-

5 Nov 2026

PN Jaktim Disulap Jadi Benteng: 1.200 Personel Gabungan Siaga, Jokowi ‘Turun Gunung’ Hadapi Puncak Ketegangan Sidang Roy Suryo

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) pagi ini tidak sekadar berfungsi sebagai ruang pengadilan. Gedung tersebut telah disulap menjadi ‘benteng’ pertahanan dengan pengerahan kekuatan luar biasa. Sebanyak 1.200 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP Jakarta Timur dikerahkan untuk mengawal momen bersejarah sekaligus rawan ledakan: kehadiran Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), sebagai saksi kunci dalam sidang dakwaan yang menjerat pakar telematika Roy Suryo.

Pengamanan ekstra ketat ini bukan tanpa alasan. Sidang dengan terdakwa Roy Suryo atas kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Jokowi dalam sebuah program “siniar” (podcast) ini telah bermutasi dari sekadar proses hukum menjadi arena pembuktian politik dan polarisasi masyarakat.

“Dari pihak keamanan, kami menyiapkan sekitar 1.200 personel untuk mengamankan kawasan PN Jakarta Timur selama jalannya persidangan,” tegas Kapolsek Cakung, Kompol Andre Tri Putra, di tengah hiruk-pikuk persiapan, Kamis (5/11/2026).

Ancaman Benturan Massa: Projo Kontra Kubu Roy Suryo

Di balik tembok pengadilan, ‘medan perang’ narasi telah menanti di jalanan. Kepolisian menyadari betul bahwa kehadiran Jokowi—sosok yang masih memiliki basis massa militan—akan menjadi magnet sekaligus pemicu gesekan.

Andre mengonfirmasi bahwa polisi telah memetakan potensi benturan antara dua kubu yang siap mengepung PN Jaktim. Di satu sisi, ribuan massa dari organisasi pendukung Jokowi (Projo) yang ingin menunjukkan solidaritas. Di sisi lain, kubu pendukung Roy Suryo yang siap menyuarakan perlawanan atas dakwaan yang menimpa tokoh mereka.

“Karena hari ini akan ada massa dua kubu, baik dari Projo dan kubu Roy Suryo cs, jadi estimasi massa cukup banyak. Pengerahan personel gabungan ini untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas,” ujar Andre.

Rekayasa Lalu Lintas dan ‘Karantina’ Warga Sekitar

Dampak dari sidang ‘bintang’ ini tidak hanya dirasakan di dalam ruang sidang, tetapi juga melumpuhkan denyut nadi aktivitas di sekitarnya. Kepolisian terpaksa menerapkan rekayasa lalu lintas bersifat situasional yang dapat berubah sewaktu-waktu untuk mencegah kelumpuhan total arus kendaraan di kawasan Cakung.

Lebih jauh, polisi hingga harus ‘mengetuk pintu’ warga sekitar untuk ikut serta dalam karantina keamanan ini. Andre secara khusus meminta dukungan dan doa dari warga Perumahan Eramas 2000 agar menahan diri dan ikut menjaga kondusivitas.

“Kami mohon doa dan kerja samanya kepada warga sekitar, khususnya Eramas 2000, agar kegiatan sidang berjalan aman, lancar, dan kondusif,” pinta Andre.

Hari ini, PN Jakarta Timur menjadi episentrum perhatian nasional. Bukan hanya soal vonis atau dakwaan hukum bagi Roy Suryo, melainkan tentang bagaimana negara mengamankan ‘turun gunung’-nya seorang mantan presiden di tengah masyarakat yang masih terbelah oleh polarisasi. Mata Indonesia kini tertuju ke Cakung. (Red)

5 Nov 2026

DARURAT DEMOKRASI: Amnesty Telanjangi Skandal ‘Mafia Spyware’ Polri, Desak Negara Hentikan Teror Digital terhadap Rakyat!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Amnesty International Indonesia hari ini menggugat kewarasan demokrasi Indonesia. Di tengah upaya pemulihan kepercayaan publik, negara justru dituduh melakukan pembajakan kedaulatan warganya sendiri melalui skandal penyadapan ilegal masif yang melibatkan oknum pejabat tinggi Polri sepanjang 2025–2026.

Organisasi hak asasi manusia ini mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk tidak basa-basi. Kami menuntut pembentukan **Komite Independen** segera untuk membongkar karut-marut praktik “mata-mata digital” yang telah berubah fungsi menjadi alat teror terhadap masyarakat sipil.

Kasus ini bukan sekadar kebocoran data atau kesalahan prosedur. Ini adalah “kejahatan kemanusiaan terhadap privasi” yang sistematis. Kecurigaan kuat mengarah pada penggunaan “spyware” canggih yang tidak hanya mengintai lingkaran istana, tetapi juga membidik para pengkritik kekuasaan: aktivis, jurnalis, politisi oposisi, hingga pembela HAM.

“Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kita sedang menyaksikan transformasi lembaga penegak hukum menjadi predator yang memangsa warganya sendiri melalui jalur digital,” ujar Perwakilan Amnesty International Indonesia dalam siaran persnya, Kamis (5/11).

Negara vs Rakyat: Siapa yang Sebenarnya Diintai?

Amnesty menolak keras narasi yang hanya membingkai kasus ini sebagai “perselisihan elite”. Fokus pengusutan tidak boleh hanya berhenti pada siapa yang menyadap Presiden atau pejabat tinggi. Narasi tersebut berbahaya karena mengaburkan fakta bahwa ratusan rakyat biasa, pengusaha kritis, dan jurnalis telah menjadi korban dalam sunyi.

“Kami mendesak Polri untuk secara terbuka mengungkap siapa nama-nama aktor selain Presiden yang telah menjadi korban penyadapan ilegal. Bukan hanya korban di lingkar Istana tetapi juga di lingkar rakyat, pengusaha dan politisi yang kritis, hingga jurnalis dan aktivis yang kerap diikuti intimidasi dan kriminalisasi,” tegas perwakilan Amnesty.

Jika negara hanya sibuk melindungi egonya sendiri dan membiarkan rakyatnya diteror dalam senyap, maka Indonesia telah resmi bermetamorfosis menjadi “Negara Polisi (Police State)” di era digital.

Tuntutan Keras Amnesty International Indonesia:

1. “Bentuk Komite Independen:” Investigasi tidak boleh dilakukan oleh internal Polri atau lembaga yang memiliki konflik kepentingan. Harus ada tim independen yang melibatkan elemen masyarakat sipil untuk menjamin objektivitas.
2. “Transparansi Total:” Buka data korban. Publik berhak tahu siapa saja yang telah diintai, apakah mereka aktivis lingkungan, jurnalis yang membongkar korupsi, atau warga biasa yang bersuara kritis.
3. “Moratorium Teknologi Pengawasan:” Hentikan segera penggunaan perangkat “spyware” dan teknologi intersepsi yang tidak memiliki landasan hukum kuat dan bertentangan dengan prinsip HAM. Teknologi pengawasan tidak boleh menjadi alat represi.
4. “Sanksi Tegas:” Pecat dan proses hukum pejabat tinggi yang menyalahgunakan wewenang untuk memata-matai warga negara.

Amnesty International Indonesia memperingatkan: Jika pemerintah dan DPR RI tutup mata terhadap skandal ini, mereka sedang memberikan legitimasi bahwa teror digital adalah “biaya politik” yang boleh ditagih kepada rakyat.

Hentikan teror mata-mata digital. Kembalikan ruang sipil yang aman dari intipan penguasa.

(Azi)

4 Nov 2026

PSI Kirim Sinyal Keras: “Maaf Kalau Macet”, Ribuan Massa Siap Kepung PN Jaktim Kawal Jokowi

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) hari ini mengirimkan sinyal politik yang tak terbantahkan ke Istana dan para lawan politiknya. Melalui permintaan maaf yang terdengar ironis namun penuh makna, DPW dan Fraksi PSI DKI Jakarta secara terbuka menyatakan akan “mengerahkan kekuatan” untuk mengawal mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur hari ini.

Bukan sekadar pengawalan biasa, langkah PSI ini dibaca sebagai bentuk perlawanan total terhadap apa yang mereka sebut sebagai “politik penghancuran karakter” melalui isu ijazah palsu yang menyeret Jokowi sebagai saksi kunci.

Kode Keras” Berkedok Permintaan Maaf

Dalam pernyataan resminya pagi ini, DPW PSI DKI Jakarta meminta maaf kepada masyarakat Jakarta Timur atas potensi kemacetan parah yang akan ditimbulkan. Namun, di balik basa-basi protokol tersebut, tersirat pesan yang menohok: *Kami datang dengan jumlah masif, dan kami tidak akan mundur.*

“Kami memohon maaf apabila kehadiran kader dan simpatisan PSI yang membludak hari ini menyebabkan kelumpuhan lalu lintas di sekitar PN Jakarta Timur. Namun, demi tegaknya keadilan dan membela fakta sejarah, kemacetan ini adalah harga murah yang harus dibayar,” ujar perwakilan DPW PSI dalam rilisnya.

Pernyataan ini sontak mengubah suasana sidang perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan terdakwa Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa) dari sekadar proses hukum menjadi arena pembuktian kekuatan massa.

Membentengi Jokowi dari “Serangan Hoaks”

Kehadiran Jokowi hari ini bukan sebagai terdakwa, melainkan sebagai saksi dalam kasus yang membelit Roy Suryo dan Dokter Tifa. Namun, bagi PSI, ini adalah momen krusial untuk menunjukkan bahwa mantan orang nomor satu di Indonesia tersebut tidak sendirian menghadapi “serangan siber dan politik” yang dianggap mereka sebagai fitnah keji.

“PN Jakarta Timur hari ini bukan hanya gedung pengadilan, tapi benteng kebenaran. Massa PSI akan hadir untuk memastikan tidak ada intimidasi, tidak ada gangguan, dan memastikan suara fakta terdengar lebih lantang daripada teriakan hoaks,” tegas sumber internal DPP PSI yang enggan disebut namanya.

Solidaritas di Atas Segalanya

Langkah PSI ini mengejutkan banyak pengamat, mengingat citra partai yang sebelumnya kerap menyasar pemilih rasional dan urban. Namun, mobilisasi massa hari ini menunjukkan pergeseran taktik: PSI memilih turun ke jalanan, memblokir akses pengadilan dengan tubuh-tubuh pendukungnya, dan menciptakan *pressure* psikologis bagi para terdakwa dan majelis hakim.

Apakah ini bentuk solidaritas tulus atau manuver politik untuk menjaga basis massa di tahun 2026 ini? Jawabannya akan terlihat siang ini, ketika ribuan jaket oranye (atau atribut khas PSI) mengepung PN Jakarta Timur, mengubah hari Kamis yang kelabu menjadi panggung politik yang memanas.

Masyarakat Jakarta Timur disarankan menghindari rute Ciplak dan sekitar PN Jakarta Timur mulai pukul 08.00 WIB. Bukan karena kecelakaan, tapi karena “pasukan” PSI sedang berbaris.(Red)

4 Nov 2026

SKENARIO SUBUH LISTYO SIGIT: Pagi Dibebaskan, Sorenya Langsung Digiring ke Sel Tahanan!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Kebebasan yang ternyata hanya sebuah ilusi. Itulah drama hukum yang dialami oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Setelah digebuk pemeriksaan semalaman suntuk, ia sempat mencium udara bebas menjelang azan Subuh. Namun, euforia itu kandas seketika. Kurang dari 12 jam kemudian, Sigit kembali dipanggil dan langsung diborgol sebagai tersangka.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, membongkar kronologi yang nyaris seperti skenario film *thriller* ini. Menurut Yusril, penyidik seolah memainkan psikologis Sigit dengan memberinya harapan palsu sebelum statusnya dinaikkan secara abrupt.

“(Dilepas) sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Jadi jam 05.00 pagi, semalaman itu diperiksa sebagai saksi dan sesudah itu menjelang subuh dilepaskan. Tapi sore jam 5 itu dipanggil lagi, diperiksa lagi dan kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan,” tegas Yusril dengan nada berat, Kamis (5/11/2026).

Langkah penyidik ini sontak menjadi pukulan telak dan mengejutkan publik. Bagaimana tidak? Sigit yang baru saja melangkah keluar dari ruang interogasi dengan status ‘saksi’ dan harapan untuk pulang beristirahat, harus berbalik arah masuk ke bilik tahanan pada sore harinya. Sebuah transisi dari kebebasan menuju jeruji besi yang terjadi dalam hitungan jam.

Kasus ini jelas bukan aksi soliter. Runtuhnya Sigit menyeret dua petinggi kepolisian lainnya ke dalam pusaran hukum yang sama. Dalam kasus ini, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Selain Listyo Sigit Prabowo (LSP), dua nama besar lainnya yang turut dijerat hukum adalah Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso (EH), dan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN).

Penahanan mendadak di sore hari ini menjadi sinyal keras bahwa tidak ada tempat persembunyian bagi mereka yang bermain di area abu-abu, sekuat apa pun jabatan atau bintang yang disandangnya. Publik kini menahan napas, menanti babak selanjutnya dari drama hukum yang menggetarkan lingkaran elite istana dan koridor kepolisian ini.(Red)

4 Nov 2026

Skandal Penyadapan Presiden: Gerindra Tuntut Polri Bongkar “Otak Penggerak” dan Bersihkan Deep State sampai ke Akar

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR— Partai Gerindra mendukung penuh langkah tegas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah komando Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang menindak penjeratan hukum terhadap oknum perwira tinggi atas kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kendati mengapresiasi ketegasan Polri yang tak pandang bulu, Gerindra menegaskan bahwa proses hukum tidak boleh berhenti hanya pada eksekutor di lapangan.

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, mendesak Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk mengusut tuntas aktor intelektual, pemberi komando, hingga penyandang dana di balik aksi spionase tersebut.

“Bareskrim harus mengusut tuntas siapa pihak yang menjadi otak penggerak, pemberi perintah, maupun penyandang dana di balik aksi penyadapan ilegal ini,” tegas Sugiat Santoso di Jakarta, Rabu.

Sinyal Pembersihan Total Deep State

Sugiat menyoroti bahwa pembongkaran kasus ini harus menjadi peringatan keras (warning) bagi praktik-praktik deep state atau oknum jahat yang mencoba bermain di dalam struktur birokrasi. Menurutnya, tindakan tegas Polri memperlihatkan bahwa era pembiaran telah resmi berakhir.

Gerindra juga mendorong adanya pembuktian transparan mengenai motif di balik kejahatan ini—apakah sekadar kejahatan informasi, manuver politik untuk mengguncang stabilitas nasional, atau melibatkan jaringan serta kepentingan pihak eksternal tertentu.

Mandat Rakyat Tak Bisa Didikte Intelijen Gelap

Gerindra memastikan bahwa segala bentuk pembocoran data, intimidasi digital, hingga operasi senyap tidak akan mampu meredam apalagi mendikte arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Sugiat menekankan bahwa pemerintahan saat ini berdiri tegak atas mandat rakyat yang bersih dan kuat, sehingga tidak akan pernah tunduk pada gertakan elemen intelijen gelap mana pun. Saat ini, roda pemerintahan dipastikan tetap berjalan solid, fokus, dan efektif dalam menjalankan agenda-agenda strategis untuk rakyat.

Menutup keterangannya, Gerindra mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk mempercayakan penuh proses hukum kepada aparat penegak hukum dan tidak mengembuskan spekulasi liar di publik.

“Presiden Prabowo Subianto memimpin dengan mandat rakyat yang bersih dan kuat. Segala bentuk intimidasi digital, spionase, atau operasi senyap tidak akan pernah berhasil mendikte jalannya pemerintahan,” pungkas Sugiat.

(Red)

4 Nov 2026

DITUNGGANGI INDIKASI MAKAR: Tiga Perwira Tinggi Polri Diduga Sadap Presiden Prabowo dan Melumpuhkan Pemerintahan

Banda Aceh, JURNAL TIPIKOR– Pengungkapan kasus penyadapan ilegal terhadap pimpinan tertinggi negara memasuki babak baru yang mengerikan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) RI, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara bukan sekadar pelanggaran privasi biasa, melainkan sudah mengarah kuat pada tindakan makar.

Pernyataan tajam tersebut disampaikan Yusril saat menggelar konferensi pers mendadak di sela-sela kunjungan kerjanya di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, Selasa.

“Terdapat tanda-tanda atau indikasi-indikasi yang mengarah kepada tindakan makar, seperti yang disebutkan dalam Pasal 191-193 KUHP Nasional, dan sekarang sedang dilakukan pendalaman terus-menerus,” tegas Yusril dengan nada lugas.

Bareskrim Tetapkan 3 Jenderal Polisi Jadi Tersangka

Skandal yang menguncang stabilitas nasional ini melibatkan perwira berpangkat tinggi di tubuh kepolisian. Bareskrim Polri resmi menetapkan tiga perwira tinggi (Pati) Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka. Mereka terbukti melakukan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal secara terstruktur sejak 2025 hingga 2026.

Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto yang menjadi sasaran empuk aksi spionase internal ini. Jaringan penyadapan ilegal tersebut juga merambah ke deretan menteri kabinet, pejabat tinggi negara, tokoh politik strategis, hingga insan media.

Yusril mengungkapkan, penyidik telah mengantongi setidaknya dua alat bukti permulaan yang cukup untuk menjerat para tersangka atas tindak pidana penyadapan dan intersepsi. Namun, pengembangan kasus menguak tabir yang jauh lebih gelap: motif di balik spionase tersebut.

Bukan Membunuh, Tapi Menyerang Jantung Pemerintahan

Arah penyidikan kini berfokus pada potensi ancaman terhadap kedaulatan negara. Yusril menguraikan bahwa indikasi makar dalam kasus ini merujuk pada upaya sistematis untuk melumpuhkan roda pemerintahan dari dalam.

“Pasal 191 KUHP Nasional berbunyi: Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun,” papar Yusril.

Ia menggarisbawahi bahwa target utama dari penyadapan ini bukan ancaman fisik keselamatan jiwa sang Kepala Negara, melainkan pelemahan kekuasaan secara masif.

“Mulai mengarah ke sana, ada indikasi ke arah makar. Bukan membunuh, melainkan berkeinginan untuk melumpuhkan agar Presiden tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan. Itu yang sedang didalami penyidik secara intensif,” kunci Yusril.

Saat ini, tim penyidik gabungan terus mendalami ke mana alur data hasil sadapan tersebut dialirkan serta siapa aktor intelektual utama yang berada di balik skenario pelemahan pemerintahan ini.

(Azi)

4 Nov 2026

DIBUNGKAM LALU DIHUKUM! Comeback Mental Baja, PERSIB Bungkam Melbourne Victory Sekaligus Segel Tiket 16 Besar Asia!

MELBOURNE — Maung Bandung kembali mengaum keras di tanah Australia! Di saat kutukan kandang dan ketertinggalan sempat di ambang mata, PERSIB membuktikan bahwa mentalitas juara sejati tidak pernah runtuh oleh satu kesalahan fatal.

Tertinggal lebih dulu akibat petaka bunuh diri di menit-menit krusial, skuad asuhan Igor Tolic secara perkasa membalikkan keadaan dalam kurun waktu lima menit akhir laga. Skor dramatis 2-1 atas Melbourne Victory di AAMI Park, Rabu (4/11/2026), resmi mengantar PERSIB melenggang mulus ke babak 16 Besar AFC Champions League (ACL) Two 2026/27 dengan rekor sempurna: 12 poin dari 4 laga!

Momen Jantung Berhenti: Blunder Berbuah Petaka

Bermain di kandang lawan, PERSIB sejatinya tampil solid sejak menit awal lewat kombinasi lini tengah yang digawangi Thom Haye dan Gakuto Notsuda. Peluang emas sempat lahir di paruh pertama, termasuk sepakan keras Balsa Sekulic yang hanya membentur mistar gawang.

Namun, tensi memuncak di babak kedua. Petaka benar-benar menghantam Pangeran Biru pada menit ke-71. Kesalahan antisipasi dari penjaga gawang Fitrah Maulana berujung pada gol bunuh diri bek tangguh Julio Cesar. Tertinggal 1-0 di kandang lawan dalam turnamen sebesar Asia adalah mimpi buruk bagi siapa pun.

Perjudian Jitu Tolic & Magis Menit Akhir

Tidak panik, pelatih Igor Tolic langsung melakukan masterclass taktik dengan memasukkan darah-darah segar: Marc Klok, Luka Menalo, dan Mariano Peralta. Keputusan berani ini mengubah total jalannya sisa laga.

Menit 85: Stadion AAMI Park mendadak bisu bagi publik tuan rumah. Memanfaatkan kemelut di kotak penalti, Luka Menalo tanpa ampun menyambar bola liar untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1!
Menit 90: Belum puas dengan hasil imbang, PERSIB melancarkan serangan balik kilat yang mematikan. Umpan matang mendatar dari Mariano Peralta diselesaikan dengan dingin oleh Balsa Sekulic menjadi gol kemenangan yang membuat Maung Bandung berbalik unggul 2-1!

Kesempurnaan yang Belum Ternoda

Keunggulan dramatis ini berhasil dipertahankan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini bukan sekadar tiga poin tandang biasa, melainkan sebuah pernyataan tegas kepada Asia: PERSIB bukan tim penggembira.

Dengan raihan poin sempurna 12, posisi PERSIB di puncak klasemen Grup E sudah mustahil tergusur dari dua besar, menyisakan dua laga sisa sebagai formalitas penuh gengsi. Maung Bandung telah terbang tinggi, membuktikan bahwa mentalitas baja adalah senjata paling mematikan di panggung internasional!

4 Nov 2026

Bulan Bakti Kelautan Dan Perikanan 2026, Kementrian KKP Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan, Bupati Sukabumi Berikan Apresiasi

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., mengapresiasi dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Salah satunya melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Ciwaru, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas. Hal itu disampaikan Bupati saat menghadiri puncak Bulan Bakti KKP 2026 di KNMP Ciwaru, pada Rabu (04/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Direktur Jenderal PSDKP Dr. Pung Nugroho Saksono, anggota Komisi IV DPR RI Slamet, unsur Forkopimda, serta sejumlah undangan.

Bupati menyampaikan, KNMP bukan sekadar pembangunan fasilitas, tetapi juga membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas perikanan.

Bupati menilai program tersebut mampu memberikan dampak langsung bagi kehidupan masyarakat pesisir di selatan sukabumi.

Kendati begitu, Beliau meminta dukungan pemerintah pusat terus berlanjut, terutama dalam meningkatkan kapasitas nelayan, serta memenuhi kebutuhan sarana pendukung lainnya.

“Kami berharap dukungan pemerintah pusat terhadap sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Sukabumi terus diperkuat. Sebab, potensi yang ada bisa berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” singkatnya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pembangunan KNMP menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung.

Menteri KP juga menyampaikan rencana pengembangan budidaya ikan air tawar di 381 desa dan lima kelurahan di Kabupaten Sukabumi. Dimana, setiap wilayah direncanakan memiliki fasilitas budidaya dengan kebutuhan lahan sekitar 1.000 meter persegi.

Selain itu, KKP akan mendorong modernisasi kapal nelayan serta memetakan kebutuhan masyarakat pesisir.

“Beberapa hal yang menjadi perhatian di antaranya ketersediaan BBM, pabrik es, mesin kapal, akses pasar, hingga pembangunan pemecah ombak di kawasan Ujung Genteng,” pungkasnya.

Direktur Jenderal PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono, menjelaskan KNMP Ciwaru berdiri di atas lahan seluas 2.200 meter persegi dan dibangun pada 2025. Saat ini, kawasan tersebut telah beroperasi dan dikelola 416 nelayan dengan dukungan 284 kapal.

Produksi perikanan di kawasan tersebut mencapai 150 ton dengan nilai ekonomi sekitar Rp1,5 miliar.

“KNMP Ciwaru berpotensi menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat setempat,” tutupnya.

Puncak Bulan Bakti KKP 2026 ini digelar serentak di 27 lokasi KNMP di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatannya meliputi penyaluran bantuan sembako, asuransi nelayan, bibit ikan, sarana pengolahan hasil perikanan, pelayanan kesehatan, pelatihan nelayan, hingga bersih pantai dan penanaman mangrove.(Rama)

4 Nov 2026

Skandal Penyadapan Presiden: DPR Sebut Pengkhianatan Keamanan Negara, Kerapatan Hukum Jangan Hanya Sasar ‘Kaki Tangan’

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat tinggi negara bukan sekadar tindak pidana siber biasa, melainkan ancaman langsung terhadap keselamatan dan kedaulatan negara. DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk tidak menumbalkan perwira di lapangan dan menuntut pembongkaran aktor intelektual di balik skandal yang berbau upaya makar ini.

Penetapan tiga oknum perwira tinggi (Pati) kepolisian sebagai tersangka menjadi bukti betapa rentannya benteng keamanan tertinggi republik ini. Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa tindakan ini menghancurkan kewibawaan negara dan melanggar marwah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945.

“Perkara ini tidak cukup hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum biasa sebagaimana ketentuan dalam KUHP maupun UU ITE. Ada dimensi keamanan negara yang harus dicermati secara serius. Jangan sampai hanya pelaku lapangan yang diproses, sementara aktor utama yang berada di belakangnya tidak tersentuh,” tegas Rudianto Lallo.

Ia menambahkan, perbuatan menyadap simbol tertinggi negara memiliki konsekuensi yang jauh melampaui tindak pidana umum. Oleh karena itu, kepolisian diminta menyeret seluruh pihak yang merencanakan, memerintahkan, memfasilitasi, hingga yang mengambil keuntungan dari aksi intelijen ilegal ini.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan dari Istana Kepresidenan bahwa aksi penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal ini sudah melampaui batas pelanggaran hukum biasa.

“Kami berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa kita anggap perbuatan mengarah ke perbuatan makar yang membahayakan keselamatan pimpinan dan kepentingan strategis negara,” ujar Prasetyo Hadi.

Skandal ini kini menjadi uji nyali bagi aparat penegak hukum untuk membongkar tuntas konspirasi di tingkatan tertinggi tanpa pandang bulu, demi menjaga kestabilan nasional dan keselamatan Kepala Negara.

(Azi)

4 Nov 2026

Pagar Makan Tanaman: Bareskrim Tetapkan 3 Personel Polri Tersangka Illegal Tapping dan Penghapusan Data Elektronik

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Bareskrim Polri menetapkan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping dan penghapusan data elektronik serta illegal access.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa ketiganya ditetapkan sebagai tersangka usai memeriksa sejumlah saksi dan menyita beberapa barang bukti.

Setelah ditetapkan tersangka, ketiganya menjalani penahanan di Rutan Mabes Polri, Jakarta.

Guna mencegah intervensi serta mempercepat proses hukum, ketiga tersangka saat ini telah dipindahkan dan menjalani penahanan resmi di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri, Jakarta.

Kasus ini menjadi sorotan tajam karena melibatkan dugaan pelanggaran hukum digital berat yang justru dilakukan dari dalam tubuh institusi. Bareskrim memastikan penanganan perkara akan dilakukan secara transparan, profesional, dan tuntas tanpa pandang bulu.

(Red)