Ahli Waris Menol bin Embet Ajukan Perlindungan ke LPSK, Dugaan Intimidasi Sengketa Tanah Disorot

Tangerang, JURNAL TIPIKOR– Para ahli waris almarhum Menol bin Embet mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI menyusul sengketa tanah warisan di Kampung Curug Kulon, Kabupaten Tangerang. Mereka mengaku menghadapi intimidasi dan dugaan penguasaan lahan secara paksa yang disebut melibatkan oknum aparat TNI dan Polri.

Permohonan perlindungan tersebut diajukan melalui kuasa hukum para ahli waris pada 5 November 2026. Selain ke LPSK, pihak ahli waris juga telah mengajukan permohonan pemblokiran sertifikat tanah yang dipersengketakan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang.

Perwakilan ahli waris menyebut keluarga mereka telah menguasai dan merawat tanah tersebut secara turun-temurun. Tanah yang menjadi objek sengketa itu sebelumnya tercatat atas nama Menol bin Embet dengan alas hak Girik C No. 1614.

“Kami adalah warga asli dan telah tinggal di lokasi tanah ini secara turun-temurun dari warisan leluhur kami. Selama ini kamilah yang menguasai dan merawat tanah ini,” ujar perwakilan ahli waris.

Baca juga Camat Ciambar Bersama Karang Taruna dan Ketua Pemuda Pancasila Bersinergi Perkuat Koordinasi dan Komunikasi Lintas Sektor

Persoalan muncul setelah pihak pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 107 mengklaim bahwa lokasi maupun persil tanah dalam sertifikat tersebut berada di atas tanah milik para ahli waris.

Pihak ahli waris membantah klaim tersebut. Mereka menyebut berdasarkan dokumen putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tindak pidana korupsi, SHM No. 107 merupakan objek jaminan yang telah disita Bank DKI. Perkara tersebut, menurut mereka, telah menjerat pihak terkait hingga menjadi terpidana.

Mereka juga menyatakan lokasi tanah dalam sertifikat tersebut tidak berada di atas lahan milik keluarga Menol bin Embet.

“Jika demikian, mari kita adu bukti secara terbuka dan objektif. Bukan dengan cara merampok secara arogan, memasang paksa batas-batas tanah, serta mengintimidasi kami di tanah yang telah kami jaga puluhan tahun ini,” tegas perwakilan ahli waris.

Baca juga Kurun Waktu 1 Bulan, Polres Sukabumi Musnahkan 12 Ribu Botol Miras, Narkotika, Dan 2.863 Knalpot Brong Hasil Pengungkapan Kasus

Dalam siaran pers tersebut, pihak ahli waris menduga proses pemagaran lahan secara sepihak melibatkan oknum RT dan RW setempat. Mereka juga menuding adanya oknum anggota TNI dan Polri yang diduga membekingi kelompok tertentu untuk menekan dan mengusir keluarga ahli waris dari lahan yang disengketakan.

Atas dugaan keterlibatan oknum TNI, pihak ahli waris mengaku telah melayangkan pengaduan resmi ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) dan Denpom Jatake. Pengaduan itu ditujukan agar dugaan penyalahgunaan jabatan oleh anggota TNI dapat ditindaklanjuti.

Sementara itu, Tobbyas Ndiwa, salah satu penasihat hukum para ahli waris, mempertanyakan tindakan penguasaan lahan yang disebut dilakukan secara paksa, meskipun pihak pemegang sertifikat menyatakan lokasi tanahnya berbeda.

“Pihak lawan menyatakan persil sertifikatnya bukan di lokasi tanah klien kami. Jika benar demikian, mengapa ada eksekusi paksa penguasaan yang dibackingi aparat? Mengapa oknum RT/RW justru membantu memagari tanah secara sepihak? Ini ironis — alih-alih membuktikan di meja hijau, justru mengerahkan kekuatan di lapangan,” ujar Tobbyas.

Ia menyebut para ahli waris bukan hanya menghadapi persoalan hak atas tanah, tetapi juga tekanan yang dinilai berlangsung secara sistematis.

“Klien kami bukan hanya kehilangan hak atas tanah waris yang dijaga turun-temurun, namun kini juga berada di bawah tekanan sistematis. Mereka dihadapi pihak yang memiliki jaringan luas dan kekuatan besar. Negara wajib hadir melindungi warganya, bukan membiarkan warganya menjadi korban kejahatan pertanahan yang terorganisir,” lanjutnya.

Dalam permohonan perlindungan kepada LPSK, para ahli waris melaporkan dugaan intimidasi yang disebut berlangsung terus-menerus. Bentuk tekanan yang mereka uraikan antara lain pengerahan orang-orang tak dikenal ke lokasi lahan, tekanan administratif di tingkat desa hingga kecamatan, serta dugaan keterlibatan aparat dan pejabat lingkungan setempat.

Baca juga GEMPA HUKUM: Skandal Penyadapan Prabowo Seret Eks Kapolri Listyo Sigit, Jokowi Pilih ‘Dingin’ dan Kirim Pesan Tegas dari Pengadilan

Mereka juga mengaku pernah dilaporkan ke kepolisian oleh pihak lain yang dinilai sebagai upaya menekan agar keluarga melepaskan hak atas tanah. Sementara itu, laporan polisi yang dibuat pihak ahli waris pada Mei 2015 terkait dugaan pemalsuan surat dan penyerobotan tanah disebut belum memperoleh penyelesaian yang jelas hingga saat ini.

Salah satu pemohon, Sukiyah, yang berusia 75 tahun, disebut mengalami dampak psikologis akibat ketidakpastian hukum dan ancaman yang terus berlangsung.

Permohonan perlindungan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang disebut telah berkekuatan hukum tetap.

Para ahli waris meminta LPSK memberikan perlindungan fisik bagi mereka dan keluarga, perlindungan hukum terhadap dugaan kriminalisasi, serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menghentikan intimidasi. Mereka juga meminta dilakukan penelitian ulang terhadap sertifikat yang dipersengketakan dan pemblokiran sementara atas dokumen tersebut.

Dalam tuntutannya, para ahli waris mendesak BPN Kabupaten Tangerang menindaklanjuti permohonan pemblokiran SHM No. 107 serta melakukan penelitian objektif terhadap kesesuaian lokasi dan persil tanah. Mereka juga meminta kepolisian menindaklanjuti laporan dugaan pemalsuan surat dan penyerobotan tanah yang disebut telah berjalan lebih dari 11 tahun.

Selain itu, mereka mendesak penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk oknum aparat TNI dan Polri serta pejabat lingkungan setempat.

Pihak ahli waris menegaskan sengketa tanah harus diselesaikan melalui pembuktian hukum yang sah, bukan dengan kekerasan, intimidasi, atau tekanan di luar jalur hukum. Mereka berharap negara memberikan perlindungan kepada warga yang menghadapi dugaan kejahatan pertanahan.

Siaran pers tersebut disampaikan melalui Law Office A-G & Partners selaku kuasa hukum para ahli waris. Seluruh dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan dalam siaran pers tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak terkait.(*)

Di tengah badai spekulasi yang menyeret mantan anak buahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menolak terjebak dalam pusaran politik. Sikap stoiknya di luar sidang Roy Suryo menjadi ‘masterclass’ bagaimana seorang negarawan membiarkan hukum bekerja tanpa intervensi.

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Pusaran skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka, tak pelak menjadi gempa politik dan hukum yang mengguncang istana. Namun, di tengah riuh rendah spekulasi yang menuntut keterlibatan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi)—sang arsitek yang dulu mengangkat Listyo Sigit—justru memilih sikap yang menohok: diam, tenang, dan membiarkan hukum berbicara.

Respons yang berkelas namun sarat makna ini disampaikan Jokowi di tengah kepungan ketat awak media, seusai memenuhi panggilan sebagai saksi dalam sidang dugaan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

Kasus ini bukanlah skandal biasa. Bareskrim Polri baru saja mengambil langkah berani dan bersejarah dengan resmi menetapkan tiga petinggi kepolisian sebagai tersangka. Yang paling menyita perhatian publik dan elite politik, salah satu dari ketiga nama tersebut adalah mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ketiganya disangkakan dalam konspirasi gelap: melakukan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga penghapusan data elektronik. Sebuah preseden hukum yang belum pernah terjadi di mana mantan Kapolri terseret dalam tuduhan memata-matai Presiden yang sedang berkuasa.

Baca juga Kejagung Bidik Korupsi Batu Bara PT CCM: Hotel L Digeledah, Modus Operandi Abal-Abal Terbongkar!

Mengetahui mantan anak buah dan loyalisnya di masa lalu terseret dalam pusaran kasus sekelas ini, banyak pihak menanti ledakan atau pembelaan politik dari Jokowi. Namun, ekspektasi itu pupus. Jokowi memilih untuk bersikap dingin, terukur, dan sangat berhati-hati.

Ia enggan memberikan komentar panjang lebar atau bahkan sekadar membela mantan jenderal yang pernah menjadi tangan kanannya. Alih-alih masuk ke dalam arena spekulasi, Jokowi dengan tegas menarik garis batas dan menyerahkan seluruh penanganan perkara ini pada mekanisme institusi penegak hukum.

“Semuanya kita menghormati proses hukum yang ada,” ucap Jokowi dengan nada datar namun menggetarkan, memotong riuh pertanyaan wartawan yang terus mendesaknya.

Baca juga Antisipasi Potensi Bencana Menjelang Musim Hujan, Bupati Sukabumi Pimpin Apel Siaga Bencana

Pernyataan singkat ini sejatinya adalah sebuah *masterclass* politik. Di satu sisi, Jokowi menunjukkan bahwa di era reformasi dan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, tidak ada satu pun tokoh—sebesar apa pun jabatannya di masa lalu—yang kebal hukum. Di sisi lain, Jokowi secara elegan menolak untuk dicap sedang melakukan intervensi atau melindungi kroninya, sekaligus memberikan ruang penuh kepada Prabowo dan institusi Polri untuk membersihkan internalnya sendiri.

Sebelum beranjak pergi dan menyudahi sesi tanya jawab yang panas tersebut, Jokowi kembali mengingatkan publik untuk tidak liar berimajinasi. Ia meminta semua pihak bersabar menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dan menutup celah bagi para buzzer atau politisi yang ingin memanfaatkan kasus ini untuk adu domba.

“Nanti kita tunggu ya,” singkat Jokowi.

Kalimat penutup yang sederhana, namun bagi para pengamat politik, itu adalah tembok baja. Jokowi telah mengirimkan pesan yang sangat menohok kepada siapa pun yang mencoba menyeretnya ke dalam skandal penyadapan ini: Istana tidak akan berkomentar, tidak akan ada intervensi, dan biarkan palu hakim serta bukti forensik yang akan menjawab segala tuduhan.

Kini, bola panas berada di tangan Bareskrim Polri dan Kejaksaan. Apakah kasus ini akan membongkar jaringan penyadap yang lebih besar, atau berhenti di meja para petinggi yang telah ditetapkan sebagai tersangka? Publik kini hanya perlu menunggu, persis seperti yang diminta oleh sang mantan Presiden.

(Azi)