Fisik 75% tapi Pembayaran 100%: Ini Proyek Konstruksi atau Pespes Sulap? Jangan Biarkan Kejati Jabar Berhenti pada ‘Kambing Hitam’ Kelas Teri!
BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Selamat untuk Kejati Jabar, Anda berhasil menahan dosen UPI berinisial B.K. (PPK) dalam kasus korupsi proyek *Civil Work for Convention and Exhibition Center* (CWP-03) yang menggerogoti uang negara hingga Rp25.982.542.357,20. Tapi jangan puas dulu, dan jangan bangga sebelum rantai mafia yang sesungguhnya terputus.
Aktivis Anak Bangsa menilai penahanan PPK hanyalah “pembuka pintu” yang berisik, namun berisiko menjadi “penutup kasus” yang sunyi jika Kejati Jabar berhenti di situ. Membiarkan proyek ini selesai hanya dengan menyalahkan PPK dan kontraktor adalah sebuah lelucon hukum yang mahal.
“Gedung baru berdiri 75,34%, tapi uang negara sudah dibayar 100%. Ini proyek konstruksi atau sulap? Siapa yang memijat tangan pejabat agar tanda tangan persetujuan pembayaran 100% untuk barang yang belum jadi itu keluar? Kami tidak mau Kejati Jabar hanya menangkap ‘tukang sapu’ di lapangan, sementara ‘arsitek’ korupsi di balik meja masih nyaman ongkang-ongkang kaki,” tegas Juru Bicara Aktivis Anak Bangsa dalam konferensi persnya, Selasa (17/11).
Baca juga TEGAS! ERA FOTOKOPI KTP AKAN DIBASMI, RUU ADMINDUK PAKSA TRANSISI DIGITAL DAN KUKUHKAN NIK SEBAGAI IDENTITAS TUNGGAL
Perlu diingat, sejak 27 Agustus 2026, kami sudah berteriak di Kampus UPI soal mafia proyek ini. Tapi seolah-olah aparat butuh waktu tiga bulan hanya untuk menyadari bahwa proyek senilai puluhan miliar ini bukanlah arisan warga.
BONGKAR 6 ELEMEN “HANTU” YANG PURA-PURA RABUN DAN AMNESIA
Aktivis Anak Bangsa mendesak Kejati Jabar untuk tidak terjebak pada narasi sempit “hubungan PPK dan Kontraktor”. Ada 6 elemen struktural yang harus diseret, karena mereka dibayar oleh negara untuk mengawasi, bukan untuk memejamkan mata:
1. PMU Kementerian: Pengendali atau Sekadar Stempel Berjalan?
Project Management Unit (PMU) di tingkat kementerian konon bertugas mengendalikan dan memantau. Pertanyaannya: PMU ini mengawasi pakai mata atau pakai feeling? Jika laporan keterlambatan dan masalah jaminan bank sudah ada di meja, kenapa tidak ada yang bertindak? Jangan sampai jabatan PMU hanya jadi pajangan struktur organisasi.
2. PMC Kementerian: Matanya Rabun atau Memang Sengaja Dipejamkan?
Project Management Consultant (PMC) adalah pengawas. Bagaimana mungkin progres fisik 75% bisa lolos dari radar pengawas untuk dicairkan 100%? Apakah PMC ini menerbitkan laporan fiksi, atau ada “uang lelah” yang membuat pengawas mendadak buta warna? Buka semua laporan mereka, jika ada kelalaian atau kompromi, jerat mereka!
3. Konsultan DED: Perencana atau Perancang Kerugian Negara?
Detail Engineering Design (DED) adalah fondasi. Kalau fondasinya sudah “disetel” untuk mengakomodasi perubahan volume dan spesifikasi yang merugikan negara, maka konsultan DED bukan lagi perencana, melainkan mitra kejahatan. Usut tuntas siapa yang menyuruh dan siapa yang menyetujui desain “ajaib” ini.
4. Pokja Pemilihan Kementerian: “Penyihir” yang Meloloskan PT Arkindo
Ini adalah jantung dari skandal! Bagaimana mungkin PT Arkindo lolos tender? Informasi di lapangan menyebut perusahaan ini punya riwayat “blacklist” (daftar hitam). Apakah Pokja Pemilihan ini punya tongkat sihir yang bisa mengubah status “blacklist” menjadi “boleh ikut tender”?
Kejati Jabar harus memeriksa seluruh anggota Pokja. Buka dokumen evaluasinya! Jika ada intervensi, pengondisian, atau suap yang membuat PT Arkinda lolos, jerat mereka tanpa ampun. Jangan biarkan Pokja Kementerian merasa kebal hukum hanya karena duduk di balik meja ber-AC.
5. KPA Kementerian: Pemegang Anggaran yang Pura-pura Amnesia
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah penguasa dana. Bagaimana KPA menjalankan pengendalian ketika proyek macet dan jaminan bank bermasalah? Apakah KPA menerima laporan dan memilih untuk pura-pura tidak tahu? Jabatan dan pelimpahan kewenangan bukan tameng untuk lepas tangan dari kerugian negara.
6. PIU UPI: Pasukan Pengaman Kampus yang Tutup Mata
Project Implementation Unit (PIU) di UPI yang dibentuk lewat SK Rektor terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, SPI, Manajer, hingga Tim Teknis. Pertanyaannya: Apakah mereka bekerja atau hanya sekadar menempelkan nama di SK untuk mendapatkan tunjangan?
Di mana fungsi SPI (Satuan Pengawasan Internal)? Ke mana laporan Tim Monitoring? Jangan sampai struktur PIU UPI hanya jadi formalitas administratif untuk membagi-bagi jatah, sementara gedung yang dibangun untuk pendidikan rakyat malah jadi ladang garapan.
Baca juga GERINDRA DAN UJIAN KEBESARAN POLITIK: ANTARA HAK KADERISASI, KEPENTINGAN KEKUASAAN, DAN SOLIDITAS KOALISI
AKTOR “AC” DAN PRAKTIK PINJAM BENDERA
Kami juga mengingatkan Kejati Jabar dan PPATK untuk tidak lupa pada dugaan praktik pinjam bendera dan pengondisian tender. Ada sosok aktor pengendali berinisial “AC” yang konon bermain di balik layar. Jangan sampai “AC” ini hanya jadi dongeng pengantar tidur. Telusuri aliran dananya, bongkar hubungan korporasinya, dan hadirkan dia ke meja hijau!
TUNTUTAN AKTIVIS ANAK BANGSA:
1. Kejati Jabar JANGAN BERHENTI pada PPK dan Kontraktor. Perluas penyidikan ke 6 elemen struktural (PMU, PMC, DED, Pokja, KPA, dan PIU UPI).
2. Bongkar Pokja Pemilihan Kementerian, usut tuntas bagaimana PT Arkindo lolos dari status *blacklist*. Ini adalah indikasi kuat mafia tender terstruktur!
3. Libatkan PPATK untuk melacak aliran dana dan menemukan siapa yang sebenarnya “makan” dari proyek ini.
4. Ungkap Aktor Intelektual berinisial AC dan jaringan pinjam bendera. Hukum harus tajam ke atas, bukan hanya tumpul ke bawah.
Pendidikan adalah hak rakyat, bukan lahan basah untuk memperkaya kroni. Uang negara Rp25,9 Miliar bukan angka yang bisa dihapus dengan sekadar memenjarakan satu dua orang kelas teri.
BONGKAR SELURUH RANTAI PROYEK CWP-03! JANGAN ADA YANG LOLOS!
(Red)