-

21 Okt 2026

RAKUS! Topeng Wakil Rakyat Rontok, Ketua DPRD Indramayu dan Plt Sekwan Dibui atas Korupsi Tunjangan Fiktif Rp18,7 Miliar

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Mengaku sebagai wakil rakyat, namun yang diurus hanyalah cara melahap anggaran daerah. Topeng kemuliaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu akhirnya rontok.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat resmi memenjarakan Ketua DPRD Indramayu berinisial S dan Plt. Sekretaris DPRD I.H. Keduanya ditahan akibat ulah koruptif mereka yang memerkosa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui skema tunjangan perumahan dan transportasi fiktif senilai Rp18,7 miliar.

Penahanan terhadap dua otak korupsi ini dilakukan pada Rabu, 21 Oktober 2026, setelah keduanya menjalani pemeriksaan intensif yang menguras energi selama kurang lebih 6 jam. Keduanya kini resmi meringkuk di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Bandung selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 21 Oktober hingga 9 November 2026.

Modus “Vandalisme” Anggaran: Pajak Pribadi Dibebankan ke Negara

Kepala Kejati Jabar mengungkapkan, kasus ini bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan sebuah rekayasa sistematis yang dirancang untuk memperkaya diri sendiri di atas penderitaan rakyat.

Bermula pada September 2021, tersangka S yang menjabat Ketua DPRD dengan seenaknya menaikkan pagu anggaran tunjangan perumahan dan transportasi untuk TA 2022 secara sepihak. Tanpa appraisal atau dokumen pendukung yang valid, S mematok angka fantastis: Tunjangan Perumahan Rp30 juta/bulan untuk Ketua, dan Tunjangan Transportasi Rp25 juta/bulan.

Namun, kerakusan itu belum berhenti. Pada tahun 2023, saat evaluasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dilakukan, Sekwan A.F. dan Ketua S melakukan manipulasi tingkat dewa. Mereka membuat surat fiktif dengan melampirkan draf tunjangan yang nilainya digelembungkan 15 persena dari hasil penilaian KJPP.

Alasannya? Kenaikan 15 persen itu diduga digunakan untuk mengakomodasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Padahal, sejatinya pajak pribadi para dewan yang terhormat itu adalah beban pribadi mereka, bukan hak negara untuk membayarnya dari uang rakyat!

Kerugian Negara Nyaris Rp19 Miliar

Berdasarkan audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat, pesta pora para wakil rakyat ini mengakibatkan kebocoran dan kerugian negara/daerah sebesar Rp18.798.515.457. Uang sebanyak itu seharusnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, memperbaiki sanitasi, atau mengentaskan kemiskinan di Indramayu.

Atas perbuatannya yang tak kenal malu ini, S dan I.H. dijerat dengan Primair Pasal 603 jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sekwan Definitif “Sakit” Mendadak?

Sementara itu, satu tersangka kunci lainnya yakni Sekretaris DPRD definitif berinisial A.F. hingga kini belum juga diperiksa. A.F. diketahui mengiraimkan surat keterangan dokter melalui penasihat hukumnya untuk menunda pemeriksaan. Langkah ini dinilai publik sebagai upaya klasik koruptor untuk mengulur waktu dan mencari celah aman.

Kejati Jabar menegaskan, penahanan terhadap S dan I.H. adalah langkah tegas untuk memutus mata rantai intimidasi dan mempermudah penyidikan.

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi parlemen daerah di Jawa Barat. Pesan Kejati Jabar jelas: **Jangan pernah menjadikan kursi dewan sebagai mesin pencetak uang haram. Rakyat sedang mengawasi, dan jeruji besi menanti.

(Red)

21 Okt 2026

GEGAR USULAN LUHUT HAPUS ‘KERUGIAN NEGARA’ DARI KORUPSI, KPK KETOK PALU: KAMI TOLAK MENTAH-MENTAH!

Demi melindungi risiko bisnis Danantara, Ketua DEN ingin definisi korupsi hanya sebatas penyuapan. KPK tegas membentengi uang rakyat: Jangan jadikan risiko bisnis sebagai tameng korupsi!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Rencana merevisi wajah hukum korupsi di Indonesia kembali memanas. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, dengan tegas menolak usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang ingin menghilangkan unsur ‘kerugian negara’ dari definisi tindak pidana korupsi.

Bagi KPK, kerugian negara adalah nyawa dari pemberantasan korupsi, bukan penghalang bagi kepentingan bisnis.

“Kajian KPK, tidak setuju unsur kerugian negara dihilangkan total,” tegas Setyo Budiyanto dalam keterangan persnya, Rabu (21/10/2026).

Setyo memberikan catatan kritis bahwa jika pun ada penyesuaian dengan standar internasional, hal itu tidak boleh mematikan unsur kerugian negara. “Namun hal tersebut dimungkinkan jika dirumuskan sebagai delik yang dikategorikan sebagai pemberatan tanpa menghilangkan unsur Kerugian Negara dimaksud,” tambah dia.

Benturan Ideologi: Uang Rakyat vs Risiko Bisnis

Penolakan keras dari KPK ini merupakan bantalan langsung terhadap gebrakan kontroversial Luhut sehari sebelumnya. Selasa (20/10/2026), Luhut mengklaim telah mengantongi persetujuan Presiden Prabowo Subianto atas kajian DEN yang ingin menyeragamkan definisi korupsi di Indonesia dengan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

Luhut berdalih, standar PBB yang telah diratifikasi Indonesia 20 tahun lalu hanya mengenal *bribery* (penyuapan), bukan kerugian negara.

Lebih jauh, Luhut menyebut Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang masih memakai unsur kerugian negara dalam definisi korupsi. Menurut Luhut, hal ini memberatkan pelaku bisnis, termasuk lembaga raksasa baru, Danantara.

“Karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara dan ini memang memberatkan kepada seperti Danantara untuk membuat bisnis yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya,” kilah Luhut usai rapat bersama Prabowo di Istana Merdeka.

Publik Khawatir: ‘Jalan Tol’ Bagi Koruptor

Narasi yang dibangun oleh DEN ini langsung memicu alarm merah di kalangan pengamat hukum dan masyarakat sipil. Di satu sisi, pemerintah ingin menciptakan iklim investasi dan melindungi risiko bisnis badan usaha milik negara. Namun di sisi lain, publik khawatir celah ini akan menjadi ‘jalan tol’ bagi para koruptor.

Jika unsur kerugian negara dihapus dan korupsi hanya didefinisikan sebagai penyuapan, maka para pejabat atau pengelola BUMN yang menyebabkan negara rugi triliunan rupiah akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme berpotensi lolos dari jerat hukum dengan kedok “risiko bisnis”.

KPK melalui pernyataan Setyo hari ini seolah mengirim sinyal keras bahwa institusi antirasuah tidak akan tunduk pada kepentingan yang berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi. Menghilangkan kerugian negara dari definisi korupsi sama saja dengan merampas hak rakyat yang telah dirampok oleh oknum.

Hingga saat ini, bola panas berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Apakah pemerintah akan berdiri di pihak rakyat dengan mempertahankan unsur kerugian negara, atau tunduk pada tekanan elit bisnis yang menginginkan korupsi hanya sebatas urusan suap? KPK telah memilih jalannya: membentengi uang rakyat. (Red)

20 Okt 2026

Badai OTT di Era Prabowo-Gibran: KPK Janji Tak Bersiaga Setengah Hati

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai ketegasan perang melawan rasuah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan optimismenya bahwa dukungan penuh dari pucuk pimpinan negara menjadi bahan bakar utama dalam membongkar praktik korupsi hingga ke akar-akarnya.

Optimisme tersebut bukan sekadar janji manis di atas kertas, melainkan dibuktikan dengan gelombang penindakan yang agresif. Sepanjang dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, lembaga antirasuah ini tercatat sukses melancarkan 36 Operasi Tangkap Tangan (OTT)—dengan 34 di antaranya digulirkan secara beruntun di bawah komando Ketua KPK Setyo Budiyanto.

“Kami sangat optimistis pemberantasan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan dukungan penuh pemerintah saat ini. Rasa optimistis ini adalah modal krusial bagi internal KPK; sebab jika kami optimistis, selalu ada jalan, cara, dan strategi tajam yang bisa kami eksekusi di lapangan,” tegas Ketua KPK Setyo Budiyanto saat menemui para jurnalis di Jakarta, Selasa (20/10).

Tanpa Pandang Bulu: Dari Pejabat Pusat, Kepala Daerah, Hingga Akademisi

Ketegasan KPK dalam dua tahun terakhir mengirimkan pesan cermin retak bagi para pejabat publik: tidak ada tempat bersembunyi bagi koruptor. Tarikan jaring OTT KPK menjangkau berbagai tingkatan jabatan tanpa celah kompromi.

Deretan nama besar yang terjaring dalam operasi senyap KPK meliputi:

Jajaran Kabinet & Kementerian: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, serta Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri.
Pimpinan Daerah: Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
Aparat & Birokrasi Strategis: Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal.
Sektor Pendidikan & Jejaring Kekuasaan: Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Akhmad Sodiq, hingga Bima Setiawan (adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto).

Rentetan penangkapan ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi ketegasan komitmen politik Presiden Prabowo dan taring penyidikan KPK tidak memberi ruang bagi praktik nepotisme maupun penyalahgunaan wewenang.

KPK menegaskan akan terus meningkatkan intensitas pengawasan dan penindakan. Dukungan politik yang kuat dari pemerintah pusat dinilai menjadi momentum emas untuk membersihkan birokrasi Indonesia dari mentalitas koruptif.

(Azi)

20 Okt 2026

GEGER DI BUNDARAN HI! Greenpeace ‘Memanjat’ Monumen Selamat Datang, Tagih Utang Iklim Prabowo-Gibran di Tengah Evaluasi Pemerintahan

Aksi nekat aktivis lingkungan jadi tamparan keras bagi istana. Gubernur Pramono Anung pilih jalan dingin: “Silakan Saja, Asal Tertib.”

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Dinamika politik nasional tak hanya memanas di ruang parlemen, hari ini secara harfiah “meledak” di jantung ibu kota. Kawasan strategis Bundaran Hotel Indonesia (HI) mendadak menjadi panggung “teror visual” yang membungkam hiruk-pikuk lalu lintas Jakarta.

Di tengah sorotan evaluasi kinerja pemerintahan, sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia melakukan aksi yang bisa dibilang “gila” namun brilian secara pesan. Menantang ketinggian dan risiko fatal, mereka memanjat Monumen Selamat Datang—ikon kebanggaan ibu kota—untuk membentangkan spanduk raksasa.

Bukan sekadar *stunt* akrobatik, spanduk tersebut adalah sebuah ultimatum. Kritik tajam dilayangkan langsung kepada pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait lambannya penanganan krisis iklim dan kebijakan lingkungan yang dinilai mundur.

Memanjat Ikon, Menagih Janji

Aksi yang dilakukan tepat pada momen krusial evaluasi pemerintahan ini menegaskan bahwa masyarakat sipil tidak akan tinggal diam. Monumen Selamat Datang yang biasanya hanya menyapa turis dengan gestur tangan, hari ini “berteriak” membawa pesan perlawanan ekologis.

“Kami memanjat bukan untuk merusak, tapi untuk memastikan pesan ini tidak bisa diabaikan oleh mereka yang berkuasa di Istana. Ini adalah simbol bahwa krisis iklim sedang menjerat leher kita semua, dan pemerintah seolah tutup mata,” ujar koordinator lapangan aksi dalam orasinya di bawah monumen.

Respons Dingin Pramono Anung

Di tengah ketegangan aksi yang memancing adrenalin aparat dan rasa penasaran warga, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, tampil dengan pendekatan yang sangat berbeda. Alih-alih merespons dengan emosi atau perintah pembubaran paksa yang kaku, Pramono memilih sikap “dingin” dan humanis.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara tegas tidak membungkam suara, namun tetap menarik garis batas pada ketertiban. Pramono menegaskan bahwa demokrasi di Jakarta masih memiliki ruang napas, selama tidak mencederai hak warga lain untuk beraktivitas.

“Silakan saja masyarakat menyampaikan aspirasi atau pendapatnya, karena itu bagian dari demokrasi. Namun yang terpenting adalah jaga ketertiban umum, jangan sampai mengganggu fasilitas publik atau kenyamanan warga Jakarta yang beraktivitas,” tegas Pramono Anung dengan nada tenang, di tengah riuh rendah kamera wartawan yang merekam aksinya.

Sinyal Kuat dari Masyarakat Sipil

Aksi di Bundaran HI ini menjadi catatan merah sekaligus peringatan keras bagi koalisi Prabowo-Gibran. Bahwa di tengah stabilitas politik yang coba dibangun, ada “bom waktu” ekologis yang diabaikan.

Sikap persuasif Pemprov DKI Jakarta di satu sisi menunjukkan kedewasaan demokrasi, namun di sisi lain, spanduk raksasa di Monumen Selamat Datang hari ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa kontrol sosial masih hidup. Pesan dari Bundaran HI hari ini jelas: **Istana boleh nyaman, tapi bumi sedang tidak baik-baik saja.

(Red)

20 Okt 2026

MAKI Desak KPK Jemput Paksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Bandara: Jangan Takut dan Tebang Pilih!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR— Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membongkar kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kini memasuki babak baru yang kian memanas.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendesak lembaga antirasuah tersebut untuk bergerak cepat dan menyiagakan tim di pintu kedatangan internasional demi menyambut kepulangan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.

Sebelumnya, Nusron mangkir dari panggilan penyidik KPK sebagai saksi kunci pada Kamis (15/10/2026) dengan dalih sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Berdasarkan informasi terkini yang dihimpun MAKI, Nusron dijadwalkan mendarat kembali di Tanah Air pada Senin (19/10/2026) malam atau Selasa (20/10/2026) pagi melalui transit Singapura maupun Malaysia.

Momentum kepulangan ini dinilai menjadi kesempatan emas sekaligus ujian keberanian bagi penyidik KPK untuk mengambil tindakan tegas dan menjemput paksa sang menteri apabila terindikasi tidak kooperatif.

“Jadi dalam perjalanan dinas yang saya dapatkan itu sampai hari ini mulai hari Kamis kemarin dan semestinya Nusron Wahid akan pulang ke Indonesia, baik melalui Batam maupun langsung ke Indonesia, baik dari Singapura maupun Malaysia,” tegas Boyamin Saiman, Senin (19/10/2026).

Boyamin mendorong agar komisi antirasuah tidak ragu menempatkan tim penyidik di bandara untuk mengamankan keberadaan saksi kunci tersebut sebelum menghilang dari jangkauan.

“Jadi kalau KPK masih ingin menjemput paksa Nusron Wahid, maka silakan menyambutnya atau menyanggongnya di bandara malam nanti atau besok pagi,” tambah Boyamin.

Ujian Integritas dan Transparansi Penegakan Hukum

Ketidakhadiran Nusron Wahid dalam panggilan pemeriksaan perdana ini mendudukkan KPK di bawah sorotan tajam publik. Desakan penjemputan paksa di pintu masuk negara yang disuarakan MAKI menjadi dorongan nyata agar penegakan hukum dalam skandal korupsi HGB Kementerian ATR/BPN berjalan tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu—terlepas dari tingginya jabatan publik yang disandang saksi.

Kini, bola panas berada penuh di tangan penyidik KPK: apakah lembaga antirasuah ini berani mengambil langkah ekstrem menjemput pejabat tinggi negara di bandara, atau justru memilih jalan kompromi?

(Red)

20 Okt 2026

Kebakaran Hutan Menggila, Pemerintah Buka Pintu Bantuan Luar Negeri: Pengakuan Keterbatasan atau Strategi Cepat?

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR— Di tengah kepungan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kian memprihatinkan, pemerintah akhirnya mengendurkan gengsi dan menyatakan siap menerima uluran tangan internasional.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, mengonfirmasi pada Senin (19/10) bahwa pemerintah menyambut baik bantuan dari negara-negara tetangga untuk menanggulangi krisis ekologis yang saban tahun melanda tanah air.

Pernyataan ini menandai titik balik penting dalam penanganan karhutla, di mana respons cepat kini dituntut melampaui batas-batas kedaulatan sektoral.

“Bantuan dari negara tetangga seperti Malaysia sudah direspons dan saat ini tengah dibahas secara teknis,” tegas Dudung.

Tak berhenti di Malaysia, lampu hijau juga dinyalakan untuk bantuan dari Singapura. Dudung mengungkapkan bahwa rencana dukungan dari Negeri Singa tersebut akan segera dikomunikasikan secara langsung dan intensif dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) guna mengatur skema operasional di lapangan.

Keputusan membuka pintu bagi armada pemadam luar negeri ini menegaskan bahwa situasi karhutla saat ini membutuhkan penanganan eskalatif dan tidak lagi bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa. Publik kini menanti seberapa cepat koordinasi teknis dan diplomasi bencana ini mampu benar-benar memadamkan titik-titik api sebelum dampaknya kian meluas dan merusak hubungan antarnegara di kawasan.(*)

20 Okt 2026

KAPOLRI BONGKAR KETERLIBATAN PIHAK ASING DALAM BENCANA KARHUTLA INDONESIA: AKTOR NEGARA TETANGGA DIDUGA IKUT BERMAIN!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR— Sebuah pengakuan mengejutkan yang mengguncang publik disampaikan langsung oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Di tengah ancaman kabut asap dan kehancuran ekosistem akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Polri membongkar adanya indikasi kuat keterlibatan pihak asing—termasuk dari negara tetangga—dalam bencana ekologis yang saban tahun melanda Tanah Air.

Pernyataan tajam tersebut disampaikan Kapolri saat memberikan keterangan media secara mendadak di Istana Merdeka, Jakarta, Senin. Penegasan ini mengonfirmasi dugaan publik selama ini bahwa karhutla bukan sekadar musibah alam biasa, melainkan ada tangan-tangan gurita internasional yang ikut bermain di balik layar.

“Ini ada keterlibatan pihak asing ya, ada keterlibatan pihak asing. Namun, karena ini masih dalam proses penyidikan, sedang kita pilah-pilah mana yang melibatkan pihak asing dan mana yang bukan,” tegas Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dengan nada lugas di hadapan awak media.

Negara Tetangga Terseret, Bareskrim Bidik 98 Korporasi

Kapolri memang belum membeberkan secara rinci identitas maupun modus operandi korporasi dan entitas asing yang dimaksud. Meski demikian, ia menegaskan keberadaan sinyal kuat yang mengarah pada aktor dari negara tetangga.

“Yang jelas, saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwa ada keterlibatan pihak asing. Ada negara tetangga,” tambah Kapolri, mempertegas keseriusan penanganan perkara ini.

Guna membongkar kejahatan lintas negara tersebut, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri bergerak cepat dengan menaikkan status 98 Laporan Polisi (LP) terkait karhutla yang melibatkan korporasi ke tahap penyidikan. Langkah agresif ini dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti sah demi mengunci para dalang intelektual di balik pembakaran lahan terorganisir ini.

Kunci Alat Bukti: Penetapan Tersangka Tinggal Menunggu Waktu

Polri memastikan tidak akan terburu-buru namun bertindak presisi. Penetapan tersangka dari pihak korporasi maupun aktor asing akan segera diumumkan begitu seluruh konstruksi hukum dan pengumpulan alat bukti terpenuhi.

Penegakan hukum tanpa pandang bulu ini diharapkan menjadi penyetopan tegas bagi aksi korporasi nakal yang mengeruk keuntungan ekonomis di atas penderitaan rakyat Indonesia dan kehancuran lingkungan hidup.(*)

19 Okt 2026

BERSIH-BERSIH INTERNAL: BPK TEGASKAN SIKAP ZERO TOLERANCE ATAS OTT KPK DI JATENG

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk tidak menjadi sarang mau pun benteng pelindung bagi pemicu cedera integritas. Menanggapi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, BPK menyatakan dukungan penuh, siap kooperatif total, dan tidak akan menutupi atau melindungi oknum yang terlibat.

Langkah tegas ini diambil menyusul penetapan tersangka terhadap Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, bersama Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo dan pihak swasta (PT MWC), terkait dugaan suap serta “pengondisian” audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2025.

Pesan Tegas BPK: Tidak Ada Ruang bagi Pengkhianat Integritas

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, Teguh Widodo, menegaskan bahwa BPK menghormati penuh langkah penegakan hukum oleh KPK dan memandangnya sebagai bagian integral dari komitmen bersama memberantas korupsi di Tanah Air.

“BPK secara konsisten menegakkan prinsip tanpa toleransi (zero tolerance) terhadap segala bentuk pelanggaran integritas. Kami tidak akan melindungi siapa pun yang terbukti melanggar hukum. Penegakan hukum oleh KPK adalah bentuk sinergi nyata demi menjaga kesucian institusi dan keandalan tata kelola keuangan negara,” tegas Teguh Widodo dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (19/10).

Sanksi Internal dan Pintu Masuk Pengaduan Publik

Guna merespons cepat skandal pengondisian audit tersebut, BPK langsung mengoperasikan mekanisme sanksi internal secara berlapis:

Pemeriksaan Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE): Untuk mengadili pelanggaran berat etika profesi pemeriksa keuangan.
Pemeriksaan Disiplin PNS: Guna memproses pemecatan dan sanksi administratif sesuai perundang-undangan.
Penguatan Sistem Manajemen Integritas: Mengevaluasi total prosedur pengawasan internal guna mengikis celah transaksi gelap di daerah.

Sebagai langkah nyata transparansi, BPK mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tidak ragu membongkar dan melaporkan setiap indikasi pemerasan, kecurangan, atau suap yang melibatkan oknum pejabat mau pun pemeriksa BPK melalui saluran resmi:

Whistleblowing System (WBS) BPK: wbs.bpk.go.id
Layanan e-PPID BPK: e-ppid.bpk.go.id

BPK memastikan bahwa seluruh data, informasi, dan dokumen pendukung yang dibutuhkan KPK akan dibuka secara cermat dan proaktif demi menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya.

Informasi Lebih Lanjut & Kontak Media: Biro Humas dan Kerja Sama Internasional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Website: www.bpk.go.id Portal WBS: wbs.bpk.go.id

19 Okt 2026

BOLA PANAS DUO LEGISLATOR JATIM: KPK TURUN TANGAN VERIFIKASI DUGAAN KORUPSI SW DAN SP!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR— Dugaan penyimpangan yang melibatkan wakil rakyat di Jawa Timur kini memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan komitmennya untuk tidak tinggal diam dan mengusut tuntas laporan pengaduan masyarakat yang menyeret nama anggota DPRD Provinsi Jawa Timur berinisial SW serta anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro berinisial SP.

Langkah tegas ini diambil menyusul gebrakan dari tim advokat ITSLaw Jakarta yang mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin. Kedatangan mereka tidak hanya untuk menyerahkan berkas pengaduan resmi, tetapi juga meminta lembaga antirasuah tersebut turun tangan mengawal proses hukum yang tengah berjalan di daerah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan bahwa setiap aduan masyarakat yang masuk akan ditelaah secara mendalam tanpa tebang pilih.

“Kami pastikan bahwa KPK akan melakukan verifikasi sebagai tindak lanjut awal atas laporan yang diterima,” tegas Budi Prasetyo di hadapan para jurnalis di Jakarta, Senin (19/10)

Budi menjelaskan bahwa proses verifikasi ini menjadi krusial guna menelaah serta memastikan validitas materi laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor. Kendati demikian, sesuai dengan aturan hukum dan prinsip kerahasiaan informasi publik, KPK menjaga ketat detail perkembangan perkara ini dari jangkauan umum.

“Setiap tahapan dan progresnya, kami hanya bisa sampaikan kepada pihak pelapor,” tambah Budi, menegaskan bahwa laporan masyarakat termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan demi menjaga integritas proses pemeriksaan.

Mendorong Transparansi: KPK Diminta Supervisi Polda Jatim

Sinyal bahaya bagi para oknum pejabat publik semakin menguat setelah perwakilan tim advokat ITSLaw Jakarta, Safira, secara terbuka mendesak KPK untuk mengambil peran aktif melakukan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap Polda Jawa Timur.

Safira mengungkapkan bahwa selain melayangkan pengaduan baru di tingkat pusat, langkah memohon supervisi ini krusial agar pengusutan kasus di level daerah tidak berjalan di tempat atau menguap begitu saja.

“Selain membuat pengaduan baru, kedatangan kami di Gedung Merah Putih KPK juga untuk meminta agar KPK melakukan supervisi terhadap pengaduan rekan-rekan di Polda Jatim,” lugas Safira.

Langkah berani ITSLaw Jakarta ini digulirkan demi memastikan proses hukum terhadap dugaan pelanggaran hukum oleh oknum legislator tersebut berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel tanpa ada intervensi politik mana pun.

Kini, publik menanti gebrakan KPK dalam membongkar tabir di balik tindak-tanduk oknum wakil rakyat SW dan SP. Akankah verifikasi awal ini menjadi pintu masuk pembongkaran skandal yang lebih besar di Jawa Timur?

(Red)

19 Okt 2026

KABAR DUKA: PEJUANG KEADILAN ITU TELAH PERGI

Sang Pengacara Pemberani Kamaruddin Simanjuntak Meninggal Dunia, Bertahun-tahun Diam-Diam Berjuang Lawan Sakit dan Rutin Cuci Darah

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR— Ruang publik tanah air kembali berduka. Sosok pengacara vokal dan pantang menyerah yang pernah mengguncang panggung hukum Indonesia, Kamaruddin Simanjuntak, mengembuskan napas terakhirnya pada Senin (19/10/2026) pukul 03.00 WIB di Rumah Sakit Pelni, Jakarta.

Di balik keberaniannya membongkar berbagai tabir kegelapan dan menyuarakan keadilan bagi rakyat kecil—termasuk keteguhannya saat membela almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J)—ternyata tersimpan perjuangan sunyi yang sangat berat. Selama bertahun-tahun terakhir, sang penegak hukum harus bertarung melawan rasa sakit dan rutin menjalani prosedur cuci darah demi bertahan hidup.

Kabar duka ini dikonfirmasi langsung oleh rekan sejawat sekaligus sahabat almarhum, Martin Lukas Simanjuntak.

“Benar, beliau telah berpulang ke rumah Bapa di surga subuh tadi pukul 03.00 WIB di Rumah Sakit Pelni,” ungkap Martin saat dikonfirmasi, Senin (19/10/2026).

Perjuangan Sunyi di Balik Suara Lantang

Publik mengenalnya sebagai sosok yang gahar, tanpa kompromi, dan berdiri paling depan saat menantang ketidakadilan. Namun, tak banyak yang tahu bahwa di balik narasi-narasi tegas dan gertakan hukumnya di hadapan kamera, tubuhnya perlahan digerogoti penyakit kronis.

Meski kondisi fisiknya harus bergantung pada mesin cuci darah selama bertahun-tahun, Kamaruddin tak pernah menyurutkan langkahnya untuk terus membela kaum lemah hingga akhir hayatnya. Dedikasi dan keteguhan hatinya menjadi warisan berharga bagi dunia peradilan Indonesia.

Informasi Prosesi Pemakaman

Saat ini, pihak keluarga dan kerabat dekat tengah mempersiapkan prosesi penghormatan terakhir serta tempat persemayaman almarhum. Informasi lebih lanjut mengenai jadwal pemakaman akan disampaikan oleh pihak keluarga.

Selamat jalan, Kamaruddin Simanjuntak. Suara lantangmu mungkin telah senyap, namun jejak keberanianmu akan terus bergema dalam sejarah penegakan hukum Indonesia.

(Azi)