PALU, JURNAL TIPIKOR– Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memotong segala spekulasi liar mengenai kekosongan kursi Wakil Presiden pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming pada Kamis (12/11/2026) lalu. Di hadapan ribuan jamaah pada acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), Prabowo menyatakan sikap tegas: pencarian pendampingnya tidak didasarkan pada kalkulasi politik praktis, melainkan petunjuk transendental.

Prabowo menegaskan bahwa posisi Wakil Presiden bukan sekadar jabatan administratif, melainkan amanah yang memerlukan keberkahan. Oleh karena itu, ia menolak untuk terburu-buru dan lebih memilih menunggu “bisikan” dari Sang Pencipta.

“Saudara-saudaraku, banyak yang bertanya, siapa yang akan menggantikan Pak Gibran? Saya katakan dengan tegas: Saya tidak sedang mencari siapa yang paling kuat lobinya, atau siapa yang paling populer di survei. Saya sedang mendengarkan bisikan Yang di Atas. Saya menunggu petunjuk-Nya,” ujar Prabowo dengan suara lantang dan tatapan tajam di podium utama.

Baca juga Silakda ICMI ORDA Kabupaten Sukabumi, Sekda Dorong ICMI Perkuat Kolaborasi Dengan Pemda

Pernyataan ini menjadi sinyal keras bagi para elite politik bahwa tidak ada ruang bagi transaksi dagang sapi dalam pengisian posisi strategis nomor dua tersebut. Prabowo menegaskan bahwa nama yang akan muncul nanti adalah nama yang telah “direstui” oleh langit, bukan hasil kompromi di bawah meja.

Meski dikejar jadwal padat kenegaraan—mulai dari agenda domestik Muhammadiyah, KTT ASEAN di Filipina, hingga KTT APEC di China—Prabowo memastikan bahwa fokusnya pada negara tidak mengurangi ketajaman spiritualnya dalam memilih pendamping.

“Jangan kira saya lupa. Di tengah hiruk-pikuk ASEAN dan APEC, hati saya tetap tertuju pada pencarian ini. Namun, pembicaraan serius dan finalisasi nama baru akan saya lakukan setelah saya kembali dari China. Saya ingin pikiran saya jernih, dan hati saya selaras dengan kehendak Yang Diatas,” tegas Prabowo.

Langkah Prabowo ini menutup celah spekulasi nama-nama yang beredar di kalangan pengamat politik. Presiden menegaskan bahwa bangsa ini membutuhkan pemimpin yang tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga terang secara spiritual.

“Ketika Yang Di Atas sudah memberi isyarat, maka saat itulah saya akan mengumumkan. Tidak sehari lebih cepat, tidak sehari lebih lambat,” tutup Prabowo.(*)

JAKARTA,JURNAL TIPIKORP — Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi orang nomor dua di Republik ini bukan sekadar dinamika administratif biasa, melainkan sebuah turbulensi politik yang memantik pertanyaan serius tentang arah stabilitas nasional. Langkah drastis ini memaksa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bergerak cepat lewat rapat paripurna yang dijadwalkan pada Rabu, 2 Desember 2026, untuk memilih, melantik, dan mengesahkan wakil presiden baru.

Di tengah desakan publik agar roda pemerintahan tidak lumpuh, manuver kilat ini menjadi pisau bermata dua: antara kecepatan penyelamatan konstitusi atau potensi pragmatisme politik elite yang mengabaikan substansi akuntabilitas publik.

Poin-Poin Kritis Pemberitaan

• Kecepatan di Atas Substansi: Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa seluruh fraksi partai politik dan kelompok DPD sepakat menerapkan prinsip “makin cepat makin baik” guna menghindari kekosongan kekuasaan yang berkepanjangan, merujuk pada batas waktu konstitusional maksimal 60 hari.
• Proses Kilat Tanpa Ruang Publik: Surat pengunduran diri yang diserahkan langsung oleh Gibran pada Kamis (12/11) langsung ditindaklanjuti tanpa ada jeda transparan bagi publik untuk menguji urgensi dan motif di balik keputusan mendadak tersebut.
• Ujian Legitimasi Politik: Pengisian jabatan wakil presiden ini akan menjadi batu sandungan bagi parlemen untuk membuktikan bahwa proses suksesi darurat ini benar-benar demi kepentingan rakyat, bukan sekadar kompromi transaksional elite Senayan dan Istana.

Baca juga Jika Prosesnya Bermasalah, Rakyat yang Menanggung!” Ombudsman RI Pasang Badan, Kawal Ketat Rekrutmen CASN 2026 dari Cengkeraman Maladministrasi

Analisis dan Konteks Nasional

Keputusan pengunduran diri yang diambil secara mendadak ini menelanjangi rapuhnya sistem mitigasi krisis di ring utama kekuasaan. Ketika seorang wakil presiden secara sukarela menanggalkan jabatannya di tengah jalan, publik berhak menuntut transparansi penuh atas alasan di balik keputusan tersebut, alih-alih disuguhi narasi birokratis yang tergesa-gesa.

MPR kini memikul beban moral yang berat. Alih-alih hanya berfokus pada tenggat waktu administratif, parlemen wajib memastikan bahwa suksesi pada 2 Desember mendatang tidak melahirkan preseden buruk di mana jabatan strategis negara diperjualbelikan demi meredam gejolak politik jangka pendek. Jika proses ini dicederai oleh bagi-bagi kekuasaan semata, maka yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas rezim, melainkan runtuhnya sisa-sisa kepercayaan publik terhadap lembaga negara.(*)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan sosok dengan kapasitas kuat di bidang ekonomi sebagai calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut merujuk pada pola kepemimpinan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat berpasangan dengan ekonom Boediono.

Menurut Mardani, dinamika global saat ini memberikan tekanan langsung terhadap perekonomian domestik. Oleh karena itu, ia menilai figur pendamping presiden ke depan perlu memiliki pemahaman mendalam mengenai pengelolaan ekonomi makro guna menjaga stabilitas nasional serta memperkuat daya tahan ekonomi dalam negeri.

“Wapres baru harus mampu bekerja sama secara solid dengan Presiden Prabowo untuk menjaga stabilitas dan memperkuat perekonomian nasional,” ujar Mardani dalam keterangannya.

Baca juga GEGAR SKANDAL SADAP PRESIDEN & MAHASISWA, KAPOLRI BONGKAR SOSOK ‘TK’: JENDERAL BINTANG SATU YANG DIPERINTAH LSP JADI ‘MATA-MATA’

Dalam pandangan Mardani, kombinasi antara kepemimpinan berlatar belakang strategis dengan teknokrat atau ahli ekonomi—sebagaimana diterapkan pada era SBY-Boediono—merupakan formula yang relevan untuk menghadapi tantangan fiskal dan moneter. Ia menekankan bahwa sinergi di pucuk pimpinan negara sangat menentukan efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah di tengah ketidakpastian global.

(Red)