-

4 Nov 2026

Bulan Bakti Kelautan Dan Perikanan 2026, Kementrian KKP Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan, Bupati Sukabumi Berikan Apresiasi

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., mengapresiasi dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Salah satunya melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Ciwaru, Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas. Hal itu disampaikan Bupati saat menghadiri puncak Bulan Bakti KKP 2026 di KNMP Ciwaru, pada Rabu (04/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Direktur Jenderal PSDKP Dr. Pung Nugroho Saksono, anggota Komisi IV DPR RI Slamet, unsur Forkopimda, serta sejumlah undangan.

Bupati menyampaikan, KNMP bukan sekadar pembangunan fasilitas, tetapi juga membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas perikanan.

Bupati menilai program tersebut mampu memberikan dampak langsung bagi kehidupan masyarakat pesisir di selatan sukabumi.

Kendati begitu, Beliau meminta dukungan pemerintah pusat terus berlanjut, terutama dalam meningkatkan kapasitas nelayan, serta memenuhi kebutuhan sarana pendukung lainnya.

“Kami berharap dukungan pemerintah pusat terhadap sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Sukabumi terus diperkuat. Sebab, potensi yang ada bisa berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” singkatnya.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, pembangunan KNMP menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung.

Menteri KP juga menyampaikan rencana pengembangan budidaya ikan air tawar di 381 desa dan lima kelurahan di Kabupaten Sukabumi. Dimana, setiap wilayah direncanakan memiliki fasilitas budidaya dengan kebutuhan lahan sekitar 1.000 meter persegi.

Selain itu, KKP akan mendorong modernisasi kapal nelayan serta memetakan kebutuhan masyarakat pesisir.

“Beberapa hal yang menjadi perhatian di antaranya ketersediaan BBM, pabrik es, mesin kapal, akses pasar, hingga pembangunan pemecah ombak di kawasan Ujung Genteng,” pungkasnya.

Direktur Jenderal PSDKP, Dr. Pung Nugroho Saksono, menjelaskan KNMP Ciwaru berdiri di atas lahan seluas 2.200 meter persegi dan dibangun pada 2025. Saat ini, kawasan tersebut telah beroperasi dan dikelola 416 nelayan dengan dukungan 284 kapal.

Produksi perikanan di kawasan tersebut mencapai 150 ton dengan nilai ekonomi sekitar Rp1,5 miliar.

“KNMP Ciwaru berpotensi menjadi penggerak ekonomi baru bagi masyarakat setempat,” tutupnya.

Puncak Bulan Bakti KKP 2026 ini digelar serentak di 27 lokasi KNMP di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatannya meliputi penyaluran bantuan sembako, asuransi nelayan, bibit ikan, sarana pengolahan hasil perikanan, pelayanan kesehatan, pelatihan nelayan, hingga bersih pantai dan penanaman mangrove.(Rama)

4 Nov 2026

Skandal Penyadapan Presiden: DPR Sebut Pengkhianatan Keamanan Negara, Kerapatan Hukum Jangan Hanya Sasar ‘Kaki Tangan’

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat tinggi negara bukan sekadar tindak pidana siber biasa, melainkan ancaman langsung terhadap keselamatan dan kedaulatan negara. DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk tidak menumbalkan perwira di lapangan dan menuntut pembongkaran aktor intelektual di balik skandal yang berbau upaya makar ini.

Penetapan tiga oknum perwira tinggi (Pati) kepolisian sebagai tersangka menjadi bukti betapa rentannya benteng keamanan tertinggi republik ini. Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa tindakan ini menghancurkan kewibawaan negara dan melanggar marwah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945.

“Perkara ini tidak cukup hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum biasa sebagaimana ketentuan dalam KUHP maupun UU ITE. Ada dimensi keamanan negara yang harus dicermati secara serius. Jangan sampai hanya pelaku lapangan yang diproses, sementara aktor utama yang berada di belakangnya tidak tersentuh,” tegas Rudianto Lallo.

Ia menambahkan, perbuatan menyadap simbol tertinggi negara memiliki konsekuensi yang jauh melampaui tindak pidana umum. Oleh karena itu, kepolisian diminta menyeret seluruh pihak yang merencanakan, memerintahkan, memfasilitasi, hingga yang mengambil keuntungan dari aksi intelijen ilegal ini.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan dari Istana Kepresidenan bahwa aksi penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal ini sudah melampaui batas pelanggaran hukum biasa.

“Kami berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa kita anggap perbuatan mengarah ke perbuatan makar yang membahayakan keselamatan pimpinan dan kepentingan strategis negara,” ujar Prasetyo Hadi.

Skandal ini kini menjadi uji nyali bagi aparat penegak hukum untuk membongkar tuntas konspirasi di tingkatan tertinggi tanpa pandang bulu, demi menjaga kestabilan nasional dan keselamatan Kepala Negara.

(Azi)

4 Nov 2026

Pagar Makan Tanaman: Bareskrim Tetapkan 3 Personel Polri Tersangka Illegal Tapping dan Penghapusan Data Elektronik

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Bareskrim Polri menetapkan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping dan penghapusan data elektronik serta illegal access.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa ketiganya ditetapkan sebagai tersangka usai memeriksa sejumlah saksi dan menyita beberapa barang bukti.

Setelah ditetapkan tersangka, ketiganya menjalani penahanan di Rutan Mabes Polri, Jakarta.

Guna mencegah intervensi serta mempercepat proses hukum, ketiga tersangka saat ini telah dipindahkan dan menjalani penahanan resmi di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri, Jakarta.

Kasus ini menjadi sorotan tajam karena melibatkan dugaan pelanggaran hukum digital berat yang justru dilakukan dari dalam tubuh institusi. Bareskrim memastikan penanganan perkara akan dilakukan secara transparan, profesional, dan tuntas tanpa pandang bulu.

(Red)

4 Nov 2026

Diduga Angkut BBM Dalam Jerigen, Colt Mini Jurusan Parungkuda-Kabandungan Dilahap Si Jago Merah di Pasar Parungkuda

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Satu unit mobil Colt Mini jurusan Parungkuda-Kabandungan bernomor polisi F 7818 UA diduga mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam jerigen terbakar hebat di area parkiran depan Pasar Parungkuda, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, pada Rabu (04/11/2026), sekitar pukul 08.00 WIB.

Peristiwa tersebut sempat mengundang perhatian warga dan para pedagang juga pengunjung pasar. Kobaran api terlihat membesar dari bagian tengah kendaraan hingga menyebabkan situasi di sekitar lokasi menjadi panik.

Berdasarkan keterangan seorang saksi mata yang merupakan pedagang di sekitar lokasi yang identitasnya tidak mau dipublikasikan menjelaskan, bahwa saat kejadian sopir masih berada di dalam kendaraan. Saksi melihat bagian lengan dan bahu sopir mengalami luka bakar dan ada kobaran api di dalam mobil.

Rekan sesama sopir yang berada di sekitar lokasi kemudian bergerak cepat menyelamatkan korban dan membawanya untuk segera mendapatkan penanganan medis.

Sementara itu, petugas Pemadam Kebakaran (Damkar) bergerak cepat menuju lokasi. Sebanyak tiga unit mobil pemadam kebakaran dari sektor Parungkuda, Cibadak, dan Cicurug diterjunkan untuk menjinakkan kobaran api.

Dalam proses pemadaman, petugas menggunakan campuran detergen sebagai bagian dari penanganan api. Hal tersebut diduga berkaitan dengan adanya jerigen berisikan bahan bakar jenis Pertalite di dalam kendaraan.

Kasi Damkar, Iyus, membenarkan adanya dugaan jerigen berisi Pertalite di dalam mobil tersebut. Menurutnya, keberadaan bahan bakar itu diduga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan api cepat membesar sehingga petugas harus melakukan penanganan dengan metode khusus.

Di sisi lain, pihak kepolisian melalui Panit Reskrim Polsek Parungkuda menyampaikan bahwa peristiwa kebakaran tersebut masih dalam proses penyelidikan.

Pihak kepolisian juga menyampaikan bahwa kejadian ini masih dalam proses pendalaman terkait keberadaan korban dan dugaan adanya jerigen berisi Pertalite di dalam kendaraan.

“Kalau memang benar membawa jerigen bermuatan Pertalite, jelas hal tersebut dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Namun, semuanya masih dalam proses penyelidikan,”ujar Panit Reskrim Polsek Parungkuda.

Hingga berita ini ditayangkan, penyebab pasti kebakaran, kondisi terkini korban, serta kebenaran dugaan adanya jerigen berisi Pertalite di dalam kendaraan masih menunggu keterangan resmi lebih lanjut dari pihak berwenang.

Peristiwa ini menjadi pengingat penting akan aspek keselamatan dalam penggunaan dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) harus sesuai aturan yang ada agar tidak membahayakan pengemudi maupun masyarakat.

(Ramal)

4 Nov 2026

SKANDAL PENYADAPAN PRESIDEN: KETIKA KEWENANGAN DIATASNAMAKAN UNTUK TINDAK PIDANA ILEGAL

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Penetapan status tersangka terhadap mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan, Listyo Sigit Prabowo, atas dugaan skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, hingga pengusaha, menjadi tamparan keras bagi tata kelola penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara di Indonesia.

Tindakan penyadapan secara clandestine yang tidak dibarengi prosedur penegakan hukum yang sah bukan sekadar pelanggaran etika institusional, melainkan tindak pidana serius. Kasus ini menegaskan kembali batas tegas antara kewenangan negara (due process of law) dan kejahatan intelijen ilegal (unlawful interception).

Menelanjangi Legalitas Penyadapan: Kewenangan Tanpa Prosedur Adalah Kejahatan

Secara normatif, instrumen hukum di Indonesia telah memagari praktik intersepsi sinyal dan komunikasi agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik maupun personal:

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-I/2003 & No. 20/PUU-XIV/2016: Mahkamah Konstitusi secara konsisten menegaskan bahwa hasil penyadapan hanya sah dijadikan alat bukti apabila diperoleh secara eksklusif dalam rangka penegakan hukum atas permintaan resmi institusi yang berwenang. Segala bentuk rekaman atau data yang didapat di luar koridor tersebut gugur demi hukum dan tidak memiliki legalitas sama sekali.
Pasal 31 UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE): Setiap tindakan melakukan penyadapan atau intersepsi terhadap transmisi elektronik yang bersifat privat tanpa hak dan melawan hukum adalah tindak pidana (illegal interception). Pengecualian hanya berlaku strictly untuk proses hukum berdasar amanat undang-undang, bukan atas kehendak subjektif atau agenda terselubung oknum pejabat.

Dugaan pelanggaran yang diungkap Bareskrim Polri—termasuk adanya indikasi penghapusan data hasil penyadapan—mengindikasikan bahwa penyadapan ini beroperasi sepenuhnya di luar kerangka law enforcement. Memanfaatkan perangkat atau fasilitas negara untuk menyasar Kepala Negara dan elemen sipil tanpa izin adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang amat fatal.

Desakan Reformasi Total Tata Kelola Penyadapan

Langkah Bareskrim Polri dalam menetapkan tersangka harus menjadi momentum evaluasi total. Rencana koordinasi pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) tidak boleh sekadar menjadi wacana formalitas.

Pengawasan ketat (judicial scrutiny) dan akuntabilitas kepemilikan alat sadap di seluruh lembaga negara harus dipastikan berjalan, agar fasilitas keselamatan negara tidak bertransformasi menjadi alat pemata-mataan politik yang mengancam privasi serta keamanan nasional.(Red)

4 Nov 2026

SKANDAL SKANDAL INTERSEPSI ILEGAL: 2 TAHUN PONSEL PRESIDEN PRABOWO DISADAP, TIGA MANTAN PETINGGI POLRI RESMI DITAHAN

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Sebuah skandal keamanan negara skala besar mengguncang institusi penegak hukum dan Istana Negara. Tiga mantan pejabat tinggi kepolisian—termasuk mantan Kapolri berinisial LSP (Listyo Sigit Prabowo), ASN (Ahrie Sonta), dan EH (Eko Hadi Santoso)—resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Bareskrim Polri atas dugaan melakukan penyadapan ilegal (illegal tapping) terhadap telepon seluler Presiden RI Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat tinggi negara.

Penyadapan terselubung ini tidak terjadi sekejap mata, melainkan diduga telah berlangsung secara sistematis selama 2 tahun. Aksi kriminal ini terbongkar setelah para pelaku berupaya panik memusnahkan bukti jejak digital (digital footprints) dan log aktivitas pada akhir Oktober 2026.

Pilihan Alat Utama: Penyalahgunaan Sistem LIMS & Spyware Tingkat Tinggi

Pelaku memanfaatkan instrumen teknologi pertahanan canggih, Lawful Interception Management System (LIMS), yang sejatinya merupakan sistem intersepsi legal berbasis standar internasional (European Telecommunications Standards Institute/ETSI).

Bukannya digunakan sesuai amanat undang-undang dan atas izin pengadilan, LIMS justru disalahgunakan secara liar tanpa prosedur hukum (due process of law):

Intersepsi Tingkat Operator (Carrier-Level Intercept): Nomor ponsel Presiden dimasukkan secara sepihak ke server LIMS untuk menduplikasi arus komunikasi di tingkat operator telekomunikasi secara langsung (real-time).
Penyedotan Metadata dan Isi Komunikasi: Para pelaku secara ilegal menyedot rekaman percakapan suara, teks SMS, surel, hingga metadata lokasi dan riwayat kontak.
Integrasi Spyware Canggih: Untuk menembus aplikasi berenkripsi seperti WhatsApp, server LIMS diintegrasikan dengan spyware berkemampuan tinggi kelas Pegasus guna mengeksploitasi celah keamanan gawai target.

Markas Rahasia dan Upaya Penghapusan Jejak yang Gagal

Hasil penyidikan Bareskrim Polri mengungkap bahwa operasi penyadapan ilegal ini dikendalikan dari sebuah rumah tertutup di area permukiman elit pejabat, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Aksi pengkhianatan terhadap keamanan nasional ini runtuh setelah upaya penghapusan data dan pembersihan log activity server LIMS pada pertengahan Oktober 2026 terdeteksi oleh pengawas sistem internal. Laporan resmi masuk pada 30 Oktober 2026, yang memicu penangkapan kilat terhadap para pelaku.

“Ini bukan sekadar pelanggaran etika atau peretasan biasa, melainkan ancaman langsung terhadap kedaulatan informasi dan keselamatan kepala negara. Penegakan hukum akan dilakukan secara transparan tanpa pandang bulu,” tegas Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri.

Poin-Poin Utama Kasus:

Item	Keterangan
Korban Utama	Presiden RI Prabowo Subianto & Pejabat Negara
Tersangka	LSP (Mantan Kapolri), ASN (Mantan Petinggi Polri), EH (Mantan Petinggi Polri)
Durasi Operasi	± 2 Tahun
Lokasi Operasi	Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan
Teknologi Digunakan	LIMS (Lawful Interception Management System) + Spyware
Pasal Dituduhkan	Intersepsi Ilegal, Peretasan Sistem (Illegal Access), & Perusakan Data Elektronik

Kontak Media: Divisi Humas Bareskrim Polri Mabes Polri, Jakarta Selatan Email: press@polri.go.id

3 Nov 2026

ULTIMATUM PUSAT UNTUK KANWIL BPN RIAU: Selidiki Tuntas Sengketa PT Tumpuan atau Berkas Dikembalikan!

Janji Kemitraan 20% Jadi Sorotan, Petani Lubuk Linong Desak Transparansi Audit dan Penghentian Proses HGU

BENGKALIS, JURNAL TIPIKOR – Polemik Hak Guna Usaha (HGU) PT Tumpuan di Kabupaten Bengkalis tidak lagi sekadar urusan administrasi, melainkan telah menjelma menjadi ujian integritas bagi penegakan reforma agraria di Riau. Sinyal keras kini datang dari Jakarta. Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN secara resmi “menyetrum” Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Riau untuk segera menuntaskan keberatan Kelompok Tani Lubuk Linong.

Dalam surat bernada tegas Nomor B/HT.01/2112-400.19/X/2026 tertanggal 27 Oktober 2026, Pusat menyoroti lambannya respons Kanwil Riau. Surat ini merupakan “teguran” sekaligus perintah kerja menyusul hilangnya jejak tanggapan atas surat sebelumnya tertanggal 4 Juni 2026. Pusat tidak main-main: Kanwil Riau diberi waktu maksimal satu bulan untuk meneliti dan menyelesaikan sengketa ini, atau berkas permohonan HGU PT Tumpuan akan dikembalikan alias digugurkan.

Janji Manis 20 Persen yang Tak Kunjung Wujud

Inti dari “ledakan” konflik ini adalah dugaan pengingkaran janji korporasi. Kelompok Tani Lubuk Linong dengan lantang menolak penerbitan HGU baru maupun perpanjangan atas lahan seluas 289,22 hektare (termasuk permohonan baru 284,24 hektare) sebelum kewajiban pembangunan kebun masyarakat (plasma) sebesar 20 persen direalisasikan.

Bagi para petani, ini bukan soal menghambat investasi, melainkan soal keadilan. Mereka menuntut agar status quo dipertahankan—tidak ada peningkatan atau pembaruan hak—sampai “utang” perusahaan kepada masyarakat lunas dan terverifikasi.

Suara Petani: Jangan Cuma Surat di Atas Meja

Ketua Kelompok Tani Lubuk Linong, Suyono, menyambut manuver Pusat ini sebagai momentum krusial. Namun, ia mengingatkan agar Kanwil BPN Riau tidak terjebak pada rutinitas birokrasi yang tumpul.

“Kami menyambut baik instruksi ini, tapi ingat, Pak Kanwil. Ini bukan sekadar surat menyurat untuk menggugurkan kewajiban. Kami minta penelitian dilakukan transparan dan profesional. Jangan sampai instruksi Kementerian hanya berhenti jadi tumpukan kertas, sementara realitas di lapangan petani tetap terlantar,” tegas Suyono, Selasa (3/11).

Senada dengan Suyono, Pembina Kelompok Tani, Sukardi, menyoroti anomali dalam proses pengawasan. Ia mendesak agar hasil audit yang sebelumnya diminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau kepada Dinas Perkebunan Provinsi Riau segera dibuka ke publik.

“Mana hasil auditnya? Kami butuh kepastian, bukan kegelapan. Jika perusahaan gagal memenuhi kewajiban 20 persen, atas dasar apa HGU diberikan? Kami minta Kanwil BPN Riau berani berdiri di atas kebenaran, bukan di atas kepentingan pemodal. Instruksi pusat harus dieksekusi dengan keberanian,” tantang Sukardi.

Bola Panas di Tangan Kanwil Riau

Kini, bola panas berada di tangan Kepala Kanwil BPN Riau. Dengan tenggat waktu satu bulan sejak surat diterima, Kanwil berada di persimpangan : (entah) menegakkan hukum agraria yang berpihak pada rakyat dengan membatalkan atau menunda HGU hingga kewajiban sosial terpenuhi, atau mengambil risiko mengembalikan berkas dan menghadapi potensi konflik horizontal yang lebih besar di masyarakat.

Masyarakat Bengkalis kini menanti: Apakah BPN Riau akan menjadi penjaga kedaulatan rakyat atas tanah, atau sekadar stempel bagi kepentingan korporasi?

(Irwansyah)

3 Nov 2026

Tegas! Pemkot Bandung Tolak Jadi ‘Pemain’ Program MBG, Farhan: Kita Pilih Jadi Wasit yang Adil

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengambil sikap tegas dan independen dalam mengawal pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa jajarannya tidak akan terlibat sebagai operator maupun pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemkot Bandung memilih memposisikan diri sebagai pengawas independen demi menjaga transparansi, keamanan pangan, hingga stabilitas ekonomi warga.

“Sejak awal, Pemkot Bandung di bawah kepemimpinan saya sudah memutuskan untuk tidak menjadi ‘pemain’ atau pengelola SPPG. Kita memilih menjadi wasit yang adil,” tegas Farhan saat memimpin Apel Mulai Bekerja di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (2/11/2026).

Langkah menohok ini diambil bukan tanpa alasan. Pengelolaan SPPG yang ugal-ugalan dan tanpa pengawasan ketat dinilai berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasar serta mengancam keselamatan kesehatan anak-anak sekolah. Komoditas rentan seperti cabai dan daging ayam menjadi perhatian utama agar pasokannya tidak terganggu akibat serapan besar-besaran program MBG.

Operasi Pengawasan Lintas Sektor: Dari Izin Hingga Sampah

Untuk mengunci pergerakan pengelola SPPG agar tetap patuh aturan, Wali Kota merestrukturisasi rantai pengawasan secara menyeluruh melibatkan seluruh jajaran dinas hingga tingkat wilayah:

Integritas Izin & Rantai Pasok: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diinstruksikan mengaudit ulang seluruh perizinan SPPG bersama Badan Gizi Nasional (BGN). Sementara itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) mengidentifikasi rantai pasok agar kebutuhan SPPG tidak memicu kelangkaan bahan pokok warga.
Jaminan Food Safety: Dinas Kesehatan (Dinkes) bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) memelototi aspek keamanan pangan, teknik penjamahan, hingga higiene proses distribusi ke sekolah-sekolah.
Manajemen Sekolah & Lingkungan: Dinas Pendidikan (Disdik) memantau distribusi serta pengelolaan sisa makanan. Sejalan dengan itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memastikan residu sampah SPPG wajib terintegrasi dengan program pengelolaan sampah kota, termasuk gerakan Gaslah.

Instruksi Khusus Camat dan Lurah: Temukan Anomali, Langsung Sikat!

Tidak hanya menggerakkan dinas, Farhan memosisikan camat dan lurah sebagai garda terdepan pengawasan di wilayah. Kewenangan penuh diberikan kepada para camat untuk membongkar jika ada indikasi penyimpangan di lapangan.

“Para camat, saya beri kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan pelaksanaan SPPG. Apabila menemukan anomali atau penyimpangan, catat dan laporkan!” tegas Farhan.

Di sisi lain, para lurah diwajibkan memastikan seluruh kelompok penerima manfaat—mulai dari peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita—menerima hak makanan bergizi mereka tanpa ada manipulasi sedikit pun.

Melalui fungsi checks and balances yang ketat ini, Pemkot Bandung membuktikan komitmennya: program pusat harus berdampak nyata bagi nutrisi warga, tanpa mengorbankan stabilitas pasar dan kebersihan kota.

Sumber : Humas Pemerintah Kota Bandung

Editor : Azi

3 Nov 2026

KPK Bongkar Borok Cukai Rokok: PT Djarum Disidik Atas Dugaan Korupsi Triliunan Rupiah Sejak 2010

Jakarta, JURNAL TIPIKOR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengambil langkah tegas dalam membongkar praktik lancung di sektor kepabeanan. Lembaga antirasuah saat ini tengah mengusut dugaan korupsi dan manipulasi pembayaran cukai rokok yang menyeret nama raksasa industri tembakau tanah air, PT Djarum.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, skema culas ini bukan pelanggaran kemarin sore. Praktik kotor tersebut diduga telah berlangsung belasan tahun lamanya, terhitung sejak 2010 hingga 2026, dan menggerogoti kas negara secara sistematis.

Modus Operandi: “Pecah Belah” Perusahaan Demi Pangkas Kewajiban Cukai

Dalam pendalaman penyidik, modus operandi yang digunakan tergolong rapi namun merugikan. Praktik lancung ini mencakup dugaan kesengajaan tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran cukai sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyidik mendapati adanya dugaan skema pemecahan produksi melalui sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan PT Djarum. Langkah culas tersebut diduga sengaja dirancang demi mengelabui aturan, sehingga beban kewajiban pembayaran cukai menjadi jauh lebih rendah dari seharusnya.

Akibat manipulasi terselubung ini, penerimaan negara dipangkas secara signifikan. Dalam estimasi dan perhitungan awal lembaga antirasuah, kerugian keuangan negara akibat perkara ini ditaksir menembus angka triliunan rupiah—dana publik yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan rakyat banyak.

Gercep KPK: Geledah Kantor Pusat hingga Bea Cukai Kudus

Sebagai wujud keseriusan membongkar perkara ini, tim penyidik KPK bergerak cepat melakukan serangkaian upaya paksa. Sejumlah lokasi strategis dan vital telah digeledah, di antaranya:

Kantor pusat PT Djarum
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Kudus
Enam perusahaan yang diduga terafiliasi

Dari penggeledahan tersebut, penyidik berhasil mengamankan berbagai dokumen penting serta sejumlah barang bukti elektronik untuk memperkuat pembuktian hukum.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa perluasan penelusuran waktu ke belakang (retroactive) dilakukan untuk menguji sejauh mana borok penyimpangan di sektor kepabeanan ini mengakar.

“Yang pasti penyidik menduga praktik-praktik penyimpangan dalam kasus pengelolaan cukai ini sudah dilakukan beberapa tahun ke belakang,” ujar Budi dalam keterangannya.

Tanggapan Korporasi

Menanggapi badai hukum yang menerpa korporasinya, pihak manajemen PT Djarum melalui Corporate Communications Manager, Budi Darmawan, menyatakan sikap kooperatif dan siap mengikuti koridor hukum yang berlaku.

“Kami menghormati dan menaati proses hukum,” ucap Budi Darmawan singkat.

Kendati demikian, sikap kooperatif korporasi tidak akan menyurutkan langkah KPK. Saat ini, lembaga antirasuah terus tancap gas mendalami konstruksi perkara, menganalisis tumpukan barang bukti sitaan, serta memburu dan mengidentifikasi aktor-aktor intelektual di balik pembobolan penerimaan negara dari sektor cukai ini.

(Azi)

3 Nov 2026

Dandim 0607/Kota Sukabumi Resmikan Jembatan Garuda Cipalasari, Warga: “Terimakasih TNI”

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Komandan Kodim (Dandim) 0607/Kota Sukabumi Letkol Inf Beny Syafri, S.H.,M.Han. meresmikan Jembatan Garuda Cipalasari yang menjadi penghubung vital bagi masyarakat di dua kecamatan, Selasa (03/11/2026).

Peresmian tersebut dihadiri Camat Parungkuda Hasanudin, S.STP.,M.Si.,Camat Cibadak Mulyadi, S.Pd.I.KP.,M.Si.,Kepala Desa Sundawenang Wahid, S.IP.,M.H.,Kepala Desa Pamuruyan Ujang Syarif Hidayat, jajaran TNI Kodim 0607/Kota Sukabumi, serta warga dari dua kecamatan.

Jembatan Cipalasari menghubungkan dua kecamatan yaitu Kecamatan Parungkuda dan Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Jembatan ini menjadi akses utama warga dalam menjalankan aktivitas perekonomian, pendidikan dan sosial sehari-hari.

Dalam sambutannya, Dandim 0607/Kota Sukabumi, Letkol Inf Beny Syafri, S.H.,M.Han., menyampaikan, “Alhamdulillah hari ini kita sedang melaksanakan peresmian Jembatan Garuda Cipalasari. Jembatan Garuda Cipalasari ini memiliki panjang 27 meter dan lebar 1,20 meter dan memang ini bagian dari program pemerintah membangun jembatan di seluruh desa di Indonesia. Untuk jembatan ini merupakan jembatan ke-7 yang dibangun di wilayah teritorial Kodim 0607/Kota Sukabumi.” ucapnya.

Letkol Inf Beny Syafri menambahkan, terbangunnya jembatan ini sangat membantu mobilitas masyarakat baik dari sisi pendidikan, ekonomi dan kegiatan lainnya. Jembatan ini pun bisa dilalui oleh kendaraan roda dua.

Dandim juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat jembatan tersebut agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang.

Sementara itu, warga masyarakat di dua kecamatan mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada TNI Kodim 0607/Kota Sukabumi.

Warga merasa sangat bahagia karena akses jembatan penghubung yang selama ini ditakutkan putus saat dilewati, kali ini dengan jembatan baru yang dibangun oleh TNI sangat kokoh dan aman saat dilalui.

“Terima kasih TNI, jembatan sekarang sudah kokoh dan aman. Dulu kami selalu was-was kalau lewat, takut putus. Sekarang Alhamdulillah sudah nyaman dilalui,” ungkap warga dengan penuh haru.

Warga berharap program pembangunan dari TNI Kodim 0607/Kota Sukabumi ini dapat terus berlanjut untuk membantu masyarakat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan.

(Rama)