Arsip Kategori: Ekonomi & Bisnis

JURNAL EKONOMI 

JAKARTA, — Badai besar tengah menghantam fondasi ekonomi domestik. Nilai tukar rupiah diproyeksikan berada dalam tekanan berat dan terancam terperosok hingga menyentuh level Rp18.200 per dolar Amerika Serikat (AS) sepanjang sepekan ini.

Ancaman ini bukan sekadar isapan jempol. Pengamat mata uang dan komoditas terkemuka, Ibrahim Assuaibi, secara tegas mengingatkan bahwa kombinasi mematikan antara penguatan tajam indeks dolar AS, meroketnya harga minyak mentah global, serta eskalasi konflik geopolitik yang kian tak terkendali menjadi algojo utama yang siap merontokkan mata uang Garuda.

“Kalau dilihat dari indeks dolar yang menguat, kemudian harga minyak mentah yang menguat, sehingga rupiah melemah kemungkinan di minggu depan ini adalah di Rp18.200,” ujar Ibrahim di Jakarta, Senin (26/10/2026).

Baca juga Presiden Intervensi Aturan Halal: Tenggat Sertifikasi UMKM Diundur hingga 2028, Bukti Realitas Birokrasi Masih Mencekik Usaha Kecil

Ibrahim membeberkan, pergerakan indeks dolar AS pada pekan terakhir bulan Oktober ini diperkirakan akan terus merangkak naik dan bergerak dalam kisaran 100,90 hingga 103,10. Dominasi greenback yang perkasa ini otomatis mempersempit ruang napas rupiah di pasar keuangan global.

Keganasan Geopolitik: Dari Eropa Timur hingga Teluk Persia

Tak hanya faktor fundamental makroekonomi, situasi geopolitik dunia kini berada di ambang titik didih yang sewaktu-waktu bisa meledakkan pasar finansial global. Ibrahim menyoroti dua titik panas utama yang menjadi momok mengerikan bagi stabilitas ekonomi internasional.

Pertama, perang antara Rusia dan Ukraina di Eropa Timur yang kini memasuki fase paling berbahaya. Dengan pasokan persenjataan canggih yang kian merata di kedua belah pihak, eskalasi serangan balasan dikhawatirkan kian brutal dan menciptakan ketidakpastian global yang masif.

“Ukraina sudah mempunyai kekuatan persenjataan yang cukup canggih sehingga ada kekuatan yang sama antara Rusia dan Ukraina. Sehingga pada saat Rusia melakukan penyerangan… Ukraina lebih kejam lagi dalam melakukan penyerangan terhadap wilayah-wilayah Rusia,” jelas Ibrahim.

Kedua, ketegangan militer yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat di Timur Tengah. Penumpukan ribuan pasukan di kawasan perbatasan Iran dengan Oman menjadi sinyal alarm bahwa konflik darat skala besar tinggal menunggu waktu untuk meletus. Situasi ini diyakini akan langsung memicu kepanikan di pasar energi dan keuangan global, yang pada akhirnya memperparah pelarian modal asing dari pasar berkembang (emerging markets), termasuk Indonesia.

Dengan hantaman dari berbagai lini ini, pemerintah dan otoritas moneter dituntut bersiap menghadapi skenario terburuk guna meredam kepanikan pasar serta menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang kian mencekik.

Sumber : Suara.com

Editor : Azi

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Pemerintah resmi mengulur waktu kewajiban sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga tahun 2028. Penundaan selama dua tahun dari batas awal 18 Oktober 2026 ini diambil langsung atas instruksi Presiden Prabowo Subianto setelah menerima gelombang keluhan dari para pelaku usaha kecil yang terancam gulung tikar akibat kerumitan regulasi.

Langkah taktis ini dikonfirmasi oleh Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, saat melakukan kunjungan kerja di Makassar pada Minggu (25/10/2026). Penundaan ini sekaligus menjadi pengakuan terbuka dari pemerintah bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) di tingkat tapak masih jauh dari kata siap.

Penyelamat Usaha Kecil atau Cermin Kegagalan Sistem?

Keputusan ini menegaskan realitas pahit di lapangan: niat baik regulasi kerap menjadi tembok tebal yang menghantam keberlangsungan hidup pedagang kecil. Dokumen administratif yang rumit dan proses birokrasi yang membebankan operasional harian dinilai lebih banyak menyita energi UMKM daripada membimbing mereka naik kelas.

“Bapak Presiden menerima banyak aspirasi dari para pelaku UMKM. Umumnya kendala bersumber pada proses persiapan dokumen administrasi dan pendukung lainnya, sehingga diputuskan untuk menunda batas akhirnya hingga 2028,” tegas Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

Kelonggaran waktu ini memberi ruang bernapas yang sangat dibutuhkan jutaan UMKM di seluruh Indonesia. Namun, hal ini sekaligus menjadi alarm keras bagi kementerian dan lembaga terkait agar tidak menjadikan masa perpanjangan ini sekadar penundaan masalah, melainkan momentum reformasi total pada prosedur sertifikasi.

Baca juga BPKP SENTIL KEBIJAKAN WAJIB HALAL 18 OKTOBER 2026: JANGAN SAMPAI NEGARA SIBUK MENGURUS LABEL, SEMENTARA PEDAGANG KECIL SIBUK BERTAHAN HIDUP!

Poin-Poin Kunci Kebijakan:

1. Napas Baru hingga 2028: Batas waktu kewajiban sertifikasi halal UMKM resmi diundur dari 18 Oktober 2026 menjadi tahun 2028 atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
2. Pengakuan Hambatan Birokrasi: Pemerintah mengakui target nasional belum tercapai akibat persyarat administrasi yang memberatkan dan membebani operasional harian pedagang kecil.
3. Komitmen Simplifikasi: Masa tenggang 2 tahun akan dimanfaatkan untuk merombak serta menyederhanakan alur pendaftaran tanpa mengabaikan amanat UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Pemerintah berjanji akan menggunakan masa penundaan ini untuk memangkas rantai birokrasi, sehingga saat tenggat 2028 tiba, sertifikasi halal bukan lagi instrumen yang menakutkan, melainkan fasilitas perlindungan yang benar-benar memberdayakan UMKM Indonesia.

(Red)

Biaya produksi melonjak hingga 40%, rantai pasok kacau, dan kapasitas lembaga sertifikasi tak masuk akal. Pengamat desak pemerintah rem darurat sebelum ekonomi kerakyatan tergadai.

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Hitungan mundur menuju kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026 bukan lagi menjadi momen perayaan perlindungan konsumen, melainkan lonceng peringatan bagi kelangsungan hidup jutaan UMKM. Di tengah kesiapan ekosistem yang dinilai “jalan di tempat”, kebijakan ini berpotensi menjadi bom waktu yang memicu kenaikan biaya produksi hingga 40% dan mendongkrak inflasi bahan pangan.

Chief Executive Officer PT Inovasi Tumbuh Inklusif, Dewi Meisari Haryanti, menohok realitas pahit yang dihadapi pelaku usaha mikro. Ia memperingatkan bahwa memaksakan kewajiban sertifikasi tanpa membenahi hulu ke hilir adalah resep pasti menciptakan *high cost economy*.

“Selama lingkungan sistemnya belum siap, jangan dipaksakan karena jatuhnya menjadi *high cost economy*. Yang saya khawatirkan itu adalah dorongan inflasi lagi,” tegas Dewi, Selasa (13/10/2026).

Baca juga BPKP SENTIL KEBIJAKAN WAJIB HALAL 18 OKTOBER 2026: JANGAN SAMPAI NEGARA SIBUK MENGURUS LABEL, SEMENTARA PEDAGANG KECIL SIBUK BERTAHAN HIDUP!

Dewi memaparkan simulasi mengerikan: pelaku usaha seperti penjual risoles, cilok, hingga mi ayam terancam harus memutus rantai pasok lama mereka. Keterbatasan Rumah Potong Hewan (RPH) bersertifikat halal memaksa mereka mencari pemasok baru yang lebih jauh, yang berarti biaya logistik dan produksi membengkak.

“Kenaikan ongkos produksi bisa mencapai 30-40%. Belum lagi biaya sertifikasi reguler yang di lapangan bisa tembus lebih dari Rp 3 juta. Ini angka yang sangat berat bagi usaha mikro yang marginnya tipis. Jika biaya ini dibebankan ke konsumen, harga gorengan dan jajanan pasar pasti naik. Ini memukul daya beli masyarakat,” tambah Dewi.

Matematika yang Tak Masuk Akal

Senada dengan kekhawatiran tersebut, Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendi Manilet, menyoroti anomali kapasitas lembaga pelaksana yang fatal. Data menunjukkan ketimpangan antara target dan realitas lapangan yang sangat jauh.

“Kebutuhan penerbitan sertifikat untuk mengejar target pernah diperkirakan mencapai 102.000 sertifikat per hari. Sementara kemampuan rata-rata lembaga saat itu hanya 2.678 sertifikat per hari. Ini seperti memaksa anak kecil mengangkat beban olimpik. Secara matematik dan operasional, ini tidak masuk akal,” kritik Yusuf.

Yusuf mengingatkan bahwa beban kepatuhan (*compliance cost*) bukan hanya soal sertifikat di dinding. UMKM kini dibebani kewajiban administratif yang menyita waktu dan biaya: mengurus NIB, dokumentasi bahan baku, hingga audit pemasok. Bagi usaha mikro dengan omzet terbatas, ini adalah beban ganda yang bisa mematikan usaha.

Baca juga SKANDAL PROYEK FIKTIF DI PAPUA: Dibayar Lunas 100%, Jalan Boven Digoel Hanya 2 Persen Jadi! Negara Rugi Rp10,64 Miliar, Eks Kadis PUPR Berstatus Napi Kembali Ditjerat

Desakan Evaluasi Total

Kedua pengamat sepakat bahwa masalah utamanya bukan pada substansi kehalalan, melainkan pada desain eksekusi yang mengabaikan risiko dan kesiapan ekosistem. Yusuf mengusulkan mekanisme pengawasan berbasis risiko (*risk-based approach*), di mana produk nabati sederhana tidak disamaratakan dengan produk olahan daging atau impor yang memiliki titik kritis tinggi.

Menutup pernyataannya, Dewi mendesak pemerintah untuk memiliki keberanian politik melakukan evaluasi total, termasuk opsi penundaan atau pelaksanaan bertahap yang realistis.

“Tujuan melindungi konsumen itu mulia, tapi jangan sampai korban jiwanya adalah UMKM itu sendiri. Jangan paksa UMKM terbang tanpa sayap,” tutup Dewi.(***)

Ahmad Tarmizi: Kebijakan Publik Harus Punya Sense of the Crisis, Jangan Tambah Beban Rakyat di Tengah Ekonomi yang Belum Baik-Baik Saja

BANDUNG — Rencana pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026 menjadi sorotan tajam Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP). Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, daya beli masyarakat yang tertekan, serta perjuangan pedagang kecil untuk mempertahankan usahanya, pemerintah dituntut tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulasi, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap realitas kehidupan rakyat.

Ketua Umum BPKP, Ahmad Tarmizi, S.E., S.H,  menilai setiap kebijakan publik harus lahir dari pertimbangan yang matang, bukan sekadar mengejar target administratif tanpa memperhitungkan kemampuan masyarakat yang akan menanggung konsekuensinya.

“Jangan sampai negara terlalu sibuk mengurus label di meja birokrasi, sementara pedagang kecil setiap hari pusing memikirkan bagaimana dagangannya laku, bagaimana membayar sewa tempat, membeli bahan baku, dan membawa pulang uang untuk kebutuhan keluarga. Negara jangan hanya hadir membawa kewajiban, tetapi absen ketika rakyat membutuhkan kemudahan. Di sinilah sense of the crisis para pengambil kebijakan diuji,” tegas Tarmizi Sapaan akrabnya

Baca juga DICARI SAMPAI MATI PUN TIDAK ADA!” Mahfud MD Tegaskan Ijazah SMA Gibran Tidak Pernah Ada di Berkas MK, Gugatan Otomatis Gugu”r

Jangan Sampai Label Halal Menjadi Label Beban bagi Rakyat Kecil

Menurut BPKP, prinsip jaminan produk halal pada dasarnya memiliki tujuan penting, yaitu memberikan kepastian kepada konsumen dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang beredar. Namun, tujuan yang baik tidak otomatis membuat setiap cara pelaksanaannya menjadi tepat apabila kesiapan masyarakat dan kemampuan pelaku usaha tidak diperhitungkan secara serius.

Persoalannya bukan mempertentangkan sertifikasi halal dengan kepentingan ekonomi rakyat. Persoalan sesungguhnya adalah bagaimana pemerintah menerapkan kewajiban tersebut tanpa menciptakan hambatan baru bagi pedagang kaki lima, warung rumahan, pedagang pasar tradisional, dan pelaku usaha mikro yang menjadi penyangga ekonomi keluarga.

BPKP mengingatkan bahwa sebagian pedagang kecil tidak memiliki tenaga administrasi khusus, pemahaman prosedur digital yang memadai, ataupun kemampuan untuk menanggung biaya tambahan yang tidak terduga. Dalam kondisi demikian, sosialisasi yang terbatas dan pelayanan yang sulit dijangkau berpotensi membuat kebijakan yang bertujuan baik justru dirasakan sebagai tekanan baru.

“Jangan sampai rakyat kecil harus menghadapi ironi: untuk bisa terus berjualan, mereka harus terlebih dahulu menghadapi kerumitan birokrasi yang belum tentu mereka pahami. Kalau ada fasilitas sertifikasi gratis, pastikan benar-benar bisa diakses. Jangan hanya gratis di pengumuman, tetapi sulit dijangkau ketika pedagang datang mengurusnya,” ujarnya.

Baca juga KIP KULIAH JANGAN JADI “LAHAN BASAH”: BPKP DESAK TRANSPARANSI PENYALURAN DANA MAHASISWA

Ekonomi Rakyat Belum Baik-Baik Saja, Kebijakan Jangan Menambah Sesak

BPKP berpandangan, kondisi perekonomian masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap keputusan yang berpotensi menambah kewajiban administratif dan biaya usaha.

Bagi pelaku usaha besar, urusan dokumen dan sertifikasi mungkin dapat ditangani oleh bagian khusus. Namun, bagi pedagang kecil, satu hari meninggalkan lapak untuk mengurus administrasi saja bisa berarti kehilangan pendapatan. Tambahan biaya yang terlihat kecil dari sudut pandang birokrasi pun dapat terasa besar bagi keluarga yang hidup dari hasil penjualan harian.

Karena itu, BPKP meminta pemerintah tidak memandang persoalan ini semata-mata dari perspektif regulasi, tetapi juga dari sudut pandang sosial dan ekonomi.

“Pengambil kebijakan harus turun melihat kenyataan. Jangan mengambil keputusan hanya dari balik meja, seolah-olah seluruh masyarakat memiliki kemampuan ekonomi, akses informasi, dan fasilitas administrasi yang sama. Rakyat tidak hidup dari lembaran peraturan; rakyat hidup dari penghasilan yang harus cukup untuk makan, sekolah anak, membayar kontrakan, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.”

Menurut BPKP, sense of the crisis bukan berarti pemerintah harus mengabaikan hukum atau membatalkan setiap kebijakan yang menimbulkan konsekuensi. Yang diperlukan adalah kemampuan membaca keadaan, menentukan prioritas, menyiapkan dukungan, dan memastikan penerapan aturan tidak menimbulkan kesulitan yang sebenarnya dapat dicegah.

Baca juga DPR Sahkan RUU Ketenagakerjaan ‘Hantu’: 313 Pasal Diketok Palu tapi Teksnya Tak Bisa Dibaca, Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?

BPKP: Jangan Hanya Tegas Menuntut, tetapi Lemah dalam Memfasilitasi

BPKP meminta pemerintah pusat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), bersama pemerintah daerah, memastikan kesiapan implementasi kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026.

BPKP menyoroti setidaknya lima hal yang harus dijawab secara terbuka oleh pemerintah:

Pertama, kepastian aturan. Pemerintah harus menjelaskan secara sederhana produk apa saja yang terkena kewajiban, siapa yang wajib bersertifikat, serta bagaimana ketentuan itu diterapkan kepada pedagang kecil. Kewajiban sertifikasi produk tidak boleh disalahartikan sebagai kewajiban memasang stiker halal pada setiap lapak tanpa melihat aturan yang berlaku.

Kedua, kemudahan akses sertifikasi. Program sertifikasi halal gratis atau bersubsidi harus benar-benar menjangkau pedagang kecil yang memenuhi persyaratan, bukan berhenti pada sosialisasi dan angka capaian administratif.

Ketiga, transparansi biaya. Seluruh biaya resmi, persyaratan, tahapan pengurusan, dan kanal pengaduan harus diumumkan secara terbuka agar masyarakat tidak menjadi korban pungutan liar atau perantara yang mengambil keuntungan dari ketidaktahuan pedagang.

Keempat, pengawasan yang proporsional. Petugas harus mengedepankan edukasi, pemeriksaan berdasarkan ketentuan, dan pelayanan yang jelas. Status produk, kewajiban yang berlaku, serta bentuk pelanggaran perlu diperiksa sebelum tindakan penegakan hukum dilakukan.

Kelima, evaluasi dampak ekonomi. Pemerintah perlu membuka data mengenai jumlah pelaku usaha yang telah tersertifikasi, yang masih dalam proses, kendala yang ditemukan, dan langkah penyelesaian bagi usaha mikro yang menghadapi kesulitan administratif.

BPKP menegaskan bahwa tuntutan kepatuhan harus berjalan seiring dengan kesiapan pelayanan. Jangan sampai masyarakat hanya menerima ancaman sanksi, sementara informasi, pendampingan, dan akses penyelesaian persoalan belum memadai.

Jangan Sampai Kebijakan Benar di Atas Kertas, tetapi Menyulitkan di Lapangan

BPKP menilai ukuran keberhasilan sebuah kebijakan tidak cukup dilihat dari berapa banyak sertifikat diterbitkan atau berapa banyak pelaku usaha yang berhasil didata. Ukuran keberhasilan juga harus mencakup apakah konsumen memperoleh perlindungan, apakah pedagang memahami kewajibannya, dan apakah usaha kecil tetap mampu berjalan.

Kebijakan publik yang baik harus mampu mempertemukan kepastian hukum dengan keadilan sosial. Jika tujuan sertifikasi halal adalah melindungi masyarakat, pelaksanaannya juga harus mempertimbangkan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari perdagangan sehari-hari.

“Jangan sampai kebijakan terlihat tertib dalam laporan, tetapi menimbulkan keresahan di pasar. Jangan sampai angka kepatuhan naik, sementara pedagang kecil justru merasa semakin berat menjalankan usahanya. Pemerintah harus berani mengevaluasi cara pelaksanaan kebijakan apabila ditemukan hambatan yang membebani masyarakat,” kata Ahmad Tarmizi.

BPKP juga mengingatkan bahwa kritik terhadap pelaksanaan kebijakan bukanlah penolakan terhadap prinsip halal. Sebaliknya, kritik tersebut merupakan dorongan agar tujuan perlindungan konsumen tercapai melalui cara yang adil, terukur, dan tidak mengabaikan kondisi ekonomi masyarakat.

Penutup: Negara Harus Hadir sebagai Pelindung, Bukan Sekadar Pemberi Beban

BPKP meminta pemerintah menjadikan kondisi ekonomi rakyat sebagai pertimbangan nyata dalam pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal. Edukasi, pendampingan, kemudahan prosedur, transparansi biaya, dan pengawasan yang proporsional harus menjadi bagian dari kebijakan, bukan sekadar pelengkap setelah persoalan muncul.

“Jangan ukur keberhasilan negara hanya dari banyaknya aturan yang diberlakukan. Ukur juga dari seberapa jauh rakyat mampu menjalani aturan itu tanpa kehilangan kesempatan untuk mencari nafkah. Sebab, negara yang kuat bukan negara yang paling banyak membebani rakyatnya, melainkan negara yang mampu menegakkan hukum sambil menjaga martabat dan keberlangsungan hidup masyarakatnya.”

BPKP akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap kebijakan publik agar setiap keputusan pemerintah tetap berpijak pada kepastian hukum, kepentingan umum, dan rasa keadilan.

(Her)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Sebuah preseden berbahaya dan mencium aroma kegelapan baru saja terjadi di Gedung DPR RI. Selasa lalu (6/10/2026), palu ketok pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan telah dibunyikan. Namun, di balik gemuruh tepuk tangan paripurna, terdapat fakta mencengangkan: **tidak ada satu pun buruh atau pengusaha yang bisa membaca utuh apa yang sebenarnya baru saja disahkan.**

RUU yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diklaim oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, sebagai “jawaban atas keluhan buruh”. Namun, narasi manis tersebut rontok seketika oleh realitas di lapangan: salinan UU tersebut hingga hari ini, empat hari pasca-pengesahan, masih **raib** dari akses publik.

Alasan yang dilontarkan pun terdengar absurd bagi nalar hukum yang sehat: masih perlu diharmonisasikan.

Baca juga TANAH JALAN DAN TAMAN KLININGAN: KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG KUKUHKAN HAK AHLI WARIS PEMILIK, PEMKOT DAPAT ANGGARKAN GANTI RUGI

Harmonisasi Pasca-Sahkan? Sebuah Lelucon

Bagaimana mungkin sebuah undang-undang disahkan secara politis, padahal secara teknis redaksionalnya belum final? Apakah DPR mengesahkan “janji” dan bukan “teks”?

Ketiadaan akses terhadap teks UU ini bukan sekadar masalah administrasi, ini adalah pembungkaman demokrasi. Buruh yang katanya “dilindungi” dan pengusaha yang katanya “dijamin kepastian hukumnya”, kini sama-sama ditelanjangi dalam kegelapan. Mereka dipaksa tunduk pada aturan main yang bahkan bentuk wajahnya saja belum bisa mereka lihat.

Buruh dan Pengusaha: Sama-Sama Jadi Sandera

Menteri Yassierli mungkin merasa telah menyelesaikan tugasnya dengan mengakomodasi tuntutan buruh di atas kertas. Namun, ketakutan merayap di kalangan serikat pekerja maupun asosiasi pengusaha. Bocoran informasi mengenai pasal-pasal yang “tersembunyi” ini mengindikasikan adanya muatan yang berpotensi merugikan kedua belah pihak.

Jika buruh khawatir hak normatifnya tergerus oleh definisi-definisi baru yang elastis, pengusaha justru khawatir dengan beban ketidakpastian investasi yang makin ruwet. Ketika kedua ujung tombak ekonomi ini sama-sama cemas, maka bisa dipastikan: **UU ini cacat desain.

Baca juga SKANDAL KUANSING MEMANAS! KPK Seret Kadis PUPR dan PMPTSP, Bongkar ‘Lingkaran Setan’ Jual Beli Jabatan

Lantas, Siapa yang Diuntungkan?

Dengan disahkannya UU “siluman” ini, pertanyaan krusialnya bukan lagi tentang perlindungan pekerja, melainkan: Cui bono? Siapa yang untung?

Jika buruh tidak bisa membaca haknya, dan pengusaha tidak bisa membaca kewajibannya, maka satu-satunya pihak yang diuntungkan adalah mereka yang memiliki akses di belakang layar.

UU ini menguntungkan para pemburu rente regulasi yang akan bermain di area abu-abu tafsir pasal. Ia menguntungkan elit yang menginginkan fleksibilitas pasar tenaga kerja tanpa pengawasan publik yang ketat. Dan yang paling pasti, UU ini menguntungkan status quo ketidakpastian, di mana rakyat kecil dan pelaku usaha harus terus-menerus waswas menunggu “bisikan” dari pasal-pasal yang baru akan dibuka nanti.

DPR RI telah mengkhianati prinsip transparansi. Mengesahkan UU tanpa teks yang bisa diakses publik adalah tindakan Legislasi Gelap. Kami menuntut agar teks utuh RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dibuka segera hari ini juga, sebelum rakyat menyadari bahwa mereka baru saja ditipu oleh kata-kata “Pelindungan”.

(Red)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR– Dalam langkah strategis mempercepat operasionalisasi infrastruktur ekonomi desa, Pemerintah melalui Kementerian Koperasi resmi menggerakkan 28.620 manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk penempatan lintas daerah. Kebijakan ini mulai berlaku efektif per 1 Oktober 2026, dengan jaminan penghasilan menarik hingga Rp8,3 juta per bulan.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa penempatan lintas daerah ini bukan merupakan bentuk hukuman atau pemaksaan, melainkan strategi akselerasi pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat sasaran.

“Penempatan lintas daerah diperlukan untuk mengisi kekosongan SDM di wilayah yang bangunan KDKMP-nya telah selesai, sehingga koperasi dapat segera menjalankan kegiatan operasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Menkop Ferry usai Rapat Koordinasi Terbatas di Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Fleksibilitas dan Jaminan Keamanan Status Kerja

Menanggapi kekhawatiran para manajer yang ditempatkan jauh dari domisili, Menkop Ferry memberikan jaminan penuh. Manajer yang keberatan dengan penempatan awal tersebut tidak akan langsung didiskualifikasi. Mereka tetap dapat mempertahankan statusnya sambil menunggu solusi penempatan yang lebih sesuai.

“Manajer yang telah memperoleh Surat Keputusan (SK) penempatan di luar domisili diimbau untuk menerima penempatan awal tersebut. Ini bersifat sementara. Setelah pembangunan KDKMP di daerah asal selesai, penempatan manajer akan disesuaikan kembali dengan domisilinya,” jelas Ferry.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang menekankan pentingnya penerimaan tugas ini untuk menjaga kelangsungan status ketenagakerjaan.

“Nanti kalau koperasinya yang dekat domisili sudah selesai dibangun, lokasinya akan disesuaikan. Jadi status tidak gugur. Manajer perlu menerima penugasan tersebut agar statusnya sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara tetap berlaku,” ujar Zulkifli.

Insentif Menarik dan Peran Strategis

Sebagai garda terdepan infrastruktur pemerintah di tingkat desa, para manajer KDKMP akan memainkan peran krusial dalam mendukung penyaluran subsidi, bantuan pemerintah, serta pengembangan ekonomi desa secara mandiri.

Pemerintah menjamin kesejahteraan para manajer dengan paket penghasilan kompetitif, berkisar antara **Rp6,3 juta hingga Rp8,3 juta per bulan**. Nominal ini terdiri dari gaji pokok dan tunjangan yang disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setempat.

Hingga saat ini, jumlah manajer yang mengundurkan diri tercatat tidak signifikan. Pemerintah juga memastikan bahwa manajer yang memilih untuk mengundurkan diri **tidak akan dikenai sanksi apa pun**, menunjukkan sikap terbuka dan humanis dalam pengelolaan SDM massal ini.

Timeline Pelaksanaan

• 25 September 2026: 28.620 manajer menerima SK penempatan dari PT Agrinas Pangan Nusantara.
• 28 September 2026: Batas akhir konfirmasi penerimaan penempatan.
• 1 Oktober 2026: Manajer KDKMP mulai aktif bertugas dan menjalankan penempatan sesuai wilayah kerja masing-masing di seluruh Nusantara.

Langah berani ini menandai babak baru pemerataan ekonomi digital dan fisik di tingkat desa, memastikan bahwa tidak ada daerah yang tertinggal dalam akselerasi pembangunan koperasi modern di Indonesia. (*)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Harapan ribuan calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk mengabdi di tanah kelahiran seolah ditampar keras oleh pemerintah. Kementerian Koperasi dan UKM secara resmi “menutup telinga” terhadap permintaan penempatan kerja sesuai domisili. Artinya, para calon manajer harus bersiap menghadapi realitas pahit: ditempatkan di lokasi yang jauh, bahkan hingga berbeda pulau dari tempat tinggalnya.

Seskemenkop, Ahmad Zabadi, mengetuk palu keputusan ini di Jakarta, Senin (28/9/2026). Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengakomodasi keinginan pribadi untuk bekerja dekat rumah jika hal tersebut bertentangan dengan pemetaan kebutuhan nasional.

“Gini, karena memang pendekatan rekrutmen ini kan bukan pendekatan wilayah, ya,” tegas Zabadi di Kantor Kemenko Pangan, dengan nada yang tak memberikan ruang untuk tawar-menawar.

Baca juga PROYEK Rp 1,27 MILIAR DI SUKABUMI DIDUGA BANYAK PENYIMPANGAN: SMKK Tidak Diterapkan, Pengawas Tak Pernah Nampak di Lapangan!

Pernyataan ini sontak menjadi “air dingin” bagi para calon manajer yang selama ini menggantungkan harapan pada program KDMP sebagai sarana pulang kampung dan membangun desa sendiri. Keluhan mulai bermunculan di media sosial dan forum diskusi, di mana banyak peserta yang terkejut mendapati surat penempatan mereka mengarah ke wilayah antah-berantah yang jauh dari domisili.

Ironinya, ada calon manajer yang harus bersiap merantau lintas pulau, meninggalkan keluarga dan kenyamanan lingkungan tempat mereka dibesarkan.

Zabadi menjelaskan bahwa “ketidakadilan” domisili ini terjadi karena ketimpangan matematika antara jumlah peserta yang lolos dengan ketersediaan titik koperasi. Banyak daerah yang “kebanjiran” pelamar, sementara daerah lain “kehausan” manajer.

“Karenanya lalu pada satu titik di mana… kesiapan dari KDKMP di titik itu, itu bisa jadi jumlah pesertanya lebih banyak. Ada satu titik lain di mana cukup siap… tapi jumlah pesertanya tidak banyak,” papar Zabadi menjelaskan mekanisme *supply and demand* yang memaksa pemerintah melakukan redistribusi tenaga kerja.

Baca juga Pedas di Lidah, Mencekik di Kantong Buruh: Mie GACOAN Duri Diduga “Mafia” Pengupahan, Grib Jaya Bengkalis Siap “Goreng” Masalah Ini hingga ke Provinsi!

Pemerintah pada dasarnya tidak kejam, namun realistis. Zabadi memastikan bahwa prioritas utama tetaplah penempatan lokal. Namun, jika kuota daerah sudah penuh, peserta yang “berlebih” tidak punya pilihan lain selain mengisi kekosongan di daerah lain yang membutuhkan.

“Nah, makanya tetap kita orientasikan pertama penempatan pada wilayah setempat. Tapi manakala kemudian pada titik itu jumlah titiknya tidak lebih banyak dibanding jumlah peserta yang lolos, maka dia akan ditempatkan pada titik-titik lain di mana dia memerlukan… tidak cukup jumlah pada calon-calon manajer di titik itu,” pungkas Zabadi.

Bagi para calon manajer KDMP, pesannya jelas: Lupakan kenyamanan domisili jika ingin menjadi bagian dari revolusi koperasi desa. Siap merantau dan membangun negeri di tanah orang, atau mundur teratur? Pilihan ada di tangan Anda.

(***)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Wacana “kencangkan ikat pinggang” bukan lagi sekadar retorika penghematan negara, melainkan vonis nyata bagi daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI resmi sepakat memangkas anggaran subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Alih-alih memangkas belanja birokrasi yang boros, negara memilih memotong jatah hidup rakyat. Anggaran subsidi energi yang mencakup BBM dan LPG dipangkas sebesar Rp 11,44 triliun dari usulan awal.

“Alokasi subsidi energi sebesar Rp 261.502,2 miliar, lebih rendah Rp 11.443,2 miliar dari usulan RAPBN 2027, sebesar Rp 272.945,3 miliar,” tegas Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu (27/9/2026).

Baca juga Lapas atau Vila Bintang Lima? Kalapas Cibinong ‘Cutim’ Dulu, Napi VIP Tetap Nyaman, Keadilan Masih Antre

Tamparan Bagi “Wong Cilik”

Pemangkasan ini secara langsung memukul sektor yang paling sensitif bagi masyarakat miskin dan rentan. Dari total Rp 261,5 triliun, subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg dialokasikan sebesar Rp 131,3 triliun (terdiri dari subsidi BBM tertentu Rp 28,38 triliun dan LPG 3 kg Rp 103,05 triliun).

Alasan pemerintah dan DPR bahwa penurunan ini akibat penurunan volume LPG 3 kg dan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) solar hanyalah pembenaran administratif. Realitas di lapangan, volume LPG 3 kg yang dialokasikan hanya 8.000,0 ribu MT dan BBM 19.561,0 ribu KL. Ketika volume dipangkas dengan dalih “efisiensi”, yang terjadi adalah kelangkaan dan pergeseran beban harga ke punggung konsumen. Subsidi tetap minyak solar pun hanya dikunci di angka Rp 1.000 per liter.

Di sektor kelistrikan, subsidi dialokasikan Rp 130,1 triliun (subsidi tahun berjalan Rp 117,8 triliun dan kurang bayar tahun 2025 Rp 12,2 triliun).

Baca juga RUU Perampasan Aset: Senjata Pamungkas Negara atau Instrumen Represi Politik dan Pemerasan?

Ilusi Pertumbuhan di Tengah Rupiah yang Terpuruk

Yang lebih menohok, pemangkasan subsidi ini disepakati di tengah asumsi makro yang mengisyaratkan tekanan ekonomi global dan domestik yang berat. Pemerintah dan DPR mengunci asumsi dasar ekonomi makro RAPBN 2027 dengan pertumbuhan ekonomi 6% dan inflasi 2,5%.

Namun, di balik angka inflasi yang “terlihat aman”, nilai tukar rupiah dipatok di angka “Rp 17.500 per Dolar AS” dengan tingkat suku bunga SBN yang mencekik di “6,9%”.  Harga minyak mentah (ICP) diasumsikan US$75 per barel.

Dengan suku bunga tinggi dan rupiah yang melemah, biaya utang negara akan membengkak. Alih-alih melakukan rasionalisasi utang atau memangkas proyek-proyek pemerintah yang tidak prioritas, negara memilih jalan pintas: memotong subsidi energi rakyat.

Perasan Pajak Meningkat, Subsidi Menipis

Postur RAPBN 2027 yang disepakati menunjukkan pola pikir negara yang lebih banyak “menarik” daripada “memberi”. Pendapatan Negara dinaikkan menjadi Rp 3.435,10 triliun (naik Rp 9,07 triliun dari usulan awal).

Pemerintah dan DPR secara agresif menaikkan target Penerimaan Perpajakan menjadi Rp 2.911,95 triliun (naik Rp 4 triliun), termasuk di dalamnya Penerimaan Pajak yang naik menjadi Rp 2.593,95 triliun dan Kepabeanan/Cukai Rp 318,6 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga dipatok naik menjadi Rp 522,48 triliun.

Di saat yang sama, Total Belanja Negara dikunci pada komponen Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 3.371,26 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp 735 triliun. Defisit APBN dijaga ketat di angka Rp 671,20 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB, dengan keseimbangan primer tetap defisit Rp 20,85 triliun.

Baca juga RUU Perampasan Aset: Senjata Pamungkas Negara atau Instrumen Represi Politik dan Pemerasan?

Kesimpulan: Rakyat Dibiarkan Bertahan Hidup Sendiri

Kesepakatan RAPBN 2027 ini mengirimkan sinyal yang sangat kelam: Negara akan lebih ketat memungut pajak dan cukai dari rakyat, sementara jaring pengaman berupa subsidi energi diperkecil.

Di tengah nilai tukar rupiah yang menyentuh Rp 17.500 per Dolar AS, pemangkasan subsidi BBM, LPG 3 kg, dan listrik ini berpotensi memicu gelombang kenaikan harga barang pokok dan tarif layanan di tahun 2027. Pemerintah dan DPR mungkin bangga telah “mengencangkan ikat pinggang” anggaran, namun sayangnya, ikat pinggang yang dikencangkan itu melilit leher rakyat kecil. (*)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Menjelang tenggat waktu wajib sertifikasi halal bagi seluruh produk pada 18 Oktober 2026, sebuah pertanyaan mendasar yang mengguncang logika keagamaan dan kesehatan publik muncul ke permukaan: Apakah negara serius hendak menempelkan label “Halal” pada batang rokok?

Kebijakan ini bukan sekadar birokrasi administratif, melainkan sebuah ironi moral. Di saat umat Islam didorong untuk mengonsumsi makanan dan barang yang tidak hanya halal secara syariat, tetapi juga thayyib (baik, sehat, dan bermanfaat), pemerintah justru membuka celah bagi industri rokok—produk yang secara medis terbukti merusak tubuh dan menciptakan ketergantungan adiktif—untuk berlindung di balik stempel kesalehan.

Tulus Abadi, Ketua Forum Konsumen Budaya Indonesia (FKBI), dengan tegas membongkar kemunafikan ini. Ia menekankan bahwa rokok, sejatinya, berada dalam kategori yang sama dengan minuman beralkohol: barang yang peredarannya dikontrol ketat melalui cukai karena sifatnya yang berbahaya.

“Sifat adiktif tersebut menunjukkan bahwa rokok merupakan produk yang tidak thayyib,” tegas Tulus dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/9/2026). Pernyataan ini menampar keras narasi bahwa segala sesuatu yang “boleh dijual” otomatis layak disebut suci. Jika zat adiktif yang menghancurkan kesehatan konsumen dianggap layak disematkan label halal, maka esensi dari jaminan produk halal itu sendiri telah kehilangan rohnya.

Baca juga Malam Mencekam di Bekasi: KPK Geledah Rumah Dirjen ATR/BPN Lampri, Bongkar Jejak Aliran Uang Korupsi Tata Ruang

Penolakan lebih keras datang dari kalangan ulama dan organisasi massa terbesar di Indonesia. Pengurus Pusat Muhammadiyah, melalui Saad Ibrahim, Ketua Bidang Tabligh dan Dakwah, menyebut wacana sertifikasi halal rokok sebagai bentuk kemunduran peradaban.

“Kalau kita memberikan label halal pada rokok itu bukti kemunduran,” kata Saad tanpa basa-basi. Bagi Muhammadiyah, memberikan legitimasi agama pada produk yang mudharatnya (bahaya) jauh lebih besar daripada manfaatnya adalah kesalahan fatal dalam penafsiran fikih kontemporer. Ini bukan soal teknis pelabelan, melainkan soal integritas dakwah dan perlindungan umat.

Di tengah badai kritik ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersikap defensif. Direktur Registrasi Halal BPJPH, Djamaludin, hanya menyatakan akan “menampung masukan” dan berpegang teguh pada regulasi yang ada. Namun, jawaban birokratis seperti ini terasa hampa di hadapan argumen teologis dan medis yang kuat. Mengacu pada undang-undang tidak boleh menjadi tameng untuk mengabaikan substansi ajaran Islam yang menjunjung tinggi pemeliharaan jiwa (hifz an-nafs).

Baca juga Terkait Dugaan Kasus Perselingkuhan Dua Karyawan BUMD Di Sukabumi, Kuasa Hukum SSP “Tuduhan Harus Dibuktikan Tidak Bisa Sekedar Asumsi”

Masyarakat kini menunggu: Akankah negara berani mengambil sikap tegas bahwa “Halal” bukan sekadar izin edar, melainkan jaminan kualitas kehidupan? Ataukah kita akan membiarkan label suci direduksi menjadi sekadar alat pemasaran bagi industri yang membunuh pelanggannya perlahan-lahan?

Sertifikasi halal untuk rokok bukanlah kemajuan regulasi; ia adalah luka bagi nalar keagamaan kita.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Suasana tegang namun penuh kepedihan mewarnai halaman depan Gedung Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta Pusat, pada Kamis (17/9/2026). Ratusan warga, yang didominasi oleh para ibu rumah tangga dan disertai anak-anak kecil, menggelar aksi protes keras menuntut revisi terhadap penetapan data desil bantuan sosial yang mereka anggap jauh dari realitas ekonomi masyarakat akar rumput.

Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Massa datang dengan semangat perlawanan yang lahir dari keterdesakan. Mereka berasal dari berbagai wilayah padat penduduk dan rentan, termasuk warga Rusun Persaki, korban gusuran, serta komunitas dari Kramat Jati, Kalibaru, dan Penjaringan. Kehadiran anak-anak di garis depan aksi menjadi simbol nyata betapa kebijakan birokratis telah merampas hak dasar generasi penerus bangsa.

Panci Jadi Alat Protes, Odong-Odong Jadi Kendaraan Perjuangan

Dalam aksinya, massa membawa panci-panci bekas yang diketuk-ketukkan sebagai alat musik protes, menciptakan irama ketidakpuasan yang menggema di sekitar gedung kementerian. Sambil memukul panci, mereka melantunkan yel-yel menohok: “Desil-desil yang salah, desil yang salah rakyat yang susah.”

Fakta miris terungkap di balik kedatangan mereka. Untuk bisa sampai ke pusat kekuasaan di Jakarta Pusat, seluruh peserta aksi harus bergotong-royong mengumpulkan uang patungan sebesar Rp10.000 per orang. Uang seadanya itu digunakan untuk menyewa mobil odong-odong, satu-satunya moda transportasi yang mampu mereka jangkau di tengah himpitan ekonomi.

Baca juga RAKYAT MISKIN DIANGGAP MAMPU, DATA DESIL JANGAN SAMPAI LEBIH PERCAYA ANGKA DARIPADA PERUT RAKYAT

Anak-Anak Terancam Putus Sekolah Akibat Kesalahan Data

Inti kemarahan warga tertuju pada penetapan desil 5 hingga 6 yang disematkan kepada mereka. Padahal, secara faktual, kondisi ekonomi mereka masih sangat sulit. Kesalahan klasifikasi data ini berimplikasi fatal: anak-anak mereka kehilangan akses terhadap bantuan pendidikan vital seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP).

“Kami kesulitan bahkan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Anak-anak kami terancam putus sekolah bukan karena tidak pintar, tapi karena data kami dianggap ‘mampu’ oleh sistem yang buta realita,” keluh salah satu perwakilan massa.

Ultimatum: Tidur di Depan Kemensos

Tekanan semakin meningkat saat massa menyampaikan ultimatum keras kepada pihak Kementerian Sosial. Mereka menyatakan siap untuk tidur dan bermalam di depan gedung Kemensos apabila aspirasi mereka tidak mendapatkan tanggapan serius dan solusi konkret dari pejabat terkait.

Aksi ini menjadi tamparan keras bagi pemerintah bahwa ketepatan data sosial bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan nyawa bagi kelangsungan hidup dan pendidikan jutaan keluarga miskin di Indonesia. Apakah Kemensos akan mendengar teriakan panci dan tangisan anak-anak ini, atau membiarkan mereka tidur di trotoar sambil menunggu keadilan yang tak kunjung datang?

(Red)