-

8 Nov 2026

HOAKS VS FAKTA MENCEKAM: Polri Bantah Keras Libatkan Tito-Idham, Tapi Badai Penyadapan Prabowo Justru Seret 4 Jenderal ke Meja Hijau!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Jagat politik dan keamanan negara sedang diguncang badai besar. Di tengah simpang siur informasi yang membingungkan publik mengenai keterlibatan dua mantan Kapolri, Idham Azis dan Tito Karnavian, dalam skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Mabes Polri akhirnya turun gunung mematahkan rumor liar tersebut.

Namun, di balik bantahan keras terhadap nama-nama besar tersebut, tersimpan fakta yang jauh lebih mengejutkan dan menjadi tamparan keras bagi institusi: **Empat jenderal bintang satu dan dua justru telah resmi ditetapkan sebagai tersangka.**

Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, dengan tegas membantah narasi yang beredar liar di media sosial yang menyeret nama Tito Karnavian dan Idham Azis ke dalam pusaran pemeriksaan.

“Infonya tidak benar. Tidak ada pemeriksaan terhadap mantan Kapolri Tito maupun Idham terkait kasus ini,” tegas Asep dalam konfirmasi persnya, Minggu (8/11/2026) malam.

Asal-Usul Hoaks dan Spekulasi Liar

Kekacauan informasi ini bermula dari unggahan akun Instagram @kritikkerass yang memancing adrenalin publik. Akun tersebut menyebarkan narasi sensasional tentang penangkapan seorang menteri berinisial “TK” yang diduga terlibat jaringan penyadapan terhadap orang nomor satu di Indonesia.

Narasi liar ini langsung memicu spekulasi liar di kolom komentar, di mana publik secara keliru mengaitkan inisial dan sosok mantan pejabat dengan Tito Karnavian, padahal fakta di lapangan menunjuk pada arah yang berbeda dan jauh lebih serius.

Pembersihan Internal: 4 Jenderal Jadi Tersangka

Sementara publik disibukkan dengan hoaks, penyidik sebenarnya sedang melakukan “operasi besar” di tubuh institusi. Fakta yang tidak kalah bombastis adalah penetapan empat perwira tinggi polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan akses ilegal dan penyadapan terhadap tokoh negara, termasuk Presiden Prabowo.

Keempat jenderal yang terseret dalam pusaran hukum ini adalah:

Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri)
Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution
Irjen Pol Eko Hadi Santoso
Irjen Pol Slamet Uliandi

Penetapan tersangka ini menandakan bahwa kasus penyadapan ini bukan sekadar isu politik, melainkan kejahatan luar biasa yang melibatkan elit kepolisian.

Kapolri Bentuk Tim Khusus: Transparansi atau Tuntas?

Merespons skandal yang mencoreng wajah kepolisian ini, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tidak main-main. Ia tengah mempersiapkan pembentukan “Tim Khusus” yang akan dipimpin langsung oleh Kabareskrim.

Langkah ini diambil untuk menjamin transparansi dan memulihkan kepercayaan publik yang sedang tergerus. Tim ini tasked untuk membongkar tuntas siapa saja yang bermain di balik layar, memastikan tidak ada impunitas bagi mereka yang berani main mata dengan privasi Presiden.

Ancaman Hukuman Berat

Keempat tersangka kini terjerat pasal berlapis yang mematikan. Mereka dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE.

Dengan ancaman hukuman maksimal “10 tahun penjara”. kasus ini menjadi preseden buruk bagi penyalahgunaan wewenang di era digital.

Publik kini tidak lagi perlu diterka-terka oleh hoaks mengenai nama-nama yang sudah dibantah. Fokus kini tertuju pada proses hukum terhadap empat jenderal yang terbukti secara hukum melakukan pengkhianatan terhadap kepercayaan negara melalui penyadapan ilegal.(*)

8 Nov 2026

Awas Jebakan Batman Phishing! Korlantas Polri Tepis Narasi SIM Seumur Hidup: Itu Hoaks dan Modus Curi Data!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR— Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) membanting keras narasi liar yang membanjiri media sosial terkait isu Surat Izin Mengemudi (SIM) berlaku seumur hidup. Polri menegaskan bahwa kabar yang meresahkan publik tersebut adalah 100% hoaks dan disinyalir kuat sebagai modus baru kejahatan digital untuk memanen data pribadi masyarakat.

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Polri, Brigadir Jenderal Polisi I Made Agus Prasatya, mengonfirmasi di Jakarta pada Minggu bahwa tidak ada perubahan aturan mengenai masa aktif SIM.

“Masa berlaku SIM saat ini tetap lima tahun sejak tanggal penerbitan,” tegas Brigjen Pol. I Made Agus Prasatya.

Ia membeberkan bahwa aturan ini berlandaskan hukum kuat pada Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang secara eksplisit menyatakan: “Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.”

SIM Bukan Sekadar Kartu, Tapi Soal Nyawa di Jalan Raya

Mematahkan anggapan bahwa perpanjangan SIM sekadar formalitas birokrasi, Korlantas Polri menekankan pentingnya evaluasi berkala. Menurut Made Agus, kondisi fisik dan mental seorang pengemudi sangat dinamis dari waktu ke waktu.

“SIM merupakan bukti kompetensi serta kelaikan kesehatan jasmani dan psikologis seseorang dalam berkendara. Oleh karena itu, evaluasi dan pengujian kembali secara berkala setiap lima tahun diperlukan untuk memastikan pengemudi tetap memenuhi persyaratan keselamatan berlalu lintas,” ujar Made Agus.

Langkah ini diambil demi menjaga keselamatan bersama di jalan raya, memastikan setiap pemegang SIM masih layak mengemudikan kendaraan tanpa membahayakan pengguna jalan lainnya.

**Waspada Modus Phishing di TikTok, WA, dan Instagram**

Tidak sekadar meluruskan disinformasi, Korlantas Polri membunyikan alarm bahaya terkait maraknya link bodong yang memanfaatkan isu SIM seumur hidup maupun penawaran SIM gratis. Tautan berbahaya ini terdeteksi menyebar luas di berbagai platform digital, mulai dari TikTok, WhatsApp, hingga Instagram.

Publik diminta tidak terkecoh oleh iming-iming menggiurkan tersebut, karena tautan misterius itu berpotensi besar menjadi jebakan phishing untuk meretas akun dan mencuri identitas pribadi warga.

Mengakhiri keterangannya, Korlantas Polri mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih kritis, bijak bermedia sosial, dan tidak berpartisipasi menyebarkan rumor yang meresahkan.

“Pastikan informasi berasal dari sumber resmi. Jangan mudah percaya hoaks, jangan sembarangan klik tautan, dan lindungi data pribadi Anda!” tutup Made Agus tegas.

Informasi & Verifikasi Layanan: Dimbau kepada masyarakat untuk selalu memverifikasi seluruh informasi lalu lintas dan kelengkapan berkendara hanya melalui kanal komunikasi serta media sosial resmi milik Polri.

(Red)

8 Nov 2026

Bukan Saatnya Saling Tanding, Bandung-Jogja Pilih Bergandengan Tangan Kuasai Pasar UMKM!

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR — Di tengah sengitnya persaingan ekonomi nasional, Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengambil langkah manuver yang tak biasa. Alih-alih bersaing memperebutkan pasar, dua raksasa kota kreatif ini resmi memadukan kekuatan untuk memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui perluasan jejaring bisnis dan promosi produk unggulan antardaerah.

Komitmen strategis ini dibuktikan secara nyata lewat gelaran Sibakul Jelajah Nusantara 2026 bertajuk Pinara Ing Bandung yang menggebrak Atrium Ground Floor Cihampelas Walk, Kota Bandung, pada 6–8 November 2026.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa Bandung dan Yogyakarta memiliki DNA yang sangat identik sebagai pusat pendidikan dan poros kreativitas tanah air. Karakter serupa ini dinilainya sebagai senjata ampuh untuk membangun iklim ekonomi yang saling menguntungkan.

“Di saat dua kota memiliki banyak kemiripan, adalah rugi kalau kita berkompetisi. Kita harus berkolaborasi,” tegas Farhan secara menohok saat membuka acara, Jumat (6/11/2026).

Farhan menampik pola pikir lama yang mengedepankan rivalitas antar wilayah. Menurutnya, kolaborasi konkret harus diwujudkan melalui pertukaran praktik terbaik, berbagi strategi, hingga pembukaan akses pasar secara dua arah. Ia mendorong agar market week digelar berkala di wilayah DIY untuk menampung produk unggulan Bandung, begitupun sebaliknya. Pola saling banting pintu pasar ini dipastikan menciptakan ruang tumbuh yang jauh lebih masif bagi pelaku UMKM kedua kota.

Senada dengan Farhan, Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Agus Mulyono, mengungkapkan bahwa Sibakul Jelajah Nusantara merupakan ajang pembuktian kualitas sekaligus penetrasi pasar UMKM Yogyakarta ke berbagai penjuru Nusantara.

“Melalui kegiatan ini, kami menghadirkan UMKM unggulan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperkenalkan potensi dan kualitas produknya sekaligus membuka peluang kerja sama usaha yang diharapkan dapat ditindaklanjuti pada masa mendatang,” jelas Agus.

Tidak sekadar pameran biasa, ajang ini langsung menggebrak lewat sesi business matching yang mempertemukan para pelaku UMKM DIY dengan aktor-aktor strategis di Bandung, mulai dari pengelola toko oleh-oleh hingga jaringan pasar ritel. Langkah nyata ini dikunci dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) sebagai landasan kemitraan bisnis jangka panjang.

Agus menekankan bahwa kolaborasi ini tidak boleh berhenti sebagai selebrasi seremonial di panggung pameran, melainkan harus menjelma menjadi rantai pasok berkelanjutan dengan mitra distribusi modern.

Hingga penutupannya pada 8 November 2026, Sibakul Jelajah Nusantara 2026 tidak hanya memanjakan pengunjung dengan stan UMKM pilihan dari DIY dan Bandung, tetapi juga menjadi ruang transfer ilmu secara intensif melalui lokakarya membatik, talkshow inspiratif, hingga pembuatan bakpia.

Melalui terobosan lintas daerah ini, Pemkot Bandung terus membuktikan komitmennya untuk membuka barikade ekonomi, memperkuat daya saing UMKM lokal, dan mempertegas posisi Bandung sebagai episentrum ekonomi kreatif yang tak tertan

dingi. (red)

8 Nov 2026

Tragedi di Tengah Kobaran Karhutla: Pilot Australia Selamat, Kru Asal Indonesia Masih Hilang di Aliran Sungai Barito

BARITO KUALA, JURNAL TIPIKOR— Misi kemanusiaan memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berubah menjadi medan pertempuran taruhan nyawa. Helikopter Super Puma milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) jatuh dan menghantam perairan Sungai Barito, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, saat tengah melangsungkan operasi intensif water bombing, Minggu (8/11/2026).

Di tengah hempasan tragedi ini, pembaruan informasi dari BNPB mengonfirmasi keberhasilan evakuasi dua pilot berkewarganegaraan Australia. Kedua penerbang asing tersebut berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian dalam kondisi selamat dan kini tengah menjalani perawatan medis intensif.

Namun, kecemasan mendalam masih menyelimuti tanah air. Satu kru helikopter berkewarganegaraan Indonesia, Yayan Supyansuri, yang bertugas sebagai Helicopter Landing Officer (HLO), hilang ditelan arus Sungai Barito dan hingga kini belum ditemukan.

Pencarian Skala Besar Dikerahkan

Menanggapi situasi darurat ini, Tim SAR Gabungan langsung mengerahkan seluruh kekuatan. Personel gabungan yang terdiri dari Satuan TNI AU, Polri, Basarnas, serta warga lokal menyisir titik jatuh helikopter menggunakan armada perahu dan peralatan pendeteksi bawah air (sonar detector) untuk melacak keberadaan korban di balik kedalaman air.

BNPB menegaskan bahwa penanganan darurat difokuskan penuh pada penyelamatan korban yang belum ditemukan, sembari menyiapkan tim investigasi guna mengusut tuntas penyebab pasti dari jatuhnya helikopter Super Puma tersebut.

“Prioritas utama kami saat ini adalah menyisir setiap meter aliran Sungai Barito untuk menemukan saudara Yayan Supyansuri, bersamaan dengan langkah medis terbaik bagi kru yang berhasil diselamatkan,” ujar perwakilan BNPB dalam keterangan resminya.

Proses pencarian akan terus dilakukan tanpa henti dengan mengandalkan seluruh sumber daya yang dikerahkan di lapangan.(*)

8 Nov 2026

Menerjang Badai Lelah, Pangeran Biru Siap Taklukkan Tantangan Java United di Jatidiri!

SEMARANG,JURNAL TIPIKOR – Jadwal padat dan perjalanan lintas benua tak menyurutkan mental juara PERSIB Bandung. Pangeran Biru siap menguji ketangguhan tuan rumah Java United dalam laga sengit pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11/2026) pukul 19.00 WIB.

Datang membawa modal kemenangan dramatis 2-1 atas Melbourne Victory yang mengunci tiket 16 Besar AFC Champions League Two (ACL Two), Maung Bandung dihadapkan pada ujian fisik yang sangat ekstrem. Dalam 30 hari terakhir saja, armada Igor Tolic telah memeras keringat dalam 10 pertandingan di berbagai ajang.

Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut menegaskan bahwa kondisi anak asuhnya tetap mantap dan siap tempur.

“Tim ini tetap baik-baik saja. Saya akan memantau bagaimana kondisi pemain dan memilih siapa yang terbaik untuk bermain sebagai starter,” tegas Tolic.

Tolic enggan membiarkan para pemainnya terlena oleh rekor manis masa lalu di Jatidiri. Ia menilai Java United di bawah komando Fabio Lefundes merupakan ancaman nyata yang terorganisir dengan rapi.

“Semua pemain bagus, kami memiliki beberapa teman dari PERSIB. Mereka dilatih pelatih yang bagus, sangat terorganisir dan paham harus melakukan apa di dalam lapangan. Ini akan menjadi pertandingan sulit hingga akhir,” lanjutnya.

Java United Tak Sudi Terkecoh Narasi Kelelahan Lawan

Di sisi lawan, pelatih Java United, Fabio Lefundes, menolak anggapan bahwa penerbangan panjang PERSIB dari Australia menjadi celah empuk bagi timnya. Kendati persiapan timnya relatif singkat usai berlaga di Piala I.League Cup, racikan strategi telah tuntas diberikan kepada anak asuhnya.

“PERSIB memang datang dari perjalanan jauh, tapi apakah itu membawa hal positif bagi kami? Belum tentu,” kata pelatih asal Brasil tersebut.

Lefundes paham betul bahwa kedalaman skuad PERSIB serta gengsi kompetisi Asia justru berpotensi memicu lonjakan motivasi yang melipatgandakan kekuatan lawan di lapangan.

“Motivasi dari pertandingan dan pentingnya laga membuat segala masalah logistik atau kelelahan perjalanan menjadi hilang. Pemain akan memberikan yang maksimal. Bagi kami, ini justru alasan untuk lebih waspada, karena motivasi mereka untuk bangkit bisa lebih besar daripada rasa lelah,” kunci Lefundes.

Pertarungan taktikal antara dua pelatih berpengalaman ini diprediksi berlangsung dalam intensitas tinggi sejak menit awal hingga peluit panjang dibunyikan.

(Red)

7 Nov 2026

PESTA ALAT SADAP DI “KOTAK HITAM” POLRI: ICW & TREND ASIA BONGKAR PENEDOTAN ANGGARAN RP35,9 TRILIUN TANPA TRANSPARANSI

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Di tengah himpitan ekonomi rakyat dan defisit anggaran yang mengkhawatirkan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) justru menggelar “pesta” pengadaan teknologi pengawasan yang mencengangkan. Sebuah investigasi gabungan antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Trend Asia hari ini membongkar praktik pemborosan negara yang masif, di mana sedikitnya Rp35,9 triliun anggaran negara tersedot ke dalam pengadaan alat surveillance (pengawasan) dalam kurun waktu 13 tahun terakhir.

Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan lonceng peringatan bagi matinya akuntabilitas di tubuh institusi penegak hukum.

Berdasarkan pemantauan mendalam terhadap periode 2013 hingga 2026, kedua lembaga menemukan pola belanja yang tidak masuk akal dan tertutup rapat dari pengawasan publik.

“Ini bukan sekadar pengadaan, ini adalah ‘black hole’ anggaran. Kami menemukan sedikitnya ada 376 paket pengadaan alat pengawasan di lingkungan Polri. Nilai fantastis Rp35,9 triliun itu menyedot anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat, namun hilang ditelan belanja teknologi yang minim justifikasi kebutuhan,” ujar seira Tamara, Peneliti ICW, dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (7/11).

Misteri Rantai Pasok dan Kedaulatan Negara

Investigasi ini tidak hanya menyoroti besarnya angka, tetapi juga mengungkap sisi gelap rantai pasok (supply chain) yang berpotensi membahayakan kedaulatan negara. Data lapangan mengindikasikan bahwa perangkat canggih yang dibeli dengan harga selangit tersebut memiliki keterkaitan dengan perusahaan asing, termasuk dari Israel, yang seringkali masuk melalui “jalan tikus” atau perantara negara ketiga.

Praktik ini tidak hanya membuka celah mark-up harga yang merugikan negara, tetapi juga menempatkan data keamanan nasional di bawah kendali vendor asing yang tidak teraudit.

Kita sedang membeli ‘mata dan telinga’ penegak hukum dari pihak asing dengan harga triliunan rupiah, tanpa jaminan keamanan siber yang jelas. Ini adalah bom waktu. Apakah Polri membeli alat untuk melindungi rakyat, atau justru menjadi objek eksploitasi vendor asing?” tambah perwakilan dari Trend Asia.

Desakan: Audit Total dan Hentikan “Negara dalam Negara”

ICW dan Trend Asia mengecam keras kultur state within a state (negara dalam negara) yang memungkinkan Polri berbelanja triliunan rupiah tanpa melalui mekanisme check and balance yang memadai dari DPR maupun BPK.

Kedua lembaga mendesak:
1. KPK dan BPK RI untuk segera melakukan audit forensik terhadap seluruh 376 paket pengadaan tersebut.
2. DPR RI untuk menggunakan hak angket jika ditemukan indikasi korupsi sistemik.
3. Polri untuk membuka transparansi penuh mengenai spesifikasi, kegunaan, dan vendor pengadaan alat sadap tersebut kepada publik.

“Rp 35,9 triliun adalah uang rakyat. Jika dibiarkan terus, kita sedang membiarkan institusi keamanan menjadi lembaga yang paling boros dan paling tertutup di negara demokrasi ini. Transparansi adalah harga mati, atau kami akan menggugat ke ranah hukum,”pungkas Seira.

Investigasi lengkap dan daftar paket pengadaan akan segera dipublikasikan melalui laman resmi ICW dan Trend Asia sebagai bahan gugatan publik.

Sumber : Suara.com

Editor : Azi

7 Nov 2026

Dituduh Dalang Sadap Prabowo, Bahlil Lahadalia Serang Balik: ‘Saya Juga Korban’, Ultimatum 3×24 Jam atau Jalur Hukum!

AMBON, JURNAL TIPIKOR– Pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kian memanas. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, tidak tinggal diam melihat namanya diseret-seret dalam narasi liar yang beredar di ruang digital.

Dari Ambon, Maluku, Sabtu (7/11/2026), Bahlil melancarkan “serangan balik” yang tegas. Ia tidak hanya membantah keras keterlibatannya, tetapi juga membeberkan fakta mengejutkan: ia mengklaim dirinya pun menjadi korban dalam kasus ini.

Bantahan Keras dari Timur Indonesia

Usai melantik pengurus DPD Partai Golkar di Ambon, Bahlil menghadapi wartawan dengan raut serius. Ia menampar mentah-mentah spekulasi yang mengaitkan sosok “ketua umum partai di kawasan Widya Chandra” dengan momen penangkapan tersangka penyadap oleh Bareskrim Polri.

“Terkait proses penyadapan ke kepala negara, kami meminta kepolisian mengusut tuntas. Berkaitan dengan hal itu, “saya juga disadap” tegas Bahlil, mematahkan narasi yang memposisikan dirinya sebagai pelaku.

Pernyataan ini menjadi tamparan keras bagi para penyebar hoaks di grup percakapan WhatsApp yang gencar menggiring opini bahwa Bahlil adalah dalang di balik aksi spionase terhadap orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Ultimatum 3×24 Jam

Tidak main-main, Bahlil memberikan tenggat waktu yang ketat. Ia menyatakan perang terhadap pihak-pihak yang bersembunyi di balik anonimitas untuk merusak reputasinya dan memperkeruh stabilitas politik.

“Saya minta kepada pihak yang menggulirkan isu itu, jangan asal bicara! Kepada beberapa orang yang sudah mencatut nama saya, saya berikan somasi 3×24 jam terhitung sejak hari ini. Kalau tidak mengklarifikasi, saya akan proses hukum!” ancam Bahlil.

Ancaman pidana ini bukan isapan jempol. Bahlil meminta kepolisian bergerak cepat tidak hanya untuk mengungkap kasus penyadapan, tetapi juga menangkap “dalang fitnah” yang telah mencemarkan nama baiknya di mata publik.

Demokrasi Bermartabat, Bukan Demokrasi Fitnah

Bahlil mengingatkan bahwa narasi liar ini berbahaya bagi demokrasi Indonesia. Ia menyayangkan adanya upaya sistematis untuk mengadu domba dan menciptakan kegaduhan politik menjelang momentum-momentum penting negara.

“Kita ini negara demokrasi, tetapi juga demokrasi yang bermartabat. Jangan semua mengarah kepada fitnah. Polisi akan mengecek, dan saya tidak akan mentolerir siapa pun yang mempermainkan nama saya untuk kepentingan gelap,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, Bareskrim Polri masih terus mendalami dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden yang oleh Kepala BIN disebut memiliki indikasi mengarah pada tindakan makar.

Sumber : Antara

Editor: Azi

7 Nov 2026

BONGKAR TUNTAS DUGAAN PENYADAPAN PRESIDEN! REFORMASI POLRI HARUS BERJALAN, JANGAN ABAIKAN PERSOALAN RAKYAT!

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Perkumpulan Aktivis 98 memandang serius terungkapnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh sejumlah oknum petinggi Polri yang menyeret mantan Kapolri serta beberapa orang lainnya.

Jika dugaan tersebut terbukti, persoalan ini bukan sekadar pelanggaran privasi. Ini adalah persoalan serius yang mengancam kehidupan demokrasi, keselamatan, keamanan, dan keberlangsungan pemerintahan yang sah.

Tidak boleh ada institusi negara yang menjalankan kewenangannya di luar hukum, apalagi menggunakan perangkat negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun pertarungan politik.

PRIVASI ADALAH HAK KONSTITUSIONAL, BUKAN SEKADAR RAHASIA PRIBADI

Kebebasan privasi warga negara bukan hanya sekadar hak untuk merahasiakan percakapan pribadi, melainkan bagian mendasar dari kebebasan warga, rasa aman, dan harkat martabat rakyat.

Perlindungan privasi merupakan perwujudan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Setiap orang berhak berkomunikasi, berpikir, menyampaikan pendapat, serta menjalankan kehidupan pribadi tanpa ketakutan diawasi secara sewenang-wenang oleh negara. Tanpa perlindungan privasi, kebebasan manusia kehilangan maknanya.

UUD 1945 menjaminnya secara tegas:

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman, serta perlindungan dari ancaman ketakutan.
Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Pasal 32 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa negara melindungi kerahasiaan komunikasi, termasuk komunikasi elektronik, kecuali berdasarkan kewenangan yang sah sesuai undang-undang.

PRESIDEN BUKAN HANYA WARGA NEGARA

Presiden bukan hanya warga negara yang berhak atas privasi, melainkan juga pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) UUD 1945

Komunikasi Presiden dapat memuat informasi rahasia mengenai pertahanan, keamanan, diplomasi, kebijakan ekonomi, keputusan politik, dan strategi pemerintahan.

Karena itu, dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden mengandung berbagai risiko penyalahgunaan kekuasaan untuk pemerasan, tekanan politik, manipulasi kebijakan, hingga upaya ancaman terhadap keamanan negara dan warga negara.

PENYADAPAN ILEGAL MENGANCAM SEMUA WARGA

Penyadapan ilegal oleh aparat negara dapat menimbulkan ketakutan meluas di masyarakat, khususnya kalangan aktivis civil society, kelompok usaha, jurnalis, dan rakyat biasa.

Ia dapat membungkam kebebasan berpendapat, mengancam kerahasiaan sumber informasi pers, membuka rahasia bisnis, serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Aparat yang seharusnya melindungi rakyat malah menyalahgunakan kekuasaannya untuk menyadap komunikasi rakyatnya dapat menghilangkan rasa aman dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Secara hukum, larangan penyadapan secara melawan hukum melanggar Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dan ketentuan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

JANGAN BERHENTI PADA TERSANGKA

Pengungkapan kasus ini tidak boleh berhenti pada penetapan beberapa orang sebagai tersangka. Publik berhak mengetahui siapa yang memerintahkan, siapa yang melaksanakan, siapa yang mengetahui, serta bagaimana dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut bisa terjadi.

Jangan sampai proses hukum hanya menyentuh pelaksana di lapangan, sementara pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab justru tidak tersentuh.

Kasus ini sekaligus membuka kembali persoalan mendasar tentang reformasi kepolisian, independensi institusi, dan hubungan aparat dengan kekuasaan politik. Penggunaan teknologi penyadapan harus memiliki dasar hukum yang jelas, batas kewenangan yang tegas, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban independen.

Institusi negara harus tunduk kepada konstitusi dan hukum, bukan menjadi perpanjangan tangan kepentingan individu atau kelompok kekuasaan. Loyalitas aparat adalah kepada negara dan rakyat, bukan kepada figur politik.

JANGAN ABAIKAN PERSOALAN RAKYAT

Namun, Perkumpulan Aktivis 98 mengingatkan bahwa kegaduhan di pusat kekuasaan tidak boleh membuat pemerintah kehilangan perhatian terhadap persoalan rakyat.

Di tengah polemik dugaan penyadapan, masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi, melemahnya daya beli, persoalan lapangan pekerjaan, upah, kenaikan harga kebutuhan pokok, ketimpangan, dan berbagai persoalan kesejahteraan.

Rakyat tidak boleh hanya menjadi penonton pertarungan di antara para pemegang kekuasaan. Mereka membutuhkan kebijakan nyata, bukan sekadar kegaduhan politik dan saling membuka persoalan di lingkungan elite.

Penegakan hukum harus berjalan. Reformasi kelembagaan harus dilanjutkan. Namun, pemulihan sosial ekonomi masyarakat juga tidak boleh ditunda.

SIKAP DAN TUNTUTAN PERKUMPULAN AKTIVIS 98

1. BONGKAR TUNTAS dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pihak. Proses hukum harus mengungkap seluruh fakta, motif, dan pihak yang bertanggung jawab.

2. UNGKAP RANTAI KOMANDO penggunaan perangkat penyadapan, termasuk siapa yang memerintahkan, membiayai, melaksanakan, dan mengawasi operasinya.

3. JANGAN ADA IMPUNITAS. Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Jabatan, pangkat, dan kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menjadi tameng hukum.

4. LANJUTKAN REFORMASI POLRI. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, independensi, profesionalisme, dan hubungan kelembagaan kepolisian dengan kekuasaan politik.

5. BANGUN PENGAWASAN INDEPENDEN. Penggunaan teknologi penyadapan harus memiliki dasar hukum, batas kewenangan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diawasi secara independen.

6. HENTIKAN PERTARUNGAN ELITE DAN KEMBALIKAN PRIORITAS KEPADA RAKYAT. Jangan biarkan konflik kepentingan di pusat kekuasaan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah harus segera fokus pada pemulihan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, perlindungan daya beli, pengendalian harga kebutuhan pokok, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

REFORMASI BUKAN SEKADAR PERGANTIAN KEKUASAAN

Perkumpulan Aktivis 98 mengingatkan bahwa cita-cita Reformasi 1998 adalah membangun negara demokratis, menjunjung supremasi hukum, membatasi penyalahgunaan kekuasaan, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan elite.

Karena itu, dugaan penyadapan ini harus menjadi momentum pembenahan serius terhadap institusi negara. Jangan hanya sibuk mengungkap siapa yang menyadap siapa, tetapi mengabaikan persoalan mendasar tentang bagaimana kekuasaan dijalankan dan untuk siapa negara bekerja.

Jika hari ini Presiden saja diduga bisa disadap secara ilegal, maka siapa yang menjamin aktivis, jurnalis, pengusaha, dan rakyat biasa tidak disadap?

Istana boleh sibuk mengusut kegaduhan di lingkaran kekuasaan, tetapi negara tidak boleh berhenti mengurus rakyat.

HUKUM HARUS DITEGAKKAN. REFORMASI HARUS DILANJUTKAN. KEPENTINGAN RAKYAT HARUS DIUTAMAKAN.

PERKUMPULAN AKTIVIS 98

Muhammad Surya Wijaya
Ketua Umum Presidium

Lukman Nurhakim
Sekretaris Jenderal

7 Nov 2026

Wujud Nyata Jaga Kamtibmas, Polres Sukabumi Bersama Satpol PP Gelar Operasi Gabungan, Sejumlah Tempat Hiburan Malam di Palabuhanratu Disegel

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Wujud nyata dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polres Sukabumi bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sukabumi menggelar operasi gabungan melalui Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), pada Jumat (06/11/2026) malam.

Kegiatan diawali dengan apel kesiapan di Lapangan Apel Mapolres Sukabumi yang dipimpin langsung Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Benny Cahyadi, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Wakapolres Sukabumi Kompol Agus Susanto, S.H., S.I.K., M.M., serta Kasat Pol PP Kabupaten Sukabumi Deni Yudono, http://S.KM., M.M., KP.

Selain penertiban tempat hiburan malam, petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah toko jamu di kawasan Citepus dan Cibolang. Dari hasil kegiatan tersebut, ditemukan dan diamankan sebanyak 60 botol minuman beralkohol dari berbagai jenis.

Adapun tempat hiburan malam di wilayah Palabuhanratu yang disegel yaitu Syifa Cafe, New Angin Mamiri, D & Zie, dan Amelia Ratu Cafe.

Sebanyak tujuh orang yang terdiri dari pemilik maupun pengunjung turut diamankan oleh Satpol PP Kabupaten Sukabumi untuk menjalani pemeriksaan dan pendataan lebih lanjut. Sementara itu, seluruh barang bukti minuman beralkohol telah diamankan di Mapolres Sukabumi.

Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Benny Cahyadi, menegaskan bahwa kegiatan gabungan tersebut merupakan bentuk komitmen aparat dalam menjaga ketertiban masyarakat serta menindaklanjuti berbagai potensi gangguan kamtibmas.

“Kami bersama Satpol PP Kabupaten Sukabumi akan terus bersinergi dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan gangguan kamtibmas maupun pelanggaran ketertiban umum. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif bagi seluruh masyarakat,” tegas Kapolres.

Ia juga menghimbau kepada para pelaku usaha hiburan malam agar senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan serta ketentuan perizinan yang berlaku.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah. Apabila ditemukan adanya aktivitas yang melanggar ketentuan, tentu akan ditindaklanjuti sesuai prosedur dan aturan yang berlaku,” tambahnya.

Melalui kegiatan KRYD secara berkelanjutan dan sinergi bersama pemerintah daerah, Polres Sukabumi berkomitmen untuk terus menjaga situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Sukabumi agar tetap aman dan kondusif.

(Rama)

6 Nov 2026

DARURAT KARHUTLA! Pemprov Kaltim Gelontorkan Rp3 Miliar: Fokus Selamatkan Napas Warga, Tegas Tegaskan Bukan untuk Insentif

SAMARINDA, JURNAL TIPIKOR– Di tengah perjuangan keras memadamkan api yang tak kunjung reda dan kepulan asap yang mulai mengganggu aktivitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengambil langkah agresif. Pemprov mengalokasikan anggaran sebesar *Rp3 miliar khusus untuk menangani dampak kesehatan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Namun, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi Muhammad Ishak, dengan tegas meluruskan persepsi di tengah masyarakat. Ia memastikan bahwa uang miliaran tersebut **bukanlah dana tunai untuk insentif relawan**, melainkan dikonversi sepenuhnya menjadi “senjata” medis untuk menyelamatkan nyawa.

“Anggaran ini sepenuhnya direalisasikan dalam bentuk barang. Kami tidak bagi-bagi uang tunai. Fokus kami adalah logistik penyelamatan nyawa,” tegas Andi Muhammad Ishak, Jumat (6/11/2026).

Oksigen Jadi Prioritas Utama

Rincian belanja Rp3 miliar ini diprioritaskan untuk pengadaan tabung oksigen, oksigen konsentrat, oksigen portabel, masker berkualitas medis, multivitamin, serta obat-obatan esensial. Andi menegaskan bahwa logistik ini tidak ditimbun di provinsi, melainkan langsung “dihujankan” ke kabupaten/kota yang menjadi titik merah terdampak asap.

“Pemprov bagikan ke kabupaten/kota yang terdampak, bukan untuk stok di provinsi. Kita distribusikan sesuai kondisi darurat di lapangan, dan sebagian akan menjadi stok strategis kabupaten-kota,” ujarnya.

Lindungi Para Pahlawan Asap

Di tengah distribusi untuk warga, Pemprov Kaltim juga menunjukkan perhatian khusus bagi para garda terdepan. Sebagian logistik, khususnya oksigen portabel dan multivitamin dosis tinggi, disiapkan khusus untuk melindungi paru-paru para petugas pemadam dan relawan yang berjibaku menerjang titik api.

Puskesmas Jadi “Oase” Udara Bersih

Tak hanya mengirim barang, Pemprov menginstruksikan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, terutama puskesmas di zona merah, untuk bertransformasi menjadi tempat perlindungan. Dinas Kesehatan memerintahkan penyediaan *clean air room* (ruang udara bersih) yang dilengkapi tabung oksigen.

Masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan tidak perlu ragu untuk mencari pertolongan.

“Silakan masyarakat yang mengalami sesak karena asap, singgah ke puskesmas. Ada disiapkan ruang udara bersih dan tabung oksigen. Silakan dipakai sampai kondisinya relatif membaik. Kami hadir untuk memastikan warga bisa bernapas lega,” pungkas Andi.

Langkah cepat ini menjadi sinyal tegas bahwa Pemprov Kaltim memprioritaskan keselamatan jiwa di atas segalanya di tengah bencana kabut asap yang melanda.(*)