di dapur, namun berisiko ditinggalkan pembeli.

Perbandingan Tajam dengan PDIP
Kritik senada datang dari pengamat politik Yusak Farchan. Ia secara gamblang membandingkan posisi Demokrat dengan PDI Perjuangan. Meskipun PDIP saat ini berada di luar pemerintahan (penyeimbang), mereka tetap lugas menolak wacana Pilkada via DPRD.

“Saya kira pemikiran Megawati-PDIP lebih progresif dibanding SBY-Demokrat yang putar haluan mendukung Pilkada oleh DPRD karena pertimbangan taktis politis jangka pendek,” tegas Yusak.

Gerindra Bantah Adanya Intervensi

Di sisi lain, isu adanya tekanan atau bujukan dari mitra koalisi dibantah keras oleh Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Gerindra, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa perubahan sikap Demokrat adalah kedaulatan internal partai tersebut.

“Itu sikap masing-masing partai,” ucap Prasetyo di Istana Negara. Ia juga menampik spekulasi bahwa kesepakatan ini lahir dari pertemuan antara Prabowo Subianto dan SBY. “Nggak, nggak ada (bujukan),” tambahnya.(***)

Dorong Efisiensi Anggaran dan Tekan Polarisasi, Gerindra Dukung Pilkada Lewat DPRD

Jakarta, JURNAL TIPIKOR– Partai Gerindra secara resmi menyatakan dukungannya terhadap usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) tingkat gubernur, bupati, hingga wali kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Langkah ini dinilai sebagai solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menyatakan bahwa opsi pemilihan melalui DPRD patut dipertimbangkan secara serius demi kemaslahatan nasional.
“Gerindra berada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada melalui DPRD. Kami melihat mekanisme ini jauh lebih efisien, mulai dari proses penjaringan, waktu pelaksanaan, hingga penghematan anggaran negara yang sangat signifikan,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (29/12).

Baca juga Langkah Baru Sejarah: PERSIB Hadapi Ratchaburi FC di Babak 16 Besar ACL Two 2025/26

Soroti Lonjakan Anggaran Pilkada

Dalam penjelasannya, Sugiono membandingkan lonjakan drastis dana hibah APBD untuk pelaksanaan Pilkada. Pada tahun 2015, anggaran yang dikeluarkan berkisar di angka Rp7 triliun, namun angka tersebut membengkak hingga lebih dari Rp37 triliun pada Pilkada 2024.

“Dana sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan untuk sektor yang lebih produktif, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi rakyat,” tambahnya.

Menghapus Hambatan “Ongkos Politik” Mahal
Selain anggaran negara, Gerindra juga menyoroti tingginya ongkos politik yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah dalam sistem pemilihan langsung.

Biaya kampanye yang luar biasa seringkali menjadi penghalang bagi putra-putri terbaik bangsa yang kompeten namun memiliki keterbatasan finansial.”Kita harus evaluasi agar sosok yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi tidak terhalang oleh angka biaya kampanye. Pemilihan lewat DPRD tetap demokratis karena anggota legislatif adalah representasi pilihan rakyat,” tegas Menteri Luar Negeri tersebut.

Baca juga Amankan Nataru 2025/2026, Densus 88 Tangkap 7 Teroris Jaringan NII dan Ansharuh Daulah

Menjaga Esensi Demokrasi dan Persatuan
Partai Gerindra menekankan bahwa mekanisme ini tidak akan mengurangi esensi demokrasi. Justru, pengawasan masyarakat diprediksi akan lebih ketat terhadap perwakilannya di legislatif. Keunggulan lain yang disoroti adalah:

  • Minimalisir Polarisasi: Mengurangi potensi gesekan horizontal dan perpecahan di tengah masyarakat yang sering muncul pada Pilkada langsung.
  • Transparansi Legislatif: Partai politik di daerah tetap harus mengikuti kehendak konstituen jika ingin menjaga basis massanya.
  • Kajian Mendalam: Gerindra mendorong agar rencana ini dibahas secara terbuka dengan melibatkan seluruh elemen bangsa untuk menemukan mekanisme terbaik.

“Masyarakat tetap harus mendapat akses untuk mengawal aspirasi mereka. Jangan sampai proses ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” tutup Sugiono.(*)

 

Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung Buka Rapat Evaluasi Program Pelita Hati: Perkuat Layanan Akta Kematian yang Responsif dan Humanis

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR — Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, H. Toni Wijaya, S.E., S.H., hadir sebagai narasumber sekaligus membuka secara resmi kegiatan Rapat Evaluasi Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Pelayanan Terintegrasi di Kelurahan untuk Akta Kematian (Pelita Hati) Tahun 2025 di Hotel Grandia, Bandung, pada Jumat, 21 November 2025.

Program Pelita Hati merupakan inovasi pelayanan publik yang digagas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan akta kematian melalui layanan terintegrasi di tingkat kelurahan.

Evaluasi ini digelar untuk meninjau efektivitas pelaksanaan program, memastikan optimalisasi layanan, serta menyerap masukan langsung dari para pemangku kepentingan.

Baca juga Isu PHK Honorer Menguat, Bupati Seluma Ungkap Aturan Baru 2026

Apresiasi dan Dukungan dari Legislatif
Dalam sambutannya, H. Toni Wijaya menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah Disdukcapil Kota Bandung yang konsisten mendorong pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih cepat, responsif, dan humanis.

“Pelita Hati bukan hanya layanan administratif semata, tetapi ini adalah wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang sedang mengalami masa berduka.

Dari sisi legislatif, kami sangat mendukung inovasi seperti ini demi memperkuat pelayanan publik yang lebih dekat dan memudahkan warga,” ujar Toni Wijaya.

Baca juga Bupati Sukabumi Hadiri Acara Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-61

Beliau menegaskan bahwa DPRD Kota Bandung akan terus berkomitmen mendukung kebijakan dan program yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk melalui penguatan regulasi, penganggaran, dan fungsi pengawasan.

Dihadiri Pemangku Kepentingan Utama
Kegiatan evaluasi ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bandung, Asep Robin, S.H., M.H., Kepala Disdukcapil Kota Bandung, serta perwakilan dari kewilayahan/kelurahan se-Kota Bandung.

Dengan dilaksanakannya rapat evaluasi ini, Pemerintah Kota Bandung berupaya memastikan bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan, khususnya pengurusan akta kematian, dapat diberikan dengan cepat, tepat, dan berempati kepada masyarakat. Tujuannya adalah memastikan warga mendapatkan kemudahan saat mengurus dokumen penting di saat-saat yang sulit.(*)

 

Rapat Paripurna DPRD Kaur Usulkan Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak, Serta Pembangunan Industri.

Kaur, JURNAL TIPIKOR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar bupati terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bertempat di gedung rapat DPRD kabupaten Kaur yang di hadiri oleh wakil bupati kaur, forkopimda, Anggota DPRD, Sekda, Staf Ahli, Kepala OPD Kabag Dir. RSUD dan seluruh camat se kabupaten kaur. Senin (17/11/2025).

Dalam sambutannya, wakil bupati kaur Abdul Hamid S. Pd. I menjelaskan bahwa dua Raperda tersebut meliputi :

  1. Raperda tentang penertiban dan pemeliharaan hewan ternak. 2. Raperda tentang Rencana pembangunan industri kabupaten kaur tahun 2025 / 2026.
  2. Regulasi tersebut disusun untuk mendukung arah pembangunan daerah tahun 2025 dan 2026, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Penyusunan dua Raperda ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan mempercepat proses pembangunan daerah,” ujar. wakil bupati kaur dalam nota pengantarnya.

Baca juga M. Arsya Fadillah, Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Temu Ramah dan Serap Aspirasi Masyarakat Air Kulim

Wakil Bupati menjelaskan bahwa

1. Raperda tentang penertiban dan pemeliharaan hewan ternak. bertujuan untuk merespon banyak pengaduan masyarakat terkait berkeliarannya hewan ternak yang ada di lingkungan baik di jalan jalan umum, perkantoran, pasar pasar dan lokasi pertanian warga yang mana tujuan nya untuk menjaga kebersihan lingkungan kabupaten kaur dan meningkatkan produksi pertanian masyarakat kabupaten kaur.

Sementara Raperda 2. Tentang rencana pembangunan industri kabupaten Kaur diarahkan untuk peningkatan jumlah komposisi dan kesejahteraan penduduk serta ke aripan loka yang tumbuh di masyarakat, dimana kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh berkembang di masyarakat. Ia menegaskan bahwa implementasi dua regulasi tersebut penting untuk menjawab tantangan pembangunan di Kabupaten Kaur saat ini.

Baca juga Targetkan Zero Stunting Melalui Peran Lintas Sektoral

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kaur Herdrian Sapta Nugraha SH. menyambut penyampaian tersebut dan menyatakan bahwa DPRD akan segera menindaklanjuti melalui pembahasan di tingkat komisi maupun panitia khusus.

“DPRD siap membahas kedua Raperda ini secara komprehensif demi menghasilkan regulasi yang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan resmi dokumen dua Raperda dari Wakil Bupati kepada pimpinan DPRD.

( JS – jurnaltipikor.com/ )