Arsip Kategori: Politik

Jakarta, JURNAL TIPIKOR– Partai Gerindra secara resmi menyatakan dukungannya terhadap usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) tingkat gubernur, bupati, hingga wali kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Langkah ini dinilai sebagai solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi anggaran negara dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, menyatakan bahwa opsi pemilihan melalui DPRD patut dipertimbangkan secara serius demi kemaslahatan nasional.
“Gerindra berada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada melalui DPRD. Kami melihat mekanisme ini jauh lebih efisien, mulai dari proses penjaringan, waktu pelaksanaan, hingga penghematan anggaran negara yang sangat signifikan,” ujar Sugiono dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (29/12).

Baca juga Langkah Baru Sejarah: PERSIB Hadapi Ratchaburi FC di Babak 16 Besar ACL Two 2025/26

Soroti Lonjakan Anggaran Pilkada

Dalam penjelasannya, Sugiono membandingkan lonjakan drastis dana hibah APBD untuk pelaksanaan Pilkada. Pada tahun 2015, anggaran yang dikeluarkan berkisar di angka Rp7 triliun, namun angka tersebut membengkak hingga lebih dari Rp37 triliun pada Pilkada 2024.

“Dana sebesar itu seharusnya bisa dialokasikan untuk sektor yang lebih produktif, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi rakyat,” tambahnya.

Menghapus Hambatan “Ongkos Politik” Mahal
Selain anggaran negara, Gerindra juga menyoroti tingginya ongkos politik yang harus ditanggung oleh calon kepala daerah dalam sistem pemilihan langsung.

Biaya kampanye yang luar biasa seringkali menjadi penghalang bagi putra-putri terbaik bangsa yang kompeten namun memiliki keterbatasan finansial.”Kita harus evaluasi agar sosok yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi tidak terhalang oleh angka biaya kampanye. Pemilihan lewat DPRD tetap demokratis karena anggota legislatif adalah representasi pilihan rakyat,” tegas Menteri Luar Negeri tersebut.

Baca juga Amankan Nataru 2025/2026, Densus 88 Tangkap 7 Teroris Jaringan NII dan Ansharuh Daulah

Menjaga Esensi Demokrasi dan Persatuan
Partai Gerindra menekankan bahwa mekanisme ini tidak akan mengurangi esensi demokrasi. Justru, pengawasan masyarakat diprediksi akan lebih ketat terhadap perwakilannya di legislatif. Keunggulan lain yang disoroti adalah:

• Minimalisir Polarisasi: Mengurangi potensi gesekan horizontal dan perpecahan di tengah masyarakat yang sering muncul pada Pilkada langsung.
• Transparansi Legislatif: Partai politik di daerah tetap harus mengikuti kehendak konstituen jika ingin menjaga basis massanya.
• Kajian Mendalam: Gerindra mendorong agar rencana ini dibahas secara terbuka dengan melibatkan seluruh elemen bangsa untuk menemukan mekanisme terbaik.

“Masyarakat tetap harus mendapat akses untuk mengawal aspirasi mereka. Jangan sampai proses ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” tutup Sugiono.(*)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR — Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, H. Toni Wijaya, S.E., S.H., hadir sebagai narasumber sekaligus membuka secara resmi kegiatan Rapat Evaluasi Pelayanan Pencatatan Sipil melalui Pelayanan Terintegrasi di Kelurahan untuk Akta Kematian (Pelita Hati) Tahun 2025 di Hotel Grandia, Bandung, pada Jumat, 21 November 2025.

Program Pelita Hati merupakan inovasi pelayanan publik yang digagas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung untuk mempermudah masyarakat dalam pengurusan akta kematian melalui layanan terintegrasi di tingkat kelurahan.

Evaluasi ini digelar untuk meninjau efektivitas pelaksanaan program, memastikan optimalisasi layanan, serta menyerap masukan langsung dari para pemangku kepentingan.

Baca juga Isu PHK Honorer Menguat, Bupati Seluma Ungkap Aturan Baru 2026

Apresiasi dan Dukungan dari Legislatif
Dalam sambutannya, H. Toni Wijaya menyampaikan apresiasi tinggi atas langkah Disdukcapil Kota Bandung yang konsisten mendorong pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih cepat, responsif, dan humanis.

“Pelita Hati bukan hanya layanan administratif semata, tetapi ini adalah wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat yang sedang mengalami masa berduka.

Dari sisi legislatif, kami sangat mendukung inovasi seperti ini demi memperkuat pelayanan publik yang lebih dekat dan memudahkan warga,” ujar Toni Wijaya.

Baca juga Bupati Sukabumi Hadiri Acara Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke-61

Beliau menegaskan bahwa DPRD Kota Bandung akan terus berkomitmen mendukung kebijakan dan program yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk melalui penguatan regulasi, penganggaran, dan fungsi pengawasan.

Dihadiri Pemangku Kepentingan Utama
Kegiatan evaluasi ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Bandung, Asep Robin, S.H., M.H., Kepala Disdukcapil Kota Bandung, serta perwakilan dari kewilayahan/kelurahan se-Kota Bandung.

Dengan dilaksanakannya rapat evaluasi ini, Pemerintah Kota Bandung berupaya memastikan bahwa seluruh layanan administrasi kependudukan, khususnya pengurusan akta kematian, dapat diberikan dengan cepat, tepat, dan berempati kepada masyarakat. Tujuannya adalah memastikan warga mendapatkan kemudahan saat mengurus dokumen penting di saat-saat yang sulit.(*)

Kaur, JURNAL TIPIKOR — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kaur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar bupati terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bertempat di gedung rapat DPRD kabupaten Kaur yang di hadiri oleh wakil bupati kaur, forkopimda, Anggota DPRD, Sekda, Staf Ahli, Kepala OPD Kabag Dir. RSUD dan seluruh camat se kabupaten kaur. Senin (17/11/2025).

Dalam sambutannya, wakil bupati kaur Abdul Hamid S. Pd. I menjelaskan bahwa dua Raperda tersebut meliputi :

1. Raperda tentang penertiban dan pemeliharaan hewan ternak. 2. Raperda tentang Rencana pembangunan industri kabupaten kaur tahun 2025 / 2026.
2. Regulasi tersebut disusun untuk mendukung arah pembangunan daerah tahun 2025 dan 2026, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Penyusunan dua Raperda ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan mempercepat proses pembangunan daerah,” ujar. wakil bupati kaur dalam nota pengantarnya.

Baca juga M. Arsya Fadillah, Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Temu Ramah dan Serap Aspirasi Masyarakat Air Kulim

Wakil Bupati menjelaskan bahwa

1. Raperda tentang penertiban dan pemeliharaan hewan ternak. bertujuan untuk merespon banyak pengaduan masyarakat terkait berkeliarannya hewan ternak yang ada di lingkungan baik di jalan jalan umum, perkantoran, pasar pasar dan lokasi pertanian warga yang mana tujuan nya untuk menjaga kebersihan lingkungan kabupaten kaur dan meningkatkan produksi pertanian masyarakat kabupaten kaur.

Sementara Raperda 2. Tentang rencana pembangunan industri kabupaten Kaur diarahkan untuk peningkatan jumlah komposisi dan kesejahteraan penduduk serta ke aripan loka yang tumbuh di masyarakat, dimana kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh berkembang di masyarakat. Ia menegaskan bahwa implementasi dua regulasi tersebut penting untuk menjawab tantangan pembangunan di Kabupaten Kaur saat ini.

Baca juga Targetkan Zero Stunting Melalui Peran Lintas Sektoral

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kaur Herdrian Sapta Nugraha SH. menyambut penyampaian tersebut dan menyatakan bahwa DPRD akan segera menindaklanjuti melalui pembahasan di tingkat komisi maupun panitia khusus.

“DPRD siap membahas kedua Raperda ini secara komprehensif demi menghasilkan regulasi yang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.

Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan resmi dokumen dua Raperda dari Wakil Bupati kepada pimpinan DPRD.

( JS – jurnaltipikor.com/ )

BATHIN SOLAPAN, JURNAL TIPIKOR – Wakil Ketua DPRD Bengkalis, M. Arsya Fadillah, didampingi Camat Bathin Solapan, M. Rusydy, melaksanakan kunjungan silaturahmi dan temu ramah dengan masyarakat di Aula Desa Air Kulim pada Senin, 17 November 2025.

Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Pj. Kepala Desa Air Kulim, Suryati, bersama dengan berbagai elemen masyarakat.

Acara temu ramah ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi serta berbagi informasi dan sharing terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam mendukung pembangunan daerah.

Infrastruktur dan Janji Perbaikan Jembatan

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Bengkalis, M. Arsya Fadillah, menyampaikan fokus utamanya, yaitu masalah skala prioritas pembangunan infrastruktur dan optimalisasi lapangan kerja untuk masyarakat.

Langkah ini diharapkan dapat secara signifikan mengurangi tingkat pengangguran di wilayah tersebut.
Secara spesifik, M. Arsya Fadillah juga berjanji akan memberikan bantuan perbaikan jembatan di Air Kulim pada tahun anggaran 2026 melalui anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) beliau.

Menyambut baik komitmen tersebut, Camat Bathin Solapan, M. Rusydy, menyatakan dukungannya agar skala prioritas pembangunan, termasuk perbaikan jembatan penghubung, dapat dioptimalkan pelaksanaannya.

Camat berharap perbaikan jembatan ini juga bisa berfungsi mengurangi potensi banjir di pemukiman masyarakat.

Baca juga Targetkan Zero Stunting Melalui Peran Lintas Sektoral

Sinergi dan Aspirasi Masyarakat

Pj. Kepala Desa Air Kulim, Suryati, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan silaturahmi yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Bengkalis dan Camat Bathin Solapan.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Bhabinkamtibmas, Babinsa, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, BPD, dan perangkat desa.

Selain bertukar informasi, kunjungan ini diharapkan dapat menambah erat hubungan silaturahmi antara DPRD dan masyarakat, sehingga ke depan dapat terjalin kesamaan pandang dalam menyikapi berbagai regulasi yang diturunkan.

( Jurnal Tipikor / Irwansyah)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional, sebuah inisiatif digulirkan untuk mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, agar memperluas pemahaman mereka mengenai sejarah perjuangan bangsa.

Sorotan utama diarahkan kepada pahlawan-pahlawan yang kontribusinya sangat besar bagi kemerdekaan dan kebangsaan, namun namanya sering kali tenggelam di balik figur-figur yang lebih populer seperti Soekarno dan Hatta.

Rilis berita ini menekankan bahwa sejarah Indonesia kaya akan kisah heroik dari berbagai penjuru nusantara—mulai dari filsuf revolusioner, raja pejuang, hingga tokoh emansipasi perempuan.

Baca juga Groundbreaking Pembangunan Gedung Karlinah RS DKH, Wabup “Mitra Strategis Perkuat Layanan Kesehatan”

Pejuang dan Pemikir yang Nyaris Terlupakan

Di antara tokoh yang jasanya luar biasa namun jarang mendapat sorotan dalam kurikulum sejarah formal adalah:

1. Tan Malaka: Dikenal sebagai Filsuf Revolusi, ia telah menggagas ide kemerdekaan penuh jauh sebelum tahun 1945 dan karyanya, Madilog, menjadi inspirasi bagi banyak intelektual muda.
2. Sisingamangaraja XII: Sang Raja dari Tanah Batak yang memimpin perang gerilya selama lebih dari 30 tahun melawan penjajahan Belanda di Sumatra Utara, menjadi simbol keteguhan hati rakyat Batak.
3. Opu Daeng Risadju: Tokoh perempuan religius dari Sulawesi Selatan yang memimpin perlawanan rakyat Luwu. Ia juga merupakan tokoh pendidikan yang gigih memperjuangkan kesadaran nasional meski harus menghadapi penyiksaan.
4. I Gusti Ngurah Rai: Pahlawan dari Bali yang mengabadikan namanya dalam Pertempuran Puputan Margarana (1946). Ia memilih gugur bersama pasukannya demi mempertahankan kehormatan bangsa.

Perjuangan Melalui Pendidikan dan Semangat Kaum Kecil

Perjuangan tidak hanya dilakukan di medan pertempuran, namun juga melalui jalur pendidikan dan ideologi rakyat:

1. Maria Walanda Maramis: Pejuang Emansipasi dari Minahasa yang mendirikan organisasi PIKAT untuk memperjuangkan hak dan pendidikan perempuan, membuka jalan bagi kesetaraan gender di luar Jawa.
2. Martha Christina Tiahahu: Gadis 18 tahun dari Maluku yang menjadi martir karena keberaniannya menantang penjajah, kini menjadi simbol semangat juang perempuan muda.
3. Marhaen: Meskipun bukan tokoh politik, kisah petani sederhana ini menginspirasi Soekarno untuk menciptakan ideologi “Marhaenisme”—ideologi perjuangan kaum kecil untuk berdikari (berdiri di atas kaki sendiri).

Seruan kepada Generasi Muda

“Sejarah bukan hanya tentang siapa yang paling terkenal, tetapi tentang siapa yang paling tulus berjuang,” demikian penutup dari inisiatif ini.

Baca juga KPK Umumkan Hasil Seleksi Administrasi Enam Jabatan PNS, Tahap Selanjutnya Penulisan Makalah

Mengenang nama-nama seperti Tan Malaka, Opu Daeng Risadju, dan Martha Christina Tiahahu membuktikan bahwa perjuangan kemerdekaan datang dari berbagai penjuru, dari rakyat kecil hingga raja, dan dari Jawa hingga Maluku.

Diharapkan pengenalan kembali terhadap para pahlawan sunyi ini dapat menanamkan semangat patriotisme yang lebih mendalam dan komprehensif bagi generasi penerus bangsa.

—SELESAI—

(Red)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menyatakan menghormati sepenuhnya kewenangan dan proses Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, pada Jumat (7/11). Sugiri Sancoko diketahui merupakan kader dari PDI Perjuangan.

Junjung Tinggi Independensi KPK dan Integritas Kader

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Said Abdullah, yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur, menegaskan sikap partainya dalam menjunjung tinggi independensi KPK.

“Seperti yang diamanatkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputeri, Ketua Umum PDI Perjuangan, kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas. Dengan demikian tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” ujar Said Abdullah dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (8/11).

Baca juga Indonesia Berduka, Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia

 

Meskipun demikian, Said mengajak semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga Sugiri dinyatakan bersalah melalui ketetapan hukum yang berkekuatan tetap oleh pihak pengadilan.

Permintaan Maaf dan Dukungan Pemberantasan Korupsi

PDI Perjuangan Jawa Timur meyakini bahwa tindakan korupsi adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan rakyat dan telah melukai amanah yang diberikan. Oleh karena itu, PDI Perjuangan mendukung upaya penuh KPK dalam pemberantasan korupsi.

Baca juga DPD IWO-I Kabupaten Sukabumi Santuni Anak-Anak Yatim Piatu, Bukti Kepedulian, Cinta Dan Kasih Sayang

Said Abdullah secara khusus menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo atas peristiwa penangkapan kadernya tersebut.

“Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, mencederai kepercayaan rakyat, serta belum sepenuhnya menjalankan tanggungjawabnya untuk membawa warga Ponorogo sejahtera,” tutur Said.

Evaluasi Internal dan Perbaikan Sistem

Lebih lanjut, Said Abdullah menekankan bahwa peristiwa ini akan menjadi cermin evaluasi bagi DPD PDI Perjuangan.

• Partai akan terus berbenah dan memperbaiki ke dalam terkait pembinaan kader agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.
• PDI Perjuangan juga berkomitmen untuk memperbaiki sistem pemilihan kepala dan wakil kepala daerah agar tidak berbiaya mahal, yang berpotensi memicu tindak pidana korupsi.

Baca juga BPKP Kota Bandung Soroti Anggaran Renovasi Kelurahan Ciateul Rp 84 Juta, Duga Adanya Mark-Up

Tujuh Orang Dibawa ke Jakarta untuk Pemeriksaan Intensif

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa Sugiri Sancoko bersama enam orang lainnya telah tiba di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif pasca-OTT.

• Total tujuh orang dibawa dalam dua kloter dari Ponorogo ke Jakarta.
• Kloter pertama terdiri dari Sugiri Sancoko (Bupati Ponorogo), Agus Pramono (Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo), Yunus Mahatma (Direktur Utama RSUD dr. Harjono Ponorogo), Kepala Bidang Mutasi Sekretariat Daerah Ponorogo, serta dua orang pihak swasta.
• Kloter kedua meliputi seorang yang disebut orang kepercayaan Bupati Ponorogo berinisial KPU.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

(Red)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR  – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meminta Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk segera memulai pekerjaan dan menyampaikan laporan awal dalam kurun waktu tiga bulan setelah pembentukannya.

Permintaan ini disampaikan setelah Presiden melantik 10 anggota Komisi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat siang (7/11).

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan jelas mengenai langkah-langkah yang harus dipersiapkan tim.

Baca juga Penyitaan Dokumen dan CCTV di Rumah Dinas Gubernur Riau Tersangka Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

Laporan awal tersebut, meskipun ditargetkan tiga bulan, dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan Komisi.

“Komisi ini diharapkan bekerja tentu secepatnya, tapi Bapak Presiden tidak memberi batasan waktu. Minimal 3 bulan itu sudah ada laporan, walaupun itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan,” ujar Jimly Asshiddiqie di Istana Merdeka.

Jimly menambahkan bahwa jika pekerjaan memerlukan waktu lebih lama, misalnya enam bulan, hal itu tetap dimungkinkan, namun targetnya adalah merespons dengan cepat dan efektif.

“Kalau misalnya 3 bulan selesai, ya Insya Allah selesai, maka tahun 2026 itu sudah ada hal-hal, hal lain yang perlu kita pikirkan,” katanya.

Baca juga Rumah Dinas Bupati Ponorogo Tertutup Rapat Pasca Kabar OTT KPK Terkait Mutasi Jabatan

Sinergi dan Keterbukaan

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pembentukan Komisi ini merupakan respons langsung terhadap aspirasi publik terkait perlunya evaluasi terhadap kepolisian, yang memuncak pada demonstrasi besar Agustus lalu.

• Rapat Perdana: Rapat perdana Komisi dijadwalkan akan berlangsung pada Senin, 10 November, di Markas Besar Polri, Jakarta.
• Proses Kerja: Tim ini akan bekerja secara cepat dan terbuka, mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat, aktivis, serta pihak internal kepolisian.
• Fokus: Hasil kerja tim akan berfokus tidak hanya pada rekomendasi, tetapi juga pada proses perumusan kebijakan reformasi yang melibatkan berbagai pihak.
• Kolaborasi: Komisi juga akan bersinergi erat dengan tim internal yang telah dibentuk oleh Kapolri, yang berfokus pada perbaikan manajemen di lingkungan kepolisian.

“Sehingga antara tim ini dengan tim yang sudah dibentuk oleh bapak Kapolri, mudah-mudahan ini saling menunjang dan tim yang ada di internal Polri kita anggap sebagai tim yang menggambarkan sikap responsif Pak Kapolri… tanda kesiapan internal kepolisian untuk bersikap terbuka, untuk apa saja yang perlu diperbaiki, kita perbaiki,” tutup Jimly.

Baca juga BPKP Kota Bandung Soroti Anggaran Renovasi Kelurahan Ciateul Rp 84 Juta, Duga Adanya Mark-Up

Susunan Anggota Komisi
Komisi Percepatan Reformasi Polri diisi oleh tokoh-tokoh penting di bidang hukum dan keamanan :

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta Prabowo-Gibran, Arief Rosyid Hasan, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat mengedepankan regenerasi kepemimpinan kepada kalangan anak muda demi kemajuan bangsa.

Hal ini, menurut Arief, terlihat dari banyaknya talenta muda yang dirangkul Prabowo masuk ke dalam pemerintahan untuk mengisi posisi strategis.

“Keberpihakan Presiden Prabowo terhadap generasi muda adalah bukti komitmen beliau dalam membangun bangsa yang tangguh dan berdaya saing,” kata Arief Rosyid Hasan dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta.

Baca juga Camat Peusangan Bireuen Divonis Dua Tahun 10 Bulan Penjara atas Korupsi Bimtek Kades

Arief mencontohkan pelantikan para pejabat negara pada Rabu (8/10) di Istana Negara, di mana sejumlah tokoh muda dipilih untuk mengisi posisi strategis, di antaranya Aminuddin Ma’ruf, Tedi Bharata, Dirgayuza Setiawan, Billy Mambrasar, dan dr. Irene.

Para pejabat baru ini melengkapi barisan tokoh muda yang telah lebih dulu membantu Presiden Prabowo seperti Teddy Indra Wijaya, Sudaryono, Angga Raka Prabowo, Dyah Roro Esti, Raffi Ahmad, hingga Dzulfikar Tawalla, dan beberapa nama lain.

Menurut Arief, mereka adalah talenta muda cemerlang yang berada di posisi strategis untuk memastikan capaian pembangunan bangsa ke depan.

“Langkah ini juga menjadi investasi jangka panjang dalam menyiapkan regenerasi kepemimpinan nasional,” ujar Arief.

Baca juga Wali Kota Bandung Pastikan Penanganan Sampah Pasar Cihapit Tuntas dalam Sehari, Wajib Terapkan Sistem Pemilahan

Arief menambahkan, kehadiran generasi muda juga dapat memperkuat jembatan antar generasi sehingga dapat terbentuk kolaborasi antara tokoh muda dan tokoh-tokoh senior yang telah memiliki banyak pengalaman mengurus negara.

Dengan semakin banyaknya keterlibatan kalangan anak muda dalam pemerintahan Prabowo, Arief yakin jalan Indonesia menjadi negara maju di momen bonus demografi Indonesia Emas 2025 semakin terbuka lebar.

“Presiden Prabowo memberi contoh nyata bahwa bangsa besar ini akan terus tumbuh jika senior dan junior berjalan beriringan dalam mewujudkan Visi Presiden yakni bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Arief Rosyid Hasan.

(Red)

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI ) dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Hj. Dewi Asmara, S.H.,M.H., menggelar acara Dialog Kebangsaan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Masyarakat. Acara ini berlangsung di GOR Cicurug, Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, pada Selasa (29/09/2025).

Digelarnya dialog kebangsaan ini untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan ideologi Pancasila di kalangan masyarakat, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memajukan nilai-nilai Pancasila.

Acara Dialog Kebangsaan Pembinaan Ideologi Pancasila ini dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar, H. Deni Gunawan, S.IP., Unsur Forkopimcam, para Kepala Desa se-Kecamatan Cicurug, Kapolsek Cicurug, Danramil Cicurug, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya.

Baca juga Wakil Ketua DPRD Bengkalis dan Camat Bathin Solapan Dukung Penuh STQ ke-14 Desa Petani

Acara ini diisi dengan berbagai kegiatan di antaranya Pembinaan ideologi Pancasila dan juga diskusi terkait ideologi pancasila yang diikuti oleh tokoh masyarakat dan akademisi juga masyarakat.

Dengan diadakannya acara ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Sukabumi dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan lebih baik. Acara ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memajukan nilai-nilai Pancasila.

(Rama)

PATI, JURNAL  TIPIKOR–– Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Pati menyatakan kesiapannya untuk mengusulkan pemecatan Bupati Pati, Sudewo, dari keanggotaan partai.

Langkah ini diambil menyusul desakan kuat dari masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (MPB) dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Pati pada Jumat, 19 September 2025.

“Kami akan menyampaikan surat sesuai tuntutan Masyarakat Pati Bersatu kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra melalui DPD Partai Gerindra Jawa Tengah,” ujar Ketua DPC Gerindra Pati, Hardi, saat menemui massa aksi.

Baca juga ICW: RUU Perampasan Aset Penting untuk Optimalkan Pengembalian Kerugian Negara dari Korupsi

Hardi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Pati ini menegaskan bahwa usulan ini merupakan bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat.

Dukungan Terhadap Hak Angket dan Pergantian Anggota Pansus

Selain pemecatan Bupati, massa juga menuntut pergantian anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati dari Fraksi Gerindra, Irianto Budi Utomo.

Tuntutan ini disetujui dan akan segera ditindaklanjuti oleh DPC Partai Gerindra. “Pada prinsipnya, Partai Gerindra mendukung penuh Pansus Hak Angket DPRD Pati yang saat ini sedang berjalan,” kata Hardi.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menegaskan komitmen penuh seluruh anggota dewan untuk menuntaskan Pansus Hak Angket hingga selesai.

“DPRD Pati akan mengawal dan menyelesaikan pansus ini semaksimal mungkin. Kami tidak akan menyetujui kebijakan Bupati Sudewo apabila terbukti melanggar hukum,” tegasnya.

Baca juga KPK Panggil Kepala Pusat PUU DPR RI Sebagai Saksi Kasus Korupsi PT Inhutani V

Komitmen Partai Politik untuk Menjaga Integritas

Ali Badrudin juga menyampaikan bahwa PDI Perjuangan, sebagai partai mayoritas, tetap berkomitmen mempertahankan Teguh Bandang Waluyo sebagai Ketua Pansus Hak Angket. Namun, sesuai dengan aspirasi masyarakat, salah satu anggota Pansus dari PDI Perjuangan, Jokowi Yudi, juga akan diganti karena dinilai jarang mengikuti rapat.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyampaikan enam poin tuntutan, salah satunya terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Bupati Sudewo yang sedang diselidiki melalui Hak Angket DPRD.

DPRD dan partai-partai pengusung menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat dan menjaga integritas proses politik di Kabupaten Pati.

(Red)