Sukabumi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Desa Bojong Longok, Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi diduga melakukan maladministrasi dalam dokumen permohonan pencairan anggaran kepada Badan Gizi Nasional (BGN) tertanggal 14 Januari 2026.

Ketua Yayasan Al Barra Atthala Sukabumi, Indra Setiawan, S.E., selaku Mitra dari SPPG tersbeut menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani dokumen permohonan pencairan anggaran yang ditujukan kepada BGN. Atas dasar itu, muncul dugaan penggunaan tanda tangan tanpa persetujuan atau sepengetahuan dirinya yang perlu ditelusuri dan dibuktikan melalui pemeriksaan lebih lanjut.

“Adanya Penggunaan nama, jabatan, dan tanda tangan saya selaku Ketua Yayasan Al Barra Atthala dalam proposal pengajuan pencairan anggaran dari sppg kepada pihak BGN tanpa sepengetahuan, persetujuan, maupun pemberian kuasa dari saya. Patut diduga itu tanda tangan saya dipalsukan,” ujar Ketua Yayasan Al Barra Atthala, Indra kepada awak media jurnaltipikor.com.

Baca juga Celah Maut Kawasan Kumuh Jakarta: 821 Ribu Rumah Tak Layak Huni Suburkan Sarang Narkoba

Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan penggunaan tanda tangan tanpa persetujuan. Dalam dokumen tersebut juga tercantum nama seseorang sebagai penanggung jawab yayasan.Padahal, menurut keterangan Indra Setiawan, dirinya tidak pernah memberikan surat kuasa, persetujuan, ataupun kewenangan kepada siapa pun untuk bertindak sebagai penanggung jawab Yayasan Al Barra Atthala dalam pengurusan permohonan anggaran tersebut.

Lebih lanjut, nama yang tercantum sebagai penanggung jawab itu, menurut keterangan Ketua Yayasan, tidak termasuk dalam struktur kepengurusan Yayasan Al Barra Atthala. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pencantuman nama, kewenangan yang digunakan, serta proses administrasi yang melandasi pengajuan dokumen kepada BGN.

Indra Setiawan menegaskan, bahwa persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut keabsahan dokumen, penggunaan identitas dan tanda tangan Ketua Yayasan, serta pencantuman pihak yang bertindak atas nama yayasan tanpa adanya pemberian kuasa sebagaimana yang ia ketahui.

Baca juga DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Reses Ke-3 Tahun 2026, Ini Waktunya

Dengan adanya hal tersebut, Ketua Yayasan Al Barra Atthala menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini dengan melaporkannya kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana. Langkah tersebut ditempuh untuk meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara objektif, termasuk menelusuri keaslian tanda tangan, pihak yang membuat dan mengajukan dokumen, serta dasar pencantuman nama penanggung jawab dalam proposal permohonan anggaran tertanggal 14 Januari 2026.

Selain menempuh jalur hukum, pihak yayasan juga memandang perlu adanya klarifikasi resmi dari BGN untuk memastikan proses pengajuan proposal dan penggunaan identitas yayasan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Verifikasi tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai dokumen yang dipersoalkan dan mencegah timbulnya persoalan hukum maupun administratif di kemudian hari.

Ketua Yayasan Al Barra Atthala menegaskan bahwa langkah pelaporan bukan dimaksudkan untuk mendahului proses hukum atau menyimpulkan kesalahan pihak tertentu, melainkan untuk memperoleh kepastian hukum dan mengungkap fakta berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga Respons Cepat Aspirasi Warga, Polres Sukabumi Gelar Aksi Green Policing Bersihkan Sungai Cigangsa

Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya pemalsuan tanda tangan atau dugaan tindak pidana lainnya, pihak yayasan berharap aparat penegak hukum dapat memprosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi Yayasan Al Barra Atthala, persoalan ini menyangkut keabsahan dokumen dan perlindungan terhadap nama baik serta kedudukan hukum yayasan. Karena itu, seluruh fakta harus dibuka secara terang melalui mekanisme klarifikasi dan penegakan hukum yang berlaku.

Sementara itu, pihak sppg belum dapat dimintai keterangan karena nomer Handphone (HP) Kepala SPPG tidak dapat dihubungi. Awak media pun membuka ruang kepada pihak SPPG untuk memberikan hak jawab atas dugaan adanya pemalsuan tandatangan Ketua Yayasan Al Barra Atthala dalam proposal pengajuan pencairan anggaran kepada pihak BGN.

(Rama)

JURNAL HUKUM & KRIMINAL

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Persoalan kawasan kumuh di Ibu Kota kembali menjadi sorotan tajam. Tingginya angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kini terbukti bukan sekadar masalah estetika tata kota, melainkan celah fatal yang menyuburkan peredaran gelap narkoba dan mengancam masa depan Jakarta.

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa pendekatan represif melalui penindakan hukum semata telah gagal memutus rantai kejahatan tersebut hingga ke akar-akarnya. Tanpa membenahi benang kusut permukiman kumuh, kepolisian hanya akan terus berburu di dalam labirin kemiskinan yang tak pernah usai.

Data memprihatinkan diungkapkan langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Komjen Dadang Hartanto. Dari total 821.000 unit RTLH yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta, sebanyak 258.000 unit di antaranya terkonsentrasi di Jakarta Barat—wilayah yang kerap menjadi titik panas kerawanan sosial.

“Saya melihat datanya tadi, saya mendengarkan dengan seksama, yaitu untuk di Jakarta itu ada 821.000 perumahan yang tidak layak huni. Di sini sendiri (Jakarta Barat) ada 258.000 unit,” tegas Komjen Dadang Hartanto saat meninjau langsung kawasan rawan Kampung Ambon, Jakarta Barat, Sabtu (24/10/2026).

Baca juga BANDUNG BERDARAH! Geng Bersenjata Mengamuk di Pasar Induk Caringin, Nyawa Juru Parkir Melayang Sia-Sia

Merespons kondisi krisis yang kian memprihatinkan ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akhirnya mengambil langkah intervensi mendasar. Sebanyak 10.300 unit rumah di Jakarta dipastikan masuk dalam target program perbaikan fisik dan penataan lingkungan secara masif.

Strategi penanganan kini digeser dari sekadar operasi penggerebekan menjadi pembenahan struktural. Sinergi lintas kementerian dan instansi dipadukan guna mengawinkan penegakan hukum dengan peningkatan taraf hidup warga.

“Tadi Pak Mendagri dan Pak Menteri Perumahan juga menjelaskan bahwa penegakan hukum saja belum cukup. Maka dilakukan penataan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ujungnya adalah kesejahteraan. Sentuhan utamanya dimulai dari pembenahan perumahan,” tambah Dadang.

Melalui integrasi antara penindakan hukum yang tegas, program bedah rumah, pembenahan sanitasi, hingga pemberdayaan ekonomi lokal, pemerintah bertekad meruntuhkan stigma kawasan rawan. Wilayah seperti Kampung Ambon ditargetkan tidak lagi menjadi benteng pertahanan kejahatan, melainkan bertransformasi menjadi lingkungan yang aman, manusiawi, dan produktif secara sosial.

Sumber : Bidang Humas Polda Metro Jaya 

BANDUNG — Kawasan pusat perekonomian warga mendadak berubah menjadi lautan teror. Aksi penyerangan brutal menggunakan senjata tajam (sajam) oleh segerombolan orang tak dikenal mengguncang Pasar Induk Caringin, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, pada Sabtu (24/10/2026) sore.

Nahas, seorang pemuda berusia 22 tahun yang tengah mencari nafkah harus meregang nyawa di ujung senjata, sementara dua rekannya mengalami luka berat hingga nyaris kehilangan nyawa.

Peristiwa berdarah yang merenggut rasa aman warga ini terjadi tepat pukul 17.50 WIB di area ruko Blok B-2, dekat Bank Mega, Pasar Induk Caringin. Di saat para korban tengah sibuk menjalankan aktivitas harian sebagai petugas parkir, maut justru datang menyergap tanpa aba-aba.

Baca juga DPRD Kabupaten Sukabumi Gelarca Reses Ke-3 Tahun 2026, Ini Waktunya

Berdasarkan informasi yang dihimpun, situasi yang semula normal mendadak mencekam ketika sekelompok orang yang diperkirakan berjumlah sekitar 30 orang datang merangsek ke lokasi. Tanpa kejelasan pemicu yang rasional, gerombolan beringas tersebut langsung membabi buta menyerang para korban menggunakan senjata tajam.

Seusai melampiaskan kebiadaban mereka, para pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian, membiarkan para korban bersimbah darah dan meregang kesakitan.

Baca juga Jalan Berlubang, Kantong Pejabat Menggelembung: Skandal Biaya Komitmen Milyaran Rupiah Terkuak di BBPJN Sumut

Akibat serangan membabi buta tersebut, nyawa FR (22) tak tertolong. Pemuda ini tewas mengenaskan di tempat. Sementara itu, dua korban lainnya yakni T (37) dan AS (34) harus menanggung derita luar biasa akibat luka parah yang dialami.

Korban T dilaporkan berada dalam kondisi kritis, sedangkan AS mengalami luka robek parah pada bagian siku kiri serta kehilangan jarinya akibat sabetan sajam. Ketiga korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bandung Kiwari untuk mendapatkan pertolongan darurat.

Kapolsek Babakan Ciparay, AKP Kardi, saat dikonfirmasi membenarkan insiden berdarah yang merenggut satu korban jiwa dan melukai dua orang lainnya ini. Ia memastikan bahwa aparat kepolisian langsung bergerak cepat menangani perkara tersebut. Penyelidikan intensif kini tengah dilakukan guna mengungkap motif di balik penyerangan serta memburu para pelaku yang diduga terlibat.

Aksi premanisme dan kekerasan brutal semacam ini tidak bisa ditoleransi. Warga mendesak aparat penegak hukum untuk segera menangkap seluruh pelaku tanpa pandang bulu dan menyeret mereka ke muka hukum demi mengembalikan rasa aman di Kota Bandung.

(Red)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Soroti Rencana Revisi UU Tipikor yang Rentan Jadi Benteng Imunitas Korporasi Plat Merah

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR— Niat pemerintah dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk mempercantik definisi korupsi dalam Undang-Undang Tipikor agar “berstandar internasional” menuai kritik pedas dari publik. Garis tipis antara risiko bisnis (Business Judgment Rule) dan penyalahgunaan wewenang secara sistematis dikhawatirkan akan makin buram, menciptakan karpet merah imunitas bagi para bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun superholding Danantara.

Menanggapi wacana penyempurnaan UU Tipikor dan proteksi keputusan bisnis BUMN yang disuarakan berbagai pakar hukum dan pakar ekonomi belakangan ini, Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) menegaskan bahwa hukum tidak boleh menjadi pelindung bagi kecerobohan yang disengaja (gross negligence) apalagi pemufakatan jahat bertopeng “keputusan bisnis”.

Garis Tipis Risiko Bisnis vs Korupsi Gaya Baru

Ketua Umum BPKP, Ahmad Tarmizi, S.E., S.H. menyatakan bahwa argumentasi mengenai pasar yang berubah atau investasi meleset kerap dijadikan kambing hitam paling nyaman saat uang publik lenyap triliunan rupiah.

“Jangan sampai frasa ‘risiko bisnis’ ditransformasikan menjadi mantra gaib untuk meloloskan direksi yang ugal-ugalan mengelola uang rakyat. Kalau BUMN untung, direksi panen bonus dan tantiem fantastis. Tapi begitu rugi akibat akuisisi asal-asalan atau manipulasi kajian kelayakan, publik disuruh maklum dan menganggapnya sebagai ‘dinamika pasar’. Ini logika yang aneh dan sangat melukai rasa keadilan masyarakat,” tegas A. Tarmizi dalam keterangan resminya, Sabtu (24/10).

BPKP menilai bahwa penerapan Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas mengenai prinsip Business Judgment Rule selama ini kerap disimpangkan. Pembuktian good faith (itikad baik) sering kali hanya formalitas di atas kertas dokumen kelayakan (feasibility study) yang dipesan untuk menyesuaikan keinginan penguasa atau direksi, bukan berdasarkan kondisi objektif.

Baca juga BUKAN CUMA SOAL GAYA HEROIK! Yusril Sentil Usulan DEN Soal Redefinisi Korupsi: Pemahaman Hukum Jangan ‘Ala Kadarnya’

Poin Kritis BPKP terhadap Wacana Revisi UU Tipikor:

1. Jerat Hukum Jangan Ompong di BUMN & Danantara, BPKP mengingatkan bahwa korporasi plat merah memegang triliunan rupiah modal negara. Jika revisi UU Tipikor hanya berfokus memberi comfort zone bagi pengambil keputusan tanpa memperketat indikator conflict of interest (benturan kepentingan), maka negara sama saja sedang membagikan lisensi resmi untuk membuang-buang anggaran publik.
2. Audit Independen Harus Jadi Syarat Mutlak, Bukan sekadar Dokumen Formalis Proses pemeriksaan keputusan bisnis tidak boleh berhenti pada “ada atau tidaknya dokumen formal”. Evaluasi harus membongkar apakah valuation process, harga akuisisi, dan vendor yang ditunjuk memiliki kaitan implisit dengan lingkaran kekuasaan atau nepotisme terselubung.
3. Revisi UNCAC Jangan Jadi Exit Strategy Pembobol Uang Negara Penyesuaian definisi korupsi sesuai standar PBB (UNCAC) mestinya memperkuat pemiskinan koruptor dan pemulihan aset (asset recovery), bukan malah mempersempit ruang gerak aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian) untuk membongkar kejahatan kerah putih (white-collar crime) yang makin canggih.

“Pemerintah dan DPR jangan sampai terjebak pada narasi seolah-olah penegakan hukum Tipikor selama ini membuat direksi BUMN ‘takut berinovasi’. Yang harus ditakuti itu adalah niat jahat (mens rea) dan transaksi di bawah meja, bukan inovasinya. Jika sebuah keputusan diambil jujur, transparan, dan tanpa kickback, penegak hukum yang berintegritas tentu tahu bedanya antara musibah bisnis dan kejahatan finansial,” tambah Tarmizi.

Desakan BPKP:

• Transparansi Total: Mendorong keterbukaan seluruh dokumen due diligence, penilaian independen, dan menit rapat (minutes of meeting) keputusan investasi BUMN/Danantara kepada publik sebagai wujud keterbukaan informasi.
• Kriteria Konkret Pembuktian: Meminta pembentukan aturan turunan yang sangat ketat dan objektif terkait parameter “kerugian bisnis murni” vs “kerugian negara akibat mal-administrasi dan insider trading“.
• Pengawasan Publik: Mengajak elemen masyarakat sipil, aktivis, dan media massa untuk mengawal ketat pembahasan revisi UU Tipikor agar tidak melucuti kewenangan penegakan hukum anti-korupsi di Indonesia.(Her)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Rencana Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk merombak ulang definisi tindak pidana korupsi mendapat tanggapan menohok dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra. Yusril mengingatkan agar upaya merevisi aturan tak cuma sekadar aksi cari panggung, melainkan harus dilandasi pemahaman hukum yang mendalam.

Usulan DEN yang ingin menyesuaikan definisi korupsi dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dinilai Yusril masih sebatas wacana dangkal di permukaan.

“Tidak bisa sembarangan atau hanya semata-mata karena ingin terlihat heroik dalam memberantas korupsi, tetapi dengan pemahaman hukum yang ala kadarnya,” tegas Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

Menelusuri Jejak Sejarah, Bukan Sekadar Improvokasi Rule

Yusril yang dijadwalkan bertemu dengan pihak DEN pada Senin (26/10) mendatang menyatakan siap membeberkan secara jernih rekam jejak penyusunan regulasi anti-korupsi di tanah air. Sebagai sosok kunci yang menandatangani UNCAC di Markas PBB New York pada 2003 silam sekaligus arsitek di balik amandemen UU Tipikor (UU No. 20/2001) dan RUU Pembentukan KPK, ia menekankan pentingnya memahami latar belakang sejarah hukum.

Menurutnya, sebuah peraturan tidak lahir dari ruang hampa. Mengubah aturan materiil maupun formil dalam hukum pidana memerlukan evaluasi yang kritis dan hati-hati—bukan sekadar dorongan impulsif.

Baca juga BEJAT! Oknum Dokter di Bandung Tega Cabuli Anak Kandung Berusia 3,5 Tahun Hingga Tertular Penyakit Menular Seksual

Antara Konvensi PBB dan Realitas Regulasi Lokal

Sebagai informasi, Indonesia telah meratifikasi konvensi anti-korupsi PBB (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Namun, ratifikasi tersebut dilakukan dengan reservasi (catatan/persyaratan khusus) terhadap pasal penyelesaian sengketa.

Wacana penyesuaian definisi korupsi versi DEN sejauh ini belum menyentuh detail substansial, baik dari segi hukum materiil maupun hukum formil. Oleh karena itu, Menko Kumham Imipas menegaskan bahwa pihak yang ingin mendesak revisi maupun yang berupaya mempertahankan aturan saat ini sama-sama dituntut untuk berpikir bijak dan komprehensif.

Perubahan definisi hukum korupsi bukan sekadar urusan ganti istilah, melainkan menyangkut marwah penegakan hukum dan kepastian iklim investasi nasional di masa depan.

(Azi)