-

15 Sep 2026

Perumda AM TJM Kabupaten Sukabumi Layani Pemasangan Baru, Berikan Layanan Prima

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jaya Mandiri (Perumda AM TJM) Kabupaten Sukabumi terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Perumda AM TJM Cabang Parungkuda memberikan layanan prima pemasangan sambungan baru mandiri kepada salah satu warga bernama Yayu yang berlokasi di Kampung Sundawenang, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Selasa (15/09/2026).

Pemasangan sambungan baru ini merupakan bentuk komitmen Perumda AM TJM dalam memenuhi kebutuhan air bersih warga, terutama di wilayah yang belum terjangkau layanan sebelumnya.

Petugas di lapangan terlihat sigap melakukan instalasi jaringan pipa hingga ke rumah pelanggan dengan tetap mengutamakan kualitas dan ketepatan waktu.

Salah satu warga penerima manfaat, Yayu, mengaku sangat terbantu dengan adanya pemasangan baru tersebut.

“Alhamdulillah sekarang air sudah mengalir lancar. Terima kasih kepada Perumda AM TJM Cabang Parungkuda yang pelayanannya cepat dan ramah,” ujarnya.

Pihak Perumda AM TJM Cabang Parungkuda, Deri, menyampaikan bahwa layanan pemasangan baru akan terus dibuka bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kami berkomitmen memberikan layanan prima, mulai dari proses pendaftaran, survei, hingga pemasangan. Kepuasan pelanggan adalah prioritas kami,” kata petugas Perumda AM TJM Cabang Parungkuda.

Dengan adanya layanan ini, diharapkan cakupan layanan air bersih Perumda AM TJM di Kabupaten Sukabumi semakin luas dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

(Rama)

15 Sep 2026

Tangani Dugaan Pungli Santunan Kematian 40%, BPJSTK “Kami Akan Proses dan Pecat Oknum Jika Terbukti

Sukabumi,junaltipikor.com,-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK) Cabang Sukabumi angkat bicara terkait dugaan pemotongan santunan kematian sebesar 40% yang ramai diberitakan di Kabupaten Sukabumi.

Kepala Bidang Operasional BPJSTK, Gunara, menegaskan pihaknya akan memproses setiap aduan yang masuk termasuk dugaan pungli dalam pencairan santunan kematian.

Gunara menjelaskan, untuk membedakan apakah seseorang merupakan karyawan resmi BPJS Ketenagakerjaan atau bukan, masyarakat bisa melihat dari ID Card yang dimiliki.

“Untuk mengetahui karyawan BPJS bisa dilihat dari ID Card nya, dan untuk mengklaim BPJS Ketenagakerjaan tidak ada biaya yang dikenakan sepeserpun,” ujar Gunara saat ditemui awak media di Kantor BPJSTK, pada Senin (14/09/2026).

Ia menambahkan, jika di lapangan terjadi dugaan pemotongan, harus dipastikan terlebih dahulu apakah pelaku tersebut merupakan karyawan resmi BPJS Ketenagakerjaan atau mitra kerja yang disebut Agen Perisai.

Gunara menjelaskan, wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan yang ia pimpin meliputi 3 wilayah, yakni Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur.

Dengan jumlah karyawan yang tidak lebih dari 30 orang, pihaknya menggandeng mitra yang disebut Agen Perisai.

Tugas Agen Perisai adalah mengedukasi dan melakukan pendaftaran masyarakat di daerah-daerah pedesaan, terutama daerah yang tidak terjangkau, yang bekerja secara informal atau bukan penerima upah.

Terkait dugaan pungli santunan kematian Rp10 juta yang dipotong Rp4 juta oleh oknum berinisial B, Gunara menegaskan akan mengambil tindakan tegas.

“Kami akan memproses setiap aduan yang masuk termasuk aduan adanya pungli dalam santunan kematian dan jika terbukti akan kami pecat oknum yang bersangkutan,” tegasnya.

BPJSTK mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak memberikan uang dalam bentuk apapun kepada oknum yang mengatasnamakan BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh proses klaim santunan kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja, hingga Jaminan Hari Tua tidak dipungut biaya.

Jika menemukan adanya permintaan uang, masyarakat diminta segera melapor ke Kantor Cabang BPJSTK Sukabumi.

(Rama)

15 Sep 2026

Guncang Istana: Suahasil Nazara ‘Bekukan’ Warisan Mutasi 350 Pejabat Purbaya, Era Baru Kemenkeu Dimulai

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Dinamika internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memasuki fase kritis pasca pelantikan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang digeser dalam rotasi kabinet mendadak, Suahasil tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa sinyal tegas: evaluasi total atas kebijakan “bongkar-pasang” masif yang dilakukan pendahulunya.

Langkah Suahasil ini secara implisit mengonfirmasi spekulasi publik bahwa gejolak mutasi ratusan pejabat di era Purbaya menjadi salah satu pemicu utama ketidakpercayaan Istana terhadap stabilitas manajemen bendahara negara sebelumnya.

Warisan Kontroversi: 350 Kepala Berganti dalam Sekejap

Sebelum posisinya berakhir, Purbaya Yudhi Sadewa telah melakukan perombakan struktural besar-besaran pada Kamis (10/9/2026). Sekitar 350 pejabat setingkat Eselon III, mulai dari Pejabat Tinggi Pratama hingga Fungsional, dipindahkan secara serentak.

Saat itu, Purbaya mencoba meredam kecurigaan dengan menyebut langkah ekstrem tersebut sebagai hal biasa. “Jadi cukup banyak. Ini kan biasa reorientasi lah. Setahun sekali seperti itu… Jadi ini bukan hal yang khusus,” tegas Purbaya kala itu, bersikeras bahwa mutasi massal diperlukan untuk adaptasi kinerja.

Namun, narasi “rutinitas tahunan” tersebut kini runtuh. Keputusan Istana untuk mengganti Purbaya hanya berselang singkat setelah mutasi besar-besaran itu menimbulkan pertanyaan serius: Apakah ini benar-benar reorientasi rutin, atau gejala ketidakstabilan internal yang memaksa intervensi Presiden?

Suahasil: Evaluasi Mendalam, Bukan Sekadar Teruskan

Menanggapi warisan kontroversial tersebut, Suahasil Nazara memilih sikap terukur namun bernada peringatan keras. Usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, ia menegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) pelantikan pejabat era Purbaya tidak akan otomatis diterima begitu saja.

“Nanti kita lihat, tapi kemarin memang ada pelantikan minggu lalu. Dan tentu nanti kita akan lihat pelantikan seperti apa, keputusan Menteri Keuangannya seperti apa, dan kita akan tindak lanjuti dari situ,” ujar Suahasil.

Pernyataan ini menandakan bahwa Suahasil berpotensi membatalkan, merevisi, atau melakukan audit ulang terhadap legitimasi ratusan pejabat yang baru saja dilantik Purbaya. Ini adalah pesan jelas bagi birokrasi Kemenkeu: loyalitas buta pada atasan lama tidak menjamin posisi aman di bawah kepemimpinan baru.

Fokus pada Stabilitas di Tengah Badai Birokrasi

Di tengah sorotan tajam publik terhadap drama mutasi ini, Suahasil menekankan prioritas utamanya: menjaga agar mesin ekonomi nasional tidak macet akibat gejolak internal. Dengan armada 77.000 pegawai yang tersebar di seluruh Indonesia, ia optimistis institusi dapat tetap berfungsi optimal meski sedang dalam masa transisi kepemimpinan yang sensitif.

“Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77.000 pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia,” tambah Suahasil.

Meski demikian, mata publik kini tertuju pada langkah konkret Suahasil. Apakah ia akan membongkar kembali struktur yang baru saja disusun Purbaya? Ataukah ia akan menemukan kompromi baru? Satu hal yang pasti: Era “mutasi dadakan” di Kemenkeu telah berakhir, digantikan oleh era evaluasi strategis yang dingin dan kalkulatif.

Tentang Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara, termasuk penyusunan APBN, pengawasan fiskal, dan stabilitas makroekonomi guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

(Red)

15 Sep 2026

“Kursi Kuliah Dijual, Masa Depan Digadaikan: DPR Desak KPK Bongkar Mafia Penerimaan Mahasiswa di Seluruh Indonesia”

Jakarta, JURNAL TIPIKOR– Skandal suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) bukan sekadar kasus isolasi, melainkan puncak gunung es dari penyakit kronis yang menggerogoti integritas pendidikan tinggi di Indonesia. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, dengan tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak berhenti pada satu kampus, melainkan berani membongkar jaringan korupsi serupa di perguruan tinggi lain jika ditemukan indikasi kuat.

Pernyataan ini disampaikan Sahroni di Jakarta, Senin (14/9/2026), menyusul penetapan Rektor Unsoed Akhmad Sodiq sebagai tersangka dan penggeledahan terhadap ruang kerja Sekretaris Daerah Banyumas, Agus Nur Hadie. Sahroni menilai, diamnya penyelidikan hanya pada satu institusi akan memberikan ruang bagi praktik kotor “jual beli kursi” untuk terus bercokol di kampus-kampus lain.

“Pendidikan harus bersih dari KKN dan kembali pada sistem yang benar-benar berbasis merit. Saya harap KPK juga berani menelusuri jika ada dugaan praktik serupa di kampus-kampus lain,” tegas Sahroni.

Bagi Sahroni, temuan KPK ini sangat memprihatinkan. Praktik suap-menyuap dalam penerimaan mahasiswa baru bukan hanya merusak integritas akademik, tetapi secara langsung mencederai rasa keadilan ribuan calon mahasiswa yang telah berjuang mati-matian melalui jalur prestasi dan kejujuran.

“Bagaimana kita mau menghasilkan mahasiswa berkualitas dan berintegritas kalau sejak masuk saja sudah suap menyuap?” tanya Sahroni retoris, menyentil paradoks sistem pendidikan yang seharusnya mencetak generasi unggul namun justru dikotori oleh transaksi uang haram.

Ia menekankan bahwa sistem seleksi perguruan tinggi negeri harus didasarkan pada kemampuan dan prestasi, bukan ketebalan dompet atau kedekatan koneksi. “Kasihan adik-adik kita yang belajar keras dan berjuang jujur untuk masuk PTN impian. Jangan sampai mereka kalah karena ada oknum yang bermain uang dan koneksi. Itu sangat tidak adil dan bisa merusak moralitas generasi muda,” ujarnya dengan nada prihatin.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa penggeledahan terhadap Sekda Banyumas dilakukan lantaran adanya dugaan bahwa pejabat tersebut mengetahui adanya rekomendasi khusus bagi calon mahasiswa yang telah menyetorkan sejumlah uang agar diterima di Unsoed. Langkah tegas KPK dalam mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, termasuk pejabat daerah yang diduga terlibat, menjadi harapan baru bagi penegakan hukum di sektor pendidikan.

Komisi III DPR RI menegaskan dukungannya penuh kepada KPK untuk melakukan pembersihan total. Jika dibiarkan, praktik korupsi penerimaan mahasiswa akan terus melahirkan generasi yang terbiasa dengan jalan pintas, alih-alih menghargai kerja keras dan kompetensi. Saatnya pendidikan Indonesia dibersihkan dari noda suap, demi masa depan bangsa yang lebih adil dan bermartabat.

(Red)

15 Sep 2026

Gempuran OTT KPK ke-20: PT Summarecon Agung Tbk Terseret Skandal Suap HGB Ratusan Miliar, Pejabat ATR/BPN dan Politisi Golkar Ditangkap

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Gelombang operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang sektor pertanahan dan properti. Dalam OTT ke-20 sepanjang tahun 2026 ini, raksasa properti PT Summarecon Agung Tbk diduga kuat terlibat dalam jaringan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) yang menjerat sejumlah pejabat tinggi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, secara eksplisit menyebut keterlibatan perusahaan tersebut dalam kasus yang berpusat di wilayah Kabupaten Bogor.

“Di wilayah Kabupaten Bogor ini pihaknya yaitu Summarecon,” tegas Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

Meski belum merinci apakah ada petinggi korporasi tersebut yang turut diamankan, konfirmasi keterkaitan Summarecon dengan dugaan korupsi ini mengirimkan sinyal keras bahwa praktik suap sistematis dalam perizinan lahan masih menjadi penyakit kronis di industri properti tanah air.

Jaringan Korupsi Masif dan Uang Suap Ratusan Miliar

Operasi ini bukan sekadar penangkapan biasa, melainkan pembongkaran sindikasi korupsi yang melibatkan unsur birokrat, politisi, dan pengusaha. KPK berhasil menangkap total 17 tersangka, termasuk figur-figur kunci seperti:

Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.
Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
Tardi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang.
Fahd Arafiq, Ketua DPP Partai Golkar.
Arif Sugiyanto, Mantan Bupati Kebumen.

Dugaan korupsi ini tidak main-main. KPK menyita barang bukti berupa uang tunai dalam jumlah fantastis, diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Uang-suap tersebut dikemas secara rapi dalam sekitar 20-an boks, kardus, hingga koper, mencakup mata uang Rupiah dan valuta asing. Temuan ini mengindikasikan aliran dana ilegal yang masif dan terstruktur untuk melicinkan proses perizinan HGB.

Teka-teki Status Petinggi Summarecon

Menyoroti peran PT Summarecon Agung Tbk, Juru Bicara KPK memilih untuk menahan detail mengenai keterlibatan individu dari pihak korporasi. Ketika ditekan apakah ada direksi atau eksekutif Summarecon yang ikut ditangkap, Budi hanya menyatakan bahwa rincian tersebut akan disampaikan pada kesempatan berikutnya.

“Untuk detailnya, nanti kami sampaikan ya,” ujarnya singkat, meninggalkan tanda tanya besar bagi publik dan investor mengenai sejauh mana implicasi manajemen puncak perusahaan tersebut.

Kini, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk menetapkan status hukum para tersangka. Mata publik tertuju pada langkah selanjutnya KPK: apakah akan ada gelombang penangkapan lanjutan yang menyeret lebih banyak aktor bisnis dan birokrat ke dalam jerat hukum?

Skandal ini menjadi peringatan keras bahwa era impunitas dalam pengurusan lahan mulai runtuh, dengan KPK menunjukkan gigi tajamnya melalui penyitaan aset bernilai ratusan miliar dan penangkapan terhadap pejabat setingkat Dirjen dan politisi partai besar.

(Azi)

15 Sep 2026

20 Koper Penuh Uang, Ratusan Miliar Disita KPK: OTT Besar-besaran Guncang Kementerian ATR/BPN, 17 Tersangka Termasuk Pejabat Tinggi dan Politikus Golkar

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Korupsi di tubuh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali terkuak dalam skandal yang mencengangkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan miliar rupiah yang dikemas rapi dalam sekitar 20 koper, boks, dan kardus. Penemuan ini menjadi pukulan telak bagi integritas instansi yang seharusnya mengawal kepastian hak atas tanah rakyat.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan temuan mengejutkan tersebut usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) ke-20 sepanjang tahun 2026 yang dilaksanakan pada Senin.

“Tim mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai, yaitu rupiah dan valas yang dibungkus, dikemas dalam boks, kardus, ataupun koper yang berjumlah sekitar 20-an,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Meskipun penghitungan detail masih berlangsung, estimasi nominal yang diamankan mencapai angka fantastis, yakni ratusan miliar rupiah. Tumpukan uang dalam koper-koper tersebut menjadi simbol nyata dari dugaan korupsi sistematis dalam pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB).

Jaring Korupsi Meluas: Dari Birokrat hingga Politikus

OTT ini tidak hanya menjerat birokrat tingkat menengah, tetapi juga menyentuh lingkaran kekuasaan yang lebih tinggi. KPK telah menangkap 17 orang yang diduga terlibat dalam jaringan suap-menyuap ini.

Di antara nama-nama besar yang ditangkap adalah:

Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.
I Sontang Coin Manurung, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.
Tardi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang.

Yang lebih menyita perhatian publik adalah keterlibatan aktor politik dan mantan kepala daerah. Fahd Arafiq, Ketua DPP Partai Golkar, serta Arif Sugiyanto, mantan Bupati Kebumen, turut diamankan oleh penyidik. Keterlibatan mereka mengindikasikan bahwa praktik korupsi di sektor pertanahan tidak hanya terjadi di meja birokrasi, tetapi juga melibatkan patronase politik yang kuat.

Tenggat Waktu 24 Jam

Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK kini memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para tersangka. Tekanan publik semakin tinggi mengingat besarnya nilai kerugian negara yang diperkirakan dari kasus ini.

Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa ruang-ruang gelap dalam pengurusan HGB telah lama dijadikan ladang empuk bagi oknum-oknum yang haus kuasa dan harta. Dengan disitanya ratusan miliar rupiah dalam 20 koper, KPK seolah mengirim pesan tegas: tidak ada lagi tempat bersembunyi bagi koruptor, sekuat apa pun jabatan atau koneksi politik mereka.

Publik kini menunggu transparansi proses hukum selanjutnya, serta komitmen pemerintah untuk membersihkan sektor agraria dari penyakit kronis korupsi yang telah merugikan negara dan masyarakat bertahun-tahun.

(Azi)

14 Sep 2026

Guncangan Istana, Penyelamatan Bursa: IHSG Berbalik Arah 200 Poin dalam 20 Menit Usai Prabowo Copot Purbaya, Tunjuk Suahasil

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Pasar modal Indonesia mengalami drama perdagangan yang jarang terjadi pada Senin (14/9/2026). Di tengah kepanikan investor yang mendorong Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjun bebas lebih dari 2 persen, sebuah keputusan politik mendadak dari Presiden Prabowo Subianto berhasil membalikkan keadaan secara drastis.

Pencopotan Purbaya Yudhi Sadewa dari jabatan Menteri Keuangan dan pengangkatan Suahasil Nazara sebagai penggantinya bukan sekadar rotasi kabinet biasa. Bagi pelaku pasar, ini adalah sinyal “reset” kebijakan fiskal yang ditanggapi dengan euforia instan.

Dari Panik Menjadi Euforia

Sesi perdagangan pagi hingga siang hari dihiasi oleh warna merah pekat. IHSG sempat terpuruk hingga level terendah 6.371,40, mencerminkan ketidakpastian tinggi dan kekhawatiran investor terhadap arah ekonomi negara. Namun, narasi berubah total menjelang penutupan sesi.

Hanya dalam rentang waktu sekitar 20 menit, terjadi lonjakan volume pembelian masif. IHSG melesat lebih dari 200 poin, memangkas hampir seluruh kerugian harian. Pada pukul 15.49 WIB, indeks berhasil ditutup di level 6.546,75, bahkan mencatatkan penguatan tipis sebesar 5,37 poin atau 0,08%. Pergerakan V-shape yang tajam ini menjadi bukti betapa sensitifnya pasar terhadap perubahan nahkoda ekonomi Indonesia.

Suahasil Nazara: Sosok Familiar di Tengah Badai

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru di Istana Negara, Jakarta, pada hari yang sama. Langkah ini dinilai strategis karena Suahasil bukanlah orang baru; ia sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, sehingga dianggap memahami seluk-beluk birokrasi dan tantangan fiskal saat ini tanpa memerlukan masa adaptasi yang panjang.

Meskipun pelantikan berlangsung khidmat dengan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Presiden, ada kejanggalan yang mencuri perhatian: minimnya koordinasi transisi.

“Tidak ada komunikasi,” ungkap Suahasil singkat kepada media sesaat setelah dilantik, ketika ditanya mengenai interaksinya dengan Purbaya Yudhi Sadewa sepanjang hari pergantian tersebut.

Keterbukaan Suahasil mengenai ketiadaan komunikasi dengan pendahulunya menambah nuansa ketegangan di balik layar. Hal ini mengindikasikan bahwa keputusan pencopotan Purbaya mungkin diambil secara tiba-tiba atau berdasarkan evaluasi internal istana yang tidak melibatkan diskusi terbuka dengan menteri yang diberhentikan.

Sinyal Kuat bagi Kebijakan Fiskal

Posisi Menteri Keuangan adalah kunci utama dalam menentukan arah kebijakan fiskal, pengelolaan APBN, serta koordinasi dengan Bank Indonesia. Pergantian di tengah volatilitas pasar yang tinggi ini dikirimkan sebagai pesan jelas: Pemerintah Prabowo ingin memastikan stabilitas ekonomi melalui figur yang dianggap lebih mampu menjaga kepercayaan investor.

Bagi Suahasil Nazara, tugas berat menanti. Ia harus segera meredam gejolak pasar, menyakinkan publik tentang keberlanjutan program ekonomi Kabinet Merah Putih, dan membuktikan bahwa lonjakan IHSG sore ini bukan sekadar reaksi emosional sesaat, melainkan awal dari kepercayaan baru terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah.

Satu hal yang pasti: Pasar telah berbicara. Dan suaranya hari ini adalah tuntutan akan kepastian.

(Red)

14 Sep 2026

Menkeu Baru Suahasil Nazara Bawa ‘Benteng’ Rp138 Miliar ke Istana: Dari Depok hingga Surat Berharga, Siapa Sebenarnya Pemegang Kendali Uang Negara?

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Di hari pertama jabatannya sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, Suahasil Nazara tidak hanya membawa visi ekonomi, tetapi juga portofolio kekayaan pribadi yang mencengangkan. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2025 yang diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 27 Februari 2026, Suahasil tercatat memiliki harta bersih senilai Rp138.167.334.176 atau sekitar Rp138 miliar.

Angka fantastis ini muncul tepat saat Presiden Prabowo Subianto melantiknya melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 97P Tahun 2026 pada Senin (14/9/2026). Pertanyaan besar pun mengemuka: Bagaimana profil aset seorang teknokrat yang kini memegang kunci kran keuangan negara?

Empire Properti di Jantung Ibu Kota

Sorotan utama tertuju pada dominasi aset properti. Suahasil menguasai delapan aset tanah dan bangunan yang tersebar di lokasi strategis. Lima aset berada di Jakarta Selatan, dua di Jakarta Pusat, dan satu di Kota Depok, Jawa Barat. Total nilai properti tersebut mencapai Rp49,8 miliar.

Aset terbesarnya bukan di kawasan elit Jakarta, melainkan sebidang tanah seluas 1.980 meter persegi di Depok dengan nilai nearly Rp5 miliar. Kombinasi kepemilikan di Jakarta Selatan dan Pusat menunjukkan kedalaman akar ekonomi Suahasil di pusat kekuasaan dan bisnis Indonesia.

Gudang Surat Berharga dan Koleksi Mobil Mewah

Di luar properti, struktur kekayaan Suahasil menunjukkan kecenderungan kuat pada instrumen investasi likuid. Ia memegang surat berharga senilai Rp66,9 miliar, menjadi komponen terbesar dari total hartanya. Ini diikuti oleh harta bergerak lainnya senilai Rp9 miliar, serta kas dan setara kas sebesar Rp6 miliar.

Gaya hidup elit juga tercermin dari garasinya. Suahasil memiliki empat unit kendaraan premium: Toyota Alphard (2019), Honda HR-V (2022), Honda Jazz (2019), dan Toyota Camry (2013). Total nilai keempat mobil tersebut mencapai Rp1,2 miliar.

Utang Minim, Kekayaan Maksim

Yang membuat posisi finansial Suahasil semakin “kebal” adalah rasio utang yang sangat kecil. Dari total harta kotor Rp138,2 miliar, ia hanya memiliki utang sebesar Rp34 juta. Angka ini hampir tidak signifikan dibandingkan total kekayaannya, menempatkan Suahasil dalam posisi finansial yang sangat sehat dan independen secara ekonomi.

Tantangan Integritas di Tengah Tumpukan Harta

Pelantikan Suahasil menandai babak baru Kabinet Merah Putih sisa jabatan 2024-2029. Dengan latar belakang akademisi dan birokrat karib era Jokowi, transisi ke tangan Prabowo menimbulkan spekulasi tentang arah kebijakan fiskal ke depan.

Namun, dengan kantong pribadi berisi Rp138 miliar, tantangan terbesar Suahasil bukanlah mencari nafkah, melainkan menjaga integritas. Publik akan mengamati dengan ketat: Apakah kekayaan raksasa ini akan menjadi benteng ketahanan terhadap godaan korupsi, atau justru menjadi blind spot dalam pengambilan keputusan anggaran negara yang menyentuh hajat hidup rakyat kecil?

Kini, mata rakyat tertuju. Suahasil Nazara resmi memegang kendali. Pertanyaannya, apakah Rp138 miliar itu adalah jaminan kompetensi, atau sekadar angka dingin di atas kertas LHKPN?

Catatan Redaksi:
Data didasarkan pada LHKPN Suahasil Nazara tahun periodik 2025 yang diakses melalui laman http://elhkpn.kpk.go.id

14 Sep 2026

Guncangan Kabinet Merah Putih: Prabowo Tunjuk Suahasil Nazara Jadi Menkeu Ketiga, Purbaya Diganti Belum Genap Setahun

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan gebrakan besar-besaran di lini ekonomi pemerintahan. Dalam seremoni khidmat di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, Prabowo secara resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) baru, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang masa jabatannya terbilang sangat singkat.

Pelantikan ini menandai babak baru sekaligus ketegangan politik di balik layar Kabinet Merah Putih. Suahasil menjadi menteri keuangan ketiga yang duduk di kursi strategis tersebut sejak awal pemerintahan Prabowo periode 2024–2029, sebuah frekuensi pergantian yang jarang terjadi dan mencerminkan standar tinggi serta tekanan berat yang dihadapi tim ekonomi presiden.

Langkah ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 97P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Keuangan, yang diteken Prabowo pada 14 September 2026. Keputusan ini secara efektif mengakhiri tugas Purbaya Yudhi Sadewa, yang baru saja dilantik pada 8 September 2025 untuk menggantikan legenda fiskal Sri Mulyani. Artinya, Purbaya hanya memegang kendali selama kurang lebih satu tahun sebelum digeser oleh Suahasil.

Dalam prosesi pelantikan, Suahasil Nazara mengucapkan sumpah jabatan dengan tegas, dipandu langsung oleh Presiden Prabowo. “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Suahasil.

Usai pengambilan sumpah, Suahasil menandatangani berita acara pelantikan disaksikan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Sejumlah menteri koordinator juga hadir menyaksikan momen penting ini, memberikan legitimasi penuh atas reshuffle mendadak tersebut.

Presiden Prabowo menyampaikan ucapan selamat kepada Suahasil dan keluarganya, sinyal dukungan penuh dari kepala negara bagi arah kebijakan fiskal baru yang akan dibawa oleh mantan wakil menteri keuangan era Jokowi ini.

Kehadiran Suahasil Nazara diharapkan dapat membawa stabilitas dan terobosan baru di tengah tumpukan tantangan ekonomi global. Namun, pergantian cepat dari Sri Mulyani ke Purbaya, lalu kini ke Suahasil, meninggalkan pertanyaan besar di publik: apakah ini merupakan strategi penyesuaian cepat Prabowo menghadapi dinamika ekonomi, atau cerminan dari gesekan internal kabinet yang belum sepenuhnya padam?

Satu hal pasti, mata dunia kini tertuju pada Suahasil Nazara untuk membuktikan bahwa ia bukan sekadar pengganti, melainkan arsitek fiskal yang mampu menjawab tuntutan zaman di sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih.

(Red)

14 Sep 2026

Kapolres Bengkalis Pimpin Sertijab Tiga Kapolsek, Tekankan Profesionalisme dan Pelayanan kepada Masyarakat

BENGKALIS, JURNAL TIPIKOR — Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar, S.I.K., M.Si. memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) tiga Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) di halaman Markas Komando (Mako) Polres Bengkalis, Senin (14/9/2026).

Sertijab tersebut meliputi jabatan Kapolsek Rupat, Kapolsek Siak Kecil, dan Kapolsek Rupat Utara sebagai bagian dari dinamika organisasi serta penyegaran di lingkungan Polres Bengkalis.

Untuk jabatan Kapolsek Rupat, posisi sebelumnya dijabat oleh AKP Faisal, S.H. dan selanjutnya dipercayakan kepada PS Kapolsek Rupat IPTU Adrianto, S.H.

Sementara itu, jabatan Kapolsek Siak Kecil yang sebelumnya dijabat IPTU Bastian Rinaldi, S.H., selanjutnya diserahterimakan kepada IPTU Jumardiansyah, S.H.

Sedangkan jabatan Kapolsek Rupat Utara yang sebelumnya dijabat AKP Toni Armando, kini dipercayakan kepada AKP Faisal, S.H.

Dalam amanatnya, Kapolres Bengkalis menyampaikan bahwa serah terima jabatan merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penyegaran organisasi di lingkungan Polri. Pergantian jabatan juga diharapkan dapat membawa semangat serta inovasi baru dalam pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah masing-masing.

Kapolres menekankan kepada para pejabat yang baru agar segera beradaptasi dengan lingkungan tugas, memahami karakteristik wilayah, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah, TNI, tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat.

“Jabatan merupakan amanah dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan penuh dedikasi, integritas dan profesionalisme. Berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta hadir sebagai sosok Polri yang humanis dan responsif,” pesan Kapolres.

Kepada pejabat lama, Kapolres Bengkalis menyampaikan apresiasi atas dedikasi, loyalitas dan pengabdian selama menjalankan tugas di wilayah hukum Polres Bengkalis.

Sementara kepada pejabat baru, Kapolres berharap dapat segera menyesuaikan diri dan melanjutkan program-program yang telah berjalan, sekaligus menghadirkan terobosan positif demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif.

Upacara sertijab berlangsung dengan tertib dan dihadiri oleh jajaran pejabat utama Polres Bengkalis serta personel Polres Bengkalis.

(Irwansyah)