Banda Aceh, JURNAL TIPIKOR– Pengungkapan kasus penyadapan ilegal terhadap pimpinan tertinggi negara memasuki babak baru yang mengerikan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) RI, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara bukan sekadar pelanggaran privasi biasa, melainkan sudah mengarah kuat pada tindakan makar.

Pernyataan tajam tersebut disampaikan Yusril saat menggelar konferensi pers mendadak di sela-sela kunjungan kerjanya di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, Selasa.

“Terdapat tanda-tanda atau indikasi-indikasi yang mengarah kepada tindakan makar, seperti yang disebutkan dalam Pasal 191-193 KUHP Nasional, dan sekarang sedang dilakukan pendalaman terus-menerus,” tegas Yusril dengan nada lugas.

Baca juga DIBUNGKAM LALU DIHUKUM! Comeback Mental Baja, PERSIB Bungkam Melbourne Victory Sekaligus Segel Tiket 16 Besar Asia!

Bareskrim Tetapkan 3 Jenderal Polisi Jadi Tersangka

Skandal yang menguncang stabilitas nasional ini melibatkan perwira berpangkat tinggi di tubuh kepolisian. Bareskrim Polri resmi menetapkan tiga perwira tinggi (Pati) Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka. Mereka terbukti melakukan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal secara terstruktur sejak 2025 hingga 2026.

Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto yang menjadi sasaran empuk aksi spionase internal ini. Jaringan penyadapan ilegal tersebut juga merambah ke deretan menteri kabinet, pejabat tinggi negara, tokoh politik strategis, hingga insan media.

Yusril mengungkapkan, penyidik telah mengantongi setidaknya dua alat bukti permulaan yang cukup untuk menjerat para tersangka atas tindak pidana penyadapan dan intersepsi. Namun, pengembangan kasus menguak tabir yang jauh lebih gelap: motif di balik spionase tersebut.

Baca juga Skandal Penyadapan Presiden: DPR Sebut Pengkhianatan Keamanan Negara, Kerapatan Hukum Jangan Hanya Sasar ‘Kaki Tangan’

Bukan Membunuh, Tapi Menyerang Jantung Pemerintahan

Arah penyidikan kini berfokus pada potensi ancaman terhadap kedaulatan negara. Yusril menguraikan bahwa indikasi makar dalam kasus ini merujuk pada upaya sistematis untuk melumpuhkan roda pemerintahan dari dalam.

“Pasal 191 KUHP Nasional berbunyi: Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun,” papar Yusril.

Ia menggarisbawahi bahwa target utama dari penyadapan ini bukan ancaman fisik keselamatan jiwa sang Kepala Negara, melainkan pelemahan kekuasaan secara masif.

“Mulai mengarah ke sana, ada indikasi ke arah makar. Bukan membunuh, melainkan berkeinginan untuk melumpuhkan agar Presiden tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan. Itu yang sedang didalami penyidik secara intensif,” kunci Yusril.

Saat ini, tim penyidik gabungan terus mendalami ke mana alur data hasil sadapan tersebut dialirkan serta siapa aktor intelektual utama yang berada di balik skenario pelemahan pemerintahan ini.

(Azi)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat tinggi negara bukan sekadar tindak pidana siber biasa, melainkan ancaman langsung terhadap keselamatan dan kedaulatan negara. DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk tidak menumbalkan perwira di lapangan dan menuntut pembongkaran aktor intelektual di balik skandal yang berbau upaya makar ini.

Penetapan tiga oknum perwira tinggi (Pati) kepolisian sebagai tersangka menjadi bukti betapa rentannya benteng keamanan tertinggi republik ini. Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa tindakan ini menghancurkan kewibawaan negara dan melanggar marwah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945.

“Perkara ini tidak cukup hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum biasa sebagaimana ketentuan dalam KUHP maupun UU ITE. Ada dimensi keamanan negara yang harus dicermati secara serius. Jangan sampai hanya pelaku lapangan yang diproses, sementara aktor utama yang berada di belakangnya tidak tersentuh,” tegas Rudianto Lallo.

Baca juga Pagar Makan Tanaman: Bareskrim Tetapkan 3 Personel Polri Tersangka Illegal Tapping dan Penghapusan Data Elektronik

Ia menambahkan, perbuatan menyadap simbol tertinggi negara memiliki konsekuensi yang jauh melampaui tindak pidana umum. Oleh karena itu, kepolisian diminta menyeret seluruh pihak yang merencanakan, memerintahkan, memfasilitasi, hingga yang mengambil keuntungan dari aksi intelijen ilegal ini.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan dari Istana Kepresidenan bahwa aksi penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal ini sudah melampaui batas pelanggaran hukum biasa.

“Kami berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa kita anggap perbuatan mengarah ke perbuatan makar yang membahayakan keselamatan pimpinan dan kepentingan strategis negara,” ujar Prasetyo Hadi.

Skandal ini kini menjadi uji nyali bagi aparat penegak hukum untuk membongkar tuntas konspirasi di tingkatan tertinggi tanpa pandang bulu, demi menjaga kestabilan nasional dan keselamatan Kepala Negara.

(Azi)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Bareskrim Polri menetapkan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping dan penghapusan data elektronik serta illegal access.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa ketiganya ditetapkan sebagai tersangka usai memeriksa sejumlah saksi dan menyita beberapa barang bukti.

Setelah ditetapkan tersangka, ketiganya menjalani penahanan di Rutan Mabes Polri, Jakarta.

Baca juga SKANDAL PENYADAPAN PRESIDEN: KETIKA KEWENANGAN DIATASNAMAKAN UNTUK TINDAK PIDANA ILEGAL

Guna mencegah intervensi serta mempercepat proses hukum, ketiga tersangka saat ini telah dipindahkan dan menjalani penahanan resmi di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri, Jakarta.

​Kasus ini menjadi sorotan tajam karena melibatkan dugaan pelanggaran hukum digital berat yang justru dilakukan dari dalam tubuh institusi. Bareskrim memastikan penanganan perkara akan dilakukan secara transparan, profesional, dan tuntas tanpa pandang bulu.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Penetapan status tersangka terhadap mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan, Listyo Sigit Prabowo, atas dugaan skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, hingga pengusaha, menjadi tamparan keras bagi tata kelola penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara di Indonesia.

Tindakan penyadapan secara clandestine yang tidak dibarengi prosedur penegakan hukum yang sah bukan sekadar pelanggaran etika institusional, melainkan tindak pidana serius. Kasus ini menegaskan kembali batas tegas antara kewenangan negara (due process of law) dan kejahatan intelijen ilegal (unlawful interception).

Menelanjangi Legalitas Penyadapan: Kewenangan Tanpa Prosedur Adalah Kejahatan

Secara normatif, instrumen hukum di Indonesia telah memagari praktik intersepsi sinyal dan komunikasi agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik maupun personal:

• Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-I/2003 & No. 20/PUU-XIV/2016: Mahkamah Konstitusi secara konsisten menegaskan bahwa hasil penyadapan hanya sah dijadikan alat bukti apabila diperoleh secara eksklusif dalam rangka penegakan hukum atas permintaan resmi institusi yang berwenang. Segala bentuk rekaman atau data yang didapat di luar koridor tersebut gugur demi hukum dan tidak memiliki legalitas sama sekali.
• Pasal 31 UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE): Setiap tindakan melakukan penyadapan atau intersepsi terhadap transmisi elektronik yang bersifat privat tanpa hak dan melawan hukum adalah tindak pidana (illegal interception). Pengecualian hanya berlaku strictly untuk proses hukum berdasar amanat undang-undang, bukan atas kehendak subjektif atau agenda terselubung oknum pejabat.

Dugaan pelanggaran yang diungkap Bareskrim Polri—termasuk adanya indikasi penghapusan data hasil penyadapan—mengindikasikan bahwa penyadapan ini beroperasi sepenuhnya di luar kerangka law enforcement. Memanfaatkan perangkat atau fasilitas negara untuk menyasar Kepala Negara dan elemen sipil tanpa izin adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang amat fatal.

Baca juga SKANDAL SKANDAL INTERSEPSI ILEGAL: 2 TAHUN PONSEL PRESIDEN PRABOWO DISADAP, TIGA MANTAN PETINGGI POLRI RESMI DITAHAN

Desakan Reformasi Total Tata Kelola Penyadapan

Langkah Bareskrim Polri dalam menetapkan tersangka harus menjadi momentum evaluasi total. Rencana koordinasi pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) tidak boleh sekadar menjadi wacana formalitas.

Pengawasan ketat (judicial scrutiny) dan akuntabilitas kepemilikan alat sadap di seluruh lembaga negara harus dipastikan berjalan, agar fasilitas keselamatan negara tidak bertransformasi menjadi alat pemata-mataan politik yang mengancam privasi serta keamanan nasional.(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Sebuah skandal keamanan negara skala besar mengguncang institusi penegak hukum dan Istana Negara. Tiga mantan pejabat tinggi kepolisian—termasuk mantan Kapolri berinisial LSP (Listyo Sigit Prabowo), ASN (Ahrie Sonta), dan EH (Eko Hadi Santoso)—resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Bareskrim Polri atas dugaan melakukan penyadapan ilegal (illegal tapping) terhadap telepon seluler Presiden RI Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat tinggi negara.

Penyadapan terselubung ini tidak terjadi sekejap mata, melainkan diduga telah berlangsung secara sistematis selama 2 tahun. Aksi kriminal ini terbongkar setelah para pelaku berupaya panik memusnahkan bukti jejak digital (digital footprints) dan log aktivitas pada akhir Oktober 2026.

Pilihan Alat Utama: Penyalahgunaan Sistem LIMS & Spyware Tingkat Tinggi

Pelaku memanfaatkan instrumen teknologi pertahanan canggih, Lawful Interception Management System (LIMS), yang sejatinya merupakan sistem intersepsi legal berbasis standar internasional (European Telecommunications Standards Institute/ETSI).

Bukannya digunakan sesuai amanat undang-undang dan atas izin pengadilan, LIMS justru disalahgunakan secara liar tanpa prosedur hukum (due process of law):

• Intersepsi Tingkat Operator (Carrier-Level Intercept): Nomor ponsel Presiden dimasukkan secara sepihak ke server LIMS untuk menduplikasi arus komunikasi di tingkat operator telekomunikasi secara langsung (real-time).
• Penyedotan Metadata dan Isi Komunikasi: Para pelaku secara ilegal menyedot rekaman percakapan suara, teks SMS, surel, hingga metadata lokasi dan riwayat kontak.
• Integrasi Spyware Canggih: Untuk menembus aplikasi berenkripsi seperti WhatsApp, server LIMS diintegrasikan dengan spyware berkemampuan tinggi kelas Pegasus guna mengeksploitasi celah keamanan gawai target.

Baca juga ULTIMATUM PUSAT UNTUK KANWIL BPN RIAU: Selidiki Tuntas Sengketa PT Tumpuan atau Berkas Dikembalikan!

Markas Rahasia dan Upaya Penghapusan Jejak yang Gagal

Hasil penyidikan Bareskrim Polri mengungkap bahwa operasi penyadapan ilegal ini dikendalikan dari sebuah rumah tertutup di area permukiman elit pejabat, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Aksi pengkhianatan terhadap keamanan nasional ini runtuh setelah upaya penghapusan data dan pembersihan log activity server LIMS pada pertengahan Oktober 2026 terdeteksi oleh pengawas sistem internal. Laporan resmi masuk pada 30 Oktober 2026, yang memicu penangkapan kilat terhadap para pelaku.

“Ini bukan sekadar pelanggaran etika atau peretasan biasa, melainkan ancaman langsung terhadap kedaulatan informasi dan keselamatan kepala negara. Penegakan hukum akan dilakukan secara transparan tanpa pandang bulu,” tegas Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri.

Poin-Poin Utama Kasus:

Kontak Media: Divisi Humas Bareskrim Polri Mabes Polri, Jakarta Selatan Email: press@polri.go.id