Posko di Balik Rumah Makan: Bareskrim Endus Dugaan Permufakatan Makar yang Dikaitkan dengan Eks Kapolres Bogor

Penyidik menggeledah lima lokasi di Bogor dan Tangerang. Dokumen hingga spanduk ditemukan di posko Cibinong. Status hukum Kombes Pol IIM masih menggantung.

CIBINONG, JURNAL TIPIKOR — Sebuah posko di kawasan rumah makan Ema Anis, Cibinong, Kabupaten Bogor, diduga bukan sekadar tempat berkumpul. Di lokasi itulah, menurut Bareskrim Polri, dugaan permufakatan untuk tindak pidana makar diduga dirancang. Posko tersebut dikaitkan dengan mantan Kapolres Bogor, Kombes Pol IIM.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro menyampaikan dugaan itu seusai memimpin langsung penggeledahan di Cibinong, Jumat (20/11).

“Di sini adalah salah satu posko yang menjadi dugaan permufakatan pada permulaan perbuatan,” kata Susatyo.

Kalimat itu menandai babak baru perkara yang menyeret nama perwira kepolisian: dari dugaan penyadapan ilegal, kini merembet ke dugaan makar.

Baca juga NEGARA TIDAK AKAN TAWAR-MENAWAR! BARESKRIM POLRI BONGKAR KONSPIRASI PENYADAPAN ILEGAL DAN MAKAR, POSKO EKS KAPOLRES BOGOR DIGEBRAK

Lima Titik dalam Satu Rangkaian

Posko Cibinong bukan satu-satunya sasaran. Sejak Kamis (19/11) malam, penyidik menggeledah lima lokasi: empat di wilayah Bogor dan satu di kawasan Curug, Tangerang, Banten.

Di Bogor, penggeledahan menyasar kawasan Sentul, Cibinong, dan sekitar Pakansari. Dari pemetaan itu, penyidik mengidentifikasi sekitar empat posko yang diduga berkaitan dengan rangkaian aktivitas dalam perkara tersebut.

“Penggeledahan ini menjadi rangkaian tindakan penyidikan terkait dengan tindak pidana makar yang kemarin telah kami laksanakan gelar perkara secara internal,” ujar Susatyo.

Baca juga GEbrakan Ekstrem Dedi Mulyadi: UMP Jabar 2027 Melonjak 29,44% Jadi Rp3 Juta! Disparitas Mencekam, Bekasi Rp5,9 Juta Banjar Hanya Rp2,3 Juta

Dokumen dan Spanduk Jadi Temuan Kunci

Di posko Cibinong, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan spanduk yang diduga terkait dengan permulaan perbuatan dalam perkara makar.

“Ada beberapa dokumen, ada beberapa spanduk yang intinya adalah berkaitan dengan permulaan perbuatan,” katanya.

Dari lokasi penggeledahan lain, penyidik menyita sejumlah perangkat elektronik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pengumpulan barang bukti, kata Susatyo, masih terus berjalan guna memperkuat konstruksi perkara — terutama menyangkut dugaan permufakatan dan rangkaian perbuatan pihak-pihak terkait.

Jalur yang Bersambung ke Penyadapan Ilegal

Perkara ini tidak berdiri sendiri. Susatyo menyebut penyidikan dugaan makar memiliki keterkaitan dengan kasus penyadapan ilegal yang lebih dulu ditangani kepolisian.

“Ada beberapa tersangka pada kasus tindak pidana penyadapan yang juga menjadi saksi pada kasus tindak pidana makar,” ujarnya.

Artinya, kursi tersangka di satu perkara bisa berubah menjadi kursi saksi di perkara lain — dengan lingkaran nama yang saling bersinggungan.

Baca juga Keselamatan Siswa Terancam, Proyek Revitalisasi Hampir 1 Miliar Di SDN Neglasari Lengkong Abaikan SMKK Dan SE Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi

 Status Hukum Masih Menggantung

Meski posko itu dikaitkan dengan namanya, Susatyo belum memastikan status hukum Kombes Pol IIM. Penyidik, kata dia, masih melengkapi alat bukti sebelum menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

“Hingga saat ini kami masih mengumpulkan bukti-bukti untuk melengkapi semua rangkaian perbuatan dari para calon tersangka,” katanya.

Bareskrim juga akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan setelah hasil pemeriksaan dan barang bukti dari sejumlah lokasi penggeledahan dilengkapi. Hasil lengkap penggeledahan serta perkembangan penetapan tersangka akan disampaikan dalam konferensi pers berikutnya.

Sampai konferensi pers itu digelar, seluruh temuan penyidik masih berstatus dugaan — dan setiap nama yang disebut tetap dilindungi asas praduga tak bersalah.

Sumber : Antara

 

NEGARA TIDAK AKAN TAWAR-MENAWAR! BARESKRIM POLRI BONGKAR KONSPIRASI PENYADAPAN ILEGAL DAN MAKAR, POSKO EKS KAPOLRES BOGOR DIGEBRAK

BOGOR, JURNAL TIPIKOR – Bareskrim Polri mengambil langkah tegas, cepat, dan tanpa kompromi untuk membongkar konspirasi besar yang mengancam kedaulatan negara. Kasus penyadapan ilegal yang selama ini disangka sebagai pelanggaran privasi biasa, ternyata merupakan bagian dari jaringan terstruktur yang bermuara pada dugaan tindak pidana makar.

Dalam konferensi pers di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/11/2026), Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro menegaskan bahwa negara tidak akan mentolerir segala bentuk upaya yang bertujuan merongrong keamanan dan keutuhan NKRI.

“Ada beberapa tersangka pada kasus tindak pidana penyadapan ilegal yang kini juga berstatus sebagai saksi kunci dalam penyidikan dugaan tindak pidana makar. Ini bukan kasus biasa. Ini adalah pembongkaran jaringan permufakatan jahat,” tegas Brigjen Pol. Susatyo dengan nada tegas.

Baca juga GEbrakan Ekstrem Dedi Mulyadi: UMP Jabar 2027 Melonjak 29,44% Jadi Rp3 Juta! Disparitas Mencekam, Bekasi Rp5,9 Juta Banjar Hanya Rp2,3 Juta

GERAK CEPAT GEBRAK 5 LOKASI, SITA BUKTI PERMUFAKATAN

Sebagai bukti keseriusan Polri, tim penyidik Bareskrim melakukan operasi serentak dengan menggeledah lima lokasi strategis sejak Kamis (19/11) malam. Empat lokasi berada di wilayah Bogor (Sentul, Cibinong, sekitar Pakansari) dan satu lokasi di Curug, Tangerang.

Sorotan utama tertuju pada penggeledahan sebuah posko di kawasan Rumah Makan Ema Anis, Cibinong. Lokasi ini diduga kuat menjadi sarang permufakatan dan pusat komando perbuatan permulaan dari aksi makar yang sedang direkayasa. Posko ini disinyalir berkaitan erat dengan mantan Kapolres Bogor, Kombes Pol. IIM.

“Di sini adalah salah satu posko yang menjadi dugaan tempat berlangsungnya aktivitas permufakatan pada perbuatan permulaan perkara makar. Kami tidak main-main. Siapa pun yang terlibat, akan kami jerat dengan hukum seberat-beratnya,” ucap Susatyo.

Baca juga PSN Revitalisasi SDN Cisirem Lengkong Rp 1,1 Miliar di Sukabumi Diduga Gunakan Material Bekas

Dari lokasi tersebut, penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen krusial, spanduk, serta perangkat elektronik dari lokasi lain yang menjadi barang bukti vital untuk meruntuhkan tembok konspirasi para pelaku.

**PENEGAKAN HUKUM TANPA PANDANG BULU**
Menanggapi spekulasi yang beredar, Brigjen Pol. Susatyo memastikan bahwa status hukum para pelaku akan terus ditingkatkan seiring dengan temuan bukti baru. Ia membantah anggapan bahwa proses hukum terhadap oknum yang terlibat hanya sebatas pelanggaran kode etik.

“Status tersangka penyadapan ilegal tidak serta-merta membebaskan mereka dari jerat hukum makar. Penyidik masih terus menganyam konstruksi perkara. Kami sedang mengumpulkan alat bukti untuk melengkapi rangkaian perbuatan para calon tersangka. Tidak ada tempat bersembunyi bagi mereka yang mencoba merusak negara dari dalam,” tegasnya.

Bareskrim Polri juga telah melakukan gelar perkara internal secara intensif dan akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memastikan proses penyidikan berjalan transparan, akuntabel, dan berkekuatan hukum tetap.

Polri memberikan peringatan keras kepada seluruh elemen masyarakat: “Keamanan negara adalah harga mati.” Segala bentuk aktivitas ilegal, penyadapan liar, maupun upaya makar akan dihantam habis-habisan oleh Bareskrim Polri.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan mendukung penuh langkah tegas Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.(*)

 

GEbrakan Ekstrem Dedi Mulyadi: UMP Jabar 2027 Melonjak 29,44% Jadi Rp3 Juta! Disparitas Mencekam, Bekasi Rp5,9 Juta Banjar Hanya Rp2,3 Juta

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru saja menjatuhkan “bom waktu” bagi peta ketenagakerjaan dan industri di Tanah Pasundan. Di tengah hiruk-pikuk akhir tahun 2026, Pemprov Jabar menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 melonjak gila-gilaan sebesar 29,44 persen atau setara Rp682.399, menjadi Rp3 juta.

Kenaikan nyaris 30 persen ini bukan angka yang wajar dalam kalkulasi upah minimum tahunan, melainkan sebuah gebrakan ekstrem yang memaksa industri dan serikat pekerja untuk menahan napas.

“UMP 2027 Provinsi Jawa Barat itu ditetapkan sebesar Rp3 juta. Berarti mengalami kenaikan Rp682.399, atau naik 29,44 persen. Nah ini batasan minimal upah di Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi, batasan minimal upah di Provinsi Jawa Barat,” tegas Dedi Mulyadi saat konferensi pers di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11/2026).

Baca juga PSN Revitalisasi SDN Cisirem Lengkong Rp 1,1 Miliar di Sukabumi Diduga Gunakan Material Bekas

Dua Wajah Jawa Barat: Jurang Pemisah Bekasi dan Banjar

Di balik angka provinsial Rp3 juta, Dedi membongkar realitas pahit tentang “dua wajah” Jawa Barat. Data yang dirilis menunjukkan disparitas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang bagai langit dan bumi.

Bekasi, sebagai penyangga ibu kota dan kawasan industri raksasa, mencatatkan UMK tertinggi di angka Rp5,9 juta. Sementara itu, di sisi lain pulau Jawa Barat, Kota Banjar harus menelan pil pahit dengan UMK terendah hanya Rp2,3 juta.

“Artinya bahwa ada disparitas, ada yang satu sangat tinggi, ada yang satu sangat rendah,” ucap Dedi.

Selisih Rp3,6 juta antara Bekasi dan Banjar ini menjadi tamparan keras bagi pemerataan ekonomi di Jabar. Dedi mengklaim, pendekatan UMP 2027 ini adalah upaya “menambal” jurang ketimpangan tersebut. “Nah sehingga kita berusaha untuk membangun keseimbangan itu melalui pendekatan UMP,” lanjutnya.

Baca juga Keselamatan Siswa Terancam, Proyek Revitalisasi Hampir 1 Miliar Di SDN Neglasari Lengkong Abaikan SMKK Dan SE Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi

‘Jalan Tengah’ atau Pintu Darurat bagi Industri?

Untuk meredam potensi gejolak dari kalangan pengusaha yang mungkin kewalahan menanggung lonjakan 29,44 persen, Dedi mengambil apa yang ia sebut sebagai “jalan tengah”. Namun, jalan tengah ini secara halus membuka “pintu darurat” bagi industri yang merasa tercekik.

Dedi memberikan ruang bagi perusahaan yang keberatan untuk mengajukan pengecualian. “Nanti kan keberatan itu akan kita lihat dari sisi aspek administrasinya, aspek kemampuan keuangannya, karena kita harus mempertimbangkan kelangsungan berusaha dan kelangsungan orang bekerja,” kata Dedi.

Bagi pengamat, klausul pengecualian ini bisa menjadi celah. Di satu sisi buruh merayakan kenaikan 29,44 persen, di sisi lain, mereka harus bersiap bertarung di meja perundingan jika perusahaan mengklaim “tidak mampu” secara finansial.

Baca juga APBD Bengkalis Anjlok dari Rp4 Triliun Jadi Rp1,9 Triliun, Surya Riski Beberkan Realita Pahit: Tidak Ada Pembangunan Fisik Tahun Ini!

Paradoks KHL: Safety Net yang Justru di Bawah Standar Layak

Namun, pukulan paling menohok justru datang dari formulasi dasar kebijakan ini. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, membeberkan bahwa UMP Rp3 juta ini didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“Formula yang digunakan sekarang itu adalah kebutuhan hidup layak atau KHL, di mana KHL terendah di Provinsi Jawa Barat itu ada di 3 juta 096. Jadi 3 juta itu adalah *safety net* untuk angka, harus lebih tinggi dari 3 juta, seperti itu,” papar I Gusti Agung.

Pernyataan ini memunculkan paradoks yang ironis. Jika KHL terendah di Jabar adalah Rp3.096.000, mengapa UMP yang ditetapkan justru “hanya” Rp3.000.000?

Artinya, *safety net* (jaring pengaman) yang dibanggakan Pemprov Jabar sebagai batas minimal upah, secara matematis justru masih berada di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terendah di wilayahnya sendiri. Buruh yang merayakan kenaikan 29,44 persen pada akhirnya harus menyadari bahwa upah minimum mereka di tahun 2027 masih belum sepenuhnya menyentuh angka “hidup layak” yang diakui oleh dinas tenaga kerja itu sendiri.

Kebijakan UMP 2027 ini kini menjadi sorotan nasional. Apakah ini akan menjadi kado manis akhir tahun bagi jutaan buruh Jabar, atau justru menjadi awal dari gelombang PHK terselubung berkedok “keberatan finansial” dari para pengusaha? Waktu yang akan menjawab.

(Azi)

PSN Revitalisasi SDN Cisirem Lengkong Rp 1,1 Miliar di Sukabumi Diduga Gunakan Material Bekas

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Program Strategis Nasional (PSN) berupa Proyek Revitalisasi satuan pendidikan di SDN Cisirem yang berlokasi di Desa Langkap Jaya, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, dengan nilai anggaran Rp 1,1 Miliar lebih yang bersumber dari APBN tercium aroma tidak sedap.

Pasalnya, proyek tersebut diduga menggunakan bahan material bekas dan dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

Hasil pantauan awak media di lokasi proyek, Kamis (19/11/2026), terlihat baja ringan bekas masih digunakan dan pemasangan bata merah dipasang dengan posisi berdiri yang diduga tidak sesuai standar kontruksi.

Baca juga Keselamatan Siswa Terancam, Proyek Revitalisasi Hampir 1 Miliar Di SDN Neglasari Lengkong Abaikan SMKK Dan SE Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi

Ironisnya, saat awak media melakukan pemantauan di lokasi, kepala sekolah dan ketua P2SP sedang tidak ada di lokasi proyek, sehingga tidak dapat dimintai keterangan terkait temuan di lapangan tersebut.

Praktik penggunaan material bekas dan metode kerja yang diduga asal-asalan tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kualitas dan ketahanan bangunan sekolah yang seharusnya menjadi fasilitas pendidikan yang aman dan layak bagi siswa.

Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan terkait kualitas dan pengawasan proyek yang dibiayai dari uang negara tersebut.

Proyek revitalisasi satuan pendidikan seharusnya bertujuan untuk meningkatkan mutu sarana pendidikan dengan bangunan yang layak, aman, dan sesuai spesifikasi, bukan sebaliknya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab dan Ketua P2SP belum dapat dikonfirmasi. Awak media akan terus melakukan penelusuran terkait dugaan penyimpangan dalam proyek PSN tersebut.

Demi menjaga keuangan negara agar tidak ada kebocoran khususnya dalam program strategis negara berupa revitalisasi satuan Pendidikan diharapkan pihak Inspektorat dan APH lakukan pemeriksaan khusus supaya apa yang menjadi tujuan diadakannya program revitalisasi dapat terwujud yaitu menjadikan gedung sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman digunakan saat belajar dan mengajar dengan kualitas bangunan yang tidak hanya bagus tapi kokoh.

(Rama)

Keselamatan Siswa Terancam, Proyek Revitalisasi Hampir 1 Miliar Di SDN Neglasari Lengkong Abaikan SMKK Dan SE Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Proyek Revitalisasi SD Negeri Neglasari yang berlokasi di Kp. Tegalbuleud RT 016 RW 004, Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, menjadi sorotan publik. Proyek yang dibiayai APBN ini dinilai mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja juga Surat Edaran (SE) dinas pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan nomor : 400.3.1/7470/SEKRET/2026 terkait Implementasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 pada Pekerjaan Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Berdasarkan papan informasi proyek, kegiatan tersebut merupakan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Sekolah Dasar Tahun 2026 dengan pekerjaan Revitalisasi Sekolah Dasar Negeri Neglasari Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi.

Baca juga OPERASI SEMU 18 TAHUN: DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Taring “Harta Tak Wajar” Dicabut, Koruptor Resmi Dapat “Diskon” Sita Rp1 Miliar!

Nilai anggarannya sebesar Rp 948.041.452,- bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026, dengan pelaksana Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dan waktu pelaksanaan 60 (Enam Puluh) Hari Kerja.

Hasil pantauan awak media di lokasi proyek revitalisasi SD Negeri Neglasari yang minim lahan pada Jum’at 20/11/2026 terlihat banyak murid melintas di area proyek.

Seyogyanya, sebuah proyek menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), salah satunya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pelindung Konstruksi (APK) demi menjaga keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja, murid juga tenaga pendidik.

Namun di lokasi tidak terlihat dipasang safety line. Pekerja pun yang sedang memasang baja ringan terlihat tanpa menggunakan APD.

Kondisi tersebut dinilai sangat membahayakan, mengingat aktivitas belajar mengajar masih berjalan dan murid-murid kerap melintas di area proyek yang sedang dikerjakan.

Saat dikonfirmasi, pihak kepala sekolah menyampaikan akan melakukan evaluasi dan pembenahan.

Proyek Strategis Nasional yang seharusnya patuh pada regulasi yang telah ditetapkan, namun lain halnya dengan proyek yang sedang berjalan di SD Negeri Neglasari.

Publik meminta kepada pihak Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) dapat memberikan fokus khusus bagi proyek revitalisasi satuan Pendidikan khususnya di SD Negeri Neglasari yang sumber anggarannya berasal dari APBN agar terhindar dari kebocoran anggaran dan pelanggaran keselamatan kerja.

(Rama)

OPERASI SEMU 18 TAHUN: DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Taring “Harta Tak Wajar” Dicabut, Koruptor Resmi Dapat “Diskon” Sita Rp1 Miliar!

KOALISI MASYARAKAT SIPIL DAN AKADEMISI PEDULI HUKUM
Jakarta, 20 November 2026

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Drama 18 tahun akhirnya mencapai klimaks yang bisa disebut sebagai “tragedi komedi” penegakan hukum Indonesia. Kamis (19/11/2026), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan penuh khidmat mengetok palu mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang. Parlemen bersorak, saling tepuk punggung, dan mengklaim ini sebagai “kemenangan rakyat” dan “paradigma baru” pemulihan kerugian negara.

Namun, di balik euforia ketukan palu Ketua DPR RI Puan Maharani dan laporan manis Ketua Komisi III Habiburokhman, masyarakat sipil justru menemukan fakta yang lebih pahit: “DPR baru saja mengesahkan sebuah “UU Palsu” yang secara sistematis melucuti taring instrumen anti-korupsi.”

Alih-alih menjadi senjata mematikan bagi koruptor kakap, UU ini dirancang layaknya “bantal empuk” yang memastikan harta hasil jarahan tetap aman, selama mainnya rapi.

Baca juga DPR Sahkan UU Perampasan Aset! Koruptor Terancam Miskin, Dua ‘Anjing Penjaga’ Baru Siap Kawal Aset Haram

Berikut adalah 5 Poin Panas yang membuktikan bahwa UU ini adalah bentuk pembajakan legislatif terhadap agenda pemberantasan korupsi:

1. Sulap Legislatif: Menghilangkan Delik “Illicit Enrichment” (Harta Tak Wajar)
Ini adalah lelucon terburuk dari Senayan. DPR dengan “sangat berani” menghilangkan pasal tentang *illicit enrichment* atau penambahan harta kekayaan yang tidak wajar. Artinya, seorang pejabat yang bergaji UMR namun mendadak memiliki lima rumah mewah, tiga mobil sport, dan rekening gendut, secara resmi **tidak bisa** dijerat dengan norma ini. DPR seolah berkata: “Silakan kaya raya, asal Anda tidak ketahuan mencurinya secara langsung dalam satu kasus yang terbukti di pengadilan.” Padahal, norma ini adalah standar emas Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) yang selama ini didengung-dengungkan para wakil rakyat di forum internasional.

2. “Diskon” Sita Aset: Ambang Batas Naik dari Rp100 Juta Menjadi Rp1 Miliar
Dalam sebuah lompatan logika yang hanya bisa dipahami di dunia paralel, batas minimal aset yang bisa disita melalui mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) atau perampasan tanpa putusan pidana, dikabarkan melonjak drastis dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar. Selamat! Kini, koruptor yang “hanya” menggelapkan uang negara sebesar Rp900 juta bisa bernapas lega karena dianggap “terlalu kecil” untuk dikejar lewat jalur perdata yang cepat. Tindak pidana kerah putih bernilai ratusan juta rupiah kini resmi lolos dari jerat penyitaan kilat.

3. Mengabaikan Saran KPK: Bukti Ketulian Parlemen
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara eksplisit meminta agar norma “illicit enrichment” dimasukkan sebagai jantung dari undang-undang ini. Namun, apa daya, suara lembaga anti-rasuah ternyata lebih lemah daripada bisikan kepentingan politik di ruang tertutup. DPR memilih untuk “mengabaikan” permintaan KPK, membuktikan bahwa UU ini bukan dirancang untuk memberantas korupsi, melainkan untuk mengatur tata cara penyelamatannya.

4. Partisipasi Semu: Pengesahan Kilat dan Dokumen Hantu
Awalnya dijadwalkan rampung pertengahan Desember 2026, proses pengesahan ini tiba-tiba dikebut pada pertengahan November. Sebuah akselerasi yang mencurigakan. Lebih parah lagi, prinsip  meaningful participation (partisipasi bermakna) dilanggar secara telak. Dokumen Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan draf hasil Tim Perumus sengaja “dihilangkan” dari akses publik hingga detik-detik terakhir. Transparansi? Itu hanya slogan kampanye. Dalam praktiknya, DPR lebih memilih meracik UU ini di ruang gelap agar tidak ada yang melihat bahan-bahan “kompromi” yang dimasukkan ke dalamnya.

5. Narasi Palsu “Pemulihan Kerugian Negara”
Ketua Komisi III, Habiburokhman, dengan lantang menyatakan UU ini berfokus pada pemulihan kerugian negara dan korban. Sebuah pernyataan yang terdengar indah di mimbar paripurna, namun hampa di substansi. Bagaimana mungkin bisa memulihkan kerugian jika alat utama untuk membuktikan harta yang tidak wajar justru dibuang, dan ambang batas sita dinaikkan hingga Rp1 miliar? Ini sama seperti mengklaim sedang memadamkan api, tetapi secara diam-diam menyiramkan bensin ke dalamnya.

Baca juga FINAL! DPR KETOK PALU RUU PERAMPASAN ASET SETELAH 18 TAHUN: JARING HUKUM DIPERPANGGAR, KORUPTOR HINGGA PENIPU ONLINE TAK ADA LAGI TEMPAT PERSEMBUNYIAN

Tegas dan Menohok: Ini Bukan UU Perampasan Aset, Ini UU Perlindungan Aset!

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Advokasi Perampasan Aset dengan tegas menolak produk legislasi cacat ini. Kami menyebutnya “UU Perampasan Aset Versi Palsu”

Pengesahan ini bukanlah akhir dari penantian 18 tahun, melainkan awal dari babak baru pelegalisasi ketidakadilan. DPR telah membuktikan bahwa mereka lebih takut pada transparansi daripada pada korupsi itu sendiri.

  1. Kami mendesak:
    1. Presiden RI untuk tidak menandatangani UU ini dan mengembalikannya ke DPR untuk diperbaiki dengan memasukkan kembali delik illicit enrichment dan menurunkan ambang batas NCB ke angka yang masuk akal (Rp100 juta).
  2. Mahkamah Konstitusi (MK) untuk siap menerima permohonan judicial review dari masyarakat sipil guna membatalkan pasal-pasal yang melucuti kewenangan penegak hukum.
  3. Rakyat Indonesia untuk tidak tertipu oleh euforia ketukan palu di Senayan. Jangan rayakan pencurian yang dilegalkan.

18 tahun menunggu, yang didapat hanyalah ilusi. Jika ini adalah “paradigma baru” penegakan hukum Indonesia, maka masa depan pemberantasan korupsi kita sedang ditulis dengan tinta yang sudah kadaluarsa.(*)

Diplomasi Menohok Prabowo di Shenzhen: Indonesia-China Kunci Poros Global South, Sepakat Bangun 10 Kota Pintar dan Joint Development Laut China Selatan

SHENZHEN, JURNAL TIPIKOR – Presiden RI Prabowo Subianto meretas terobosan diplomatik bersejarah dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Kylin Villa, Shenzhen, Jumat (20/11/2026). Bukan sekadar basa-basi diplomatik, pertemuan keempat dalam kurun waktu dua tahun ini menghasilkan kesepakatan strategis yang mengukuhkan Indonesia dan Tiongkok sebagai arsitek utama poros Global South (Negara-Negara Selatan), lengkap dengan paket investasi masa depan dan terobosan di kawasan sensitif Laut China Selatan.

Xi Jinping membuka pertemuan dengan nada yang jarang terdengar: pengakuan eksplisit bahwa rasa saling percaya strategis antara kedua negara telah “makin kokoh”. Ia menempatkan Indonesia dan Tiongkok bukan hanya sebagai mitra dagang, melainkan sebagai dua negara berkembang raksasa yang memikul tanggung jawab bersama menjaga stabilitas global dan memperkuat kemandirian Global South.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan narasi yang tegas: hubungan kedua negara terus bergerak “dari kekuatan menuju kekuatan”. Namun, yang paling menohok dari pertemuan ini adalah keberanian kedua pemimpin meretas kebuntuan lama. Prabowo secara terbuka menyinggung kerja sama di Laut China Selatan, mengonfirmasi bahwa kedua negara telah menemukan prospek kuat untuk joint development (pengembangan bersama) di area-area yang memberikan manfaat nyata bagi kedua belah pihak. Langkah ini merupakan sinyal diplomatik tingkat tinggi yang mengubah potensi titik panas menjadi zona kerja sama ekonomi.

Baca juga DPR Sahkan UU Perampasan Aset! Koruptor Terancam Miskin, Dua ‘Anjing Penjaga’ Baru Siap Kawal Aset Haram

Revolusi Digital dan 10 Kota Pintar

Di luar geopolitik, Prabowo membawa pulang “oleh-oleh” konkret untuk pembangunan nasional. Setelah bertemu dengan jajaran pemimpin bisnis Tiongkok di Shenzhen, Indonesia mengunci kesepahaman untuk membangun 10 kota pintar masa depan (future smart cities) di berbagai wilayah Indonesia, yang akan digarap oleh konsorsium raksasa yang dipimpin oleh Provinsi Shaanxi.

Proyek ini bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari paket pembiayaan infrastruktur dan pengembangan sektor digital yang akan menjadi tulang punggung transformasi ekonomi Indonesia ke depan. Sejumlah nota kesepahaman (MoU) strategis telah ditandatangani untuk memastikan proyek-proyek ini berjalan demi keuntungan bersama.

Indonesia Naik Kelas di Kancah Global

Presiden Prabowo juga memanfaatkan momentum ini untuk mengumumkan langkah progresif Indonesia di kancah hukum dan teknologi global. Indonesia secara resmi telah menyelesaikan proses ratifikasi keanggotaan pada *International Organization for Mediation* dan *World Artificial Intelligence Cooperation Organization*.

Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar menjadi objek persaingan kekuatan besar, melainkan pemain aktif yang memastikan akses terhadap keahlian kecerdasan buatan (AI), riset mutakhir, dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa internasional.

“Kami telah bertukar sejumlah nota kesepahaman mengenai proyek-proyek yang sangat signifikan dan strategis bagi keuntungan bersama, sekaligus bagi pembangunan Indonesia,” tegas Prabowo, menutup pertemuan yang menegaskan bahwa Jakarta kini duduk setara sebagai mitra strategis yang diperhitungkan, bukan hanya di Asia, tetapi di seluruh panggung Global South.

Sumber : Antara

Editor ,: Azi

APBD Bengkalis Anjlok dari Rp4 Triliun Jadi Rp1,9 Triliun, Surya Riski Beberkan Realita Pahit: Tidak Ada Pembangunan Fisik Tahun Ini!

BATHIN SOLAPAN, Jurnal Tipikor – Tidak ada basa-basi manis di titik akhir reses. Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Fraksi PAN, Surya Riski, memilih menelan dan menyampaikan “pil pahit” langsung ke hadapan warganya.

Menutup rangkaian reses Masa Sidang I di titik ke-8 (terakhir) yang bertempat di kediaman Bapak Arifin, Lingkungan RW 02/05, Desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan, pada Jumat (20/11/2026), Surya Riski secara gamblang membongkar realita keuangan daerah yang sedang berada di ujung tanduk.

Di hadapan perangkat desa, tokoh agama, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, dan ratusan warga yang hadir, Surya Riski memaparkan fakta yang mengejutkan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis mengalami “pendarahan hebat”.

Baca juga Bukan Menunggu Dilapor, Khairul Umam & Hj. Nurhasanah ‘Serbu’ Duri Barat: Anggaran Sempit Bukan Alasan Abai Rakyat!

Dari yang sebelumnya bertengger di angka fantastis Rp4 triliun, ruang fiskal daerah kini tergerus tajam menyusut menjadi hanya sekitar Rp1,9 triliun.

“Konsekuensinya sangat berat dan harus kita telan bersama. Dengan penyusutan anggaran yang masif akibat kebijakan efisiensi ini, saya harus jujur kepada bapak-ibu: kemungkinan besar tahun ini tidak akan ada pembangunan fisik, baik di tingkat desa maupun kabupaten,” tegas Surya Riski di hadapan warga yang terdiam mencerna informasi tersebut.

Fakta ini menjadi tamparan keras, mengingat ruang fiskal yang lumpuh tersebut secara otomatis memangkas habis harapan warga untuk proyek-proyek strategis dasar, seperti semenisasi jalan desa dan pembangunan drenase yang selama ini dinantikan.

Meski memaparkan kondisi yang nyaris melumpuhkan sektor pembangunan, politisi PAN ini tidak memilih untuk lepas tangan. Surya Riski mengajak seluruh elemen masyarakat Bathin Solapan untuk bersabar, bersatu, dan memanjatkan doa agar tahun 2027 nanti menjadi titik balik kebangkitan pembangunan daerah.

“Kondisi hari ini memang memaksa kita berpuasa pembangunan. Namun, mari kita sama-sama berdoa dan berusaha, semoga di tahun 2027 roda pembangunan seperti semenisasi dan drenase bisa kembali berjalan normal,” imbuhnya.

Lebih jauh, Surya Riski menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak akan menjadikannya alergi terhadap suara rakyat. Seluruh aspirasi dan usulan mendesak yang telah ia serap sejak titik reses pertama hingga titik ke-8 di Desa Buluh Manis ini, dipastikan tidak akan menguap begitu saja.

“Semua catatan dan jeritan aspirasi dari titik pertama hingga terakhir ini akan saya rangkum. Saya akan perjuangkan mati-matian dalam rapat sidang dewan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD,” janji Surya Riski disambut aplaus tipis dari warga yang menghargai keterbukaannya.

Dengan selesainya agenda di Desa Buluh Manis ini, seluruh rangkaian reses Masa Sidang I Surya Riski di Daerah Pemilihan (Dapil) V Kecamatan Bathin Solapan resmi ditutup. Acara yang berlangsung tertib dan khidmat ini diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh Ustad Agus, Lc., serta sesi ramah tamah dan foto bersama warga.

Bagi Surya Riski, menyampaikan kebenaran yang pahit di tengah badai krisis anggaran adalah bentuk penghormatan dan kejujuran tertinggi seorang wakil rakyat kepada konstituennya.

(Irwansyah Siregar)

BUKTI NYATA BERPIHAK PADA PEKERJA! Pemprov DKI Teken UMP 2027 Tembus Rp6,13 Juta, Naik 7,1 Persen Selesai Lebih Cepat dari Jadwal

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Tidak ada kata tunggu bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memastikan roda ekonomi berputar dan kesejahteraan pekerja terjamin. Mematahkan keraguan di tengah tantangan ekonomi, Pemprov DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp6.136.941

Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan lonjakan signifikan sebesar 7,1 persen atau naik Rp407.065 dibandingkan UMP tahun 2026. Keputusan bersejarah ini diteken langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, hari ini, Jumat (20/11/2026).

“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub (Keputusan Gubernur) Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941,” tegas Gubernur Pramono Anung di kawasan Jakarta Pusat, Jumat.

Baca juga DPR Sahkan UU Perampasan Aset! Koruptor Terancam Miskin, Dua ‘Anjing Penjaga’ Baru Siap Kawal Aset Haram

Rekor Cepat: Sinergi Segitiga Emas Jakarta

Yang membuat penetapan UMP 2027 ini istimewa adalah kecepatan dan kedewasaan dalam prosesnya. Di tengah dinamika kepentingan antara pekerja dan pengusaha, Dewan Pengupahan DKI Jakarta berhasil menemukan titik temu yang adil hanya dalam waktu tiga hari. Penetapan ini selesai lebih cepat dari batas waktu tenggat yang ditentukan.

“Terus terang, Saudara-saudara sekalian, pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi Alhamdulillah sudah diselesaikan. Batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, Alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya,” ungkap Pramono dengan nada bangga.

Kecepatan ini menjadi tamparan keras bagi skeptis yang meragukan kolaborasi tripartit (pemerintah, buruh, dan pengusaha). Pemprov DKI membuktikan bahwa keadilan sosial bagi pekerja dan keberlangsungan iklim usaha di Jakarta bisa berjalan beriringan tanpa harus saling memangsa.

Baca juga SENJATA BARU GANYANG KORUPTOR! UU PERAMPASAN ASET RESMI DISAHKAN, KPK SIAP EKSEKUSI HARTA, SOROT ‘LUBANG’ PEJABAT KAYA RAYA

Akselerasi Kesejahteraan yang Konsisten

Kenaikan 7,1 persen di tahun 2027 ini menjadi bukti akselerasi kesejahteraan yang konsisten. Sebagai catatan, pada tahun 2026 lalu, UMP Jakarta ditetapkan sebesar Rp5.729.876 (naik 6,1 persen). Dengan kenaikan tahun ini, daya beli pekerja Jakarta dipastikan terus didorong naik.

Pramono menegaskan bahwa kebijakan ini adalah manifestasi dari janji politik dan komitmen moral Pemprov DKI Jakarta.

“Penetapan ini merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan, dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja secara nyata, serta menjaga keberlangsungan dunia usaha di Jakarta,” tutupnya.

Dengan UMP 2027 yang menembus angka Rp6,13 juta, Pemprov DKI Jakarta mengirimkan pesan keras dan jelas: Jakarta adalah kota yang menghargai keringat pekerja, dan pemerintah akan selalu hadir di garis depan memperjuangkan hak-hak rakyatnya.

(Zamil)

DPR Sahkan UU Perampasan Aset! Koruptor Terancam Miskin, Dua ‘Anjing Penjaga’ Baru Siap Kawal Aset Haram

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Era kekebalan dan kemewahan hasil korupsi resmi berakhir. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Kamis (19/11/2026) secara resmi mengesahkan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Sebagai jaminan agar hukum tidak tumpul dan tidak disalahgunakan, DPR sekaligus melahirkan dua ‘anjing penjaga’ (watchdog) baru yang akan mengurusi dan mengawasi aset-aset haram para koruptor.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pembentukan struktur baru ini bukan sekadar formalitas, melainkan strategi mematikan bagi para pelaku kejahatan kerah putih agar tidak bisa lagi menikmati hasil jarahan.

“Badan ada dua. Pertama, Badan Pengelola Perampasan Aset. Kita dorong ini berdiri sendiri, terpisah dari penegak hukum. Mengapa? Karena kita tidak mau ada penegak hukum yang kalap, sekadar menargetkan perampasan aset sebanyak-banyaknya hanya karena dialah yang nanti mengelolanya. “Conflict of interest” harus dipotong habis!” tegas Habiburokhman usai Rapat Paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca juga SENJATA BARU GANYANG KORUPTOR! UU PERAMPASAN ASET RESMI DISAHKAN, KPK SIAP EKSEKUSI HARTA, SOROT ‘LUBANG’ PEJABAT KAYA RAYA

Habiburokhman menambahkan, pemisahan ini mengadopsi standar negara-negara maju untuk memastikan aset negara tidak ‘dicicipi’ oleh oknum yang seharusnya memberantasnya. “Di Amerika Serikat, Inggris, hingga Australia, badan pengelola hasil rampasan aset dipisahkan dari penegak hukum. Ini standar global,” tambahnya.

Namun, senjata mematikan ini tak boleh makan tuan. Oleh karena itu, DPR melahirkan badan kedua yang tak kalah krusial: Badan Pengawas Perampasan Aset.

Menjawab keresahan publik yang takut UU ini justru dibajak oleh oknum, Habiburokhman dengan tajam menyatakan bahwa badan pengawas ini adalah tameng bagi demokrasi dari praktik hukum yang dibelokkan.

“Yang kedua, Badan Pengawas Perampasan Aset. Ini jawaban telak atas kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai UU Perampasan Aset ini dibelokkan menjadi alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, atau lebih parah lagi, dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum itu sendiri! Karena itu, harus ada badan pengawas independen yang berdiri sendiri,” pungkasnya.

Dengan disahkannya UU ini dan dibentuknya dua badan baru, pesan DPR kepada para koruptor dan oknum nakal sangat jelas: Aset hasil korupsi akan dirampas hingga ke akar-akarnya, namun prosesnya akan diawasi dengan mata yang terbuka. Tak ada lagi celah bagi ‘preman berkedok hukum’ untuk bermain di atas penderitaan rakyat. Koruptor, bersiaplah kehilangan segalanya.

(Azi)