Arsip Kategori: Seputar Bandung Raya

Cimahi, JURNSL TIPIKOR – Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan pelantikan anggota DPRD Kota Cimahi melalui mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) merupakan bagian penting untuk menjaga keberlangsungan fungsi kelembagaan dan representasi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ngatiyana dalam peresmian PAW anggota DPRD Kota Cimahi sisa masa jabatan 2024-2029 di Gedung Paripurna DPRD, Rabu (7/10/2026).

“PAW bukan sekadar mengisi kekosongan, tetapi upaya memastikan fungsi representasi rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan optimal,” ujar Ngatiyana.

Ia berharap anggota DPRD yang baru dilantik berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut dapat melanjutkan amanah sebelumnya dan berkontribusi bagi pembangunan Kota Cimahi.

Baca juga DPR Sahkan RUU Ketenagakerjaan ‘Hantu’: 313 Pasal Diketok Palu tapi Teksnya Tak Bisa Dibaca, Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?

Ngatiyana mengingatkan pentingnya tiga fungsi DPRD, yakni pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Fungsi tersebut harus dijalankan secara kuat, objektif dan kritis untuk memastikan program pemerintah benar-benar berpihak pada masyarakat.

“Ketika seseorang duduk di DPRD, yang dibawa bukan hanya nama partai, tetapi suara dan harapan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengajak eksekutif dan legislatif membangun hubungan yang harmonis.

“Boleh berbeda pandangan, tetapi jangan berbeda dalam tujuan untuk membangun Kota Cimahi,” pungkasnya.

(Adhe)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR — Ketidakpastian yang selama ini menghantui 57 eks pegawai Kebun Binatang Bandung akhirnya menemukan titik terang. Dalam sebuah langkah tegas dan penuh empati, Pemerintah Kota Bandung memastikan seluruh pekerja yang terdampak akan ditempatkan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kewilayahan di lingkungan Pemkot Bandung. Kepastian ini mengakhiri masa-masa penuh kecemasan bagi puluhan keluarga yang menggantungkan hidup pada para pekerja tersebut.

Rencana penempatan tersebut resmi dibahas dalam **Rapat Pembahasan Penempatan Eks Pegawai Kebun Binatang Bandung di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung** yang digelar di Kantor Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung, Kamis (8/10/2026).

Baca juga TRAGEDI 23 PASKAL: 200+ Korban Keracunan Massal di Restoran Korea, Polisi Usut Dugaan Kelalaian, Dinkes Bongkar Fakta Higiene Mengerikan!

“Kami Siap Bekerja”

Yanti Sunarti, perwakilan eks pegawai Kebun Binatang Bandung, tak mampu menyembunyikan rasa haru saat berbicara mewakili 57 rekannya. Baginya dan rekan-rekannya, pertemuan hari ini bukan sekadar rapat administratif — ini adalah jawaban atas doa-doa yang dipanjatkan di tengah ketidakpastian.

“Saya mewakili 57 rekan-rekan yang lain. Ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang ada di teman-teman semua. Mungkin hari ini saya sudah lihat ada beberapa *list* dari OPD-OPD terkait yang sudah menyerap,” ujar Yanti.

Yang membuat keputusan ini semakin bermakna adalah kenyataan bahwa mayoritas dari 57 eks pegawai tersebut merupakan tulang punggung ekonomi keluarga. Di balik setiap nama dalam daftar penempatan, ada anak-anak yang harus bersekolah, ada tagihan yang harus dibayar, dan ada dapur yang harus tetap mengepul.

“Prinsipnya kami siap bekerja. Harapan kami ke depan tentu bisa kembali bekerja, sehingga kami punya kepastian untuk melanjutkan kehidupan bersama keluarga,” tegas Yanti.

Baca juga SKANDAL “PAJAK SILUMAN” JAMBI: Kerja Fiktif, Tanda Tangan Palsu, Negara Rugi Rp1,3 Miliar! Kepala BPPRD pun Tak Lolos

Yanti menekankan bahwa para eks pegawai tidak mempermasalahkan adanya penyesuaian dalam proses penempatan. Mereka siap menjalankan tugas apa pun sesuai kebutuhan OPD dan latar belakang masing-masing. Yang mereka butuhkan hanyalah satu hal: **kepastian**. Dan hari ini, kepastian itu datang.

“Saya terutama mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Bandung, Pak Wali Kota yang sudah mengupayakan 57 eks karyawan ini supaya tetap bekerja dan masa depannya ada,” tuturnya dengan suara bergetar.

“Alhamdulillah, Lebih Tenang”

Senada dengan Yanti, Rizky Nugraha, perwakilan eks pegawai lainnya, mengungkapkan kelegaan yang mendalam. Bagi Rizky, kejelasan rencana penempatan ini ibarat beban berat yang akhirnya diangkat dari pundaknya.

“Alhamdulillah menjadi lebih jelas ke depannya dan insyaallah siap bekerja secepatnya,” ujar Rizky.

Rizky secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang dinilai memberikan perhatian nyata terhadap nasib para pekerja terdampak.

“Terima kasih atas atensi atau perhatian terhadap karyawan yang terdampak tersebut,” katanya.

Baca juga KPK ‘Giring’ Belasan Kontraktor dan ASN, Dinding Korupsi Ondim di Langkat Mulai Runtuh

Tersebar di Tujuh OPD dan Kewilayahan

Berdasarkan hasil pembahasan, para eks pekerja Kebun Binatang Bandung telah terdistribusi ke sejumlah OPD dan kewilayahan, meliputi:

• Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM)
• Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKP)
• Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
• Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP)
• Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker)
• Kecamatan Lengkong
• Kecamatan Bandung Wetan

Disnaker: Mereka Berpengalaman dan Dibutuhkan

Kepala Disnaker Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana, menegaskan bahwa seluruh proses penempatan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Ia menekankan bahwa langkah ini bukan sekadar kebijakan sosial, melainkan keputusan strategis yang menguntungkan kedua belah pihak.

Menurut Yayan, para eks pegawai Kebun Binatang Bandung bukanlah tenaga kerja sembarangan. Mereka adalah pekerja berpengalaman dengan keterampilan yang sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Bandung.

Penempatan tetap mempertimbangkan kebutuhan tenaga kerja di masing-masing OPD, sehingga proses integrasi diharapkan berjalan mulus.

“Harapannya bisa menjaga kondusif, tidak ada hal yang merusak suasana,” pungkas Yayan.

Baca juga GEGAR INTEGRITAS MK! 9 Hakim Konstitusi Dilaporkan ke MKMK, Tuntut Pemecatan Buntut Putusan Ijazah Gibran

Pesan Terakhir: “Manfaatkan Momen Ini”

Sebelum menutup pernyataannya, Yanti meninggalkan pesan yang sarat makna bagi seluruh rekannya — sebuah pesan yang lahir dari rasa syukur sekaligus tanggung jawab.

“Manfaatkan momen ini dengan baik oleh teman-teman dan rekan-rekan. Bekerjalah dengan baik,” ujarnya.

Kini, 57 eks pegawai Kebun Binatang Bandung tinggal menunggu proses penyesuaian dan pelaksanaan penempatan di masing-masing OPD. Bagi mereka, hari ini bukan sekadar tanggal di kalender — ini adalah hari di mana harapan kembali hidup, dan masa depan yang sempat kabur kini kembali terlihat jelas.(*)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR— Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memberikan tamparan keras sekaligus pengakuan jujur mengenai wajah Kota Bandung saat ini. Menurut Eril, pembangunan kota selama ini terjebak pada ilusi fisik yang hanya mempercantik permukaan, sementara akar persoalan warga sering kali terabaikan.

“Kita harus membangun sesuatu yang lebih dari sekadar *make up*. Karena *make up* mah begitu *teu di-touch up* (tidak di-*touch up*) maka akan turun. Itu yang terjadi selama ini,” tegas Eril dalam pidato pembukaannya pada Pameran Milestone Kota Bandung #3 di Microlibrary Asia Afrika, Senin (5/10/2026) kemarin.

Pernyataan ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemerintah Kota Bandung under leadership Eril tidak lagi ingin terjebak pada proyek-proyek kosmetik kota. Ia mendesak agar seluruh elemen pemerintahan, akademisi, dan masyarakat berhenti melihat kota hanya dari kulit luarnya saja, melainkan berani menyelami persoalan hingga ke akar-akarnya.

Baca juga MENOHOK! Jaksa: Manipulasi Ijazah Jokowi oleh Roy Suryo Hancurkan Kredibilitas Presiden dan Sesatkan Publik

Ruang Publik Ideal: Masih Sekadar Mimpi

Lebih menohok lagi, Eril secara terbuka mengakui bahwa impian akan ruang terbuka publik yang sehat, layak, dan manusiawi di tengah himpitan kepadatan permukiman Bandung, belum juga terwujud.

“Daun hijau yang rimbun, taman kota yang menyenangkan, badan sungai yang bersih, dan ruang-ruang publik yang dibangun sebagai pusat interaksi sosial warganya. Hari ini semua itu masih mimpi. Belum terwujud,” ujar Eril dengan nada prihatin.

Bagi Eril, ruang publik bukan sekadar hiasan kota atau tempat berswafoto. Ia adalah urat nadi kesehatan mental, fisik, dan interaksi sosial warga. Kegagalan menyediakan ruang publik yang layak, menurutnya, adalah utang besar pemerintah terhadap kualitas hidup masyarakat.

Oleh karena itu, Eril menggugat pentingnya literasi dan kritik. Ia tidak ingin pemerintah berjalan sendirian dengan asumsinya sendiri. “Literasi menjadi sesuatu hal yang penting. Sebenarnya suara masyarakat harus kita ikuti. Agar kita bisa mendengar suara yang jernih, akademisi harus menyuarakan suara yang jernih,” pintanya.

Baca juga KPK Geber Bos Swasta, Bongkar ‘Pesta’ Gratifikasi Rp37 Miliar Eks Sekjen MPR: Main Mata Lewat Akun Titipan!

Milestone #3: Ruang Refleksi dan Perlawanan terhadap Kelupaan

Kritik dan refleksi keras inilah yang menjadi ruh dari Pameran Milestone Kota Bandung #3 yang mengangkat tema *“Semangat Bandung Kota Kembang yang Tidak Pernah Layu”*. Pameran ini bukan sekadar nostalgia, melainkan sebuah ruang literasi untuk mengenali sejarah, perkembangan taman, dan identitas kota yang perlahan tergerus oleh beton.

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, Dewi Kania Sari, menjelaskan bahwa tingginya haus masyarakat akan edukasi sejarah kota membuat agenda tahunan yang dimulai sejak 2025 ini kini dipercepat menjadi dua kali penyelenggaraan dalam setahun (2026).

“Pameran ini menampilkan sejarah taman-taman di Kota Bandung dari masa kolonial hingga kini, termasuk edukasi toponimi (asal-usul nama) taman. Ini adalah cara kita merawat ingatan agar semangat Kota Kembang tidak layu ditelan zaman,” ujar Dewi.

Awalnya dijadwalkan ditutup pada 18 Oktober 2026, Dewi menyebutkan bahwa pameran akan diperpanjang hingga tiga minggu ke depan jika antusiasme publik tetap membludak.

Pameran ini juga bukan kerja tunggal. Kolaborasi lintas sektor melibatkan perguruan tinggi, komunitas, akademisi, hingga pelaku kreatif. Salah satu sorotan pameran adalah kehadiran teknologi pemindaian tiga dimensi (3D scanning) taman-taman di Bandung, yang membuktikan bahwa sejarah dan ruang publik bisa didokumentasikan dan diperjuangkan dengan cara-cara kekinian.

Melalui pameran ini, Eril kembali mengirimkan pesan utamanya: Bandung tidak butuh make up yang akan luntur saat hujan turun. Bandung butuh akar yang kuat, ruang yang bernapas, dan masyarakat yang kritis.

Sumber : Humas Pemkot Bandung

Editor : Azi

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Panggung Grand Final Putri Hijabfluencer Indonesia 2026 di Ballroom Trans Luxury Hotel, Minggu (4/10) malam, bukan sekadar ajang kontes kecantikan. Lebih dari itu, malam tersebut menjadi deklarasi keras bahwa Kota Bandung siap mengambil alih takhta sebagai barometer modest fashion dunia, menyaingi pusat fesyen Eropa.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, secara tegas menyatakan bahwa Indonesia—dan khususnya Bandung—memiliki keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki negara lain. Berdasarkan pengalamannya berkeliling ke Asia, Afrika, Amerika, hingga Eropa, Farhan menegaskan bahwa pageant  khusus hijab dengan ekosistem kreatif seperti di Indonesia adalah satu-satunya di dunia.

“Saya belum menemukan ajang yang secara khusus menampilkan hijab seperti ini di negara mana pun. Ini adalah satu-satunya di dunia! Harus dipertahankan dan dikembangkan, jangan sampai kita kalah oleh Paris Fashion Week yang baru mulai meraba-raba *modest fashion*,” tegas Farhan di hadapan ratusan tamu undangan dan finalis.

Baca juga Bupati Sukabumi Hadiri Upacara Peringatan HUT TNI Ke-81, “Momentum Kuatkan Sinergitas TNI Dan Masyarakat”

Farhan memandang hijab bukan lagi sekadar penutup aurat, melainkan kanvas inovasi. Ia mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan memberikan “nilai tambah” yang mampu menstimulasi rasa dan pikiran.

“Hijab adalah medium karya seni. Setiap kreator harus melihat ini sebagai peluang emas untuk menjadikan hijab sebagai karya fesyen terbaik yang lahir dari rahim Kota Bandung,” tambahnya.

Ledakan Kreativitas dan Ambisi Go Global

Sementara itu, Pemilik Albis Group sekaligus Anggota DPRD Kota Bandung, Indri Rindani, mengungkapkan bahwa gelaran tahun ini menandakan lonjakan signifikan dalam minat generasi muda terhadap fesyen muslim. Jika pada awal penyelenggaraan hanya tercatat 1.000 pendaftar, tahun ini angka tersebut meledak menjadi 3.000 pendaftar dari seluruh penjuru Nusantara.

Dari ribuan pendaftar, 63 finalis terbaik dari 22 provinsi telah bertarung membuktikan bahwa *modest fashion* Indonesia memiliki kelas dunia.

“Bandung itu *Paris van Java*, dan insyaallah akan menjadi kiblat fesyen muslim dunia. Kami tidak hanya berbicara soal panggung, tapi soal dampak ekonomi. Ini meningkatkan PAD dan menggerakkan roda ekonomi kreatif,” ujar Indri.

Baca juga Tinggalkan Mental ‘Disuapi’, ARS University Bakar Semangat 595 Mahasiswa Baru: “Perguruan Tinggi Bukan Tempat Menunggu Perintah!

Indri juga membocorkan strategi besar Albis Group yang telah membawa industri fesyen muslim Bandung menembus pasar Eropa hingga mendapat undangan istimewa di Jeddah. Ia mengajak Pemerintah Kota dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersatu mendukung misi “Bandung *Go Global*”.

“Insyaallah dimulai dari Bandung yang mensupport kami, kita bawa *modest fashion* Indonesia merajai pasar global,” tutup Indri.

Komitmen Pemkot Bandung untuk terus menjadi tuan rumah pada tahun depan menjadi sinyal kuat bahwa Bandung tidak akan berhenti berinovasi hingga label “Kiblat Fesyen Muslim Dunia” resmi disematkan pada Kota Kembang.

Sumber : Humas Pemkot Bandung

Editor : Azi

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Setelah sempat “dipenjara” oleh waktu, ruang-ruang publik ikonik Kota Bandung akhirnya merebut kembali haknya. Minggu pagi ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak sekadar menghidupkan kembali Car Free Day (CFD) Dago dan Buahbatu, serta Braga Bebas Kendaraan (Braga Beken). Lebih dari itu, Pemkot membawa sebuah gebrakan: penertiban total dan penataan ulang ruang.

Di Dago, suasana pagi ini terasa seperti “oase” di tengah gersangnya ruang terbuka kota. Sejak pukul 06.00 WIB, kawasan ini tidak lagi menjadi ajang “pasar tumpah” atau tempat berburu brosur paksa. Pemkot Bandung menarik garis tegas: jalur utama disterilkan dari aktivitas komersial liar, dan lajur pejalan kaki serta pesepeda kini punya “kerajaan” masing-masing.

Kebijakan “keras” ini langsung mendapat aplaus dari warga. Adi, warga Ujungberung yang sejak subuh sudah mengikat tali sepatunya di Dago, merasakan langsung dampak dari sterilisasi ini.

“Suasananya cukup ramai dan meriah, tapi yang paling terasa adalah fokusnya. Karena sekarang lebih diperketat, tidak ada yang berjualan dan membagikan brosur di jalur utama. Suasananya jadi jauh lebih fokus untuk olahraga. Pejalan kaki dan pesepeda jadi lebih leluasa, tidak ada lagi yang merasa terintimidasi atau terganggu hambatan di jalan,” ujar Adi dengan napas yang masih teratur usai jogging.

Baca juga Kapolri Baru Tak Buang Waktu: 88 Pati-Pamen Digeser dalam 24 Jam, Pengamat Sebut “Dream Team” Polri Terbentuk

Senada dengan Adi, Arin yang mengayuh sepedanya melintasi Dago menilai pemisahan jalur lalu lintas non-kendaraan ini adalah nilai plus yang selama ini didambakan.

“Suasananya sangat nyaman, apalagi ada pemisahan jalur yang jelas antara pejalan kaki dan pesepeda. Area trotoar juga tertib, jadi kami yang bersepeda bisa berhenti sejenak untuk beristirahat dengan tenang tanpa takut terserempet atau menghalangi orang jalan,” tuturnya.

Bagi Refa, kembalinya CFD adalah momentum emas untuk merekatkan kembali kebersamaan keluarga. “Sudah lama libur, sekarang baru dibuka lagi. Mungkin karena baru dibuka, jadi masih belum terlalu ramai, tapi ini awal yang bagus,” ungkapnya.

Baca juga GUNCANGAN ISTANA: Prabowo Jalankan ‘Operasi Presisi’, Preteli Siji-Siji Figur Kunci Solo, Konsolidasi Kekuasaan Penuh Dimulai!

Harapan dari Ujung Kota dan ‘Tamparan’ untuk Braga

Di sisi lain, CFD Buahbatu menjadi saksi harapan warga akan ruang publik yang tidak hanya tertib, tapi juga hidup. Mardi, salah satu pengunjung, menaruh harapan besar agar CFD Buahbatu bisa kembali ke masa kejayaannya, termasuk dengan kehadiran pedagang yang tertib.

“Mudah-mudahan CFD ini bisa berjalan seperti dulu lagi. Kita bisa jalan, *jogging*, atau bersepeda dengan udara yang lebih sehat di tengah polusi Bandung. Saya juga berharap para pedagang bisa kembali berjualan dengan rapi, sehingga masyarakat bisa menikmati kuliner ringan,” harapnya.

Sementara itu, di jantung kota, Braga Beken kembali menampilkan wajah heritage-nya tanpa asap knalpot. Nuri, salah satu warga, menyambut baik kembalinya Braga sebagai surga pejalan kaki. “Menurut saya bagus. Kalau jalan lebih leluasa, tidak berbenturan dengan mobil atau kendaraan. Rasanya Braga kembali menjadi milik warga,” puji Nuri.

Namun, di balik euforia tersebut, Nuri memberikan “tamparan” keras bagi Pemkot Bandung. Ia menyoroti dua penyakit lama yang masih belum tuntas: parkir liar dan pedagang “ngeyel”.

“Parkirnya jangan sembarangan, ini masih jadi PR besar. Selain itu, pedagang juga harus tertib. Jangan terlalu banyak pedagang yang memakan badan jalan di pinggir, karena berpotensi mengganggu akses dan bikin macet. Masih ada satu-dua yang bandel berjualan di sana,” kritik Nuri tajam.

Baca juga SAPU BERSIH DI HARI PERTAMA! Kapolri Suyudi Langsung Rotasi 19 Kapolda, Kursi Panas Metro Jaya Jadi ‘Panggung’ Pembuktian

Menjaga “Nyawa” Braga

Kritik dan harapan ini diamini oleh Ramdan, seorang pengrajin wayang golek yang telah lama “mengabdi” di kawasan Braga. Baginya, Braga bukan sekadar jalan, melainkan etalase budaya.

“Kembali digelarnya Braga Beken ini sangat bagus. Tapi ke depannya, penataan kawasan harus terus dilakukan secara konsisten. Ini butuh kolaborasi nyata antara pemerintah, pedagang, dan berbagai pihak terkait agar Braga tidak hanya ramai, tapi juga beradab,” pungkas Ramdan.

Kembalinya CFD dan Braga Beken hari ini adalah bukti bahwa Pemkot Bandung mendengar denyut nadi warganya. Namun, pesan warga hari ini juga jelas: Berikan kami ruang untuk bernapas, dan jagalah ruang itu dari kekacauan. Konsistensi penataan di minggu-minggu mendatang akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Pemkot Bandung.

Sumber : Humas Pemkot Bandung

Editor : Azi

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR— Tidak ada lagi ruang untuk bekerja sendiri-sendiri. Tidak ada lagi sekat antar-dinas, kecamatan, maupun kelurahan. Dalam hitungan minggu ke depan, Pemerintah Kota Bandung mengobarkan “perang” birokrasi melawan ketertinggalan: 435.416 kepala keluarga harus masuk ke dalam sistem Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebelum Desember 2026 berakhir.

Angka itu bukan sekadar statistik. Ia mewakili setengah dari total 870.832 KK yang menghuni Kota Bandung — dan yang paling krusial, tidak memandang status kaya atau miskin.

“Target ini tidak mengenal desil kesejahteraan. Artinya, kita ingin manfaat kegiatan Perlinsos dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Bandung,” tegas Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, saat membuka Rapat Koordinasi Sosialisasi Perlinsos dan IKD di Bandung Command Center (BCC),  Selasa (29/9/2026).

Baca juga Mimpi bekerja di kampung halaman buyar, Seskemenkop: Rekrutmen Bukan Urusan Domisili, Tapi Kebutuhan Nasional

Tiga Bulan, Satu Komando, Ribuan Ujung Tombak

Waktu yang tersedia sangat sempit. Pelaksanaan program hanya berlangsung September hingga Desember 2026 — artinya, ketika rapat koordinasi ini digelar, satu bulan sudah nyaris terlewat.

Iskandar tidak menyembunyikan urgensi tersebut. Ia langsung memerintahkan seluruh lapisan pemerintahan kota untuk bergerak serentak dalam satu komando:

Para Asisten Sekda  menjadi koordinator wilayah, memastikan tidak ada OPD yang jalan di tempat.

Kepala OPD yang ditunjuk sebagai Liaison Officer (LO) tidak boleh sekadar menjadi “tukang pos” penghubung — mereka harus menggerakkan jajaran, memobilisasi agen, dan berkoordinasi aktif dengan lapangan.

Camat dan lurah sebagai koordinator lapangan (korlap) wajib memetakan seluruh potensi wilayah: RT, RW, kader, relawan, hingga sumber kesejahteraan sosial.

Para agen — dengan rasio  1 agen menangani 170 KK — menjadi ujung tombak yang langsung berhadapan dengan warga: mendata, mendampingi, dan memastikan tidak ada satu pun keluarga yang terlewat.

“Dinsos dan Disdukcapil bukan bekerja sendiri. Keduanya menjadi bagian dari sistem kerja Pemerintah Kota Bandung yang didukung oleh seluruh OPD dan kewilayahan,” tegas Iskandar.

Baca jugabPROYEK Rp 1,27 MILIAR DI SUKABUMI DIDUGA BANYAK PENYIMPANGAN: SMKK Tidak Diterapkan, Pengawas Tak Pernah Nampak di Lapangan!

“Jangan Ada Sekat!

Kalimat yang paling keras menggema dari BCC hari itu adalah peringatan agar ego sektoral dikubur dalam-dalam.

Jangan ada sekat antara OPD,

kecamatan, kelurahan, maupun agen. LO menggerakkan OPD, korlap menggerakkan wilayah, agen menjangkau masyarakat, dan seluruhnya bergerak dalam satu koordinasi, ujarnya.

Iskandar juga meminta seluruh pihak berhenti memandang target 435 ribu KK sebagai beban Sebaliknya, ia menyebutnya sebagai  investasi pelayanan publik yang akan membuat warga Bandung tidak perlu lagi berdesakan di loket, tidak perlu lagi membawa tumpukan fotokopi, dan tidak perlu lagi merasa “tidak terdata” saat membutuhkan bantuan sosial.

Dua Transformasi dalam Satu Tarikan Napas

Program yang digulirkan Pemkot Bandung sejatinya mencakup **dua agenda besar sekaligus:**

1. Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) — memastikan setiap warga terhubung dengan berbagai layanan dan program perlindungan sosial secara digital, cepat, dan tepat sasaran.
2. Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) — mentransformasi administrasi kependudukan agar warga dapat memanfaatkan identitasnya secara digital di berbagai layanan publik tanpa hambatan birokrasi konvensional.

Keduanya bukan proyek percontohan. Keduanya adalah keharusan yang harus tuntas sebelum tahun berganti.

Baca juga Mimpi bekerja di kampung halaman buyar, Seskemenkop: Rekrutmen Bukan Urusan Domisili, Tapi Kebutuhan Nasional

Hitungan Mundur Sudah Dimulai

Dengan waktu efektif yang tersisa kurang dari tiga bulan, pertanyaan besarnya bukan lagi *apakah* Pemkot Bandung mampu mencapai target, melainkan bagaimana seluruh mesin pemerintahan kota ini bisa berakselerasi tanpa mengorbankan akurasi data.

Iskandar menutup arahannya dengan pesan yang jelas:

Mari kita manfaatkan waktu sampai Desember ini dengan sebaik-baiknya. Perkuat koordinasi, perbanyak mobilisasi agen, pantau capaian, dan segera selesaikan setiap kendala yang muncul di lapangan.”

435.416 kepala keluarga. Tiga bulan. Satu kota. Taruhannya adalah wajah baru pelayanan publik Kota Bandung — lebih mudah, lebih cepat, lebih terintegrasi, dan yang terpenting, **lebih dekat dengan rakyatnya.

Waktu tidak menunggu birokrasi. (ziz/red)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Isu ‘Super Flu’ atau Influenza A bukan lagi sekadar rumor yang beredar di media sosial, melainkan ancaman kesehatan nyata yang mulai mengintai warga Bandung. Merespons lonjakan kasus dan adanya laporan kematian di luar kota, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengambil langkah tegas: ‘Kobarkan’ kembali kewaspadaan tingkat tinggi di seluruh lini pertahanan kesehatan kota.

Dalam konferensi pers di Balai Kota Bandung, Selasa (22/9/2026), Kang Farhan—sapaan akrab Muhammad Farhan—mengeluarkan instruksi keras yang menargetkan dua sisi vital: perlindungan anak-anak di sekolah dan jaminan layanan nyawa di Rumah Sakit.

“Super flu di Kota Bandung ini ada beberapa. Bahkan di rumah sakit sudah kita lakukan isolasi. Ada kasus fatal di luar Bandung yang menjadi pelajaran keras bagi kita. Jangan ada yang menganggap remeh,” tegas Farhan di hadapan awak media.

Baca juga Bangkitkan Denyut Nadi Ekonomi Bandung: Wali Kota Farhan Dorong Sinergi Bandara Husein dan Pasar Baru Trade Center

Sekolah Bukan Tempat Karantina, Anak Sakit Wajib Di rumah

Belajar dari trauma pandemi Covid-19, Farhan tidak ingin sejarah terulang di lingkungan pendidikan. Ia memberikan ultimatum kepada para orang tua dan pihak sekolah untuk tidak memaksakan kehendak jika anak menunjukkan gejala sakit.

“Kalau anak terlihat mulai mengalami gejala flu, jangan dipaksakan sekolah. Penyebaran terjadi karena perkumpulan. Pastikan ke dokter dulu, karena gejalanya ternyata persis seperti Covid: demam tinggi, anosmia, hilang pengecapan, dan batuk berat,” peringatan Kang Farhan.

Ia menekankan bahwa kesehatan anak adalah prioritas di atas absensi sekolah. Memaksakan anak sakit masuk sekolah sama saja dengan membuka pintu penularan massal di klaster pendidikan.

Baca juga Dijegal dan Penuh Ketegangan! Sidak Ombudsman RI di Lapas Cibinong Bongkar Ruang Mewah, Kaki Petugas Sampai Terjepit Pagar

Tamparan Keras bagi Fasilitas Kesehatan: Terima Dulu, Urus Admin Belakangan!

Poin paling menohok dari pernyataan Wali Kota adalah jaminan akses layanan kesehatan. Farhan menyindir dan sekaligus menginstruksikan seluruh Fasilitas Kesehatan (Faskes) di Bandung untuk menghapus birokrasi yang menghambat penanganan gawat darurat.

“Saya akan memastikan bahwa tidak ada satu pun fasilitas kesehatan yang menolak pasien. Terima dulu, tangani, selamatkan nyawanya, baru tanyakan tentang BPJS-nya nanti,” seru Farhan dengan nada tegas.

Ia mengaktifkan kembali protokol kewaspadaan tinggi layaknya menghadapi pandemi, namun dengan skala penanganan rumah sakit. “Kita hidupkan kembali kewaspadaan seperti menghadapi Covid, tapi levelnya di faskes. Jangan sampai ada pasien ditolak dengan alasan administratif saat kondisi kritis.”

Baca juga Jokowi Tegas Bungkam Keraguan Ijazah Gibran: Jejak Pendidikan Terbentang Nyata, Biar Hukum yang Menilai!

Waspada, Bukan Panik

Meski situasi menuntut kewaspadaan tinggi, Farhan mengajak masyarakat Bandung untuk tetap rasional. Ia mengakui adanya peningkatan kasus, namun meluruskan bahwa kepanikan yang terjadi sebagian besar dipicu oleh viralnya informasi di media sosial yang membuat IGD penuh sesak oleh orang-orang yang hanya cemas, bukan sakit berat.

“Laporan Dinkes, peningkatan ada tapi tidak terlalu signifikan secara statistik. Tapi karena media sosial ramai, IGD penuh. Bagus kewaspadaannya, tapi jangan berubah jadi kepanikan yang melumpuhkan layanan,” ujarnya.

Sebagai langkah pencegahan terakhir, Farhan mengimbau warga yang sehat untuk segera melakukan vaksinasi influenza sebagai benteng pertahanan tubuh.

“Untuk yang masih sehat, saya sarankan segera suntik vaksin flu. Lindungi diri Anda dan keluarga,” tutupnya.

Pemkot Bandung akan terus memantau situasi dan memastikan stok logistik serta layanan medis tersedia 24 jam bagi warga yang membutuhkan.(*)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Seiring dengan kembali beroperasinya Bandara Internasional Husein Sastranegara, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat ekosistem perdagangan dan pariwisata kota. Salah satu kawasan yang disiapkan secara khusus untuk menangkap peluang emas ini adalah Pasar Baru Trade Center, yang ditargetkan menjadi magnet utama bagi wisatawan yang baru tiba di Kota Bandung.

Hal ini ditegaskan oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat menghadiri acara Silaturahmi Akbar dan Syukuran Pedagang Pasar Baru Trade Center Kota Bandung bersama Bandara Internasional Husein Sastranegara, Senin (21/9/2026). Farhan menekankan adanya hubungan simbiosis yang sangat kuat antara kedua lokasi tersebut dalam menggerakkan roda perekonomian kota.

“Dari dulu kita meyakini bahwa Bandara Husein dengan Pasar Baru memiliki hubungan darah. Artinya apa? Kalau sampai Bandara Husein distop, maka Pasar Baru ibarat kehabisan darah,” ujar Farhan dalam sambutannya.

Baca juga Skandal Kemanusiaan di Kuningan: RS Wijaya Kusumah Tolak Dua Anak Sakit Meski Kamar Kosong, Dalih “Dokter Tidak Layani Anak” Dinilai Absurd

Menurut Wali Kota, reaktivasi bandara harus diimbangi dengan kesiapan matang dari sektor perdagangan dan pariwisata. Ia mengimbau para pedagang untuk terus berinovasi dalam menyajikan produk dan pelayanan terbaik agar Pasar Baru mampu menjadi destinasi belanja yang menarik.

“Tanpa kesiapan para pedagang, percuma saja jika turis datang ke sini lalu melihat kondisinya sepi, barangnya tidak ada, atau tidak ada yang bagus. Kita mesti siap untuk menangkap para calon konsumen kita,” tegas Farhan.

Gagasan Shuttle dan Kawasan Kuliner Kelas Dunia

Untuk mendukung konektivitas yang lebih mulus, Farhan membuka peluang pengembangan layanan *shuttle* khusus yang menghubungkan Bandara Husein dengan Pasar Baru. Gagasan ini dinilai dapat dikembangkan bersama Koperasi Angkutan Masyarakat (Kopamas) maupun pengelola dan pedagang Pasar Baru.

“Kalau usulan ada *shuttle* dari Pasar Baru ke Bandara bolak-balik, saya rasa akan sangat menarik jika kita tawarkan kepada Kopamas,” ujarnya.

Tidak hanya konektivitas transportasi, Pemkot Bandung juga menggagas pengembangan kawasan pusat kuliner malam kelas dunia yang membentang di sepanjang Jalan Otista, kawasan Pasar Baru, hingga Pecinan Lama. Rencana ambisius ini akan diikuti dengan penataan infrastruktur pendukung secara komprehensif, meliputi perbaikan jalan, penerangan jalan umum (PJU), dan marka jalan, yang diselaraskan dengan rencana pembangunan Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung.

“Ini merupakan bagian dari upaya kita melakukan pembangunan fisik yang sesuai dan selaras dengan program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota,” tambah Farhan.

Baca juga OTT KPK di Bolmong Utara: Sirajudin Jadi Tersangka Tunggal Pemerasan, Uang Rp200 Juta Diamankan dari Hotel hingga Koper Pribadi

Dukungan Penuh dari Asosiasi Pedagang

Ketua Himpunan Pedagang Pasar Baru Bandung, Iwan Suhermawan, menyambut sangat baik peluang dan gagasan yang disampaikan oleh Wali Kota. Namun, ia juga menyampaikan harapan agar komitmen tersebut diiringi dengan aksi nyata di lapangan.

“Kami minta kepada Bapak Wali Kota agar infrastruktur di seputaran Pasar Baru yang menjadi tanggung jawab Pemkot Bandung segera diperbaiki untuk mendukung aktivitas perdagangan dan kunjungan wisatawan,” kata Iwan.

Iwan juga menambahkan harapan agar terdapat skema penjemputan wisatawan yang terintegrasi. “Kami nanti akan meminta arahan ke Pak Wali, agar melalui Dinas Pariwisata, bisa diciptakan cara penjemputan tamu dari Bandara Husein yang bisa langsung menuju Pasar Baru menggunakan angkutan umum,” pungkasnya.

Dengan sinergi antara fasilitas transportasi udara, dukungan infrastruktur, dan inovasi para pedagang, Pasar Baru Trade Center diharapkan bertransformasi menjadi destinasi wisata belanja dan kuliner yang modern, terintegrasi, dan siap menyambut gelombang wisatawan domestik maupun mancanegara ke Kota Bandung.

Sumber : Humas Pemkot Bandung

Editor : Azi

CIMAHI, JURNAL TIPIKOR– Di saat kota ini seharusnya berdenyut dengan harapan pembangunan, Cimahi justru terdiam dalam kebekuan birokrasi yang mematikan. Suara rakyat tidak lagi didengar; mereka hanya diteriaki oleh realitas pahit: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tumpul, pelayanan publik yang hampa, dan ancaman PHK yang mencekik leher warga. Ini bukan lagi sekadar kritik; ini adalah jeritan terakhir dari warga yang merasa dikhianati oleh wakil dan pelayan mereka sendiri.

Empat luka terbuka kini menganga di tubuh pemerintahan Kota Cimahi, membuktikan bahwa jarak antara janji politik dan realita jalanan semakin lebar hingga tak terjembatani. Fakta-fakta miris ini bukanlah isapan jempol oposisi, melainkan rangkuman keras dari keresahan yang tersuarakan melalui pernyataan anggota Grup WhatsApp (WAG) Bakesbangpol Kota Cimahi, yang menjadi cermin retaknya kepercayaan publik terhadap institusi negara.

1. DPRD: Benteng Aspirasi atau Sekadar Pajangan?
Lembaga yang digadang-gadang sebagai “suara rakyat” kini lebih mirip museum benda mati. Anggota dewan tampak sibuk dengan egonya, sementara aspirasi warga mentah-mentah ditelan oleh kelambanan prosedur. Pengawasan? Hambar. Keputusan strategis? Berputar di tempat seperti komedi putar yang tak pernah berhenti. Ketika rakyat butuh ketegasan, dewan memberikan kebingungan. Ketika rakyat butuh solusi, dewan memberikan alasan.

2. Kantor Sepi, Nasib Warga Terpinggirkan
Di balik meja-meja kayu mahoni yang mengkilap, pelayanan publik terasa dingin dan jauh. Warga yang datang membawa masalah pulang membawa kekecewaan. Sementara itu, di luar tembok kantor pemerintah, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menghantam rumah-rumah warga Cimahi tanpa ampun. Jeritan kehilangan mata pencaharian nyaring terdengar, namun respons pemerintah terasa lambat, seolah-olah krisis ekonomi warga hanyalah statistik di atas kertas, bukan darah dan air mata tetangga mereka sendiri.

3. Tunjangan Naik, Kinerja Nol Besar
Ada ironi yang menyakitkan: saat tuntutan kenaikan tunjangan aparatur dan anggota dewan bergema lantang dengan dalih “meningkatkan kesejahteraan”, kinerja nyata di lapangan justru mengalami defisit parah. Anggaran membengkak untuk kenyamanan pejabat, namun pelayanan kepada rakyat tetap stagnan. Ini adalah ketimpangan moral yang mengerikan: meminta hak lebih dulu sebelum menunaikan kewajiban. Rakyat bertanya, “Untuk apa kami membayar pajak mahal jika yang kami terima hanya senyuman tipis dan dokumen yang tertunda?”

4. Pengawasan Longgar, Kelalaian Merajalela
Rantai pengawasan di setiap tingkatan pemerintahan terlihat rapuh, bahkan putus. Tanpa mata elang yang mengawasi, transparansi menjadi mitos dan akuntabilitas menjadi lelucon. Kesalahan pengelolaan berulang kali terjadi, namun jarang ada kepala yang harus bertanggung jawab. Budaya “lepas tangan” telah mengakar, membiarkan kelalaian tumbuh subur di atas penderitaan warga.

Baca juga Kecam Keras Aksi Kekerasan Seksual Terhadap Siswi PKL, Ketua IWO Indonesia DPD Sukabumi “Dishub Jadi Momok Bagi Siwi PKL”

TUNTUTAN WARGA: STOP BERBICARA, MULAI BEKERJA!

Warga Kota Cimahi tidak lagi tertarik pada pidato-pidato indah atau janji-janji manis yang menguap di udara. Kami menuntut aksi nyata:

1. Bangunkan DPRD: Hentikan kemalasan legislatif. Jadilah wakil yang menggigit, bukan wakil yang hanya tidur di kursi empuk.
2. Tangani Darurat PHK: Jangan biarkan warga berjuang sendirian. Buka akses bantuan, ciptakan lapangan kerja, dan perbaiki pelayanan publik yang selama ini abai.
3. Kinerja Sebelum Tunjangan: Setiap kenaikan kesejahteraan aparatur harus dibayar lunas dengan peningkatan kinerja yang terukur, transparan, dan dirasakan langsung oleh rakyat.
4. Tegakkan Hukum Tanpa Ampun: Perketat pengawasan. Siapa yang lalai, harus dihukum. Siapa yang korupsi waktu rakyat, harus dimintai pertanggungjawaban.

Rakyat Cimahi telah lelah menjadi penonton di negeri sendiri. Kami tidak meminta belas kasihan; kami menuntut hak kami atas pemerintahan yang bekerja, bukan yang hanya berpura-pura sibuk.

CimahiMenjerit #DewanTumpul #KerjaNyataBukanJanji

(Adhe)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi simbol kepedulian pemerintah terhadap gizi masyarakat, ternoda oleh temuan memalukan di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Mandalajati. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung kini memperketat pengawasan setelah menemukan fakta mencengangkan: bangkai kecoa berserakan di ruang penyimpanan bahan makanan basah, serta dapur produksi yang terbuka tanpa plafon.

Temuan ini bukan sekadar catatan administratif, melainkan alarm keras bagi Pemkot Bandung untuk mencegah potensi bencana kesehatan sebelum terlambat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, menegaskan bahwa meskipun belum ada laporan keracunan atau gangguan kesehatan dari penerima manfaat, kondisi sanitasi yang buruk adalah bom waktu bakteriologis yang siap meledak.

“Ruang penyimpanan bahan makanan basah juga ditemukan bangkai kecoa. Jadi memang aspek kebersihannya masih perlu diperbaiki,” ujar Sony dengan nada serius, Selasa (15/9/2026).

Baca juga Prabowo Guncang Dunia Pendidikan: Rekrutmen Guru Ditarik ke Pusat, Hentikan Praktik “Nepotisme Bupati”

Selain hama, standar tata kelola dapur pun jauh dari kata layak. Sebagian area produksi makanan masih terbuka tanpa plafon, memudahkan kontaminasi debu dan partikel asing. Penataan bahan pangan juga berantakan, tidak memenuhi jarak aman dari dinding, lantai, dan langit-langit. Bahkan, ruang pencucian peralatan pun gagal memenuhi standar dasar karena dindingnya tidak menggunakan material kedap air.

Sony menekankan, kelalaian ini jika dibiarkan akan meningkatkan risiko pertumbuhan bakteri patogen yang berpotensi meracuni ribuan penerima manfaat program MBG. “Kondisi tersebut belum menimbulkan kasus kesehatan. Namun jika dibiarkan, dapat meningkatkan risiko tumbuhnya bakteri,” jelasnya.

Respons pengelola SPPG terkait temuan ini dinilai masih setengah hati. Setelah dilakukan kunjungan ulang oleh Dinkes, perbaikan memang terlihat, namun belum menyeluruh. “Ada perbaikannya walaupun sedikit, belum semuanya. Yang penting harus ada perbaikan karena rekomendasi sudah diberikan dan operasional masih berjalan,” kritik Sony.

Baca juga Fraksi Nasional Demokrat Beri Pandangan Umum Atas Raperda Perubahan APBD 2026 dan Raperda APBD 2027

Pengawasan ketat ini sejalan dengan instruksi Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, yang menempatkan tiga SPPG—satu di Mandalajati dan dua di Lengkong—dalam daftar pengawasan khusus. Farhan tidak main-main dalam hal ini. Ia memastikan langkah preventif ini diambil agar Bandung tidak mengulang nasib daerah lain yang sempat diguncang kasus keracunan massal akibat program serupa.

“Pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan tidak ragu mengambil tindakan lebih tegas apabila pengelola tidak melakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan,” tegas Farhan.

Dengan sanitarian puskesmas yang kini rutin menyisir setiap SPPG setiap hari Sabtu, pesan Pemkot Bandung jelas: Tidak ada tempat bagi kelalaian dalam urusan pangan publik. Bagi pengelola SPPG yang abai, ancaman sanksi tegas bukan lagi wacana, melainkan realitas yang menanti di depan mata.

Sumber : Humas Pemkot Bandung