Demi melindungi risiko bisnis Danantara, Ketua DEN ingin definisi korupsi hanya sebatas penyuapan. KPK tegas membentengi uang rakyat: Jangan jadikan risiko bisnis sebagai tameng korupsi!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Rencana merevisi wajah hukum korupsi di Indonesia kembali memanas. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, dengan tegas menolak usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang ingin menghilangkan unsur ‘kerugian negara’ dari definisi tindak pidana korupsi.

Bagi KPK, kerugian negara adalah nyawa dari pemberantasan korupsi, bukan penghalang bagi kepentingan bisnis.

“Kajian KPK, tidak setuju unsur kerugian negara dihilangkan total,” tegas Setyo Budiyanto dalam keterangan persnya, Rabu (21/10/2026).

Setyo memberikan catatan kritis bahwa jika pun ada penyesuaian dengan standar internasional, hal itu tidak boleh mematikan unsur kerugian negara. “Namun hal tersebut dimungkinkan jika dirumuskan sebagai delik yang dikategorikan sebagai pemberatan tanpa menghilangkan unsur Kerugian Negara dimaksud,” tambah dia.

Baca juga Kebakaran Hutan Menggila, Pemerintah Buka Pintu Bantuan Luar Negeri: Pengakuan Keterbatasan atau Strategi Cepat?

Benturan Ideologi: Uang Rakyat vs Risiko Bisnis

Penolakan keras dari KPK ini merupakan bantalan langsung terhadap gebrakan kontroversial Luhut sehari sebelumnya. Selasa (20/10/2026), Luhut mengklaim telah mengantongi persetujuan Presiden Prabowo Subianto atas kajian DEN yang ingin menyeragamkan definisi korupsi di Indonesia dengan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

Luhut berdalih, standar PBB yang telah diratifikasi Indonesia 20 tahun lalu hanya mengenal *bribery* (penyuapan), bukan kerugian negara.

Lebih jauh, Luhut menyebut Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang masih memakai unsur kerugian negara dalam definisi korupsi. Menurut Luhut, hal ini memberatkan pelaku bisnis, termasuk lembaga raksasa baru, Danantara.

“Karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara dan ini memang memberatkan kepada seperti Danantara untuk membuat bisnis yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya,” kilah Luhut usai rapat bersama Prabowo di Istana Merdeka.

Publik Khawatir: ‘Jalan Tol’ Bagi Koruptor

Narasi yang dibangun oleh DEN ini langsung memicu alarm merah di kalangan pengamat hukum dan masyarakat sipil. Di satu sisi, pemerintah ingin menciptakan iklim investasi dan melindungi risiko bisnis badan usaha milik negara. Namun di sisi lain, publik khawatir celah ini akan menjadi ‘jalan tol’ bagi para koruptor.

Jika unsur kerugian negara dihapus dan korupsi hanya didefinisikan sebagai penyuapan, maka para pejabat atau pengelola BUMN yang menyebabkan negara rugi triliunan rupiah akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme berpotensi lolos dari jerat hukum dengan kedok “risiko bisnis”.

KPK melalui pernyataan Setyo hari ini seolah mengirim sinyal keras bahwa institusi antirasuah tidak akan tunduk pada kepentingan yang berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi. Menghilangkan kerugian negara dari definisi korupsi sama saja dengan merampas hak rakyat yang telah dirampok oleh oknum.

Hingga saat ini, bola panas berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Apakah pemerintah akan berdiri di pihak rakyat dengan mempertahankan unsur kerugian negara, atau tunduk pada tekanan elit bisnis yang menginginkan korupsi hanya sebatas urusan suap? KPK telah memilih jalannya: membentengi uang rakyat. (Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai ketegasan perang melawan rasuah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan optimismenya bahwa dukungan penuh dari pucuk pimpinan negara menjadi bahan bakar utama dalam membongkar praktik korupsi hingga ke akar-akarnya.

Optimisme tersebut bukan sekadar janji manis di atas kertas, melainkan dibuktikan dengan gelombang penindakan yang agresif. Sepanjang dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, lembaga antirasuah ini tercatat sukses melancarkan 36 Operasi Tangkap Tangan (OTT)—dengan 34 di antaranya digulirkan secara beruntun di bawah komando Ketua KPK Setyo Budiyanto.

“Kami sangat optimistis pemberantasan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan dukungan penuh pemerintah saat ini. Rasa optimistis ini adalah modal krusial bagi internal KPK; sebab jika kami optimistis, selalu ada jalan, cara, dan strategi tajam yang bisa kami eksekusi di lapangan,” tegas Ketua KPK Setyo Budiyanto saat menemui para jurnalis di Jakarta, Selasa (20/10).

Baca juga KAPOLRI BONGKAR KETERLIBATAN PIHAK ASING DALAM BENCANA KARHUTLA INDONESIA: AKTOR NEGARA TETANGGA DIDUGA IKUT BERMAIN!

Tanpa Pandang Bulu: Dari Pejabat Pusat, Kepala Daerah, Hingga Akademisi

Ketegasan KPK dalam dua tahun terakhir mengirimkan pesan cermin retak bagi para pejabat publik: tidak ada tempat bersembunyi bagi koruptor. Tarikan jaring OTT KPK menjangkau berbagai tingkatan jabatan tanpa celah kompromi.

Deretan nama besar yang terjaring dalam operasi senyap KPK meliputi:

• Jajaran Kabinet & Kementerian: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, serta Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri.
• Pimpinan Daerah: Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
• Aparat & Birokrasi Strategis: Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal.
• Sektor Pendidikan & Jejaring Kekuasaan: Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Akhmad Sodiq, hingga Bima Setiawan (adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto).

Rentetan penangkapan ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi ketegasan komitmen politik Presiden Prabowo dan taring penyidikan KPK tidak memberi ruang bagi praktik nepotisme maupun penyalahgunaan wewenang.

KPK menegaskan akan terus meningkatkan intensitas pengawasan dan penindakan. Dukungan politik yang kuat dari pemerintah pusat dinilai menjadi momentum emas untuk membersihkan birokrasi Indonesia dari mentalitas koruptif.

(Azi)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR— Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membongkar kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kini memasuki babak baru yang kian memanas.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak lembaga antirasuah tersebut untuk bergerak cepat dan menyiagakan tim di pintu kedatangan internasional demi menyambut kepulangan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.

Sebelumnya, Nusron mangkir dari panggilan penyidik KPK sebagai saksi kunci pada Kamis (15/10/2026) dengan dalih sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Berdasarkan informasi terkini yang dihimpun MAKI, Nusron dijadwalkan mendarat kembali di Tanah Air pada Senin (19/10/2026) malam atau Selasa (20/10/2026) pagi melalui transit Singapura maupun Malaysia.

Baca juga Kebakaran Hutan Menggila, Pemerintah Buka Pintu Bantuan Luar Negeri: Pengakuan Keterbatasan atau Strategi Cepat?

Momentum kepulangan ini dinilai menjadi kesempatan emas sekaligus ujian keberanian bagi penyidik KPK untuk mengambil tindakan tegas dan menjemput paksa sang menteri apabila terindikasi tidak kooperatif.

“Jadi dalam perjalanan dinas yang saya dapatkan itu sampai hari ini mulai hari Kamis kemarin dan semestinya Nusron Wahid akan pulang ke Indonesia, baik melalui Batam maupun langsung ke Indonesia, baik dari Singapura maupun Malaysia,” tegas Boyamin Saiman, Senin (19/10/2026).

Boyamin mendorong agar komisi antirasuah tidak ragu menempatkan tim penyidik di bandara untuk mengamankan keberadaan saksi kunci tersebut sebelum menghilang dari jangkauan.

“Jadi kalau KPK masih ingin menjemput paksa Nusron Wahid, maka silakan menyambutnya atau menyanggongnya di bandara malam nanti atau besok pagi,” tambah Boyamin.

Baca juga KAPOLRI BONGKAR KETERLIBATAN PIHAK ASING DALAM BENCANA KARHUTLA INDONESIA: AKTOR NEGARA TETANGGA DIDUGA IKUT BERMAIN!

Ujian Integritas dan Transparansi Penegakan Hukum

Ketidakhadiran Nusron Wahid dalam panggilan pemeriksaan perdana ini mendudukkan KPK di bawah sorotan tajam publik. Desakan penjemputan paksa di pintu masuk negara yang disuarakan MAKI menjadi dorongan nyata agar penegakan hukum dalam skandal korupsi HGB Kementerian ATR/BPN berjalan tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu—terlepas dari tingginya jabatan publik yang disandang saksi.

Kini, bola panas berada penuh di tangan penyidik KPK: apakah lembaga antirasuah ini berani mengambil langkah ekstrem menjemput pejabat tinggi negara di bandara, atau justru memilih jalan kompromi?

(Red)