Arsip Kategori: Internasional

KATHMANDU/BEIJING, JURNAL TIPIKOR– Bencana kemanusiaan berskala masif kembali mengguncang Asia Selatan. Banjir bandang dan tanah longsor dahsyat yang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tiongkok telah merenggut sedikitnya 633 nyawa, sementara hampir 3.000 orang lainnya dinyatakan hilang dalam kabut ketidakpastian yang mencekam.

Data terbaru per Sabtu (30/8/2026) menunjukkan eskalasi krisis yang mengerikan. Di Nepal saja, korban tewas melonjak menjadi 626 orang, dengan 2.426 warga masih belum diketahui keberadaannya. Sementara di sisi Tiongkok, tujuh orang tewas dan 554 lainnya hilang, menurut laporan kantor berita Xinhua.

Sungai-Sungai Himalaya Berubah Menjadi Pemakam Massal

Chitwan dan Nawalparasi East menjadi saksi bisu kehancuran terbesar. Sungai Bhotekoshi dan Trishuli, yang biasanya menjadi sumber kehidupan, berubah menjadi monster yang meluap deras, menyeret jenazah hingga ke wilayah perbatasan India. Wilayah Gorkha, Dhading, dan Nuwakot juga terpukul keras, di mana tim pencari terus berjuang melawan arus untuk menemukan sisa-sisa kemanusiaan.

“Tim kami terus menemukan jenazah yang terbawa arus,” lapor otoritas setempat. Kondisi diperparah oleh runtuhnya infrastruktur komunikasi dan kelistrikan, membuat ribuan keluarga terpisah dari kabar keselamatan kerabat mereka.

Baca juga LM2R, LSM Koppas Riau dan LSM BPKP Kritisi Kebijakan Pemda Kepulauan Meranti yang Berindikasi Banyak Pelanggaran, Soroti Nasib Keuangan Daerah

Krasis Diplomatik dan Kemanusiaan: Ratusan Warga India Terjebak

Ketegangan meningkat seiring terungkapnya fakta bahwa 320 warga India masih hilang di Nepal, menjadikannya kelompok warga negara asing terbesar yang terjebak dalam bencana ini. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, menegaskan angka tersebut dalam konferensi pers, sambil menambahkan sekitar 100 orang keturunan India dengan kewarganegaraan lain juga tidak dapat dihubungi.

Di tengah keputusasaan, sektor energi juga lumpuh. Asosiasi Produsen Listrik Independen melaporkan 934 pekerja dari 11 pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang terdampak belum diketahui nasibnya. Ini bukan sekadar bencana alam, tetapi kelumpuhan infrastruktur vital yang berpotensi memicu krisis lanjutan.

Dunia Menuntut Akses, Nepal Terjepit

Tekanan internasional memuncak. Komunitas global mendesak Nepal membuka pintu bagi tim pencarian dan penyelamatan internasional. “Kami mendapat tekanan besar… karena warga negara mereka juga hilang,” ungkap seorang pejabat anonim kepada Kathmandu Post.

Baca juga RAKYAT MISKIN DIANGGAP MAMPU, DATA DESIL JANGAN SAMPAI LEBIH PERCAYA ANGKA DARIPADA PERUT RAKYAT

Palang Merah Internasional memperkirakan 93.000 orang terdampak langsung, dengan angka korban yang diprediksi akan terus bertambah seiring tim penyelamat menembus wilayah-wilayah terisolasi di pegunungan Himalaya.

Saat ini, 4.811 personel dikerahkan dalam upaya pemulihan yang putus asa. Namun, di balik angka-angka statistik tersebut, tersimpan ribuan cerita tentang anak-anak yang menatap foto orang tua mereka di dinding rumah sakit Kathmandu, menunggu sebuah keajaiban yang kian tipis kemungkinannya.

Bencana ini adalah pengingat brutal betapa rapuhnya peradaban di hadapan amarah alam. Dunia menahan napas, menanti apakah 3.000 jiwa yang hilang itu akan ditemukan hidup, atau hanya menjadi tambahan daftar korban dari tragedi Himalaya yang kelam ini.

(Sumber: Anadolu/Xinhua/Kathmandu Post)

HANOI, JURNAL TIPIKOR – Era ambigu bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat publik dalam dunia pemasaran berjenjang (multi-level marketing/MLM) resmi berakhir. Terhitung mulai 1 Juli, aturan baru yang tertuang dalam Keputusan Nomor 173/2026 secara eksplisit menutup celah hukum yang selama ini sering disalahgunakan oleh oknum aparatur negara untuk mencari keuntungan di luar gaji resmi melalui skema MLM.

Regulasi ini bukan sekadar imbauan moral, melainkan larangan keras dengan konsekuensi administratif yang nyata. Pemerintah Vietnam mengambil sikap tegas untuk memisahkan peran birokrat dari aktivitas bisnis yang rentan terhadap konflik kepentingan dan potensi penipuan berkedok investasi.

Siapa yang Masuk Daftar Hitam?

Keputusan 173/2026 tidak hanya menyasar PNS aktif. Jaring pengawasan diperluas mencakup spektrum luas aparat negara dan individu berisiko tinggi. Berikut adalah kelompok yang diharamkan menandatangani kontrak dengan perusahaan MLM:

1. Aparat Negara & Militer: Pejabat, PNS, perwira militer profesional, anggota pertahanan, serta personel kepolisian.
2. Pelaku Kriminal & Pelanggar Aturan: Individu yang sedang menjalani hukuman penjara atau memiliki rekam jejak kejahatan terkait pemalsuan barang, penipuan, penggelapan, iklan palsu, dan pelanggaran aturan MLM sebelumnya.
3. Warga Asing Ilegal: Warga negara asing tanpa izin kerja yang sah di Vietnam.
4. Pengusaha MLM “Gagal”: Mantan pemilik, pemegang saham, atau manajer dari perusahaan MLM yang sertifikat operasionalnya telah dicabut karena pelanggaran.
5. Pelanggar Konsumen: Individu yang masih dalam masa sanksi administratif akibat pelanggaran perlindungan konsumen.

Baca juga “Amplop Maut” Kuansing: KPK Bongkar Alur Uang Sisa Hasil Usaha KUD, Narasi “Belum Buka” Menhut Diuji Fakta Penyidikan

Memberantas MLM Terselubung

Selain memperketat siapa yang boleh bergabung, regulasi ini juga menyerang model bisnis MLM itu sendiri. Pemerintah secara tegas melarang skema yang lebih mengutamakan imbalan atas perekrutan anggota baru (recruitment-based) daripada penjualan produk nyata. Praktik ilegal seperti jual-beli posisi bisnis atau transfer jaringan secara gelap kini akan ditindak lebih keras.

Perusahaan MLM juga dipaksa untuk meningkatkan transparansi. Mereka wajib memiliki sistem teknologi informasi terintegrasi untuk mengelola jaringan, melakukan deposit jaminan, serta menyajikan rencana kompensasi dan program pelatihan yang jelas. Prosedur administrasi pun didorong ke arah digitalisasi penuh untuk mengurangi biaya kepatuhan sekaligus memudahkan pengawasan.

Pesan Tegas untuk Integritas Birokrasi

Langkah ini merupakan respons terhadap maraknya kasus penyalahgunaan wewenang dan citra buruk birokrasi akibat keterlibatan pejabat dalam skema piramida keuangan. Dengan adanya larangan ini, pemerintah mengirimkan sinyal kuat bahwa integritas pelayanan publik tidak bisa ditawar dengan janji keuntungan cepat dari MLM.

Bagi perusahaan MLM, ini adalah peringatan untuk membersihkan rumah mereka sendiri. Bagi PNS dan pejabat, ini adalah garis merah yang tidak boleh dilampaui. Mulai 1 Juli, tidak ada lagi alasan untuk bersembunyi di balik dalih “bisnis sampingan”.

Catatan: Rilis ini disusun berdasarkan informasi dari Keputusan Nomor 173/2026 yang dilaporkan oleh Surat Kabar Dan Tri.

Jakarta, JURNAL TIPIKOR– Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah tiba di Tanah Air pada Sabtu (30/5) pagi, menandai berakhirnya kunjungan kenegaraan bersejarah ke Prancis. Mendarat di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 09.58 WIB, Presiden disambut langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, serta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Kunjungan yang berlangsung dari 27 hingga 29 Mei 2026 ini bukan sekadar formalitas diplomatik, melainkan misi strategis yang menghasilkan empat kesepakatan komersial baru. Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa kesepakatan tersebut mencakup sektor vital bagi kedaulatan dan kemajuan ekonomi Indonesia, yaitu ketahanan energi, perdagangan, dan kerja sama pertahanan.

Diplomasi Tingkat Tinggi di Istana Elysee

Di Paris, Presiden Prabowo diterima secara kenegaraan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Agenda dimulai dengan upacara penyambutan resmi di Les Invalides, dilanjutkan dengan pertemuan bilateral intensif di Istana Elysee. Kedua pemimpin negara juga menghadiri jamuan santap malam kenegaraan di Salle des Fetes, memperkuat ikatan personal dan politik antara Jakarta dan Paris.

Baca juga BPKP SOROTI KRISIS TPA SARIMUKTI DAN PERTANYAKAN DASAR HUKUM KEBIJAKAN PEMBATASAN SAMPAH DLH JAWA BARAT

Salah satu momen penting dalam kunjungan ini adalah peluncuran France-Indonesia High Level Business Council atau Forum Bisnis Tingkat Tinggi Indonesia-Prancis. Inisiatif yang digagas oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama MEDEF International ini diharapkan menjadi jembatan utama bagi pelaku usaha kedua negara untuk meningkatkan investasi dan transfer teknologi.

Solidaritas dan Diplomasi Rakyat

Di sela-sela agenda resmi kenegaraan, Presiden Prabowo juga menunjukkan sisi humanis dan dekat dengan rakyat melalui pelaksanaan Shalat Idul Adha bersama Warga Negara Indonesia (WNI) dan diaspora Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Paris. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk selalu hadir dan menjaga keterhubungan dengan warga Indonesia di luar negeri.

Sebelum bertolak kembali ke Jakarta dari Bandara Orly, Presiden Prabowo mendapat penghormatan militer penuh dari pasukan jajar kehormatan Prancis, simbol rasa hormat tinggi negara Eropa tersebut terhadap kepemimpinan Indonesia.

Baca juga BPKP Ingatkan Kepala OPD: Mengabaikan Rekomendasi Ombudsman adalah Pelanggaran Hukum Berat, Bisa Berujung Pencopotan Jabatan dan Ranah Pidana

Fokus pada Kedaulatan dan Kemakmuran

Keempat kesepakatan yang ditandatangani selama kunjungan ini diproyeksikan akan memberikan dampak signifikan bagi penguatan industri pertahanan nasional serta diversifikasi sumber energi bersih. Kerja sama perdagangan juga diharapkan dapat membuka akses pasar baru bagi produk-produk unggulan Indonesia di Eropa.

Dengan pulang membawa hasil konkret, kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis ini menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang aktif, mandiri, dan berorientasi pada kepentingan nasional. Pemerintah berkomitmen untuk segera menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan tersebut agar dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. (*)

NEW YORK, JURNAL.TIPIKOR– Selama berabad-abad, masyarakat di berbagai belahan dunia, khususnya di Amerika Serikat, dibuat merinding oleh suara dentuman misterius yang tiba-tiba menggema tanpa sumber yang jelas. Fenomena yang sering dikaitkan dengan tanda-tanda bencana gempa bumi ini akhirnya menemui titik terang. Sebuah penelitian mutakhir membantah teori lama tersebut dan mengarahkan jari pada penyebab yang jauh lebih tinggi dari permukaan tanah: atmosfer.

Suara misterius ini bukan hal baru. Catatan sejarah menunjukkan konsistensi fenomena ini sejak ratusan tahun lalu, termasuk saat terjadi gempa dahsyat New Madrid pada 1811-1812 dan laporan terkini pada Januari 2020. Dentuman serupa juga pernah dilaporkan di kawasan Danau Seneca, Finger Lake, New York, memicu kepanikan bahwa lempeng bumi sedang bergerak.

Namun, asumsi bahwa suara ini adalah prekursor atau dampak langsung dari aktivitas seismik kini telah dipatahkan. Dalam sebuah studi komprehensif yang diterbitkan pada 2020 dan diverifikasi dengan data terbaru hingga 2023, para ilmuwan memanfaatkan jaringan sensor canggih EarthScope Transportable Array (ESTA). Tim peneliti dari University of Carolina Utara menggali arsip laporan berita selama puluhan tahun dan mencocokkannya dengan data seismo-akustik real-time.

Hasilnya mengejutkan banyak pihak: Tidak ada korelasi antara suara dentuman tersebut dengan aktivitas gempa bumi.

“Secara umum kami percaya ini merupakan fenomena atmosfer, kami tidak berpikir ini berasal dari aktivitas seismik. Asumsi kami, suara itu menyebar lewat atmosfer, bukan melalui tanah,” tegas Eli Bird, salah satu peneliti utama, sebagaimana dikutip dari IFL Science.

Penelitian ini semakin mendalam ketika tim menganalisis data infrasonik—gelombang suara berfrekuensi rendah yang tidak dapat didengar oleh telinga manusia namun dapat ditangkap oleh instrumen sensitif. Mereka berhasil mengisolasi sinyal berdurasi 1 hingga 10 detik yang secara konsisten muncul bersamaan dengan laporan warga mengenai ledakan di langit.

Lantas, apa sebenarnya sumber suara yang menggelegar seperti meriam itu?

Meskipun IFL Science mencatat bahwa belum ada satu penjelasan tunggal yang definitif, para ilmuwan mengerucutkan dugaan pada dua kemungkinan utama yang bersifat astronomis dan aeronautika:

1. Ledakan Sonik (Sonic Booms): Gelombang kejut yang dihasilkan oleh pesawat terbang yang melaju melebihi kecepatan suara. Fenomena ini bisa terjadi tanpa pesawat tersebut terlihat secara visual oleh orang di darat karena ketinggian atau kondisi cuaca.
2. Bolide Atmosfer: Ini adalah meteorit yang masuk ke atmosfer bagian atas dan meledak sebelum mencapai permukaan tanah. Ledakan di ketinggian ini menghasilkan gelombang kejut yang merambat turun sebagai suara dentuman keras, seringkali tanpa meninggalkan jejak kawah atau puing yang terlihat, sehingga disebut “meteorit tak terlihat”.

Temuan ini mengubah paradigma pemahaman kita tentang “gempa langit” atau skyquakes. Apa yang selama ini ditakuti sebagai pertanda runtuhnya tanah di bawah kaki kita, ternyata adalah drama yang terjadi di lapisan udara di atas kepala kita. Meskipun misteri asal-usul spesifik setiap dentuman masih terus dipelajari, satu hal yang pasti: bumi tidak bergemuruh, langitlah yang sedang bersuara.

Sumber : CNBC

Editor : AZI

WASHINGTON D.C. , JURNAL TIPKKOR– Dalam sebuah manuver politik yang mengejutkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan siap menghentikan operasi militer terhadap Iran, meskipun jalur perdagangan vital dunia, Selat Hormuz, masih dalam kondisi lumpuh atau tertutup sebagian.

Laporan yang dirilis oleh The Wall Street Journal (WSJ) pada Senin (30/3), mengutip sejumlah pejabat senior pemerintahan AS, mengungkapkan pergeseran drastis dalam strategi militer Gedung Putih. Laporan ini kemudian dikonfirmasi oleh kantor berita RIA Novosti pada Selasa (31/3).

Menghindari “Perang Tanpa Akhir”
Berdasarkan bocoran tersebut, Trump dan jajaran stafnya dalam beberapa hari terakhir menyimpulkan bahwa memaksakan pembukaan Selat Hormuz secara penuh adalah misi yang berisiko tinggi.

Baca juga MUI: Israel Pelanggar Hukum Internasional! Tarik Mundur Pasukan TNI dari Lebanon Sekarang Juga!

Washington khawatir upaya tersebut justru akan menyeret Amerika ke dalam konflik berkepanjangan yang melampaui jadwal operasi awal—yang semula diprediksi hanya memakan waktu empat hingga enam pekan.

Keputusan ini menandakan prioritas baru Trump: efisiensi militer di atas dominasi jalur maritim.

Fokus Utama: Lumpuhkan Rudal, Bukan Jaga Gerbang

Alih-alih menjadi “polisi laut” di Selat Hormuz, Trump memutuskan bahwa Washington harus bergerak lebih taktis dengan fokus pada tiga poin utama:

• Netralisasi Kekuatan: Membatasi secara signifikan kemampuan angkatan laut Iran.
• Destruksi Alutsista: Menghancurkan persediaan rudal Iran yang dianggap mengancam stabilitas kawasan.
• Deeskalasi Terukur: Meredakan permusuhan aktif sembari tetap menekan Teheran melalui jalur diplomatik dan ekonomi agar arus perdagangan pulih dengan sendirinya.

Implikasi Global

Langkah ini diprediksi akan memicu keguncangan di pasar energi global. Keputusan untuk membiarkan Selat Hormuz tetap tertutup sebagian—jalur di mana sepertiga minyak mentah dunia melintas—menunjukkan bahwa Trump lebih memilih memitigasi keterlibatan militer AS daripada menjamin stabilitas harga minyak dunia melalui kekuatan senjata.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Gedung Putih belum memberikan pernyataan resmi terkait bocoran dokumen yang dipublikasikan oleh WSJ tersebut.

Namun, sinyal “pulang lebih awal” ini memberikan pesan kuat bahwa AS di bawah kepemimpinan Trump tidak ingin terjebak dalam perang terbuka yang tidak memiliki batas waktu yang jelas.

(Red)

WASHINGTON / TEHERAN, JURNAL TIPIKOR – Eskalasi ketegangan di Timur Tengah memasuki babak baru yang mengkhawatirkan. Amerika Serikat dilaporkan tidak lagi sekadar melakukan penambahan kekuatan rutin, melainkan tengah mempersiapkan sebuah operasi darat “tak terduga” di kawasan tersebut.

Langkah agresif ini memicu reaksi keras dari Iran yang mengklaim siap menghanguskan aset tempur Barat dalam hitungan jam.

Manuver Washington: Lebih dari Sekadar Penjagaan

Pasca operasi darat Israel di Jalur Gaza, mobilisasi militer AS terus meningkat secara signifikan.

Pengamat politik terkemuka, Oraib al-Rantawi, menilai bahwa pergerakan ini merupakan sinyal kuat akan adanya intervensi fisik yang lebih dalam.

Tujuan utama Washington mencakup tiga poin krusial:

•  Proteksi Strategis: Mengamankan jalur logistik dan pangkalan militer AS dari serangan proksi.
• Perisai Israel: Menjamin keamanan Israel di tengah kepungan ketegangan regional.
• Pencegahan Eskalasi: Berusaha meredam konflik agar tidak meluas, meski pengerahan pasukan darat justru berisiko memicu efek sebaliknya.

Respons Teheran: Ancaman Serangan 12 Jam

Menanggapi pergerakan tersebut, Iran menyatakan telah mencapai tingkat kesiagaan tempur tertinggi. Teheran menegaskan bahwa kehadiran militer AS adalah bentuk pelanggaran kedaulatan yang nyata terhadap negara-negara di kawasan.

Dalam sebuah pernyataan menantang, militer Iran mengklaim telah mengerahkan kekuatan angkatan lautnya dan memiliki kemampuan untuk melumpuhkan kapal perang AS dan Israel hanya dalam waktu 12 jam.

Kapabilitas ini difokuskan pada titik-titik panas seperti Laut Merah, yang menjadi urat nadi perdagangan dunia sekaligus medan tempur potensial.

Prediksi Dampak: Perang Berkepanjangan

Dunia kini menatap cemas pada potensi bentrokan langsung antara dua kekuatan besar ini. Oraib al-Rantawi memperingatkan bahwa jika operasi darat AS benar-benar dilaksanakan, wilayah tersebut tidak akan menghadapi konflik singkat.

 “Ini bukan sekadar operasi militer biasa. Jika kaki tentara AS menginjakkan kaki untuk operasi darat, kita akan menyaksikan perang yang berkepanjangan dan memakan waktu lama, yang akan mengubah lanskap geopolitik Timur Tengah secara permanen,” ujar Rantawi.

Situasi tetap cair dan sangat berbahaya, dengan komunitas internasional menyerukan diplomasi guna mencegah terjadinya “perang total” yang dapat mengguncang stabilitas ekonomi dan keamanan global.(***)

JAKARTA,  – Sepertinya standar pelayanan transportasi umrah sedang mencoba inovasi baru: paket perjalanan dengan atraksi kembang api di tengah jalan.

Menanggapi insiden bus jamaah Indonesia yang berubah menjadi panggangan raksasa di jalur Mekkah-Madinah, Kantor Urusan Haji (KUH) Kementerian Haji dan Umrah kini sibuk “menagih janji” kepada pihak muassasah agar memberikan kompensasi yang lebih layak daripada sekadar ucapan belasungkawa.

Staf Teknis Haji KUH, M. Ilham Effendy, mengonfirmasi bahwa sementara 24 jamaah berhasil selamat dari maut, harta benda mereka tidak seberuntung itu. Semuanya ludes menjadi abu, menyisakan jamaah yang kini tiba di Madinah hanya dengan pakaian di badan dan kenangan pahit akan bus yang membara.

Baca juga Drama Lelang KPK: Ketika Ambisi ‘Selfie’ Tak Sebanding Isi Dompet, Negara Kena PHP Rp62,8 Juta

“Kami sedang berkomunikasi dengan pihak muassasah agar jamaah mendapatkan kompensasi yang layak, mengingat seluruh barang bawaan mereka ikut terbakar,” ujar Ilham di Jakarta, Sabtu (28/3), seolah mengingatkan bahwa pahala sabar memang tak ternilai, tapi koper dan isinya tetap ada harganya.

Kronologi “Uji Nyali” 50 Kilometer Menuju Madinah

Peristiwa yang nyaris menjadi tragedi nasional ini terjadi pada Kamis (26/3), tepat 50 kilometer sebelum gerbang Madinah. Beruntung, sang sopir tampaknya lebih sigap mendeteksi asap ketimbang pihak manajemen transportasi dalam mendeteksi kelayakan armada.

Begitu tanda-tanda gangguan muncul, evakuasi dilakukan secepat kilat sebelum bus tersebut resmi menjadi rongsokan hangus.

Meski Kemenhaj memastikan para jamaah sudah tiba di Madinah menggunakan bus pengganti (yang diharapkan kali ini tidak memiliki fitur “terbakar otomatis”), trauma kehilangan paspor, pakaian, dan oleh-oleh tentu tidak bisa diganti hanya dengan air zam-zam tambahan.

Catatan Tajam untuk Penyelenggara
Kemenhaj kini melayangkan imbauan keras—yang entah sudah keberapa kalinya—kepada seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umrah untuk:

• Berhenti Berjudi dengan Nyawa: Meningkatkan standar keselamatan transportasi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban.
• Audit Armada, Bukan Cuma Laba: Memastikan bus yang digunakan memang layak jalan, bukan bus “veteran” yang dipaksa bekerja lembur.
  Sembari menunggu realisasi ganti rugi dari pihak Arab Saudi, KUH terus memantau kondisi jamaah yang kini harus beribadah dengan status “penyintas api”.

Semoga kedepannya, perjalanan menuju Madinah murni diisi oleh lantunan salawat, bukan teriakan panik melihat api di spion bus

Sumber : Antara

Editor : Azi

PYONGYANG, JURNAL TIPIKOR  — Dalam sebuah langkah yang kembali menegaskan cengkeraman besinya, Kim Jong Un secara resmi terpilih kembali sebagai Ketua Komisi Urusan Negara (SAC) dalam sesi ke-10 Parlemen Tertinggi Rakyat (SPA) Korea Utara yang digelar Sabtu (22/3).

Hasil ini dicapai melalui suara bulat atau aklamasi, mengukuhkan posisinya sebagai otoritas tunggal dan pemimpin tertinggi Republik Demokratik Rakyat Korea.

Dominasi Tanpa Celah di Puncak Kekuasaan

Pemilihan ini bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan simbolitas kekuatan yang tak tergoyahkan.

Sebagai Ketua SAC, Kim Jong Un memegang kendali atas badan pengambilan keputusan paling berkuasa di negara tersebut. Mandat ini memberikan legitimasi hukum penuh bagi Kim untuk mengarahkan seluruh kebijakan strategis, mulai dari urusan diplomatik hingga kekuatan militer.

Baca juga MAKI Endus Bau Amis Suap Tahanan Rumah Yaqut Cholil Qoumas, Desak Dewas KPK Bongkar ‘Main Mata’ Aparat

Evolusi Institusi: Dari Pertahanan ke Urusan Negara

Komisi Urusan Negara (SAC) merupakan evolusi dari Komisi Pertahanan Nasional yang dibubarkan pada tahun 2016.

Sejak saat itu, Kim Jong Un telah memimpin lembaga ini sebagai pusat gravitasi politik Korut. Struktur ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh elemen kekuatan negara di bawah satu komando pusat yang lebih fleksibel namun jauh lebih berkuasa.

Rekam Jejak Kontinuitas: 14 Tahun Tanpa Tanding

Sejak mengambil alih kepemimpinan pada tahun 2012, Kim Jong Un telah bertransformasi dari seorang pewaris muda menjadi figur sentral yang mendominasi panggung politik Asia Timur.

•  2012: Memimpin Komisi Pertahanan Nasional sebagai awal kendali penuh.
• 2016: Membentuk dan memimpin SAC.
•  2026: Terpilih kembali secara aklamasi, menandakan dukungan internal yang tanpa celah di tengah dinamika geopolitik global.

Kemenangan aklamasi di sesi ke-10

SPA ini mengirimkan pesan jelas kepada dunia luar: stabilitas internal Korea Utara tetap solid dan kepemimpinan Kim Jong Un adalah variabel tetap yang tidak akan berubah dalam waktu dekat.(*)