Karawang,Jurnaltipikor.com – Proyek pemagaran SDN Gembongan I di Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 senilai Rp142.005.000 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ribu Rupiah), hingga saat ini belum rampung dan terkesan mangkrak.

Proyek ini telah berjalan lebih dari satu bulan, namun pelaksanaannya tidak konsisten. Pekerja sering berhenti berhari-hari tanpa kejelasan. Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam dari Kepala Sekolah, Komite Sekolah, hingga warga sekitar.

Selain belum selesai, material bangunan yang berserakan di sekitar lingkungan sekolah juga dinilai mengganggu aktivitas siswa, terlebih pada saat jam istirahat.

Baca juga SIKAT KRIMINAL HINGGA KE LUAR NEGERI: KEPEMIMPINAN BARU POLRI TANPA KOMPROMI!

CV. Multiprima Konstruksi selaku pihak pelaksana proyek hingga saat ini belum memberikan keterangan apa pun terkait penghentian sementara yang berulang tersebut.

Berdasarkan papan informasi proyek, nomor SPK: 00.3/02.SPK.UTI.PGR.01.P61/SARPRAS/VIII/2026, pekerjaan pemagaran ini memiliki waktu pelaksanaan 60 hari kalender, dengan sumber dana APBD Kabupaten Karawang Tahun 2026. Pekerjaan resmi dimulai pada 6 Oktober 2026.

Namun hingga pertengahan November 2026, kemajuan pekerjaan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Padahal, masa pelaksanaan telah berjalan lebih dari seperdua waktu yang ditentukan.

Baca juga Pemerintah Bersikap Tegas: 700 Ribu Badan Usaha “Mangkir” Terancam Diblokir Permanen Demi Berantas Mafia Korporasi!

Keterlambatan ini tidak sekadar menghambat pembangunan, tetapi juga memunculkan pertanyaan publik mengenai pengelolaan anggaran serta pengawasan pelaksanaan proyek oleh Pemerintah Daerah. Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan, mengingat dana yang digunakan adalah uang rakyat.

Kasi Ekbang Desa Gembongan, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, mengungkapkan:

“Proyek pemagaran SDN Gembongan I memang sudah berjalan, namun di tengah proses pelaksanaan sering kali tidak ada kegiatan — bahkan hingga beberapa hari berturut-turut. Sejak hari Jumat lalu hingga hari ini pun lokasi masih kosong. Sejak awal, pihak pelaksana maupun pengawas sulit dihubungi dan tidak memberikan respons. Padahal kami selalu memantau agar pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya Dinas Pendidikan, diharapkan segera memberikan penjelasan kepada masyarakat dan mengambil langkah tegas agar proyek ini dapat diselesaikan sesuai jadwal. Jika dibiarkan, kondisi ini dikhawatirkan semakin mencederai kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola proyek pembangunan yang menyangkut fasilitas pendidikan anak-anak.(Wg)

Kementerian Hukum tidak lagi beri ruang bagi perusahaan pembangkang yang sembunyikan identitas pemilik manfaat (Beneficial Ownership). Digitalisasi dan integrasi data lintas lembaga resmi dikerahkan untuk gempur praktik korporasi ilegal.

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Kementerian Hukum Republik Indonesia mengambil langkah pembersihan total terhadap ekosistem dunia usaha tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengeluarkan ultimatum tegas: sisa 700 ribu badan usaha yang masih nekat tidak melaporkan data pemilik manfaat (Beneficial Ownership / BO) akan terus diblokir karena terbukti merusak tatanan ekonomi nasional.

Ketegasan ini disampaikan menyusul masih bandelnya ratusan ribu korporasi di tengah upaya pemerintah membersihkan iklim investasi dari praktik-praktik terselubung. Meskipun angka pemblokiran telah ditekan dari sebelumnya 1,8 juta entitas, pemerintah memastikan tidak ada toleransi bagi entitas yang mengabaikan kepatuhan hukum.

“Ini akan sangat tidak baik dalam menata dunia usaha kita karena ada perusahaan-perusahaan yang tidak patuh,” tegas Menkum Supratman dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi di Jakarta.

Baca juga JEBOLKAN TEMBOK PROSEDURAL, MA BATalkan SUKET SMA GIBRAN!

Kolaborasi Lintas Penegak Hukum: Sembunyi di Balik Perusahaan Adalah Akhir Cerita

Dalam ekosistem integrasi data korporasi terbaru, Kementerian Hukum tidak bekerja sendirian. Pemerintah kini menggandeng kekuatan penuh dari:

• Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan
• Aparat Penegak Hukum & Kejaksaan Agung
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
• Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Melalui sistem otomatisasi ini, celah bagi korporasi fiktif atau perusahaan yang digunakan untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan kejahatan finansial lainnya dipangkas habis. Pemblokiran kini dapat dilakukan secara instan jika terdeteksi adanya indikasi pelanggaran hukum.

Transparansi Tanpa Kompromi: Mengawal Good Governance

Tak hanya memperketat sanksi bagi korporasi nakal, Kementerian Hukum juga membuka akses seluas-luasnya bagi pengawasan eksternal. Melalui sistem dasbor digital terintegrasi, Ombudsman RI (ORI) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kini dapat mengawasi kinerja birokrasi secara real-time tanpa birokrasi berbelit.

Langkah digitalisasi ini merupakan pilar utama mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia dalam menciptakan pemerintahan yang bersih (good governance) serta bebas dari praktik lancung birokrasi.

Kementerian Hukum mengimbau seluruh pelaku usaha yang legal dan beritikad baik untuk segera melengkapi pelaporan Beneficial Ownership sebelum sanksi administratif dan hukum menjerat entitas bisnis Anda.

Narahubung Media: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Hukum Republik Indonesia Website: www.kemenkum.go.id

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Mahkamah Agung (MA) baru saja menjatuhkan “palu keadilan” yang mengguncang fondasi administrasi negara. Melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang diunggah hari ini, MA secara tegas membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ini bukan sekadar kemenangan hukum bagi Pemohon Kasasi, H.M. Subhan, melainkan sebuah tamparan keras terhadap ketidakcermatan birokrasi yang membiarkan “hantu” ijazah berkeliaran dalam administrasi negara selama bertahun-tahun.

Tamparan Keras: Tidak Ada Ijazah, Hanya Catatan Hadir

Dalam pertimbangan hukum yang sangat tajam dan menohok, Majelis Hakim Agung yang dipimpin Prof. Yulius membongkar fakta fatal yang selama ini tersembunyi. MA menemukan bahwa penerbitan Suket pada tahun 2019 lalu didasarkan pada dokumen yang sama sekali tidak membuktikan keberhasilan tamat belajar.

Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan,” bunyi petikan putusan yang menggetarkan itu.

MA menegaskan bahwa menyetarakan kurikulum internasional hanya bermodalkan *certificate of attendance* (catatan kehadiran) tanpa ijazah/diploma kelulusan adalah tindakan tidak cermat yang mencederai fakta materiil. Dengan kata lain, negara mengakui kesetaraan pendidikan yang secara faktual tidak memiliki bukti kelulusan.

Baca juga TITIK FINAL! Yusril Tegaskan Surat Penyetaraan Gibran Batal Demi Hukum, Berlaku Surut Sejak 2019

Keadilan Substantif Menghantam Prosedural

Putusan ini juga mematahkan argumen hukum yang selama ini dijadikan perisai pelindung. MA menolak mentah-mentah eksepsi kadaluwarsa dan gugatan kurang pihak. Hakim Agung menegaskan bahwa pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam pemilu tidak boleh berlindung di balik tembok prosedural.

Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sebagai  notoire feiten (fakta yang diketahui umum), MA mengambil langkah heroik: mengesampingkan aturan tenggang waktu demi menyelamatkan kedaulatan rakyat dan demokrasi dari calon pemimpin yang cacat administrasi.

“Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan korektif… membahayakan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk memilih putra terbaik yang memenuhi syarat administrasi,” tulis MA dengan nada tegas.

Amar Putusan: Batal Demi Hukum

Dalam amar putusannya, MA tidak hanya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dan PTUN Jakarta sebelumnya, tetapi juga:
1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon H.M. Subhan.
2. Membatalkan Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keterangan tersebut.

Putusan yang diketuk pada 30 Oktober 2026 ini menjadi preseden bahwa tidak ada satu pun warga negara, termasuk Wakil Presiden, yang kebal dari uji materiil administrasi. Kebenaran substantif akhirnya tegak, mengalahkan kekeliruan yang telah dilembagakan.

(Azi)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menutup rapat-rapat celah upaya hukum lanjutan terkait status pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Yusril menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat penyetaraan pendidikan Gibran bersifat mutlak, final, dan mengikat (final and binding).

Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau upaya hukum seperti Peninjauan Kembali (PK). Bagi Yusril, ini adalah masalah kepastian hukum dan kepentingan bangsa yang tidak bisa ditawar.

“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Agung itu bersifat *final and binding*, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” tegas Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Baca juga DARURAT KORUPSI MBG JILID 2: KEJAGUNG GEBRAK PROYEK ‘HANTU’ 5.000 CCTV DAN SIDIK JARI!

Batal Sejak Awal (Ex Tunc)

Pukulan telak dari putusan ini terletak pada sifat pembatalan yang berlaku surut atau *ex tunc*. Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA tidak hanya memerintahkan pencabutan surat, tetapi secara hukum menganggap surat keterangan yang diterbitkan pada Agustus 2019 tersebut tidak pernah ada.

“Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah,” ujar Yusril.

Implikasinya, status penyetaraan pendidikan Gibran dianggap gugur demi hukum sejak belasan tahun lalu, bukan hanya sejak putusan dibacakan hari ini.

Kepentingan Bangsa di Atas Segalanya

Yusril menjelaskan alasan MA tetap mengadili perkara yang diajukan oleh H.M. Subhan melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meskipun dianggap melewati batas waktu gugatan. MA menilai persoalan ini melampaui sengketa antar-kontestan pemilu, melainkan menyangkut integritas administrasi negara dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

“Persoalan tersebut dinilai tidak hanya menyangkut kontestan lain dalam pemilihan presiden, tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia,” tambahnya.

Jalan Buntu bagi Gibran

Secara prosedural, Yusril menjelaskan bahwa Gibran tidak memiliki posisi untuk mengajukan banding atas putusan kasasi ini. Dalam perkara di MA, Gibran bukan merupakan pihak tergugat, melainkan hanya pihak yang menengai (intervensi) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dengan dieksekusinya putusan MA oleh Kemendikdasmen, maka objek sengketa di PTUN yang melibatkan Gibran sebagai pihak intervensi otomatis hilang atau abstrak.

“Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” pungkas Yusril.

Langkah selanjutnya kini sepenuhnya berada di tangan Gibran untuk menyikapi realitas hukum yang telah final ini.

(Azi)