-

1 Okt 2026

DEKLARASI KEKUASAAN! GARUDA MENGAMUK, BANGLADESH LULUH LANTAK 9-2, MALAYSIA GAGAL TOTAL!

Pesta gol di SUGBK bukan sekadar kemenangan, ini teror mental bagi Asia Tenggara. Skuad Garuda tancapkan kuku, rival abadi terpaksa menelan pil pahit!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Malam Kamis (1/10/2026) akan tercatat dengan tinta emas dalam sejarah sepak bola nasional. Di hadapan puluhan ribu suporter yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Timnas Indonesia tidak sekadar bermain; mereka menggelar pesta pembantaian.

Dengan skor yang lebih cocok untuk pertandingan kriket atau bola basket, 9-2, Indonesia menghancurkan perlawanan Bangladesh dalam laga yang sesungguhnya bukan laga final, namun terasa seperti final sesungguhnya.

Kemenangan ini bukan hanya tentang tiket ke partai puncak ASEAN Cup 2026. Ini adalah pernyataan keras bahwa Raja Asia Tenggara yang baru telah bangkit.

Malaysia: Menelan Ludah Sendiri

Implikasi dari skor mencolok ini jauh melampaui papan skor. Dengan produktivitas gol yang meledak, Indonesia secara resmi menyingkirkan Malaysia dari takhta puncak klasemen Grup A. Harapan rival abadi itu untuk memuncaki grup hancur lebur oleh dominasi total Skuad Garuda.

Malaysia yang sedari awal merasa aman di zona nyaman, kini harus menonton dari tribun kehormatan bagaimana Indonesia mendikte permainan dengan otoritas mutlak. Tidak ada ampun, tidak ada belas kasihan.

Demonstrasi Kekuatan Sejak Peluit Pertama

Sejak peluit kick-off dibunyikan, anak asuh pelatih sudah memberi sinyal: “Kami datang untuk membunuh karakter lawan.” Tekanan tinggi diterapkan, membuat lini belakang Bangladesh panik dan melakukan blunder fatal.

Hujan gol terjadi. Satu demi satu jala gawang Bangladesh bergetar, memaksa ribuan suporter di SUGBK nyaris kehilangan suara karena terus bersorak. Ini adalah demonstrasi kekuatan ofensif yang membuat seluruh kontestan ASEAN Cup 2026 kini gemetar.

Pesan Teror dari Ruang Ganti

Usai laga, sang pelatih tidak menyembunyikan kepuasan sekaligus memberikan peringatan keras bagi calon lawan di final.

Para pemain menunjukkan fokus yang sangat tinggi sejak menit awal. Kami tahu target yang harus dicapai, dan mereka mampu mengeksekusi rencana permainan dengan luar biasa. Skor ini bukan kebetulan, ini adalah hasil kerja keras dan mentalitas juara. Kami belum selesai,” tegas sang pelatih dengan tatapan tajam.

Menuju Takhta

Dengan modal moral yang meledak dan kepercayaan diri di langit ketujuh, Indonesia kini melangkah gagah menuju partai final. Trofi ASEAN Cup 2026 bukan lagi mimpi, melainkan target yang sudah di depan mata.

Siapapun lawan yang akan dihadapi, satu pesan yang dikirimkan Indonesia malam ini: Si-siap menentang Garuda, bersiaplah untuk hancur.

(Red)

1 Okt 2026

DULU COVER BOY, KINI JENDERAL BINTANG EMPAT: Jenderal Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Polri, Prabowo Subianto Titipkan Reformasi Hukum dan Stabilitas Nasional

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Dunia politik dan keamanan nasional dikejutkan oleh wajah baru yang memegang tongkat komando tertinggi Korps Bhayangkara. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di Istana Negara, Jakarta, menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Di balik seragam dinas berbingkai bintang empat yang kini dikenakannya, tersimpan kisah perjalanan hidup yang unik, humanis, dan penuh inspirasi. Jauh sebelum mengabdikan diri di dunia penegakan hukum, Suyudi muda pernah menjajal panggung mode nasional. Arsip *Majalah Mode* edisi 30 Mei 1988 mengabadikan namanya sebagai salah satu semifinalis ajang bergengsi “Cover Boy”.

Kala itu, Suyudi yang baru berusia 16 tahun dan berstatus siswa SMPN 70 Jakarta, tampil berdampingan dengan figur ternama era tersebut seperti Gugun Gondrong dan Candy Satrio. Potret masa mudanya dengan rambut tebal menyamping dan tatapan tegas kini mendadak viral di media sosial, menjadi simbol transformasi luar biasa dari idola remaja menjadi penjaga ketertiban negara.

Namun, takdir membawa langkahnya ke panggung pengabdian yang lebih besar. Lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) pada 1994, Jenderal Suyudi membangun rekam jejak panjang dan solid di bidang reserse dan kewilayahan. Berbagai posisi strategis pernah diembannya dengan penuh dedikasi, mulai dari Kapolres Metro Jakarta Pusat, Wakil Kepala Polda Metro Jaya (2023), Kapolda Banten (2024), hingga dipercaya memimpin Badan Narkotika Nasional (BNN) RI pada 2025.

Puncak kariernya terwujud pada Oktober 2026 setelah ia lolos uji *fit and proper test* di DPR RI dan resmi mengemban amanah kepemimpinan tertinggi di Polri. Kehadiran sosok pimpinan baru ini membawa harapan segar bagi penguatan institusi penegak hukum di Indonesia yang lebih akuntabel dan dekat dengan masyarakat.

Saat mengawali langkah pertamanya pascapelantikan, Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan reformasi institusi dan menjaga stabilitas keamanan nasional.

“Trust publik adalah kunci. Kami akan memastikan penegakan hukum berjalan adil, transparan, dan profesional demi menjaga kondusivitas serta stabilitas pembangunan negara,”* tegas Jenderal Suyudi Ario Seto dalam pernyataannya.

Transformasi dari model sampul majalah era 80-an menjadi pemegang komando tertinggi kepolisian menjadi catatan menarik dan inspiratif dalam dinamika kepemimpinan nasional masa kini. Ini membuktikan bahwa dedikasi, integritas, dan pelayanan tanpa henti dapat membawa seorang anak bangsa ke puncak pengabdian tertinggi bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber : Pusat Penerangan Masyarakat (Puspenmas) Polri
Email: info@puspenmas.polri.go.id
Telepon: (021) 7218xxx
Website: www.polri.go.id

-Catatan: Rilis ini disusun berdasarkan fakta pelantikan dan rekam jejak resmi per Oktober 2026.

1 Okt 2026

LAMPU KUNING DOB PAPUA TENGAH: KPK ‘TURUN GUNUNG’ BENDUNG CELAH KORUPSI SEJAK HARI PERTAMA

Skor kerentanan korupsi di bawah 72,99 jadi alarm bahaya. KPK langsung mengunci tiga urat nadi anggaran: Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang/Jasa agar tidak jadi ‘kolam’ baru korupsi.

NABIRE, JURNAL TIPIKOR – Jangan biarkan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah lahir dan langsung “sakit” oleh rayapan korupsi. Menyadari fondasi birokrasi daerah pemekaran ini masih sangat rapuh, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengambil langkah tegas: turun gunung mengawal langsung alur uang negara dari hulu hingga hilir.

Langkah preemptif ini diambil setelah hasil pemantauan KPK selama tiga tahun terakhir membunyikan alarm bahaya. Papua Tengah tercatat masih berada dalam zona rentan korupsi dengan skor di bawah 72,99.

“Kita tidak bisa menunggu bangunan roboh baru mencari penyebabnya. Fondasi birokrasi Papua Tengah harus dibangun secara cermat, steril dari celah penyimpangan sejak hari pertama,” ketus Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Maruli Tua Manurung, saat menggelar evaluasi tertutup di Nabire, Kamis (1/10/2026).

Mengunci Tiga Urat Nadi Anggaran

KPK tidak main-main. Melalui program Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), lembaga antirasuah ini langsung membidik tiga urat nadi yang paling sering dijadikan celah korupsi di daerah: Perencanaan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Tak hanya itu, KPK juga menyoroti mekanisme hibah dan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRP yang kerap menjadi area abu-abu dalam pembahasan anggaran bersama eksekutif. Seluruh celah risiko ini kini dipetakan dan dituangkan dalam berita acara yang mengikat secara hukum.

“Ada area yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat yang menjadi perhatian kami. Pimpinan daerah dan DPRP wajib paham regulasi, jangan sampai rencana pembangunan yang seharusnya menyejahterakan rakyat, malah berakhir di meja hijau,” tegas Maruli.

Tidak Ada Lagi Alasan Ketidaktahuan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Pemerintah Provinsi Papua Tengah kini diwajibkan melaporkan perkembangan tindak lanjut perbaikan tata kelola ini setiap bulan kepada KPK.

Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, yang mendampingi evaluasi langsung mengakui tantangan yang dihadapi daerahnya. Ia menyatakan komitmen mutlak untuk menindaklanjuti “pekerjaan rumah” yang disodorkan oleh KPK.

“Kami sudah menandatangani berita acara kesepakatan. Tidak ada lagi ruang untuk alasan. Kami akan tindaklanjuti setiap poin yang disepakati untuk memperbaiki kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan ini,” tegas Meki Nawipa.

BPKP Diturunkan Sebagai ‘Pengawal’

Untuk memastikan komitmen ini tidak sekadar di atas kertas, Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah, Catur Budi Wibowo, ditunjuk sebagai garda terdepan pengawalan teknis. BPKP akan bertindak sebagai “rem” dan “pengawal” agar setiap rupiah anggaran daerah aman dari praktik suap dan pungli.

“BPKP Perwakilan Papua Tengah siap bersinergi, membantu pengawalan penguatan tata kelola di Pemprov maupun Kabupaten se-Papua Tengah,” kunci Catur.

KPK menegaskan, Survei Penilaian Integritas (SPI) yang akan datang bukan sekadar ajang mencari nilai, melainkan rapor kejujuran. Jika tata kelola tidak dibenahi hari ini, Papua Tengah berisiko mengulangi sejarah kelam daerah lain yang kehabisan anggaran karena bocor di tengah jalan.

Kini, bola panas ada di tangan para pembuat kebijakan di Nabire. Apakah Papua Tengah akan menjadi DOB percontohan yang bersih, atau justru menjadi kolam baru bagi para koruptor? KPK sudah memasang mata dan telinga.

Sumber : Antara

Editor : Azi

1 Okt 2026

Diduga Pencuri Kelapa Membawa Mobil Bak Terbuka Di Jampang Surade Beraksi Di Siang Bolong, Pemilik Laporkan Ke Polres

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Aksi dugaan pencurian kelapa dengan modus membawa mobil bak terbuka terjadi di wilayah Jampang Surade, Kabupaten Sukabumi. Pelaku beraksi terang-terangan di siang bolong.

Berawal dari sebuah kabar yang sampai ke telinga Julaeni selaku ahli waris pemilik kebun kelapa, bahwa kelapa milik orangtuanya sering digondol maling. Di satu kesempatan saat ke kebun, Julaeni menyaksikan sendiri banyak kelapa berserakan di pinggir jalan di tanah kebun milik orangtuanya dan terlihat pula 1 unit kendaraan bak terbuka warna putih terparkir.

Aksi pelaku disaksikan Julaeni sedang menggerek kelapa dari kebun milik orangtuanya. Julaeni pun segera mengambil handphonenya lalu merekam aksi para pelaku yang sedang mengambil kelapa di kebun orangtuanya.

“Saya tidak bisa berbuat banyak karena para pelaku membawa golok yang disimpan di pinggang, Saya khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkap Julaeni, pada Kamis (01/10/2026).

Oleh karena itu, Julaeni mengambil langkah untuk melaporkan aksi tersebut ke pihak Polres Sukabumi.

Aksi pelaku diketahui Julaeni pada Minggu, 05 Juli 2026 siang hari. Julaeni langsung melaporkan aksi dugaan pencurian tersebut pada hari Senin, 06 Juli 2026 ke pihak Polres Sukabumi.

Julaeni berharap, kasus yang sudah berjalan sekitar 3 bulan ini dapat segera diproses secara serius dan para terduga pelaku segera ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai aturan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Pihak Polres Sukabumi telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Julaeni tertanggal 28 September 2026 terkait laporan pengaduan pencurian kelapa di kebun orangtuanya, adapun isi dari SP2HP tersebut menerangkan, bahwa penyelidik telah melakukan klarifikasi/wawancara terhadap pelapor dan saksi juga telah mengirimkan surat undangan klarifikasi terhadap 3 orang terduga pelaku.

Adapun hambatan yang diuraikan dalam SP2HP yaitu belum didapatkan bukti-bukti lain terkait dugaan tindak pidana pencurian tersebut dan dua orang terduga pelaku inisial B dan A tidak datang memenuhi undangan.

Rencana kegiatan selanjutnya yang akan dilaksanakan pihak penyidik yaitu :

Akan mengirimkan undangan klarifikasi/wawancara kembali terhadap terduga pelaku inisial B dan A.
Akan melakukan permintaan bukti-bukti lain terkait dugaan tindak pidana pencurian terhadap pelapor.
Akan mengirimkan surat undangan klarifikasi terhadap saksi-saksi lain dan akan mengumpulkan bukti-bukti lain terkait peristiwa tersebut.

(Rama)

1 Okt 2026

Kejari Kabupaten Sukabumi Gandeng Media Gelar Penerangan Hukum Bertema “Sinergi Kejaksaan Dan Pers Untuk Masyarakat Merawat Kepercayaan, Mengawal Keadilan”

Sukabumi, jurnaltipikor.com,-Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sukabumi menggandeng insan pers menggelar kegiatan Penerangan Hukum dengan tema “Sinergi Kejaksaan Dan Pers Untuk Masyarakat Merawat Kepercayaan, Mengawal Keadilan”.

Acara tersebut berlangsung di Aula Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, pada Kamis (01/10/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (Diskominfosan) Kabupaten Sukabumi, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Tumpal Eben Ezer, S.H.,M.H., Yulipri, S.T.,M.T., beserta jajaran, serta insan pers dari berbagai organisasi wartawan yang ada di Kabupaten Sukabumi.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Tumpal Eben Ezer, S.H.,M.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa peran media sangat vital sebagai jembatan informasi hukum kepada masyarakat. Sinergi antara kejaksaan dan pers diharapkan mampu menciptakan transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun sinergi yang kuat antara Kejaksaan dan Pers. Pers adalah mitra strategis kami dalam menyampaikan edukasi hukum dan mengawal keadilan di tengah masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfosan Kabupaten Sukabumi, Yulipri, S.T.,M.T., mengapresiasi langkah Kejari yang merangkul media. Menurutnya, kolaborasi ini penting untuk menangkal hoaks dan memberikan pencerahan hukum yang akurat kepada warga.

Acara berlangsung dengan dialog interaktif dan diskusi mengenai peran pers dalam mengawal kasus-kasus hukum serta upaya pencegahan pelanggaran hukum di masyarakat.

Dengan adanya kegiatan Penerangan Hukum ini, diharapkan hubungan kemitraan antara Kejaksaan dan insan pers semakin solid dalam merawat kepercayaan dan mengawal keadilan untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi.

(Rama)

1 Okt 2026

Potensi Desa Sangrawayang Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Dari Wisata Alam, Pertanian Hingga Pantai

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Desa Sangrawayang, yang terletak di Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, merupakan salah satu desa yang menyimpan potensi besar di berbagai sektor. Dengan letak geografis yang strategis antara pesisir dan perbukitan, desa ini menjadi salah satu penopang ekonomi di wilayah selatan Sukabumi, Kamis (01/10/2026).

Kepala Desa Sangrawayang, Muhtar, menyebut desanya memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah yang terus dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berikut potensi unggulan Desa Sangrawayang :

1. Potensi Pertanian dan Perkebunan
Mayoritas mata pencaharian warga adalah petani. Lahan subur di Sangrawayang sangat cocok untuk padi sawah, palawija, serta komoditas perkebunan seperti kelapa, pisang, durian, dan cengkeh. Program ketahanan pangan desa juga terus digalakkan.

2. Potensi Kelautan dan Perikanan
Berada tidak jauh dari kawasan pesisir Palabuhanratu, sebagian warga Sangrawayang juga berprofesi sebagai nelayan dan pembudidaya ikan air tawar. Hasil laut dan tambak menjadi salah satu sumber PADes dan pendapatan keluarga.

3. Potensi Pariwisata Alam
Desa Sangrawayang dikelilingi panorama perbukitan hijau dan aliran sungai yang masih alami. Potensi wisata alam, seperti wisata sungai, wisata kebun, hingga wisata budaya lokal Sunda masih sangat terbuka untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata desa.

4. Potensi UMKM dan Ekonomi Kreatif
Ibu-ibu PKK dan karang taruna aktif mengembangkan produk UMKM olahan makanan seperti gula aren, opak, sale pisang, dan kerajinan bambu. Produk-produk ini menjadi ciri khas oleh-oleh dari Sangrawayang.

Kepala Desa Muhtar berharap, dengan dukungan pemerintah daerah dan sinergi dengan media, potensi-potensi tersebut dapat lebih dikenal luas dan menarik investor maupun wisatawan untuk datang.

“Desa Sangrawayang siap untuk maju. Kami terus mendorong pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat agar potensi yang ada bisa memberikan manfaat maksimal bagi warga,” pungkasnya.

(Rama)

1 Okt 2026

CEPAT DAN AKLAMATIK: Suyudi Ario Seto Resmi Nahkodai Polri Siang Ini, Era Baru ‘Polri Bersama Masyarakat’ Dimulai

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Kurang dari 24 jam. Itulah waktu yang dibutuhkan parlemen untuk memberikan mandat tanpa celah bagi Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memimpin Korps Bhayangkara. Ketua DPR RI, Puan Maharani, memastikan Suyudi akan resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10/2026) siang ini, mengakhiri spekulasi dan membuka babak baru penegakan hukum di Indonesia.

Langkah kilat ini bukan tanpa alasan. Puan menegaskan, transisi kekuasaan di tubuh kepolisian harus berjalan mulus tanpa ruang kosong. *”Insyaallah supaya tidak terjadi kekosongan… setelah Zuhur, calon Kapolri akan segera dilantik oleh Bapak Presiden,”* tegas Puan dalam Rapat Paripurna yang diwarnai persetujuan bulat dari seluruh fraksi politik.

Surat Presiden yang diterima Rabu (30/9) kemarin langsung diproses secara ekspres oleh Komisi III DPR RI. Ketua Komisi III, Habiburokhman, melaporkan bahwa uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang digelar tepat sebelum paripurna berakhir dengan kemenangan mutlak: **Aklamasi**. Tidak ada satu pun fraksi yang menggugat. Ini adalah lampu hijau dari wakil rakyat agar Suyudi segera mengeksekusi reformasi di tubuh Polri.

Di balik kecepatan politik tersebut, terdapat pesan keras yang dibawa Suyudi ke Senayan: “Polri Bersama Masyarakat”.

Visi ini bukan sekadar slogan pelantikan, melainkan sinyal kuat adanya pergeseran paradigma. Suyudi dituntut untuk menarik Polri kembali ke akar rumput, menjauhkan institusi dari kesan elitis, dan memastikan bahwa perisai negara ini benar-benar memihak pada denyut nadi rakyat. Publik tidak lagi ingin melihat Polri yang berjarak dengan masyarakat; era baru ini menuntut kepolisian yang humanis, transparan, dan berani menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Bersamaan dengan itu, parlemen juga memberikan penghormatan dan pelepasan resmi bagi Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang mengakhiri masa jabatannya. Puan menutup celah kritik atas proses pergantian ini dengan menegaskan bahwa semuanya berjalan di atas rel konstitusi. *”Selama tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan, sesuai mekanisme, dan sesuai dengan tata tertib yang ada, ya, bisa saja itu segera dilakukan,”* tutup Puan.

Mata publik kini tertuju pada Istana Negara siang ini. Apakah visi *”Polri Bersama Masyarakat”* akan segera diterjemahkan dalam kebijakan nyata yang membumi, atau hanya berakhir sebagai basa-basi seremonial? Suyudi Ario Seto kini memegang palu, dan pekerjaan rumah yang menanti di atas mejanya tidak lagi bisa ditunda.

(Red)

30 Sep 2026

Bupati Sukabumi Ucapkan Selamat Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, M.M., menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober 2026.

Dengan mengusung tema “Pancasila Perekat Bangsa, Meneguhkan Keimanan, Memperkokoh Persatuan NKRI”, Bupati mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk menjadikan momentum ini sebagai penguat komitmen kebangsaan.

“Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat komitmen menjaga ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa,” ujar Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, M.M.

Menurutnya, Hari Kesaktian Pancasila bukan sekadar seremonial, namun menjadi pengingat pentingnya menjaga nilai-nilai Pancasila dari berbagai ancaman yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Bupati berharap, nilai-nilai luhur Pancasila terus tertanam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara demi terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Mubarakah.

(Rama)

30 Sep 2026

Madiun ‘Digoyang’ Jilid Dua: KPK Berburu Harta Karun Maidi yang Konon Pandai Menguap*

MADIUN, JURNAL TIPIKOR – Kota Madiun, yang seharusnya dikenal dengan kereta api dan warok-nya, hari ini kembali menjadi “lahan basah” bagi para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bukan untuk wisata, melainkan untuk melanjutkan tradisi “petak umpet” antara penegak hukum dengan aset-aset mantan orang nomor satu di kota tersebut, Wali Kota nonaktif Maidi.

Rabu (30/9) ini, KPK kembali menggelar operasi geledah di tiga lokasi rumah dan satu kantor dinas. Targetnya? Mencari jejak uang negara yang total nilainya mencapai belasan miliar rupiah, namun seolah-olah memiliki ilmu “menghilang” atau minimal ilmu “kebal” dari jangkauan hukum.

Pesta Geledah: Dari Rumah Sultan hingga Kantor Camat

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penyidik menyasar rumah pribadi Maidi, rumah saudara berinisial HD (keluarga), rumah seorang Camat, hingga kantor Dinas Kominfo.

Penggeledahan di rumah Camat dan kantor Kominfo tentu menjadi bumbu penyedap yang menarik. Apakah uang suap dan *fee* proyek itu disembunyikan di balik server dinas? Atau mungkin para Camat dan pejabat dinas terkait masih menyimpan “catatan kecil” yang lupa mereka musnahkan? Ini adalah bukti bahwa di Madiun, korupsi bukan lagi kejahatan individu, tapi sudah menjadi “budaya organisasi” yang butuh pembongkaran satu kompi.

Sulap Aset: Follow the Money atau Follow the Ghost?

Budi menyebut penyidik fokus pada *follow the money* dan pelacakan aset dalam dugaan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang). Narasi ini terdengar heroik, namun realitanya seringkali mengecewakan.

Kita tahu modus para koruptor kelas kakap. Saat OTT terjadi pada Januari 2026 lalu, uang tunai mungkin tertangkap basah. Tapi ke mana perginya aset senilai Rp10,7 miliar lebih yang “diperas” dari kontraktor dan dana CSR itu? Apakah sudah berubah wujud menjadi tanah atas nama nenek moyang yang sudah almarhum? Atau sudah disulap menjadi “amal” yang pahalanya langsung dibawa ke surga tanpa singgah di kas negara?

KPK kini sedang mencoba mengurai benang kusut konversi aset. Sebuah pekerjaan rumah yang berat, mengingat di negeri ini, menyembunyikan harta jauh lebih mudah daripada mencari kejujuran.

Warisan “Sultan” yang Tak Kunjung Tuntas

Maidi sendiri kini sedang menikmati “hospitality” ruang tahanan sambil menunggu palu hakim yang menuntutnya 7 tahun 2 bulan penjara dan denda Rp205 juta. Sebuah angka yang bagi rakyat Madiun adalah fantantasi, tapi bagi Maidi mungkin hanya “uang jajan” yang tertukar.

Tuntutan pengembalian uang pengganti (UP) Rp8 miliar adalah lelucon tragis jika asetnya sudah “menguap”. Jika tidak bisa membayar, Maidi akan ditambah kurungan 5 tahun. Artinya, total hukumannya bisa belasan tahun. Tapi pertanyaannya: *Cui bono?* Apakah rakyat Madiun akan menikmati uang pengganti itu untuk membangun jalanan, atau uang itu hanya akan menjadi angka di atas kertas putusan pengadilan sementara aset aslinya sudah dinikmati oleh “tikus-tikus” lain yang masih berkeliaran di Pemkot Madiun?

Penutup: Jangan Hanya Cari Debu

Penggeledahan hari ini, 30 September 2026, adalah ujian bagi KPK. Apakah mereka hanya akan menemukan debu dan dokumen yang sudah “diamplas” bersih? Atau mereka berani membongkar jaringan “preman berdasi” yang selama ini memback-up Maidi?

Madiun sedang tidak baik-baik saja. Dan rakyat tidak butuh simpati, rakyat butuh pengembalian hak mereka yang dirampok atas nama “fee proyek” dan “dana CSR”.

Selamat berburu, KPK. Semoga kali ini Anda tidak pulang dengan tangan hampa, atau hanya membawa pulang “hantu” dari Madiun.

(Red)

30 Sep 2026

GEBRAKAN PEMERATAAN SDM: 28 Ribu Manajer Koperasi Merah Putih Siap Disebar Lintas Daerah, Menkop Pastikan Ini Strategi Akselerasi, Bukan Hukuman!

Jakarta, JURNAL TIPIKOR– Dalam langkah strategis mempercepat operasionalisasi infrastruktur ekonomi desa, Pemerintah melalui Kementerian Koperasi resmi menggerakkan 28.620 manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk penempatan lintas daerah. Kebijakan ini mulai berlaku efektif per 1 Oktober 2026, dengan jaminan penghasilan menarik hingga Rp8,3 juta per bulan.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa penempatan lintas daerah ini bukan merupakan bentuk hukuman atau pemaksaan, melainkan strategi akselerasi pemerataan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat sasaran.

“Penempatan lintas daerah diperlukan untuk mengisi kekosongan SDM di wilayah yang bangunan KDKMP-nya telah selesai, sehingga koperasi dapat segera menjalankan kegiatan operasional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Menkop Ferry usai Rapat Koordinasi Terbatas di Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Fleksibilitas dan Jaminan Keamanan Status Kerja

Menanggapi kekhawatiran para manajer yang ditempatkan jauh dari domisili, Menkop Ferry memberikan jaminan penuh. Manajer yang keberatan dengan penempatan awal tersebut tidak akan langsung didiskualifikasi. Mereka tetap dapat mempertahankan statusnya sambil menunggu solusi penempatan yang lebih sesuai.

“Manajer yang telah memperoleh Surat Keputusan (SK) penempatan di luar domisili diimbau untuk menerima penempatan awal tersebut. Ini bersifat sementara. Setelah pembangunan KDKMP di daerah asal selesai, penempatan manajer akan disesuaikan kembali dengan domisilinya,” jelas Ferry.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang menekankan pentingnya penerimaan tugas ini untuk menjaga kelangsungan status ketenagakerjaan.

“Nanti kalau koperasinya yang dekat domisili sudah selesai dibangun, lokasinya akan disesuaikan. Jadi status tidak gugur. Manajer perlu menerima penugasan tersebut agar statusnya sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara tetap berlaku,” ujar Zulkifli.

Insentif Menarik dan Peran Strategis

Sebagai garda terdepan infrastruktur pemerintah di tingkat desa, para manajer KDKMP akan memainkan peran krusial dalam mendukung penyaluran subsidi, bantuan pemerintah, serta pengembangan ekonomi desa secara mandiri.

Pemerintah menjamin kesejahteraan para manajer dengan paket penghasilan kompetitif, berkisar antara **Rp6,3 juta hingga Rp8,3 juta per bulan**. Nominal ini terdiri dari gaji pokok dan tunjangan yang disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) setempat.

Hingga saat ini, jumlah manajer yang mengundurkan diri tercatat tidak signifikan. Pemerintah juga memastikan bahwa manajer yang memilih untuk mengundurkan diri **tidak akan dikenai sanksi apa pun**, menunjukkan sikap terbuka dan humanis dalam pengelolaan SDM massal ini.

Timeline Pelaksanaan

25 September 2026: 28.620 manajer menerima SK penempatan dari PT Agrinas Pangan Nusantara.
28 September 2026: Batas akhir konfirmasi penerimaan penempatan.
1 Oktober 2026: Manajer KDKMP mulai aktif bertugas dan menjalankan penempatan sesuai wilayah kerja masing-masing di seluruh Nusantara.

Langah berani ini menandai babak baru pemerataan ekonomi digital dan fisik di tingkat desa, memastikan bahwa tidak ada daerah yang tertinggal dalam akselerasi pembangunan koperasi modern di Indonesia. (*)