JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Publik kembali diguncang oleh ketidakpastian hukum di lingkaran tertinggi pemerintahan. Mahkamah Agung (MA) secara mendadak membatalkan agenda konferensi pers yang sedianya digelar untuk menyikapi Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan tersebut secara telak mengabulkan seluruh gugatan terkait pembatalan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Penundaan sepihak ini memicu spekulasi liar di tengah masyarakat, mengingat keputusan MA tersebut menghantam legitimasi syarat administratif yang pernah mengantar Gibran ke kursi wakil presiden.

MA Mendadak ‘Bungkam’ di Tengah Sorotan Publik

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Andi Julia Cakrawala, mengonfirmasi pembatalan mendadak tersebut tanpa memberikan kepastian kapan klarifikasi resmi akan dilakukan.

“Konferensi pers pada hari ini dibatalkan hingga pemberitahuan lebih lanjut,” ujar Andi, Senin (2/11).

Andi beralasan bahwa Biro Hukum dan Humas MA belum menerima salinan resmi putusan kasasi tersebut, sehingga belum dapat memberikan keterangan menyeluruh. Namun, langkah ini dinilai publik sebagai bentuk kegagalan transparansi di tengah vonis hukum yang berpotensi memicu krisis konstitusi.

Baca juga Peringatan Keras Kapolda Jabar: Anggota Polri Nekat Nge-Vape Siap-Siap Kena Sanksi Tegas, Berlaku 24 Jam!

Vonis Telak Kasasi MA: Suket Penyetaraan Gibran Batal Demi Hukum dan Wajib Dimusnahkan

Pembatalan konferensi pers ini terjadi di bawah bayang-bayang amar putusan kasasi MA yang memenangkan secara mutlak penggugat, H. M. Subhan. Majelis Hakim Kasasi yang diketuai Prof. Yulius bersama hakim anggota Hari Sugiaharto dan Michael Renaldy Zein membatalkan putusan tingkat sebelumnya (Judex Facti) dan mengadili sendiri perkara ini.

Dalam amar putusan yang diunggah di laman Kepaniteraan MA pada Jumat (30/10), MA mengabulkan seluruh (empat) poin gugatan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan oleh Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.
3. Memerintahkan penarikan Suket tersebut dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Baca juga GOLOK KASASI MA PAPAS SUKET IJAZAH GIBRAN: BABAK BARU CRISIS OF LEGITIMACY DI PUCUK PIMPINAN NASIONAL

Rantai Kelam Legitimasi: Bertentangan dengan UU Pemilu, MK Lepas Tangan

Putusan MA ini seolah mempertegas temuan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober lalu. Dalam putusannya, MK menegaskan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang sah untuk disetarakan dengan pendidikan minimal SMA/sederajat — syarat mutlak yang diamanatkan Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Anehnya, meski terbukti melanggar syarat dasar administrasi pemilu, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden. MK beralasan status Gibran sebagai calon telah berakhir sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, sehingga perkara ini dinilai “tidak lagi tepat” masuk ranah sengketa hasil pemilu dan melimpahkan kewenangan penilaian syarat tersebut ke lembaga negara lainnya.

Desakan Mundur dan Krisis Kepercayaan

Dengan dinyatakannya Suket penyetaraan ijazah tersebut batal demi hukum dan wajib dimusnahkan oleh MA, keabsahan pemenuhan syarat Gibran saat maju dalam Pemilu 2024 runtuh secara hukum administrasi.

Situasi ini memantik reaksi keras dari berbagai pihak politik dan pakar hukum tata negara. Gelombang desakan agar Gibran mengundurkan diri atau dimundurkan dari jabatannya makin kencang bergulir. Publik kini menanti keberanian lembaga negara—khususnya DPR dan MPR—untuk menindaklanjuti ketetapan hukum yang kian menyudutkan posisi Sang Wakil Presiden.(Antara/Azi)

LBANDUNG, JURNAL TIPIKOR — Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) menabuh genderang perang terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape di lingkungan kepolisian. Tidak main-main, sanksi disiplin hingga tindakan tegas kini menanti para personel Polri maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berani melanggar aturan ini.

Langkah drastis tersebut merujuk pada Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/1/X/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang secara resmi mengharamkan penggunaan vape. Keputusan ini diambil demi menjaga kedisiplinan, profesionalisme, serta menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan sehat di tubuh Korps Bhayangkara.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Hengki, menegaskan bahwa instruksi dari Mabes Polri tersebut bersifat mutlak dan tidak memberikan ruang untuk kompromi.

“Instruksi dari Mabes Polri sudah sangat jelas. Larangan ini melekat pada personel, baik saat berada di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja. Tidak ada alasan bagi anggota untuk tidak patuh,” tegas Hengki di Bandung, Senin (2/11)

Baca juga GOLOK KASASI MA PAPAS SUKET IJAZAH GIBRAN: BABAK BARU CRISIS OF LEGITIMACY DI PUCUK PIMPINAN NASIONAL

Nol Toleransi: Berlaku 24 Jam dan Menyasar Seluruh Area Pelayanan

Hengki memperingatkan bahwa aturan ini tidak hanya mengikat saat personel mengenakan seragam dinas atau berada di markas, tetapi juga saat bertugas maupun beraktivitas di luar lingkungan kerja.

Selain itu, seluruh area dari Mapolda Jabar hingga Polres jajaran ditetapkan sebagai kawasan steril dari asap rokok elektrik. Larangan ini berlaku komprehensif bagi seluruh anggota Polri, ASN, hingga masyarakat umum yang bertandang ke kantor polisi.

“Saya tegaskan bahwa seluruh area Mapolda Jabar hingga Polres jajaran harus bersih dari penggunaan rokok elektrik atau vape. Aturan ini berlaku untuk seluruh personel Polri, ASN, hingga masyarakat yang berkunjung,” ujar Kapolda.

Ia menggarisbawahi pentingnya integritas aparat sebagai role model di tengah masyarakat. Sebagai garda terdepan penegakan hukum dan pusat pelayanan publik, markas kepolisian wajib menjadi ruang yang nyaman, steril, dan teladan dalam hal kedisiplinan.

“Sebagai aparat penegak hukum, kita harus memberikan contoh yang baik. Markas kepolisian adalah tempat pelayanan publik, sehingga kenyamanan dan kedisiplinan harus dijaga sepenuhnya,” imbaunya.

Baca juga Divisi Propam Polri turun tangan mendalami keluhan masyarakat terkait prosedur penggeledahan yang dilakukan Polda Jawa Tengah di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo.

Propam Terjunkan Tim Sidak

Guna memastikan aturan ini tidak hanya menjadi macan kertas, Polda Jabar langsung bergerak cepat. Irjen Pol Hengki telah memerintahkan Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Jabar, Kombes Pol Mochamad Yoris Maulana Yusuf Marzuki, untuk memperketat pengawasan.

Tim Propam dikerahkan untuk melakukan pemantauan berkala hingga inspeksi mendadak (sidak) tanpa kompromi ke seluruh markas kepolisian di Jawa Barat. Siapa pun anggota yang kedapatan mengisap vape—baik di area kantor maupun di luar saat jam kerja—akan langsung diproses sesuai ketentuan disiplin yang berlaku.(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Keputusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka memicu hantaman politik-hukum paling mematikan bagi pemerintahan saat ini. Lewat Putusan Kasasi Nomor 742.K/TUN/2026, MA mengabulkan seluruh gugatan penggugat dan membatalkan keputusan Kemendikdasmen serta putusan PTUN Jakarta. Legitimasi adminstratif sang Wakil Presiden kini berada di ambang tanduk.

Langkah MA “mengadili sendiri” perkara ini di bawah Majelis Hakim yang diketuai Prof. Yulius bagaikan pukulan telak yang merubuhkan benteng pertahanan administrasi Gibran. Pembatalan suket tersebut secara substansial mengonfirmasi kejanggalan dokumen dasar yang selama ini dipakai untuk memenuhi syarat pencalonan dalam Pemilu.

MK Sebut Tak Ada Bukti Ijazah, MA Batalkan Penyetaraan: Dualisme Kunci Penjaga Konsitusi

Kondisi makin panas setelah menilik kembali pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam persidangan tersebut, MK secara tegas menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah/sertifikat dari luar negeri yang bisa disetarakan dengan jenjang SMA/sederajat sesuai Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Meski MK berdalih tak bisa mendiskualifikasi Gibran karena statusnya “bukan lagi calon” pasca-pelantikan 20 Oktober 2024, pintu pemakzulan dan pertanyaan besar soal keabsahan syarat UUD 1945 kini terbuka lebar. MK secara tersirat melemparkan bola panas ini kepada lembaga yang memiliki kewenangan menilai keabsahan syarat konstitusional.

Baca juga Divisi Propam Polri turun tangan mendalami keluhan masyarakat terkait prosedur penggeledahan yang dilakukan Polda Jawa Tengah di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo.

Narasi Menohok: “Wapres Tanpa Alas Hukum Penyetaraan Ijazah”

Rangkaian putusan hukum ini melahirkan paradoks terbesar dalam sejarah politik modern Indonesia: seorang Wakil Presiden menjabat tanpa didukung oleh surat penyetaraan ijazah yang sah secara hukum, sementara ijazah fisiknya sendiri gagal dibuktikan di persidangan MK.

“Ini bukan lagi sekadar polemik kelengkapan berkas administrasi, melainkan krisis legitimasi moral dan hukum di tingkat tertinggi puncak kekuasaan. Ketika ijazah luar negeri tak dapat dibuktikan di MK dan suket penyetaraannya resmi dibatalkan oleh MA, atas dasar hukum apa syarat dasar pencalonan itu berdiri?”

Konferensi pers yang digelar Mahkamah Agung pada Senin (2/11/2026) pukul 11.00 WIB menjadi panggung penghakiman publik atas ketegasan penegakan hukum di tanah air. Publik kini menanti: apakah hukum akan bertekuk lutut di hadapan kekuasaan, ataukah supremasi hukum bakal meruntuhkan kekuasaan yang berdiri di atas landasan administratif yang cacat?

(Azi)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Divisi Propam Polri turun tangan mendalami keluhan masyarakat terkait prosedur penggeledahan yang dilakukan Polda Jawa Tengah di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo.

Langkah ini diambil menyusul kritik publik atas dampak penggeledahan terhadap para santri dalam penyidikan kasus perusakan warung makan.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyatakan pihaknya terbuka terhadap segala masukan dan kritik publik untuk mengevaluasi tindakan di lapangan.

“Kami memandangnya sebagai bahan perbaikan dan evaluasi. Pendalaman tersebut diperlukan untuk memastikan setiap tahapan tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Isir di Jakarta, Minggu (1/11/2026).

Baca juga RAKUS KORPORASI HANGUSKAN KALIMANTAN: WALHI TUNTUT BARESKRIM BUKA IDENTITAS 20 KORPORASI TERSANGKA KARHUTLA DAN PENGUSAHA DIBALIKNYA!

Penggeledahan tersebut merupakan rangkaian pengembangan penyidikan atas kasus perusakan dan pembakaran warung makan yang terjadi pada 12 September 2026 lalu. Polisi sebelumnya telah mengamankan seorang tersangka berinisial S dan kini tengah memburu pihak lain berinisial I.

Dalam pelaksanaannya, Polda Jateng melibatkan Polwan serta berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo.

Usai penggeledahan, para santri langsung dipulangkan kepada orang tua masing-masing, sementara sebagian barang yang disita telah dikembalikan melalui kuasa hukum.

Sebagai bentuk cooling down, kepolisian juga telah membangun komunikasi intensif dengan tokoh agama setempat serta pengurus Ponpes Al-Mukmin Ngruki.

Isir menegaskan bahwa penegakan hukum dilakukan secara profesional tanpa maksud memberikan stigma negatif terhadap lembaga pendidikan Islam.

“Polri menghormati pesantren sebagai lembaga yang membina akhlak dan keilmuan umat. Penegakan hukum tersebut tentu bukan untuk memberikan stigma,” tegasnya.

(Red)