SAMARINDA, JURNAL TIPIKOR — Di saat jutaan pasang mata dan dada warga Kalimantan Timur sesak tercekik kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sebuah kenyataan pahit menyeruak ke hadapan publik. Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, justru kedapatan bertolak ke Singapura untuk menjalani medical check-up (MCU) rutin di Rumah Sakit Mount Elizabeth pada pertengahan Oktober 2026.

Di saat rakyat bergulat melawan ancaman Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan kelumpuhan aktivitas ekonomi, ketidakhadiran sang Nakhoda Utama Kaltim di garis depan bencana memicu gelombang kritik hebat. Publik mempertanyakan komitmen, empati, dan kep sensibilidad moral seorang kepala daerah yang memilih agenda pribadi di tengah krisis lingkungan dan kesehatan rakyatnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Ririn Sari Dewi, membenarkan keberangkatan tersebut. Ririn bergeming bahwa pemeriksaan kesehatan dilakukan karena kondisi fisik Gubernur kurang prima akibat padatnya agenda pemerintahan, serta mengklaim telah mengantongi izin lisan dari Kementerian Dalam Negeri.

Meski demikian, Pemprov Kaltim tak sanggup membendung riak amarah dan kekecewaan publik yang terlanjur meluas akibat keputusan yang dinilai sangat nir-empati tersebut. Dalam keterangan resminya, Pemprov Kaltim akhirnya menyampaikan permohonan maaf terbuka.

“Kami menyampaikan permohonan maaf jika perjalanan ini menimbulkan pertanyaan, kekecewaan, atau persepsi yang kurang berkenan. Kepekaan dan empati terhadap kondisi masyarakat tetap menjadi perhatian kami,” tegas Ririn Sari Dewi dalam pernyataan resminya.

Baca juga Operasi Tangkap Tangan Ke-23 KPK Tahun 2026: Bupati Klaten Terjerat Kasus Dugaan Suap Pengadaan hingga Audit BPK, Uang Tunai Rp1 Miliar Disita

Namun, bagi para pakar kebencanaan dan pengamat politik, permohonan maaf serta formalitas izin administrasi tidak serta-merta menghapus cela moral kepemimpinan ini. Sorotan tajam publik bukan sekadar urusan prosedur, melainkan ujian nyata atas jiwa kepemimpinan seorang pejabat publik. Kehadiran fisik seorang gubernur di lapangan sangat krusial untuk mengomandoi mitigasi bencana secara langsung, membakar semangat tim evakuasi, dan memberikan rasa aman bagi warga yang terdampak.

Peristiwa ini menjadi catatan kelam sekaligus tamparan keras bagi tata kelola dan sensitivitas kebijakan Pemprov Kaltim. Kasus ini memberikan pelajaran berharga bahwa etika kepemimpinan, kepedulian, dan rasa empati kepada rakyat yang sedang menderita harus senantiasa berada di atas segala agenda pribadi seorang kepala daerah.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menegaskan komitmennya untuk tidak merelakan institusi hukum ternoda oleh praktik koruptif di dalam lembaga pemasyarakatan. Menanggapi temuan penyelewengan wewenang serta dugaan jual beli remisi, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, mengonfirmasi bahwa sanksi tegas telah dijatuhkan kepada sejumlah oknum pegawai yang terlibat.

Langkah drastis ini menjadi bukti nyata komitmen Kemenimipas dalam membongkar praktik kejahatan di balik jeruji besi yang merusak prinsip keadilan publik.

“Sudah kami tindak, ada beberapa orang sudah kami berikan sanksi,” tegas Menteri Imipas Agus Andrianto di Jakarta, Kamis (15/10). Detail dan rincian penjatuhan sanksi administrasi maupun pidana akan disampaikan secara akuntabel oleh Inspektur Jenderal Kemenimipas.

Baca juga Buntut OTT Skandal “Barel Biru” Klaten: KPK Resmi Tetapkan Bupati Hamenang Wajar Ismoyo dan Pihak BPK Sebagai Tersangka

Pencabutan Pembebasan Bersyarat Indra Kenz: Tak Ada Ruang bagi Fasilitas Mewah

Ketegangan di internal pemasyarakatan memuncak menyusul pengungkapan fasilitas mewah yang dinikmati oleh narapidana kasus investasi bodong Binomo dan TPPU, Indra Kesuma alias Indra Kenz. Investigasi mendalam yang dipicu oleh temuan Ombudsman RI di Lapas Kelas II A Cibinong membongkar adanya kontainer berisi fasilitas mewah yang didalangkan oleh warga binaan.

Atas rekomendasi Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan, Pembebasan Bersyarat (PB) Indra Kenz resmi dicabut. Indra Kenz telah dijemput dan digiring kembali untuk meringkuk di Lapas Kelas I Tangerang demi menjalani sisa masa pidananya tanpa keistimewaan.

Pesan Tegas: Hukum Tidak Bisa Dibeli!

Kemenimipas menegaskan bahwa penindakan ini adalah sinyal keras bagi seluruh jajaran aparat pemasyarakatan di Indonesia:

1. Integritas Tanpa Kompromi: Aparat yang nekat memperjualbelikan remisi dan memanjakan narapidana bermodal besar akan ditindak tanpa pandang bulu.
2. Nol Toleransi untuk Fasilitas Mewah: Warga binaan yang mencoba menyalahgunakan wewenang atau membawa fasilitas di luar ketentuan tidak akan mendapatkan hak remisi dan harus bersiap kehilangan seluruh hak asimilasi maupun pembebasan bersyarat.
3. Pembersihan Total Sistem: Kemenimipas terus berbenah secara menyeluruh guna mengembalikan fungsi lapas sebagai tempat pembinaan yang adil, jujur, dan berwibawa.

(Red)

Hetifah Sjaifudian: Jangan Biarkan Rakyat Menunggu Janji Manis, BNPB Harus Turun Gunung dan Buktikan Taring!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Pelantikan Letnan Jenderal TNI Kristomei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) oleh Presiden Prabowo Subianto, Kamis (15/10) kemarin, bukan sekadar seremonial pergantian garda depan. Bagi Hetifah Sjaifudian, Anggota Komisi VIII DPR RI, ini adalah lonceng peringatan keras bagi lembaga yang tengah terluka.

Di tengah bayang-bayang skandal korupsi yang menggerus kepercayaan publik dan darurat kabut asap yang mencekik Kalimantan, Hetifah menantang kepemimpinan baru ini untuk tidak hanya bekerja secara administratif, tetapi harus “turun gunung” dengan keberanian.

“Kasus dugaan korupsi yang mencoreng BNPB sebelumnya adalah hutang moral yang harus dilunasi. Kristomei Sianturi tidak punya kemewahan untuk ragu. Ini momentum pembuktian: apakah BNPB akan kembali menjadi lembaga yang dipercaya rakyat, atau terus tenggelam dalam ketidakpercayaan? Saya menuntut transparansi total dan pembersihan total dari praktik kotor,” tegas Hetifah dalam keterangan persnya, Jumat (16/10).

Baca juga Buntut OTT Skandal “Barel Biru” Klaten: KPK Resmi Tetapkan Bupati Hamenang Wajar Ismoyo dan Pihak BPK Sebagai Tersangka

Kalimantan Menjerit, BNPB Jangan Hanya Kirim Surat

Sebagai wakil rakyat dari dapil Kalimantan Timur, Hetifah menyuarakan urgensi yang tak bisa ditunda lagi. Ia menilai respons BNPB selama ini terhadap bencana Karhutla (Kebakaran Hutan dan Lahan) masih belum cukup membumi dan menyentuh akar masalah di lapangan.

“Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan, saya secara khusus menagih perhatian serius. Karhutla dan kabut asap masih melanda, menyiksa paru-paru warga, anak-anak, dan lansia. BNPB tidak boleh hanya sibuk di balik meja Jakarta. Perkuat kerja sama dengan Pemda dan BPBD, dengarkan jeritan mereka, dan kirimkan dukungan nyata: personel, alat berat, dan anggaran yang cair tepat waktu! Jangan biarkan rakyat kami menjadi tumbal kelalaian,” desak Hetifah.

Hetifah mengingatkan bahwa pencegahan dan mitigasi bukan lagi wacana, melainkan nyawa. Perlindungan bagi kelompok rentan harus menjadi prioritas utama di atas segalanya.

Baca juga Operasi Tangkap Tangan Ke-23 KPK Tahun 2026: Bupati Klaten Terjerat Kasus Dugaan Suap Pengadaan hingga Audit BPK, Uang Tunai Rp1 Miliar Disita

Komisi VIII Siapkan ‘Interogasi’ Total

Mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga memberikan sinyal keras bahwa Komisi VIII DPR RI tidak akan memberikan “karpet merah” bagi kesalahan. Fungsi pengawasan akan diperketat, terutama terkait aliran dana siap pakai dan pengadaan barang yang rawan kebocoran.

“Dalam Raker terdekat, kami tidak akan menerima laporan normatif. Kami minta evaluasi menyeluruh dan rencana pembenahan yang terukur. DPR akan memastikan setiap rupiah anggaran kebencanaan sampai ke tangan yang membutuhkan, bukan menguap ke kantong oknum. Jika Kristomei Sianturi ingin sukses, ia harus berani memotong rantai birokrasi yang menghambat bantuan,” tutup Hetifah.

Penunjukan Kristomei Sianturi kini menjadi sorotan tajam. Rakyat tidak lagi membutuhkan janji, mereka membutuhkan aksi nyata di tengah asap yang kian pekat dan noda korupsi yang harus dihapus.(*)