Rapat paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., didampingi Ketua H. Asep Mulyadi, S.H., Wakil Ketua I DPRD Kota Bandung H. Toni Wijaya, S.E., S.H., Wakil Ketua III Rieke Suryaningsih, S.H., serta dihadiri para Anggota DPRD Kota Bandung. Hadir dalam rapat paripurna itu, Wakil Wali Kota Bandung H. Erwin, Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnain, serta jajaran pimpinan OPD.Fraksi Nasional Demokrat DPRD Kota Bandung memandang bahwa APBD harus ditempatkan sebagai instrumen utama pemerintah daerah dalam menjawab persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Karena itu, ukuran keberhasilan APBD tidak cukup hanya dilihat dari besarnya anggaran maupun tingkat serapan, tetapi harus dilihat dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, pembangunan yang lebih merata, serta manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Bandung.
Atas dasar pemikiran tersebut, Fraksi Nasional Demokrat menyampaikan pandangan dan catatan secara kritis namun konstruktif, sebagai bentuk komitmen untuk memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki arah yang jelas, target yang terukur, dan memberikan dampak yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Perubahan APBD 2026
Bagi Fraksi Nasional Demokrat, perubahan APBD bukan semata-mata perubahan angka dalam dokumen anggaran. Perubahan APBD merupakan instrumen untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat tetap diarahkan untuk menjawab persoalan nyata masyarakat, menjaga kesinambungan fiskal, memperbaiki kualitas pelayanan publik, sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan Kota Bandung.
Fraksi Nasional Demokrat memahami bahwa perubahan anggaran tahun berjalan dilakukan karena adanya perkembangan kondisi ekonomi, perubahan kebijakan transfer, perkembangan realisasi pendapatan, perubahan kebutuhan belanja, serta penyesuaian prioritas pembangunan. Hal tersebut juga menjadi dasar yang dijelaskan Pemerintah Kota Bandung dalam Nota Keuangan.
Atas dasar tersebut, Fraksi Partai NasDem menyampaikan pandangan dalam semangat membangun, mengawal, dan memperkuat kebijakan Pemerintah Kota Bandung, dengan beberapa pokok perhatian sebagai berikut:
- PENDAPATAN DAERAH
Fraksi Nasional Demokrat memberikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Kota Bandung meningkatkan kapasitas Pendapatan Asli Daerah. Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2026, Pendapatan Daerah meningkat dari Rp7,19 triliun menjadi Rp7,20 triliun, atau bertambah sebesar Rp11,78 miliar. Kenaikan tersebut terutama berasal dari PAD yang meningkat sebesar Rp86,56 miliar, dari Rp4,34 triliun menjadi Rp4,43 triliun.
Secara struktur, PAD menjadi sumber terbesar pendapatan daerah, yaitu sekitar 61,54 persen dari total pendapatan daerah. Sementara pendapatan transfer sebesar Rp2,77 triliun atau sekitar 38,46 persen. Fraksi Nasional Demokrat memandang peningkatan PAD merupakan hal yang positif karena menunjukkan adanya upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah. Lebih khusus lagi, kenaikan PAD tersebut bersumber dari:
• Pajak Daerah naik Rp43,34 miliar, menjadi Rp3,65 triliun;
• Retribusi Daerah naik Rp7,8 miliar, menjadi Rp625,10 miliar;
• Lain-lain PAD yang Sah naik Rp35,42 miliar, menjadi Rp120,05 miliar;
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tidak mengalami perubahan dan tetap Rp36,01 miliar.
Namun demikian, Pemerintah Kota Bandung juga menghadapi penurunan Pendapatan Transfer sebesar Rp74,78 miliar, dari Rp2,84 triliun menjadi Rp2,77 triliun. Yang perlu mendapat perhatian adalah Transfer Antar Daerah turun Rp88,96 miliar, meskipun Transfer Pemerintah Pusat meningkat Rp14,18 miliar.
Fraksi Nasional Demokrat merekomendasikan agar optimalisasi PAD diarahkan pada; digitalisasi pemungutan, integrasi basis data wajib pajak dan wajib retribusi, intensifikasi kepatuhan, optimalisasi aset daerah, serta penutupan potensi kebocoran penerimaan; bukan semata-mata melalui peningkatan tarif atau beban kepada masyarakat. Dengan demikian, peningkatan PAD dapat menjadi indikator membaiknya tax effort dan kualitas tata kelola, bukan sekadar bertambahnya beban masyarakat.
- REALISASI PENDAPATAN
Fraksi Nasional Demokrat juga memberikan perhatian terhadap kondisi realisasi pendapatan sampai pertengahan tahun. Berdasarkan Nota Keuangan, sampai dengan 22 Juni 2026, realisasi pendapatan mencapai Rp2.695,14 miliar atau 37,91 persen dari target APBD sebesar Rp7.109,23 miliar. Sementara target kumulatif berdasarkan progres waktu berada pada 47,40 persen, sehingga terdapat selisih sekitar 9,49 poin persentase.
Fraksi Nasional Demokrat memahami bahwa realisasi pendapatan tidak selalu linear karena dipengaruhi siklus penerimaan, kondisi ekonomi, dan kebijakan transfer. Namun demikian, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Fraksi Nasional Demokrat mendorong agar Pemerintah Daerah menerapkan monitoring pendapatan secara bulanan dan berbasis dashboard, sehingga DPRD juga memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai posisi pendapatan hingga akhir tahun. Oleh karena itu, target pendapatan yang digunakan dalam perubahan APBD benar-benar memiliki dasar yang realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- BELANJA DAERAH
Fraksi Nasional Demokrat mengapresiasi penjelasan Pemerintah bahwa penyesuaian belanja dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan realisasi semester pertama, urgensi program, perubahan kebutuhan pemerintahan, serta kapasitas fiskal sampai akhir tahun. Dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, total belanja meningkat dari Rp7,61 triliun menjadi Rp7,69 triliun, atau bertambah Rp80,02 miliar. Namun struktur perubahan belanja menunjukkan dinamika yang penting untuk dicermati. Belanja operasi meningkat sebesar Rp193,95 miliar atau 2,86 persen, menjadi Rp6,96 triliun. Di dalamnya:
• Belanja Pegawai naik Rp117,90 miliar atau 4,38 persen;
• Belanja Barang dan Jasa naik Rp132,74 miliar atau 3,60 persen;
• Belanja Subsidi turun Rp56,69 miliar atau 100 persen;
• Belanja Hibah tetap Rp293,70 miliar
• Belanja Bantuan Sosial tetap Rp41,11 miliar.
Secara keseluruhan, belanja operasi mencapai sekitar 90,61 persen dari total belanja. Fraksi Nasional Demokrat memahami bahwa sebagian besar belanja operasi merupakan konsekuensi kebutuhan pelayanan pemerintahan.
Namun, kondisi tersebut juga harus menjadi momentum untuk memastikan bahwa pertumbuhan belanja operasi tidak mengurangi ruang fiskal bagi belanja pembangunan dan pelayanan yang bersifat langsung kepada masyarakat. Kami mendorong agar setiap kenaikan belanja operasi dikaitkan dengan indikator kinerja yang jelas.
- BELANJA MODAL
Fraksi Partai NasDem memberikan perhatian khusus terhadap Belanja Modal. Dalam perubahan APBD 2026, Belanja Modal turun Rp84,68 miliar atau 10,63 persen, dari Rp796,40 miliar menjadi Rp711,72 miliar. Penurunan tersebut terutama terjadi pada:
• Belanja Modal Peralatan dan Mesin turun Rp62,81 miliar atau 21,67 persen;
• Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi turun Rp20,91 miliar atau 12,72 persen;
• Belanja Modal Gedung dan Bangunan turun sekitar Rp861,67 juta.
Fraksi Nasional Demokrat memahami bahwa efisiensi dan penyesuaian anggaran merupakan bagian dari pengelolaan fiskal. Namun, kami perlu memastikan bahwa pengurangan Belanja Modal tidak mengganggu target pembangunan infrastruktur dan kualitas pelayanan publik jangka panjang. Apalagi salah satu prioritas Kota Bandung Tahun 2026 adalah mewujudkan kota yang maju, kreatif dan berdaya saing dengan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.
- BELANJA TIDAK TERDUGA
Fraksi Nasional Demokrat mencermati bahwa Belanja Tidak Terduga mengalami penurunan cukup signifikan. Dari Rp39,87 miliar menjadi Rp10,62 miliar, atau turun sekitar Rp29,25 miliar atau 73,37 persen. Kami memahami bahwa perubahan tersebut dapat merupakan hasil evaluasi kebutuhan setelah melihat kondisi aktual selama semester pertama.
Namun, mengingat Kota Bandung menghadapi risiko bencana, kondisi darurat, gangguan pelayanan publik, serta berbagai kemungkinan kejadian luar biasa, maka kecukupan ruang fiskal untuk kondisi darurat tetap harus menjadi perhatian. Fraksi Nasional Demokrat mencermati agar Pemerintah memastikan risk assessment tetap dilakukan sehingga efisiensi BTT tidak mengurangi kemampuan pemerintah merespons kondisi darurat.
- PEMBIAYAAN DAERAH
Salah satu bagian yang sangat penting dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 adalah Pembiayaan Daerah. Penerimaan pembiayaan meningkat dari Rp418,88 miliar menjadi Rp487,12 miliar, atau bertambah Rp68,24 miliar. Seluruh penerimaan pembiayaan tersebut berasal dari SiLPA tahun sebelumnya, sementara pengeluaran pembiayaan ditetapkan Rp0. Dengan demikian, defisit APBD setelah perubahan sebesar Rp487,12 miliar sepenuhnya ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari SiLPA.
Fraksi Nasional Demokrat mengapresiasi bahwa Pemerintah tidak menambah pengeluaran pembiayaan baru. Namun, peningkatan penggunaan SiLPA sebesar Rp68,24 miliar perlu mendapatkan penjelasan yang memadai. Kami merekomendasikan agar SiLPA digunakan untuk membiayai program yang; mendesak, memiliki manfaat langsung kepada masyarakat, memiliki kesiapan pelaksanaan, serta tidak menimbulkan beban pembiayaan baru pada tahun-tahun berikutnya.
- PELAYANAN DASAR DAN PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT
Fraksi Nasional Demokrat memandang bahwa keberhasilan Perubahan APBD pada akhirnya harus tercermin dalam meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Target pembangunan seperti peningkatan IPM menjadi 85,46, penurunan kemiskinan menjadi 3,49–3,58 persen, serta penurunan TPT menjadi 6,46–7,10 persen, harus didukung kebijakan yang konkret dan terukur. Di sektor pendidikan dan kesehatan, Fraksi mengapresiasi adanya pembangunan dan rehabilitasi Puskesmas, pengadaan sarana kesehatan, pemeliharaan fasilitas pendidikan, serta pengadaan sarana pembelajaran.
Namun, setiap program harus diukur dari manfaatnya, bukan semata-mata dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Demikian pula dengan pembangunan ekonomi. Anggaran harus semakin diarahkan pada UMKM, ekonomi kreatif, kewirausahaan anak muda, koperasi, digitalisasi usaha, produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja.
Oleh karena itu, Fraksi Nasional Demokrat menekankan bahwa pembangunan harus menghasilkan dua hal sekaligus: pelayanan publik yang semakin baik dan masyarakat yang semakin berdaya secara ekonomi.
APBD 2027
Bagi Fraksi Nasional Demokrat, APBD 2027 harus dipandang bukan sekadar sebagai dokumen angka-angka pendapatan dan belanja, tetapi sebagai instrumen kebijakan yang menentukan arah pembangunan dan kualitas kehidupan masyarakat Kota Bandung dalam satu tahun ke depan.
Oleh karena itu, Fraksi Nasional Demokrat memandang penting agar APBD 2027 disusun secara realistis, terukur, efektif, efisien, berkeadilan, serta berorientasi pada hasil, dengan memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak mengurangi keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan dasar dan kepentingan masyarakat.
Kedua, Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.
Fraksi Nasional Demokrat memandang bahwa RAPBD Tahun Anggaran 2027 harus ditempatkan bukan sekadar sebagai dokumen angka pendapatan dan belanja, melainkan sebagai instrumen untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Bandung.
Dengan berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. PP 12/2019 memang menjadi kerangka utama pengelolaan APBD daerah.
Atas dasar tersebut, Fraksi Nasional Demokrat menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut:
- PENDAPATAN DAERAH
RAPBD 2027 memproyeksikan Pendapatan Daerah sebesar Rp7,46 triliun, dengan PAD sebesar Rp4,51 triliun dan pendapatan transfer sekitar Rp2,94 triliun. PAD meningkat sekitar 3,78% dibandingkan APBD 2026. Fraksi Nasional Demokrat mengapresiasi meningkatnya porsi PAD sebagai indikasi penguatan kemandirian fiskal. Namun, kenaikan target PAD harus disertai strategi yang konkret.
Fraksi Nasional Demokrat mencermati terdapat persoalan pada sejumlah sumber pendapatan. Pajak hotel turun dari Rp424 miliar pada 2024 menjadi Rp381,64 miliar pada 2025, sementara pajak reklame juga turun dari Rp45,72 miliar menjadi Rp39,62 miliar. Oleh karena itu, Fraksi Nasional Demokrat meminta Pemerintah Kota Bandung tidak sekadar menaikkan target PAD, tetapi memperkuat basis data wajib pajak, digitalisasi pemungutan, pengawasan transaksi, optimalisasi aset daerah, serta menutup potensi kebocoran.
- BELANJA DAERAH
RAPBD 2027 mengalokasikan belanja sebesar Rp7,82 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp7,01 triliun atau sekitar 89,7% merupakan belanja operasi, sementara belanja modal hanya Rp795,06 miliar atau sekitar 10,2%. Fraksi Nasional Demokrat memahami bahwa belanja operasi diperlukan untuk menjamin pelayanan pemerintahan.
Namun, struktur tersebut harus menjadi perhatian agar tidak semakin mempersempit ruang fiskal pembangunan. Terlebih, belanja barang dan jasa justru meningkat 9,80% menjadi Rp4,05 triliun, sementara belanja pegawai turun 5,71%.
Fraksi Nasional Demokrat mendorong Pemerintah Kota Bandung melakukan spending review secara serius, memangkas belanja yang tidak memberikan dampak langsung, dan mengalihkan ruang fiskal kepada program yang menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih besar.
- INFRASTRUKTUR
Fraksi Nasional Demokrat memberikan perhatian khusus terhadap struktur belanja modal. Belanja modal 2027 sebesar Rp795,06 miliar relatif stagnan dibandingkan 2026. Yang lebih penting, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi turun 32,40% menjadi Rp111,12 miliar, sementara belanja modal gedung dan bangunan justru meningkat 29,57% menjadi Rp400,63 miliar.
Pandangan Fraksi Nasional Demokrat, dalam konteks Kota Bandung, pembangunan harus menjawab persoalan yang dirasakan sehari-hari oleh masyarakat: kemacetan, drainase, banjir, jalan, sanitasi, ruang publik dan kualitas lingkungan.
Oleh karena itu, Fraksi Nasional Demokrat meminta Pemerintah Kota menjelaskan indikator manfaat dan urgensi pembangunan gedung dan bangunan yang mengalami peningkatan cukup besar tersebut, serta memastikan belanja modal benar-benar diarahkan kepada kebutuhan paling mendesak masyarakat.
- PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
RAPBD 2027 mengalokasikan pagu Rp1,53 triliun untuk Dinas Pendidikan dan Rp1,61 triliun untuk Dinas Kesehatan. Fraksi Nasional Demokrat mengapresiasi besarnya perhatian terhadap dua sektor pelayanan dasar tersebut. Namun, Fraksi Nasional Demokrat mengingatkan bahwa ukuran keberhasilan bukan semata-mata besarnya anggaran.
Pemerintah harus mampu menunjukkan outcome yang terukur, antara lain peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses layanan kesehatan, pengurangan waktu tunggu pelayanan, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, serta semakin mudahnya masyarakat mendapatkan pelayanan dasar. Hal ini juga sejalan dengan Nota Keuangan yang menegaskan bahwa setiap anggaran program dan kegiatan harus memiliki tolok ukur kinerja, target dan sasaran yang jelas.
Fraksi Nasional Demokrat meminta agar pembahasan anggaran tidak berhenti pada pertanyaan “berapa anggarannya”, tetapi juga “berapa manfaat yang diterima masyarakat”.
- EKONOMI DAN LAPANGAN KERJA
Kota Bandung memiliki kekuatan ekonomi pada sektor jasa, kuliner, pariwisata, hiburan dan ekonomi kreatif. Dalam Nota Keuangan tercatat penerimaan pajak restoran meningkat dari Rp398,06 miliar pada 2024 menjadi Rp433,36 miliar pada 2025. Pajak hotel 2027 juga diproyeksikan pulih menjadi Rp400 miliar, sedangkan pajak hiburan diproyeksikan Rp80 miliar. Fraksi Nasional Demokrat melihat peluang ini harus dikelola sebagai satu ekosistem; event, pariwisata, kuliner, UMKM, ekonomi kreatif, transportasi, lapangan kerja, untuk menjadi PAD.
Namun, pagu Dinas Ketenagakerjaan hanya sekitar Rp115,92 miliar. Karena itu kami mendorong agar program ekonomi tidak berhenti pada penyelenggaraan event, tetapi memiliki ukuran yang jelas dengan memperhatikan berapa UMKM naik kelas, berapa tenaga kerja terserap, berapa transaksi ekonomi tercipta, dan berapa tambahan PAD yang dihasilkan.
- PEMERATAAN PEMBANGUNAN
Fraksi Nasional Demokrat memberikan perhatian terhadap pemerataan pembangunan di tingkat kewilayahan. Dalam RAPBD 2027, pagu kecamatan memiliki variasi yang cukup besar. Misalnya Kecamatan Bandung Kulon sekitar Rp48,37 miliar, Batununggal Rp48,87 miliar, sementara Cinambo sekitar Rp22,24 miliar dan Bandung Kidul sekitar Rp25,06 miliar.
Fraksi Nasional Demokrat tidak mempersoalkan bahwa setiap kecamatan harus memperoleh anggaran yang sama, karena kebutuhan dan karakteristik wilayah memang berbeda. Namun, perbedaan alokasi harus dapat dijelaskan berdasarkan kebutuhan, indikator pelayanan, jumlah penduduk, kondisi infrastruktur dan persoalan kewilayahan.
Fraksi Nasional Demokrat meminta Pemerintah Kota memastikan bahwa kebijakan anggaran tidak hanya terlihat baik secara agregat, tetapi benar-benar dirasakan sampai tingkat kelurahan dan lingkungan masyarakat.
- DEFISIT DAN SILPA
RAPBD 2027 menunjukkan belanja sebesar Rp7,82 triliun, lebih besar daripada pendapatan sekitar Rp7,46 triliun, sehingga terdapat defisit sekitar Rp362 miliar. Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari prediksi SiLPA sebesar Rp362 miliar.
Secara prinsip, penggunaan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit merupakan mekanisme yang dikenal dalam pengelolaan APBD. Bahkan Nota Keuangan sendiri menyatakan pembiayaan digunakan untuk menutup defisit ketika belanja lebih besar daripada pendapatan.
Namun, Fraksi Nasional Demokrat memberikan catatan penting: SiLPA tidak boleh menjadi solusi rutin atas lemahnya perencanaan pendapatan atau belanja.
Apalagi dalam Nota Keuangan sendiri menegaskan pemanfaatan SiLPA harus dilakukan secara terukur dan tidak berulang untuk menutup belanja rutin. Oleh karena itu, Fraksi Nasional Demokrat meminta penjelasan yang lebih kuat mengenai dasar perhitungan SiLPA Rp362 miliar dan tingkat kepastian realisasinya, agar RAPBD 2027 tidak dibangun di atas asumsi pembiayaan yang terlalu optimistis.
Fraksi Nasional Demokrat menegaskan bahwa setiap rupiah yang dituangkan dalam kedua rancangan anggaran tersebut pada akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. APBD bukan sekadar kumpulan angka dalam dokumen perencanaan, tetapi merupakan bentuk nyata dari keberpihakan pemerintah daerah terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kota Bandung.
Fraksi Nasional Demokrat berharap seluruh catatan dan masukan yang telah disampaikan dapat menjadi bahan penyempurnaan dalam proses pembahasan selanjutnya, sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan benar-benar realistis dalam perencanaan, tepat dalam pengalokasian, efektif dalam pelaksanaan, dan terukur dalam hasilnya.
Fraksi Nasional Demokrat berkomitmen mengawal APBD yang sehat secara fiskal, tepat sasaran, berkeadilan, dan berorientasi pada hasil, agar seluruh kebijakan pembangunan Kota Bandung tidak berhenti sebagai rencana dan angka-angka anggaran, tetapi benar-benar menjadi kerja nyata menuju terwujudnya Bandung Utama Bandung yang semakin maju, semakin sejahtera, dan semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada seluruh warganya.
Sumber : Humas DPRD Kota Bandung
