Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menutup rapat-rapat celah upaya hukum lanjutan terkait status pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Yusril menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat penyetaraan pendidikan Gibran bersifat mutlak, final, dan mengikat (final and binding).
Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau upaya hukum seperti Peninjauan Kembali (PK). Bagi Yusril, ini adalah masalah kepastian hukum dan kepentingan bangsa yang tidak bisa ditawar.
“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Agung itu bersifat *final and binding*, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” tegas Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Baca juga DARURAT KORUPSI MBG JILID 2: KEJAGUNG GEBRAK PROYEK ‘HANTU’ 5.000 CCTV DAN SIDIK JARI!
Batal Sejak Awal (Ex Tunc)
Pukulan telak dari putusan ini terletak pada sifat pembatalan yang berlaku surut atau *ex tunc*. Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA tidak hanya memerintahkan pencabutan surat, tetapi secara hukum menganggap surat keterangan yang diterbitkan pada Agustus 2019 tersebut tidak pernah ada.
“Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah,” ujar Yusril.
Implikasinya, status penyetaraan pendidikan Gibran dianggap gugur demi hukum sejak belasan tahun lalu, bukan hanya sejak putusan dibacakan hari ini.
Kepentingan Bangsa di Atas Segalanya
Yusril menjelaskan alasan MA tetap mengadili perkara yang diajukan oleh H.M. Subhan melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meskipun dianggap melewati batas waktu gugatan. MA menilai persoalan ini melampaui sengketa antar-kontestan pemilu, melainkan menyangkut integritas administrasi negara dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
“Persoalan tersebut dinilai tidak hanya menyangkut kontestan lain dalam pemilihan presiden, tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia,” tambahnya.
Jalan Buntu bagi Gibran
Secara prosedural, Yusril menjelaskan bahwa Gibran tidak memiliki posisi untuk mengajukan banding atas putusan kasasi ini. Dalam perkara di MA, Gibran bukan merupakan pihak tergugat, melainkan hanya pihak yang menengai (intervensi) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dengan dieksekusinya putusan MA oleh Kemendikdasmen, maka objek sengketa di PTUN yang melibatkan Gibran sebagai pihak intervensi otomatis hilang atau abstrak.
“Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” pungkas Yusril.
Langkah selanjutnya kini sepenuhnya berada di tangan Gibran untuk menyikapi realitas hukum yang telah final ini.
(Azi)
