DPR Sahkan UU Perampasan Aset! Koruptor Terancam Miskin, Dua ‘Anjing Penjaga’ Baru Siap Kawal Aset Haram

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Era kekebalan dan kemewahan hasil korupsi resmi berakhir. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Kamis (19/11/2026) secara resmi mengesahkan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Sebagai jaminan agar hukum tidak tumpul dan tidak disalahgunakan, DPR sekaligus melahirkan dua ‘anjing penjaga’ (watchdog) baru yang akan mengurusi dan mengawasi aset-aset haram para koruptor.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pembentukan struktur baru ini bukan sekadar formalitas, melainkan strategi mematikan bagi para pelaku kejahatan kerah putih agar tidak bisa lagi menikmati hasil jarahan.

“Badan ada dua. Pertama, Badan Pengelola Perampasan Aset. Kita dorong ini berdiri sendiri, terpisah dari penegak hukum. Mengapa? Karena kita tidak mau ada penegak hukum yang kalap, sekadar menargetkan perampasan aset sebanyak-banyaknya hanya karena dialah yang nanti mengelolanya. “Conflict of interest” harus dipotong habis!” tegas Habiburokhman usai Rapat Paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca juga SENJATA BARU GANYANG KORUPTOR! UU PERAMPASAN ASET RESMI DISAHKAN, KPK SIAP EKSEKUSI HARTA, SOROT ‘LUBANG’ PEJABAT KAYA RAYA

Habiburokhman menambahkan, pemisahan ini mengadopsi standar negara-negara maju untuk memastikan aset negara tidak ‘dicicipi’ oleh oknum yang seharusnya memberantasnya. “Di Amerika Serikat, Inggris, hingga Australia, badan pengelola hasil rampasan aset dipisahkan dari penegak hukum. Ini standar global,” tambahnya.

Namun, senjata mematikan ini tak boleh makan tuan. Oleh karena itu, DPR melahirkan badan kedua yang tak kalah krusial: Badan Pengawas Perampasan Aset.

Menjawab keresahan publik yang takut UU ini justru dibajak oleh oknum, Habiburokhman dengan tajam menyatakan bahwa badan pengawas ini adalah tameng bagi demokrasi dari praktik hukum yang dibelokkan.

“Yang kedua, Badan Pengawas Perampasan Aset. Ini jawaban telak atas kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai UU Perampasan Aset ini dibelokkan menjadi alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, atau lebih parah lagi, dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum itu sendiri! Karena itu, harus ada badan pengawas independen yang berdiri sendiri,” pungkasnya.

Dengan disahkannya UU ini dan dibentuknya dua badan baru, pesan DPR kepada para koruptor dan oknum nakal sangat jelas: Aset hasil korupsi akan dirampas hingga ke akar-akarnya, namun prosesnya akan diawasi dengan mata yang terbuka. Tak ada lagi celah bagi ‘preman berkedok hukum’ untuk bermain di atas penderitaan rakyat. Koruptor, bersiaplah kehilangan segalanya.

(Azi)

Dua Siswa SD Negeri Cibodas Juara Pasanggiri Aksara Sunda di FTBI Kabupaten Sukabumi 2026

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Prestasi membanggakan ditorehkan oleh siswa-siswi SD Negeri Cibodas dalam ajang Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Tingkat Kabupaten Sukabumi Tahun 2026.

Dua siswa SD Negeri Cibodas tersebut berhasil meraih juara pada kategori Pasanggiri Maca jeung Nulis Aksara Sunda, yakni :

M. Abdul Hilmi Alhadi meraih Juara 1 Pasanggiri Maca jeung Nulis Aksara Sunda Putra, dan Nisa Agustina Firmansyah meraih Juara 2 Pasanggiri Maca jeung Nulis Aksara Sunda Putri.

Kepala Sekolah SD Negeri Cibodas, Ayi Susanto, mengucapkan rasa syukur atas capaian yang diraih anak didiknya.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dan bangga atas prestasi yang diraih M. Abdul Hilmi dan Nisa Agustina. Ini adalah buah dari kerja keras siswa, bimbingan guru, serta dukungan orang tua,” ucap Ayi kepada awak media jurnaltipikor.com, pada Kamis (19/11/2026).

Baca juga Pemkab Sukabumi Gelar Rapat Dinas, Bupati Ingatkan PNS Jangan Sampai Ada Yang Terlibat Judi Online Dan Obat-Obatan Terlarang

Ayi berharap prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus melestarikan bahasa dan aksara Sunda sebagai warisan budaya leluhur.

“Semoga capaian ini menjadi inspirasi dan penyemangat untuk terus mencintai dan melestarikan bahasa ibu,” pungkasnya.

(Rama)

SENJATA BARU GANYANG KORUPTOR! UU PERAMPASAN ASET RESMI DISAHKAN, KPK SIAP EKSEKUSI HARTA, SOROT ‘LUBANG’ PEJABAT KAYA RAYA

KPK tegaskan fokus baru: bukan sekadar memenjarakan, tapi membuat koruptor miskin dan mengembalikan uang rakyat. Namun, catatan merah tetap ada terkait celah kekayaan tidak wajar pejabat.

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Era membiarkan koruptor tidur nyenyak di balik jeruji besi sambil tetap menikmati harta hasil curian dari keringat rakyat resmi berakhir. Melalui Rapat Paripurna hari ini, Kamis (19/11/2026), DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang.

Sebagai ujung tombak antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak membuang waktu. Lembaga ini menyatakan siap mengeksekusi “senjata baru” tersebut untuk memburu dan merampas aset-aset haram hasil korupsi.

“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, KPK siap sebagai pelaksana undang-undang ini,” tegas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11).

Baca juga Tegas! Lantik Pejabat Baru, Walikota Farhan: ‘Keterlaluan’ Jika ASN Bandung Masih Matre, Target WTP Harga Mati!

Budi menegaskan bahwa kehadiran UU ini adalah manifestasi dari semangat pemberantasan korupsi yang sesungguhnya. Paradigma penegakan hukum di Indonesia kini bergeser secara radikal.

“Pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK tidak hanya *concern* soal bagaimana proses penegakan hukum memberikan efek jera kepada para pelaku, tetapi juga bagaimana secara optimal bisa memulihkan kembali keuangan negara. Koruptor harus dibuat miskin,” imbuhnya.

Mempertajam Mata Pedang: Bedah Pasal dan Bentuk Badan Baru

Untuk memastikan UU ini tidak tumpul, KPK saat ini tengah melakukan bedah total terhadap regulasi tersebut. Budi menyebutkan, KPK tengah menganalisis secara mendalam pasal-pasal krusial, khususnya Pasal 53 dan Pasal 61 yang mengamanatkan pembentukan **Badan Pengelolaan Aset** serta **Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset**.

“Kami akan mempelajari terkait dengan pasal per pasal dari undang-undang tersebut. Setiap irisan yang berdampak langsung pada tugas dan fungsi pemberantasan korupsi akan kami siapkan strategi eksekusinya,” ujar Budi.

Baca juga BOM WAKTU DI PEMDA: Sorot Disertasi Ketua KPK, Wakil Ketua Umum BPKP RIKSMAYA Desak DPR ‘Bedah Total’ UU Pemda yang Legitimasi ‘Pseudo Authority’

Catatan Merah: Celah ‘Pejabat Kaya Raya’

Meski merayakan kemenangan regulasi ini, KPK tidak menutup mata terhadap realitas dan tuntutan publik. Budi mengakui adanya diskursus tajam di tengah masyarakat terkait satu “lubang” besar dalam UU ini: ketiadaan aturan mengenai perampasan kekayaan yang tidak wajar dari penyelenggara negara atau pejabat publik (illicit enrichment).

Menanggapi hal ini, KPK memberikan sinyal keras agar DPR dan Pemerintah tidak cepat berpuas diri.

“Tentunya semuanya juga sudah dibahas oleh kawan-kawan di DPR bersama pemerintah, terutama terkait poin-poin mana yang kemudian dibutuhkan untuk saat ini. Kami memahami diskursus publik terkait hal ini,” kata Budi.

KPK pada akhirnya melempar bola panas evaluasi ini kembali ke parlemen dan eksekutif. Budi berharap, implementasi UU ini ke depan akan membongkar apakah regulasi ini benar-benar sesuai dengan “roh” perampasan aset, atau justru kehilangan taringnya.

“Ketika diimplementasikan, nanti kita akan lihat efektivitasnya seperti apa. Apakah output atau outcome dari regulasi ini sesuai dengan apa yang menjadi roh pembuatan Undang-Undang Perampasan Aset ini? Dengan demikian, bisa dilakukan evaluasi kembali [untuk menutup celah kekayaan tidak wajar pejabat],” pungkas Budi.

Kini, mata publik tertuju pada KPK. Apakah UU ini akan menjadi mimpi buruk bagi para koruptor yang menyembunyikan hartanya, atau hanya menjadi macan kertas? Waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti: Negara kini punya hak untuk menagih kembali uang yang dicuri.(*)

 

Tarung Derajat Cianjur Raih Dua Medali Perak di Porprov XV Bogor

Cianjur,jurnaltipikor.com,-Kontingen Tarung Derajat Kabupaten Cianjur berhasil menyumbangkan dua medali perak pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat di Kota Bogor.

Dua medali perak tersebut diraih dari nomor tarung bebas putra kelas 61,1 – 64 Kg atas nama Fahmi Maulan Sidik, dan nomor seni gerak Gharang atas nama M. Rovi Derajat, Muhammad Hifdi, dan Rafi Arka Sholeh.

Pelatih Kepala Tarung Derajat Cianjur, Helby Husni Mubarok, S.I.P., AIFO, menyampaikan ucapan syukur atas capaian yang diraih anak asuhnya.

“Alhamdulillah, kami bersyukur atas perolehan dua medali perak ini. Ini adalah hasil dari kerja keras, disiplin latihan, dan doa dari semua pihak,” ujar Helby.

Baca juga Tegas! Lantik Pejabat Baru, Walikota Farhan: ‘Keterlaluan’ Jika ASN Bandung Masih Matre, Target WTP Harga Mati!

Ia menjelaskan, pada kejuaraan Tarung Derajat Porprov XV ini, Kabupaten Cianjur mengirimkan 9 atlet yang didampingi official Hari Hariyanto, S.Pd., GR. Kejuaraan dimulai pada tanggal 15 November babak penyisihan sampai 18 November babak final.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Hasil ini akan menjadi evaluasi dan motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan prestasi ke depan,” pungkasnya.

(Rama)

Tata Kelola Keuangan Daerah Kota Bandung: Antara Komitmen Integritas, Pembenahan Aset dan Tuntutan Akuntabilitas Publik

ANALISA DAN KAJIAN BADAN PEMANTAU KEBIJAKAN PUBLIK (BPKP)

Analisa kebijakan publik atas pernyataan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, dalam pelantikan pejabat Pemkot Bandung, 18 November 2026.

 I. Pendahuluan

Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) memandang pernyataan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang menegaskan pentingnya integritas pejabat, pembenahan tata kelola aset daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta target meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Tahun Anggaran 2026, merupakan sebuah pernyataan politik pemerintahan yang patut diapresiasi, sekaligus perlu ditempatkan dalam kerangka evaluasi, pengawasan dan akuntabilitas publik.

Pernyataan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2025 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dengan salah satu persoalan yang disoroti berkaitan dengan pengelolaan aset daerah, seharusnya menjadi titik awal evaluasi yang lebih mendalam terhadap kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Persoalan tata kelola keuangan daerah bukan sekadar mengejar predikat opini BPK, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran publik, setiap aset milik daerah, dan setiap kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

BPKP menilai, target WTP yang disampaikan Wali Kota Bandung harus menjadi instrumen pembenahan menyeluruh, bukan semata-mata target administratif dalam penyusunan laporan keuangan.

II. Fakta dan indikator persoalan tata kelola keuangan Kota Bandung

1. Opini WDP merupakan indikator persoalan yang perlu dituntaskan

Berdasarkan pemberitaan dan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung memperoleh opini WDP atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Dari 27 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat, 25 memperoleh WTP, Kota Bandung memperoleh WDP, sedangkan Kabupaten Bekasi memperoleh opini TMP. BPK Perwakilan Provinsi JAWA BARAT

Bagi BPKP, WDP bukan sekadar persoalan prestise pemerintahan, melainkan sinyal bahwa terdapat aspek material dalam laporan keuangan yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti secara serius.

Opini WDP tidak serta-merta berarti telah terjadi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan anggaran ataupun kerugian negara. Namun, opini tersebut menuntut pemerintah daerah untuk membuka secara transparan apa yang menjadi dasar pengecualian, bagaimana langkah koreksi dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah rekomendasi pemeriksaan telah ditindaklanjuti.

BPKP berpandangan, masyarakat tidak cukup hanya menerima penjelasan bahwa Pemkot Bandung sedang mengejar WTP. Masyarakat berhak mengetahui substansi persoalan yang menyebabkan opini WDP tersebut.

2.  Pengelolaan aset daerah menjadi titik kritis tata kelola

Berdasarkan informasi mengenai hasil pemeriksaan LKPD 2025 yang dipublikasikan, salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian adalah pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Bandung.

Sebuah laporan yang memuat uraian dasar opini WDP menyebutkan adanya:

  •  7.458 bidang tanah seluas 978.595 m² dengan nilai sekitar Rp400,68 miliar yang disebut belum dapat diidentifikasi keberadaannya dan belum ditemukan bukti kepemilikan maupun penguasaan.
  • 10.899 sertifikat tanah seluas 1.055.415 m² dengan nilai sekitar Rp1,18 triliun yang disebut berkaitan dengan pemanfaatan tanah untuk rumah tinggal dan belum didukung skema kerja sama pemanfaatan yang dinilai dapat memberikan kontribusi pendapatan optimal bagi pemerintah daerah.

Angka dan uraian tersebut perlu dicocokkan dengan LHP BPK lengkap, Catatan atas Laporan Keuangan serta dokumen resmi Pemkot sebelum dijadikan dasar publikasi atau tindakan hukum. satukanindonesia.com

Jika data tersebut sesuai dengan LHP resmi, maka persoalan aset tidak dapat dipandang sebagai masalah administrasi biasa. Hal ini menyangkut kepastian penguasaan, pencatatan, pengamanan, pemanfaatan, serta potensi optimalisasi pendapatan daerah.

Pengelolaan aset daerah semestinya tidak hanya berhenti pada pencatatan di neraca, tetapi juga mencakup:

  1. Kepastian status hukum aset.
  2. Kepastian lokasi dan keberadaan fisik aset.
  3. Pengamanan administrasi, fisik dan hukum.
  4. Pengendalian pemanfaatan aset oleh pihak ketiga.
  5. Optimalisasi potensi pendapatan daerah.
  6. Penertiban aset yang dikuasai tanpa dasar atau tanpa mekanisme yang sesuai ketentuan.
  7. Penyelesaian sengketa dan penguasaan aset yang bermasalah.

BPKP menilai bahwa pembenahan aset daerah harus menjadi agenda strategis, bukan sekadar agenda teknis BKAD.

3. Target WTP harus dibedakan dari kualitas tata kelola pemerintahan

BPKP memandang bahwa opini WTP memang merupakan salah satu indikator kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan tata kelola pemerintahan.

Opini WTP tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh program pemerintah telah efektif, seluruh pengadaan telah efisien, semua aset dimanfaatkan secara optimal, atau seluruh pelayanan publik telah memuaskan masyarakat.

Sebaliknya, opini WDP juga tidak otomatis menunjukkan seluruh pengelolaan keuangan daerah buruk.

Yang harus diuji adalah substansi tata kelola:

  1. Apakah anggaran direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat?
  2. Apakah realisasi anggaran menghasilkan manfaat yang terukur?
  3. Apakah aset daerah tercatat, terlindungi dan dimanfaatkan secara optimal?
  4. Apakah pengadaan barang dan jasa berjalan efisien dan transparan?
  5. Apakah rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara konkret?
  6. Apakah pengawasan internal berfungsi secara efektif?

Oleh karena itu, BPKP menilai target WTP Tahun 2026 harus berjalan beriringan dengan target peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi anggaran, transparansi, pengendalian internal, serta pencegahan korupsi.

4. Pembenahan aset harus menjadi agenda lintas perangkat daerah

Penugasan Wali Kota kepada Kepala BKAD yang baru, Yudi Sapto Pranowo, untuk membenahi tata kelola aset merupakan langkah yang relevan. Namun, penyelesaian persoalan aset tidak dapat dibebankan hanya kepada BKAD.

Pengelolaan aset daerah melibatkan berbagai perangkat daerah, pengguna barang, pengelola barang, pejabat penatausahaan, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan aset.

BPKP mengusulkan agar Pemkot Bandung membentuk atau memperkuat mekanisme percepatan penertiban aset yang memiliki:

  • Basis data aset terpadu. Seluruh aset harus memiliki informasi lokasi, nilai, status hukum, dokumen kepemilikan, pengguna, kondisi fisik dan riwayat pemanfaatan.
  • Pemetaan aset bermasalah. Aset yang belum memiliki dokumen memadai, dikuasai pihak lain, tidak jelas keberadaannya atau belum optimal dimanfaatkan harus dikategorikan berdasarkan tingkat risiko.
  • Rencana aksi penyelesaian. Setiap persoalan harus memiliki penanggung jawab, batas waktu, target penyelesaian dan indikator keberhasilan.
  • Pengamanan aset. Pemkot harus memperkuat pengamanan fisik, administratif dan hukum sesuai ketentuan.
  • Evaluasi pemanfaatan aset. Aset yang berpotensi menghasilkan pendapatan harus dievaluasi berdasarkan aspek legalitas, kepentingan publik, nilai ekonomi dan ketentuan yang berlaku.
  • Pengawasan dan pelaporan. Perkembangan penertiban aset harus dilaporkan secara berkala kepada pimpinan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

III. Analisa BPKP terhadap pernyataan Wali Kota Bandung

BPKP melihat bahwa pernyataan Wali Kota Bandung dalam pelantikan pejabat pada 18 November 2026 mengandung tiga pesan penting: integritas, pembenahan aset dan pelayanan publik.

Namun, komitmen politik pemerintahan harus diukur melalui hasil kerja, bukan semata-mata melalui pernyataan, pelantikan, sumpah jabatan ataupun penandatanganan pakta integritas.

A. Integritas pejabat harus diuji melalui sistem

Pernyataan Wali Kota mengenai integritas merupakan pesan penting. Akan tetapi, integritas tidak cukup dibangun melalui imbauan moral.

Integritas harus diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang memiliki:

  • Pengendalian konflik kepentingan.
  • Transparansi pengadaan barang dan jasa.
  • Pengawasan terhadap perjalanan dinas, belanja operasional dan belanja modal.
  • Pengawasan hibah, bantuan sosial dan program yang melibatkan pihak ketiga.
  • Sistem pengaduan masyarakat yang efektif.
  • Pemeriksaan internal yang independen secara profesional.
  • Penindakan atas pelanggaran sesuai ketentuan.

BPKP berpendapat, pejabat yang baru dilantik harus menjadi bagian dari pembenahan sistem pemerintahan, bukan hanya menjadi pengisi struktur birokrasi.

B. Pelayanan publik harus menjadi ukuran keberhasilan anggaran

Instruksi kepada kepala Puskesmas agar tidak menolak pasien, perhatian terhadap stunting, serta perlindungan masyarakat pada desil 4, 5 dan 6 merupakan orientasi kebijakan yang patut diapresiasi.

BPKP menilai bahwa keberhasilan tata kelola keuangan daerah seharusnya tercermin dalam kualitas kehidupan masyarakat. Anggaran tidak boleh hanya menghasilkan angka realisasi, tetapi harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan.

C. Pemerintah harus membuka ruang evaluasi publik

Kota Bandung merupakan kota dengan dinamika sosial, ekonomi dan pelayanan publik yang tinggi. Karena itu, tata kelola keuangan daerah harus didukung oleh keterbukaan informasi.

Pemkot Bandung melalui PPID sebenarnya telah menyediakan sejumlah informasi keuangan yang telah diaudit, termasuk LRA, LPSAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, daftar aset tetap dan investasi serta informasi opini BPK Tahun 2025. ppid.bandung.go.id +1

BPKP mendorong agar informasi tersebut tidak sekadar tersedia secara formal, tetapi mudah diakses, dipahami, dan digunakan masyarakat untuk melakukan pengawasan.

Keterbukaan informasi harus menjadi bagian dari sistem pertanggungjawaban pemerintahan, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif.

IV. Rekomendasi dan agenda pengawasan BPKP

Sebagai organisasi pemantau kebijakan publik, BPKP memandang perlu adanya agenda evaluasi terhadap tata kelola keuangan Pemerintah Kota Bandung yang diarahkan pada langkah-langkah berikut.

1. Evaluasi terbuka atas penyebab opini WDP

Pemkot Bandung perlu menjelaskan kepada publik substansi pengecualian dalam laporan keuangan Tahun 2025, termasuk akar permasalahan, rekomendasi BPK, langkah koreksi dan status tindak lanjut.

2. Audit dan inventarisasi menyeluruh atas aset daerah

BPKP mendorong percepatan inventarisasi aset daerah, khususnya aset tanah, aset yang dikuasai pihak ketiga, aset yang belum memiliki dokumen memadai serta aset yang belum optimal dalam pemanfaatannya.

3. Penguatan peran Inspektorat Daerah

Inspektorat harus menjadi instrumen pengawasan internal yang mampu mengidentifikasi risiko sejak awal, mengawasi pelaksanaan program dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan.

4. Evaluasi efisiensi belanja APBD

Pengawasan tidak hanya difokuskan pada administrasi pertanggungjawaban, tetapi juga pada efisiensi belanja, kualitas pekerjaan, kesesuaian spesifikasi, manfaat program serta potensi pemborosan anggaran.

5. Transparansi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK

Pemkot Bandung perlu menyampaikan perkembangan tindak lanjut rekomendasi BPK secara berkala, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.

6. Pengawasan partisipatif masyarakat

BPKP mendorong masyarakat, organisasi masyarakat sipil, media, akademisi dan lembaga pengawasan untuk mengambil peran dalam mengawasi kebijakan serta pengelolaan keuangan daerah melalui mekanisme yang sah, objektif dan berbasis data.

V. Landasan hukum kajian

Kajian BPKP ini berangkat dari prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara dan daerah yang antara lain berlandaskan:

  • UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengenai prinsip pengelolaan keuangan negara.
  • UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, termasuk tanggung jawab pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara/daerah.
  • UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengenai pemeriksaan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.
  • UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mengenai kedudukan dan kewenangan BPK.
  • PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai pedoman standar penyajian laporan keuangan pemerintah.
  • Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai pedoman pengelolaan aset daerah. Database Peraturan | JDIH BPK

VI. Kesimpulan BPKP

BPKP mengapresiasi komitmen Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam mendorong integritas pejabat, pembenahan aset daerah dan peningkatan pelayanan publik. Namun, apresiasi tersebut tidak boleh mengurangi fungsi kritis masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Opini WDP atas laporan keuangan Tahun 2025 harus menjadi momentum serius bagi Pemkot Bandung untuk melakukan pembenahan mendasar, terutama dalam pengelolaan aset daerah, penguatan pengendalian internal, efisiensi belanja dan transparansi pertanggungjawaban keuangan.

Target WTP pada Tahun 2026 tentu merupakan target yang layak diperjuangkan. Tetapi BPKP mengingatkan bahwa WTP bukan garis finis tata kelola pemerintahan. WTP adalah salah satu indikator kewajaran laporan keuangan, sedangkan kualitas pemerintahan harus diukur lebih luas melalui kepatuhan hukum, efisiensi, integritas, transparansi, efektivitas kebijakan serta manfaat nyata bagi masyarakat.

Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk mengejar predikat WTP, tetapi persoalan mendasar mengenai aset daerah, kualitas pelayanan, transparansi dan efektivitas belanja publik tidak diselesaikan secara tuntas.

BPKP akan memandang keberhasilan Pemerintah Kota Bandung bukan semata-mata dari penghargaan, predikat atau opini audit, melainkan dari sejauh mana uang rakyat dikelola secara bertanggung jawab, aset daerah terlindungi, kebijakan dijalankan secara transparan, dan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kehadiran pemerintah.

Pemerintahan yang baik bukan hanya pemerintahan yang mampu menyusun laporan keuangan dengan baik, tetapi pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan anggaran kepada rakyat.

BADAN PEMANTAU KEBIJAKAN PUBLIK (BPKP)

Kajian dan Analisa Kebijakan Publik

AHMAD TARMIZI, S.E., S.H.

Ketua Umum BPKP

Pengawasan kebijakan publik adalah bagian dari tanggung jawab masyarakat dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan.

 

Tegas! Lantik Pejabat Baru, Walikota Farhan: ‘Keterlaluan’ Jika ASN Bandung Masih Matre, Target WTP Harga Mati!

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Tidak ada ruang bagi kompromi dalam integritas. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, memberikan “sentilan keras” sekaligus ultimatum kepada ratusan pejabat yang baru saja dilantik. Integritas bukan sekadar jargon, melainkan harga mati. Farhan bahkan tak segan menyebut sikap “keterlaluan” bagi aparatur yang masih terjebak mentalitas pengejar materi di tengah tuntutan pelayanan publik yang mendesak.

Pesan tegas ini disampaikan Farhan saat melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama, Administrator, Pengawas, Jabatan Fungsional, hingga Kepala Puskesmas di Pendopo Kota Bandung, Rabu (18/11/2026).

Di hadapan para pejabat baru, Farhan tidak basa-basi menyoroti “pekerjaan rumah” raksasa yang menunggu: pembenahan tata kelola aset daerah yang menjadi biang keladi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK pada laporan keuangan tahun 2025 lalu.

Baca juga SKANDAL PENYADAPAN BERUJUNG MAKAR! Bareskrim Polri ‘Turun Gunung’, Oknum Pengkhianat Negara Tak Akan Ada Ampun

Ultimatum untuk BKAD: WTP 2026 atau Nol Besar

Farhan secara spesifik menantang Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang baru, Yudi Sapto Pranowo, untuk “berperang” melawan kekacauan administrasi aset. Ia menegaskan bahwa opini WDP adalah tamparan keras yang harus dibayar lunas dengan perbaikan total.

“Target kita insyaallah dengan memperbaiki pengelolaan aset tersebut, di tahun 2026 laporan keuangan akan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tidak ada alasan untuk gagal,” tegas Farhan.

Peringatan Keras soal Integritas

Namun, di luar urusan angka dan aset, Farhan menyoroti penyakit lama birokrasi: korupsi waktu dan mentalitas materialistis. Ia mengingatkan bahwa jabatan adalah amanat, bukan ladang garapan.

“Perhatikanlah semuanya satu kata yaitu integritas. Integritas dalam hal kesejahteraan. Saya akan menilai **keterlaluan sekali** apabila pegawai Pemkot Bandung masih melakukan pelanggaran dalam hal mengejar materi,” ucap Farhan dengan nada serius, menyentak kesadaran para pejabat yang hadir.

Baca juga Bukan Menunggu Dilapor, Khairul Umam & Hj. Nurhasanah ‘Serbu’ Duri Barat: Anggaran Sempit Bukan Alasan Abai Rakyat!

Dilarang Tolak Pasien, Fokus pada Desil Menengah

Tak hanya soal uang negara, Farhan juga menyoroti nyawa masyarakat. Ia memerintahkan Kepala UPT Puskesmas baru untuk menghapus praktik penolakan pasien. “Pelayanan kesehatan adalah prioritas. Jangan ada alasan administratif yang menghalangi nyawa warga,” pintanya. Ia juga mewajibkan dukungan penuh terhadap perang melawan *stunting*.

Lebih jauh, Farhan mengingatkan bahaya “zona abu-abu” kesejahteraan. Ia menyoroti masyarakat di desil 4, 5, dan 6—kelompok yang sering luput dari bantuan sosial namun rentan jatuh miskin.

“Tugas kitalah memastikan bahwa masyarakat yang masih tertinggal tidak boleh dibiarkan dan ditinggalkan. Jangan sampai ada keresahan sosial karena mereka merasa diabaikan,” tutupnya.

Pelantikan ini menjadi sinyal kuat bahwa era Pemkot Bandung di bawah Muhammad Farhan akan dipenuhi dengan kerja cepat, kerja cerdas, dan pembersihan total dari praktik-praktik yang mencederai kepercayaan publik.(*)

 

SKANDAL PENYADAPAN BERUJUNG MAKAR! Bareskrim Polri ‘Turun Gunung’, Oknum Pengkhianat Negara Tak Akan Ada Ampun

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Bareskrim Polri mengambil sikap tegas dan tanpa kompromi terkait dugaan makar yang melibatkan oknum perwira tinggi. Tidak ada lagi ruang toleransi bagi siapa pun yang mencoba mengkhianati negara, terlebih jika pelakunya adalah aparat yang seharusnya menjaga keamanan.

Dalam langkah strategis yang dilakukan pada Kamis (19/11/2026), Bareskrim Polri menggelar perkara internal dengan melibatkan “mata elang” pengawas internal: Biro Wassidik, Divisi Propam, dan Itwasum Polri, serta menggandeng Kompolnas dan para ahli. Langkah ini adalah sinyal keras bahwa Polri sedang melakukan “pembersihan” total dari dalam.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, menegaskan bahwa gelar perkara ini bukan formalitas belaka. Ini adalah pembuktian bahwa negara hadir untuk menindak pengkhianatan.

“Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru. Fakta dan bukti-bukti baru akan kami bedah tuntas. Tidak ada yang kebal hukum,” tegas Susatyo di Jakarta, Kamis.

Baca juga Bukan Menunggu Dilapor, Khairul Umam & Hj. Nurhasanah ‘Serbu’ Duri Barat: Anggaran Sempit Bukan Alasan Abai Rakyat!

Posko Makar di Cipete Digerebek

Intensitas penyidikan meningkat drastis. Tim penyidik telah menyita sejumlah barang bukti dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi-lokasi strategis. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah penggeledahan sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11) malam.

Rumah tersebut diduga kuat berfungsi sebagai “posko makar” yang dikendalikan oleh EHS, salah satu tersangka utama dalam skandal penyadapan ilegal.

“Ada beberapa posko yang kami lakukan olah TKP sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar. Ini bukti kami bekerja cepat dan tepat,” tambah Susatyo.

Baca juga HARAMKAN PRIVILESE! Polri Pastikan Jenderal Bintang Empat LSP Segera Disidang Etik, Nasib Mengikuti Rekan yang Sudah Dipecat Tak Hormat

Dari Penyadapan Ilegal Menuju Pengkhianatan

Kasus ini bermula dari skandal penyadapan ilegal, akses ilegal, hingga penghapusan data elektronik yang melibatkan empat perwira tinggi Polri: LSP, AS, EHS, dan SU. Namun, pengembangan kasus kini mengarah pada tuduhan yang jauh lebih berat: Pemufakatan Jahat untuk Makar terhadap Presiden.

Ini adalah tamparan keras bagi institusi. Oknum yang memanfaatkan jabatan untuk melakukan kejahatan siber kini berhadapan dengan pasal pengkhianatan terhadap negara.

**Lampu Hijau ke Kejaksaan Agung**

Sebagai langkah finalisasi penyidikan, Bareskrim Polri dijadwalkan melaksanakan ekspose perkara di Kejaksaan Agung pada Jumat (20/11). Ini adalah momentum krusial untuk menentukan apakah para tersangka akan segera dilimpahkan ke pengadilan atau dikenakan tindakan hukum lebih lanjut.

Bareskrim Polri memberikan peringatan keras: Hukum akan bekerja tajam bagi mereka yang berani mempermainkan kedaulatan negara.

Sumber : Antara

Editor : Azi

FINAL! DPR KETOK PALU RUU PERAMPASAN ASET SETELAH 18 TAHUN: JARING HUKUM DIPERPANGGAR, KORUPTOR HINGGA PENIPU ONLINE TAK ADA LAGI TEMPAT PERSEMBUNYIAN

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Penantian 18 tahun yang penuh alot akhirnya tuntas. DPR RI hari ini, Kamis (19/11), resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Ini bukan sekadar kemenangan legislasi, melainkan deklarasi perang total negara terhadap kejahatan yang menggerogoti ekonomi bangsa.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pengesahan dalam Rapat Paripurna Ke-13 ini adalah mandat rakyat untuk memulihkan kerugian negara dan masyarakat yang selama ini terabaikan.

“Undang-undang ini adalah ‘gigi taring’ baru bagi penegakan hukum di Indonesia. Kita tidak lagi hanya memenjarakan orang, tapi kita ambil kembali hak rakyat yang dicuri. Aset hasil kejahatan harus dipulangkan,” tegas Habiburokhman di Gedung Parlemen, Senayan.

Baca juga Bukan Menunggu Dilapor, Khairul Umam & Hj. Nurhasanah ‘Serbu’ Duri Barat: Anggaran Sempit Bukan Alasan Abai Rakyat!

Ruang Lingkup Luas: Bukan Hanya Koruptor

Berbeda dengan wacana sebelumnya, RUU ini memiliki jangkauan yang masif dan menohok jantung kejahatan transnasional maupun domestik. Habiburokhman merinci bahwa perampasan aset kini menyasar spektrum kejahatan yang luas:

  1. Tindak Pidana Korupsi (Fokus utama pemulihan kerugian negara)
  2. Narkotika & Psikotropika (Mematikan peredaran gelap).
  3. Terorisme & Pendanaannya** (Memutus logistik teror).
  4. Penyelundupan Manusia & Senjata** (Termasuk bahan berbahaya).
  5. Perdagangan Orang (TPPO).
  6. Kejahatan Siber Ekonomi** (Investasi Bodong & Penipuan Online).

“Poin krusialnya, kita menyasar penjahat kerah putih dan sindikat siber. Korban investasi bodong yang selama ini mengadu ke Komisi III karena aset pelaku sulit dijangkau, kini memiliki harapan besar. Negara hadir untuk memulihkan kerugian ekonomi masyarakat luas,” pungkas Habiburokhman.

Baca juga Bukan Menunggu Dilapor, Khairul Umam & Hj. Nurhasanah ‘Serbu’ Duri Barat: Anggaran Sempit Bukan Alasan Abai Rakyat!

Mekanisme Pengawasan: Tegas tapi Terukur

Menjawab keraguan publik mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan, DPR memastikan RUU ini dilengkapi dengan protokol keamanan berlapis.

“Kita bangun benteng pengawasan. Akan ada **Pengawas Independen** yang ditunjuk Presiden dan disetujui DPR. Kita terapkan **beban pembuktian terbalik yang berimbang** dan **transparansi digital**. Tidak ada lagi ruang gelap untuk menyalahgunakan wewenang. UU ini dirancang untuk keadilan, bukan untuk alat intimidasi,” tutupnya.

Dengan disahkannya RUU ini, era impunitas bagi penjahat ekonomi telah berakhir. Negara kini memegang kendali penuh untuk menelanjangi aset para pelaku kejahatan dan mengembalikannya kepada pemilik sah: Rakyat Indonesia.

(Azi)

Bukan Menunggu Dilapor, Khairul Umam & Hj. Nurhasanah ‘Serbu’ Duri Barat: Anggaran Sempit Bukan Alasan Abai Rakyat!

Duo wakil rakyat dari DPRD Provinsi Riau dan DPRD Bengkalis ini turun gunung ‘menjemput’ aspirasi 250 warga, menjawab tuntas keluhan drainase, pendidikan, hingga BPJS di tengah keterbatasan fiskal daerah.

MANDAU,  Jurnal Tipikor –  Di saat banyak wakil rakyat memilih ‘aman’ di ruang ber-AC menunggu laporan, H. Khairul Umam, Lc., M.E.Sy dan sang istri, Hj. Nurhasanah, Lc., justru memilih menerjang batas birokrasi dengan turun ke akar rumput.

Kamis (19/11/2026), duo wakil rakyat dari Fraksi PKS ini ‘menjemput bola’ dengan menyambangi langsung denyut nadi masyarakat di RT 007/RW 002, Jalan Kejaksaan, Duri Barat, Kecamatan Mandau. Bertempat di kediaman Tokoh Masyarakat, Bapak Asrizal GG BOLA, kegiatan Reses Masa Sidang I ini berubah menjadi arena dialog panas namun penuh kekeluargaan.

Tak main-main, sekitar 250 warga yang merupakan representasi utuh dari berbagai elemen—mulai dari Ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh pemuda, kader Posyandu, ibu-ibu PKK, hingga pelaku UMKM—tumpah ruah menyambut kehadiran anggota DPRD Provinsi Riau ini. Kehadiran Hj. Nurhasanah, Lc., selaku anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Dapil V yang juga istri dari H. Khairul Umam, semakin menegaskan bahwa sinergi lintas parlemen (Provinsi dan Kabupaten) adalah kunci untuk mengurai benang kusut permasalahan di Duri Barat.

Baca juga Di Tengah Himpitan Ekonomi, Khairul Umam dan Hj. Nurhasanah ‘Gebrak’ Meja Reses: Aspirasi Warga Duri Timur Bukan Sekadar Basa-Basi!

Aspirasi yang Tak Bisa Ditunda

Dalam sesi dialog terbuka, Hj. Nurhasanah membongkar ruang seluas-luasnya bagi warga untuk ‘curhat’ tanpa filter. Rangkuman aspirasi yang masuk bukan sekadar keluhan normatif, melainkan teriakan kebutuhan mendesak yang mencekik aktivitas sehari-hari.

Warga menagih janji pembangunan normalisasi saluran drainase (parit) yang selama ini menjadi biang kerok genangan air masuk ke permukiman setiap kali musim penghujan tiba. Tak hanya itu, masalah pemerataan infrastruktur di Kelurahan Duri Barat, akses pendidikan tingkat SMA, hingga kerumitan akses layanan kesehatan dan kepesertaan BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan menjadi ‘menu utama’ yang harus dikunyah oleh para wakil rakyat ini. Semuanya diharapkan diperjuangkan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Riau.

Tantang Keterbatasan Anggaran

Menjawab tumpukan aspirasi yang menumpuk, pasangan suami-istri ini tidak menawarkan janji manis yang kosong. Mereka justru jujur dan menohok pada realitas yang sedang dihadapi daerah.

“Kondisi anggaran pemerintah saat ini sedang tidak baik-baik saja, kita semua tahu fiskal daerah sedang tertekan. Tapi kami tegaskan, keterbatasan anggaran bukanlah alasan bagi kami untuk lepas tangan atau mengabaikan rakyat,” tegas Hj. Nurhasanah di hadapan ratusan warga yang hadir.

Baca juga Dikepung Masalah Drainase dan BPJS, Warga Duri Timur ‘Serbu’ Nurhasanah: Jangan Hanya Janji, Kami Butuh Solusi Nyata!

Ia mengajak masyarakat untuk tetap optimis. “Saya selaku wakil rakyat di DPRD Bengkalis Dapil V, akan terus berkolaborasi tanpa sekat bersama suami saya, H. Khairul Umam di DPRD Provinsi Riau. Kita akan paksa sinergi ini bekerja, mencari celah dan jalan keluar agar keluhan Duri Barat segera teratasi,” tambahnya.

**Tindakan Taktis Komisi IV**
Ketegasan sikap ini langsung dibuktikan pada sesi terakhir. H. Khairul Umam, yang membidangi kesehatan, pertanian, dan lingkungan sebagai anggota Komisi IV DPRD Provinsi Riau, tidak hanya memberi jawaban normatif.

Dalam sebuah langkah taktis yang apik, Khairul Umam menyerahkan formulasi jawaban dan arahan teknis terkait keluhan kesehatan dan BPJS langsung kepada Hj. Nurhasanah. Pembagian peran ini memastikan bahwa apa yang menjadi kewenangan Provinsi akan di kawal oleh Umam, sementara tindak lanjut di tingkat lokal akan dieksekusi cepat oleh Nurhasanah di Bengkalis. Semua keluhan warga dijawab tuntas, tanpa ada yang ditutup-tutupi.

Acara yang berlangsung khidmat ini ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Ustad Rusli Fuadi, menyisakan semangat kebersamaan dan harapan baru bagi warga Duri Barat. Sesi foto bersama pun menjadi penutup manis, mengabadikan komitmen nyata wakil rakyat yang terbukti lebih memilih ‘menjemput’ aspirasi daripada menunggu untuk dilapor.

(Irwansyah Siregar)

Di Tengah Himpitan Ekonomi, Khairul Umam dan Hj. Nurhasanah ‘Gebrak’ Meja Reses: Aspirasi Warga Duri Timur Bukan Sekadar Basa-Basi!

Sinergi DPRD Provinsi dan Kabupaten Bengkalis Dipertaruhkan, Khairul Umam: “Anggaran Mungkin Sempit, Tapi Hati Kami Luas untuk Rakyat.”

MANDAU, Jurnal Tipikor, – Bukan sekadar formalitas panggung politik, Anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi PKS, H. Khairul Umam, Lc, M.E.Sy,  bersama istri yang juga Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Hj. Nurhasanah, Lc, membuktikan bahwa wakil rakyat harus hadir di saat rakyat sedang “tidak baik-baik saja”.

Dalam rangkaian Reses Masa Sidang I, Kamis (19/11/2026), pasangan suami-istri yang kerap disebut “Duo Mumpuni” ini menyapa langsung detak jantung permasalahan warga di Lapangan Mesjid Ulumuddin, Gaya Baru Ujung, RT 002/RW 006, Kelurahan Duri Timur, Kecamatan Mandau.

Bukti Nyata, Bukan Janji Manis

Antusiasme sekitar 150 warga—mulai dari tokoh agama, pemuda, kader Posyandu, hingga pelaku UMKM—bukanlah sebuah kebetulan. Kehadiran mereka adalah bentuk kepercayaan yang terbangun dari kerja nyata. Tokoh masyarakat setempat dengan lantang menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam atas peran vital H. Khairul Umam dalam penggalangan bantuan pembangunan Mesjid Ulumuddin.

“Ini bukan sekadar bangunan, ini adalah bukti bahwa Pak Khairul Umam mendengar denyut nadi kebutuhan spiritual dan sosial kami,” ujar salah satu tokoh warga di hadapan forum.

Gugat Keterbatasan, Tagih Janji Negara

Namun, suasana khidmat berubah menjadi forum “pengadilan” aspirasi yang tajam saat sesi dialog dibuka. Warga Duri Timur tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa “oleh-oleh” persoalan yang mendesak: mulai dari carut-marut data Bansos (Desil 1-10), ancaman banjir akibat drainase yang mampet, hingga akses kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang masih menjadi mimpi bagi sebagian warga.

Hj. Nurhasanah, yang mendampingi suaminya, dengan tegas membuka ruang seluas-luasnya bagi warga untuk “menggugat”.

Jujur di Tengah Badai Anggaran

Menanggapi tumpukan aspirasi tersebut, Hj. Nurhasanah memberikan jawaban yang *menohok* namun realistis. Ia tidak menjual janji palsu. Dengan jujur ia mengakui bahwa kondisi fiskal daerah sedang tidak baik-baik saja.

“Saya tidak akan membohongi bapak/ibu. Kondisi anggaran pemerintah saat ini sedang tidak baik-baik saja, himpitan ekonomi terasa oleh kita semua. Tapi, apakah itu berarti kami tinggal diam? Tidak!” tegas Hj. Nurhasanah yang juga mewakili Dapil V Bengkalis.

Ia menegaskan kolaborasi lintas level antara DPRD Provinsi dan Kabupaten adalah satu-satunya jalan keluar. “Kami akan berkolaborasi, memeras keringat, dan mencari celah agar keluhan Duri Timur, khususnya soal drainase dan Bansos, bisa teratasi. Kami optimis, asal kita bergerak bersama.”

Baca juga Dikepung Masalah Drainase dan BPJS, Warga Duri Timur ‘Serbu’ Nurhasanah: Jangan Hanya Janji, Kami Butuh Solusi Nyata!

Mekanisme Penyelesaian: Dari Komisi IV ke Akar Rumput

Puncak acara menjadi momen krusial ketika sesi tanya jawab teknis mengenai data Desil 1 sampai 10 digelar. H. Khairul Umam, yang duduk di Komisi IV DPRD Riau, tidak hanya mendengarkan. Ia secara simbolis dan substantif menyerahkan jawaban serta data verifikasi kepada Hj. Nurhasanah untuk langsung ditindaklanjuti ke tingkat Kabupaten Bengkalis.

Ini adalah sinyal kuat bahwa birokrasi yang berbelit akan dipangkas oleh sinergi kedua wakil rakyat ini. “Semua keluhan dijawab, tidak ada yang ditutupi,” tutup Irwansyah Siregar, saksi mata kegiatan.

Acara ditutup dengan doa yang dipimpin Ustad Syamsuddin, menyisakan harapan baru bagi warga Duri Timur bahwa di tengah keterbatasan negara, masih ada wakil yang berani berdiri di garis depan untuk memperjuangkan hak mereka.

(Irwansyah Siregar)