Meriah, KNPI Kecamatan Ciambar Peringati Hari Sumpah Pemuda Ke-98, Warga Antusias

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Ciambar menggelar peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-98 dengan meriah. Kegiatan tersebut disambut antusias oleh warga.

Acara digelar selama dua hari pada 28-29 Oktober 2026 bertempat di halaman Kantor Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi.

Berbagai macam kegiatan digelar diantaranya jalan santai, Bazar UMKM, Cek Kesehatan Gratis (CKG), pemeriksaan HPV DNA, pelayanan Disdukcapil, hingga pembagian doorprize. Acara semakin meriah dengan menampilkan pertunjukan Kabaret dan Marching Band.

Baca juga Bukan dari Atas Meja: Wali Kota Bandung Tegaskan Pembangunan Kota Harus Berangkat dari Suara Warga

Ketua KNPI Kecamatan Ciambar, Hilman Heriwijaya mengatakan kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke-98 sekaligus sebagai ajang mempererat kebersamaan antara pemuda dan masyarakat.

“Alhamdulillah kegiatan peringatan Sumpah Pemuda ini berjalan meriah dan mendapat antusias luar biasa dari warga. Ini merupakan bentuk nyata semangat pemuda Ciambar untuk terus bergerak, berkarya dan berkontribusi untuk daerah,” ujar Hilman.

Ia berharap, melalui momentum Sumpah Pemuda, para pemuda di Kecamatan Ciambar dapat terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerah yang lebih maju.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimcam, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, pelaku UMKM dan ratusan warga Kecamatan Ciambar.

(Rama)

Bukan dari Atas Meja: Wali Kota Bandung Tegaskan Pembangunan Kota Harus Berangkat dari Suara Warga

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya untuk mengubah paradigma pembangunan kota menjadi lebih humanis dan tepat sasaran. Lewat Program Akselerasi Kewilayahan Bandung Utama (Prakarsa), penyelesaian berbagai persoalan di Kota Bandung kini tidak lagi bersifat sentralistik (top-down), melainkan berakar langsung dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat di tingkat tapak.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat membuka Pelatihan Prakarsa bagi Sekretaris Kecamatan (Sekcam) dan Sekretaris Kelurahan (Seklur) Batch 2 di Novotel Bandung, Rabu (28/10/2026).

“Prakarsa mesti datang dari bawah. Bukan top-down,” ujar Farhan di hadapan para pejabat kewilayahan.

Farhan menjelaskan bahwa setiap wilayah di Bandung memiliki karakteristik, tantangan, dan dinamika unik yang tidak bisa diseragamkan. Oleh karena itu, keterlibatan aktif warga sejak tahap awal—mulai dari identifikasi masalah hingga eksekusi solusi—menjadi kunci utama agar program pembangunan tidak berujung sia-sia dan benar-benar dirasakan manfaatnya.

Baca juga Wali Kota Bandung: Pemuda Jangan Cuma Terpukau Flexing Medsos, Jaga Kedaulatan Data dan Beraksi Nyata!

Pemerintah Hadir Sebagai Pendamping dan Penjamin Akuntabilitas

Kendati mendorong inisiatif dari bawah, Farhan meluruskan bahwa pendekatan ini bukan berarti pemerintah lepas tangan. Pemkot Bandung justru memperkuat perannya dalam memberikan dukungan administratif, pendampingan teknis, pengarahan, serta pengawasan ketat agar seluruh kegiatan tetap berjalan sesuai regulasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Dalam rantai ini, sosok Sekcam dan Seklur diposisikan sebagai garda terdepan tata kelola pembangunan. Mereka dituntut tidak hanya piawai dalam tugas administratif, tetapi juga peka menyerap aspirasi warga serta terampil menerjemahkan kebutuhan tersebut menjadi program kerja yang terencana dan terukur.

Fokus pada Hasil dan Manfaat Nyata (Outcome & Benefit)

Wali Kota menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan Prakarsa tidak boleh berhenti pada formalitas penyelesaian kegiatan atau penyerapan anggaran semata. Setiap program yang digulirkan harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.

“Dari bawah masalah dan kebutuhan diterjemahkan menjadi kegiatan. Output-nya terukur. Outcome-nya pemanfaatan terukur. Benefit dirasakan oleh semua pihak,” tegas Farhan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemkot Bandung mengawal ketat seluruh tahapan Prakarsa—mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi berkelanjutan. Pengalokasian anggaran kewilayahan diwajibkan berjalan seiring dengan tata kelola yang baik (good governance), akuntabel, dan transparan.

Melalui sinergi kuat antara masyarakat dan aparatur kewilayahan, Prakarsa diharapkan menjadi mesin penggerak pembangunan Bandung yang responsif, adaptif, serta mempercepat terwujudnya visi Bandung Utama.

Sumber : Humas Pemkot Bandung 

Editor: Azi

Wali Kota Bandung: Pemuda Jangan Cuma Terpukau Flexing Medsos, Jaga Kedaulatan Data dan Beraksi Nyata!

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan pesan mendalam dan tajam saat memimpin Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda tingkat Kota Bandung di Lapangan Balai Kota. Di hadapan ratusan pemuda, Farhan menyerukan agar generasi muda tidak sekadar menjadi penonton pasif di dunia maya yang silau oleh kemewahan (flexing), melainkan turun langsung menjawab realitas sosial dan menjaga kedaulatan data bangsa di era persaingan global.

Mengusung semangat Patriotik, Gigih, Berempati, Pemuda untuk Indonesia, Farhan menegaskan bahwa jika pemuda era 1928 berjuang menyatukan suku, agama, dan bahasa demi kemerdekaan, maka tantangan pemuda hari ini adalah membela kemanusiaan dan kedaulatan bangsa di ruang digital.

Poin-Poin Kunci Amanat Wali Kota Bandung:

  • Hentikan Kagum pada Flexing, Lihat Realitas Sosial: Farhan mengingatkan para pemuda untuk tidak terjebak dalam ilusi kemewahan media sosial. Ia meminta generasi muda membumi dan mendengarkan suara masyarakat kecil yang belum mendapatkan porsi keadilan dan kesejahteraan yang cukup.
  • Tambah Ikrara Sumpah Pemuda: “Satu Data Indonesia”: Mengingat vitalnya integrasi data di era digital, Farhan menegaskan pentingnya kedaulatan data sebagai bentuk baru patriotisme. “Bentuk patriotisme kita hari ini adalah menambah satu poin Sumpah Pemuda: tidak hanya bertumpah darah satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, tetapi bertekad menjaga Satu Data Indonesia,” tegasnya.
  • Bijak Berdigital, Jangan Dikendalikan “Emosi Dua Jempol”: Literasi digital harus menjadi benteng generasi muda. Pemuda diminta memahami teknologi secara kritis dan tidak mudah terprovokasi atau menyebarkan informasi hanya berdasarkan emosi sesaat di ruang digital.
  • Kepemimpinan Humanis, Pentungan Bukan Solusi: Dalam tata kelola kota, Pemkot Bandung bersama Forkopimda berkomitmen mengedepankan musyawarah, dialog, dan empati. “Bukan dengan wajah garang penuh represi atau pentungan, tetapi dengan dialog dan kesepakatan. Kekerasan bukan pilihan,” kata Farhan.

Baca juga Momentum Sumpah Pemuda, Bupati Sukabumi Tekankan Peran Pemuda Dalam Persatuan Dan Pembangunan

Komitmen Pelayanan dan Keadilan Sosial

Sejalan dengan semangat empati tersebut, Pemerintah Kota Bandung menegaskan kesiapannya untuk hadir menutupi celah sistem data nasional. Terhadap warga rentan yang membutuhkan bantuan sosial namun belum terakomodasi dalam data pusat, Pemkot Bandung siap menyalurkan bantuan intervensi sementara.

“Buktikan bahwa kita adalah pemuda yang patriotik, gigih, dan memiliki empati, karena sesungguhnya pemuda adalah untuk Indonesia,” tutup Farhan.

Sumber : Humas Pemerintah Kota Bandung

Editor : Azi

Momentum Sumpah Pemuda, Bupati Sukabumi Tekankan Peran Pemuda Dalam Persatuan Dan Pembangunan

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Semangat persatuan dan kolaborasi generasi muda menjadi pesan utama dalam upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tingkat Kabupaten Sukabumi yang digelar di Alun-alun Palabuhanratu, Rabu, (28/10/2026).

Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi, Letkol Inf Agung Ariwibowo, bertindak sebagai pembina upacara, sedangkan Anton Suryanto dari KNPI Kabupaten Sukabumi dipercaya menjadi pemimpin upacara.

Bupati Sukabumi H Asep Japar, Sekretaris Daerah H Ade Suryaman, unsur Forkopimda dan Forkopimcam, organisasi kemasyarakatan, serta tamu undangan turut menghadiri kegiatan tersebut.

Baca juga DPRD Kabupaten Sukabumi Ucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda Ke-98

Dalam sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga yang dibacakannya, Letkol Inf Agung Ariwibowo menyampaikan bahwa pemuda harus memiliki karakter patriotik, gigih, dan berempati dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

Menurutnya, semangat Sumpah Pemuda tidak cukup hanya diperingati secara seremonial, tetapi perlu diwujudkan melalui pengabdian nyata, sikap pantang menyerah, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan.

Sementara itu, Bupati Sukabumi H Asep Japar menekankan pentingnya peran pemuda dalam menjaga persatuan sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Bupati berharap generasi muda mampu membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat untuk mendorong kemajuan Kabupaten Sukabumi.

“Pemuda harus terus berjuang menjaga persatuan bangsa dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi bersama pemerintah daerah,” singkatnya.

(Rama)

BABAK BARU SKANDAL BEA CUKAI: KPK KEMBALI HANTAM GURITA KORUPSI, KANTOR PT DJARUM TURUT DIGELEDAH!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya untuk membongkar tuntas praktik rasuah di tubuh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan hingga ke akar-akarnya. Lembaga antirasuah tersebut secara resmi mengumumkan penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru per Oktober 2026 dan langsung melakukan langkah agresif berupa penggeledahan di dua lokasi strategis: Kantor Bea Cukai Kudus serta Markas Raksasa Rokok, PT Djarum.

Langkah berani ini menandai babak baru penanganan skandal mega-korupsi perpajakan dan kepabeanan yang kian meluas, menyentuh sektor-sektor usaha raksasa tanah air.

“Dalam pengembangan penyidikan ini, penyidik kemudian melakukan penggeledahan di Kantor Bea Cukai Kudus. Selain itu, tim juga melakukan penggeledahan di Kantor PT Djarum,” tegas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Rabu.(28/10)

Baca juga Suara Rakyat 90% Ingin Koruptor Dihukum Mati, Pemerintah Khawatir: “Kalau Salah Eksekusi, Nanti Koruptornya Bangkit Lagi dari Kubur?”

Tak Berhenti di Tersangka Lama: Gurita Korupsi Makin Melebarkan Sayap

Penggeledahan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus serta PT Djarum ini mengonfirmasi bahwa penyidikan perkara korupsi di lingkungan Bea Cukai jauh dari kata usai. Budi membenarkan bahwa penyidikan per Oktober 2026 ini merupakan ranah pengembangan perkara yang sepenuhnya baru dan berdiri di luar dua jalur pengembangan perkara yang sebelumnya telah diumumkan pada 21 Juli 2026.

“Benar, di luar itu. KPK melakukan pengembangan penyidikan perkara terkait bea dan cukai dengan menerbitkan sprindik baru per Oktober 2026,” tambah Budi.

Meskipun saat ini KPK menerapkan Sprindik Umum dan belum menetapkan figur tersangka baru secara resmi dalam pengembangan babak ini, penggeledahan marathon di institusi pemerintah dan swasta multinasional tersebut menjadi pesan lugas bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum.

Baca juga Menebus Kodrat Biologis dengan Pajak: Ketika Menstruasi Resmi Menjadi ‘Kontribusi’ Bagi Negara

Jejak Panjang Operasi Tangkap Tangan (OTT) hingga Tersangka Kelas VIP

Rangkaian pengusutannya sendiri berawal dari Operasi Tangkap Tangangan (OTT) spektakuler yang digelar KPK pada Februari 2026 lalu. Sejak penangkapan awal tersebut, skandal ini terus menggelinding bak bola liar.

Hingga 26 Agustus 2026, KPK telah secara resmi menjerat dan menetapkan 8 (delapan) orang tersangka dari jajaran pejabat tinggi Bea Cukai hingga petinggi korporasi importasi, yaitu:

  1. Rizal – Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat
  2. Sisprian Subiaksono – Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai
  3. Orlando Hamonangan – Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai
  4. John Field – Pemilik Blueray Cargo
  5. Dedy Kurniawan – Manajer Operasional Blueray Cargo
  6. Andri – Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo
  7. Budiman Bayu Prasojo – Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai
  8. Gatot Heroe Hernanda – Kepala Kantor Bea Cukai Kediri

Masuknya PT Djarum dan Kantor Bea Cukai Kudus ke dalam radar penggeledahan KPK mempertegas signal bahwa tim penyidik sedang membongkar indikasi kongkalikong dan kebocoran penerimaan negara pada sektor cukai secara menyeluruh. KPK memastikan pengumpulan alat bukti akan terus digenjot guna mengungkap siapa saja oknum yang bermain dalam skandal ini.

INFORMASI KONTAK MEDIA: Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Gedung Merah Putih KPK, Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan Website: www.kpk.go.id | Email: humas@kpk.go.id

DPRD Kabupaten Sukabumi Ucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda Ke-98

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda Ke-98 Tahun 2026.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-98 tahun ini mengusung tema “Patriotik, Gigih, Berempati, Pemuda Untuk Indonesia”.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP., beserta jajaran menyampaikan bahwa tema tersebut mencerminkan semangat pemuda Indonesia yang harus terus dijaga dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca juga IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi Silaturahmi Bersama Pemda Wujudkan Sukabumi Mubarokah

Melalui momentum Sumpah Pemuda, Pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi berharap para pemuda di Kabupaten Sukabumi dapat menjadi generasi yang patriotik mencintai tanah air, gigih dalam berjuang dan berkarya, serta berempati terhadap sesama demi kemajuan Indonesia.

“Selamat Hari Sumpah Pemuda Ke-98,
Patriotik, Gigih, Berempati, Pemuda Untuk Indonesia”, ucapnya.

Semoga semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 terus menginspirasi pemuda untuk berkontribusi dalam mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang Mubarakah (Maju, Unggul, Berbudaya dan Berkah).

(Rama)

Sumpah Pemuda Berdarah di Bundaran HI: Represi Aparat Bungkam Aksi Mahasiswa, Tonfa dan Helm Melayang

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Peringatan Hari Sumpah Pemuda yang seharusnya menjadi momentum refleksi kebangsaan justru diwarnai tindakan represif dan kekerasan brutal aparat kepolisian. Aksi unjuk rasa damai yang digelar aliansi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, berujung ricuh dan pertumpahan darah pada Rabu (28/10/2026).

Bentrokan fisik pecah di depan Mal Grand Indonesia ketika massa aksi mencoba mencari jalan pintas untuk menyuarakan aspirasi mereka. Tertahan di sekitar Plaza UOB oleh barikade ketat personel kepolisian bertameng lengkap, kelompok mahasiswa berupaya melintasi sisi samping barikade.

“Kalau kalian barikade kami, biar kami lewat samping,” seru salah satu perwakilan massa di lokasi mencoba bernegosiasi.

Baca juga Suara Rakyat 90% Ingin Koruptor Dihukum Mati, Pemerintah Khawatir: “Kalau Salah Eksekusi, Nanti Koruptornya Bangkit Lagi dari Kubur?”

Namun, alih-alih direspon dengan dialog dan pendekatan humanis, pergerakan massa tersebut justru disambut dengan instruksi penindakan yang provokatif dari pimpinan pengamanan di lapangan.

“Woi, itu massa semua itu. Tangkap-tangkap!” teriak sang komandan pengamanan memberikan perintah di balik pagar hidup personelnya.

Seketika situasi berubah menjadi brutal. Tanpa ampun, aparat kepolisian langsung melakukan pengejaran dan mengepung para demonstran. Hantaman tonfa (tongkat pemukul), pukulan tangan kosong, hingga sabetan helm ke arah tubuh dan kepala mahasiswa tak terhindarkan. Sejumlah peserta aksi terkapar dan ditangkap secara paksa di tengah kepulan kepanikan massa.

Kericuhan baru mereda setelah barisan mahasiswa berhasil dipukul mundur dengan dikerahkannya tambahan personel kepolisian dalam jumlah besar ke lokasi kejadian.

Baca juga Menebus Kodrat Biologis dengan Pajak: Ketika Menstruasi Resmi Menjadi ‘Kontribusi’ Bagi Negara

Membawa 5 Tuntutan Rakyat

Aksi yang diinisiasi oleh Komite Sadar—gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) lintas kampus—ini sejatinya digelar secara damai untuk mengawal lima tuntutan mendesak bagi bangsa:

  1. Penanganan Krisis Lingkungan: Mendesak langkah nyata pemerintah terhadap darurat iklim dan kerusakan ekologis.
  2. Koreksi Kebijakan Anggaran Negara: Menuntut efisiensi dan alokasi anggaran yang berpihak pada rakyat kecil.
  3. Penurunan Biaya Pendidikan: Membuka akses pendidikan tinggi yang adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
  4. Pemberantasan KKN: Mengusut tuntas praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tanpa pandang bulu.
  5. Penghentian Militerisasi di Ruang Sipil: Menolak segala bentuk intimidasi dan pendekatan sekuritisasi terhadap kebebasan berpendapat.

Kondisi Terkini

Hingga berita ini dirilis, pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait jumlah pasti mahasiswa yang ditahan maupun korban luka-luka akibat tindakan kekerasan tersebut. Sementara itu, eskalasi di sekitar kawasan Bundaran HI masih terpantau tegang dan massa berupaya mengonsolidasikan barisan.

Komite Sadar mengecam keras tindakan represif aparat dan menuntut pembebasan segera seluruh mahasiswa yang ditahan tanpa syarat.

(Azi)

IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi Silaturahmi Bersama Pemda Wujudkan Sukabumi Mubarokah

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO I) DPD Kabupaten Sukabumi melaksanakan silaturahmi bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi dalam rangka mewujudkan Sukabumi Mubarokah.

Kegiatan silaturahmi tersebut berlangsung di ruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda), Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, pada Rabu (28/10/2026).

Sekda Kabupaten Sukabumi H. Ade Suryaman, S.H.,M.M., hadir didampingi Asda 1, Asda 2, Bidang Hukum dan jajaran. Sementara dari IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi hadir Ketua Heriyadi, Sekretaris Rama, Humas 1 Januari dan Humas 2 Agus Jakse.

Baca juga Suara Rakyat 90% Ingin Koruptor Dihukum Mati, Pemerintah Khawatir: “Kalau Salah Eksekusi, Nanti Koruptornya Bangkit Lagi dari Kubur?”

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah dan insan pers dalam mendukung pembangunan serta penyebarluasan informasi program-program pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Sekda Kabupaten Sukabumi menyambut baik silaturahmi dari IWO Indonesia dan berharap kemitraan yang terjalin dapat terus memperkuat komunikasi publik dalam mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi yang Mubarokah (Maju, Unggul, Berbudaya dan Berkah).

“Alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahmi, terimakasih kepada Ketua IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi beserta jajaran semoga kemitraan ini dapat menjadi wasilah terwujudnya Sukabumi yang mubarokah,” ucapnya.

Ditempat yang sama, Ketua IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi Heriyadi, menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung program Pemda melalui pemberitaan yang objektif, berimbang dan edukatif bagi masyarakat.

“Kami dari IWO Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung program-program Pemda Kabupaten Sukabumi dalam mewujudkan Sukabumi yang mubarokah,” tegasnya

Pertemuan diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai bentuk kebersamaan dan komitmen sinergi antara Pemda Kabupaten Sukabumi dengan IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi.

(Rama)

Suara Rakyat 90% Ingin Koruptor Dihukum Mati, Pemerintah Khawatir: “Kalau Salah Eksekusi, Nanti Koruptornya Bangkit Lagi dari Kubur?”

Jakarta, JURNAL TIPIKOR–– Luar biasa memang tingkat kemurnian niat rakyat Indonesia. Di tengah himpitan hidup, harga kebutuhan pokok yang bikin senam jantung, dan drama sinetron politik harian, masyarakat masih sempat-sempatnya memikirkan nasib para maling uang negara.

Berdasarkan hasil survei terbaru Voxpol Center Research and Consulting, warga +62 ternyata punya hasrat yang begitu membara terhadap keadilan. Sebanyak 88,9 persen responden mendesak agar Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan, dan yang paling fantastis: 90,1 persen setuju agar para koruptor langsung dikirim ke hadapan algojo alias dihukum mati!

Angka 90,1 persen ini tentu bukan angka yang kecil. Ini adalah bukti sahih bahwa rakyat sudah lelah melihat para pesakitan jas rapi melambaikan tangan ke kamera sambil tersenyum lebar seolah-olah baru menang doorprize jalan sehat. Wakil Ketua Umum MUI, Kyai Cholil Nafis, pun dengan tegas mengingatkan bahwa hukuman harus bikin orang berpikir berkali-kali lipat sebelum nekat merampok uang rakyat.

Tapi tunggu dulu, di sinilah letak indahnya drama hukum negeri ini. Ketika rakyat kompak meneriakkan sanksi maksimal demi efek jera yang nyata, para pemangku kebijakan justru menunjukkan sisi humanis yang luar biasa menyentuh hati.

Baca juga Menebus Kodrat Biologis dengan Pajak: Ketika Menstruasi Resmi Menjadi ‘Kontribusi’ Bagi Negara

Presiden RI Prabowo Subianto dengan bijak mengingatkan kita semua akan bahaya laten sebuah eksekusi: bagaimana kalau salah?

Betul juga sih. Kalau maling ayam dihukum salah, ayamnya mungkin tidak bisa hidup lagi. Tapi kalau koruptor dihukum mati lalu di kemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan atau kurang alat bukti, wah, gawat dong! Nanti kalau koruptornya sudah terlanjur dieksekusi terus ternyata tak bersalah, bagaimana cara meralatnya? Apakah mereka mau bangkit dari kubur lalu minta maaf sambil bagi-bagi sembako? Risiko tinggi, Bung!

Maka dari itu, ketimbang pusing-pusing memikirkan tiang gantung yang bikin deg-degan, pemerintah memilih jalur yang lebih aman dan menenangkan: fokus mengejar aset yang melarikan diri ke luar negeri. Soal orangnya mau dihukum mati atau sekadar ditahan di lapas ber-AC sambil melambaikan tangan, itu urusan kesekian. Yang penting uangnya pulang, orangnya (kalau bisa) jangan sampai lecet, dan keadilan pun tetap berjalan di atas angin—angin surga tentunya.

Jadi, buat 90,1 persen responden yang mendambakan hukuman mati: sabar ya, aspirasi kalian sudah kami tampung dengan baik di laci paling bawah. Nikmati saja tontonannya, karena di negeri ini, maling sandal bisa bonyok, tapi maling triliunan rupiah tetap berhak atas perlindungan hak asasi yang paripurna.(*)

Jangan lupa share & beri emoji 🤡💸 Aktifkan 🔔 lonceng notifikasi di pojok kanan atas untuk mendapat konten menarik lainnya

 

Menebus Kodrat Biologis dengan Pajak: Ketika Menstruasi Resmi Menjadi ‘Kontribusi’ Bagi Negara

​JAKARTA, JURNAL TIPIKOR— Di negara ini, menjadi perempuan ternyata memiliki syarat dan ketentuan fiskal tersendiri. Menstruasi—sebuah proses biologis rutin yang mustahil dihindari—kini secara eksplisit menegaskan peran perempuan sebagai pahlawan devisa harian melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk sanitasi.

​Isu ini mendadak viral dan memicu perdebatan sengit di media sosial setelah akun Instagram @indotoday mengangkat fakta regulasi perpajakan nasional. Berdasarkan Undang-Undang PPN Pasal 4A dan Pasal 16B, produk sanitasi wanita seperti pembalut, tampon, hingga menstrual cup dikategorikan sebagai Barang Kena Pajak (BKP). Produk-produk ini dianggap tidak memenuhi kriteria pengecualian maupun fasilitas pembebasan pajak.

​Fenomena ini memicu gelombang protes dan sarkasme dari warganet. Banyak yang mempertanyakan mengapa kebutuhan biologis esensial justru diperlakukan layaknya barang konsumsi bergengsi.

​“Ciwi-ciwi, pembalut ternyata kena PPN, bukan produk bebas pajak. Padahal itu produk biologis primer bagi perempuan,” tulis seorang netizen di media sosial.

​Satu komentar lain melontarkan sindiran tajam: “Sedih gak? Sedih banget lah. Jadi kalau kalian ciwi-ciwi ditanya apa kontribusi kalian buat negara ini, kasih aja data ini.”

Baca juga Jakarta Siap-Siap Lumpuh: Ribuan Mahasiswa BEM UI & Koalisi Sipil Turun ke Jalan Hari Ini, Ini Panduan Rute Alternatif Avoid Kemacetan Total

​Konfirmasi DJP: ‘Membayar Pajak Atas Kodrat’

​Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui artikel resmi yang ditulis oleh pegawainya, Vinna Dien Asmady Putri, di kanal informasi pajak mengonfirmasi hal tersebut. Dalam tulisannya, secara jujur diakui bahwa PPN atas produk pembalut merupakan beban finansial yang secara eksklusif hanya ditanggung oleh kaum perempuan demi menjalankan fungsi tubuhnya.

​“Pembalut ini, hingga saat artikel ini ditulis termasuk barang yang dikenai PPN. PPN atas pembalut ini merupakan beban bagi penghasilan seorang wanita dan hanya wanitalah yang terbebani dengan PPN ini karena hanya wanita yang menggunakan pembalut sebagai bentuk menjalankan kodratnya,” tulis Vinna.

 

​Aturan hukum perpajakan nasional memang menetapkan bahwa pada dasarnya seluruh barang dan jasa adalah objek pajak, kecuali yang diatur khusus oleh undang-undang. Kategori barang bebas pajak umumnya diprioritaskan untuk kebutuhan pokok mendasar masyarakat luas. Namun, kesehatan reproduksi dan sanitasi menstruasi perempuan tampaknya belum masuk dalam skala prioritas keadilan fiskal tersebut.

​Polemik ini membuka diskusi panjang di ruang publik mengenai keadilan gender dalam kebijakan perpajakan (tampon tax), serta sejauh mana negara hadir dalam meringankan beban kebutuhan dasar warganya.

(Red)