ALAM TAK LAGI RAMAH: Pemalang Dikepung Teror Cuaca Ekstrem, Penyakit, hingga Satwa Liar!

PEMALANG,JURNAL TIPIKOR – Jangan lengah! Meski kalender sudah memasuki penghujung Maret, langit Pemalang rupanya belum mau berkompromi.

Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih konsisten mengguyur, membawa serta ancaman tersembunyi yang siap menerkam warga yang tidak waspada.

Hujan yang biasanya turun pada sore hingga malam hari ini kerap dibarengi dengan angin kencang dan kilatan petir yang mencekam. Fenomena ini bukan sekadar rintik biasa, melainkan pengingat akan potensi bencana alam yang nyata di depan mata.

Tragedi Bantarbolang: Alarm Keras bagi Warga

Masih segar di ingatan, musibah memilukan terjadi pada awal Maret lalu (4/3). Hujan deras dan angin kencang mengamuk di jalur Pemalang-Purwokerto, tepatnya di Kecamatan Bantarbolang. Sejumlah pohon bertumbangan menutupi akses jalan.

Nahas, satu orang dilaporkan menjadi korban akibat tertimpa tiang listrik yang ikut roboh akibat terjangan angin. Kejadian ini menjadi bukti sahih bahwa cuaca saat ini tidak bisa dianggap remeh.

Waspada Penyakit: Dari Nyamuk hingga Virus

Selain ancaman fisik dari alam, kesehatan masyarakat kini berada di titik nadir. Perubahan cuaca yang tidak menentu menjadi ladang subur bagi penyebaran penyakit.

  • Gangguan Pernapasan: Flu, batuk, pilek, dan demam tinggi kini menjadi keluhan umum di puskesmas dan klinik.
  • Ancaman Gigitan Nyamuk: Masyarakat melaporkan adanya lonjakan populasi nyamuk yang signifikan.

Hal ini meningkatkan risiko penyakit mematikan seperti Demam Berdarah Dengue (DBD) yang wajib diwaspadai.
Teror ‘Tamu Tak Diundang’ di Dalam Rumah

Ancaman tidak hanya berhenti di luar ruangan. Kondisi tanah yang basah dan lubang yang tergenang air memaksa predator melata mencari tempat berlindung yang kering—dan itu seringkali adalah rumah Anda.

“Masyarakat harus ekstra hati-hati. Hewan berbisa seperti ular dan kalajengking seringkali menyelinap masuk ke pemukiman warga saat frekuensi hujan meningkat,” tulis laporan tersebut.

Prakiraan Hingga April: Jangan Kendurkan Penjagaan!

Berdasarkan pantauan terkini, potensi hujan diprediksi masih akan menghantui wilayah Pemalang hingga awal April mendatang. Masyarakat diimbau untuk:

  • Rutin memangkas dahan pohon yang rimbun di sekitar rumah.
  • Menjaga kebersihan lingkungan (PSN) untuk menekan populasi nyamuk.
  • Memastikan celah pintu dan lubang air tertutup rapat agar satwa liar tidak masuk.
  • Menjaga imunitas tubuh dengan asupan vitamin dan istirahat cukup.

Tetap waspada, Pemalang! Bencana tidak memberikan undangan sebelum datang.

Pewarta : JT Pemalang

Hemat Rp20 Triliun, Pemerintah Pangkas Operasional Makan Bergizi Gratis Jadi 5 Hari Seminggu

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkap strategi baru dalam efisiensi anggaran negara melalui optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah menetapkan penyediaan makanan segar untuk anak sekolah kini difokuskan menjadi lima hari dalam seminggu, sebuah langkah yang diprediksi mampu menghemat anggaran hingga Rp20 triliun.

Dalam konferensi pers yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (31/3), Airlangga menjelaskan bahwa penyesuaian ini merupakan bagian dari transformasi struktural demi menciptakan ekonomi yang lebih efisien dan produktif di tengah dinamika global yang tak menentu.

“Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp20 triliun,” tegas Airlangga.

Baca juga Antara Gizi Bocah dan Kantung Serakah: BGN Ancam ‘Puasa’ Insentif Bagi Mitra Penyuka Mark-Up

Pengecualian Khusus untuk Wilayah Kritis

Meski durasi umum dipangkas, pemerintah memberlakukan pengecualian ketat. Skema lima hari ini tidak berlaku bagi:

  • Asrama/Boarding School.
  • Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
  • Wilayah dengan tingkat stunting tinggi.

Untuk wilayah-wilayah prioritas tersebut, intervensi gizi akan tetap dilakukan secara intensif guna memastikan target penurunan angka stunting nasional tetap terjaga.

Baca juga Nasionalisme Tanpa Taring: Generasi Akan Terseret, Bangsa Bisa Tergantikan

Strategi Distribusi: Segar vs Kering

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, merinci teknis penyaluran di lapangan.

  • Sekolah Umum: Distribusi makanan segar (fresh) dilakukan 5 kali dalam seminggu.
  • Wilayah 3T: Mengingat tantangan geografis, penerima manfaat akan mendapatkan makanan kering yang memiliki daya simpan lebih lama namun tetap bergizi tinggi, seperti susu, buah, dan roti.

“Makanan fresh dibagikan hanya lima hari untuk anak sekolah. Untuk wilayah 3T, diberikan bahan pangan yang lebih mudah disimpan dan didistribusikan untuk menjaga efektivitas di lokasi yang sulit dijangkau,” ujar Nanik di Jakarta, Selasa.

Akurasi Data SSGI 2024

BGN memastikan bahwa penentuan wilayah yang mendapat pengecualian kebijakan (tetap mendapatkan intervensi penuh) akan mengacu pada data terbaru Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 dari Kementerian Kesehatan.

Data ini menjadi kompas utama pemerintah dalam menetapkan wilayah prioritas, khususnya di wilayah timur Indonesia yang membutuhkan perhatian khusus.

Langkah ini diharapkan tidak hanya mengamankan fiskal negara, tetapi juga memastikan distribusi gizi tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat manfaat bagi generasi masa depan Indonesia.(*)

Perekonomian Nasional Sedang Tidak Baik-baik Saja

Catatan: Dr. Suriyanto Pd, SH.,MH.,M.Kn *)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Ekonomi Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius, dengan banyak ekonom menilai kondisinya “tidak baik-baik saja”. Hal ini ditandai dengan penurunan daya beli masyarakat, lesunya aktivitas manufaktur (PMI), lonjakan PHK, melemahnya rupiah, serta penurunan jumlah kelas menengah yang signifikan.

Penurunan ini tentu merupakan alarm bagi perekonomian Indonesia. Situasi ini menuntut kehati-hatian, terutama bagi masyarakat dalam mengelola keuangan dan pelaku usaha yang menghadapi tekanan permintaan.

Masalah ekonomi Indonesia hari ini bukan semata soal defisit yang membesar. Masalah utamanya adalah arah pertumbuhan sedang dikejar dengan fondasi fiskal yang makin rapuh. Rakyat tidak menikmati kesejahteraan sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Pemerintah tampak ingin bergerak cepat, tetapi mesin kebijakannya belum menunjukkan bahwa percepatan itu ditopang oleh kualitas belanja yang cukup baik, oleh disiplin fiskal yang cukup kuat, dan oleh transparansi kebijakan yang cukup meyakinkan.

Usia kemerdekaan Indonesia telah menjalani 80 tahun lebih merdeka tetapi masih terlihat jelas capaian stbilitas ekonomi masih belum merata jika dilihat secara fakta bukan data di atas kertas, tidak kita pungkiri juga tentang pembangunan infrastruktur yang masif tetapi dilaksanakan dengan padat hutang dan investasi asing, ada juga penurunan ekstrem kemiskinan hingga 0.8 persen pada Maret 2025.

Namun kemiskinan masih sangat banyak dikarenakan ketimpangan pendapatan, akibat rendahnya kualitas pendidikan, kurangnya lapangan kerja yang layak untuk rakyat, dan korupsi hampir di semua tatanan menghambat kesejahteraan rakyat Indonesia.

Indonesia dilahirkan oleh nenek moyang pendiri Bangsa ini sebenarnya memiliki kekayaan alam yang melimpah dan sumber daya manusia cerdas. Sebagai bangsa yang besar harusnya tidak mengalami keadaan yang seperti saat ini, ketimpangan sosial, ketimpangan pendidikan, dan banyak ketimpangan lain yang dialami bangsa ini.

Jika diteliti dari penghasilan pajak misalnya tambang, yang sangat besar tarif pajaknya dari PNBP hingga pajak penghasilan badan hingga 22%, ditambah pajak kendaraan yang sangat tinggi di seluruh wilayah Indonesia, pajak rumah makan, hiburan, dan pajak lain -lainnya yang cukup menekan rakyat.

Jika dari pajak saja sudah luar biasa besar penghasilannya ditambah lagi dari sumber SDA dan SDM lantas kenapa Indonesia masih miskin lalu kemana uang negara?

Sebagian contoh kecil, berdasarkan data terbaru per November 2025, sebanyak 52% dari total 1.060 perusahaan BUMN dan anak usahanya dilaporkan merugi. Sebanyak 551 BUMN dan anak perusahaan masih berjuang mengatasi kerugian, yang berkontribusi pada hilangnya potensi pendapatan negara hingga Rp50 triliun per tahun. Ditambah lagi korupsi dan penggunaan uang negara yang kurang tepat sasaran seperti dana MBG yang mencapai 300 triliyun lebih hanya untuk makan yang belum tentu mensuport gizi sesuai program pemerintah dan masih banyak lagi program yang tidak tepat sasaran yang tak menyentuh kehidupan rakyat.

Berbanding terbalik dengan beberapa negara miskin seperti, Etiopia, Mauritius negara miskin yang dapat bangkit dengan cepat menjadi negara makmur, juga ada Burkina Paso yang dipimpin oleh tokoh muda berpangkat kapten.

Etiopia dan Mauritius adalah contoh negara Afrika yang berhasil bertransformasi dari kondisi sangat miskin menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat dan lebih makmur. Etiopia bangkit melalui revolusi pertanian dan teknologi, sementara Mauritius bertransformasi dari negara pertanian miskin menjadi pusat pariwisata dan keuangan yang makmur.

Ibrahim Traoré memimpin Burkina Faso sebagai Presiden Transisi sejak 30 September 2022, setelah memimpin kudeta militer. Hingga awal 2026, ia telah berkuasa selama lebih dari 3 tahun.

Sebagai pemimpin militer, ia menggulingkan Paul-Henri Sandaogo Damiba dan menjabat sebagai kepala negara termuda di dunia
Jika Indonesia hari ini dibawah kepemimpin Presiden Prabowo tidak dapat bicara tegas baik di publik dan kebenaran fakta, serta tidak dapat menerima kritik, dalam menjalankan roda pemerintahan dan menentukan para pembantunya yang dapat bekerja baik untuk rakyat, baik dalam perkataan dan baik dalam profesional kerja maka kita akan terus mengalami kemiskinan yang berlarut tanpa ada perubahan sesuai dengan visi misi para nenek moyang pendiri Indonesia menjadi negara maju dan makmur yang di segani Dunia Internasional.

*) Praktisi Hukum, Pemerhati Kebijakan Publik

Trump Pilih “Cabut” dari Iran: Selat Hormuz Terblokir Bukan Lagi Urusan AS?

WASHINGTON D.C. , JURNAL TIPKKOR– Dalam sebuah manuver politik yang mengejutkan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan siap menghentikan operasi militer terhadap Iran, meskipun jalur perdagangan vital dunia, Selat Hormuz, masih dalam kondisi lumpuh atau tertutup sebagian.

Laporan yang dirilis oleh The Wall Street Journal (WSJ) pada Senin (30/3), mengutip sejumlah pejabat senior pemerintahan AS, mengungkapkan pergeseran drastis dalam strategi militer Gedung Putih. Laporan ini kemudian dikonfirmasi oleh kantor berita RIA Novosti pada Selasa (31/3).

Menghindari “Perang Tanpa Akhir”
Berdasarkan bocoran tersebut, Trump dan jajaran stafnya dalam beberapa hari terakhir menyimpulkan bahwa memaksakan pembukaan Selat Hormuz secara penuh adalah misi yang berisiko tinggi.

Baca juga MUI: Israel Pelanggar Hukum Internasional! Tarik Mundur Pasukan TNI dari Lebanon Sekarang Juga!

Washington khawatir upaya tersebut justru akan menyeret Amerika ke dalam konflik berkepanjangan yang melampaui jadwal operasi awal—yang semula diprediksi hanya memakan waktu empat hingga enam pekan.

Keputusan ini menandakan prioritas baru Trump: efisiensi militer di atas dominasi jalur maritim.

Fokus Utama: Lumpuhkan Rudal, Bukan Jaga Gerbang

Alih-alih menjadi “polisi laut” di Selat Hormuz, Trump memutuskan bahwa Washington harus bergerak lebih taktis dengan fokus pada tiga poin utama:

  • Netralisasi Kekuatan: Membatasi secara signifikan kemampuan angkatan laut Iran.
  • Destruksi Alutsista: Menghancurkan persediaan rudal Iran yang dianggap mengancam stabilitas kawasan.
  • Deeskalasi Terukur: Meredakan permusuhan aktif sembari tetap menekan Teheran melalui jalur diplomatik dan ekonomi agar arus perdagangan pulih dengan sendirinya.

Implikasi Global

Langkah ini diprediksi akan memicu keguncangan di pasar energi global. Keputusan untuk membiarkan Selat Hormuz tetap tertutup sebagian—jalur di mana sepertiga minyak mentah dunia melintas—menunjukkan bahwa Trump lebih memilih memitigasi keterlibatan militer AS daripada menjamin stabilitas harga minyak dunia melalui kekuatan senjata.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Gedung Putih belum memberikan pernyataan resmi terkait bocoran dokumen yang dipublikasikan oleh WSJ tersebut.

Namun, sinyal “pulang lebih awal” ini memberikan pesan kuat bahwa AS di bawah kepemimpinan Trump tidak ingin terjebak dalam perang terbuka yang tidak memiliki batas waktu yang jelas.

(Red)

 

Instruksi Presiden Prabowo: Pemerintah Pasang Badan, Harga BBM Resmi Tidak Naik!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Di tengah hiruk-pikuk isu penyesuaian harga energi, Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan pernyataan tegas demi menenangkan publik.

Pemerintah memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik jenis subsidi maupun non-subsidi, tidak akan mengalami kenaikan.

Keputusan strategis ini diambil setelah koordinasi intensif antara Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta PT Pertamina, merujuk langsung pada arahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Hadiri Silaturahmi Bersama Gubernur Jawa Barat

Rakyat Jadi Prioritas Utama

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa setiap kebijakan yang keluar dari Istana selalu menempatkan beban hidup masyarakat sebagai pertimbangan tertinggi.

“Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun BBM non-subsidi,” ujar Prasetyo dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa.

Stok Aman, Masyarakat Diminta Jangan Panik

Selain masalah harga, Pemerintah juga menjamin rantai pasok BBM nasional dalam kondisi yang sangat stabil. Prasetyo meminta masyarakat untuk tidak termakan isu miring atau melakukan aksi borong (panic buying) yang tidak perlu.

“Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas dan akurat. Tidak perlu panik, tidak perlu resah, karena ketersediaan BBM kami jamin. Kita jamin harga tidak terjadi penyesuaian,” tambahnya.

Poin Penting Pernyataan Pemerintah:

  • Harga Tetap: Tidak ada kenaikan untuk BBM Subsidi (Pertalite/Solar) maupun Non-Subsidi.
  • Stok Terjamin: Pasokan energi nasional dalam posisi aman untuk seluruh wilayah Indonesia.
  • Landasan Kebijakan: Keputusan diambil berdasarkan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah berharap klarifikasi ini dapat meredam keresahan sekaligus menutup ruang bagi spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat.(*)

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Hadiri Silaturahmi Bersama Gubernur Jawa Barat

Bandung, jurnaltipikor.com/,-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menghadiri kegiatan Silaturahmi Bersama Gubernur Jawa Barat yang diselenggarakan pada hari Senin, 30 Maret 2026. Acara tersebut berlangsung di Gedung Sate, tepatnya di halaman depan yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 22, Kota Bandung.

Kegiatan ini menjadi ajang strategis dalam mempererat koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota.

Hadir dalam kesempatan tersebut para Ketua DPRD, Bupati, serta Wali Kota dari seluruh wilayah Jawa Barat.

Silaturahmi ini tidak hanya menjadi forum kebersamaan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyelaraskan arah kebijakan serta memperkuat sinergi dalam pelaksanaan program daerah yang pembangunan berkelanjutan.

Baca juga Nasionalisme Tanpa Taring: Generasi Akan Terseret, Bangsa Bisa Tergantikan

Dalam pernyataannya, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menegaskan pentingnya komunikasi yang intensif antar pimpinan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

“Kegiatan ini menjadi ruang yang sangat baik untuk memperkuat sinergi dan menyamakan persepsi dalam menjalankan program pembangunan. Dengan komunikasi yang solid, kita dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan komitmen DPRD Kabupaten Sukabumi untuk terus mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta percepatan pembangunan di daerah.

(Rama)

Rekor “Kesaktian” PT AKT: Izin Dicabut 2017, Baru Digerebek 2025—Kejagung Akhirnya “Bangun Tidur”?

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Indonesia kembali membuktikan bahwa surat keputusan pencabutan izin tambang hanyalah selembar kertas hiasan yang tak lebih menakutkan dari bungkus gorengan. Kejaksaan Agung (Kejagung) baru saja pamer otot dengan menggeledah 14 lokasi di tiga provinsi terkait dugaan korupsi PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT).

Langkah gagah ini terasa agak canggung mengingat PT AKT, di bawah kendali sang “pemilik manfaat” berinisial ST (Samin Tan), dikabarkan telah beroperasi secara ilegal sejak tahun 2017. Artinya, butuh waktu delapan tahun bagi aparat penegak hukum untuk menyadari ada aktivitas tambang raksasa yang tetap asyik mengeruk bumi Kalimantan meski statusnya sudah “terlarang”.

Tur Wisata Penggeledahan: 14 Titik dalam Sekejap

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengumumkan bahwa timnya telah menyisir 10 titik di Jakarta, 3 di Kalimantan Tengah, dan 1 di Kalimantan Selatan. Hasilnya? Tumpukan dokumen, alat elektronik, kendaraan, hingga alat berat berhasil disita.

Baca juga Antara Gizi Bocah dan Kantung Serakah: BGN Ancam ‘Puasa’ Insentif Bagi Mitra Penyuka Mark-Up

Daftar lokasi yang dikunjungi meliputi:

  • Jakarta: Kantor PT AKT, PT MCM, hingga rumah pribadi sang tersangka ST.
  • Kalteng: Kantor PT AKT, KSOP, dan kontraktor PT ARTH
  • Kalsel: Kantor PT MCM

Publik pun bertanya-tanya: Bagaimana mungkin alat-alat berat dan operasional tambang masif bisa luput dari radar pengawasan selama hampir satu dekade?

Ilmu “Sakti” Menambang Tanpa Izin
Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, menjelaskan bahwa meskipun izin PKP2B perusahaan ini sudah dicabut sejak 2017, PT AKT tetap “PD” (Percaya Diri) melakukan penambangan dan penjualan batu bara secara ilegal hingga tahun 2025.

Modusnya klasik namun efektif: menggunakan dokumen perizinan yang tidak sah dan diduga menjalin “persahabatan erat” dengan oknum penyelenggara negara.

Keajaiban birokrasi ini membuat PT AKT seolah memiliki jubah invisibility (tembus pandang) di hadapan para pengawas tambang selama delapan tahun lamanya.

Baca juga Nasionalisme Tanpa Taring: Generasi Akan Terseret, Bangsa Bisa Tergantikan

Mencari “Tangan Gaib” Penyelenggara Negara

Saat ini, penyidik sedang sibuk melakukan asset tracing untuk memulihkan kerugian negara yang entah sudah bocor berapa triliun sejak 2017.

Kejagung juga mengaku tengah mendalami keterlibatan penyelenggara negara yang bertugas melakukan pengawasan.
Namun, hingga berita ini diturunkan, identitas para “penjaga gawang” yang membiarkan tambang ilegal ini beroperasi bertahun-tahun masih disimpan rapat sebagai kejutan di episode berikutnya.

Sepertinya, publik harus kembali bersabar menunggu apakah kasus ini akan tuntas sampai ke akar-akarnya, atau hanya akan menjadi panggung seremoni penyitaan alat berat belaka.

Sumber : Antara

Editor : Azi

 

Antara Gizi Bocah dan Kantung Serakah: BGN Ancam ‘Puasa’ Insentif Bagi Mitra Penyuka Mark-Up

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Menjelang kembali beroperasinya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (31/3), Badan Gizi Nasional (BGN) tampaknya harus menjalankan peran tambahan: menjadi “pawang” bagi para mitra yang lebih bernafsu membesarkan angka tagihan ketimbang membesarkan nilai gizi anak bangsa.

Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, mengeluarkan peringatan keras bagi para mitra yang mencoba “bermain akrobat” dengan anggaran.

BGN menegaskan tidak akan menoleransi mitra yang melakukan mark-up harga bahan baku secara gila-gilaan, apalagi yang berani menekan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Sudah dikasih insentif, masih saja nakal mark-up harga bahan baku. Mitra yang demikian tidak akan pernah puas,” sindir Nanik di Jakarta, Senin (30/3).

Menu Besok: Gizi untuk Anak, Sanksi untuk Penilep

BGN mengingatkan bahwa anggaran per porsi MBG berada di angka Rp8.000 hingga Rp10.000. Bagi mitra yang merasa angka tersebut masih kurang dan mencoba “memalak” anggaran melalui penggelembungan harga, BGN telah menyiapkan “menu khusus” berupa skorsing (suspend) operasional selama satu minggu tanpa insentif.

Baca juga Nasionalisme Tanpa Taring: Generasi Akan Terseret, Bangsa Bisa Tergantikan

Sanksi ini menyasar pelanggaran berat, di antaranya:

  • Mark-up harga ugal-ugalan pada bahan baku.
  • Intervensi atau penekanan terhadap Kepala SPPG, pengawas gizi, maupun pengawas keuangan.
  • Praktik monopoli dengan menjadi pemasok tunggal secara sepihak.

Sanksi: Tobat dalam Seminggu

Langkah suspend satu minggu ini bukan sekadar istirahat, melainkan masa refleksi bagi mitra untuk memilih: bekerja secara profesional atau angkat kaki dari program. Selama masa tersebut, mitra diwajibkan membuat pernyataan tertulis untuk tidak mengulangi praktik lancung mereka.

“Kita suspend satu minggu sampai mereka membuat pernyataan tidak mark-up harga dan tidak monopoli. Itu pelanggaran berat,” tegas Nanik.

Peringatan ini menjadi sinyal kuat bahwa MBG bukan ladang “bancakan” baru. BGN berharap seluruh SPPG beroperasi dengan integritas tinggi besok pagi, memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar benar-benar berubah menjadi protein di piring siswa, bukan sekadar angka di rekening mitra yang “lapar” berlebihan.(*)

MUI: Israel Pelanggar Hukum Internasional! Tarik Mundur Pasukan TNI dari Lebanon Sekarang Juga!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan kecaman keras terhadap tindakan brutal militer Israel yang mengakibatkan gugurnya prajurit TNI, Serma Sahid Rahadian, anggota Kontingen Garuda XXIII-P UNIFIL, di wilayah Lebanon Selatan pada Selasa (10/10/2023).

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI menyatakan bahwa insiden ini bukan sekadar kecelakaan perang, melainkan bukti nyata arogansi Israel yang secara sengaja menargetkan simbol-simbol perdamaian dunia.

Desakan Penarikan Pasukan: Lindungi Nyawa Prajurit Kita

Merespons situasi yang kian tidak terkendali, MUI mendesak Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemenlu RI), untuk segera mengambil langkah drastis:

  • Menarik pulang seluruh prajurit TNI yang tergabung dalam misi Bantuan Operasi Perdamaian (BOP) UNIFIL di Lebanon.
  • Mengevaluasi partisipasi Indonesia dalam misi di wilayah yang tidak lagi menghormati mandat PBB.

“Keselamatan putra-putra terbaik bangsa adalah prioritas utama. Ketika hukum internasional diinjak-injak dan pasukan perdamaian menjadi sasaran tembak, maka kehadiran mereka di sana harus segera ditinjau ulang demi menghindari jatuhnya lebih banyak korban,” tegas pernyataan resmi MUI.

Baca juga Nasionalisme Tanpa Taring: Generasi Akan Terseret, Bangsa Bisa Tergantikan

Israel Menargetkan Misi Kemanusiaan

Gugurnya Serma Sahid Rahadian terjadi di tengah eskalasi serangan Israel yang membabi buta. MUI menyoroti bahwa Israel telah berulang kali:

  • Menargetkan pos-pos observasi UNIFIL secara sengaja.
  • Menyerang kendaraan pembawa bantuan kemanusiaan, yang merupakan pelanggaran berat terhadap Hukum Humaniter Internasional.

Tuntutan Terhadap PBB dan Dunia Internasional

MUI menegaskan bahwa dunia tidak boleh bungkam melihat kejahatan perang yang kasat mata ini. MUI menuntut:

  1. PBB untuk segera menghentikan agresi militer Israel di wilayah kedaulatan Lebanon dan Jalur Gaza.
  2. Masyarakat Internasional untuk menjatuhkan sanksi tegas atas pelanggaran kedaulatan yang dilakukan Israel.

MUI menyampaikan duka mendalam bagi keluarga almarhum Serma Sahid Rahadian dan mendoakan agar pengabdiannya dicatat sebagai amal syuhada demi perdamaian dunia.(*)

Nasionalisme Tanpa Taring: Generasi Akan Terseret, Bangsa Bisa Tergantikan

Penulis : Ahmad Tarmizi, S.E

Ketua Umum Komunitas Peci Hitam 

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Nasionalisme kebangsaan bukan sekadar romantisasi sejarah atau penguasaan simbol-simbol negara. Ia adalah fondasi eksistensial sebuah bangsa di tengah gempuran globalisasi yang kian tanpa batas. Tanpa nasionalisme yang hidup dan berdaya, sebuah bangsa hanya tinggal nama—tanpa arah, tanpa jati diri.

Di era digital saat ini, arus informasi, budaya asing, dan ideologi transnasional menembus batas ruang privat melalui gawai di tangan generasi penerus. Tanpa filter nasionalisme yang kuat, identitas bangsa—yang berakar pada —terancam larut dalam arus global yang seragam dan tanpa karakter.

Nasionalisme: Benteng Terakhir Generasi Bangsa

1. Nasionalisme sebagai Filter Budaya dan Ideologi
Globalisasi membawa tawaran gaya hidup dan pemikiran yang tidak selalu sejalan dengan nilai luhur bangsa. Nasionalisme berfungsi sebagai “imunitas ideologis” bagi generasi muda untuk menyaring pengaruh luar: menerima kemajuan teknologi, namun menolak dekadensi moral seperti individualisme ekstrem dan radikalisme.

Intinya, bangsa ini tidak anti terhadap dunia luar—tetapi menolak menjadi sekadar pengekor tanpa identitas.

2. Kedaulatan Ekonomi dan Sumber Daya
Masa depan generasi penerus ditentukan oleh sejauh mana mereka memiliki kendali atas tanah airnya sendiri. Nasionalisme menumbuhkan kesadaran mencintai produk dalam negeri dan menjaga kekayaan alam. Tanpa itu, generasi muda berisiko menjadi buruh di negeri sendiri—penonton di tanah yang seharusnya mereka kuasai.

3. Ketahanan Mental dan Persatuan Nasional
Di tengah derasnya polarisasi informasi, nasionalisme adalah perekat utama bangsa. Dalam konteks yang majemuk, semangat bukan sekadar slogan, tetapi strategi bertahan. Persatuan dalam perbedaan adalah kekuatan utama menghadapi tekanan global.

Strategi Penyelamatan Generasi: Nasionalisme Gaya Baru

Menghadapi generasi digital, nasionalisme tidak bisa lagi disampaikan secara kaku dan doktrinal. Diperlukan pendekatan yang relevan dan kontekstual:

  • Nasionalisme Digital
    Generasi muda harus didorong menjadi produsen konten positif—mengisi ruang digital dengan karya, inovasi, dan narasi yang membanggakan bangsa.
  • Literasi Kritis
    Pendidikan berpikir kritis menjadi kunci agar generasi tidak mudah terprovokasi oleh hoaks, propaganda, atau narasi yang memecah belah.
  • Keteladanan Publik
    Bangsa ini membutuhkan figur pemimpin dan tokoh masyarakat yang tidak hanya berbicara tentang nasionalisme, tetapi mempraktikkannya melalui integritas dan keberpihakan nyata pada rakyat.

Kesimpulan: Nasionalisme adalah Jangkar, Bukan Beban

Nasionalisme adalah investasi masa depan. Jika globalisasi adalah ombak besar, maka nasionalisme adalah jangkar yang menjaga kapal bernama Indonesia tetap kokoh di jalurnya.

Menyelamatkan generasi penerus berarti menanamkan keyakinan bahwa menjadi “warga dunia” yang hebat hanya bisa dicapai dengan terlebih dahulu menjadi warga bangsa yang kuat, berkarakter, dan berdaulat.

Tanpa itu, globalisasi bukan lagi peluang—melainkan jalan sunyi menuju kehilangan jati diri bangsa.(*)