MAKASSAR, JURNAL TIPIKOR – Baru saja mengenakan rompi oranye usai resmi ditahan oleh penyidik Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor), mantan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, langsung melancarkan “jurus klasik” perlawanan hukum. Mengaku menderita penyakit maag akut, tim penasihat hukumnya bergegas mengajukan permohonan penangguhan penahanan demi mengeluarkan sang mantan penguasa daerah tersebut dari balik jeruji besi Rutan Tahti Polda Sulawesi Selatan.

​Langkah darurat ini diambil tepat sehari setelah Husniah ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal dugaan pemerasan, pungutan liar (pungli), gratifikasi, hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Praktik rasuah yang menyeret namanya tersebut diduga kuat menggerogoti proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan izin-izin strategis lainnya di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Gowa.

​Koordinator tim hukum tersangka, Mahyuddin Jamal, menegaskan bahwa permohonan penangguhan penahanan resmi dilayangkan pada Selasa (27/10/2026). Alasan kesehatan—khususnya rekam medis maag akut—dijadikan tombak utama untuk meloloskan kliennya dari pengapnya sel tahanan.

Baca juga Dugaan Pemerasan Perizinan Terbongkar: Eks Bupati Gowa Resmi Diringkus dan Digiring ke Rutan!

​Tak berhenti pada penangguhan, kubu Husniah juga menebar ancaman perlawanan balik melalui jalur praperadilan. Mereka mengklaim menemukan celah hukum dalam penetapan tersangka dan prosedur penahanan yang dilakukan oleh penyidik.

​”Insyaallah besok kita ajukan permohonan. Salah satu dari upaya hukum kita itu adalah praperadilan juga,” ujar Mahyuddin Jamal usai mendampingi kliennya yang digiring menggunakan mobil menuju Rutan Polda Sulsel dengan pakaian tahanan.

​Atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan pemerasan izin yang mencederai publik ini, penyidik menjerat Husniah dengan sangkaan pasal berlapis yang amat berat, yakni Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B UU Tipikor jo Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 KUHP Nasional, serta ancaman TPPU berdasarkan Pasal 607 ayat (1) huruf a KUHP Nasional.

​Publik kini menanti dengan cermat: Akankah alasan medis maag akut dan gertakan praperadilan ini menjadi “tiket emas” bagi mantan penguasa Gowa tersebut untuk menghirup udara bebas, ataukah aparat penegak hukum akan tetap berdiri tegak menuntaskan skandal korupsi dan pencucian uang ini hingga ke akar-akarnya?(*)

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Tim Kuasa Hukum Yayasan Al Barra Atthala melayangkan pengaduan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait dugaan pemalsuan tanda tangan Ketua Yayasan, Indra Setiawan, S.E., dalam dokumen permohonan anggaran proposal tertanggal 14 Januari 2026.

Pengaduan tersebut diajukan untuk meminta klarifikasi dan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen yang diduga mencantumkan tanda tangan Ketua Yayasan tanpa persetujuan yang bersangkutan, serta pencantuman nama pihak lain sebagai penanggung jawab yayasan yang menurut pihak yayasan tidak memiliki dasar kewenangan sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi kepengurusan.

Tegaskan Posisi Hukum Ketua Yayasan

Tim Kuasa Hukum menegaskan bahwa posisi hukum Ketua Yayasan harus merujuk pada akta pendirian dan perubahan yayasan, keputusan pengangkatan pengurus yang sah, anggaran dasar, serta dokumen administrasi resmi yang berlaku.

Baca juga Dandim 0622 Dampingi Tim Wasev Itjenad Tinjau Progres TMMD ke-130 di Desa Mekarjaya

Dalam hal Indra Setiawan, S.E. tercatat sebagai Ketua Yayasan yang sah dan masih menjabat berdasarkan dokumen resmi tersebut, maka kewenangan untuk mewakili yayasan dalam hubungan hukum harus dilaksanakan sesuai anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, setiap penggunaan nama, tanda tangan, identitas, maupun dokumen yang mengatasnamakan Ketua Yayasan perlu dipastikan memiliki dasar persetujuan dan kewenangan yang sah. Pencantuman nama pihak lain sebagai penanggung jawab yayasan juga perlu diverifikasi berdasarkan legalitas kepengurusan dan surat kuasa, apabila ada.

“Kedudukan hukum Ketua Yayasan tidak dapat dikesampingkan hanya melalui pencantuman nama pihak lain dalam dokumen administratif. Keabsahan kewenangan harus dibuktikan melalui dokumen resmi yayasan dan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, kami meminta BGN melakukan pemeriksaan secara objektif dan menyeluruh,” ujar Tim Kuasa Hukum Yayasan Al Barra Atthala, Senin (26/10/2026).

Minta BGN Melakukan Verifikasi dan Klarifikasi

Melalui pengaduan ini, Tim Kuasa Hukum meminta BGN untuk:

1. Memverifikasi keaslian dan keabsahan dokumen permohonan anggaran proposal tertanggal 14 Januari 2026.
2. Memeriksa dugaan penggunaan tanda tangan Ketua Yayasan tanpa persetujuan atau kewenangan yang sah.
3. Memastikan kesesuaian identitas penanggung jawab dengan dokumen resmi kepengurusan Yayasan Al Barra Atthala.
4. Menelusuri proses administrasi dan kemitraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkaitan dengan yayasan.
5. Mengambil langkah administratif sesuai kewenangan BGN apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan.

Baca juga Tingkatkan Kamseltibcarlantas, Kapolres Sukabumi Pimpin Apel Pasukan Operasi Patuh Lodaya 2026

Tim Kuasa Hukum menilai bahwa verifikasi tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan identitas badan hukum, serta menjaga tata kelola administrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan secara transparan dan akuntabel.

Siapkan Langkah Hukum Lanjutan

Tim Kuasa Hukum menyatakan akan mengawal persoalan tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku. Apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai dugaan pemalsuan dokumen atau perbuatan melawan hukum lainnya, pihak yayasan mempertimbangkan langkah hukum lanjutan melalui instansi yang berwenang.

Pengaduan ini bukan dimaksudkan untuk mendahului proses pemeriksaan ataupun menyimpulkan kesalahan pihak tertentu, melainkan untuk memperoleh kejelasan atas keabsahan dokumen dan kewenangan pihak-pihak yang terlibat.

Yayasan Al Barra Atthala menegaskan bahwa perlindungan terhadap kedudukan hukum yayasan, kewenangan pengurus yang sah, dan penggunaan dokumen resmi merupakan hal mendasar yang harus dihormati dalam setiap proses administrasi maupun kemitraan.

Tim Kuasa Hukum berharap BGN dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Rama)

JURNAL HUKUM

JAKARTA — Ada apa di Istana Kepresidenan? Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mendadak dipanggil Presiden Prabowo Subianto, Senin, dengan membawa setumpuk bahan krusial: perombakan definisi tindak pidana korupsi di Indonesia.

Di tengah maraknya kejahatan ekonomi berkedok legalitas, pemerintah tampaknya mulai gerah melihat para pelaku kejahatan kerah putih melenggang kramat akibat sempitnya tafsir hukum yang ada.

Yusril mengakui, pemanggilan mendadak ini salah satunya berporos pada pembahasan definisi korupsi yang juga digodok bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Pemerintah menilai sudah darurat untuk memperjelas dan memperluas arti kerugian keuangan negara serta perekonomian negara dalam undang-undang yang berlaku.

Baca juga Hingga Tingkat Masjid dan RW: Jejaring NU Jadi Senjata Utama Pemkot Bandung Selesaikan

Selama ini, kejahatan raksasa yang meremukkan sendi-sendi perekonomian nasional justru sering kali lolos dari jerat pasal korupsi murni karena lemahnya regulasi. Yusril mencontohkan praktik under-invoicing hingga penambangan liar yang kerap disoroti langsung oleh Presiden Prabowo.

“Sekarang ini kan banyak perbuatan-perbuatan yang sebenarnya sangat merugikan negara tapi belum terkategorikan sebagai korupsi, misalnya under-invoicing… Orang menambang semau-maunya, dia ekspor katakanlah 20.000 ton, lapor cuma 10.000. Nah, mereka melakukan penyelundupan besar-besaran, penipuan pajak dan lain-lain yang mungkin sekarang belum terkategorikan sebagai satu tindak pidana korupsi. Jadi ini yang harus diperluas,” tegas Yusril sesampainya di Istana.

Tak hanya itu, pemerintah juga menyoroti lambatnya harmonisasi hukum nasional dengan standar global. Konvensi PBB Antikorupsi (United Nations Convention Against Corruption – UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia sejak tahun 2006, dinilai mangkrak dan belum ditindaklanjuti secara optimal hingga saat ini.

Menepis kekhawatiran publik bahwa wacana revisi undang-undang korupsi ini bakal menjadi angin segar bagi para koruptor, Yusril memastikan bahwa langkah ini justru bertujuan sebaliknya: memperketat jaring pengaman hukum nasional.

“Jadi memang harus dilakukan revisi ulang terhadap perundang-undangan korupsi kita, tapi bukan mau meringankan korupsi sebenarnya, jangan disalahpahami seperti itu. Justru kita ingin memperluas scope dari korupsi itu dan melakukan efektivitas dalam penindakan kasus-kasus korupsi yang terjadi,” pungkasnya.

Dengan lampu hijau dari Istana dan koordinasi intensif bersama DEN, publik kini menagih ketegasan pemerintah: akankah lubang-lubang hukum yang selama ini dinikmati para mafia tambang dan penyelundup devisa akhirnya ditutup rapat?

(Red)