-

12 Nov 2026

KPK Kuliti Lingkaran Kekuasaan Bupati Nonaktif Bolmut, Sekda hingga Kepala Dinas Diperiksa!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperketat lingkaran penyidikan atas kasus rasuah yang merobek tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara. Lembaga antirasuah secara tegas memanggil jajaran elite birokrasi daerah—mulai dari Sekretaris Daerah hingga para kepala dinas strategis—untuk menguliti aliran uang haram yang menyeret Bupati nonaktif berinisial SL.

Langkah masif ini diambil menyusul terbongkarnya praktik kotor yang diduga telah berurat akar sejak SL menjabat sebagai Penjabat Bupati (2023–2024) hingga berlanjut ke periode definitifnya (2025–2030).

Jerat Pemerasan dan Gaji Buta Kekuasaan

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyidik memanggil empat pejabat kunci Pemkab Bolmut untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (12/11).

Para pejabat yang dipanggil meliputi:

JCM selaku Sekretaris Daerah (Sekda)
AJP selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR)
AD selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
RSM selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pemanggilan ini merupakan rentetan dari maraton pemeriksaan saksi yang dilakukan KPK sepanjang pekan ini. Sebelumnya, lembaga rasuah telah memanggil deretan pejabat lain, mulai dari Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, hingga sejumlah pihak swasta. Ironisnya, ketidakhadiran sejumlah pihak dalam panggilan sebelumnya menunjukkan indikasi lemahnya kepatuhan hukum di lingkungan birokrasi daerah tersebut.

Skandal Rp11,14 Miliar: Proyek Jalan Hingga Gratifikasi Brutal

Skandal ini meledak setelah KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 21 September 2026, yang membekuk SL bersama 13 orang lainnya. Sehari berselang, KPK menetapkan SL sebagai tersangka tunggal atas dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Bolmut, dengan barang bukti awal berupa uang tunai Rp200 juta.

Berdasarkan konstruksi perkara, kebejatan birokrasi ini tidak terjadi dalam semalam. SL diduga memanfaatkan kekuasaannya secara sistematis untuk:

Memeras Pihak Swasta: SL memaksa para pengusaha yang ingin menggarap proyek pembangunan jalan wilayah Sangkub IV, dengan meraup setoran haram hingga Rp130 juta.
Mengeruk Gratifikasi Jumbo: Sepanjang kurun waktu 2023 hingga 2026, SL diduga mengantongi gratifikasi total mencapai Rp11,14 miliar.

KPK menegaskan tidak akan memberi ruang toleransi bagi praktik korupsi yang menggerogoti hak-hak masyarakat di daerah. Seluruh pihak yang mangkir atau terbukti mencoba menghalang-halangi penyidikan dipastikan bakal berhadapan langsung dengan Pasal perintangan penyidikan (obstruction of justice).

Penyidik mendesak seluruh saksi yang dipanggil untuk bersikap kooperatif membongkar borok kekuasaan demi memulihkan integritas tata kelola pemerintahan di Bolaang Mongondow Utara.

(Azi)

12 Nov 2026

PROGRES BARU 45%, REVITALISASI ALUN-ALUN SERANG DINILAI ‘KEJAR TAYANG’: PEMERINTAH DIINGATKAN JANGAN KORBANKAN KEPENTINGAN PUBLIK DEMI TARGET FISIK!

SERANG, JURNAL TIPIKOR – Rencana revitalisasi Alun-alun Kota Serang yang ditargetkan rampung pada 20 Desember 2026 terancam menjadi blunder jika pemerintah daerah terus terjebak dalam mentalitas “kejar tayang”. Berdasarkan data terakhir per akhir Oktober 2026, progres fisik proyek strategis ini baru mencapai 45 persen.

Menanggapi kondisi ini, Muhammad Rafi Timora Adilawarman, Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Universitas Pamulang, menyayangkan sikap pemerintah daerah yang terkesan panik dan mengorbankan rasionalitas pembangunan demi mengejar ketertinggalan target.

Upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang yang menerapkan sistem lembur, menambah tenaga kerja, dan memborong material dinilai sebagai langkah reaktif yang berpotensi mengorbankan kualitas.

“Pemerintah tidak bisa hanya meminta doa masyarakat sementara di lapangan terjadi penumpukan kerja yang berisiko mengorbankan kualitas, keselamatan pekerja, dan efektivitas anggaran. Penyelesaian proyek tepat waktu dan tepat mutu adalah kewajiban negara, bukan prestasi yang perlu dimintakan doa,” tegas Rafi dalam siaran persnya, Kamis (12/11).

Dalam kacamata Administrasi Negara, Rafi menyoroti hilangnya “phronesis” atau rasionalitas praktis dari para pengambil kebijakan. Merujuk pada pemikiran Aristoteles, kebijaksanaan dalam pemerintahan tidak boleh hanya diukur dari kecepatan menumpuk beton, melainkan dari ketepatan mempertimbangkan konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat.

“Aristoteles mengingatkan kita tentang rasionalitas praktis. Keputusan pemerintah harus menyeimbangkan pencapaian target dengan tanggung jawab pada publik. Faktanya, jalur pedestrian yang merupakan hak dasar pejalan kaki baru mencapai 50 persen. Bagaimana dengan standar keamanan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas serta lansia? Jangan sampai alun-alun yang megah secara estetika justru gagal fungsi karena mengabaikan kelompok rentan,” tambah Rafi menohok.

Rafi juga menyoroti nasib berbagai fasilitas penunjang seperti Tugu Golok,
“drain fountain”, lapangan tenis, sentra kuliner, hingga perbaikan Gedung Pancaniti. Ia mendesak Pemkot Serang untuk tidak hanya berpikir soal “serah terima proyek”, tetapi juga skema pengelolaan dan pemeliharaan jangka panjang.

“Pembangunan tanpa skema pemeliharaan yang jelas dan tanpa melibatkan partisipasi publik dalam pengawasan hanya akan melahirkan monumen kesia-siaan. Transparansi penggunaan anggaran dan mekanisme pengawasan harus dibuka. Masyarakat bukan sekadar penonton saat peresmian, tapi mitra kritis dalam memastikan uang negara tidak dihamburkan untuk proyek yang tidak berorientasi pada kepentingan publik,” tegasnya.

Di penghujung masa jabatan dan target akhir tahun 2026, Rafi mendesak DPUPR dan Pemkot Serang untuk segera melakukan evaluasi terbuka, memprioritaskan kualitas dan inklusivitas di atas kecepatan, serta melibatkan publik dalam mengawal sisa pengerjaan proyek ini.

“Keberhasilan pemerintah tidak diukur dari seberapa cepat gunting pita dilakukan, melainkan dari seberapa besar dan berkelanjutan manfaat yang dirasakan oleh rakyat,” tutup Rafi.

Disampaikan oleh:
Muhammad Rafi Timora Adilawarman
Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara
Universitas Pamulang
NIM: 251092100323

12 Nov 2026

TEKA-TEKI 22 MENIT DI SENAYAN: Gibran ‘Menghilang’ Tanpa Plat RI 2, MPR Bungkam di Tengah Badai Isu Mundur

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Atmosfer politik di kompleks parlemen Senayan terasa mencekam pagi ini. Di tengah riuh rendah spekulasi mengenai kelangsungan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sosok nomor dua Indonesia itu justru memilih membungkam seribu bahasa.

Bukan pidato, bukan pula klarifikasi. Gibran justru meninggalkan Gedung Nusantara III, markas MPR RI, dengan cara yang menyisakan tanda tanya besar: singkat, diam, dan menggunakan kendaraan pribadi tanpa atribut dinas.

Kunjungan Kilat yang Penuh Misteri

Gibran tiba di lokasi pada pukul 11.15 WIB. Namun, alih-alih memberikan pernyataan pers yang dinantikan, ia langsung meluncur ke ruang pimpinan. Kunjungan yang digadang-gadang sebagai momen krusial tersebut ternyata hanya berlangsung 22 menit. Pukul 11.37 WIB, Gibran telah meninggalkan gedung.

Yang membuat publik terperanjat adalah cara kepergiannya. Menghindari sorotan kamera di pintu utama, Gibran turun dari lift dan langsung membelah lobi menuju area parkir. Ribuan awak media yang telah menunggu sejak pagi hanya bisa menelan ludah; tidak ada satu pun kata yang keluar dari mulutnya.

Paling mencolok, Gibran meninggalkan kompleks parlemen menggunakan kendaraan yang **tidak terpasang plat nomor dinas RI 2**. Sebuah simbol visual yang kuat di tengah isu bahwa ia sedang mempersiapkan diri untuk mundur dari jabatan konstitusionalnya. Apakah ini kunjungan pribadi? Atau sebuah sinyal perpisahan? Gibran enggan menjawab.

MPR: Kami Menunggu, Bukan Berspekulasi

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, yang sebelumnya mengonfirmasi agenda pertemuan tersebut, tampaknya juga dibuat menunggu. Muzani menyatakan ketidaktahuannya mengenai substansi pembicaraan.

“Mas Gibran akan datang ke MPR, untuk menyampaikan kabar. Kabarnya apa, yang mau disampaikan apa, belum tahu,” tegas Muzani di sela kesibukannya, Kamis pagi.

Muzani menolak keras untuk terjebak dalam spekulasi liar mengenai isu pengunduran diri Wapres. Ia menegaskan posisi MPR hanya akan bertindak berdasarkan fakta yang disampaikan langsung oleh Gibran, bukan berdasarkan rumor yang beredar di pasar politik.

Hingga berita ini diturunkan, keheningan Gibran di Senayan justru menjadi “suara” paling nyaring yang memancing spekulasi liar di kalangan pengamat politik. Apakah 22 menit di dalam Gedung Nusantara III adalah awal dari sebuah pengumuman bersejarah, atau sekadar manuver politik untuk meredam gejolak? Publik kini memegang kendali untuk menunggu jawaban sang Wakil Presiden.(*)

12 Nov 2026

Tamparan Keras di HUT NasDem: Prabowo Peringatkan Bahaya Pengkhianatan Kekuasaan dan Bongkar Borok Internal Partai

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras mengenai sisi gelap kekuasaan di hadapan para elite politik dalam puncak peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11/2026) malam. Tanpa basa-basi, Prabowo menyoroti bagaimana ambisi kekuasaan kerap membutakan nurani, memicu pengkhianatan, hingga menyeret para pemegang kendali ke jurang korupsi.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa sejarah peradaban manusia berulang kali mencatat kehancuran akibat kerakusan mempertahankan atau merebut kekuasaan.

“Sejarah peradaban manusia penuh dengan pengkhianatan, dengan kasus pengkhianatan karena kekuasaan sangat menggoda. Mereka yang berkuasa sering tergoda,” tegas Prabowo.

Mengutip adagium klasik power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely, Kepala Negara mengingatkan bahwa semakin besar otoritas yang digenggam seseorang, semakin besar pula potensi penyalahgunaan wewenang yang mengintai.

Koreksi Keras untuk Partai Politik

Tidak hanya berbicara soal bahaya kekuasaan secara umum, Prabowo juga memberikan otokritik tajam terhadap kondisi partai politik di Indonesia. Meski mengamini pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengenai pentingnya sistem kaderisasi, Prabowo menuntut partai-partai untuk berhenti menutup mata terhadap kualitas buruk sebagian kadernya.

“Saya selalu mengatakan semua partai banyak yang baik, tapi kita harus koreksi diri: banyak partai terdiri dari orang-orang tidak baik,” cetusnya.

Bagi Prabowo, kebesaran sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa pandai menutupi aib, melainkan dari nyali untuk mengakui kelemahan dan membenahinya. Tanpa keberanian untuk melakukan bersih-bersih dan evaluasi internal, perbaikan bangsa hanya akan menjadi omong kosong.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menghadapi kesulitan, berani menghadapi kekurangan, berani mengoreksi kekurangan. Mana kita mau mengoreksi kalau kita tidak mau mengoreksi kekurangan kita,” pungkas Prabowo.(*)

12 Nov 2026

GEMPA Politik di Istana: Gibran Dikabarkan Mundur dari Kursi RI-2, Istana Beri Penjelasan Terkait Dinamika MK dan MA

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Kabar mengejutkan terkait rencana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari kursi RI-2 mencuat ke publik dan memicu dinamika politik nasional. Informasi mengenai langkah politik tersebut dikonfirmasi oleh sejumlah pihak, termasuk Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dengan rincian kronologi yang berbeda terkait status jabatan saat ini.

Berdasarkan laporan Jurnal Tipikor pada Rabu (11/11/2026), Budi Arie Setiadi membenarkan kabar yang beredar mengenai pengunduran diri Gibran. “Betul (Gibran mundur),” ujar Budi Arie secara singkat. Ia juga mengiyakan informasi yang menyebutkan bahwa surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, sesaat setelah Presiden tiba dari kunjungan kerja di Aceh. Meski demikian, Budi Arie belum merinci mekanisme pengumuman resmi yang akan ditempuh oleh Gibran.

Di sisi lain, pihak Istana Kepresidenan memberikan penjelasan mengenai konteks pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran. Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa keduanya telah melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih 2,5 jam pada Selasa pagi (10/11/2026).

Dalam keterangannya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026), Prasetyo membenarkan bahwa Gibran memang menyampaikan niat untuk mengundurkan diri menyusul perkembangan putusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo.

Prasetyo juga meluruskan spekulasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut. Menurutnya, Presiden Prabowo justru memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Gibran dalam pertemuan tersebut.

Sebagai hasil dari diskusi antara kepala negara dan wakilnya itu, Prasetyo menyatakan bahwa Gibran pada akhirnya memohon waktu untuk tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden, sembari berproses membuktikan keabsahan riwayat pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tengah menjadi sorotan hukum.

(Azi)

11 Nov 2026

Wujud Cinta Dan Peduli Kapolres Sukabumi, Tanggung Pengobatan dan Dampingi Pemulihan Mental Korban Bullying Di Nagrak

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Sukabumi mengambil langkah cepat dan humanis dalam merespons kondisi memprihatinkan seorang pelajar Sekolah Menengah Pertama berinisial AI (12) di Kecamatan Nagrak.

Melalui instruksi langsung Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi, kepolisian mendatangi langsung kediaman korban guna memberikan pendampingan medis intensif, menyalurkan bantuan, serta memastikan seluruh proses pengobatan hingga pemulihan trauma ditanggung sepenuhnya.

Tim gabungan yang terdiri atas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim bersama Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Si Dokkes) diterjunkan ke rumah korban di wilayah Nagrak.

Remaja tersebut diketahui mengalami gangguan gerak dan pembengkakan serius di bagian persendian lutut akibat cedera tulang ekor pascainsiden perundungan yang menimpanya.

Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi melalui Kanit PPA Satreskrim Polres Sukabumi Ipda Firman Riyadul Jannah mengatakan, kehadiran jajaran kepolisian merupakan wujud nyata kepedulian dan komitmen Polri dalam memberikan perlindungan seutuhnya bagi anak korban kekerasan.

“Hari ini kami dari Unit PPA bersama tim Dokkes dan Humas langsung turun ke rumah korban. Kami mengecek langsung kondisi fisik dan riwayat medisnya, sekaligus menyalurkan santunan operasional langsung dari Bapak Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi untuk meringankan beban keluarga,” kata Firman, Rabu (11/11/2026).

Firman menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan tim medis Dokkes Polres Sukabumi, pembengkakan dan kekakuan sendi yang dialami korban dipicu oleh kondisi kaki yang tidak digerakkan pascacedera benturan.

Untuk memulihkan mobilitas geraknya, korban memerlukan tindakan fisioterapi berkelanjutan dan perawatan medis teratur.

Guna meringankan beban ekonomi keluarga, Polres Sukabumi memastikan seluruh pembiayaan perawatan medis, obat-obatan, hingga kontrol di rumah sakit ditanggung secara penuh oleh kepolisian.

“Seluruh pembiayaan pengobatan dan kontrol medis ananda akan ditanggung langsung oleh Polres Sukabumi atas perintah Bapak Kapolres. Hal ini salah satu bentuk pelayanan kepolisian, polisi bersama masyarakat membantu korban bullying, termasuk penanganan pembiayaan pengobatan hingga program rehabilitasi mental untuk memulihkan traumanya,” jelas Firman.

Firman menambahkan, penanganan tidak hanya difokuskan pada pemulihan fisik semata, melainkan juga menyentuh aspek psikologis anak agar tidak mengalami trauma berkepanjangan akibat peristiwa kekerasan yang dialaminya di sekolah.

“Sesuai arahan Bapak Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi, fokus dan prioritas utama kami adalah keselamatan, kesehatan, serta masa depan ananda. Tim Dokkes dan Unit PPA akan terus mengawal jadwal pengobatan, fisioterapi, serta pendampingan psikologisnya sampai ananda benar-benar sembuh total, pulih rasa percaya dirinya, dan bisa kembali beraktivitas maupun bersekolah seperti sedia kala,” pungkas Firman.

(Rama)

11 Nov 2026

Muscab DPC Partai Hanura Kota Cimahi: Ir. Amirudin Terpilih. Target Kembalikan Marwah Hanura 2009 Raih 4 Kursi DPRD 2029

CIMAHI- JURNAL TIPIKOR -.Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Cimahi resmi memiliki nahkoda baru. Ir. Amirudin terpilih menjadi Ketua DPC Partai Hanura Kota Cimahi melalui mekanisme Musyawarah Cabang (Muscab) yang digelar pada Sabtu (30/8/2026) di Villa Bumi Bodas, Kota Cimahi.

Muscab berlangsung khidmat, demokratis, dan penuh kekeluargaan. Seluruh peserta Muscab sepakat memberikan mandat kepada Ir. Amirudin untuk memimpin Hanura Kota Cimahi dan membawa partai kembali ke jalur kemenangan.

Di bawah nahkoda Ir. Amirudin, DPC Partai Hanura Kota Cimahi mengusung misi besar: Mengembalikan Marwah Hanura 2009.

Pada Pemilu 2009, Hanura Kota Cimahi pernah mencatatkan sejarah dengan meraih 4 kursi anggota DPRD Kota Cimahi. Prestasi tersebut menjadi tolok ukur sekaligus target yang harus dikembalikan pada Pemilu 2029 mendatang.

“Hanura pernah besar di Cimahi. Kita pernah punya 4 anggota dewan. Tugas kita sekarang bukan bernostalgia, tapi mengembalikan marwah itu dengan kerja nyata, kerja terstruktur, dan kerja dari sekarang,” tegas Ir. Amirudin usai terpilih.

Perubahan Total Struktural Kepengurusan

Sebagai langkah awal, Ir. Amirudin menegaskan akan melakukan perubahan total struktural kepengurusan DPC Partai Hanura Kota Cimahi.

Perubahan tersebut meliputi penataan ulang struktur DPC, penguatan PAC di 3 kecamatan, hingga revitalisasi Ranting di 15 kelurahan se-Kota Cimahi. Kepengurusan baru akan diisi oleh kader-kader yang loyal, pekerja lapangan, dan memiliki komitmen untuk membesarkan partai, bukan sekadar nama di struktur.

“Tidak ada lagi struktur tidur. Semua pengurus harus bekerja, harus turun ke masyarakat, dan harus punya target. Hanura harus hadir di tengah warga, bukan hanya hadir saat Pemilu,” ujarnya.

Fokus Konsolidasi Menuju 2029

Muscab ini menjadi titik awal konsolidasi total Partai Hanura Kota Cimahi dalam mempersiapkan seluruh potensi dan kekuatan menuju Pemilu 2029.

Tiga agenda utama yang akan dijalankan dalam waktu dekat:
1. Konsolidasi Organisasi:
Verifikasi dan penataan ulang KTA, pembentukan kepengurusan PAC dan Ranting yang solid hingga tingkat RW.
2. Rekrutmen dan Kaderisasi:
Membuka ruang seluas-luasnya bagi generasi muda, perempuan, tokoh masyarakat, dan pelaku UMKM untuk bergabung sebagai kader dan Calon Anggota Legislatif (Caleg) potensial.
3. Kerja Politik Kerakyatan:
Menghadirkan program yang menyentuh langsung kebutuhan warga Cimahi, mulai dari pendampingan UMKM, bakti sosial, hingga advokasi masyarakat.

Dengan kepemimpinan baru ini, DPC Partai Hanura Kota Cimahi optimis dapat kembali menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan dan menjadi jembatan aspirasi masyarakat Kota Cimahi.

(Adhe)

11 Nov 2026

42 Ormas/LSM Hadiri Raker Forum Ormas/LSM Kota Cimahi, Usung Tema “Bersinergi, Berkolaborasi, untuk Cimahi yang Lebih Baik”

CIMAHI, JURNAL TIPIKOR- Rapat Kerja (Raker) Forum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Cimahi Tahun 2026 berlangsung dinamis dan produktif, Rabu (11/11/2026).

Bertempat di De’cores KCO, Jalan Kolonel Masturi Nomor 101, Kota Cimahi, Raker dihadiri 42 Ormas/LSM dari total 57 Ormas/LSM yang tergabung dalam Forum. Raker mengusung tema _”Bersinergi, Berkolaborasi, untuk Cimahi yang Lebih Baik.”_

Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forkopimda Kota Cimahi, di antaranya Ketua DPRD Kota Cimahi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Kodim 0609/Cimahi, dan Polres Cimahi.

Raker seyogyanya dibuka oleh Wali Kota Cimahi, Letkol (Purn.) Ngatiyana, S.A.P. Namun karena adanya kepentingan lain yang tidak dapat ditinggalkan, pembukaan disampaikan melalui pesan yang diteruskan oleh Kepala Bakesbangpol Kota Cimahi, Sugeng Budiono, http://S.Sos., M.T., yang sekaligus membuka secara resmi Raker Forum Ormas/LSM Kota Cimahi Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Sugeng berharap kolaborasi dan sinergitas antara Pemerintah Kota Cimahi dan Forum Ormas/LSM tetap terjaga dan berkesinambungan melalui program-program yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.

> “Kolaborasi dan sinergitas harus tetap terjaga dan berkesinambungan dengan program-program yang nyata dan bermanfaat,” ujar Sugeng.

Saran Dinamis dari Peserta

Setelah jeda istirahat, salat, dan makan (Isoma), Raker dilanjutkan dengan pembahasan materi. Suasana rapat berlangsung dinamis dengan berbagai saran dan masukan dari peserta.

Salah satu masukan yang mendapat perhatian dan persetujuan peserta disampaikan secara lisan dan tertulis kepada pimpinan rapat oleh Ketua DPD FGPB (Forum Generasi Penerus Bangsa) Kota Cimahi, Ade Irwan Suryana.

Dalam masukannya, Ade menyampaikan bahwa Forum harus menjawab tiga fokus besar Pemerintah Kota Cimahi saat ini, yakni: 1) Kesiapsiagaan musim hujan, 2) Krisis sampah pasca rencana penutupan TPA Sarimukti, dan 3) Penurunan stunting dan penguatan ekonomi kreatif.

Hal tersebut sejalan dengan penekanan Bakesbangpol pada 21-22 Oktober 2026 lalu tentang “Akselerasi Pembangunan: Sinkronisasi Peran Ormas dalam Memelihara Stabilitas Daerah dan Menggerakkan Potensi Ekonomi Kreatif.”

Adapun poin-poin penting yang disampaikan dan disepakati untuk menjadi bahan pembahasan Raker adalah:

1. Pengurus Solid dan Mampu Mengelola Manajemen
Tidak hanya solid secara struktur, tetapi solid secara sistem. Diusulkan pembuatan SOP Forum, mulai dari alur surat masuk, disposisi, rapat, hingga pelaporan kegiatan maksimal 1×24 jam melalui grup resmi. Setiap bidang wajib memiliki 1 program unggulan per triwulan, serta pelatihan manajemen organisasi dan literasi digital bekerja sama dengan Bakesbangpol dan kampus di Cimahi.

2. Registrasi Keanggotaan Forum
Dilakukan pendataan ulang dan verifikasi anggota melalui Database Terpadu yang memuat nama Ormas/LSM, Nomor SKT/SK Kemenkumham, NIB, alamat sekretariat, ketua aktif, jumlah anggota riil, dan bidang garapan. Verifikasi dilakukan setiap 6 bulan, dan anggota yang tidak aktif 2 kali berturut-turut tanpa keterangan akan dibekukan sementara. Forum juga diusulkan menerbitkan Kartu Tanda Anggota (KTA) ber-QR Code untuk mencegah penyalahgunaan nama Forum.

3. Transparansi dan Akuntabel
Laporan keuangan dan laporan kegiatan wajib dipublikasikan secara terbuka melalui media sosial resmi Forum. Dibentuk Tim Audit Internal dari unsur yang tidak menjabat bendahara. Setiap program wajib dilengkapi laporan berupa foto sebelum dan sesudah kegiatan, jumlah penerima manfaat, dan anggaran.

4. Majelis Pertimbangan Harus Jelas Tupoksinya
Majelis Pertimbangan tetap diperlukan, namun Tupoksinya harus tertulis dalam AD/ART. Fungsinya sebagai pemberi nasihat, penengah konflik internal, dan penjaga marwah organisasi, bukan sebagai eksekutor program. Majelis tidak boleh mengeluarkan surat atas nama Forum tanpa persetujuan Ketua Harian.

5. Forum Jadi Mitra Siaga Bencana
Menghadapi prediksi peningkatan curah hujan November-Desember 2026, diusulkan pembentukan Satgas Forum Peduli Bencana per kecamatan, dengan fokus wilayah rawan longsor di Citeureup, Cireundeu, dan Cibeber, serta rawan banjir di bantaran Sungai Cimahi dan Cibodas. Program Gerakan Bersih Drainase dan Sungai dilaksanakan bersama BPBD, KSB, dan Tagana.

6. Forum Jadi Motor Gerakan Pilah Sampah dari Sumber
Menyikapi penutupan TPA Sarimukti, setiap Ormas/LSM anggota diwajibkan menjadi percontohan pilah sampah dan membina 1 RW Binaan Bank Sampah, yang hasilnya dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup.

7. Forum Jadi Jembatan Program Stunting dan Pangan Lokal
Ormas berbasis keagamaan dan perempuan didorong menjadi Orang Tua Asuh Stunting di kelurahannya, serta mendorong Urban Farming dan UMKM Pangan Lokal anggota Forum agar dapat masuk ke program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pasar lokal.

8. Forum Jadi Pengawas Pembangunan yang Konstruktif
Forum diusulkan membentuk Desk Aspirasi dan Pengaduan Warga yang terhubung ke OPD. Setiap aduan warga dicatat dan ditindaklanjuti. Forum juga menegakkan Pakta Integritas: menolak pungli, menolak menjadi backing proyek, dan menolak mobilisasi massa untuk kepentingan pribadi.

Seluruh peserta rapat menanggapi dan menyetujui poin-poin tersebut untuk dijadikan bahan pembahasan dalam materi Rapat Kerja.

Raker selesai dan ditutup pada pukul 14.15 WIB, dan diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Raker Tahun 2026.

(Adhe)

11 Nov 2026

Polres Sukabumi Gelar Penanganan Lanjutan Dugaan Kasus Kekerasan Fisik Siswa SMP PGRI 2 Nagrak Dilingkungan Sekolah

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Kepolisian Resor (Polres) Sukabumi memastikan penanganan perkara dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah yang terjadi di wilayah Kecamatan Nagrak terus berjalan intensif.

Saat ini penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Sukabumi tengah memasuki tahap penanganan lanjutan setelah melengkapi keterangan saksi kunci dan alat bukti medis.

Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi melalui Kanit PPA Satreskrim Polres Sukabumi Ipda Firman Riyadul Jannah menyampaikan bahwa penyidik bergerak cepat dan terukur sejak laporan awal diterima.

“Laporan polisi sudah masuk sejak Oktober lalu dari pihak keluarga korban. Tim penyidik telah melaksanakan olah tempat kejadian perkara, melengkapi visum et repertum di RSUD Sekarwangi, serta meminta keterangan saksi-saksi dari pihak sekolah, mulai dari wali kelas korban, wali kelas terlapor, hingga wakil kepala sekolah. Pemeriksaan terhadap terduga pelaku anak juga telah dilakukan dengan didampingi orang tua masing-masing,” ujar Ipda Firman Riyadul Jannah, Rabu (11/11/2026).

Firman menegaskan, rangkaian gelar perkara dan penanganan lanjutan kini tengah dimatangkan. Dalam waktu dekat, penyidik akan menentukan status hukum terhadap empat orang anak yang terlibat.

“Di minggu ini, rencananya penyidik akan menggelar penetapan status terhadap empat orang terduga anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH,” tegas Firman.

Menanggapi proses penyelidikan yang membutuhkan waktu, Firman menjelaskan bahwa hal tersebut semata-mata demi ketelitian dalam menyusun konstruksi hukum secara komprehensif.

Selain menunggu pemulihan kondisi fisik korban untuk dimintai keterangan, penyidik juga sempat menyesuaikan jadwal pemeriksaan pihak sekolah.

“Kemarin itu salah satu kendalanya pihak kepala sekolah sedang cuti melahirkan, sehingga proses klarifikasi berjenjang agak tertunda. Kami harus melengkapi berkas perkara secara menyeluruh dan mengumpulkan seluruh bukti pendukung agar konstruksi hukumnya jelas dan tidak ada celah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Firman menggarisbawahi bahwa penanganan perkara ini dilakukan dengan asas kehati-hatian yang sangat tinggi mengingat seluruh pihak yang terlibat masih berstatus anak di bawah umur.

Pihaknya juga berkoordinasi intensif dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi untuk pendampingan psikososial.

“Kami mengedepankan asas kehati-hatian karena baik korban maupun terlapor seluruhnya masih anak di bawah umur. Penanganan perkara wajib mempedomani Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Perlakuannya tidak bisa disamakan dengan tindak pidana umum orang dewasa, hak-hak anak wajib dilindungi selama proses hukum berjalan,” tutur Firman.

Ia juga menjelaskan, penanganan perkara ini menjadi atensi langsung dari pimpinan Polres Sukabumi guna memastikan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

“Sesuai arahan langsung dari Bapak Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi, jajaran penyidik diperintahkan untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan berkeadilan. Beliau menginstruksikan agar proses hukum ditegakkan secara lurus guna memberikan kepastian hukum bagi korban dan keluarga, namun tetap berada dalam koridor perlindungan hak anak dan mekanisme hukum peradilan anak yang sangat ketat,” pungkas Firman.

Diketahui, peristiwa tersebut dilaporkan terjadi pada Selasa siang, 29 September lalu, di lingkungan musala SMP PGRI 2 Nagrak, Kampung Cibubuay, Desa Kalaparea, Kecamatan Nagrak. Korban berinisial AI (12) diduga mengalami kekerasan fisik berupa benturan dan tendangan di bagian pinggul serta sendi oleh rekan sekolahnya saat jam istirahat menjelang salat zuhur.

Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka patah tulang ekor dan pergeseran tulang lutut. Pihak keluarga kemudian resmi membuat laporan polisi pada pertengahan Oktober lalu.

(Rama)

11 Nov 2026

Reses Bukan Sekadar di Atas Kertas! Legislator Bandung Kawal Konkret Pelatihan Vokasi demi Pangkas Pengangguran

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR — Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung, Ahmad Rahmat Purnama, A.Md., menegaskan komitmennya dalam mengawal aspirasi warga menjadi aksi nyata pengentasan pengangguran. Penegasan ini dibuktikan melalui penutupan resmi program Pelatihan Vokasi Digital Marketing—hasil fasilitasi aspirasi reses yang bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung—di Bingkai Coffee, Jumat (6/11/2026).

Ahmad Rahmat Purnama menegaskan bahwa agenda reses DPRD tidak boleh berhenti sebagai seremonial penampungan aspirasi semata. Bagi Komisi I DPRD Kota Bandung, setiap masukan warga wajib dikonversi menjadi program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan daya saing generasi muda.

“Kami di DPRD Kota Bandung, khususnya di Komisi I, tidak ingin reses hanya menjadi ajang tampung aspirasi di atas kertas. Kita sama-sama kawal anggaran dan program-program prioritas Pemerintah Kota Bandung agar bisa selaras dengan kebutuhan konkret anak-anak muda pada saat ini. Karena ini merupakan tanggung jawab saya sebagai bagian dari pemerintah untuk mengentaskan pengangguran di Kota Bandung,” ujar Ahmad tegas.

Melalui pelatihan vokasi berbasis teknologi digital ini, Ahmad berharap para peserta mendapatkan bekal keterampilan praktis untuk menembus ketatnya persaingan dunia kerja modern maupun menciptakan peluang usaha mandiri.

“Tentu saja harapannya dari kegiatan ini adalah bisa memberikan wawasan untuk para peserta, ilmu yang berkaitan tentang digital marketing,” tambahnya, sembari mengapresiasi sinergi sigap Disnaker Kota Bandung dan mendorong kolaborasi pemberdayaan masyarakat ini diperluas ke berbagai wilayah Kota Bandung.

Dampak Konkret Lahirkan Wirausaha Baru

Manfaat nyata program ini dirasakan langsung oleh peserta. Gina Salsabila, seorang pencari kerja asal Kecamatan Cibiru, mengaku mendapatkan modal keterampilan yang sangat relevan untuk melangkah ke dunia wirausaha.

Selama pelatihan, para peserta digembleng materi teknis dan praktis pemasaran modern, mulai dari strategi ulasan produk (product review), pemetaan profil pembeli (buyer persona), penetapan target pasar, hingga optimalisasi situs web (website) sebagai saluran penjualan utama.

“Dengan berbekal ilmu yang didapatkan dari instruktur tersebut, rencana ke depannya saya akan membuka usaha hijab, dan tentu ilmu marketing yang diajarkan tadi akan saya terapkan pada usaha saya tersebut,” ungkap Gina optimis.

Langkah konkret yang ditunjukkan melalui Pelatihan Vokasi Digital Marketing ini menjadi bukti nyata komitmen legislatif dan eksekutif Kota Bandung dalam memperkuat kompetensi anak muda, perluasan kesempatan kerja, serta penciptaan ekosistem wirausaha baru yang mandiri dan berdaya saing tinggi.

Sumber : Humas DPRD Kota Bandung / Fraksi DPRD Kota Bandung

Editor: Azi