MAKASSAR, JURNAL TIPIKOR – Di tengah sorotan keras terhadap kerusakan ekosistem perairan Sulawesi Selatan, Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Jamaluddin Jompa memberikan mandat yang tegas dan tak ambigu kepada Pusat Studi Kepolisian Unhas yang baru saja diresmikan: Fokus utama adalah menuntaskan praktik pengeboman ikan.

Pernyataan ini disampaikan Prof. JJ sesaat setelah penandatanganan kesepakatan pembentukan pusat studi tersebut bersama Kapolda Sulsel Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, di Makassar, Rabu (9/9/2026). Bukan sekadar seremonial akademik, langkah ini merupakan respons langsung terhadap krisis lingkungan yang kian mengkhawatirkan di wilayah perairan Sulsel.

“Bagaimana menyelesaikan pengeboman ikan di perairan? Kita tidak hanya mengkaji pasalnya, tetapi bagaimana pusat studi ini bisa menjadikan persoalan tersebut sebagai fokus kajian utama dan mencari solusi dengan pendekatan disiplin ilmu dan lintas disiplin,” tegas Prof. JJ dengan nada serius.

Baca juga DPR Tuding Desain Operasional MBG “Sakit Sejak Lahir”, Efektivitas Pengawasan BPOM Dinilai Ilusi Tanpa Perombakan Total

Prof. JJ menekankan bahwa pendirian Pusat Studi Kepolisian Unhas—yang pertama kali digagas di lingkup kampus di Indonesia—tidak boleh terjebak dalam menara gading. Dengan basis utama di Fakultas Hukum namun melibatkan pendekatan lintas disiplin, pusat studi ini dituntut untuk membedah akar masalah secara komprehensif. Mulai dari aspek hukum, sosiologi, hingga ekologi, semua harus dikerahkan untuk menemukan solusi nyata bagi masalah seperti kenakalan remaja, balap liar, dan yang paling mendesak: kejahatan lingkungan di laut.

Sikap tegas Rektor Unhas ini mendapat respons positif dari jajaran kepolisian. Kapolda Sulsel Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro mengakui bahwa penanganan pelanggaran di wilayah perairan, termasuk bom ikan, adalah masalah kompleks yang selama ini sulit diselesaikan hanya dengan pendekatan rutin.

“Setiap hasil penelitian dari pusat studi akan menjadi acuan kami. Jadi, kita tidak hanya berdasarkan rutinitas dan pengalaman, tetapi berpacu pada data dan hasil penelitian,” ujar Irjen Pol. Djuhandhani.

Kapolda menegaskan bahwa sosialisasi dan pemantauan yang telah dilakukan selama ini belum cukup efektif. Diperlukan terobosan berbasis data dan riset ilmiah untuk merumuskan kebijakan yang lebih tajam dan eksekusi lapangan yang lebih presisi. Kolaborasi antara akademisi dan polisi ini diharapkan menjadi ujung tombak baru dalam memerangi kejahatan lingkungan yang selama ini merugikan negara dan merusak masa depan biodiversitas Indonesia.

Dengan dimulainya tugas awal berupa kajian mendalam terhadap kasus bom ikan, mata publik kini tertuju pada apakah Pusat Studi Kepolisian Unhas mampu mengubah tumpukan data riset menjadi tindakan nyata yang menghentikan ledakan-ledakan destruktif di dasar laut Sulsel.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Sorotan tajam kembali menghantam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara terbuka meragukan efektivitas keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menekan lonjakan kasus keracunan massal, jika mekanisme teknis di lapangan tidak dibenahi secara mendasar. Kritik ini bukan sekadar keluhan administratif, melainkan peringatan keras bahwa program tersebut sedang berjalan di atas fondasi operasional yang rapuh.

Kekhawatiran ini disuarakan tegas oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama BPOM di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/9/2026). Charles menyoroti bahwa akar masalah bukan lagi terletak pada lemahnya pengawasan di tingkat hulu, melainkan pada desain operasional yang cacat sejak awal.

Kesalahan Fatal: Mengemas Makanan Panas

Salah satu kekeliruan teknis paling fatal yang disorot Charles adalah pola pengemasan makanan. Praktik membungkus sajian yang baru matang langsung dalam kondisi masih panas ke dalam kemasan rapat dinilai sebagai “bom waktu” bagi kesehatan siswa. Kondisi anaerobik dan suhu hangat menciptakan lingkungan ideal bagi perkembangbiakan bakteri patogen secara drastis.

“Apa yang bisa dilakukan oleh Badan POM untuk bisa menurunkan atau menghentikan keracunan dalam program MBG? Karena di awal ya, beberapa waktu yang lalu saya sebetulnya punya harapan, punya keyakinan bahwa dengan melibatkan Badan POM angka keracunan bisa turun drastis,” ujar Charles, membuka sesi kritiknya.

Namun, harapan itu kini pupus. Setelah mempelajari alur distribusi dan pengolahan yang berjalan selama ini, Charles menyatakan skeptisisme mendalam.

“Setelah mempelajari desainnya ya, dan program ini berjalan selama ini, kok saya sekarang tidak yakin. Karena permasalahannya bukan lagi atau bukan saja ada di hulu, tetapi desain keseluruhannya sudah tidak ideal,” tambahnya.

Baca juga Di Balik “Alasan Kesehatan”, KPK Genjot Hitung Kerugian Rp223 Miliar Kasus Iklan Bank BJB; Eks Dirut Yuddy Renaldi Diperiksa Ketat

BPOM Membentur Tembok Tebal

Politisi PDIP ini menegaskan bahwa tanpa perubahan mendasar pada mekanisme distribusi dan pengolahan, kehadiran BPOM hanya akan menjadi simbolis. Pengawasan ketat pun akan tetap membentur “tembok tebal” kesalahan prosedural di lapangan.

“Jadi saya sebetulnya sudah tidak lagi melihat apa yang bisa dilakukan oleh Badan POM untuk memperbaiki situasi ini kecuali mengubah desainnya secara total,” tegas Charles dengan nada serius.

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa solusi tambal sulam atau penambahan frekuensi inspeksi tidak akan cukup. Yang dibutuhkan adalah revolusi dalam tata kelola logistik pangan program MBG.

Data Klinis Menguatkan Kecurigaan

Keresahan DPR ini bukan tanpa dasar. Data surveilans Kementerian Kesehatan per 2 September 2026 menunjukkan gambaran yang mengerikan: tercatat sebanyak 50.059 orang menjadi korban keracunan makanan dari 560 kejadian yang tersebar di 245 kabupaten/kota. Angka ini bukan statistik biasa, melainkan bukti nyata kegagalan sistemik dalam menjamin keamanan pangan jutaan penerima manfaat.

Baca juga Dito Ariotedjo Dipanggil KPK: Saksi Kunci Bongkar “Konspirasi” Kuota Haji 20.000, Kontradiksi Fatal Terungkap

Desakan Redesain Total

Menutup RDP, DPR mendesak BPOM dan instansi terkait untuk berhenti sekadar menebar janji pengawasan rutin. Langkah konkret yang dituntut adalah keberanian untuk merombak total tata kelola program MBG, mulai dari standar pengemasan, rantai dingin (cold chain), hingga protokol pendinginan sebelum distribusi.

Tanpa redesain menyeluruh yang berbasis ilmu pengetahuan dan keamanan pangan yang benar, gelombang kasus keracunan di berbagai daerah dikhawatirkan akan terus berulang, mengubah program yang seharusnya mencerdaskan bangsa menjadi sumber penyakit massal.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi gizi nasional kini menghadapi krisis kepercayaan publik. Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah drastis dengan membekukan operasional 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Keputusan ini bukan tanpa alasan: lonjakan kasus keracunan massal yang terus menerpa ribuan siswa menjadi alarm keras bahwa standar keamanan pangan telah diabaikan.

Kepala BGN, Sudaryono, tidak menutupi fakta pahit ini. Ia menegaskan bahwa penutupan massal tersebut dipicu oleh temuan lapangan yang mengungkap mayoritas dapur penyedia MBG beroperasi tanpa Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS, sertifikasi laik higiene, dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis,” tegas Sudaryono, Selasa (8/9/2026).

Baca juga Wow… Santunan Kematian BPJS Ketenagakerjaan Rp10 Juta Dipotong 40%, Diduga Oknum Petugas Lakukan Pungli

Peta Kelalaian: Wilayah 2 Jadi Sorotan Utama

Data penyisiran BGN menunjukkan skala kelalaian yang mengerikan. Dari total 1.999 dapur yang dibekukan, distribusi ketidakhadiran SLHS tersebar sebagai berikut:
* Wilayah 2: 1.417 dapur (kontributor terbesar pelanggaran)
* Wilayah 1: 351 dapur
* Wilayah 3: 231 dapur

“Saya nyatakan 1.999 dapur SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi,” ujar Sudaryono dengan nada tegas. Penutupan ini bersifat sementara hingga setiap dapur lolos pemeriksaan ketat untuk menentukan apakah layak beroperasi kembali atau harus ditutup permanen.

Ilusi Kebersihan: Mengapa Siswa Tetap Keracunan?

Masalah utamanya bukan sekadar dapur yang terlihat kotor secara kasat mata. Kementerian Kesehatan mengingatkan bahwa keamanan pangan mencakup lima kunci kritis: menjaga kebersihan, memisahkan pangan mentah dan matang, memasak dengan benar, menggunakan air serta bahan yang aman, dan menjaga suhu pangan.

Baca juga BANTAH TUDUHAN “JALUR LANGSUNG”, ACE HASAN: KUOTA HAJI ADALAH HAK SISTEM, BUKAN BARANG DAGANGAN POLITIKUS

Banyak dapur MBG gagal memahami bahwa SLHS bukan sekadar administrasi. Sertifikat ini menilai kondisi bangunan, kualitas air, tata letak untuk mencegah kontaminasi silang, hingga higiene peralatan. Artinya, sebuah dapur bisa saja tampak bersih dari luar, namun proses pengolahan dari bahan mentah hingga siap saji penuh dengan celah bakteri berbahaya.

Kegagalan memenuhi standar dasar ini berujung pada tragedi kesehatan yang berulang. Pertanyaannya kini bergulir ke publik dan pemangku kebijakan: Apakah kecepatan distribusi MBG lebih diutamakan daripada nyawa siswa?

BGN kini berada di bawah tekanan untuk tidak hanya melakukan penutupan, tetapi juga evaluasi mendalam terhadap sistem pengawasan daerah. Tanpa perbaikan fundamental pada rantai pasok dan hygiene dapur, program MBG berisiko berubah dari bantuan gizi menjadi sumber penyakit.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menegaskan batas tegas antara aspirasi kebijakan publik dan ranah konstitusional. Dalam sidang pembacaan putusan pada Senin (7/9/2026), MK memutuskan untuk tidak menerima dua permohonan pengujian undang-undang yang dinilai cacat secara prosedural dan substansi, termasuk gugatan terkait pelibatan guru dalam pengawasan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan yang menolak perkara Nomor 301/PUU-XXIV/2026 (terkait MBG) dan Nomor 290/PUU-XXIV/2026 (terkait KUHAP). Putusan ini menjadi tamparan keras bagi para pemohon yang dinilai gagal merumuskan dalil-dalil konstitusional mereka dengan jelas, memadai, dan spesifik.

Dalil MBG Dinilai “Melenceng” dari Ranah Hukum

Dalam perkara yang diajukan oleh Herifuddin Daulay, pemohon mendesak agar guru dilibatkan sebagai pengawas dalam program MBG serta menuntut adanya anggaran tambahan untuk keperluan tersebut melalui uji materi terhadap UU APBN 2026.

Namun, Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam pertimbangan hukumnya mengkritik keras argumen pemohon. MK menilai bahwa pemohon lebih banyak terjebak dalam uraian teknis pedagogis—seperti jenis kurikulum, beban kognitif, dan gizi otak—ketimbang fokus pada pertentangan norma hukum dengan UUD 1945.

“Uraian tersebut tidak memperlihatkan kejelasan mengenai keterhubungan dan ketersambungan dengan permasalahan konstitusional norma yang dipersoalkan,” tegas Saldi.

Lebih jauh, MK menyoroti bahwa substansi yang digugat sebenarnya telah berubah akibat putusan MK sebelumnya (Nomor 40/PUU-XXIV/2026). Dengan demikian, mengajukan gugatan ulang terhadap penjelasan pasal yang sudah berubah substansinya dianggap tidak relevan dan tidak sesuai dengan keutuhan putusan pengadilan. Singkatnya, gugatan ini datang terlambat dan salah alamat.

Baca juga BANTAH TUDUHAN “JALUR LANGSUNG”, ACE HASAN: KUOTA HAJI ADALAH HAK SISTEM, BUKAN BARANG DAGANGAN POLITIKUS

Kekaburan Norma dalam Uji Materi KUHAP

Nasib serupa menimpa pemohon Andri Yanto yang menggugat Pasal 326 ayat (1) KUHAP baru terkait pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana. Pemohon meminta perubahan makna kata “dan” menjadi “dan/atau” dengan dalih pelanggaran hak konstitusional.

MK menilai petitum pemohon sangat ambigu dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Rumusan gugatan tidak memberikan batas yang pasti mengenai konstruksi norma yang sesungguhnya diminta. Kegagalan pemohon dalam menguraikan secara jelas pertentangan norma membuat MK tidak memiliki dasar kuat untuk masuk ke dalam pemeriksaan materiil.

Pesan Tegas MK: Jangan Gunakan Pengadilan Sebagai Panggung Kebijakan

Putusan ini mengirimkan sinyal kuat bahwa Mahkamah Konstitusi bukan tempat untuk memperjuangkan kepentingan sektoral atau kebijakan teknis administratif tanpa landasan argumentasi konstitusional yang kokoh.

Keputusan “Tidak Dapat Diterima” (NO/Niet Ontvankelijk Verklaard) ini menunjukkan bahwa MK tetap konsisten menjaga kewenangannya sebagai the guardian of the constitution, bukan sebagai pembuat kebijakan publik. Para pemohon dihimbau untuk lebih cermat dalam menyusun dalil gugatan, memastikan bahwa setiap tuntutan memiliki dasar pertentangan norma yang jelas, spesifik, dan relevan dengan UUD 1945.

Dengan ditolaknya kedua perkara ini, status quo Undang-Undang APBN 2026 dan KUHAP baru tetap berlaku sebagaimana mestinya, tanpa intervensi tambahan dari mekanisme pengujian undang-undang yang lemah secara yuridis.

(Red)