PUSARAN SUAP HGB ATR/BPN: KPK UBRAG-ABRIK PEJABAT PERTANAHAN HINGGA PETINGGI KOTA BARU PARAHYANGAN

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menguliti skandal dugaan praktik suap dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Tak tanggung-tanggung, penyidik lembaga antirasuah kini membidik lingkaran elite pejabat pertanahan di pusat hingga daerah, serta menyeret jajaran petinggi pengembang kawasan elite Kota Baru Parahyangan (KBP), PT Bela Parahiyangan Investindo.

Rangkaian pemeriksaan maraton ini merupakan langkah agresif KPK dalam membongkar dugaan Kongkalikong dan praktik lancung di balik proses pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) yang mencoreng integritas tata kelola pertanahan nasional.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pemanggilan para saksi dilakukan untuk mengunci bukti-bukti keterlibatan berbagai pihak dalam pusaran rasuah tersebut.

“Kalau untuk hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan TPK terkait suap dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” tegas Budi saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).

Baca juga “Surat Sudah Melayang, Jawaban Menghilang: BPKP Bongkar Misteri Data Tanah (Alm) H. Darta di BPN Kota Bandung”.

Pada Rabu (18/11/2026), penyidik KPK memanggil empat saksi kunci ke Gedung Merah Putih KPK, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang terdiri dari tiga pejabat tinggi di kementerian dan satu pihak swasta:

  • Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.
  • MRZ, Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang (PHPT).
  • VEJ, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR).
  • REY, pihak swasta.

Langkah KPK ini merupakan kelanjutan dari “bersih-bersih” yang dilakukan sehari sebelumnya, Selasa (17/11/2026), di Kantor Polresta Bandung. Di sana, penyidik mencecar habis-habisan para pemangku kebijakan pertanahan di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan perwakilan korporasi pengembang:

  • Dindin Saripudin, Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) KBB.
  • Gunung Jayalaksana, Mantan Kepala Kantah KBB.
  • Zamilul Muttaqien, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantah KBB.
  • Cilvia A. Ptnh, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah KBB.
  • Evelin Lili, Manager Accounting PT Bela Parahiyangan Investindo.
  • Nana Ristana, karyawan PT Bela Parahiyangan Investindo.

Jejak keterlibatan korporasi pengembang kawasan Kota Baru Parahyangan ini kian terang setelah sebelumnya penyidik juga menggarap sejumlah personel strategis dari berbagai divisi di PT Bela Parahiyangan Investindo. Mereka antara lain Ari Awan Nuryatmi (Manager Legal), Joseph Ijong Dachlan (Manager Marketing), Yunan Wirahadi Kusuma (Manajer TI and PR), serta Lucky Setia Permana (staf).

Intensifnya pemeriksaan yang menjangkau level Direktur Jenderal di Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantah KBB, hingga bagian legal dan keuangan pengembang menjadi sinyal keras bahwa KPK tengah membongkar jaringan suap terstruktur dalam penerbitan HGB. Publik kini menanti ketegasan KPK untuk segera menetapkan para aktor intelektual dan penerima aliran dana haram di balik megahnya kawasan hunian tersebut.

(Azi)

Pemkot Tangerang Digugat soal Pembebasan Lahan Cisadane, Anton Gebang Soroti Dugaan Kerugian Rp30 Miliar

Tangerang, JURNAL TIPIKOR– Proyek pembebasan lahan untuk pengendalian banjir di bantaran Sungai Cisadane, Kota Tangerang, yang dibiayai anggaran daerah pada 2020, kini berujung gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang. Empat warga pemilik tanah adat di Panunggangan Barat menggugat pemerintah kota dan sejumlah instansi terkait, dengan menyoroti dugaan kerugian keuangan negara mencapai Rp30 miliar.

Sidang perdana gugatan tersebut digelar pada Senin (17/11/2026). Para penggugat mempersoalkan pembebasan lahan yang disebut telah berlangsung sejak 2020, tetapi sebagian warga belum menerima pembayaran ganti rugi meskipun tanah mereka telah dikuasai untuk kepentingan proyek.

Dalam gugatan yang diajukan melalui Kantor Hukum Anton Gebang & Partners bersama Tobbyas Ndiwa, penggugat juga mempertanyakan kejelasan penggunaan anggaran. Pasalnya, proyek pengendalian banjir yang menjadi dasar pembebasan lahan disebut terhenti sejak 2021, tanpa penjelasan pertanggungjawaban dana secara terbuka.

Baca juga Wujudkan Sukabumi Zero Alkohol, Polres Sukabumi Gelar KRYD, 402 Botol Miras Diamankan

Kuasa hukum penggugat menilai persoalan tersebut bukan semata sengketa pembayaran tanah, melainkan menyangkut pengelolaan uang publik dan hak warga yang belum dipenuhi. Mereka meminta pengadilan memeriksa dugaan penyimpangan dalam proses pembebasan lahan hingga penggunaan anggaran.

“Anggaran Rp30 miliar sudah dialokasikan untuk pembebasan lahan, tetapi proyeknya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, masih ada warga yang belum mendapatkan hak ganti rugi. Kami ingin persoalan ini diperiksa secara menyeluruh, termasuk bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggaran tersebut,” kata Anton Gebang, kuasa penggugat di Tangerang (18/11/2026)

Empat warga yang mengajukan gugatan mengklaim telah menguasai tanah adat secara turun-temurun sejak 1980. Penguasaan tersebut, menurut pihak penggugat, didukung bukti fisik, verifikasi kelurahan, peta tematik Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta keterangan tokoh masyarakat dan aparat setempat.

Baca juga HARAMKAN PRIVILESE! Polri Pastikan Jenderal Bintang Empat LSP Segera Disidang Etik, Nasib Mengikuti Rekan yang Sudah Dipecat Tak Hormat

Selain persoalan pembayaran, gugatan turut mempersoalkan dugaan perubahan data luas tanah secara sepihak oleh pihak kelurahan yang dinilai tidak melalui verifikasi bersama BPN-ATR. Penggugat juga menilai proses pengadaan tanah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum.

“Kami juga menemukan persoalan dalam proses administrasi tanah, termasuk adanya dugaan perubahan data luas bidang tanpa verifikasi yang semestinya. Karena itu, kami meminta seluruh proses pembebasan lahan ini diuji, baik dari sisi prosedur maupun dasar hukumnya,” ujar Anton Gebang tersebut.

Dalam petitumnya, para penggugat meminta pengadilan menetapkan penguasaan tanah adat mereka sebagai sah, memerintahkan pembayaran ganti rugi beserta kerugian materiil dan imateriil, serta menetapkan uang paksa atas keterlambatan pembayaran. Mereka juga meminta instansi terkait mendaftarkan penguasaan tanah tersebut ke sistem pertanahan nasional.

Pengadilan memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kota Tangerang untuk menyampaikan jawaban atas gugatan dalam persidangan berikutnya. Hingga informasi ini disusun, Pemkot Tangerang belum memberikan pernyataan resmi mengenai tudingan yang diajukan para penggugat.

Dugaan penyimpangan anggaran, perubahan data tanah, serta belum dibayarkannya ganti rugi tersebut masih menjadi dalil pihak penggugat yang harus diuji dalam proses persidangan.

(FR)

Lanjutkan Reses Titik ke-3 dan ke-4 di Desa Petani, Surya Riski Tampung Aspirasi Soal Drainase, Infrastruktur, hingga BPJS

Diserbu ‘Curhatan’ Warga, Kades Petani Beberkan Realita APBD 1,9 Triliun Sambil Deklarasikan Perang Narkoba

BATHIN SOLAPAN, Jurnal Tipikor -Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Surya Riski, tidak sekadar basa-basi. Melanjutkan rangkaian Reses Masa Sidang I, ia langsung turun ke lapangan menyambangi titik ke-3 dan ke-4 di Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, pada Rabu (18/11/2026). Hasilnya? Ia langsung dibombardir oleh aspirasi ‘menohok’ dari warga yang menuntut solusi atas masalah krusial yang menghimpit hidup sehari-hari.

Titik ke-3 dipusatkan di kediaman Kepala Desa Petani, Rasikun, S.Mn., sementara titik ke-4 digelar di kediaman Bapak Supriadi. Antusiasme warga meledak, tercatat sekitar 150 massa yang terdiri dari Ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, kader Posyandu, PKK, hingga pelaku UMKM tumpah ruah menyuarakan isi hati mereka. Turut mendampingi, Ketua DPC PAN Bathin Solapan, Zulheri, S.P.

Dalam dialog terbuka yang berlangsung panas namun konstruktif, Surya Riski memberikan panggung luas bagi warga, khususnya dari lingkungan RT03/RW08, untuk menumpahkan segala uneg-uneg.

Baca juga Bukan Alasan untuk Menyerah! Surya Riski Terobos ‘Tembok’ Efisiensi Anggaran Demi Aspirasi Rakyat Petani

Dari rangkuman aspirasi di dua titik ini, tiga isu krusial langsung menjadi sorotan utama yang menuntut penanganan segera:

  1. kondisi saluran drainase yang memprihatinkan dan mengancam permukiman warga dengan genangan air saat musim penghujan.
  2. Tuntutan pemerataan infrastruktur desa yang dinilai belum menyentuh seluruh pelosok secara adil.
  3. kerumitan akses dan kepesertaan BPJS yang menyulitkan warga kurang mampu mendapatkan hak layanan kesehatan mereka. Seluruh keluhan ini langsung dicatat oleh Surya Riski untuk diperjuangkan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) di parlemen.

Menanggapi gelombang aspirasi ini, Kepala Desa Petani, Rasikun, S.Mn., memberikan tamparan keras sekaligus realita. Di satu sisi, ia memberikan peringatan tegas agar warga, khususnya RT03/RW08, waspada dan berperang melawan bahaya laten narkoba. Di sisi lain, ia membeberkan realita pahit keterbatasan anggaran daerah.

“Saya selaku Kepala Desa Petani menyarankan kepada RT 03/RW 08 agar masyarakat kita terhindar dari bahaya narkoba. Terkait keluhan warga, kami akan terus berkolaborasi dengan anggota DPRD kita, Bapak Surya Riski, untuk mencari solusi. Namun harus saya sampaikan, kondisi anggaran pemerintah saat ini sedang tidak baik-baik saja. APBD 1,9 triliun itu harus dibagi untuk semua kepentingan pemerintahan di seluruh Bengkalis. Meski begitu, kami tetap berkomitmen dan berjanji akan berupaya semaksimal mungkin membantu masyarakat agar keluhan di Desa Petani teratasi,” tegas Rasikun di hadapan warganya.

Mendengar langsung jeritan warganya, Surya Riski memastikan bahwa suara Desa Petani tidak akan berhenti di ruang tamu kepala desa. Ia berjanji akan membawa isu drainase, infrastruktur, dan BPJS ini ke meja rapat DPRD, memastikan kebutuhan mendesak warga masuk dalam prioritas perjuangan wakil rakyat.

Seluruh rangkaian kegiatan reses yang penuh semangat kebersamaan ini ditutup dengan khidmat. Doa penutup dipimpin oleh Ustadz Agus Salim, Lc., dilanjutkan dengan sesi foto bersama yang mengukuhkan komitmen sinergi antara wakil rakyat, pemerintah desa, dan masyarakat untuk terus berjuang membangun Desa Petani.

(Irwansyah Siregar)

Wujudkan Sukabumi Zero Alkohol, Polres Sukabumi Gelar KRYD, 402 Botol Miras Diamankan

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Komitmen mewujudkan Sukabumi Zero Alkohol terus diperkuat Polres Sukabumi. Dalam kegiatan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), Selasa malam (17/11/2026), jajaran Polres Sukabumi berhasil mengamankan sebanyak 402 botol minuman keras (miras) dari empat lokasi berbeda di wilayah hukum Polres Sukabumi.

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 19.30 hingga 22.30 WIB tersebut dipimpin langsung Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Benny Cahyadi, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Wakapolres Sukabumi Kompol Agus Susanto, S.H., S.I.K., M.M., serta diikuti Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E., Kasat Pol PP Kabupaten Sukabumi Deni Yudono, S.KM., M.M., KP., jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Sukabumi dan personel yang terlibat dalam surat perintah.

Sebelum pelaksanaan patroli, seluruh personel mendapatkan arahan agar menjalankan tugas secara profesional, penuh tanggung jawab, serta mengutamakan keselamatan. Kapolres juga menekankan pentingnya mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif dalam berinteraksi dengan masyarakat, tanpa mengabaikan ketegasan terhadap setiap potensi gangguan keamanan.

Baca juga SD Negeri Cirohani Didik Murid Dengan Sholat Dhuha Bersama, Tidak Hanya Mencerdaskan Tapi Membentuk Akhlak Mulia

Patroli KRYD kemudian dibagi menjadi tiga tim yang bergerak menyisir sejumlah titik di wilayah hukum Polres Sukabumi. Sasaran operasi meliputi tindak pidana C3 (curat, curas, dan curanmor), geng motor, premanisme, penyalahgunaan narkoba, kepemilikan senjata api dan senjata tajam, hingga peredaran minuman keras.

Hasilnya, petugas menemukan dan mengamankan ratusan botol miras dari empat lokasi sasaran, yakni kawasan Pertigaan Jalan Raya Cikembang, Kecamatan Cikembar; sebuah warung di Jalan Nasional III, Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar; Toko Sidomuncul di Jalan Raya Cicurug, Desa Tenjoayu, Kecamatan Cicurug; serta Edo’s Cafe & Karaoke Room di Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak.

Berbagai jenis minuman keras, mulai dari produk pabrikan hingga minuman beralkohol tradisional seperti ciu dan arbal, ditemukan dalam operasi tersebut. Secara keseluruhan, sebanyak 402 botol miras berhasil diamankan sebagai barang bukti untuk proses penanganan lebih lanjut.

Baca juga HARAMKAN PRIVILESE! Polri Pastikan Jenderal Bintang Empat LSP Segera Disidang Etik, Nasib Mengikuti Rekan yang Sudah Dipecat Tak Hormat

Tidak berhenti pada penyitaan barang bukti, petugas bersama Satpol PP Kabupaten Sukabumi juga melakukan penyegelan terhadap objek sasaran dengan pemasangan garis pembatas bertuliskan Line Do Not Cross. Selain itu, sebanyak 14 orang pengunjung diserahkan oleh Satpol PP Kabupaten Sukabumi kepada Dinas Sosial untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Benny Cahyadi, S.H., S.I.K., M.H., melalui Wakapolres Sukabumi Kompol Agus Susanto, S.H., S.I.K., M.M., menegaskan bahwa pemberantasan peredaran minuman keras menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan program Sukabumi Zero Alkohol.

“Polres Sukabumi berkomitmen mewujudkan Sukabumi Zero Alkohol. Kami tidak ingin peredaran minuman keras tumbuh dan menjadi pemicu berbagai gangguan kamtibmas, tindak kriminalitas, maupun keresahan di tengah masyarakat. Karena itu, penindakan terhadap peredaran miras akan terus kami tingkatkan melalui patroli, pengawasan, serta penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mendukung gerakan Sukabumi Zero Alkohol. Menurutnya, menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan kondusif bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, melainkan membutuhkan kepedulian serta partisipasi seluruh lapisan masyarakat.

Melalui kegiatan KRYD yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan bersinergi dengan pemerintah daerah, Polres Sukabumi menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan ruang bagi berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sukabumi Zero Alkohol bukan sekadar slogan, melainkan komitmen bersama untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif peredaran dan penyalahgunaan minuman keras demi terciptanya Kabupaten Sukabumi yang aman, tertib, sehat, dan kondusif.

(Rama)

SD Negeri Cirohani Didik Murid Dengan Sholat Dhuha Bersama, Tidak Hanya Mencerdaskan Tapi Membentuk Akhlak Mulia

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa secara intelektual, tetapi juga membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Hal itulah yang diterapkan di SD Negeri Cirohani yang berlokasi di Kp. Ciawitali, Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Rabu (18/11/3026).

Kepala Sekolah SD Negeri Cirohani, Ayi Susanto, menjadikan sholat dhuha bersama sebagai program rutin di sekolah tersebut.

Dalam konteks pendidikan, sekolah memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai spiritual melalui kegiatan pembiasaan yang terintegrasi dengan proses pendidikan. Salah satu bentuk pembiasaan tersebut adalah sholat dhuha bersama di sekolah. Kegiatan ini tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap sikap spiritual dan kualitas proses belajar murid.

Sholat dhuha sebagai ibadah sunnah memiliki makna mendalam dalam pembentukan karakter. Dalam perspektif pendidikan Islam, pembiasaan ibadah sejak dini merupakan sarana internalisasi nilai keimanan dan ketakwaan.

Baca juga HARAMKAN PRIVILESE! Polri Pastikan Jenderal Bintang Empat LSP Segera Disidang Etik, Nasib Mengikuti Rekan yang Sudah Dipecat Tak Hormat

Ayi Susanto menyatakan bahwa pendidikan Islam harus menyentuh dimensi ruhani secara berkesinambungan agar nilai-nilai agama tidak berhenti pada aspek kognitif, tetapi terwujud dalam sikap dan perilaku. Oleh karena itu, sholat dhuha bersama di sekolah menjadi media efektif untuk menanamkan kesadaran spiritual melalui pengalaman langsung.

Dari sudut pandang filsafat pendidikan, Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan adalah proses menuntun kodrat anak agar berkembang secara utuh. Implementasi sholat dhuha bersama dapat dipahami sebagai bentuk tuntunan spiritual yang menyeimbangkan perkembangan intelektual dan moral.

“Murid tidak hanya diarahkan untuk mencapai prestasi akademik, tetapi juga dibimbing untuk mengenal nilai ketuhanan, keikhlasan, dan rasa syukur sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari”, ucapnya.

Ayi menjelaskan, secara psikologis, pembiasaan sholat dhuha berdampak positif pada ketenangan emosional murid. Adapun kecerdasan spiritual merupakan fondasi bagi kecerdasan intelektual dan emosional. Dengan demikian, nilai religius tidak hanya diajarkan, tetapi dibiasakan dalam kehidupan sekolah.

“Pelaksanaan sholat dhuha bersama juga berkontribusi pada peningkatan disiplin dan tanggung jawab murid, sebagai sarana edukasi dan sangat efektif untuk membentuk karakter disiplin serta religius anak sejak dini,” ujar Ayi.

Dengan digelarnya kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi murid yaitu belajar disiplin, membantu anak memulai hari dengan bathin yang tenang sehingga lebih fokus dan siap menerima materi pembelajaran di kelas. Murid tidak hanya belajar teori di kelas tetapi praktik ibadah langsung bagaimana cara wudhu dan gerakan juga bacaan sholat yang benar.

(Rama)

HARAMKAN PRIVILESE! Polri Pastikan Jenderal Bintang Empat LSP Segera Disidang Etik, Nasib Mengikuti Rekan yang Sudah Dipecat Tak Hormat

Divisi Propam kunci mekanisme sidang pekan depan, tegaskan tak ada toleransi bagi oknum perusak kepercayaan publik.

JAKARTA , JURNAL TIPIKOR – Polri mengambil sikap tegas tanpa kompromi terkait skandal penyadapan liar yang melibatkan perwira tinggi bintang empat. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memastikan tidak ada ruang bagi “privilese pangkat” dalam proses pembersihan internal institusi.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa mekanisme sidang kode etik terhadap tersangka kasus penyadapan ilegal, Jenderal LSP, akan berjalan ketat mengacu pada regulasi terbaru. Polri menolak memberikan celah bagi siapapun untuk lolos dari jerat sanksi etik, terlepas dari seberapa tinggi bintang di pundaknya.

“Ini diatur dalam ketentuan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Tepatnya di Pasal 42,” tegas Trunoyudo di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11).

Baca juga PPK SUDAH DITAHAN, AKTIVIS ANAK BANGSA DESAK KEJATI BONGKAR 6 ELEMEN PROYEK CWP-03 UPI: POKJA KEMENTERIAN JANGAN LOLOS!

Trunoyudo menjelaskan bahwa komposisi majelis sidang telah dikunci sesuai regulasi untuk menjamin objektivitas namun tetap ketatnya sanksi. Dalam Pasal 42 ayat (3), disebutkan bahwa keanggotaan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) harus berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.

“Aturan main ini kami gunakan untuk menyidangkan Jenderal LSP. Tidak ada istilah tebang pilih. Mekanisme ini adalah jalan untuk melakukan proses pembersihan lanjutan pada pekan depan,” ujarnya dengan nada tegas.

Langkah ini menjadi sinyal keras Polri bahwa kasus penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal yang dilakukan oleh oknum perwira tinggi adalah pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Preseden buruk telah dibuat oleh rekan sejawat LSP sebelumnya.

Baca juga GERINDRA DAN UJIAN KEBESARAN POLITIK: ANTARA HAK KADERISASI, KEPENTINGAN KEKUASAAN, DAN SOLIDITAS KOALISI

Sebelumnya, Divisi Propam telah “menghajar” dua perwira tinggi lainnya dalam kasus yang sama, yakni AS dan EHS. Keduanya telah divonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Majelis Sidang KKEP pada Selasa (10/11) dan hari ini. Meskipun keduanya mengajukan banding, vonis PTDH menjadi tamparan keras bahwa Polri siap memotong “tangan-tangan kotor” di tubuh institusi.

Kini, mata publik tertuju pada nasib Jenderal LSP. Dengan empat tersangka berinisial LSP, AS, EHS, dan SU yang telah ditetapkan oleh Bareskrim, Polri mengirimkan pesan jelas: **Seragam Polri adalah kehormatan, bukan tameng untuk melakukan kejahatan.**

Sidang etik LSP dijadwalkan bergulir pekan depan. Polri menjamin transparansi proses namun menutup rapat celah negosiasi bagi para pelanggar kode etik.

Sumber : Antara

Editor : Azi

PPK SUDAH DITAHAN, AKTIVIS ANAK BANGSA DESAK KEJATI BONGKAR 6 ELEMEN PROYEK CWP-03 UPI: POKJA KEMENTERIAN JANGAN LOLOS!

Fisik 75% tapi Pembayaran 100%: Ini Proyek Konstruksi atau Pespes Sulap? Jangan Biarkan Kejati Jabar Berhenti pada ‘Kambing Hitam’ Kelas Teri!

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Selamat untuk Kejati Jabar, Anda berhasil menahan dosen UPI berinisial B.K. (PPK) dalam kasus korupsi proyek *Civil Work for Convention and Exhibition Center* (CWP-03) yang menggerogoti uang negara hingga Rp25.982.542.357,20. Tapi jangan puas dulu, dan jangan bangga sebelum rantai mafia yang sesungguhnya terputus.

Aktivis Anak Bangsa menilai penahanan PPK hanyalah “pembuka pintu” yang berisik, namun berisiko menjadi “penutup kasus” yang sunyi jika Kejati Jabar berhenti di situ. Membiarkan proyek ini selesai hanya dengan menyalahkan PPK dan kontraktor adalah sebuah lelucon hukum yang mahal.

“Gedung baru berdiri 75,34%, tapi uang negara sudah dibayar 100%. Ini proyek konstruksi atau sulap? Siapa yang memijat tangan pejabat agar tanda tangan persetujuan pembayaran 100% untuk barang yang belum jadi itu keluar? Kami tidak mau Kejati Jabar hanya menangkap ‘tukang sapu’ di lapangan, sementara ‘arsitek’ korupsi di balik meja masih nyaman ongkang-ongkang kaki,” tegas Juru Bicara Aktivis Anak Bangsa dalam konferensi persnya, Selasa (17/11).

Baca juga TEGAS! ERA FOTOKOPI KTP AKAN DIBASMI, RUU ADMINDUK PAKSA TRANSISI DIGITAL DAN KUKUHKAN NIK SEBAGAI IDENTITAS TUNGGAL

Perlu diingat, sejak 27 Agustus 2026, kami sudah berteriak di Kampus UPI soal mafia proyek ini. Tapi seolah-olah aparat butuh waktu tiga bulan hanya untuk menyadari bahwa proyek senilai puluhan miliar ini bukanlah arisan warga.

BONGKAR 6 ELEMEN “HANTU” YANG PURA-PURA RABUN DAN AMNESIA

Aktivis Anak Bangsa mendesak Kejati Jabar untuk tidak terjebak pada narasi sempit “hubungan PPK dan Kontraktor”. Ada 6 elemen struktural yang harus diseret, karena mereka dibayar oleh negara untuk mengawasi, bukan untuk memejamkan mata:

1. PMU Kementerian: Pengendali atau Sekadar Stempel Berjalan?

Project Management Unit (PMU) di tingkat kementerian konon bertugas mengendalikan dan memantau. Pertanyaannya: PMU ini mengawasi pakai mata atau pakai feeling? Jika laporan keterlambatan dan masalah jaminan bank sudah ada di meja, kenapa tidak ada yang bertindak? Jangan sampai jabatan PMU hanya jadi pajangan struktur organisasi.

2. PMC Kementerian: Matanya Rabun atau Memang Sengaja Dipejamkan?

Project Management Consultant (PMC) adalah pengawas. Bagaimana mungkin progres fisik 75% bisa lolos dari radar pengawas untuk dicairkan 100%? Apakah PMC ini menerbitkan laporan fiksi, atau ada “uang lelah” yang membuat pengawas mendadak buta warna? Buka semua laporan mereka, jika ada kelalaian atau kompromi, jerat mereka!

3. Konsultan DED: Perencana atau Perancang Kerugian Negara?

Detail Engineering Design (DED) adalah fondasi. Kalau fondasinya sudah “disetel” untuk mengakomodasi perubahan volume dan spesifikasi yang merugikan negara, maka konsultan DED bukan lagi perencana, melainkan mitra kejahatan. Usut tuntas siapa yang menyuruh dan siapa yang menyetujui desain “ajaib” ini.

4. Pokja Pemilihan Kementerian: “Penyihir” yang Meloloskan PT Arkindo

Ini adalah jantung dari skandal! Bagaimana mungkin PT Arkindo lolos tender? Informasi di lapangan menyebut perusahaan ini punya riwayat “blacklist” (daftar hitam). Apakah Pokja Pemilihan ini punya tongkat sihir yang bisa mengubah status “blacklist” menjadi “boleh ikut tender”?

Kejati Jabar harus memeriksa seluruh anggota Pokja. Buka dokumen evaluasinya! Jika ada intervensi, pengondisian, atau suap yang membuat PT Arkinda lolos, jerat mereka tanpa ampun. Jangan biarkan Pokja Kementerian merasa kebal hukum hanya karena duduk di balik meja ber-AC.

5. KPA Kementerian: Pemegang Anggaran yang Pura-pura Amnesia

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah penguasa dana. Bagaimana KPA menjalankan pengendalian ketika proyek macet dan jaminan bank bermasalah? Apakah KPA menerima laporan dan memilih untuk pura-pura tidak tahu? Jabatan dan pelimpahan kewenangan bukan tameng untuk lepas tangan dari kerugian negara.

6. PIU UPI: Pasukan Pengaman Kampus yang Tutup Mata

Project Implementation Unit (PIU) di UPI yang dibentuk lewat SK Rektor terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, SPI, Manajer, hingga Tim Teknis. Pertanyaannya: Apakah mereka bekerja atau hanya sekadar menempelkan nama di SK untuk mendapatkan tunjangan?

Di mana fungsi SPI (Satuan Pengawasan Internal)? Ke mana laporan Tim Monitoring? Jangan sampai struktur PIU UPI hanya jadi formalitas administratif untuk membagi-bagi jatah, sementara gedung yang dibangun untuk pendidikan rakyat malah jadi ladang garapan.

Baca juga GERINDRA DAN UJIAN KEBESARAN POLITIK: ANTARA HAK KADERISASI, KEPENTINGAN KEKUASAAN, DAN SOLIDITAS KOALISI

AKTOR “AC” DAN PRAKTIK PINJAM BENDERA

Kami juga mengingatkan Kejati Jabar dan PPATK untuk tidak lupa pada dugaan praktik pinjam bendera dan pengondisian tender. Ada sosok aktor pengendali berinisial  “AC” yang konon bermain di balik layar. Jangan sampai “AC” ini hanya jadi dongeng pengantar tidur. Telusuri aliran dananya, bongkar hubungan korporasinya, dan hadirkan dia ke meja hijau!

TUNTUTAN AKTIVIS ANAK BANGSA:

1. Kejati Jabar JANGAN BERHENTI pada PPK dan Kontraktor. Perluas penyidikan ke 6 elemen struktural (PMU, PMC, DED, Pokja, KPA, dan PIU UPI).
2. Bongkar Pokja Pemilihan Kementerian, usut tuntas bagaimana PT Arkindo lolos dari status *blacklist*. Ini adalah indikasi kuat mafia tender terstruktur!
3. Libatkan PPATK untuk melacak aliran dana dan menemukan siapa yang sebenarnya “makan” dari proyek ini.
4. Ungkap Aktor Intelektual berinisial AC dan jaringan pinjam bendera. Hukum harus tajam ke atas, bukan hanya tumpul ke bawah.

Pendidikan adalah hak rakyat, bukan lahan basah untuk memperkaya kroni. Uang negara Rp25,9 Miliar bukan angka yang bisa dihapus dengan sekadar memenjarakan satu dua orang kelas teri.

BONGKAR SELURUH RANTAI PROYEK CWP-03! JANGAN ADA YANG LOLOS!

(Red)

Tutup Celah Eksklusivitas dan Intoleransi, Pemkot Bandung Resmikan Kampung Toleransi ke-7 di Ciroyom

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap segala bentuk sekat sosial, eksklusivitas, dan intoleransi. Komitmen tersebut diwujudkan secara nyata melalui peresmian Kampung Toleransi ke-7 di Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Selasa (17/11/2026).

Berpusat di Vihara Satya Budhi, peresmian ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, jajaran Forkopimcam, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh lintas agama, serta warga setempat yang menjadi garda terdepan kerukunan kota.

Dalam keterangannya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menekankan bahwa Kampung Toleransi bukanlah proyek seremonial atau sekadar pemasangan plang identitas wilayah. Program ini merupakan sikap ideologis Pemkot Bandung untuk memastikan seluruh ruang hidup di Kota Kembang bersifat inklusif dan terbuka bagi siapa saja.

“Kampung Toleransi adalah bentuk komitmen tegas Pemerintah Kota Bandung sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa di kota ini tidak ada ruang bagi area atau kampung yang eksklusif. Semuanya harus terbuka,” tegas Farhan.

Baca juga Pemkab Sukabumi Gelar Rapat Dinas, Bupati Ingatkan PNS Jangan Sampai Ada Yang Terlibat Judi Online Dan Obat-Obatan Terlarang

Farhan menambahkan, perbedaan keyakinan dan latar belakang budaya tidak boleh menjadi pemecah belah, melainkan fondasi kekuatan warga. Setiap penduduk Bandung dijamin haknya untuk beribadah dan merawat tradisi budayanya, seraya menjunjung tinggi penghormatan terhadap sesama.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung, Andri Darusman, menjelaskan bahwa Ciroyom melengkapi jejak enam Kampung Toleransi yang telah lebih dulu berdiri, yakni Jamika, Paledang, Dian Permai, Balong Gede, Kebon Jeruk, dan Cibadak.

Andri menegaskan, kehadiran Kampung Toleransi berdiri di atas tiga pilar harga mati: menutup rapat ruang gerak intoleransi, menghidupkan gotong royong lintas batas, serta menanamkan nilai keberagaman sejak usia dini. Pengawasan di lapangan pun diperketat melalui sinergi lintas elemen.

“Kami bersama FKDM, FKUB, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas akan mengawal penuh dan memastikan tidak ada ujaran kebencian, tidak ada persekusi, dan tidak ada diskriminasi di Kampung Toleransi ini,” ujar Andri.

Baca juga TEGAS! ERA FOTOKOPI KTP AKAN DIBASMI, RUU ADMINDUK PAKSA TRANSISI DIGITAL DAN KUKUHKAN NIK SEBAGAI IDENTITAS TUNGGAL

Lebih jauh, Kesbangpol mendorong warga untuk meleburkan sekat perbedaan dalam aktivitas keseharian—mulai dari kerja bakti, pelayanan posyandu, hingga sistem keamanan lingkungan (siskamling).

“Kesbangpol hanya memfasilitasi, tetapi nyawa dan penggeraknya adalah warga itu sendiri. Jadikan Ciroyom sebagai barometer dan contoh nyata bagi wilayah lain di Kota Bandung,” pungkasnya.(*)

 

Pemkab Sukabumi Gelar Rapat Dinas, Bupati Ingatkan PNS Jangan Sampai Ada Yang Terlibat Judi Online Dan Obat-Obatan Terlarang

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kedisiplinan dan perilaku pegawai di lingkungan pemerintahan.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Dinas Bulan November 2026 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, pada Senin, (16/11/2026).

Menurut Bupati, pengawasan pegawai tidak cukup hanya melihat kehadiran dan pelaksanaan tugas. Setiap pimpinan harus memastikan bawahannya tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum.

Perhatian khusus diberikan terhadap praktik judi online (judol) dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Bupati mengingatkan, persoalan tersebut dapat berdampak pada kedisiplinan kerja sekaligus mencoreng nama baik instansi pemerintah.

“Jangan sampai ada staf dinas yang terlibat judi online. Ingatkan seluruh pegawai agar menjauhi judol dan obat-obatan terlarang,” tegasnya.

Baca juga GERINDRA DAN UJIAN KEBESARAN POLITIK: ANTARA HAK KADERISASI, KEPENTINGAN KEKUASAAN, DAN SOLIDITAS KOALISI

Bupati meminta pengawasan dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap pegawai di unit pelayanan publik seperti puskesmas. Dengan begitu, setiap potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini.

Selain membahas kedisiplinan, rapat dinas diisi penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Universitas Madani Nusantara terkait penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya, dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemkab Sukabumi dan Bawaslu Kabupaten Sukabumi tentang penguatan pengawasan partisipatif melalui literasi kepemiluan serta peningkatan kualitas demokrasi, disertai penandatanganan rencana kerja tahunan.

Baca juga Bukan Alasan untuk Menyerah! Surya Riski Terobos ‘Tembok’ Efisiensi Anggaran Demi Aspirasi Rakyat Petani

Dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah perangkat daerah atas kinerja pengelolaan keuangan terbaik tahun 2026.

Dalam kesemlatan itu, APJATEL, DPMD, BPBD, dan Dinas Pariwisata, menyampaikan ekspose terkait program dan capaian kinerja masing-masing.(Rama)

PA 98 Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa, Curigai Ada Kepentingan Eksploitasi Mineral di Ujung Kulon

SERANG, JURNAL TIPIKOR – Perkumpulan Aktivis 98 (PA 98) Perwakilan Banten mengecam wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke kawasan lain. Alasan ancaman tsunami yang digunakan untuk mendukung rencana tersebut dinilai berlebihan dan tidak masuk akal.

Perwakilan PA 98 Banten, Fran Al Rifai, menyampaikan penolakan itu di Serang, Selasa (17/11/2026). Ia mencurigai adanya kepentingan lain di balik rencana pemindahan satwa langka tersebut, terutama berkaitan dengan potensi sumber daya mineral di wilayah Banten.

Fran mempertanyakan alasan pemerintah yang mengaitkan pemindahan Badak Jawa dengan kemungkinan terjadinya tsunami. Menurutnya, ancaman bencana tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengambil keputusan besar tanpa penjelasan yang masuk akal.

“Kok pakai bawa-bawa alasan untuk mencegah apabila ada tsunami atau apa? Itu berlebihan sekali. Saya menilai alasan tersebut perlu dipertanyakan,” kata Fran.

Baca juga Bukan Alasan untuk Menyerah! Surya Riski Terobos ‘Tembok’ Efisiensi Anggaran Demi Aspirasi Rakyat Petani

Ia menduga rencana pemindahan itu bukan muncul secara tiba-tiba. Fran melihat adanya kemungkinan kepentingan tertentu yang telah disiapkan di balik wacana tersebut.

“Ini bukan sesuatu yang kebetulan. Saya melihat ada motif tertentu di balik rencana ini, seolah-olah semuanya sudah dipersiapkan,” ujarnya.

Fran kemudian menghubungkan kecurigaannya dengan keberadaan potensi mineral dan sumber daya alam di Banten. Ia menyinggung adanya titik-titik wilayah yang telah tercantum dalam peta sumber daya mineral.

Menurutnya, rencana pemindahan Badak Jawa patut dicermati karena berpotensi berkaitan dengan kepentingan eksploitasi sumber daya alam di kawasan Ujung Kulon.

“Ini sangat berhubungan dengan sumber mineral yang ada di Banten. Titik-titiknya sudah tertera. Akan sangat bengis apabila pemindahan Badak Jawa justru menjadi jalan untuk mengeksplorasi alam Banten, khususnya kawasan Ujung Kulon,” tegasnya.

Baca juga TEGAS! ERA FOTOKOPI KTP AKAN DIBASMI, RUU ADMINDUK PAKSA TRANSISI DIGITAL DAN KUKUHKAN NIK SEBAGAI IDENTITAS TUNGGAL

Ia juga menyoroti besarnya perhatian kalangan pengusaha dan elite ekonomi terhadap potensi sumber daya alam di Banten. Fran khawatir kepentingan ekonomi kelompok tertentu justru mengalahkan kepentingan konservasi dan perlindungan lingkungan.

“Di Banten ini banyak sekali sumber mineral dan sumber daya alam yang sudah dilirik para pengusaha serta elite-elite oligarki. Jangan sampai kepentingan mereka justru mengorbankan kawasan konservasi dan keberadaan Badak Jawa,” katanya.

Atas dasar itu, PA 98 Perwakilan Banten menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pemindahan tersebut. Fran menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam apabila pemerintah tetap melanjutkan kebijakan itu.

“Kami, Aktivis 98, khususnya perwakilan Banten, secara tegas menolak keras rencana pemindahan ini,” ujarnya.

Bahkan, Fran menyatakan PA 98 siap menggalang kekuatan masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi apabila rencana tersebut tetap dipaksakan.

“Kalau ini tetap dilakukan, warga Banten akan turun ke jalan dan melakukan penolakan keras melalui demonstrasi. Kami akan menggalang kekuatan dengan mengumpulkan seluruh unsur masyarakat dan tokoh,” tegas Fran.

Baca juga Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo Bertambah? Polri Usut Dugaan Dalang di Balik Mantan Kapolri Jenderal LSP

Ia menambahkan, penolakan terhadap pemindahan Badak Jawa berpotensi mendapat dukungan dari berbagai organisasi kemasyarakatan di Banten. Menurutnya, sejumlah elemen masyarakat telah bersiap menyikapi persoalan tersebut.

“Saya pikir ormas-ormas di Banten sudah stand by atas persoalan ini. Ini bukan hanya menyangkut Badak Jawa, tetapi juga menyangkut masa depan lingkungan dan sumber daya alam Banten,” tutupnya.

(Red)