JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Badai skandal fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong belum mereda. Di tengah kemarahan publik yang merasa dikhianati oleh sistem pemasyarakatan, Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) menjanjikan hasil investigasi tuntas pada Jumat (2/10) mendatang.

Namun, pertanyaan besar menggantung di kepala masyarakat: Akankah negara benar-benar hadir mengadili para pembuat onar, atau hanya sekadar menutupi borok sistemik dengan dalih-dalih birokrasi yang menguji nalar?

Kepala Bappisus Aries Marsudiyanto menegaskan, hasil investigasi yang mencakup dugaan fasilitas mewah, praktik transaksional, hingga peredaran minuman keras (miras) akan rampung sesuai tenggat waktu satu minggu yang diminta oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto.

“Kalau kemarin waktu saya di Cibinong, Menteri Imipas meminta waktu satu minggu ya. Jadi kemungkinan ya akhir-akhir minggu ini ya,” ucap Aries dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Aries meminta publik agar percaya bahwa investigasi dilakukan oleh orang-orang berpengalaman secara profesional. “Hanya penyelidikannya mau dilakukan dengan benar atau tidak, itu yang jadi masalah,” tandasnya.

Baca juga KIP KULIAH JANGAN JADI “LAHAN BASAH”: BPKP DESAK TRANSPARANSI PENYALURAN DANA MAHASISWA

Ujian Nalar Publik: Dalih atau Fakta?

Permintaan Aries agar publik “percaya” tampaknya akan diuji secara keras oleh deretan temuan sementara yang dilaporkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi kepada Komisi XIII DPR, Senin (28/9) lalu. Tujuh poin temuan ini bukannya menjawab keraguan publik, melainkan justru memunculkan tawa sinis karena dianggap sebagai akrobat dalih yang merendahkan kecerdasan masyarakat.

Publik dipaksa menelan pil pahit penjelasan bahwa bangunan mirip apartemen di dalam lapas adalah “rumah dinas pegawai”. Lebih konyol lagi, area Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) yang seharusnya untuk pembinaan napi, justru ditemukan bangunan kontainer yang diklaim sebagai “kantor operasional penggemukan sapi dan wisma peristirahatan pegawai”. Lapas atau resort peternakan?

Puncak dari kejanggalan tersebut adalah temuan *simulator golf* di dalam lapas. Mashudi berdalih area itu “sedang disiapkan menjadi loker”. Nalar sehat mana yang bisa menerima logika bahwa fasilitas hiburan kelas atas tiba-tiba disulap menjadi tempat menyimpan barang?

Belum lagi temuan kulkas berisi tiga botol wiski dan satu botol bir yang dengan enteng diklaim sebagai “barang pribadi” oknum Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban. Apakah ini sekadar ulah segelintir oknum, atau indikasi kuat bahwa Lapas Cibinong telah berubah menjadi lahan bisnis transaksional yang memanjakan warga binaan?

Tak berhenti di situ, bingkai foto milik narapidana Jimmy Masrin yang terpampang di ruangan mewah diklaim hanya “barang hasil razia”. Lahan SAE yang dijadikan tempat parkir mobil mewah diklaim sebagai “parkir alternatif”. Dan yang paling ajaib, dari sekian banyak temuan fasilitas ilegal, tim investigasi menyatakan “tidak menemukan adanya jalur tikus”.

Baca juga LEGAKAN NAPAS DAERAH! APBN 2027 RESMI AMBIL ALIH Gaji Rp23 TRILIUN GURU DAN NAKES PPPK, ATURAN MANDATORY SPENDING DITUNDA

Menagih Kehadiran Negara

Aries sendiri menyadari beratnya beban yang sedang dipikul oleh institusinya. Ia menegaskan bahwa pemerintah berusaha semaksimal mungkin agar kejadian di Lapas Cibinong tidak terulang di lapas mana pun.

“Negara harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan lapas,” tegas Aries.

Kehadiran negara kini tidak boleh lagi berhenti pada rapat dengar pendapat di Senayan atau konferensi pers berbalut dalih. Publik tidak sedang meminta penjelasan administratif; publik sedang menagih keadilan.

Jumat (2/10) nanti akan menjadi penentuan. Apakah Bappisus dan Kemenimipas akan berani membongkar jaringan mafia lapas yang sesungguhnya, ataukah mereka akan membiarkan sistem pemasyarakatan Indonesia terus dipermainkan oleh mereka yang seharusnya mengayomi?

Mata publik tak akan pernah terpejam.

Sumber : Antara

Editor : Azi

“Hak Mahasiswa Bukan Hak Kampus, Apalagi Hak Oknum!”

BANDUNG — Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) kembali menjadi perhatian Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP). Program pemerintah yang ditujukan untuk membantu mahasiswa dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi tersebut dinilai harus ditempatkan sebagai program pelayanan publik yang transparan, terukur, tepat sasaran dan bebas dari segala bentuk pungutan maupun pemotongan.

BPKP menilai persoalan KIP Kuliah tidak boleh berhenti pada pertanyaan berapa jumlah mahasiswa penerima dan berapa besar anggarannya, tetapi harus ditelusuri secara utuh mulai dari penetapan kuota, proses seleksi, verifikasi kondisi ekonomi, penetapan penerima, status akademik mahasiswa, pencairan biaya pendidikan, penyaluran biaya hidup hingga pengawasan dan pertanggungjawaban dana.

Sorotan ini semakin penting karena sejak 19 Februari 2026 berlaku Permendikti Saintek Nomor 2 Tahun 2026 tentang Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, yang secara khusus mengatur tujuan, penerima, bentuk bantuan, mekanisme pemberian, pengelolaan, evaluasi, kewajiban dan sanksi dalam PIP Pendidikan Tinggi.

Baca juga LEGAKAN NAPAS DAERAH! APBN 2027 RESMI AMBIL ALIH Gaji Rp23 TRILIUN GURU DAN NAKES PPPK, ATURAN MANDATORY SPENDING DITUNDA

BPKP: Jangan Sampai Mahasiswa Hanya Jadi Nama di Atas Kertas

Ketua Umum BPKP Ahmad Tarmizi, S.E., S.H. menegaskan bahwa pengawasan terhadap KIP Kuliah harus dilakukan dari hulu sampai hilir.

«“Kami tidak sedang menuduh siapa pun. Tetapi uang negara harus bisa ditelusuri. Mulai dari siapa yang mendapatkan kuota, siapa yang ditetapkan sebagai penerima, berdasarkan verifikasi apa, sampai ke mana dana tersebut akhirnya disalurkan,” tegas Ahmad Tarmizi kepada Jurnal Tipikor, Selasa (29/9).

Menurut BPKP, titik rawan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain kemungkinan adanya data penerima yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, mahasiswa yang sudah tidak aktif tetapi masih tercatat sebagai penerima, proses verifikasi ekonomi yang tidak optimal, pungutan kepada penerima, pemotongan bantuan biaya hidup, maupun penguasaan rekening mahasiswa oleh pihak lain.

Bahkan, LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat dan Banten dalam pemberitahuan usulan kuota KIP Kuliah 2026 menegaskan sejumlah kewajiban perguruan tinggi, termasuk memberikan data penerima yang valid, memastikan tidak ada pungutan biaya pendidikan, tidak ada pemotongan biaya hidup, serta memastikan rekening bantuan biaya hidup dikuasai mahasiswa penerima.

Artinya, ruang pengawasan sebenarnya sudah jelas. Yang menjadi pertanyaan adalah: apakah ketentuan tersebut benar-benar dilaksanakan di lapangan?

Baca juga PROYEK Rp 1,27 MILIAR DI SUKABUMI DIDUGA BANYAK PENYIMPANGAN: SMKK Tidak Diterapkan, Pengawas Tak Pernah Nampak di Lapangan!

Dana Pendidikan dan Dana Hidup Harus Jelas Jalurnya

BPKP juga menyoroti mekanisme penyaluran KIP Kuliah.

Informasi resmi KIP Kuliah menjelaskan bahwa bantuan mencakup pembiayaan pendidikan yang dibayarkan kepada perguruan tinggi dan bantuan biaya hidup kepada mahasiswa. Untuk biaya hidup, mekanisme penyalurannya dilakukan melalui tahapan administrasi mulai dari usulan perguruan tinggi, proses pada kementerian, penerbitan SP2D oleh KPPN, perintah kepada bank penyalur hingga transfer ke rekening penerima.

Dengan demikian, menurut BPKP, seharusnya terdapat jejak administrasi dan keuangan yang dapat diaudit pada setiap tahapan.

Pertanyaannya kemudian sederhana:

• Apakah seluruh mahasiswa yang ditetapkan benar-benar menerima haknya?
• Apakah jumlah yang diterima sesuai ketentuan?
• Apakah rekening benar-benar dikuasai mahasiswa?
• Apakah terdapat pungutan atau pemotongan?
• Bagaimana perlakuan terhadap mahasiswa yang berhenti kuliah, tidak aktif, pindah perguruan tinggi atau tidak lagi memenuhi persyaratan?
• Dan yang tidak kalah penting:
• Berapa dana yang telah disalurkan, berapa yang dikembalikan, serta berapa yang masih tertahan?
• BPKP Akan Telusuri “Rantai KIP Kuliah”
• BPKP menyatakan akan mendorong keterbukaan informasi terkait KIP Kuliah melalui permohonan informasi kepada perguruan tinggi, LLDIKTI maupun instansi terkait.

Data yang akan diminta antara lain:

– jumlah kuota KIP Kuliah;
– jumlah mahasiswa yang diusulkan;
– jumlah mahasiswa yang ditetapkan;
– kriteria dan mekanisme seleksi;
– mekanisme verifikasi kondisi ekonomi;
– status akademik penerima;
– besaran bantuan biaya pendidikan;
– besaran bantuan biaya hidup;
– mekanisme pencairan;
– bank penyalur;
– data dana retur atau pengembalian;
– mekanisme pengawasan;
– laporan pengaduan mahasiswa;
– serta dokumen pertanggungjawaban yang dapat dibuka kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

BPKP menegaskan bahwa permintaan informasi tersebut akan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi. Data sensitif seperti NIK, nomor rekening dan informasi pribadi mahasiswa tidak harus dibuka secara mentah kepada publik, tetapi data agregat, dokumen kebijakan, mekanisme penyaluran dan informasi pertanggungjawaban anggaran tetap harus dapat diuji secara transparan sesuai ketentuan.

Baca juga Mimpi bekerja di kampung halaman buyar, Seskemenkop: Rekrutmen Bukan Urusan Domisili, Tapi Kebutuhan Nasional

“Jangan Ada Kampus yang Menjadi Bank bagi Mahasiswa”

BPKP memberikan perhatian khusus terhadap penguasaan rekening bantuan biaya hidup.

Dalam pemberitahuan resmi LLDIKTI Wilayah IV, perguruan tinggi diwajibkan memastikan rekening bantuan biaya hidup dikuasai oleh mahasiswa penerima.

Karena itu, apabila ditemukan praktik di mana rekening, buku tabungan, kartu ATM atau akses dana mahasiswa dikuasai pihak lain, menurut BPKP hal tersebut harus diklarifikasi dan diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BPKP juga menyoroti potensi “biaya tambahan”, pungutan, pemotongan, ataupun pengelolaan dana bantuan hidup oleh pihak kampus.

LLDIKTI Wilayah IV pada pemberitahuan pencairan KIP Kuliah 2026/2027 juga mengingatkan agar tidak terdapat biaya tambahan atau pungutan yang tidak sesuai ketentuan serta memastikan buku tabungan dan kartu ATM diterima dan disimpan oleh mahasiswa penerima.

Anggaran Besar, Pengawasan Harus Lebih Besar

Perhatian BPKP terhadap KIP Kuliah bukan tanpa alasan.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyampaikan bahwa pada Tahun Anggaran 2026 alokasi KIP Kuliah berdasarkan DIPA mencapai sekitar Rp15,32 triliun dengan sasaran 1.047.221 mahasiswa.

Baca juga Pemdes Sangrawayang Salurkan Bantuan Pangan Kepada 619 KPM, Per KPM Terima 30 Kg

Angka tersebut menunjukkan bahwa KIP Kuliah bukan program kecil.

Semakin besar uang negara yang dikucurkan, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi dan pengawasan.

Menurut BPKP, publik berhak mengetahui apakah anggaran tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada kelompok sasaran.

BPKP: Jangan Tunggu Viral Baru Diperiksa

Ahmad Tarmizi menegaskan, pengawasan BPKP akan diarahkan pada pencegahan dan pembuktian berbasis data, bukan sekadar membangun tuduhan.

«“Kalau datanya benar, maka kami akan mengatakan benar. Kalau ada kesalahan administrasi, harus diperbaiki. Kalau ditemukan indikasi penyimpangan, harus diklarifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Jangan sampai masyarakat baru mengetahui persoalan setelah kasusnya viral,” ujar Ahmad Tarmizi.»

BPKP juga mengingatkan bahwa temuan ketidaksesuaian administrasi tidak otomatis berarti tindak pidana korupsi. Setiap dugaan harus terlebih dahulu diuji melalui dokumen, verifikasi lapangan, klarifikasi pihak terkait dan analisis terhadap ketentuan yang berlaku.

BPKP Akan Buka Ruang Klarifikasi

Sebagai lembaga pemantau kebijakan publik, BPKP menyatakan terbuka terhadap klarifikasi dari perguruan tinggi, LLDIKTI maupun pihak terkait lainnya.

Namun demikian, BPKP meminta agar klarifikasi tidak berhenti pada pernyataan normatif.

Yang dibutuhkan adalah data.

Sebab dalam pengelolaan uang negara, pertanyaan publik tidak cukup dijawab dengan kalimat “sudah sesuai prosedur”.

Prosedurnya harus dapat diperlihatkan. Datanya harus dapat diuji. Penerimanya harus dapat diverifikasi. Dan aliran dananya harus dapat dipertanggungjawabkan.

BPKP menegaskan:

«“KIP Kuliah adalah hak mahasiswa yang memenuhi ketentuan, bukan fasilitas bagi institusi dan bukan ruang bagi siapa pun untuk mengambil keuntungan.”»

BPKP akan terus memantau dan mendorong transparansi pengelolaan KIP Kuliah sebagai bagian dari pengawasan masyarakat terhadap penggunaan uang negara.

(Her)

Sukabumi, JURNAL TIPIKOR — Sebuah proyek perbaikan jalan senilai  Rp 1.272.127.236,00  yang dilaksanakan oleh CV. Bina Putra di ruas jalan  Waluran – Mareleang – Palangpang KM.BDG 210+800, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kini menuai dugaan kuat penyimpangan. Berdasarkan temuan lapangan pada Senin (28/9/2026), penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja (SMKK) yang seharusnya menjadi kewajiban mutlak, nyatanya  tidak dilaksanakan sama sekali.

SMKK Hanya di Kertas, Uang Raib ke Mana?

SMKK merupakan komponen anggaran yang secara resmi tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek. Artinya, negara telah mengalokasikan dana khusus untuk keselamatan pekerja. Namun fakta di lapangan berbicara lain  tidak ada satu pun indikator penerapan SMKK  yang terlihat, baik dari sisi alat pelindung diri (APD) yang memadai, rambu keselamatan, maupun prosedur kerja aman.

SMKK berhubungan langsung dengan anggaran di RAB. Kalau SMKK tidak diterapkan di lapangan, patut diduga kuat terjadi korupsi anggaran,” tegas Salah saorang  warga yang berhasil di wawancarai Tim Jurnal Tipikor saat melakukan pengecekan langsung di lokasi.

Baca jug Pedas di Lidah, Mencekik di Kantong Buruh: Mie GACOAN Duri Diduga “Mafia” Pengupahan, Grib Jaya Bengkalis Siap “Goreng” Masalah Ini hingga ke Provinsi!

Pekerja Dibiarkan Kerja Tanpa Pengawas

Yang lebih mencengangkan, saat pengecekan dilakukan, hanya para pekerja biasa yang terlihat mengerjakan proyek. Sementara itu, pengawas dari Direksi Teknis maupun pihak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sama sekali tidak hadir di lapangan.

Padahal, proyek ini memiliki  jalur pekerjaan yang panjang dan tersebar di banyak titik, bukan satu lokasi saja. Kondisi ini sangat rawan menimbulkan kecelakaan kerja dan menurunkan kualitas hasil pekerjaan.

“Sekalian lewat tadi, soalnya jalur pekerjaannya panjang dan tidak satu titik lokasi. Di lapangan hanya ketemu pekerja, tidak ketemu pengawas,” ungkap Tim Jurnal Tipikor

Data Proyek yang Dipertanyakan

Desakan Publik

Masyarakat dan pemerhati infrastruktur mendesak:

1. Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat** segera melakukan audit lapangan terhadap proyek ini.
2. Inspektorat Provinsi Jawa Barat menelusuri aliran anggaran SMKK yang allegedly diselewengkan.
3. CV. Bina Putra  dimintai pertanggungjawaban atas ketidakpatuhan terhadap standar keselamatan kerja.
4. Pengawas/Direksi Teknis diperiksa karena tidak menjalankan fungsi pengawasannya.

Negara telah membayar mahal untuk keselamatan pekerja. Ketika SMKK hanya jadi angka di atas kertas, nyawa pekerja menjadi taruhannya — dan uang rakyat raib tanpa jejak.

(Tim)

DURI, Jurnal  Tipikor–Di saat pelanggan sibuk memburu sensasi “level kepedasan” yang membakar lidah, ada sebuah “level kepahitan” yang sedang ditelan diam-diam oleh puluhan karyawan di dapur dan meja saji Mie GACOAN Duri. Jeritan mereka tak terdengar, bukan karena mereka bisu, melainkan karena ketakutan akan hilangnya sesuap nasi yang bahkan tak cukup untuk menelan gengsi.

Langit Kota Duri yang cerah mendadak terasa kelabu oleh ulah “Mafia Pengupahan” berkedok kuliner kekinian. Di tahun 2026 ini, ketika inflasi dan harga bahan pokok sudah melangit, Mie GACOAN Cabang Duri justru seolah hidup di zaman feodal. Mereka dengan percaya diri—dan mungkin tanpa rasa malu—memberi upah sebesar Rp2.800.000 per bulan  kepada kurang lebih 50 orang karyawannya.

Tanpa tunjangan. Tanpa kejelasan golongan. Seolah-olah Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan hanyalah hiasan dinding di kantor mereka, atau mungkin dianggap sebagai “menu rahasia” yang tidak perlu dibaca.

Baca juga Pemdes Sangrawayang Salurkan Bantuan Pangan Kepada 619 KPM, Per KPM Terima 30 Kg

Manajemen: Tuli Regulasi, Buta Kemanusiaan?

Jajaran DPC GRIB JAYA Kabupaten Bengkalis, yang awalnya hanya ingin menikmati kuliner, justru “tersedak” oleh fakta ketidakadilan ini. Ketua DPC Ingan Tarigan dan Sekcab Dani Purba SH, yang juga duduk di Dewan Pengupahan Kabupaten, tidak bisa tinggal diam melihat hak normatif pekerja diperlakukan seperti “sisa sambal”.

“Kita datang niatnya silaturahmi, mau tanya baik-baik. Tapi apa jawabannya? Diam seribu bahasa. Surat kami layangkan, diabaikan. Seolah mereka merasa lebih besar dari negara,” ujar Dani Purba SH dengan nada tinggi, menahan emosi.

GRIB Jaya mencatat, manajemen Mie GACOAN Duri telah melakukan “pembangkangan sipil” terhadap regulasi. Dua kali surat audiensi dikirim, nihil. Dua kali panggilan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Bengkalis dilayangkan, juga tak diindahkan. Apakah saking sibuknya menghitung keuntungan dari mie pedas, telinga manajemen menjadi tertutup rapat terhadap suara keadilan?

Baca juga TRAGIS! Wakil Rektor II ITB Indonesia Ditemukan Tewas di Kamar Mandi, Mobil Raib Misterius

Disnaker Bengkalis “Lapor Atas”: Bola Panas ke Riau

Ketidakhadiran manajemen dalam panggilan klarifikasi memaksa Kadis Nakertrans Bengkalis, Sevnur S.ST.MT, melalui Kabid Kamaruzaman SH, mengambil langkah drastis. Karena “anak kandung” di daerah ini bandel dan enggan diajak bicara, berkas kasus ini kini “digoreng” dan dikirim ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

“Kami sudah lakukan prosedur, tapi mereka tidak datang. Atas desakan masyarakat dan ormas, kami serahkan ke Provinsi. Ini bukan lagi soal teguran, ini soal penegakan wibawa negara,” tegas Kamaruzaman.

Grib Jaya: Kami Tidak Akan Kenyang Sebelum Hak Buruh Terpenuhi

Dani Purba SH menegaskan, GRIB Jaya DPC Bengkalis tidak akan berhenti sampai di sini. Mereka akan mengawal kasus ini hingga ke “langit” Riau.

“Jangan kira buruh itu objek. Mereka manusia. Jika Mie GACOAN merasa bisa menelikung Undang-Undang dengan upah sepihak di bawah standar, maka GRIB Jaya siap menjadi lada yang akan membakar kenyamanan praktik perbudakan modern ini,” ancam Dani.

Publik kini menanti. Akankah Mie GACOAN Duri terus menjadi “Mafia” yang memakan hak pekerja demi keuntungan semata? Atau akhirnya sadar, bahwa pedasnya cabai tidak seharusnya mengalahkan pedasnya sanksi hukum dari negara? (Irwansyah)

SIAK, JURNAL TIPIKOR – Di saat warga Paluh pusing tujuh keliling memutar otak menafsirkan peta lahan yang konon ‘ajaib’, wakil rakyat di gedung dewan tampaknya sedang asyik ‘menikmati angin surga’. Surat permohonan hearing terkait sengketa lahan 260 hektare sudah masuk ke meja empuk para dewan, namun nasibnya seolah terselip di tumpukan kertas atau dimakan rayap birokrasi.

Masyarakat Paluh kembali menagih janji demokrasi. Mereka tidak meminta wakilnya sibuk memotong pita atau bagi-bagi semb jelang pemilu, tapi melakukan tugas pokoknya: mengawasi dan menggugat kejanggalan.

Desa ini sedang tidak baik-baik saja. Ada 260 hektare lahan yang statusnya dipertanyakan, di mana dugaan kuat dokumen palsu menjadi ‘bumbu’ utama dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut. Namun, anehnya, BPN (Badan Pertanahan Nasional) seolah bersembunyi di balik tirai kerahasiaan, sementara sang pemilik lahan memilih peran sebagai tokoh antagonis yang tak pernah muncul di layar.

“Kami tidak minta dibelikan nasi bungkus, kami minta kejelasan. Bagaimana mungkin 260 hektare lahan bisa tiba-tiba punya SHM? Apakah sertifikatnya turun dari langit atau dicetak pakai mesin waktu?” sindir perwakilan masyarakat.

Baca juga TRAGIS! Wakil Rektor II ITB Indonesia Ditemukan Tewas di Kamar Mandi, Mobil Raib Misterius

Masyarakat mendesak DPRD Siak untuk tidak hanya bermodal stempel ‘Surat Diterima’. Mereka menuntut panggung hearing yang sesungguhnya, bukan sekadar formalitas basa-basi. BPN harus dipaksa membuka mulut: mana dasar verifikasinya? Mana asal-usul dokumennya? Mana tahapan administrasinya? Jangan cuma bisa stempel kalau ditagih janji.

Di sisi lain, pihak yang tercatat sebagai ‘pemilik’ juga ditantang untuk nyali. Jika memang hak milik sah, kenapa takut duduk bareng? Atau jangan-jangan ‘hak milik’ itu hanya ‘hak khayal’ belaka? DPRD, tolong jemput bola, jangan cuma jadi kurir surat antar instansi.

Direktur pengawas Teritorial Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP), Farizal  jjuga sebagai juru bicara warga yang sepertinya sudah lelah berbisik pada tembok kantor dewan, menohok keras kepasifan ini.

“Kami hanya ingin kebenaran. Semua pihak harus duduk bersama. BPN menjelaskan, pemilik lahan menjelaskan, dan masyarakat juga menyampaikan data yang kami miliki. Dengan begitu, persoalan ini tidak terus menjadi polemik,” tegas Farizal.

Baca juga Menlu Sugiono: Kami Bawa Misi Membina Persatuan, Bukan Sekadar Penonton di Panggung Dunia

Kalimat ini bukan sekadar permintaan, ini adalah tamparan keras bagi wakil rakyat yang gajinya diambil dari keringat rakyat tapi kerjanya cuma ‘menerima surat’.

Tuduhan dokumen palsu bukan dongeng pengantar tidur. Ini butuh pembuktian di atas meja, bukan di warung kopi. Jika DPRD Siak terus memilih untuk ‘puasa bicara’ dan ‘diam seribu bahasa’, maka rakyat Paluh akan menyimpulkan satu hal: bahwa di Siak, keadilan bukan hak warga negara, melainkan privilese mereka yang punya ‘koneksi ajaib’.

Bangun, Pak Dewan! Rakyat sedang menonton, dan kesabaran kami bukan aset tak terbatas.

(Tim)

KARO, JURNAL TIPIKOR–– Kabar duka dan kekecewaan menyelimuti dunia pendidikan di Kabupaten Karo. Asprina Br Surbakti (38), Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Indonesia Kabanjahe, ditemukan tak bernyawa di kediamannya di Perumahan Je Kesain, Desa Raya, Kecamatan Berastagi, Sabtu (26/9/2026) dini hari.

Namun, di balik kematian tragis sosok akademisi tersebut, tersimpan misteri besar yang membuat bulu kuduk berdiri: satu unit mobil milik korban dilaporkan raib tanpa jejak.

Malam Penuh Kecemasan

Kejadian bermula ketika kekhawatiran menyelimuti keluarga korban. Asprina diketahui hilang kontak sejak Jumat (25/9/2026) sore dan tidak tampak batang hidungnya di kampus tempat ia mengabdi.

Puncak ketegangan terjadi pada Sabtu malam, sekitar pukul 19.30 WIB. Redianto Surbakti, kakak korban, menerima telepon mengejutkan dari Rektor ITB Indonesia Kabanjahe, David Meliala.

“Asprina belum bisa dihubungi dan tidak terlihat di kampus,” ujar David dalam telepon yang sontak membuat darah Redianto berdesir.

Baca juga Menlu Sugiono: Kami Bawa Misi Membina Persatuan, Bukan Sekadar Penonton di Panggung Dunia

Detik-Detik Penemuan Jasad

Merasa ada yang tidak beres, Redianto segera meluncur ke rumah adik perempuannya di Berastagi. Sesampainya di lokasi, suasana terasa mencekam. Rumah dalam keadaan gelap dan terkunci rapat. Panggilan dan ketukan pintu tak juga dijawab.

Kecurigaan semakin menguat saat Redianto menyadari garasi kosong; mobil kesayangan Asprina tidak ada di tempat.

Tanpa membuang waktu, Redianto bersama pihak keamanan perumahan, Arianto Simanjuntak, dan kepala dusun setempat mengambil keputusan drastis: mendobrak masuk.

Pintu berhasil dibuka. Namun, bukan sosok Asprina yang menyambut mereka di ruang tamu. Jasad Wakil Rektor II itu justru ditemukan tergeletak kaku di dalam kamar mandi, dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Penemuan ini sontak membuat keluarga dan warga sekitar syok.

Bacabjuga RP 824 TRILIUN SIAP ‘MELEDAK’ DI RAPBN 2027! Menkeu Pastikan Sekolah Gratis Prabowo Dibiayai dari ‘Harta Rampasan’ Koruptor

Polisi Selidiki Jejak CCTV

Hingga Minggu (27/9/2026) pagi, polisi masih melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Kasi Humas Polres Karo, AKP Doman Maha, membenarkan peristiwa tersebut dan menyatakan bahwa kasus ini tidak sederhana.

“Masih dalam proses penyelidikan. Kami sedang memeriksa rekaman CCTV di sekitar area perumahan untuk melacak keberadaan mobil korban yang hilang,” tegas AKP Doman Maha, Minggu pagi.

Hilangnya kendaraan milik korban menjadi petunjuk krusial yang mengarahkan dugaan polisi tidak hanya pada kematian biasa, melainkan kemungkinan adanya unsur pidana atau pelaku lain yang terlibat.

Kematian Asprina meninggalkan duka mendalam bagi keluarga dan civitas akademika ITB Indonesia Kabanjahe. Publik kini menanti penjelasan polisi: Apakah ini murni kecelakaan, bunuh diri, atau sebuah kejahatan yang direncanakan?

(Red)