-

21 Sep 2026

Said Abdullah “Gampar” Wacana Usung Capres: Minimal 2 Partai, Maksimal 4! Jangan Biarkan Koalisi Raksasa Monopoli Demokrasi

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Di tengah riuh rendah wacana pasca-hapusnya presidential threshold oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, melemparkan bom pemikiran yang menohok praktik koalisi gemuk selama ini. Ia menilai usulan syarat pengusungan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh minimal dua partai politik adalah langkah rasional, namun dengan catatan kritis: harus ada batas maksimal.

Said, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran DPR RI, menyampaikan sikap tegasnya di kompleks parlemen, Jakarta, pada Senin (21/9/2026). Ia menolak gagasan yang membiarkan koalisi tanpa ujung pangkal. Baginya, demokrasi tidak boleh dikurung oleh oligarki partai raksasa yang menyapu bersih kursi kekuasaan.

“Kalau presidential threshold pendekatannya adalah partai politik, barangkali kami setuju,” ujar Said, sebagaimana dilansir Antara. Namun, ia segera menambahkan peringatan keras: “Jangan sampai batas atasnya tidak ada.”

Said mengusulkan formula konkret: dukungan minimal dari dua partai politik, namun dibatasi maksimal hanya empat partai politik untuk mengusung satu pasangan calon. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan mekanisme pencalonan tetap rasional dan calon yang muncul benar-benar dapat diterima publik, bukan sekadar hasil transaksi elit di belakang pintu tertutup.

Pertanyaan mendasar pun dilontarkan Said: Apakah syarat minimal dua partai tersebut berlaku hanya bagi partai berkursi di parlemen atau seluruh peserta pemilu? Kejelasan ini diperlukan agar aturan main tidak menjadi alat permainan baru bagi kepentingan segelintir aktor politik.

Sikap PDI Perjuangan ini sejalan dengan sinyal yang sebelumnya dikeluarkan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Pada Sabtu (19/9), Surya mengakui adanya wacana pengusungan capres-cawapres berbasis dukungan sedikitnya dua fraksi partai politik. Surya menilai wacana itu layak dipertimbangkan, terutama jika dikaitkan dengan besaran parliamentary threshold.

Namun, apa yang ditawarkan Said Abdullah lebih dari sekadar adaptasi terhadap putusan MK. Ini adalah upaya mencegah lahirnya “koalisi kerbau” yang justru mematikan kompetisi sehat. Dengan membatasi maksimal empat partai, PDI Perjuangan ingin memastikan bahwa pilpres tetap menjadi ajang adu gagasan dan kapabilitas, bukan sekadar pertunjukan kekuatan jumlah kursi yang dimonopoli oleh kartel politik.

Jika wacana ini diadopsi, maka era di mana satu pasangan calon didukung oleh hampir seluruh peta politik mungkin akan berakhir. Demokrasi Indonesia dipaksa untuk kembali ke relnya: kompetitif, terbuka, dan bebas dari cengkeraman hegemoni partai besar.

(Red)

21 Sep 2026

Kritik Tajam Erry Riyana di DPR: Penegak Hukum ‘Buta Aset’, Korupsi Dianggap Sekadar Rugi Negara, Bukan Kejahatan Mencari Untung

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hari ini, Senin (21/9), diwarnai oleh kritik pedas mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erry Riyana. Dalam pemaparannya, Erry membongkar akar masalah mengapa upaya pemulihan aset di Indonesia mandek: sebuah kesalahan fatal dalam cara pandang penegak hukum yang menganggap korupsi hanya sebagai “kerugian negara”, bukan sebagai tindak pidana pencarian keuntungan ilegal (profit-driven crime).

Erry menegaskan bahwa instrumen hukum untuk memulihkan aset sebenarnya sudah tersedia dan cukup banyak di Indonesia. Namun, kelumpuhan terjadi bukan karena ketiadaan aturan, melainkan karena kebuntuan mentalitas dan metodologi aparat penegak hukum.

“Kerangka hukum pemulihan aset Indonesia secara umum sebenarnya telah cukup banyak aturan-aturan yang mencakup pemulihan aset atau setidak-tidaknya instrumen-instrumen hukum untuk dapat merampas hasil kejahatan,” ujar Erry di hadapan anggota Komisi III DPR.

Jebakan Audit: Ketika Aparat Hanya Jadi ‘Akuntan’, Bukan Pemburu Aset

Inti dari kritik Erry terletak pada pergeseran fokus yang berbahaya. Selama ini, narasi pemberantasan korupsi terlalu terpaku pada seberapa besar uang negara yang hilang, sehingga proses hukum lebih menyerupai audit keuangan daripada investigasi kriminal mendalam.

“Korupsi selama ini dilihat sebagai perbuatan yang merugikan keuangan negara. Sehingga seakan-akan fokus pemberantasan korupsi adalah bagaimana mengembalikan kerugian keuangan negara,” jelasnya.

Padahal, menurut Erry, esensi korupsi adalah pengambilan keuntungan secara tidak sah untuk memperkaya diri sendiri. Kerugian negara hanyalah efek samping atau ekses dari perbuatan tersebut, bukan tujuan utama pelaku.

“Pelaku korupsi tidak bertujuan untuk merugikan negara atau keuangan negara, kerugian hanyalah ekes perbuatannya,” tegasnya.

Kesalahpahaman fundamental ini berdampak langsung pada melemahnya teknik penelusuran aset (asset tracing). Karena aparat hanya berpatokan pada angka kerugian negara, mereka cenderung mengandalkan auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai ujung tombak penyidikan, alih-alih menggunakan metode intelijen keuangan untuk melacak proceeds of crime (hasil kejahatan) yang seringkali disembunyikan dalam jaringan kompleks.

“Kesalahpahaman ini selain menyebabkan kriminalisasi kebijakan, juga membuat fokus penegak hukum tidak lagi mencari hasil kejahatan atau proceeds of crime, melainkan mencari berapa besar kerugian keuangan negara. Hal ini berpengaruh pada melemahnya teknik-teknis penelusuran aset hasil kejahatan,” kata Erry.

Ia menambahkan, ketergantungan berlebihan pada auditor menciptakan ilusi bahwa hukum telah ditegakkan sekadar dengan menghitung nominal kerugian. “Seakan cukup mencari dan menghitung besaran kerugian keuangan negara, dan untuk itu menegakkan hukum cukup mengandalkan auditor, baik BPK maupun BPKP,” sindirnya.

Desakan Paradigma Baru

Melalui RDPU ini, Erry mendesak agar RUU Perampasan Aset tidak hanya menjadi alat hitung-hitungan, tetapi menjadi senjata tajam yang mengubah pola pikir penegak hukum. Fokus harus bergeser dari “berapa uang negara yang hilang” menjadi “di mana uang haram itu disembunyikan dan siapa saja yang menikmatinya”.

Tanpa perbaikan mendasar pada cara pandang ini, Erry memperingatkan bahwa RUU Perampasan Aset berpotensi hanya menjadi macan ompong, di mana koruptor tetap bisa menikmati hasil kejahatannya selama angka kerugian negara berhasil “dinegosiasikan” atau dibayarkan sebagian.

Komisi III DPR diharapkan dapat menyerap kritik substansial ini untuk memastikan RUU Perampasan Aset benar-benar mampu memutus mata rantai ekonomi kejahatan, bukan sekadar menutup buku kerugian negara.

(Red)

21 Sep 2026

WWF-Indonesia dan Jejaring Global Apresiasi Upaya Restorasi dan Konservasi EIGER Nature

Bogor,jurnaltipikor.com,-Menjelang pembukaan untuk publik, EIGER Nature mendapat kunjungan dari 22 perwakilan WWF-Indonesia dan jejaring WWF Global dalam rangkaian pertemuan Friends of Indonesia. Kunjungan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan konsep dan perjalanan EIGER Nature sebagai inisiatif berbasis alam yang memadukan restorasi dan konservasi, edukasi lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat.

Melalui kegiatan guided site tour, pada 11 September 2026, para peserta melihat langsung kawasan EIGER Nature sekaligus memahami proses pengembangannya. Rangkaian kunjungan mencakup perjalanan restorasi lahan kritis di kawasan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 2 hingga upaya konservasi di Zona Pemanfaatan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP).

Bagi EIGER Nature, kunjungan tersebut berlangsung pada momentum penting, yakni ketika destinasi memasuki tahap akhir persiapan sebelum dibuka untuk masyarakat umum. Selain penyempurnaan fasilitas dan pengalaman pengunjung, pertemuan ini menjadi ruang dialog dan pertukaran perspektif untuk mendukung pengembangan EIGER Nature ke depan.

Direktur Utama EIGER Nature, Imanuel Wirajaya, mengatakan EIGER Nature masih berada pada tahap awal perjalanan sehingga pihaknya terbuka untuk terus belajar, mendengar, dan berkembang bersama berbagai pihak.

Menurutnya, upaya menghadirkan inisiatif yang memberikan manfaat bagi alam sekaligus masyarakat membutuhkan kolaborasi dan perspektif dari berbagai pemangku kepentingan.

EIGER Nature sendiri merupakan bagian dari perjalanan panjang EIGER yang selama hampir empat dekade tumbuh dari kecintaan terhadap alam dan petualangan. Melalui EIGER Nature, semangat tersebut diwujudkan dalam sebuah ruang yang menggabungkan pengalaman pengunjung dengan upaya memberikan kontribusi positif bagi alam, budaya, dan masyarakat.

Dalam pengembangannya, EIGER Nature juga berkolaborasi dengan Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), khususnya dalam mendukung konservasi, edukasi lingkungan, serta pemanfaatan kawasan secara bertanggung jawab.

Sementara itu, CEO WWF-Indonesia Aditya Bayunanda menyampaikan bahwa kunjungan tersebut memberikan kesempatan bagi WWF untuk melihat langsung pendekatan EIGER Nature dalam mengintegrasikan restorasi dan konservasi dengan manfaat bagi masyarakat.

Ia menilai model kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, masyarakat lokal, dan organisasi konservasi memiliki potensi untuk mendukung pembiayaan konservasi, termasuk di kawasan taman nasional.

Pertukaran perspektif dalam kunjungan tersebut diharapkan menjadi awal dari hubungan yang lebih luas antara EIGER Nature, WWF-Indonesia, dan jejaring WWF Global, terutama dalam bidang konservasi, edukasi lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat.

Imanuel menegaskan, EIGER Nature diharapkan tidak sekadar menjadi destinasi untuk menikmati alam. Pengunjung juga diharapkan memperoleh pengalaman dan pemahaman baru mengenai pentingnya menjaga alam serta memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya.

(Rama)

21 Sep 2026

Pelajar SMA Kalapanunggal Dikabarkan Hilang, Kapolsek Sambangi Keluarga, Pencarian Terus Dilakukan

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Polsek Kalapanunggal Polres Sukabumi terus melakukan upaya penelusuran terhadap seorang pelajar SMA Kalapanunggal, Riana Pratiwi, yang dilaporkan hilang oleh pihak keluarga sejak 4 September 2026.

Sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap keluarga, Kapolsek Kalapanunggal Iptu Aah Saepul Rohman melaksanakan kunjungan dan silaturahmi ke kediaman orang tua Riana Pratiwi di Kampung Kadudampit Gang Sawo, Desa Kadununggal, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, Senin (21/9/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Kapolsek menyampaikan rasa prihatin dan empati kepada keluarga sekaligus memastikan bahwa pihak Kepolisian terus berupaya melakukan penelusuran terhadap informasi yang dapat membantu menemukan keberadaan Riana Pratiwi.

Kapolsek Kalapanunggal juga telah berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk mendapatkan informasi mengenai teman dekat serta aktivitas terakhir yang diketahui sebelum yang bersangkutan dilaporkan hilang.

Selain itu, pihak sekolah diminta turut melakukan penelusuran dan pengecekan terhadap teman-teman dekat Riana Pratiwi guna memperoleh informasi yang dapat membantu proses pencarian.

Kapolsek juga telah memerintahkan Kanit Intelkam dan Kanit Reskrim untuk mendalami setiap informasi yang berkaitan dengan keberadaan Riana Pratiwi, khususnya di wilayah hukum Polsek Kalapanunggal, serta terus berkoordinasi dengan Polres Sukabumi.

Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Benny Cahyadi, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Kalapanunggal IPTU Aah Saepul Rohman, menyampaikan bahwa pihak Kepolisian memberikan perhatian serius terhadap laporan tersebut dan akan terus melakukan upaya pencarian sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Kami turut prihatin atas kondisi yang dialami keluarga. Kami menghimbau kepada masyarakat yang mengetahui informasi mengenai keberadaan Riana Pratiwi agar segera menyampaikannya kepada pihak Kepolisian. Setiap informasi yang diterima akan kami tindak lanjuti dan koordinasikan dalam rangka membantu proses pencarian,” ujar Kapolsek Kalapanunggal menyampaikan pesan Kapolres Sukabumi.

Kepolisian juga mengimbau masyarakat agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, termasuk informasi yang dapat menimbulkan keresahan atau mengganggu proses pencarian.

Polsek Kalapanunggal bersama Polres Sukabumi akan terus berkoordinasi dengan pihak keluarga, sekolah, serta pihak terkait lainnya untuk menindaklanjuti setiap informasi yang diperoleh.

(Rama)

21 Sep 2026

GELEDAH SUMMARECON BOGOR: KPK Perketat Cengkeraman pada Jaringan Korupsi ATR/BPN, Bayang-Bayang Menteri Nusron Wahid Semakin Nyata

BOGOR, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melancarkan aksi tegasnya dengan menggeledah kantor PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (21/9). Langkah ini menandai eskalasi serius dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah menyeret nama-nama besar di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta elit politik nasional.

Penggeledahan yang berlangsung hingga pukul 12.54 WIB ini merupakan kelanjutan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) dramatis pada 14 September lalu di kawasan Jabodetabek. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penyidik terus menggali bukti-bukti konkret untuk membongkar praktik korupsi sistemik di sektor pertanahan.

“Hari ini, Senin (21/9), penyidik melanjutkan giat penggeledahan di kantor Summarecon Bogor. Kami akan update terus setiap perkembangannya,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta.

Jejak Uang dan Dokumen Rahasia

Aksi ini bukan tanpa dasar. Sebelumnya, pada 18 September, KPK telah menyita sejumlah dokumen krusial dari kantor Summarecon di Jakarta Timur, termasuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), laporan keuangan perusahaan, dan bukti elektronik terkait pemblokiran sengketa tanah di Bogor. Temuan-temuan ini menjadi kunci untuk merekonstruksi aliran dana suap yang diduga melibatkan perantara dan oknum pejabat tinggi.

Kasus ini telah menetapkan delapan tersangka, sebuah angka yang mencerminkan luasnya jaringan yang terlibat. Daftar tersebut mencakup Direktur Jenderal PPTR ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Bogor I Sontang Coin Manurung, hingga Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi.

Namun, yang paling menyita perhatian publik adalah keterlibatan empat nama lain yang disebut-sebut sebagai “orang kepercayaan” Menteri ATR/BPN Nusron Wahid: mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta, Erwin dan Muhammad Fakhry.

Tembok Pertahanan Mulai Retak

Meski KPK secara resmi menyatakan belum melakukan penggeledahan terhadap ruangan Menteri Nusron Wahid, tekanan politik dan hukum kian menghimpit. Penetapan tersangka terhadap lingkaran terdekat menteri menunjukkan bahwa penyidik tidak gentar menyentuh struktur kekuasaan tertinggi di kementerian tersebut.

Sebelum OTT, KPK telah mengidentifikasi delapan titik rawan korupsi di sektor pertanahan. Fakta bahwa penyidikan kini merambah ke pengembang raksasa seperti Summarecon mengindikasikan bahwa modus operandi penerbitan HGB tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terorganisir dengan rapi melibatkan aktor korporasi dan birokrat.

Dengan disitanya koper-koper berisi barang bukti dari rumah Dirjen Lampri dan kini penggeledahan di markas Summarecon Bogor, pesan KPK jelas: tidak ada tempat bersembunyi bagi mereka yang memperdagangkan wewenang negara demi keuntungan pribadi. Publik kini menunggu apakah tembok pertahanan para tersangka akan runtuh dan mengarah langsung pada tanggung jawab moral dan hukum atasan mereka di kementerian.

Penyidikan masih berlanjut, dan setiap dokumen yang ditemukan di Bogor hari ini bisa menjadi potongan puzzle terakhir yang menjatuhkan domino korupsi di tubuh ATR/BPN.

(Redaksi)

21 Sep 2026

Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Oleh Sekdis Dishub, Kepala BKPSDM: “Ini Pelanggaran Berat, Oknum Diberhentikan Sementara

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Buntut kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum Sekretaris Dinas (Sekdis) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi terhadap siswi PKL, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi angkat bicara.

Saat dikonfirmasi awak media jurnaltipikor.com, pada Senin (21/09/2026) Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, S.IP.,M.Si., menyampaikan bahwa tindakan asusila atau pelecehan seksual di lingkungan kerja merupakan pelanggaran berat.

“Tindakan ini melanggar etika birokrasi dan norma hukum,” tegas Ganjar.

Apabila terbukti, oknum pejabat ASN tersebut melanggar sejumlah regulasi, yakni:
– UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
– PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya pasal mengenai kewajiban menjaga martabat dan kehormatan negara serta instansi.
– Perka BKN No. 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Disiplin PNS.
– UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Ganjar menjelaskan ada 5 hal penting yang sudah dan akan dilakukan BKPSDM:

1. Menerima Laporan Awal
BKPSDM sudah menerima laporan verbal dari Kepala Dinas terkait dan menunggu laporan resmi perihal kronologi tertulis, data status kepegawaian terlapor, serta tindakan awal yang telah diambil oleh internal dinas tersebut.

2. Menghormati Proses Kepolisian
BKPSDM menghormati proses yang sedang berjalan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Sukabumi dan memantau status hukum terlapor, apakah masih terlapor, saksi, atau sudah ditetapkan sebagai tersangka.

3. Perlindungan Lembaga & Pembebasan Tugas Sementara
Jika terlapor berstatus tersangka pejabat PNS dan telah ditahan oleh pihak kepolisian, BKPSDM akan segera memproses Pemberhentian Sementara sebagai ASN demi kelancaran pemeriksaan hukum dan menjaga integritas instansi.
Jika belum ditahan namun proses penyidikan mengganggu pelayanan publik, dapat dilakukan pembebasan tugas sementara dari jabatan manajerial agar yang bersangkutan fokus pada proses hukum.

4. Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin
BKPSDM bersama Inspektorat membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin PNS. Pemeriksaan kode etik/disiplin tetap dijalankan tanpa harus menunggu putusan inkrah pengadilan pidana, karena indikator yang dinilai berbeda. Polisi memeriksa pidana murni, sementara BKPSDM/Inspektorat memeriksa pelanggaran disiplin dan etika ASN.

Berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021, perbuatan pelecehan seksual di lingkungan kerja masuk ke dalam pelanggaran disiplin tingkat BERAT apabila terbukti, karena mencoreng kehormatan martabat PNS dan instansi. Rekomendasi sanksinya meliputi:
– Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
– Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; atau
– Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, jika terbukti secara hukum melakukan kekerasan seksual berat / inkrah putusan pengadilan.

5. Manajerial Pasca-Kejadian (Mitigasi Risiko)
BKPSDM merekomendasikan seluruh Perangkat Daerah membuat pakta integritas atau lingkungan kerja aman bagi siswa magang/PKL. Selain itu, BKPSDM sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan informasinya sudah dilakukan pendampingan psikologis kepada korban.

“BKPSDM akan mengambil langkah proaktif dan tegas. Walaupun kasus sedang ditangani kepolisian, proses pemeriksaan administratif disiplin kepegawaian harus berjalan beriringan untuk menunjukkan komitmen zero-tolerance pemerintah daerah terhadap kekerasan seksual di lingkungan birokrasi,” pungkas Ganjar.

(Rama)

20 Sep 2026

PERSIB memenuhi ambisinya untuk mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1

Jepara, JURNAL TIPIKOR – PERSIB memenuhi ambisinya untuk mengalahkan Persijap Jepara, tim yang tidak bisa dikalahkan pada musim lalu. Pada pertandingan pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Minggu, 20 September 2026, PERSIB mencatat kemenangan 2-1. Persijap sempat unggul terlebih dahulu melalui tendangan penalti Jose Antonio Ruis Lopez atau Pirulo menit 12. Namun, PERSIB membalikkan keadaan melalui gol Thom Haye menit 21 dan Uilliam Barros menit 55.

Berkat kemenangan keduanya, PERSIB mengoleksi nilai 6 dari 3 pertandingan dan menempati peringkat kelima.

Dalam pertandingan ini, Uilliam Barros Pereira yang dalam kondisi segar karena tidak terbang ke Korea Selatan akibat larangan bertanding dipercaya menjadi salah satu andalan PERSIB di lini serang. Ia mengisi pos yang sebelumnya ditempati Balsa Sekulic.

Pemain lain yang pada laga kontra FC Seoul sebagai pengganti tetapi kali ini menjadi starter adalah Ikwan Ali Tanamal di bek kanan, Thom Haye di tengah, Beckham Putra Nugraha, Mariano Peralta dan Rosembergne “Berguinho” Da Silva di lini serang.

Mengawali pertandingan, PERSIB langsung mencoba mengambil inisiatif penyerangan. Namun, para pemain Persijap tak membiarkan permainan tamunya berkembang. Pada menit 10, PERSIB dihukum tendangan penalti ketika tendangan Pirulo mengenai tangan Ikwan di dalam kotak penalti. Eksekusi penalti Pirulo tak berhasil diantisipasi Teja pada menit 12.

PERSIB mencoba merespon. Namun, baru pada menit 21, PERSIB bisa menyamakan kedudukan melalui tandukan Haye memanfaatkan umpan silang Ikwan dari sektor kiri penyerangan PERSIB. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum.

Di awal babak kedua, pelatih PERSIB, Igor Tolic memasukkan Balsa Sekulic menggantikan Beckham untuk menambah daya dobrak di lini depan. PERSIB langsung mengambil inisiatif penyerangan meski tentu saja tak dibiarkan Persijap.

Pada menit 55, PERSIB bisa berbalik unggul melalui gol Barros yang menncuri bola sodoran Najeeb Yakubu kepada kiper Persijap Rakasurya Handika untuk kemudian menceploskan ke gawang Persijap.

Persijap merespon melalui tendangan keras Kalezic dari depan kotak penalti PERSIB pada menit 58. Namun, Teja mampu menangkap bola dengan baik.

Pada menit 59, Tolic memasukkan Adam Alis menggantikan Berguinho. Pada menit 63, PERSIB nyaris menambah keunggulan. Namun, umpan silang Reijnders masih bisa dihalau pemain belakang Persijap.

Menit ke-70, Tolic memasukkan Ragnar Oratmangoen dan Luka Menalo menggantikan Peralta dan Barros. Empat menit berselang, Persijap sempat membobol gawang PERSIB melalui Yaya Sogodogo, namun dianulir wasit karena ia handsball terlebih dahulu.

Pada menit 78, Tolic memasukkan Julio Cesar menggantikan Haye yang sudah kelelahan. Masuknya Julio Cesar diproyeksikan untuk memperkuat pertahanan.

Menit 85, PERSIB membobol gawang Persijap melalui tendangan keras Menalo dari dalam kotak penalti. Namun, gol dianulir setelah peninjauan VAR karena Menalo berada dalam posisi off-side. Tiga meit berselang, sontekan Menalo juga masih melenceng.

Di waktu tambahan tujuh menit, Persijap terus menekan. Pada menit 90+2, tandukan Juan Douglas masih melambung di atas mistar gawang PERSIB. Meski terus digempur, PERSIB mampu mempertahankan kemenangan 2-1 atas Persijap.***

20 Sep 2026

“Tidak Masuk Akal!” Mahfud MD Gebuk KPK: Segera Periksa Nusron Wahid, Publik Sudah Menunggu Transparansi!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Tekanan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian memanas. Mantan Wakil Presiden RI, Mahfud MD, secara terbuka mendesak lembaga antirasuah tersebut untuk segera bersikap transparan terkait status penyelidikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid.

Desakan ini disampaikan Mahfud di Jakarta pada Jumat (18/9/2026). Ia menilai, diamnya KPK di tengah sorotan keras terhadap pucuk pimpinan kementerian tersebut telah melukai rasa keadilan masyarakat.

“Menurut saya, demi keterbukaan mestinya segera dijelaskan oleh KPK apakah sekarang ini ada niatan memanggil Nusron, minimal memeriksa Nusron,” tegas Mahfud, seperti dikutip dari laporan Suara.com.

Bagi Mahfud, langkah klarifikasi atau pemeriksaan formal terhadap seorang menteri yang namanya telah terseret dalam pusaran dugaan korupsi bukan lagi sekadar prosedur, melainkan tuntutan moral bagi penegak hukum. Ia menyoroti ketidaklogisan jika sosok setinggi Nusron Wahid luput dari radar penyidikan sementara kasusnya telah menjadi perbincangan nasional.

“Tidak masuk di akal publik yang begini ini tidak diperiksa. Enggak masuk akal. Sudah disebut kok terang-terangan,” ujar Mahfud dengan nada tajam.

Pernyataan Mahfud ini seolah menjadi tamparan bagi kinerja KPK yang dinilai lamban merespons ekspektasi publik. Masyarakat, menurutnya, sudah terlalu lama menunggu kejelasan status hukum sang menteri, terutama setelah nama Nusron mencuat dalam berbagai spekulasi media.

Menanggapi desakan tersebut, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan penjelasan yang dianggap banyak pihak sebagai alasan teknis belaka. Budi menerangkan bahwa penanganan perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN saat ini masih berada pada fase permulaan pascapeningkatan status hukum dari Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Namun, penjelasan fase “permulaan” tersebut belum mampu meredam kritik. Bagi Mahfud dan sebagian besar pengamat hukum, fase apapun tidak boleh menjadi tameng untuk menutupi hak publik atas informasi, terutama ketika jabatan strategis negara dipertaruhkan.

Publik kini menatap tajam ke arah Gedung Merah Putih KPK. Apakah lembaga ini akan benar-benar membuktikan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih, ataukah akan terus berlindung di balik prosedur yang berlarut-larut?

(Red)

20 Sep 2026

Surya Paloh Taruh Nyawa Politik NasDem: Siap “Bunuh Diri” di Pemilu Demi PT 7 Persen, Utamakan Kepentingan Nasional Atas Kursi Parlemen

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan lanskap politik nasional, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, secara tegas menyatakan kesiapan partainya untuk menerima risiko terbesar dalam demokrasi: tidak lolos ke parlemen. Sikap ini diambil sebagai bentuk konsistensi tertinggi NasDem dalam mendorong kenaikan Parliamentary Threshold (PT) menjadi 7 persen dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Pernyataan blak-blakan ini disampaikan Surya Paloh saat ditemui di NasDem Tower, Jakarta, pada Sabtu (19/9/2026). Di tengah survei elektabilitas NasDem yang masih berkisar di angka 4 persen—jauh di bawah ambang batas yang diusulkannya sendiri—Paloh menegaskan bahwa prinsip penyederhanaan partai (selected party) jauh lebih penting daripada sekadar mempertahankan kursi legislatif.

“Dari pemilu ke pemilu memang NasDem paling eager (ingin sekali) untuk menaikkan tingkat parliamentary threshold. Saya harus katakan sejujurnya memang itu,” ujar Surya Paloh dengan nada serius.

Logika “Selected Party”: Efisiensi Demokrasi di Atas Keramaian Suara

Bagi Surya Paloh, usulan PT 7 persen bukan sekadar manuver taktis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan tata kelola demokrasi Indonesia dari kemacetan akibat fragmentasi partai yang berlebihan. Ia berargumen bahwa sistem multipartai yang terlalu luas justru membuat dinamika pengambilan keputusan di DPR menjadi tidak efektif dan terpecah-pecah.

“Karena memang pertimbangan kita adalah selected party. Lebih sedikit partai untuk mengatur lalu lintas jalannya demokrasi di negeri ini, menurut pandangan kami,” jelasnya.

NasDem percaya bahwa dengan membatasi jumlah partai di parlemen, koalisi pemerintahan akan lebih stabil, pengawasan lebih tajam, dan kebijakan publik dapat dieksekusi dengan lebih cepat tanpa harus bernegosiasi dengan belasan fraksi kecil yang seringkali memiliki kepentingan sempit.

Pengorbanan Ideologis: Ketika Partai Rela “Tidak Masuk” Demi Negara

Yang membuat pernyataan ini begitu menohok adalah realitas data elektoral. Dengan posisi survei di angka 4%, usulan PT 7% secara matematis berarti NasDem bersedia menggali kuburan politiknya sendiri jika aturan tersebut diterapkan tanpa penyesuaian lain. Namun, bagi Paloh, ini adalah harga yang wajar untuk dibayar demi kepentingan jangka panjang bangsa.

“NasDem mengusulkan 7%, walaupun surveinya NasDem 4%. Jadi NasDem itu mengikhlaskan dirinya kalau dia enggak masuk di parlemen karena parliamentary threshold-nya tinggi, ya itulah bagian daripada keinginan kita mementingkan kepentingan nasional lebih besar daripada kepentingan partai,” tegasnya.

Sikap ini menempatkan NasDem dalam posisi unik di antara partai-partai lain: sebagai satu-satunya kekuatan politik yang secara terbuka mendahulukan efisiensi sistem ketimbang kelangsungan eksistensi organisasinya sendiri.

Terbuka pada Diskusi, Namun Tegas pada Prinsip

Meski bersikap radikal dalam prinsip, Surya Paloh memastikan bahwa Fraksi Partai NasDem di DPR RI tetap menjunjung tinggi etika demokrasi deliberatif. NasDem tidak bermaksud memaksakan kehendak secara sepihak, namun akan terus memperjuangkan gagasan ini melalui jalur dialog konstruktif dengan partai politik lainnya.

“Kendati begitu, sikap NasDem sangat terbuka terhadap dinamika pembahasan bersama partai politik lain di DPR,” tambah Paloh.

Langkah berani Surya Paloh ini kini menjadi ujian nyata bagi integritas politik di Indonesia: Apakah partai politik lain memiliki keberanian serupa untuk mengesampingkan ego sektoral demi terciptanya parlemen yang lebih ramping, efektif, dan berkualitas? Ataukah kepentingan mempertahankan kursi akan tetap mengalahkan logika efisiensi negara?

Satu hal yang pasti, NasDem telah melempar gauntlet-nya. Mereka siap hilang dari parlemen, asalkan demokrasi Indonesia menemukan arah yang lebih jelas.

Tentang Partai NasDem
Partai NasDem adalah partai politik nasional yang berkomitmen pada nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan demokrasi substansial. Sejak didirikan, NasDem konsisten mendorong reformasi sistem politik untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada rakyat.

(Red)

20 Sep 2026

Paradoks Kesalehan: Mewajibkan Sertifikasi Halal untuk Rokok Adalah Penghinaan Terhadap Konsep ‘Thayyib’

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Menjelang tenggat waktu wajib sertifikasi halal bagi seluruh produk pada 18 Oktober 2026, sebuah pertanyaan mendasar yang mengguncang logika keagamaan dan kesehatan publik muncul ke permukaan: Apakah negara serius hendak menempelkan label “Halal” pada batang rokok?

Kebijakan ini bukan sekadar birokrasi administratif, melainkan sebuah ironi moral. Di saat umat Islam didorong untuk mengonsumsi makanan dan barang yang tidak hanya halal secara syariat, tetapi juga thayyib (baik, sehat, dan bermanfaat), pemerintah justru membuka celah bagi industri rokok—produk yang secara medis terbukti merusak tubuh dan menciptakan ketergantungan adiktif—untuk berlindung di balik stempel kesalehan.

Tulus Abadi, Ketua Forum Konsumen Budaya Indonesia (FKBI), dengan tegas membongkar kemunafikan ini. Ia menekankan bahwa rokok, sejatinya, berada dalam kategori yang sama dengan minuman beralkohol: barang yang peredarannya dikontrol ketat melalui cukai karena sifatnya yang berbahaya.

“Sifat adiktif tersebut menunjukkan bahwa rokok merupakan produk yang tidak thayyib,” tegas Tulus dalam keterangan tertulisnya, Minggu (20/9/2026). Pernyataan ini menampar keras narasi bahwa segala sesuatu yang “boleh dijual” otomatis layak disebut suci. Jika zat adiktif yang menghancurkan kesehatan konsumen dianggap layak disematkan label halal, maka esensi dari jaminan produk halal itu sendiri telah kehilangan rohnya.

Penolakan lebih keras datang dari kalangan ulama dan organisasi massa terbesar di Indonesia. Pengurus Pusat Muhammadiyah, melalui Saad Ibrahim, Ketua Bidang Tabligh dan Dakwah, menyebut wacana sertifikasi halal rokok sebagai bentuk kemunduran peradaban.

“Kalau kita memberikan label halal pada rokok itu bukti kemunduran,” kata Saad tanpa basa-basi. Bagi Muhammadiyah, memberikan legitimasi agama pada produk yang mudharatnya (bahaya) jauh lebih besar daripada manfaatnya adalah kesalahan fatal dalam penafsiran fikih kontemporer. Ini bukan soal teknis pelabelan, melainkan soal integritas dakwah dan perlindungan umat.

Di tengah badai kritik ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersikap defensif. Direktur Registrasi Halal BPJPH, Djamaludin, hanya menyatakan akan “menampung masukan” dan berpegang teguh pada regulasi yang ada. Namun, jawaban birokratis seperti ini terasa hampa di hadapan argumen teologis dan medis yang kuat. Mengacu pada undang-undang tidak boleh menjadi tameng untuk mengabaikan substansi ajaran Islam yang menjunjung tinggi pemeliharaan jiwa (hifz an-nafs).

Masyarakat kini menunggu: Akankah negara berani mengambil sikap tegas bahwa “Halal” bukan sekadar izin edar, melainkan jaminan kualitas kehidupan? Ataukah kita akan membiarkan label suci direduksi menjadi sekadar alat pemasaran bagi industri yang membunuh pelanggannya perlahan-lahan?

Sertifikasi halal untuk rokok bukanlah kemajuan regulasi; ia adalah luka bagi nalar keagamaan kita.

(Red)