GERINDRA DAN UJIAN KEBESARAN POLITIK: ANTARA HAK KADERISASI, KEPENTINGAN KEKUASAAN, DAN SOLIDITAS KOALISI

Oleh: Ahmad Tarmizi, S.E., S.H.
Pengamat Kebijakan Publik dan Politik

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Dinamika politik nasional menjelang pembahasan figur Wakil Presiden pendamping Prabowo Subianto menjadi perhatian tersendiri dalam perjalanan pemerintahan dan konstelasi politik Indonesia.

Salah satu wacana yang menarik untuk dicermati adalah kemungkinan apabila posisi Wakil Presiden nantinya diisi oleh kader internal Partai Gerindra, partai yang juga menjadi kendaraan politik Presiden Prabowo Subianto.

Secara politik dan konstitusional, tidak ada larangan bagi Presiden dan Wakil Presiden berasal dari partai politik yang sama. Setiap partai tentu memiliki hak untuk memperjuangkan kader terbaiknya agar mendapatkan kesempatan menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan.

Namun, politik tidak hanya berbicara mengenai hak dan kewenangan. Politik juga berbicara tentang persepsi publik, keseimbangan kekuasaan, kepentingan koalisi, serta bagaimana sebuah keputusan diterima oleh masyarakat dan kekuatan politik lainnya.

Di sinilah persoalan tersebut perlu dilihat secara lebih mendalam.

 Jangan Sampai Muncul Persepsi Gerindra Rakus Kekuasaan

Apabila Presiden Prabowo Subianto kemudian mengisi posisi Wakil Presiden dengan kader Gerindra, bukan tidak mungkin muncul opini publik bahwa Partai Gerindra ingin mengonsolidasikan kekuasaan politik dalam satu kekuatan partai.

Sekali lagi, hal tersebut merupakan kemungkinan persepsi politik, bukan kesimpulan bahwa Gerindra benar-benar memiliki motif demikian.

Akan tetapi, dalam kehidupan demokrasi, persepsi publik memiliki pengaruh terhadap citra dan legitimasi politik.

Masyarakat dapat mempertanyakan apakah pemerintahan dibangun untuk kepentingan seluruh elemen bangsa atau justru semakin terkonsentrasi pada kepentingan satu partai politik.

Pertanyaan semacam ini dapat menjadi bahan perdebatan publik yang tidak sederhana.

Partai yang sedang berada dalam lingkaran kekuasaan seharusnya memahami bahwa semakin besar posisi politik yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Membuka Celah Serangan bagi Lawan Politik

Keputusan menempatkan kader Gerindra pada posisi Presiden dan Wakil Presiden juga berpotensi menjadi materi kritik bagi kekuatan politik di luar pemerintahan.

Lawan politik dapat membangun narasi mengenai dominasi partai, konsentrasi kekuasaan, hingga ketimpangan dalam hubungan antarpartai pendukung.

Bahkan, persoalan yang sebenarnya merupakan hak politik partai dapat berkembang menjadi perdebatan mengenai komitmen terhadap demokrasi dan semangat kebersamaan nasional.

Dalam politik, tidak semua keputusan yang sah secara hukum otomatis memperoleh penerimaan yang sama di ruang publik.

Oleh karena itu, setiap keputusan strategis perlu mempertimbangkan bukan hanya aspek legalitas, tetapi juga konsekuensi politik dan komunikasi publiknya.

Soliditas Koalisi Jangan Sampai Menjadi Korban

Salah satu kekuatan pemerintahan adalah dukungan politik yang dibangun bersama sejumlah partai.

Partai-partai pendukung tentu memiliki kader, kepentingan organisasi, aspirasi politik, serta kontribusi masing-masing dalam perjalanan pemerintahan.

Jika posisi Wakil Presiden diberikan kepada kader internal Gerindra tanpa komunikasi dan kesepakatan politik yang memadai, bukan tidak mungkin muncul pertanyaan di kalangan partai pendukung mengenai posisi dan penghargaan terhadap kontribusi mereka.

Apakah partai-partai koalisi hanya diperlukan untuk memberikan dukungan politik, sementara jabatan strategis negara lebih banyak diarahkan kepada kader internal Gerindra?

Pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui komunikasi politik yang terbuka.

Sebab, soliditas koalisi tidak cukup dibangun melalui kesamaan kepentingan ketika menghadapi pemilu. Soliditas juga membutuhkan kepercayaan, penghormatan, dan pengakuan terhadap kontribusi masing-masing pihak.

Jangan sampai kebersamaan yang dibangun dalam perjuangan politik justru menghadapi ujian ketika kekuasaan telah berada di tangan.

Kekuasaan Bukan Milik Satu Partai

Perlu dipahami bahwa Presiden memang berasal dari partai politik, tetapi setelah menjadi Presiden, tanggung jawab kepemimpinannya adalah terhadap seluruh rakyat Indonesia.

Demikian pula dengan jabatan Wakil Presiden. Jabatan tersebut merupakan jabatan konstitusional negara, bukan semata-mata representasi kepentingan organisasi politik tertentu.

Oleh karena itu, pertimbangan dalam menentukan figur Wakil Presiden semestinya tidak berhenti pada loyalitas terhadap partai atau kedekatan politik.

Kapasitas kepemimpinan, integritas, pengalaman pemerintahan, kemampuan membangun komunikasi lintas partai, serta penerimaan masyarakat juga merupakan aspek penting.

Gerindra tentu memiliki hak untuk memperjuangkan kadernya. Namun, kebesaran sebuah partai juga dapat dilihat dari kemampuannya menghargai keberadaan kekuatan politik lain.

Beban Politik Gerindra Akan Semakin Besar

Apabila posisi Presiden dan Wakil Presiden sama-sama berasal dari Gerindra, konsekuensi politiknya juga perlu dipertimbangkan.

Keberhasilan pemerintahan tentu akan menjadi bagian dari catatan politik Gerindra. Sebaliknya, kegagalan kebijakan, persoalan tata kelola pemerintahan, maupun kontroversi pejabat publik juga berpotensi lebih kuat dikaitkan dengan partai tersebut.

Dengan demikian, semakin besar konsentrasi tanggung jawab politik pada satu partai, semakin besar pula beban reputasi yang harus ditanggung.

Ini bukan persoalan sederhana.

Gerindra perlu mempertimbangkan apakah penguatan posisi internal partai harus selalu menjadi prioritas, atau justru perlu diimbangi dengan strategi politik yang mampu menjaga kepercayaan seluruh kekuatan pendukung pemerintahan.

Wakil Presiden Harus Menjadi Simbol Kebersamaan Nasional

Indonesia merupakan negara dengan keberagaman politik, sosial, budaya, dan kepentingan masyarakat yang sangat luas.

Dalam kondisi demikian, figur Wakil Presiden memiliki makna lebih dari sekadar pendamping Presiden.

Wakil Presiden dapat menjadi salah satu jembatan komunikasi politik, memperkuat koordinasi pemerintahan, serta menghadirkan ruang kebersamaan di antara berbagai kekuatan nasional.

Karena itu, wacana pengisian posisi Wakil Presiden semestinya membuka ruang pertimbangan yang luas, baik dari kalangan internal Gerindra, partai-partai pendukung, maupun figur profesional yang memiliki kapasitas kepemimpinan nasional.

Tidak seharusnya pembahasan tersebut terjebak pada persoalan siapa yang paling berhak mendapatkan jabatan, tetapi lebih jauh menyangkut siapa yang dapat menjalankan amanah konstitusi dengan tanggung jawab terhadap seluruh bangsa.

Ujian Kedewasaan Politik Presiden dan Gerindra

Menurut saya, persoalan ini merupakan salah satu ujian kedewasaan politik bagi Gerindra sebagai partai yang mengantarkan Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia.

Kebesaran partai bukan hanya ditentukan oleh banyaknya kader yang menduduki jabatan strategis, tetapi juga oleh kemampuan membangun kepercayaan, merawat kebersamaan, dan menghormati kekuatan politik lainnya.

Presiden Prabowo memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada sekadar menjaga kepentingan partai asalnya. Ia memimpin seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat yang tidak memilihnya dan kelompok politik yang tidak berada dalam barisan pendukung pemerintah.

Oleh sebab itu, setiap keputusan mengenai posisi Wakil Presiden perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional, stabilitas pemerintahan, dan keberlanjutan demokrasi.

Gerindra tidak harus kehilangan hak untuk mengusung kader internalnya. Namun, hak tersebut juga perlu diletakkan dalam keseimbangan kepentingan politik yang lebih luas.

“Jangan sampai keinginan memperkuat partai justru melahirkan persepsi bahwa kekuasaan sedang dipusatkan pada satu kekuatan politik. Jangan sampai pula soliditas koalisi yang telah dibangun dengan susah payah justru mengalami keretakan akibat kurangnya kepekaan dalam mengambil keputusan strategis.”

PENUTUP: KEBESARAN PARTAI DIUJI KETIKA MEMEGANG KEKUASAAN

Pada akhirnya, ukuran kebesaran sebuah partai politik bukan hanya ketika berhasil memenangkan pemilu dan menempatkan kadernya dalam jabatan pemerintahan.

Kebesaran sesungguhnya diuji ketika partai tersebut memiliki kekuasaan: apakah mampu bersikap bijaksana, memberikan ruang kepada pihak lain, menjaga keseimbangan politik, dan tetap menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan organisasi.

Sebab, kekuasaan dapat diperoleh melalui perjuangan politik, tetapi kepercayaan rakyat hanya dapat dipertahankan melalui kebijaksanaan dalam mengelolanya.

“Presiden adalah pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Kekuasaan adalah amanah negara, bukan kepemilikan satu partai.”

 

AHMAD TARMIZI, S.E., S.H.
“Pengamat Kebijakan Publik dan Politik”
Bandung, November 2026

 

BOM WAKTU DI PEMDA: Sorot Disertasi Ketua KPK, Wakil Ketua Umum BPKP RIKSMAYA Desak DPR ‘Bedah Total’ UU Pemda yang Legitimasi ‘Pseudo Authority’

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Frasa “membantu” dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah bukan sekadar cacat logika hukum, melainkan “karpet merah” yang melegitimasi praktik pembangkangan, dagang sapi, dan saling sandera kepentingan oligarki lokal di tingkat daerah.

Hal ini ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP), RIKSMAYA, SH, saat memberikan sorotan tajamnya kepada Jurnal Tipikor, Senin (16/11) di Bandung.

Sikap keras RIKSMAYA ini merupakan respons langsung atas paparan disertasi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, yang secara akademis dan praktis membongkar “aurat” tata kelola pemerintahan daerah dalam ujian terbuka program S-3 Ilmu Hukum di Universitas Pelita Harapan, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (14/11) kemarin.

Dalam disertasinya, Setyo menyoroti dua usulan krusial: pertama, revisi total UU Pemda untuk menghapus “pseudo authority” (kewenangan semu) yang lahir dari frasa “membantu” pada Pasal 66 ayat (1). Kedua, pembentukan lembaga mediasi pemerintah daerah untuk mencegah disharmony by design (disharmoni yang dirancang oleh sistem).

Menanggapi hal tersebut, RIKSMAYA menilai temuan Ketua KPK ini adalah “tamparan keras” bagi DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri yang selama ini membiarkan celah hukum tersebut menjadi sarang korupsi dan inefisiensi anggaran.

“Kata ‘membantu’ di UU Pemda adalah bom waktu. Itu bukan lagi sekadar ketidakjelasan, tapi disharmony by design yang sengaja dibiarkan oleh pembuat undang-undang. Akibatnya, Wakil Kepala Daerah berada dalam kondisi “pseudo authority”—secara formal punya legitimasi politik dari rakyat, tapi secara fungsional dibuat impoten oleh sistem. Ini celah fatal yang sering disalahgunakan untuk memeras anggaran daerah demi konsolidasi kekuasaan, bukan untuk kesejahteraan rakyat,” ujar RIKSMAYA dengan nada menohok.

Baca juga KEJUT! DPR Tiba-Tiba Peduli Hak Asasi Manusia: RUU Penyadapan “Digas” Demi Mengamankan Rahasia Dapur Elite yang Terlanjur Bocor

Wakil Ketua Umum BPKP ini menegaskan bahwa disharmoni antara Kepala Daerah dan Wakilnya selama ini tidak pernah murni karena konflik pribadi, melainkan akibat desain regulasi yang ambigu. Rakyatlah yang selalu menjadi korban ketika terjadi perang dingin di puncak eksekutif daerah; pembangunan mangkrak, pelayanan publik terabaikan, dan anggaran habis untuk “pengamanan” posisi.

Terkait usulan kedua Setyo Budiyanto mengenai pembentukan lembaga mediasi pemerintah daerah, RIKSMAYA memberikan dukungan bersyarat. Ia mengingatkan agar lembaga baru ini tidak justru menjadi “pasar malam” baru bagi praktik transaksional.

“Usulan Ketua KPK untuk merevisi UU Pemda dan membentuk lembaga mediasi adalah langkah progresif yang harus dikawal. Namun, BPKP akan mengawasi ketat agar revisi UU ini benar-benar memotong dan menetapkan pembagian kewenangan substantif yang proporsional, bukan sekadar tambal sulam. Begitu juga dengan lembaga mediasi, jangan sampai lembaga baru ini malah jadi tempat ‘jual-beli’ penyelesaian konflik oleh para pihak yang bermasalah,” tegas RIKSMAYA.

Menutup sorotannya, RIKSMAYA mendesak DPR RI untuk tidak alergi terhadap kritik akademis dari orang nomor satu di KPK ini.

“Jika DPR dan Pemerintah menolak merevisi UU Pemda dan membiarkan frasa ‘membantu’ ini tetap ada, kami curiga ada kepentingan tersembunyi untuk mempertahankan status quo yang menguntungkan para pemburu rente di daerah. KPK harus turun gunung mengawal ini, karena disharmoni di Pemda adalah pintu belakang korupsi yang paling sunyi namun paling merugikan negara,” pungkas RIKSMAYA. (Red/JT)

KEJAGUNG RESMI BANDING: VONIS 5 TAHUN EKS KETUA OMBUDSMAN DINILAI TAK SETIMPAL, PENGKHIANATAN DI SEKTOR STRATEGIS NIKEL TIDAK BISA DIHARGA MURAH

Pengawal moral negara terbukti “bermain mata” terima suap Rp3,87 miliar. Kejagung siapkan memori banding demi keadilan substansial.

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Ironi menyelimuti institusi pengawas pelayanan publik. Mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, yang sejatinya digaji negara untuk menjadi garda terdepan pengawas moral, justru tertangkap basah menjual wewenangnya di sektor paling strategis: pertambangan nikel.

Merasa vonis 5 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim tidak memberikan efek jera dan tidak sebanding dengan kerusakan sistemik yang ditimbulkan, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menyatakan perang. Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan kasus suap tata kelola nikel tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa langkah banding ini diambil demi menegakkan keadilan yang sesungguhnya.

“Dalam hal ini, jaksa penuntut umum (JPU) sudah mengajukan upaya hukum banding pada hari Rabu pekan lalu dan sedang mempersiapkan memori banding dan kontra memori banding,” tegas Anang di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (16/11).

Baca juga Pemkab Sukabumi Bersama DPRD Sepakati Tiga Raperda Dalam Rapat Paripurna

Vonis di Bawah Tuntutan, Kejagung Ngotot Lawan

Langkah kejagung ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, JPU dengan tegas menuntut Hery Susanto selama 5,5 tahun penjara. Namun, majelis hakim yang dipimpin Dwi Elyarahma Sulistyowati hanya menjatuhkan vonis 5 tahun penjara. Bagi Kejagung, potongan setengah tahun tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat, mengingat posisi Hery yang menyalahgunakan lembaga negara untuk kepentingan korporasi tambang.

“Salah satunya karena terdakwa mengajukan banding, serta alasan yang lainnya akan diungkap dalam memori banding dan kontra memori banding,” tambah Anang, sembari menyatakan bahwa Kejagung menghormati hak terdakwa untuk banding sesuai KUHAP, namun negara juga berhak melawan putusan yang dianggap cacat keadilan.

Rumah Mewah Pulo Gebang Jadi Bukti “Mahal”-nya Harga Pengawasan

Kasus ini bukan sekadar suap biasa. Hery terbukti menerima suap berupa uang tunai dan sebuah rumah mewah di Pulo Gebang, Jakarta Timur, dengan total nilai fantastis mencapai Rp3,87 miliar.

Bukannya mengawasi penyimpangan, Hery justru menjadikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI sebagai alat tawar-menawar. Suap tersebut diduga kuat diterima untuk “menggerakkan” Hery agar mengatur dan menjinakkan LHP terkait dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2021-2026.

Atas perbuatannya, selain hukuman 5 tahun penjara, Hery dihukum denda Rp300 juta (subsider 100 hari kurungan) serta wajib membayar uang pengganti Rp3,87 miliar. Rumah mewah di Pulo Gebang pun disita negara sebagai bagian dari uang pengganti, dengan ancaman subsider 3 tahun penjara jika tidak dibayar.

Namun bagi para pengamat hukum dan masyarakat, pelepasan hak atas rumah mewah dan vonis 5 tahun belum cukup untuk membalas luka negara akibat rusaknya tata kelola nikel—sumber daya alam yang seharusnya menjadi tulang punggung kedaulatan ekonomi Indonesia.

Baca juga VAKUM WAPRES, PKB LEPAS ‘BOM POLITIK’: TOLAK KADER SENDIRI, SODORKAN DASCO AHMAD SEBAGAI ‘PENJAGA KESTABILAN’ PRABOWO

Kejagung kini tengah mematangkan strategi hukumnya. Melalui memori banding yang akan segera diserahkan ke Pengadilan Tinggi, Kejagung diyakini akan membongkar bagaimana seorang pejabat tinggi negara mereduksi fungsi pengawasan menjadi komoditas bisnis, dan mengapa hukuman yang lebih berat mutlak diperlukan untuk memberi sinyal keras bahwa **korupsi di sektor strategis tidak bisa ditawar dengan harga murah.

Sumber : Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI
Editor: Azi

Pemkab Sukabumi Bersama DPRD Sepakati Tiga Raperda Dalam Rapat Paripurna

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama DPRD menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna pengambilan keputusan dan persetujuan bersama di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, pada Senin, (16/11/2026).

Ketiga Raperda tersebut meliputi APBD Tahun Anggaran 2027, Raperda tentang Desa, serta perubahan keempat atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Bupati Sukabumi Drs. H Asep Japar, M.M., menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama dalam menyelesaikan pembahasan ketiga regulasi tersebut.

Menurutnya, Raperda tentang Desa menjadi landasan penguatan tata kelola pemerintahan desa, mulai dari kewenangan, pengelolaan keuangan dan aset, pembangunan, hingga pemberdayaan masyarakat.

“Regulasi ini diharapkan mampu mendorong pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel,” ungkapnya.

Baca juga Kapolres Sukabumi Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Lodaya 2026, Tekan Pelanggaran Dan Kecelakaan

Sementara itu, perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2016 mengatur peningkatan tipologi Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dari tipe C menjadi tipe A. Perubahan tersebut ditujukan untuk memperkuat pelaksanaan urusan pertanahan dan tata ruang serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Adapun persetujuan APBD 2027 telah melalui tahapan evaluasi Gubernur Jawa Barat dan penyempurnaan bersama Badan Anggaran DPRD serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Bupati berharap, kesepakatan ketiga Raperda tersebut tidak sekadar menjadi produk hukum, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarokah).

Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan penandatanganan berita acara persetujuan bersama oleh Bupati dan pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi sebagai bentuk kesepakatan atas ketiga Raperda tersebut.

(Rama)

Kapolres Sukabumi Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Lodaya 2026, Tekan Pelanggaran Dan Kecelakaan

Sukabumi, Jurnaltipikor.com,-Dalam upaya menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, Polres Sukabumi menegaskan komitmennya untuk mengedepankan keselamatan pengguna jalan melalui pelaksanaan Operasi Zebra Lodaya 2026 yang berlangsung mulai 16 hingga 29 November 2026.

Komitmen tersebut ditandai dengan Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra Lodaya 2026 di Lapangan Apel Mapolres Sukabumi, Senin (16/11/2026). Apel dipimpin langsung oleh Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Benny Cahyadi, S.H., S.I.K., M.H., serta diikuti oleh jajaran personel Polres Sukabumi dan unsur TNI, Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta Denpom III/I Kabupaten Sukabumi.

Dalam amanatnya, Kapolres Sukabumi menyampaikan bahwa operasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, sekaligus mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas menjelang akhir tahun.

Baca juga VAKUM WAPRES, PKB LEPAS ‘BOM POLITIK’: TOLAK KADER SENDIRI, SODORKAN DASCO AHMAD SEBAGAI ‘PENJAGA KESTABILAN’ PRABOWO

Menurutnya, penanganan permasalahan lalu lintas tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus diimbangi dengan edukasi, pencegahan, serta pendekatan yang humanis kepada masyarakat.

“Keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas. Kami ingin masyarakat semakin sadar bahwa tertib berlalu lintas bukan hanya untuk menghindari pelanggaran, tetapi juga untuk melindungi diri sendiri dan orang lain,” ujar AKBP Benny Cahyadi.

Kapolres juga menekankan kepada seluruh personel agar melaksanakan tugas secara profesional, proporsional, dan humanis. Ia mengingatkan bahwa kehadiran polisi di tengah masyarakat harus memberikan rasa aman dan tidak menimbulkan keresahan.

“Saya tekankan kepada seluruh personel, jangan sakiti hati masyarakat. Laksanakan tugas dengan baik, kedepankan sikap humanis, dan jangan sampai ada tindakan yang dapat merugikan masyarakat maupun mencederai nama baik institusi,” tegasnya.

Baca juga PA 98 Tolak Wapres Militer: “Cukup Satu Jenderal di Istana, Jangan Tambah Beban Sipil!” Desak Prabowo Reshuffle Kabinet ‘Arisan

Selain itu, Kapolres mengingatkan seluruh anggota untuk menjaga perilaku, termasuk bijak dalam menggunakan media sosial serta menghindari unggahan yang dapat mencoreng citra Polri. Para perwira juga diminta untuk selalu hadir dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas anggotanya.

Pelaksanaan Operasi Zebra Lodaya 2026 juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Polri, TNI, Pemerintah Daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan tertib.

Operasi yang berlangsung selama 14 hari ini dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah hukum Polda Jawa Barat, mulai 16 hingga 29 November 2026.

Melalui operasi tersebut, Polres Sukabumi mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas, mematuhi rambu-rambu, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan.

Dengan mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Ciptakan Lalu Lintas yang Tertib, Aman, Lancar dan Berkeselamatan”, Operasi Zebra Lodaya 2026 diharapkan tidak hanya menekan angka pelanggaran dan kecelakaan, tetapi juga membangun budaya tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama.

(RM)

VAKUM WAPRES, PKB LEPAS ‘BOM POLITIK’: TOLAK KADER SENDIRI, SODORKAN DASCO AHMAD SEBAGAI ‘PENJAGA KESTABILAN’ PRABOWO

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Di tengah spekulasi panas mengenai kekosongan kursi Wakil Presiden pasca-ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melempar manuver politik yang elegan namun menohok. Alih-alih berebut jatah kursi untuk kader internal, PKB justru menyodorkan nama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sebagai ‘sosok kunci’ dan mesin penjaga stabilitas koalisi Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum DPP PKB, Moh. Rano Alfath, menegaskan sikap ksatria partainya dalam menyikapi vacuum kekuasaan di orbit Istana tersebut. PKB secara resmi menyatakan tidak akan mengajukan kader internal, menyerahkan sepenuhnya hak prerogatif kepada Presiden Prabowo.

“Pada prinsipnya, PKB menghormati sepenuhnya kewenangan Bapak Presiden. Kami tidak akan mencalonkan kader internal. Kami mengutamakan keberlanjutan pemerintahan dan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai,” tegas Rano dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).

Baca juga KEJUT! DPR Tiba-Tiba Peduli Hak Asasi Manusia: RUU Penyadapan “Digas” Demi Mengamankan Rahasia Dapur Elite yang Terlanjur Bocor

Namun, di balik sikap ‘mundur teratur’ tersebut, PKB menyimpan rekomendasi yang tak bisa diabaikan oleh Istana. Jika Presiden meminta masukan, PKB dengan lantang menyebut Sufmi Dasco Ahmad sebagai kandidat paling rasional dan berbobot untuk mendampingi Prabowo.

Menurut Rano, Dasco bukan sekadar politisi biasa. Ia dinilai sebagai ‘jembatan raksasa’ yang mampu merajut kekuatan parlemen dan menyatukan suara akar rumput—mulai dari buruh, UMKM, hingga pedagang kecil—ke dalam kebijakan pemerintah.

“Apabila diberi kesempatan menyampaikan pandangan, PKB menilai Bapak Sufmi Dasco Ahmad merupakan sosok yang tepat untuk dipertimbangkan. Pak Dasco memiliki kemampuan merangkul berbagai kekuatan politik, mendengarkan perbedaan, dan mencari titik temu,” ujar Rano yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini.

Baca juga PA 98 Tolak Wapres Militer: “Cukup Satu Jenderal di Istana, Jangan Tambah Beban Sipil!” Desak Prabowo Reshuffle Kabinet ‘Arisan

Sikap PKB ini seolah memberikan sinyal keras bahwa pengganti Gibran haruslah figur yang mampu mencegah friksi dan memastikan mesin pemerintahan tetap berjalan mulus tanpa risiko ‘matahari kembar’. Perpaduan antara loyalitas mutlak kepada Prabowo dan kematangan politik Dasco di parlemen dianggap sebagai formula anti-gagal untuk menjaga soliditas koalisi.

“Kapasitas merangkul dan loyalitas yang diiringi kemampuan komunikasi politik adalah modal mutlak. Persoalan buruh dan UMKM butuh saluran komunikasi yang baik ke pemerintah, dan Pak Dasco adalah penghubungnya,” tambah Rano.

Mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan UU MD3, Presiden memang berwenang mengusulkan dua calon wakil presiden untuk dipilih oleh MPR. PKB memastikan bahwa rekomendasi Dasco adalah murni kalkulasi politik untuk kepentingan bangsa, bukan transaksional kursi.

“Keputusan akhir tetap di tangan kebijaksanaan Bapak Presiden. Tapi kami pastikan, Dasco Ahmad adalah jawaban atas kebutuhan stabilitas dan soliditas pemerintahan saat ini,” tutup Rano.

Langkah PKB ini kini menjadi bola panas di meja Presiden Prabowo. Apakah Istana akan melirik ‘mesin politik’ dari parlemen yang disodorkan PKB sebagai penyeimbang baru? Waktu yang akan menjawab.(*)

Tirtawening Gerak Cepat! 75 Persen Aliran Air di Babakan Hantap Kembali Mengalir, Dirut Tepis Keras Isu Pungli Jerigen

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR— Krisis distribusi air bersih di wilayah Babakan Hantap, Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, terus diurai tuntas oleh Perumda Tirtawening Kota Bandung. Lewat manuver teknis pemasangan pipa interkoneksi yang dikebut sejak Sabtu (14/11/2026), aliran air bagi warga di titik krusial—khususnya RW 08 dan RW 09—kini mulai kembali normal secara bertahap.

Hingga Minggu (15/11/2026) malam, sebanyak 75 persen pelanggan telah kembali menikmati pasokan air bersih. Capaian kilat ini menjadi bukti kerja nyata tim teknis Perumda Tirtawening di lapangan untuk menjawab keluhan warga.

Direktur Utama Perumda Tirtawening Kota Bandung, Rizky Mediantoro, menegaskan bahwa pemasangan pipa interkoneksi merupakan langkah taktis perusahaan untuk memutus hambatan distribusi.

“Alhamdulillah, melalui pemasangan pipa interkoneksi, sekitar 75 persen aliran air sudah kembali mengalir kepada pelanggan. Kami terus melakukan evaluasi dan penanganan lanjutan agar distribusi air semakin optimal dan seluruh pelanggan dapat kembali menikmati layanan secara normal,” ujar Rizky dalam keterangan resminya, Minggu (15/11/2026).

Baca juga KEJUT! DPR Tiba-Tiba Peduli Hak Asasi Manusia: RUU Penyadapan “Digas” Demi Mengamankan Rahasia Dapur Elite yang Terlanjur Bocor

Secara rinci, dari total 206 sambungan langganan (SL) yang terdampak di RW 09, 75 persen di antaranya sudah kembali teraliri. Sementara untuk 25 persen sisanya, Perumda Tirtawening terus menggenjot penyempurnaan teknis, termasuk memastikan dukungan pompa hisap agar tekanan air mampu menjangkau seluruh rumah warga secara merata.

Genjot Tekanan Air di Titik Interkoneksi Terusan Jakarta

Tak berhenti pada capaian 75 persen, Perumda Tirtawening langsung tancap gas menyiapkan langkah optimalisasi lanjutan. Fokus utama saat ini diarahkan pada titik interkoneksi di badan Jalan Terusan Jakarta, tepatnya di samping Kali Cicadas. Pemeriksaan dan penyetelan teknis di titik vital ini dilakukan untuk mendongkrak tekanan air sehingga distribusi ke jaringan pelanggan menjadi jauh lebih deras dan stabil.

Tepis Keras Isu Jual Beli Air Rp1.000/Jerigen: “Clear, Tidak Benar!”

Di tengah upaya pemulihan di lapangan, Rizky Mediantoro juga pasang badan menepis isu liar mengenai dugaan oknum petugas yang menjual air baku seharga Rp1.000 per jerigen. Berdasarkan hasil investigasi internal yang dilakukan secara menyeluruh, tuduhan tersebut dipastikan tidak berdasar.

“Tidak benar! Kami telah melakukan investigasi. Petugas kami tidak ada yang memungut atau meminta biaya apa pun. Clear,” tegas Rizky dengan nada lugas.

Baca juga PA 98 Tolak Wapres Militer: “Cukup Satu Jenderal di Istana, Jangan Tambah Beban Sipil!” Desak Prabowo Reshuffle Kabinet ‘Arisan

Warga Babakan Hantap Lega: Air Kembali Lancar

Dampak nyata dari percepatan perbaikan ini langsung dirasakan oleh warga setempat. Juju, salah seorang warga Babakan Hantap, mengungkapkan rasa leganya setelah aliran air di rumahnya kembali normal pascaperbaikan.

“Alhamdulillah, sejak malam Minggu sampai hari ini air sudah lancar. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu, air bisa lancar tanpa menggunakan pompa,” ungkap Juju.

Apresiasi serupa datang dari Asep, warga RT 04 RW 09 Babakan Hantap, yang membandingkan kondisi drastis sebelum dan sesudah penanganan dilakukan.

“Alhamdulillah airnya sudah jalan, sudah lancar. Kemarin-kemarin tidak lancar, alhamdulillah sekarang sudah lancar,” tuturnya.

Perumda Tirtawening memastikan akan terus mengawal ketat stabilitas pasokan air di wilayah Babakan Hantap—terutama RW 08 dan RW 09—hingga angka pemulihan menyentuh 100 persen dan seluruh pelanggan mendapatkan layanan prima secara berkelanjutan.

Sumber :Humas Perumda Tirtawening Kota Bandung

Editor : Azi

KEJUT! DPR Tiba-Tiba Peduli Hak Asasi Manusia: RUU Penyadapan “Digas” Demi Mengamankan Rahasia Dapur Elite yang Terlanjur Bocor

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Langit parlemen mendadak terang benderang oleh cahaya Hak Asasi Manusia. Komisi III DPR RI, yang biasanya alergi terhadap transparansi, mendadak menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) kilat bersama Baintelkam Polri. Agendanya satu: Membungkus rapat-rapat kegiatan penyadapan lewat RUU Penyadapan.

Pemicunya? Bukan karena rakyat kecil yang privasinya diinjak-injak oleh aparat, melainkan karena ada “oknum” yang iseng menyadap kepala negara.

Ketua Komisi III, Habiburokhman, dengan wajah penuh keprihatinan—pura-pura atau tidak, kami serahkan pada penilaian sejarah—menyatakan bahwa penyadapan ilegal pada kepala negara adalah “dinamika sistem”. Padahal, bahasa manusianya sangat sederhana: “Maling teriak maling, dan pencuri panik karena alat sadapnya ketahuan.”.

Baca juga PA 98 Tolak Wapres Militer: “Cukup Satu Jenderal di Istana, Jangan Tambah Beban Sipil!” Desak Prabowo Reshuffle Kabinet ‘Arisan

Tak heran, RUU ini langsung “digas” polpolan tepat setelah RUU Perampasan Aset tuntas. Logikanya sangat jernih dan patut diacungi jempol: Setelah aset para koruptor diamankan dari jerat hukum, sekarang giliran jalur komunikasi yang harus dipagari betis agar tak ada yang menguping.

Kamus Besar DPR: Edisi Hak Privasi

Habiburokhman berdalih bahwa penyadapan menyangkut hak konstitusional dan mengutip Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menyatakan privasi sebagai *non-derogable rights* (hak yang tak bisa dikurangi). Wah, luar biasa! Baru kali ini parlemen ingat konstitusi dan putusan MK, itu pun baru setelah bos besarnya yang jadi korban.

Mari kita terjemahkan bahasa “diplomatis” parlemen ke dalam bahasa yang lebih jujur:

Bahasa Resmi DPR:.”Kita butuh aturan yang jelas, profesional, dan akuntabel agar tidak ada penyadapan di lu hukum demi melindungi hak konstitusional warga negara.”Artinya: “Tolong dong, kalau mau nyadap pejabat, izinnya yang susah, laporannya yang ribet, dan jangan sampai bocor ke publik. Biar kami yang ngatur sendiri kriterianya di belakang pintu tertutup.”

Baca juga Gibran End Game’ Terbukti, Bisakah Klan Jokowi Bangkit di 2029?

Mengundang Serigala untuk Merancang Kandang Ayaml

Kehadiran Baintelkam Polri dalam RDP ini ibarat mengundang serigala untuk merancang undang-undang kandang ayam. Habiburokhman mengeluh bahwa aturan saat ini masih “beragam”, ada yang butuh izin pengadilan, ada yang tidak, dan “belum rinci”.

Tentu saja belum rinci! Kalau semua dirinci dan diawasi oleh pengadilan yang independen, bagaimana caranya para elite berbisik-bisik bagi-bagi kue tanpa ketahuan rakyat? Ketidakteraturan selama ini bukanlah “bug”, melainkan “fitur” yang sangat dinikmati oleh mereka yang berkuasa.

Bukan Untuk Rakyat, Tapi Untuk Penguasa

Pada akhirnya, masyarakat tidak sedang dibohongi. RUU Penyadapan ini tidak lahir dari cinta pada privasi warga negara yang sering diintimidasi lewat doxing dan pelacakan ilegal oleh aparat. RUU ini lahir dari trauma para penguasa yang menyadari bahwa tembok istana dan ruang rapat DPR ternyata tidak kedap suara.

Selamat bekerja, Komisi III dan Baintelkam. Pastikan pasal-pasal dalam RUU ini cukup tebal untuk membungkam mikrofon yang kebetulan menyala, dan cukup rumit untuk membuat hakim pengadilan pingsan saat membacanya.

Karena di negeri ini, privasi adalah hak asasi—tapi hanya jika Anda duduk di kursi empuk parlemen atau istana.

(Azi)

PA 98 Tolak Wapres Militer: “Cukup Satu Jenderal di Istana, Jangan Tambah Beban Sipil!” Desak Prabowo Reshuffle Kabinet ‘Arisan

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Di tengah hiruk-pikuk perebutan kursi panas Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka, Perkumpulan Aktivis 98 (PA 98) kembali menjadi “pengacau pesta” bagi para elit yang sedang mabuk kepayang oleh transaksi politik. Dalam pertemuan presidiumnya di Bandung, Minggu (15/11), PA 98 dengan lantang menolak wacana pengisian posisi Wapres dari kalangan militer.

Pesan mereka tegas dan menohok: Biarkan tentara kembali ke barak, jangan biarkan mereka menduduki kursi sipil dengan dalih “kompetensi”.

“Perlu diketahui ya, sejak 1998, amanat Reformasi masih kita pegang. Menyikapi posisi Wapres yang kosong, kami pikir kiranya tidak diberikan kepada figur militer,” tegas Ketua Umum PA 98, Muhamad Surya Wijaya.

Baca juga Gibran End Game’ Terbukti, Bisakah Klan Jokowi Bangkit di 2029?

Bagi PA 98, kursi Wapres bukanlah hadiah hiburan atau kursi empuk bagi mereka yang kalah dalam kalkulasi elektoral. “Bukan semata-mata transaksi politik antar elite,” tambah Surya, sebuah sindiran keras bagi partai-partai yang kini sibuk menjilat ludah sendiri demi bagi-bagi kekuasaan. PA 98 mendesak agar kursi nomor dua ini diisi oleh sipil—teknokrat, profesional, atau politisi sipil yang paham bahwa negara ini butuh orang yang bisa mengurus ekonomi, bukan sekadar orang yang pandai berbaris.

Ironi Perpres 111/2025: Waspadai LGBTQ, Tapi “Aman” dengan Dwifungsi Baru?

Narasi yang dibangun PA 98 dalam forum ini menelanjangi hipokrisi negara. Organisasi ini menyoroti Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, yang dengan gagah menempatkan LGBTQ sebagai ancaman non-militer dalam dimensi sosial-budaya.

PA 98 setuju bahwa ancaman ideologi harus diwaspadai. Namun, mereka dengan tajam menunjuk hidung negara: “Jika negara begitu paranoid terhadap minoritas seksual, mengapa negara justru sedang tidur nyenyak menyaksikan militer merangkak kembali ke ranah sipil?”

PA 98 menyoroti program Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP). “Penguatan pertahanan harus berjalan seiring profesionalisme militer dan supremasi sipil. Jangan sampai kita sibuk mengusir hantu LGBTQ, tapi di halaman rumah kita sendiri, Dwifungsi ABRI bangkit lewat pintu belakang bernama Yonif TP,” sindir PA 98. Mengaburkan batas antara tugas perang dan urusan kantor camat bukanlah prestasi, melainkan kemunduran demokrasi.

Baca juga PRABOWO SUBIANTO TEGASKAN STANDAR: CALON WAPRES HARUS MENDAPAT ‘BIKINAN YANG DI ATAS’, BUKAN HASIL LOBI!

Desakan Reshuffle: Hentikan Musik Kursi Kabinet ‘Family Gathering’

Tidak hanya soal Wapres, PA 98 juga menagih janji reformasi dengan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan *reshuffle* kabinet. Evaluasi ini bukan sekadar ritual tahunan atau ajang memindahkan menteri dari kementerian yang sepi ke kementerian yang banyak proyeknya.

PA 98 mengingatkan agar reshuffle tidak menjadi ajang “arisan” untuk mengakomodasi ego koalisi gemuk atau memuaskan nafsu oligarki. “Buka ruang bagi teknokrat dan akademisi. Evaluasi harus menyentuh kemampuan pemerintah menangani bencana, karhutla, dan konflik agraria—bukan sekadar kemampuan menteri membuat caption Instagram yang memukau,” tegas PA 98.

Misteri Penyadapan Presiden dan Bayang-Bayang “Deep State”

Dalam suasana yang semakin mirip novel thriller politik, PA 98 turut menyinggung dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Organisasi ini mendesak Kapolri untuk tidak main-main.

“Usut tuntas aktor, motif, dan sumber dananya. Jika ada unsur makar atau operasi politik terorganisasi, hajar habis. Tapi ingat,” tegas Surya, “jangan sampai alat sadap negara ini malah disetel untuk membungkam kritik rakyat dan aktivis. Hak privasi dan kebebasan berpendapat harus dilindungi, bukan dijadikan bahan bakar paranoia penguasa.”

PA 98 juga mencium bau tidak sedap dari fenomena “deep state” dan oligarki yang kini beroperasi di luar nalar demokrasi formal, mengambil keputusan di ruang-ruang gelap sementara parlemen hanya berfungsi sebagai stempel.

Baca juga SKANDAL PROYEK UPI: PPK ‘GELAP MATA’ BAYAR LUNAS GEDUNG TAK UTUH, NEGARA TERBANG RP26 MILIAR!

Konsolidasi 25-26 November: Bukan Sekadar Minum Kopi di Bandung

Sebagai aksi nyata, PA 98 akan menggelar diskusi publik akbar pada 25–26 November 2026. Forum ini bukan sekadar ajang nostalgia aktivis 98 yang kini sudah beruban, melainkan konsolidasi lintas elemen—akademisi, buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil—untuk merumuskan perlawanan terhadap oligarki.

Sekretaris Jenderal PA 98, Lukman Nurhakim, menutup pernyataan dengan sebuah peringatan keras bagi para pemegang anggaran: “Keberhasilan program tidak diukur dari seberapa besar anggaran yang dibakar atau seberapa megah infrastrukturnya, tapi dari apakah rakyat bisa makan dan apakah alamnya masih terjaga. Kami akan awasi hingga ke akar-akarnya.”

PA 98 menegaskan, mereka tetap membuka pintu dialog dengan pemerintah. “Tapi jangan harap kami akan menjadi ‘yes man’. Fungsi kami adalah mengkritik, bukan memuja.”

Bagi para elit yang sedang pesta pora di istana, pesan dari Bandung ini seharusnya menjadi tamparan keras: Romantisme 1998 mungkin sudah tua, tapi semangat untuk menolak kembalinya tirani—baik dalam bentuk militerisme maupun oligarki—tidak akan pernah mati.(Red)

 

Gibran End Game’ Terbukti, Bisakah Klan Jokowi Bangkit di 2029?

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR— Fatamorgana kekuasaan akhirnya runtuh. Kamis (12/11/2026), langit politik Istana Negara mendung seketika saat Gibran Rakabuming Raka resmi mengakhiri masa jabatannya. Di ruang kerja Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia.

Keputusan ini bukan sekadar drama politik atau pergantian figur di pos RI-2. Ini adalah eksekusi mati atas karier politik Gibran, sekaligus pukulan telak yang meruntuhkan bangunan dinasti politik Joko Widodo di lingkaran inti Istana Kepresidenan.

Siapa sangka, buku yang sempat dianggap sebagai serangan fajar dan konspirasi lawan politik itu, *”Gibran End Game”*, kini terbukti menjadi pisau bermata dua yang menggorok leher kekuasaan. Tuduhan dalam buku tersebut yang menyebut Gibran tidak pernah menamatkan pendidikan SMA-nya, baik di dalam maupun luar negeri, bukan lagi isapan jempol atau tudingan tanpa dasar.

Baca juga PRABOWO SUBIANTO TEGASKAN STANDAR: CALON WAPRES HARUS MENDAPAT ‘BIKINAN YANG DI ATAS’, BUKAN HASIL LOBI!

Bom waktu itu meledak. Kasus surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA yang selama ini ditutupi, kini terkuak dan berujung pada cacat hukum serta moral yang memaksa Gibran mundur. Narasi keberlanjutan yang dijual bertahun-tahun kini hangus terbakar oleh satu masalah administratif yang berujung pada kehancuran.

Pengunduran diri Gibran menjadi preseden buruk dan peringatan keras bagi elit politik Indonesia. Ini adalah akhir dari proyek estafet kekuasaan yang dirancang dengan mesin politik raksasa. Bangunan dinasti yang dipaksakan tumbuh di atas fondasi yang rapuh, pada akhirnya kembali ke tanah.

Lantas, menjawab pertanyaan besar: Bisakah klan Jokowi bangkit di 2029?

Jawabannya terdengar seperti eulogi: Sangat sulit, jika bukan mustahil.

Modal politik yang dibangun dengan narasi pencitraan kini hancur lebur. Kepercayaan publik yang sempat direkayasa, kini berbalik menjadi amarah, skeptisisme, dan hilangnya respect. Di tahun 2029, klan Jokowi tidak lagi berhadapan dengan lawan politik konvensional, melainkan dengan memori kolektif rakyat yang menolak untuk dibohongi kembali.

Baca juga Silakda ICMI ORDA Kabupaten Sukabumi, Sekda Dorong ICMI Perkuat Kolaborasi Dengan Pemda

Bagi Joko Widodo dan kroninya, tahun 2026 bukan lagi tentang bagaimana merawat warisan (*legacy*), melainkan tentang bagaimana menyelamatkan muka dari puing-puing dinasti yang mereka bangun sendiri.

“Gibran End Game” bukan sekadar judul buku yang bikin geger. Ia adalah realitas pahit yang kini harus ditelan mentah-mentah. Permainan telah usai, dan sejarah akan mencatat bahwa keserakahan kekuasaan selalu menemukan jalannya untuk menghancurkan sang pencipta.

(Azi)