Arsip Kategori: Lintas Daerah

Serang, JURNAL TIPIKOR – Milad ke-3 Tjimande Tari Kolot Karuhun Banten Indonesia (TTKKBI) berlangsung meriah dengan dihadiri lebih dari seribu peserta. Kegiatan tahunan yang digelar di Jalan Kagungan, Lontar Baru, Kota Serang, Sabtu (12/9/2026), tersebut turut dihadiri Wali Kota Serang H. Budi Rustandi.

Dalam sambutannya, Budi Rustandi menyampaikan apresiasi terhadap keberadaan TTKKBI yang dinilainya turut memberikan kontribusi dalam menciptakan suasana kondusif di Kota Serang. Menurutnya, kondisi tersebut secara tidak langsung ikut mendukung masuknya investasi ke daerah.

“Jangan lupa bahwa ini adalah berkat teman-teman semua yang ada disini khususnya TTKKBI. Yang membuat kota Serang menjadi kondusif sehingga banyak investasi masuk ke Kota Serang,” ungkapnya dalam sambutan.

Baca juga Kurangi Ketergantungan pada Tengkulak, PKM UPI Y.A.I Kembangkan Wisata Edukatif Margaluyu

Budi juga menegaskan bahwa keberadaan TTKKBI tidak dapat dilepaskan dari kontribusi terhadap masyarakat, bangsa, negara dan agama.

“Kita sadari, TTKKBI semakin besar kontribusinya bagi masyaraķat, negara, bangsa dan agama,” ujar Budi.

Ia juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung aktivitas TTKKBI, khususnya dalam pelestarian tradisi dan budaya. Menurut Budi, kegiatan Milad TTKKBI bukan sekadar perayaan organisasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga jati diri Banten.

“Ini wujud nyata bagi kita dalam merawat tradisi. Ini bukan hanya acara ulang tahun, tapi ikhtiar kita bersama menjaga jati diri Banten,” ujar H. Budi Rustandi yang disambut tepuk tangan meriah dari peserta.

Dukungan tersebut juga ditegaskan Budi dengan membuka ruang koordinasi antara TTKKBI dan Pemerintah Kota Serang untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan besar TTKKBI ke depan.

“Oleh karenanya, Milad dan kegiatan besar TTKKBI ke depan, saya minta langsung berkoordinasi dengan Kami. Tenang, nanti kita carikan tempatnya, mau di lokasi mana ayo atau kita siapkan gedung milik pemerintah kota. Pemerintah Kota Serang siap mendukung penuh,” tegasnya.

Milad ke-3 TTKKBI mengusung tema “Merawat Amanah Karuhun, Memperkokoh Persaudaraan, Mengabdi untuk Bangsa, Negara, dan Masyarakat.” Kegiatan tersebut disambut langsung oleh Ketua Umum TTKKBI H. Tb. Arif Hidayat bersama jajaran pengurus dan anggota.

Sejumlah tamu undangan turut hadir, di antaranya utusan Kapolda, Kapolres, IPSI serta perwakilan sejumlah organisasi lainnya.

Dari jajaran internal TTKKBI, hadir H. Tb. A. Babay Faodji selaku Wakil Ketua sekaligus Ketua Panitia, Unang Ma’mun sebagai Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal Dodi Suryana, H. Hudi Nurhudiyat selaku Ketua DPW I Banten, Mukri Aetami sebagai Sekretaris DPW I Banten, Erin Rahman dan Panji Adilawarman masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris DPW I Jawa Barat, serta H. Tb. Hengki Malonda sebagai Ketua DPW I Lampung dan calon Ketua DPW I Jambi Hendri.

Baca juga Darurat Radikalisasi Gamer Muda: BNPT & Kemendikdasmen Barikade Pelajar dari Jeratan Ekstremisme Digital

Rangkaian kegiatan Milad ke-3 juga diisi dengan berbagai pertunjukan budaya khas TTKKBI. Pertunjukan tersebut di antaranya palang pintu, pagelaran rampak ‘Jurus Baku TTKKBI’ yang merupakan kreasi khas Tb. Arif Hidayat, serta ritual Keceran.

Sebelum acara puncak, kegiatan telah berlangsung sejak pagi hingga sore melalui festival internal TTKKBI. Festival tersebut diisi dengan perlombaan Jurus Baku TTKKBI yang melibatkan peserta dari lingkungan organisasi.

Sementara itu, Ketua Umum TTKKBI H. Tb. Arif Hidayat menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Milad ke-3 TTKKBI.

Pak Ketum, sapaan akrab H. Tb. Arif Hidayat, juga menyapa dan menyebut satu per satu peserta, tamu undangan serta jajaran internal TTKKBI yang hadir dalam kegiatan tersebut.

“Terima kasih untuk semua yang hadir disini dalam mendukung kegiatan Milad ke-3 TTKKBI pada hari ini,” sambutnya, dilanjutkan menyebutkan nama para hadirin.

(Red)

Kaur, Bengkulu, JURNAL TIPIKOR – Tuntutan Ganti Rugi (TGR) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2024 hingga kini belum terselesaikan. Padahal batas waktu pengembalian dana telah lewat sejak Agustus 2025 lalu. Senin, 31/8/2026.
‎
‎Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu tahun lalu, sepanjang TA 2024 tercatat mutasi debit dengan keterangan Penarikan Tunai (Cheque) pada rekening giro Disdikbud Kaur mencapai Rp149.198.066.734.
‎
‎Setelah melakukan audit di tubuh Disdikbud, BPK kemudian menetapkan TGR terhadap Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur sebesar Rp2,3 miliar. Dana tersebut wajib dikembalikan ke kas daerah dalam waktu 60 hari sejak laporan diterbitkan, atau paling lambat Agustus 2025.
‎
‎Namun hingga memasuki tahun 2026 belum ada kejelasan mengenai realisasi pengembalian dana tersebut. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat terkait keseriusan penegakan aturan keuangan daerah.

Baca juga GEBRAK KORUPSI DISNAKER CIMAHI: Dua ASN Terseret Kasus Suap Program Pelatihan, Kejari Langsung Kantongi Penahanan
‎
‎Inspektur Inspektorat Kabupaten Kaur, Harika, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya menjelaskan penyebab belum diselesaikannya TGR tersebut. “Hal ini memang disebabkan keteledoran bendahara dan kini bendaharanya sudah meninggal,” ujarnya.
‎
‎Lebih lanjut Harika menyebut kasus ini sudah ditangani oleh Tim Penyelesaian Kerugian BPK RI Pusat. “Semua dokumen sudah kami serahkan. Tinggal kapan waktunya kita menunggu tindak lanjut atas temuan tersebut oleh BPK RI dan siapa nantinya pihak yang akan bertanggung jawab,” jelasnya.
‎
‎Menanggapi hal itu, Amli salah seorang aktivis Kabupaten Kaur menilai alasan meninggalnya bendahara tidak seharusnya menghambat penyelesaian TGR sebesar Rp2,3 miliar. Menurutnya pertanggungjawaban keuangan tetap melekat secara hukum pada lembaga dan pejabat pengguna anggaran.

Baca juga Hantam Keras Isu “Pembersihan” Mendadak, Wali Kota Farhan: Rotasi Jabatan di Pemkot Bandung Murni Meritokrasi, Bukan Aksi Dadakan
‎
‎Publik kini menunggu langkah nyata dari Dinas PDK, Inspektorat, dan Bupati Kaur dalam menyelesaikan persoalan ini. Penyelesaian TGR dinilai penting agar kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah, khususnya di sektor pendidikan, dapat dipulihkan.
‎
‎Langkah cepat juga dinilai mendesak untuk menghindari kesan pembiaran terhadap dugaan penyimpangan dana pendidikan. Apalagi sektor pendidikan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dan menjadi prioritas dalam penggunaan anggaran daerah.

Js
‎

KEPULAUAN MERANTI, JURNAL TIPIKOR– Mengingat perjalanan pemerintahan dari masa Pelaksana Tugas (Plt) hingga berlanjut pada jabatan definitif, Lembaga Masyarakat Monitoring Riau (LM2R) terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap beragam kebijakan serta bentuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menurut Jefrizal selaku Ketua LM2R, pihaknya turut prihatin atas kondisi tersebut. Ketika berbicara mengenai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp111,586 miliar atau sekitar 42,17 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp264,632 miliar, kondisi ini dinilai sangat berpotensi menimbulkan masalah baru.

Hal tersebut juga berawal dari data hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau.

Selanjutnya, dalam APBD Perubahan Tahun 2025, anggaran pendapatan ditetapkan sebesar Rp1,217 triliun, belanja sebesar Rp1,219 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp2,563 miliar.

Baca juga RAKYAT MISKIN DIANGGAP MAMPU, DATA DESIL JANGAN SAMPAI LEBIH PERCAYA ANGKA DARIPADA PERUT RAKYAT

Sementara itu, APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan anggaran pendapatan sebesar Rp1,387 triliun dan belanja sebesar Rp1,477 triliun, serta pembiayaan sebesar Rp90,049 miliar.

Menurut LM2R, kondisi tersebut bukan lagi hal yang dianggap biasa, namun dinilai sangat fantastis dan perlu dilakukan evaluasi terhadap setiap pengeluaran yang ada.

Kemudian, Ketua LSM Koppas Riau juga ikut mempertanyakan dana yang dibatasi penggunaannya (*restricted cash*) sebesar Rp16,269 miliar. Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, dana tersebut telah terpakai dan tidak sesuai dengan peruntukannya.

Baca juga Aktivis Kaur Minta KPK Dalami Keterangan Saksi Dian Terkait Penyebutan Sejumlah Kabupaten dalam Sidang OTT Bupati Rejang Lebong

Untuk itu, BPK Perwakilan Riau berharap agar dana tersebut dapat dipulihkan. Namun, hal ini dinilai sangat sulit dan terdapat pula banyak indikasi pemberatan dalam periode tersebut.

Ketika berbicara mengenai dana tersebut, diketahui dana itu terdiri atas DAU *Specific Grant*, DAK Penugasan, dan DAK Nonfisik yang penggunaannya telah ditentukan. Namun, menurut Koppas Riau, terdapat banyak indikasi yang dinilai sangat jauh dari harapan.

Koppas Riau juga menyoroti laporan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti yang menyajikan utang belanja sebesar Rp180,726 miliar, termasuk saldo utang belanja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurutnya, terdapat banyak kejanggalan dan perlu dilakukan penelusuran lebih dalam.

Sementara itu, berdasarkan hasil review Inspektorat, tunda bayar Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025 tercatat sebesar Rp76,409 miliar. Hal ini menjadi persoalan baru bagi kegiatan ke depan, terutama terkait nasib pembangunan yang ada di negeri ini.

Untuk itu, Koppas Riau sangat berharap agar Bupati selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah dapat lebih maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD sesuai dengan prioritas.

Baca juga “Terobos Batas Hukum”: Kejagung Peringatkan Lodewyk Pusung, Praperadilan Ketiga Terancam Gagal Total

Selain itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga dinilai belum mempertimbangkan perkiraan pendapatan yang rasional dalam tahun anggaran berjalan serta prioritas belanja sesuai ketentuan penyusunan APBD.

Selanjutnya, Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dinilai belum maksimal dalam mengendalikan dan mengawasi pengelolaan kas daerah, baik dalam menyiapkan anggaran kas maupun mengendalikan pendanaan kegiatan dengan mempertimbangkan ketersediaan dana di Kas Umum Daerah.

Lalu, Inspektorat Daerah juga dinilai belum optimal dalam melakukan review terhadap pengajuan kegiatan tunda bayar.

Hal ini, menurut Koppas Riau, sesuai dengan arahan BPK. Sementara itu, LM2R mengaku sangat pesimis atas nasib dan arah masa depan pembangunan daerah pada Tahun 2026 hingga tahun-tahun mendatang.

Untuk itu, terhadap kondisi keuangan tersebut, LM2R menyatakan sikap perlu memberikan mosi tidak percaya serta mendesak Bupati agar segera mengevaluasi seluruh OPD dan kepala bagian.

LM2R berharap penempatan pejabat dilakukan secara lebih profesional dan proporsional, sehingga jabatan benar-benar diduduki oleh orang yang memiliki kemampuan dan kompetensi, serta tidak lagi seakan memilih “kucing dalam karung”.

Hal senada juga didukung oleh salah seorang tokoh pejuang Meranti, Ramlan, SH, CPLA.

Menurutnya, pasca OTT Bupati definitif HM Adil, SH, tampuk pimpinan kepala daerah Meranti kemudian dijalankan oleh Plt H. Asmar. Namun, kondisi Kabupaten Kepulauan Meranti dinilai semakin centang perenang.

“Tunda bayar dana desa, tunda bayar TPP ASN, serta tunda bayar kepada rekanan semakin membengkak,” ujar Ramlan, SH, CPLA, yang juga merupakan Ketua LSM BPKP Meranti.

“Kita bisa melihat kondisi kabupaten ini sedang tidak baik-baik saja. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tidak ada yang terealisasi, padahal pemerintah di bawah kendali H. Asmar bersama Muzamil baru memperbanyak MoU dengan berbagai pihak. Hasilnya zonk,” jelas Ramlan.

Selanjutnya, Ramlan mengatakan bahwa dirinya bersama tokoh pejuang lainnya sangat berharap Kabupaten Kepulauan Meranti dapat maju, mandiri, dan sejahtera.

“Kami sebagai tokoh pejuang yang melahirkan kabupaten ini sangat berharap Kabupaten Kepulauan Meranti maju, mandiri, dan sejahtera,” katanya.

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, Ramlan menilai tata kelola pemerintahan mengalami stagnasi. Hal inilah yang kemudian mendorong pihaknya untuk melakukan aksi damai di Polda Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau dalam waktu dekat.

“Kami melihat kondisi tata kelola pemerintahan di lapangan mengalami stagnasi. Hal inilah yang mendorong kami untuk melakukan aksi damai di Polda Riau dan Kejati Riau dalam waktu dekat,” pungkas Ramlan, SH, CPLA.

(Red)

SODONG BASARI, JURNAL TIPIKOR – Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiulawal 1448 H di Desa Sodong Basari tidak sekadar menjadi ritual keagamaan biasa. Tahun ini, perayaan yang jatuh pada 25 Agustus 2026 tersebut berhasil memadukan kekhusyukan ibadah dengan euforia kemerdekaan, menciptakan harmoni unik antara syiar Islam dan semangat nasionalisme.

Pusat kegiatan dipadati warga di Komplek Mushola Baitun Nur, RT 16/RW 04. Dua agenda utama, yakni khitan (sunat) massal dan pengajian umum, berlangsung meriah dan tertib, menunjukkan soliditas masyarakat dalam menjaga tradisi NU sekaligus merawat nilai-nilai kebangsaan.

Pawai Ta’aruf dan Aksi Nyata Peduli Generasi

Kegiatan pagi dimulai pukul 07.00 WIB dengan suasana yang penuh warna. Sebanyak 12 anak peserta khitan massal menjadi bintang utama hari itu. Sebelum menjalani prosesi sunat, mereka diarak dalam Pawai Ta’aruf keliling desa.

Pawai ini bukan sekadar arak-arakan biasa. Kolaborasi apik terlihat dari partisipasi tim drum band SDN 02/04 Sikasur, dokar tradisional yang mengangkut para peserta, hingga barisan orang tua dan wali yang penuh kebanggaan. Bendera Merah Putih berkibar di sisi bendera organisasi, menegaskan bahwa kecintaan kepada Nabi tidak bertentangan dengan cinta tanah air.

Hiburan hadroh turut memeriahkan suasana, dengan penampilan memukau dari Grup Hadroh SMPN 2 Belik, Hadroh NU Sodong Basari, dan Hadroh SMK NU 01 Belik. Alunan sholawat yang syahdu mengiringi langkah para peserta hingga acara inti khitan selesai menjelang waktu Dzuhur, sekitar pukul 11.45 WIB.

Kepala Desa Sodong Basari, melalui perwakilan pemerintah desa, menyatakan komitmen penuh dalam mendukung kesehatan generasi muda. “Pemerintah Desa menanggung sepenuhnya biaya tenaga medis dokter untuk khitan massal tahun ini. Ini adalah bentuk investasi desa bagi masa depan anak-anak kita,” ujarnya.

Baca juga Pastikan Sesuai SOP, Petugas Rutan Manna Lakukan Pengawasan Wartelsuspas

Pengajian Umum: Merajut Ukhuwah di Bulan Kemerdekaan

Siangnya, suasana berubah menjadi lebih hening dan khusyuk. Pukul 13.00 WIB, ratusan warga memenuhi area Mushola Baitun Nur untuk mengikuti Pengajian Umum. Acara dibuka dengan lantunan Ayat Suci Al-Qur’an, sholawat, tahlil, serta dinyanyikannya Lagu Indonesia Raya dan Mars Ya Lal Wathon yang membakar semangat hadirin.

Momen santunan bagi anak yatim dan duafa menjadi titik emosional tersendiri, mengingatkan umat akan pentingnya berbagi di bulan yang mulia. Puncak acara diisi oleh tausiyah dari K.H. Fatturohman, S.Ag., M.Pd., seorang ulama asal Kebumen yang dikenal dengan gaya ceramahnya yang menyejukkan namun menggugah kesadaran.

Dalam ceramahnya, K.H. Fatturohman menekankan pentingnya meneladani akhlak Rasulullah SAW sebagai fondasi membangun masyarakat yang beradab dan cinta damai. “Maulid Nabi adalah momen untuk memperbarui cinta kita kepada Baginda Nabi, sekaligus memperkuat persatuan bangsa di tengah perbedaan,” tuturnya.

Baca juga Rp59 Miliar Hangus Jadi Monumen Kegagalan: UPI Diduga ‘Cuci Tangan’ di Tengah Skandal Proyek CEC Mangkrak dan Jerat Korupsi

Gotong Royong Warga Jadi Kunci Sukses

Kesuksesan acara ini tidak lepas dari semangat gotong royong. Seluruh rangkaian kegiatan dibiayai melalui swadaya masyarakat, bantuan donatur, serta dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Sodong Basari.

Ketua Panitia setempat mengungkapkan kebahagiaannya atas antusiasme warga. “Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Kombinasi antara syiar agama dan nuansa HUT RI di bulan Agustus membuat peringatan Maulid tahun ini terasa sangat spesial dan bermakna bagi warga Sodong Basari,” pungkasnya.

Peringatan Maulid Nabi 1448 H di Sodong Basari telah membuktikan bahwa tradisi keagamaan dapat berjalan beriringan dengan nilai-nilai kebangsaan, melahirkan masyarakat yang religius, peduli sosial, dan patriotik.

(Eka)

Bengkulu Selatan, JURNAL TIPIKOR – Sebagai upaya mewujudkan pelayanan komunikasi yang transparan dan akuntabel, Rutan Kelas IIB Manna kembali melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penggunaan Wartelsuspas. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 24 Agustus 2026 pukul 09.45 WIB di area Wartelsuspas Rutan Kelas IIB Manna.

Wartelsuspas merupakan salah satu sarana komunikasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan untuk tetap dapat menjalin silaturahmi dengan keluarga di luar Rutan. Namun, penggunaannya tetap harus berada di bawah pengawasan ketat petugas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan.

Pengawasan dipimpin langsung oleh Sudiman Situmeang, Staf KPR. Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pengecekan administrasi mulai dari pendataan identitas WBP, pencatatan durasi penggunaan, hingga pemantauan isi percakapan agar tidak mengandung unsur pelanggaran hukum, penipuan, maupun hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.

Baca juga Rp59 Miliar Hangus Jadi Monumen Kegagalan: UPI Diduga ‘Cuci Tangan’ di Tengah Skandal Proyek CEC Mangkrak dan Jerat Korupsi

Selain itu, petugas juga memastikan area Wartelsuspas dalam kondisi bersih, rapi, dan tidak terdapat barang-barang terlarang yang dapat disalahgunakan selama proses komunikasi berlangsung. Hal ini menjadi bagian dari komitmen Rutan Manna dalam menjaga integritas layanan.

Hasil pengawasan menunjukkan bahwa WBP yang menggunakan Wartelsuspas telah mengikuti prosedur dengan tertib. Tidak ditemukan barang terlarang di area tersebut dan seluruh proses komunikasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kami akan terus melakukan pengawasan secara rutin dan bergilir. Ini penting untuk mencegah penyimpangan dan memastikan keamanan tetap terjaga di dalam Rutan,” ujar Sudiman Situmeang.

Baca juga Sulit Mendapat Informasi, Forum Wartawan Solidaritas Sukabumi Geruduk Kejari Sukabumi

Kepala Rutan Kelas IIB Manna, HANNIBAL, S.Sos., M.Si. menyampaikan bahwa pengawasan ini merupakan bentuk tanggung jawab lembaga dalam memberikan hak WBP untuk berkomunikasi, namun tetap dengan koridor aturan.
“Pengawasan Wartelsuspas ini merupakan bentuk komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Kami berharap WBP dapat menggunakan fasilitas ini dengan bijak dan sesuai aturan, sehingga tidak disalahgunakan,” tegasnya.

Dengan adanya pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan fasilitas Wartelsuspas dapat terus berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang positif bagi WBP dengan keluarga, tanpa mengabaikan aspek keamanan di lingkungan Rutan.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Tidak ditemukan adanya pelanggaran dalam penggunaan Wartelsuspas. Js

Bengkulu, JURNAL TIPIKOR – Suasana unjuk rasa akbar Forum Aktivis Bengkulu Bersatu (FABB) di Bengkulu, Senin (24/8/2026), mendadak memanas. Ketegangan pecah di tengah massa setelah sejumlah orang yang diduga bukan bagian dari peserta aksi meneriakkan agar demonstrasi dibubarkan.

Pantauan di lokasi, situasi berubah tegang ketika sejumlah orang mengenakan ikat kepala berwarna hitam muncul di tengah massa dan berteriak meminta aksi dihentikan.

Saling dorong pun tak terhindarkan. Massa dari kedua pihak sempat berhadapan dalam suasana yang memanas. Aparat kepolisian bergerak cepat masuk ke tengah kerumunan dan memisahkan kedua kelompok guna mencegah bentrokan meluas.

Baca juga Sulit Mendapat Informasi, Forum Wartawan Solidaritas Sukabumi Geruduk Kejari Sukabumi

Identitas serta motif orang-orang yang diduga menyusup tersebut belum diketahui secara pasti. Hingga berita ini diturunkan, aparat masih melakukan pengamanan sementara aksi FABB terus berlangsung.

FABB sebelumnya telah menjadwalkan aksi di tiga titik strategis, yakni Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu, DPRD Provinsi Bengkulu, dan Kantor Gubernur Bengkulu.

Ketua FABB Herman Lupti sebelumnya memastikan seluruh persiapan aksi telah dimatangkan, termasuk materi tuntutan yang akan disampaikan melalui spanduk berukuran besar.

“Teknisnya sudah kita matangkan. Orasi akan kita laksanakan di tiga titik sekaligus. Semua sesuai harapan dan tuntutan yang sudah kita tuliskan di spanduk besar,” ujar Herman Lupti.

Baca juga Gempur Dompet, Dukung Lokal: Bandung Great Sale 2026 Ubah Laswi Heritage Jadi Surga Belanja Diskon 40%

Sementara itu, Koordinator Aksi Dedi Mulyadi mengatakan pembagian massa dan koordinator lapangan di setiap titik telah disiapkan. FABB juga menyiagakan tim keamanan internal serta tim dokumentasi untuk mengawal jalannya aksi.

“Kami ingin aksi ini tertib, damai, dan sampai pesannya. Spanduk besar berisi tuntutan rakyat akan kita bentangkan. Ini bukan anarkis, ini konstitusional,” tegas Dedi.

Bawa Aspirasi Masyarakat

FABB menyatakan aksi tersebut membawa sejumlah aspirasi masyarakat yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum.

Isu yang diangkat antara lain transparansi anggaran, peningkatan pelayanan publik, serta penegakan hukum yang dinilai harus berjalan adil dan bebas dari praktik korupsi.

“Isinya tuntutan yang nyata dan dirasakan masyarakat. Nanti pada tanggal 24 Agustus akan kita sampaikan secara terbuka kepada publik,” kata Herman.

Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan Bengkulu.

“Kami anak daerah. Kami cinta Bengkulu. Demo ini bentuk cinta terhadap daerah. Kalau ada yang salah, kita luruskan bersama-sama. Kami ingin Bengkulu bebas dari korupsi agar menjadi lebih baik untuk anak cucu di masa yang akan datang,” pungkasnya. Js

Kaur, Bengkulu, JURNAL TIPIKOR – Terkait kasus meninggalnya pekerja di sekolah rakyat yang ada di kabupaten kaur, hingga kini pihak kepolisian kabupaten kaur hanya dinilai mencari dalih untuk meminta pembenaran atas kinerja yang mereka lakukan selama ini seolah -olah sudah selesai prosedur yang ada, padahal ada dugaan kasus ini berhenti pihak Polres Kaur suda menerima pemberian uang dari pihak kontraktor ataupun penanggung jawab pekerja termasuk yang meninggal dunia akibat tertimpa dilokasi pembangunan SR Kabupaten Kaur, dan ini akan dilaporkan Resmi Ke Mabes Polri dan Kompolnas serta Presiden Prabowo, Rabu 19/8/2026.

Forum Masyarakat Peduli Hukum Kaur” Menurut data yang kami terima, kelemahan polres Kaur tidak menuntaskan kasus meninggalnya pekerja di sekolah rakyat adanya dugaan suda menerima pemberian dari penanggung jawab pekerja yang meninggal itu sendiri, sehingga pihak kepolisian berdalih keluarga korban tidak mau dilakukan otopsi, ini sangat aneh sekali kenapa Penegakan Hukum begitu lemah kalau hanya berpedoman pada keluarga korban tidak mau di otopsi…? Sementara beberapa keliping pemberitaan sejak awal hingga akhir keluarga korban sesungguhnya berharap adanya proses hukum sesuai aturan, disini la perlunya kasus ini dilaporkan ke Mabes Polri, Kompolnas dan Presiden Prabowo agar kejadian seperti ini tidak boleh tidak ditangani sesuai aturan yang berlaku, Jelas Am

Baca juga Miris, Pemda Kaur Hibahkan Dana ke Vertikal Miliaran Rupiah, Fasilitas Sekolah di PKLK Rusak Parah

Banyak kejanggalan yang telah ditemukan dari proses ini dilakukan, karena beberapa oknum sendiri sudah kami dapatkan tentang adanya keterlibatan pejabat polres Kaur sendiri untuk kasus ini dihentikan jangan sampai ke pengadilan, Makanya hal seperti ini penting untuk dilaporkan segera ke pusat. (JS)

Kaur, Bengkulu, JURNAL TIPIKOR – Kondisi fasilitas pendidikan di Sekolah Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus SDN 126 PKLK dan SMPN 36 PKLK satu atap milik Pemda Kaur memprihatinkan. Gedung sekolah yang berlokasi di Kecamatan Kaur Selatan PKLK itu diduga sudah sekitar 5 tahun tidak mendapat perbaikan. Rabu, 19/8/2026.
‎
‎Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah bagian gedung mengalami kerusakan berat. Atap sekolah banyak yang bocor saat hujan, plafon di beberapa ruang kelas rusak, hingga fasilitas penunjang lain tidak berfungsi dengan baik.
‎
‎Kerusakan paling parah terjadi pada toilet sekolah. Kondisi toilet yang rusak berat membuat siswa tidak memiliki tempat buang air yang layak di lingkungan sekolah.

Baca juga KPK Bongkar Skandal “Audit Titipan”: Dugaan Pengondisian Hasil BPK Bukan Kasus Tunggal di Muara Enim, Melainkan Praktik Sistemik di Berbagai Daerah
‎
‎Akibat minimnya fasilitas, siswa terpaksa buang air di pinggir hutan. Kondisi ini dikeluhkan warga dan para orang tua siswa yang menuntut perhatian serius dari pemerintah daerah agar dunia pendidikan tidak dikorbankan.
‎
‎Amli, seorang aktivis asal Kaur, menyayangkan sikap Pemda Kaur. Ia mempertanyakan prioritas anggaran yang diberikan kepada instansi vertikal mencapai miliaran rupiah, sementara sekolah milik daerah sendiri terbengkalai bertahun-tahun.
‎
‎”Dimana hati nurani Pemda Kaur. Masa dana hibah ke vertikal bisa miliaran, tapi sekolah anak-anak kita dibiarkan rusak bertahun-tahun,” tegas Amli saat ditemui di lokasi.

Baca juga Diduga Korupsi Rp. 574 Juta, Kaur Keuangan Desa Ciheulangtonggoh Di Bui Kejari Sukabumi
‎
‎Ia mendesak Pemda Kaur segera mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi sekolah. Menurutnya, anak-anak berhak mendapatkan ruang belajar yang layak dan aman, bukan belajar di gedung yang mengancam keselamatan dan mengganggu proses belajar mengajar.
‎
‎Masih menurut Amli, “apalagi yang namanya sekolah PKLK itu kan serba khusus, khusus apa, apa khusus menderita”. Pernyataan itu mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap minimnya perhatian terhadap sekolah layanan khusus.
‎
‎Keluhan serupa disampaikan Agus, salah seorang siswa kelas 9. “Saya sudah kurang lebih 5 tahun sekolah di sini. Kondisi fasilitas sekolah seperti inilah saat saya pertama masuk sekolah,” ujarnya.
‎
‎Menanggapi persoalan ini, Kepala Bappeda Kaur Hifthario Syahputra menyatakan rehabilitasi sekolah di wilayah PKLK akan menjadi prioritas ke depan. “Kedepan rehab sekolah PKLK akan kita prioritaskan,” ujarnya singkat. Sementara itu, seorang oknum guru yang enggan disebut namanya khawatir jika kondisi ini dibiarkan. “Kalau keadaan fasilitas sekolah PKLK terus begini bisa jadi beberapa tahun ke depan akan tutup, yang rugi Pemda sendiri”. Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Dikbud Kaur disebut masih dalam perjalanan ke luar kota.

Js

SODONG BASARI, JURNAL TIPIKOR – Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, warga RT 16/RW 04 Desa Sodong Basari menggelar acara tradisi Wungon pada malam Minggu (16/8). Acara yang berlangsung dari pukul 20.00 hingga 21.00 WIB ini diisi dengan rangkaian kegiatan spiritual dan doa bersama.

Acara yang sepenuhnya dibiayai melalui swadaya masyarakat ini dihadiri oleh berbagai lapisan warga, termasuk salah satu tokoh masyarakat setempat, Bapak Yusim S.Pd., yang tahun ini mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) mendatang.

Baca juga 35 Paskibraka Terbaik Parungkuda Dikukuhkan, Camat Parungkuda Harap Upacara 17 Agustus Berjalan Lancar

Rangkaian acara dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan Tahlil, sambutan atau “puncak tirakat”, serta diakhiri dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara. Secara umum, jalannya acara berlangsung dengan lancar dan khidmat.

Menariknya, peringatan HUT RI tahun ini di Desa Sodong Basari memiliki nuansa yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada penyelenggaraan karnaval kebudayaan yang biasanya menjadi ajang kemeriahan utama. Keputusan ini diambil secara khusus untuk menjaga situasi tetap kondusif menjelang pelaksanaan Pilkades serempak di sejumlah desa di Kabupaten Pemalang.

Sebagai desa baru, Sodong Basari mengutamakan stabilitas sosial dan keamanan selama masa kampanye dan menjelang pemungutan suara. Pihak pengelola acara menyatakan bahwa kemungkinan besar karnaval kebudayaan akan kembali diselenggarakan pada perayaan HUT RI tahun depan, setelah suasana politik lokal kembali normal.

Dengan diadakannya Wungon ini, warga RT 16/RW 04 berharap dapat mempererat tali persaudaraan dan menjaga semangat nasionalisme tanpa terganggu oleh dinamika politik lokal yang sedang berlangsung.

(Eka)

Kaur, Bengkulu, JURNAL TIPIKOR — Kondisi ruas Jalan Lungkang Kule, Kabupaten Kaur, memprihatinkan. Semak belukar dan rumput liar terlihat tumbuh lebat di sepanjang sisi jalan hingga mendekati badan jalan. Kondisi ini tak hanya membuat jalan terlihat tidak terawat, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Pantauan di lokasi pada Sabtu (15/8/2026) menunjukkan sejumlah titik di ruas jalan tersebut dipenuhi vegetasi yang cukup lebat. Pengendara harus lebih berhati-hati, terutama ketika berpapasan dengan kendaraan lain karena semak di sisi jalan dapat mengganggu jarak pandang.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius dari masyarakat. Jika pemeliharaan jalan merupakan bagian dari program pemerintah, lalu ke mana anggaran tebas bayang?

“Apa tidak ada anggaran untuk tebas bayang? Kondisi seperti ini seharusnya tidak dibiarkan. Jalan ini digunakan masyarakat setiap hari dan keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas,” ujar warga.

Baca juga Sambut HUT RI ke-81, Ketua Mercab LMPI Sukabumi Teddy Setiadi Apresiasi Kegiatan Srikandi LMPI

Sorotan terhadap kondisi Jalan Lungkang Kule juga mendapat perhatian dari Kulman Hadi, aktivis Kecamatan Kaur sekaligus aktivis FABB (Forum Aktivis Bengkulu Bersatu). Ia meminta dinas terkait segera turun tangan dan menindaklanjuti kondisi tersebut.
Menurut Kulman Hadi, pemeliharaan jalan tidak boleh hanya dilakukan ketika kondisi sudah parah atau setelah masyarakat ramai menyampaikan keluhan. Tebas bayang, kata dia, seharusnya menjadi bagian dari pemeliharaan rutin untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan.

“Dinas terkait harus segera menindaklanjuti kondisi ini. Jangan sampai semak belukar dibiarkan semakin menutupi badan jalan dan kemudian membahayakan masyarakat. Kalau memang ada anggaran pemeliharaan dan tebas bayang, harus jelas pelaksanaannya di lapangan,” tegas Kulman Hadi.

Ia juga meminta Dinas PUPR Provinsi Bengkulu memberikan perhatian serius terhadap ruas jalan tersebut, terutama jika jalan itu merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Baca juga Proyek Sekolah Rakyat Kaur Rampung, Kasus Meninggalnya Pekerja Akibat Crane Runtuh Belum Terungkap

Masyarakat juga mempertanyakan apakah anggaran tebas bayang telah disiapkan dan direalisasikan untuk ruas Jalan Lungkang Kule. Jika memang tersedia anggaran pemeliharaan, masyarakat berharap penggunaannya dapat terlihat nyata di lapangan.
Sebab, tebas bayang bukan semata-mata persoalan keindahan jalan. Semak yang tumbuh hingga mendekati badan jalan dapat mengganggu jarak pandang dan berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan.

Jangan sampai masyarakat hanya melihat jalan yang semakin dipenuhi semak, sementara anggaran pemeliharaan tidak terlihat hasilnya.
Kulman Hadi bersama masyarakat meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi tersebut. Dinas terkait didesak segera melakukan pengecekan dan menindaklanjuti dengan kegiatan tebas bayang secara rutin demi memberikan rasa aman bagi para pengguna jalan.

Kini publik menunggu jawaban sekaligus tindakan nyata pemerintah.
Pertanyaannya sederhana: ada atau tidak anggaran tebas bayang untuk ruas Jalan Lungkang Kule? Jika ada, kapan direalisasikan?

Jusri