MADIUN, JURNAL TIPIKOR – Kota Madiun, yang seharusnya dikenal dengan kereta api dan warok-nya, hari ini kembali menjadi “lahan basah” bagi para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan untuk wisata, melainkan untuk melanjutkan tradisi “petak umpet” antara penegak hukum dengan aset-aset mantan orang nomor satu di kota tersebut, Wali Kota nonaktif Maidi.

Rabu (30/9) ini, KPK kembali menggelar operasi geledah di tiga lokasi rumah dan satu kantor dinas. Targetnya? Mencari jejak uang negara yang total nilainya mencapai belasan miliar rupiah, namun seolah-olah memiliki ilmu “menghilang” atau minimal ilmu “kebal” dari jangkauan hukum.

Pesta Geledah: Dari Rumah Sultan hingga Kantor Camat

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penyidik menyasar rumah pribadi Maidi, rumah saudara berinisial HD (keluarga), rumah seorang Camat, hingga kantor Dinas Kominfo.

Penggeledahan di rumah Camat dan kantor Kominfo tentu menjadi bumbu penyedap yang menarik. Apakah uang suap dan *fee* proyek itu disembunyikan di balik server dinas? Atau mungkin para Camat dan pejabat dinas terkait masih menyimpan “catatan kecil” yang lupa mereka musnahkan? Ini adalah bukti bahwa di Madiun, korupsi bukan lagi kejahatan individu, tapi sudah menjadi “budaya organisasi” yang butuh pembongkaran satu kompi.

Baca juga GELAR DOKTOR DIBELI DENGAN UANG HARAM WNA! KPK DALAMI PRAKTIK ‘SUMPAL’ BIMBINGAN S3 OKNUM PEJABAT IMIGRASI

Sulap Aset: Follow the Money atau Follow the Ghost?

Budi menyebut penyidik fokus pada *follow the money* dan pelacakan aset dalam dugaan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Narasi ini terdengar heroik, namun realitanya seringkali mengecewakan.

Kita tahu modus para koruptor kelas kakap. Saat OTT terjadi pada Januari 2026 lalu, uang tunai mungkin tertangkap basah. Tapi ke mana perginya aset senilai Rp10,7 miliar lebih yang “diperas” dari kontraktor dan dana CSR itu? Apakah sudah berubah wujud menjadi tanah atas nama nenek moyang yang sudah almarhum? Atau sudah disulap menjadi “amal” yang pahalanya langsung dibawa ke surga tanpa singgah di kas negara?

KPK kini sedang mencoba mengurai benang kusut konversi aset. Sebuah pekerjaan rumah yang berat, mengingat di negeri ini, menyembunyikan harta jauh lebih mudah daripada mencari kejujuran.

Baca juga SAHAM 100 PERSEN, PENGETAHUAN 0 PERSEN: Jurus Pamungkas “Saya Tidak Tahu” Bupati Bandung di Tengah Pesta Porah Rp 128 Miliar BUMD

Warisan “Sultan” yang Tak Kunjung Tuntas

Maidi sendiri kini sedang menikmati “hospitality” ruang tahanan sambil menunggu palu hakim yang menuntutnya 7 tahun 2 bulan penjara dan denda Rp205 juta. Sebuah angka yang bagi rakyat Madiun adalah fantantasi, tapi bagi Maidi mungkin hanya “uang jajan” yang tertukar.

Tuntutan pengembalian uang pengganti (UP) Rp8 miliar adalah lelucon tragis jika asetnya sudah “menguap”. Jika tidak bisa membayar, Maidi akan ditambah kurungan 5 tahun. Artinya, total hukumannya bisa belasan tahun. Tapi pertanyaannya: *Cui bono?* Apakah rakyat Madiun akan menikmati uang pengganti itu untuk membangun jalanan, atau uang itu hanya akan menjadi angka di atas kertas putusan pengadilan sementara aset aslinya sudah dinikmati oleh “tikus-tikus” lain yang masih berkeliaran di Pemkot Madiun?

Baca juga SINDIKAT MAFIA TANAH MAKIN TEREKSPOS! KPK GELADAH PT BELA PARAHYANGAN, JERAT KORUPSI HGB MELIBATKAN ORANG DEKAT MENTERI

Penutup: Jangan Hanya Cari Debu

Penggeledahan hari ini, 30 September 2026, adalah ujian bagi KPK. Apakah mereka hanya akan menemukan debu dan dokumen yang sudah “diamplas” bersih? Atau mereka berani membongkar jaringan “preman berdasi” yang selama ini memback-up Maidi?

Madiun sedang tidak baik-baik saja. Dan rakyat tidak butuh simpati, rakyat butuh pengembalian hak mereka yang dirampok atas nama “fee proyek” dan “dana CSR”.

Selamat berburu, KPK. Semoga kali ini Anda tidak pulang dengan tangan hampa, atau hanya membawa pulang “hantu” dari Madiun.

(Red)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Dunia akademik dan birokrasi Indonesia kembali ternoda oleh keserakahan oknum pejabat negara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta mencengangkan: uang hasil pemerasan pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) yang mencapai ratusan miliar rupiah, diduga kuat digunakan oleh oknum pejabat imigrasi untuk “menyogok” biaya bimbingan program doktoral (S3).

Indikasi jual beli gelar akademik dengan uang haram ini melibatkan tersangka kasus korupsi Suap Izin Tinggal WNA, Silmy Karim (mantan Dirjen Imigrasi/Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan) dan Bagus Bramantyo. Keduanya diduga rutin memberikan uang kepada calon promotor mereka setiap kali melaksanakan bimbingan studi di Universitas Brawijaya (UB).

“Diduga pihak tersangka ini memberikan sejumlah uang secara rutin ketika melakukan bimbingan studi di Universitas Brawijaya. Uang-uang yang diduga diberikan oleh pihak SK (Silmy) kepada RM (Romy) yang dilakukan pemeriksaan itu adalah uang-uang yang diduga dikumpulkan dari setoran-setoran yang masuk di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi,” tegas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Baca juga Polres Bengkalis Dukung Penguatan Restorasi Gambut dan Pencegahan Karhutla Bersama Pemerintah Pusat dan Daerah

Noda Hitam di Kampus dan Birokrasi

Fakta ini menjadi pukulan telak bagi integritas pendidikan tinggi di Indonesia. Bagaimana tidak, gelar doktor yang sejatinya diraih melalui keringat dan penelitian ilmiah, diduga kuat dibeli menggunakan uang “kotor” hasil memeras WNA yang mengurus izin tinggal di Indonesia.

Untuk mendalami aliran dana haram ini, KPK telah memeriksa dosen Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya, Romy Hermawan, pada Senin (29/9/2026) dalam kapasitasnya sebagai calon promotor. KPK menduga uang yang diterima RM adalah bagian dari aliran dana suap yang disetor oleh anak buah Silmy dan Bagus di Ditjen Imigrasi.

“Untuk nominalnya masih terus dihitung karena diduga setoran atau pemberian ini dilakukan secara rutin setiap melakukan bimbingan,” tambah Budi.

Berdasarkan data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), praktik ini terindikasi dilakukan untuk memuluskan jalan mereka meraih gelar doktor. Silmy Karim tercatat masuk sebagai mahasiswa baru S3 Administrasi UB Kampus Jakarta pada 19 Januari 2026. Sementara Bagus Bramantyo lebih dulu masuk pada 18 Agustus 2025.

Baca juga Kadisdik Ucapkan Selamat dan Sukses Atas Diselenggarakannya Olimpiade Pendidikan Pancasila Tahun 2026 Tingkat Kabupaten Sukabumi,

Ratusan Miliar Rupiah Hasil Memeras WNA

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terkait dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA. Silmy Karim yang saat itu menjabat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan akhirnya menyerahkan diri.

Pada 4 Juni 2026, KPK menetapkan 8 orang tersangka, termasuk Silmy Karim, Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam, serta sejumlah Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Imigrasi. KPK mencatat, para tersangka ini telah mengantongi uang haram dengan total sekitar **Rp145,5 miliar** dari praktik pemerasan selama periode 2022-2026.

KPK menegaskan akan terus menelusuri setiap aliran dana korupsi ini, termasuk ke lembaga pendidikan, untuk memastikan tidak ada satu pun aset atau fasilitas yang didapat dari uang hasil memeras rakyat dan WNA.

Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa korupsi di Indonesia tidak lagi hanya merusak sendi-sendi ekonomi negara, tetapi telah merambah dan mencabik-cabik integritas dunia akademik. KPK berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya, termasuk memiskinkan para koruptor dan membatalkan setiap keuntungan yang mereka peroleh dari uang haram.(*)

JAKARTA,, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan tajinya. Tidak puas membongkar praktik kotor pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) yang menyeret PT Summarecon Agung Tbk, penyidik kini menajamkan pisau investigasi ke PT Bela Parahiyangan Investindo. Penggeledahan yang dilakukan pada Selasa (29/9) ini mengonfirmasi bahwa “pesta pora” suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bukanlah kasus tunggal, melainkan jaringan mafia terstruktur yang melibatkan pejabat tinggi, politisi, hingga orang kepercayaan Menteri ATR/BPN.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan bahwa penggeledahan di kantor pengembang yang bermarkas di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, ini merupakan bagian dari pembongkaran sindikat suap pengurusan HGB.

“Dalam lanjutan penyidikan perkara terkait dengan ATR/BPN, hari ini penyidik kembali melakukan penggeledahan di salah satu pihak swasta, yaitu pihak Bela Parahiyangan,” tegas Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/9).

Baca juga SKANDAL LAPAS CIBINONG: Bappisus Janji Bongkar Tuntas Jumat, Publik Menagih Logika di Balik Akrobat Dalih ‘Fasilitas Mewah

Budi tidak menampik bahwa posisi PT Bela Parahiyangan dalam kasus ini sangat identik dengan modus operandi PT Summarecon Agung Tbk. Pengembang ini diduga kuat menjadi bagian dari rantai setoran suap kepada oknum pejabat ATR/BPN demi memuluskan perizinan HGB.

“Ya, ini posisinya mirip dengan PT Summarecon Agung Tbk,” ujar Budi, mengisyaratkan bahwa praktik “pungli berkedok perizinan” ini bersifat sistemik dan melibatkan banyak pemain di sektor properti.

Koalisi Gelap Birokrat, Politisi, dan Orang Dalam

Yang membuat kasus ini kian menohok dan memuakkan adalah daftar tersangka yang berhasil dijerat KPK. Hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 14 September 2026 lalu terbukti hanya merupakan “puncak gunung es” dari koalisi gelap antara pengembang, birokrat, dan politisi.

Hingga saat ini, delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka bukan kaleng-kaleng. Ada Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Coin Manurung; hingga Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi.

Yang lebih mengejutkan, sindikat ini juga menyeret nama-nama besar dari lingkaran elit politik dan pemerintahan. Mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto dan Ketua DPP Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, turut terseret dalam pusaran suap ini.

Tak berhenti di situ, KPK juga membongkar keterlibatan Erwin dan Muhammad Fakhry. Keduanya adalah pihak swasta yang oleh KPK disebut sebagai “orang kepercayaan” Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid. Meski KPK menegaskan tidak menggeledah ruangan pribadi Menteri Nusron Wahid, fakta bahwa orang-orang dekatnya terlibat dalam transaksi kotor ini menjadi tamparan keras bagi integritas kementerian tersebut.

Baca juga GELEDAH SUMMARECON BOGOR: KPK Perketat Cengkeraman pada Jaringan Korupsi ATR/BPN, Bayang-Bayang Menteri Nusron Wahid Semakin Nyata

Rantai Setoran Merambah ke Jawa Timur

Penyidik KPK tampaknya tidak akan berhenti sampai di Jawa Barat. Rangkaian penggeledahan yang dilakukan secara masif—mulai dari ruangan para Dirjen di Kementerian ATR/BPN, kantor Summarecon, hingga Kantor Pertanahan Kota Mojokerto dan Kanwil BPN Jawa Timur pada pekan lalu—menunjukkan bahwa sindikat ini memiliki jaringan “setoran” yang merambah ke berbagai daerah.

Publik kini menanti transparansi hasil penggeledahan di PT Bela Parahiyangan. Apakah KPK akan berani menyeret lebih banyak “ikan-ikan besar” di sektor properti yang selama ini menikmati fasilitas HGB melalui jalur “tikus”?

Masyarakat menuntut, kasus ini tidak boleh berhenti pada para pelaksana di lapangan atau pengembang kelas menengah. Biang kerok dari sistem perizinan yang koruptif ini harus dibongkar habis hingga ke akar-akarnya, guna menyelamatkan tata ruang dan hak atas tanah rakyat dari cengkeraman mafia.(*)