Arsip Kategori: Politik

Jakarta, JURNAL TIPIKOR  – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meminta Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk segera memulai pekerjaan dan menyampaikan laporan awal dalam kurun waktu tiga bulan setelah pembentukannya.

Permintaan ini disampaikan setelah Presiden melantik 10 anggota Komisi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat siang (7/11).

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan jelas mengenai langkah-langkah yang harus dipersiapkan tim.

Baca juga Penyitaan Dokumen dan CCTV di Rumah Dinas Gubernur Riau Tersangka Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

Laporan awal tersebut, meskipun ditargetkan tiga bulan, dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan Komisi.

“Komisi ini diharapkan bekerja tentu secepatnya, tapi Bapak Presiden tidak memberi batasan waktu. Minimal 3 bulan itu sudah ada laporan, walaupun itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan,” ujar Jimly Asshiddiqie di Istana Merdeka.

Jimly menambahkan bahwa jika pekerjaan memerlukan waktu lebih lama, misalnya enam bulan, hal itu tetap dimungkinkan, namun targetnya adalah merespons dengan cepat dan efektif.

“Kalau misalnya 3 bulan selesai, ya Insya Allah selesai, maka tahun 2026 itu sudah ada hal-hal, hal lain yang perlu kita pikirkan,” katanya.

Baca juga Rumah Dinas Bupati Ponorogo Tertutup Rapat Pasca Kabar OTT KPK Terkait Mutasi Jabatan

Sinergi dan Keterbukaan

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pembentukan Komisi ini merupakan respons langsung terhadap aspirasi publik terkait perlunya evaluasi terhadap kepolisian, yang memuncak pada demonstrasi besar Agustus lalu.

• Rapat Perdana: Rapat perdana Komisi dijadwalkan akan berlangsung pada Senin, 10 November, di Markas Besar Polri, Jakarta.
• Proses Kerja: Tim ini akan bekerja secara cepat dan terbuka, mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat, aktivis, serta pihak internal kepolisian.
• Fokus: Hasil kerja tim akan berfokus tidak hanya pada rekomendasi, tetapi juga pada proses perumusan kebijakan reformasi yang melibatkan berbagai pihak.
• Kolaborasi: Komisi juga akan bersinergi erat dengan tim internal yang telah dibentuk oleh Kapolri, yang berfokus pada perbaikan manajemen di lingkungan kepolisian.

“Sehingga antara tim ini dengan tim yang sudah dibentuk oleh bapak Kapolri, mudah-mudahan ini saling menunjang dan tim yang ada di internal Polri kita anggap sebagai tim yang menggambarkan sikap responsif Pak Kapolri… tanda kesiapan internal kepolisian untuk bersikap terbuka, untuk apa saja yang perlu diperbaiki, kita perbaiki,” tutup Jimly.

Baca juga BPKP Kota Bandung Soroti Anggaran Renovasi Kelurahan Ciateul Rp 84 Juta, Duga Adanya Mark-Up

Susunan Anggota Komisi
Komisi Percepatan Reformasi Polri diisi oleh tokoh-tokoh penting di bidang hukum dan keamanan :

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta Prabowo-Gibran, Arief Rosyid Hasan, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat mengedepankan regenerasi kepemimpinan kepada kalangan anak muda demi kemajuan bangsa.

Hal ini, menurut Arief, terlihat dari banyaknya talenta muda yang dirangkul Prabowo masuk ke dalam pemerintahan untuk mengisi posisi strategis.

“Keberpihakan Presiden Prabowo terhadap generasi muda adalah bukti komitmen beliau dalam membangun bangsa yang tangguh dan berdaya saing,” kata Arief Rosyid Hasan dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta.

Baca juga Camat Peusangan Bireuen Divonis Dua Tahun 10 Bulan Penjara atas Korupsi Bimtek Kades

Arief mencontohkan pelantikan para pejabat negara pada Rabu (8/10) di Istana Negara, di mana sejumlah tokoh muda dipilih untuk mengisi posisi strategis, di antaranya Aminuddin Ma’ruf, Tedi Bharata, Dirgayuza Setiawan, Billy Mambrasar, dan dr. Irene.

Para pejabat baru ini melengkapi barisan tokoh muda yang telah lebih dulu membantu Presiden Prabowo seperti Teddy Indra Wijaya, Sudaryono, Angga Raka Prabowo, Dyah Roro Esti, Raffi Ahmad, hingga Dzulfikar Tawalla, dan beberapa nama lain.

Menurut Arief, mereka adalah talenta muda cemerlang yang berada di posisi strategis untuk memastikan capaian pembangunan bangsa ke depan.

“Langkah ini juga menjadi investasi jangka panjang dalam menyiapkan regenerasi kepemimpinan nasional,” ujar Arief.

Baca juga Wali Kota Bandung Pastikan Penanganan Sampah Pasar Cihapit Tuntas dalam Sehari, Wajib Terapkan Sistem Pemilahan

Arief menambahkan, kehadiran generasi muda juga dapat memperkuat jembatan antar generasi sehingga dapat terbentuk kolaborasi antara tokoh muda dan tokoh-tokoh senior yang telah memiliki banyak pengalaman mengurus negara.

Dengan semakin banyaknya keterlibatan kalangan anak muda dalam pemerintahan Prabowo, Arief yakin jalan Indonesia menjadi negara maju di momen bonus demografi Indonesia Emas 2025 semakin terbuka lebar.

“Presiden Prabowo memberi contoh nyata bahwa bangsa besar ini akan terus tumbuh jika senior dan junior berjalan beriringan dalam mewujudkan Visi Presiden yakni bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Arief Rosyid Hasan.

(Red)

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI ) dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Hj. Dewi Asmara, S.H.,M.H., menggelar acara Dialog Kebangsaan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Masyarakat. Acara ini berlangsung di GOR Cicurug, Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, pada Selasa (29/09/2025).

Digelarnya dialog kebangsaan ini untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan ideologi Pancasila di kalangan masyarakat, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memajukan nilai-nilai Pancasila.

Acara Dialog Kebangsaan Pembinaan Ideologi Pancasila ini dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar, H. Deni Gunawan, S.IP., Unsur Forkopimcam, para Kepala Desa se-Kecamatan Cicurug, Kapolsek Cicurug, Danramil Cicurug, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya.

Baca juga Wakil Ketua DPRD Bengkalis dan Camat Bathin Solapan Dukung Penuh STQ ke-14 Desa Petani

Acara ini diisi dengan berbagai kegiatan di antaranya Pembinaan ideologi Pancasila dan juga diskusi terkait ideologi pancasila yang diikuti oleh tokoh masyarakat dan akademisi juga masyarakat.

Dengan diadakannya acara ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Sukabumi dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan lebih baik. Acara ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memajukan nilai-nilai Pancasila.

(Rama)

PATI, JURNAL  TIPIKOR–– Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Pati menyatakan kesiapannya untuk mengusulkan pemecatan Bupati Pati, Sudewo, dari keanggotaan partai.

Langkah ini diambil menyusul desakan kuat dari masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (MPB) dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Pati pada Jumat, 19 September 2025.

“Kami akan menyampaikan surat sesuai tuntutan Masyarakat Pati Bersatu kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra melalui DPD Partai Gerindra Jawa Tengah,” ujar Ketua DPC Gerindra Pati, Hardi, saat menemui massa aksi.

Baca juga ICW: RUU Perampasan Aset Penting untuk Optimalkan Pengembalian Kerugian Negara dari Korupsi

Hardi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Pati ini menegaskan bahwa usulan ini merupakan bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat.

Dukungan Terhadap Hak Angket dan Pergantian Anggota Pansus

Selain pemecatan Bupati, massa juga menuntut pergantian anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati dari Fraksi Gerindra, Irianto Budi Utomo.

Tuntutan ini disetujui dan akan segera ditindaklanjuti oleh DPC Partai Gerindra. “Pada prinsipnya, Partai Gerindra mendukung penuh Pansus Hak Angket DPRD Pati yang saat ini sedang berjalan,” kata Hardi.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menegaskan komitmen penuh seluruh anggota dewan untuk menuntaskan Pansus Hak Angket hingga selesai.

“DPRD Pati akan mengawal dan menyelesaikan pansus ini semaksimal mungkin. Kami tidak akan menyetujui kebijakan Bupati Sudewo apabila terbukti melanggar hukum,” tegasnya.

Baca juga KPK Panggil Kepala Pusat PUU DPR RI Sebagai Saksi Kasus Korupsi PT Inhutani V

Komitmen Partai Politik untuk Menjaga Integritas

Ali Badrudin juga menyampaikan bahwa PDI Perjuangan, sebagai partai mayoritas, tetap berkomitmen mempertahankan Teguh Bandang Waluyo sebagai Ketua Pansus Hak Angket. Namun, sesuai dengan aspirasi masyarakat, salah satu anggota Pansus dari PDI Perjuangan, Jokowi Yudi, juga akan diganti karena dinilai jarang mengikuti rapat.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyampaikan enam poin tuntutan, salah satunya terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Bupati Sudewo yang sedang diselidiki melalui Hak Angket DPRD.

DPRD dan partai-partai pengusung menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat dan menjaga integritas proses politik di Kabupaten Pati.

(Red)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR — Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, mengklarifikasi bahwa anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, hingga saat ini belum mengajukan surat pengunduran diri secara resmi dari jabatannya sebagai anggota legislatif.

Keduanya saat ini berstatus dinonaktifkan oleh partai.
Dalam keterangannya, Saan Mustopa, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai NasDem, menjelaskan bahwa penonaktifan ini adalah tindak lanjut dari keputusan internal partai.

Pihak DPP Partai NasDem telah mengirimkan surat kepada fraksi, yang kemudian diteruskan kepada Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR.

Baca juga KPK Sita 15 Mobil Milik Mantan Anggota DPR Satori Terkait Korupsi

Surat tersebut berisi permintaan untuk menghentikan seluruh hak Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR, termasuk penghentian gaji.

Proses penghentian hak-hak ini sedang berlangsung dan menunggu tindak lanjut dari Sekjen DPR serta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Penonaktifan kedua anggota DPR ini menyusul sorotan publik terhadap sejumlah wakil rakyat. Beberapa anggota DPR dari berbagai fraksi juga mengalami penonaktifan, di antaranya Eko Patrio dan Uya Kuya dari Fraksi PAN, serta Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.

Selain itu, Saan Mustopa juga menanggapi insiden penjarahan dan perusakan yang dialami oleh sejumlah legislator, termasuk rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya.

(AZI)

Bogor, JURNAL TIPIKOR – Presiden RI Prabowo Subianto hari ini mengundang 16 perwakilan organisasi masyarakat (ormas) Islam ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai tantangan kebangsaan dan memperkuat silaturahmi di tengah situasi yang memanas di beberapa kota di Indonesia.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Abdul Mu’ti dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf. Keduanya diketahui merupakan menteri Kabinet Merah Putih.

Baca juga Staf Khusus Wapres Gibran Bantah Kabar Bermain Padel Saat Demonstrasi di Jakarta

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen ormas Islam untuk bersama-sama menjaga situasi agar tetap damai dan kondusif.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) Nasrullah Larada, yang juga hadir dalam acara tersebut.

“Pertemuan ini adalah sinyal yang sangat positif dan tepat bagi bangsa kita. Di saat suasana memanas, justru komunikasi dan silaturahmi antarelemen bangsa harus kita perkuat,” ujar Nasrullah Larada.

Ia menambahkan bahwa jalan dialog adalah cara terbaik untuk menyelesaikan setiap permasalahan bangsa, bukan melalui aksi anarkis dan vandalisme yang justru merugikan.

Baca juga Kemkomdigi Tegaskan Tidak Ada Pembatasan Liputan Demonstrasi bagi Media Massa

Pertemuan ini berlangsung di tengah gelombang unjuk rasa di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta.

Unjuk rasa tersebut dipicu oleh insiden tragis meninggalnya seorang pengendara ojek daring, Affan Kurniawan, yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat terjadi bentrokan antara massa dan aparat.

Terkait insiden ini, PII mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan transparan dalam mengusut tuntas kasus tersebut. “Kami menyampaikan duka cita yang mendalam.

Kami mendorong aparat untuk bekerja secara profesional dan transparan agar keadilan benar-benar ditegakkan,” kata Nasrullah.

Baca juga Presiden Prabowo Perintahkan TNI-Polri Bertindak Tegas Terhadap Aksi Anarkis

Di akhir pernyataannya, Nasrullah mengimbau seluruh kader PII, generasi muda, dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mudah terprovokasi. Ia menegaskan bahwa aksi kekerasan bukanlah solusi, melainkan awal dari kehancuran.

Selain berdiskusi dengan ormas Islam, Presiden Prabowo juga menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Staf Khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Tina Talisa, membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai Wapres Gibran bermain padel atau tenis saat demonstrasi berlangsung di Jakarta pada Jumat (29/8).

Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, Tina Talisa menegaskan bahwa pada hari Jumat tersebut, Wapres Gibran sedang berkantor di Istana Wapres.

“Wapres sedang berkantor ketika demonstrasi berlangsung. Beliau baru pulang dari kunjungan kerja di Sumatera Utara pada Kamis (28/8) untuk menghadiri Musyawarah Pelayanan (Mupel) Mamre Gereja Batak Karo Protestan (GBKP),” jelas Tina.

Baca juga Kemkomdigi Tegaskan Tidak Ada Pembatasan Liputan Demonstrasi bagi Media Massa

Lebih lanjut, Tina mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menyaring informasi yang beredar.

“Saya imbau masyarakat untuk saring sebelum sharing informasi yang beredar, apalagi yang bersifat provokatif di situasi seperti saat ini,” ujarnya.

Pihak pengelola Anwa Racquet Club, yang disebut-sebut dalam unggahan warganet, juga telah membantah kabar tersebut melalui akun Instagram resminya, @anwaracquetclub.

Baca juga Presiden Prabowo Perintahkan TNI-Polri Bertindak Tegas Terhadap Aksi Anarkis

Dalam pernyataan resminya, mereka menegaskan bahwa tidak ada kunjungan resmi dari Wakil Presiden di fasilitas mereka.

“Sehubungan dengan beredarnya informasi bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia akan atau telah datang bermain tenis/padel di Anwa Raquet Club, dengan ini kami tegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar,” demikian bunyi pernyataan tersebut.

Sebelumnya, Wapres Gibran juga dilaporkan telah menjenguk korban demonstrasi yang dirawat di RSCM dan RS Pelni.

Sumber : Antara

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR-– Wakil Ketua DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, mengaku sangat terkejut saat mendengar kabar wafatnya tokoh olahraga, purnawirawan militer, dan pengurus Partai NasDem, Mayjen (purn) I Gusti Kompyang (IGK) Manila, pada Senin pagi.

“Jadi pas saya lagi di Pangkal Pinang, begitu mau pagi, sudah dapat kabar Bapak (IGK Manila) sudah berpulang. Jadi ini terus terang, sangat mengagetkan,” ujar Saan saat menghadiri persemayaman IGK Manila di Aula Akademi Bela Negara Partai NasDem, Pancoran, Jakarta Selatan.

Menurut Saan, kepergian Gubernur Akademi Bela Negara Partai NasDem itu sangat mengejutkan karena ia masih menerima pesan singkat dari IGK Manila pada Senin subuh.

“Jam 05.45 saya masih terima WA (WhatsApp) dari beliau. Biasanya tiap pagi itu selalu kirim WA ke semua pengurus, sahabat, dan semuanya, selalu menyapa selamat pagi,” ungkapnya, menjelaskan kebiasaan IGK Manila yang rutin menyapa para kerabatnya setiap pagi.

Baca juga Terpidana Kasus Kematian Dini Sera Afriyanti, Ronald Tannur, Terima Remisi Empat Bulan

Ia juga menambahkan bahwa kondisi IGK Manila tampak sehat saat terakhir kali mereka bertemu pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas)  Partai NasDem di Makassar pada awal Agustus.

“Setelah itu belum ketemu lagi karena memang ada beberapa agenda partai di luar kota,” kata Saan.
Profil Singkat IGK Manila
I Gusti Kompyang Manila lahir di Singaraja, Bali, pada 8 Juli 1942.

Ia dikenal sebagai purnawirawan militer dan legenda sepak bola Indonesia. Manila sukses membawa Timnas Indonesia meraih medali emas SEA Games. Prestasi ini sempat bertahan lama sebelum akhirnya tim Merah-Putih kembali meraih medali emas pada 2023.

Baca juga Meriah Peringatan HUT RI Ke-80 Di Desa Cimanggu, Berkat Kolaborasi Antara Pemdes Cimanggu Dengan PT. Bogorindo Cemerlang

Di tingkat klub, ia juga mencatat prestasi gemilang. Manila pernah mengantar klub Bandung Raya menjuarai Liga Indonesia pada 1996 dan menjadi sosok penting saat Persija Jakarta meraih gelar juara Liga Indonesia pada 2001.

Selain sepak bola, IGK Manila juga aktif dalam cabang olahraga wushu. Ia membidani lahirnya Pengurus Besar Wushu Indonesia (PBWI) pada 1992 dan menjadi ketua umum pertamanya.

Hingga akhir hayatnya, IGK Manila menjabat sebagai Gubernur Akademi Bela Negara NasDem dan Sekretaris Majelis Tinggi Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem.

(ANTARA/Red)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan respons yang senada dengan Presiden Prabowo Subianto terkait wacana penghapusan bonus atau tantiem bagi komisaris dan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Puan menegaskan bahwa keuntungan BUMN seharusnya dikembalikan kepada negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Ditemui usai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, Puan menyampaikan dukungannya terhadap langkah yang diambil Presiden.

“Menurut kami, ya, ada baiknya kalau keuntungan tersebut, yang tadi disampaikan oleh Presiden, untung betul bisa dikembalikan kepada negara dan dipergunakan sebanyak-banyaknya adalah untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Puan.

Baca juga KPK Geledah Rumah Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kasus Korupsi Haji, Mantan Menteri Disebut Kooperatif

Puan menyoroti bahwa pemberian tantiem akan menjadi masalah jika diberikan kepada pimpinan perusahaan yang kinerjanya tidak signifikan.

“Ya, kan, yang menjadi masalah adalah satu perusahaan kalau kemudian tidak untung atau keuntungannya hanya sedikit, namun hasil keuntungannya itu kemudian harus diberikan kepada komisaris atau direksi,” katanya.

Sebelumnya, dalam pidato Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026, Presiden Prabowo telah memerintahkan Badan Pengelola Investasi Danantara untuk menghapus tantiem pimpinan BUMN yang merugi.

Baca juga KPK Menduga Ada Upaya Penghilangan Barang Bukti Saat Geledah Kantor Agensi Haji

Kebijakan ini juga sejalan dengan langkah CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, yang telah menerbitkan Surat Edaran Nomor S-063/DI-BP/VII/2025 untuk menghapus tantiem bagi para komisaris BUMN.

Presiden Prabowo juga menyampaikan kritik keras terkait praktik pemberian tantiem yang dinilai tidak masuk akal.

“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp40 miliar setahun,” kata Presiden. Ia juga menilai istilah tantiem sebagai “akal-akalan” pimpinan BUMN.

“Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu. Itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem,” tegas Presiden.

Baca juga KPK Buka Peluang Panggil Menteri Kesehatan dalam Kasus Korupsi RSUD Kolaka Timur

Sebagai penutup, Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan tegas kepada para pimpinan BUMN.

“Kita sudah lama menjadi orang Indonesia, dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan (tantiem dihapus), segera berhenti!” pungkasnya.

(AZI)