BOM WAKTU DI PEMDA: Sorot Disertasi Ketua KPK, Wakil Ketua Umum BPKP RIKSMAYA Desak DPR ‘Bedah Total’ UU Pemda yang Legitimasi ‘Pseudo Authority’
BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Frasa “membantu” dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah bukan sekadar cacat logika hukum, melainkan “karpet merah” yang melegitimasi praktik pembangkangan, dagang sapi, dan saling sandera kepentingan oligarki lokal di tingkat daerah.
Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP), RIKSMAYA, SH, saat memberikan sorotan tajamnya kepada Jurnal Tipikor, Senin (16/11) di Bandung.
Sikap keras RIKSMAYA ini merupakan respons langsung atas paparan disertasi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, yang secara akademis dan praktis membongkar “aurat” tata kelola pemerintahan daerah dalam ujian terbuka program S-3 Ilmu Hukum di Universitas Pelita Harapan, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (14/11) kemarin.
Dalam disertasinya, Setyo menyoroti dua usulan krusial: pertama, revisi total UU Pemda untuk menghapus “pseudo authority” (kewenangan semu) yang lahir dari frasa “membantu” pada Pasal 66 ayat (1). Kedua, pembentukan lembaga mediasi pemerintah daerah untuk mencegah disharmony by design (disharmoni yang dirancang oleh sistem).
Menanggapi hal tersebut, RIKSMAYA menilai temuan Ketua KPK ini adalah “tamparan keras” bagi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri yang selama ini membiarkan celah hukum tersebut menjadi sarang korupsi dan inefisiensi anggaran.
“Kata ‘membantu’ di UU Pemda adalah bom waktu. Itu bukan lagi sekadar ketidakjelasan, tapi disharmony by design yang sengaja dibiarkan oleh pembuat undang-undang. Akibatnya, Wakil Kepala Daerah berada dalam kondisi “pseudo authority”—secara formal punya legitimasi politik dari rakyat, tapi secara fungsional dibuat impoten oleh sistem. Ini celah fatal yang sering disalahgunakan untuk memeras anggaran daerah demi konsolidasi kekuasaan, bukan untuk kesejahteraan rakyat,” ujar RIKSMAYA dengan nada menohok.
Wakil Ketua Umum BPKP ini menegaskan bahwa disharmoni antara Kepala Daerah dan Wakilnya selama ini tidak pernah murni karena konflik pribadi, melainkan akibat desain regulasi yang ambigu. Rakyatlah yang selalu menjadi korban ketika terjadi perang dingin di puncak eksekutif daerah; pembangunan mangkrak, pelayanan publik terabaikan, dan anggaran habis untuk “pengamanan” posisi.
Terkait usulan kedua Setyo Budiyanto mengenai pembentukan lembaga mediasi pemerintah daerah, RIKSMAYA memberikan dukungan bersyarat. Ia mengingatkan agar lembaga baru ini tidak justru menjadi “pasar malam” baru bagi praktik transaksional.
“Usulan Ketua KPK untuk merevisi UU Pemda dan membentuk lembaga mediasi adalah langkah progresif yang harus dikawal. Namun, BPKP akan mengawasi ketat agar revisi UU ini benar-benar memotong dan menetapkan pembagian kewenangan substantif yang proporsional, bukan sekadar tambal sulam. Begitu juga dengan lembaga mediasi, jangan sampai lembaga baru ini malah jadi tempat ‘jual-beli’ penyelesaian konflik oleh para pihak yang bermasalah,” tegas RIKSMAYA.
Menutup sorotannya, RIKSMAYA mendesak DPR RI untuk tidak alergi terhadap kritik akademis dari orang nomor satu di KPK ini.
“Jika DPR dan Pemerintah menolak merevisi UU Pemda dan membiarkan frasa ‘membantu’ ini tetap ada, kami curiga ada kepentingan tersembunyi untuk mempertahankan status quo yang menguntungkan para pemburu rente di daerah. KPK harus turun gunung mengawal ini, karena disharmoni di Pemda adalah pintu belakang korupsi yang paling sunyi namun paling merugikan negara,” pungkas RIKSMAYA. (Red/JT)

