HARAMKAN PRIVILESE! Polri Pastikan Jenderal Bintang Empat LSP Segera Disidang Etik, Nasib Mengikuti Rekan yang Sudah Dipecat Tak Hormat

Divisi Propam kunci mekanisme sidang pekan depan, tegaskan tak ada toleransi bagi oknum perusak kepercayaan publik.

JAKARTA , JURNAL TIPIKOR – Polri mengambil sikap tegas tanpa kompromi terkait skandal penyadapan liar yang melibatkan perwira tinggi bintang empat. Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri memastikan tidak ada ruang bagi “privilese pangkat” dalam proses pembersihan internal institusi.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa mekanisme sidang kode etik terhadap tersangka kasus penyadapan ilegal, Jenderal LSP, akan berjalan ketat mengacu pada regulasi terbaru. Polri menolak memberikan celah bagi siapapun untuk lolos dari jerat sanksi etik, terlepas dari seberapa tinggi bintang di pundaknya.

“Ini diatur dalam ketentuan Perpol Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Tepatnya di Pasal 42,” tegas Trunoyudo di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, Selasa (17/11).

Baca juga PPK SUDAH DITAHAN, AKTIVIS ANAK BANGSA DESAK KEJATI BONGKAR 6 ELEMEN PROYEK CWP-03 UPI: POKJA KEMENTERIAN JANGAN LOLOS!

Trunoyudo menjelaskan bahwa komposisi majelis sidang telah dikunci sesuai regulasi untuk menjamin objektivitas namun tetap ketatnya sanksi. Dalam Pasal 42 ayat (3), disebutkan bahwa keanggotaan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) harus berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.

“Aturan main ini kami gunakan untuk menyidangkan Jenderal LSP. Tidak ada istilah tebang pilih. Mekanisme ini adalah jalan untuk melakukan proses pembersihan lanjutan pada pekan depan,” ujarnya dengan nada tegas.

Langkah ini menjadi sinyal keras Polri bahwa kasus penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal yang dilakukan oleh oknum perwira tinggi adalah pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Preseden buruk telah dibuat oleh rekan sejawat LSP sebelumnya.

Baca juga GERINDRA DAN UJIAN KEBESARAN POLITIK: ANTARA HAK KADERISASI, KEPENTINGAN KEKUASAAN, DAN SOLIDITAS KOALISI

Sebelumnya, Divisi Propam telah “menghajar” dua perwira tinggi lainnya dalam kasus yang sama, yakni AS dan EHS. Keduanya telah divonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Majelis Sidang KKEP pada Selasa (10/11) dan hari ini. Meskipun keduanya mengajukan banding, vonis PTDH menjadi tamparan keras bahwa Polri siap memotong “tangan-tangan kotor” di tubuh institusi.

Kini, mata publik tertuju pada nasib Jenderal LSP. Dengan empat tersangka berinisial LSP, AS, EHS, dan SU yang telah ditetapkan oleh Bareskrim, Polri mengirimkan pesan jelas: **Seragam Polri adalah kehormatan, bukan tameng untuk melakukan kejahatan.**

Sidang etik LSP dijadwalkan bergulir pekan depan. Polri menjamin transparansi proses namun menutup rapat celah negosiasi bagi para pelanggar kode etik.

Sumber : Antara

Editor : Azi

PPK SUDAH DITAHAN, AKTIVIS ANAK BANGSA DESAK KEJATI BONGKAR 6 ELEMEN PROYEK CWP-03 UPI: POKJA KEMENTERIAN JANGAN LOLOS!

Fisik 75% tapi Pembayaran 100%: Ini Proyek Konstruksi atau Pespes Sulap? Jangan Biarkan Kejati Jabar Berhenti pada ‘Kambing Hitam’ Kelas Teri!

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Selamat untuk Kejati Jabar, Anda berhasil menahan dosen UPI berinisial B.K. (PPK) dalam kasus korupsi proyek *Civil Work for Convention and Exhibition Center* (CWP-03) yang menggerogoti uang negara hingga Rp25.982.542.357,20. Tapi jangan puas dulu, dan jangan bangga sebelum rantai mafia yang sesungguhnya terputus.

Aktivis Anak Bangsa menilai penahanan PPK hanyalah “pembuka pintu” yang berisik, namun berisiko menjadi “penutup kasus” yang sunyi jika Kejati Jabar berhenti di situ. Membiarkan proyek ini selesai hanya dengan menyalahkan PPK dan kontraktor adalah sebuah lelucon hukum yang mahal.

“Gedung baru berdiri 75,34%, tapi uang negara sudah dibayar 100%. Ini proyek konstruksi atau sulap? Siapa yang memijat tangan pejabat agar tanda tangan persetujuan pembayaran 100% untuk barang yang belum jadi itu keluar? Kami tidak mau Kejati Jabar hanya menangkap ‘tukang sapu’ di lapangan, sementara ‘arsitek’ korupsi di balik meja masih nyaman ongkang-ongkang kaki,” tegas Juru Bicara Aktivis Anak Bangsa dalam konferensi persnya, Selasa (17/11).

Baca juga TEGAS! ERA FOTOKOPI KTP AKAN DIBASMI, RUU ADMINDUK PAKSA TRANSISI DIGITAL DAN KUKUHKAN NIK SEBAGAI IDENTITAS TUNGGAL

Perlu diingat, sejak 27 Agustus 2026, kami sudah berteriak di Kampus UPI soal mafia proyek ini. Tapi seolah-olah aparat butuh waktu tiga bulan hanya untuk menyadari bahwa proyek senilai puluhan miliar ini bukanlah arisan warga.

BONGKAR 6 ELEMEN “HANTU” YANG PURA-PURA RABUN DAN AMNESIA

Aktivis Anak Bangsa mendesak Kejati Jabar untuk tidak terjebak pada narasi sempit “hubungan PPK dan Kontraktor”. Ada 6 elemen struktural yang harus diseret, karena mereka dibayar oleh negara untuk mengawasi, bukan untuk memejamkan mata:

1. PMU Kementerian: Pengendali atau Sekadar Stempel Berjalan?

Project Management Unit (PMU) di tingkat kementerian konon bertugas mengendalikan dan memantau. Pertanyaannya: PMU ini mengawasi pakai mata atau pakai feeling? Jika laporan keterlambatan dan masalah jaminan bank sudah ada di meja, kenapa tidak ada yang bertindak? Jangan sampai jabatan PMU hanya jadi pajangan struktur organisasi.

2. PMC Kementerian: Matanya Rabun atau Memang Sengaja Dipejamkan?

Project Management Consultant (PMC) adalah pengawas. Bagaimana mungkin progres fisik 75% bisa lolos dari radar pengawas untuk dicairkan 100%? Apakah PMC ini menerbitkan laporan fiksi, atau ada “uang lelah” yang membuat pengawas mendadak buta warna? Buka semua laporan mereka, jika ada kelalaian atau kompromi, jerat mereka!

3. Konsultan DED: Perencana atau Perancang Kerugian Negara?

Detail Engineering Design (DED) adalah fondasi. Kalau fondasinya sudah “disetel” untuk mengakomodasi perubahan volume dan spesifikasi yang merugikan negara, maka konsultan DED bukan lagi perencana, melainkan mitra kejahatan. Usut tuntas siapa yang menyuruh dan siapa yang menyetujui desain “ajaib” ini.

4. Pokja Pemilihan Kementerian: “Penyihir” yang Meloloskan PT Arkindo

Ini adalah jantung dari skandal! Bagaimana mungkin PT Arkindo lolos tender? Informasi di lapangan menyebut perusahaan ini punya riwayat “blacklist” (daftar hitam). Apakah Pokja Pemilihan ini punya tongkat sihir yang bisa mengubah status “blacklist” menjadi “boleh ikut tender”?

Kejati Jabar harus memeriksa seluruh anggota Pokja. Buka dokumen evaluasinya! Jika ada intervensi, pengondisian, atau suap yang membuat PT Arkinda lolos, jerat mereka tanpa ampun. Jangan biarkan Pokja Kementerian merasa kebal hukum hanya karena duduk di balik meja ber-AC.

5. KPA Kementerian: Pemegang Anggaran yang Pura-pura Amnesia

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah penguasa dana. Bagaimana KPA menjalankan pengendalian ketika proyek macet dan jaminan bank bermasalah? Apakah KPA menerima laporan dan memilih untuk pura-pura tidak tahu? Jabatan dan pelimpahan kewenangan bukan tameng untuk lepas tangan dari kerugian negara.

6. PIU UPI: Pasukan Pengaman Kampus yang Tutup Mata

Project Implementation Unit (PIU) di UPI yang dibentuk lewat SK Rektor terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, SPI, Manajer, hingga Tim Teknis. Pertanyaannya: Apakah mereka bekerja atau hanya sekadar menempelkan nama di SK untuk mendapatkan tunjangan?

Di mana fungsi SPI (Satuan Pengawasan Internal)? Ke mana laporan Tim Monitoring? Jangan sampai struktur PIU UPI hanya jadi formalitas administratif untuk membagi-bagi jatah, sementara gedung yang dibangun untuk pendidikan rakyat malah jadi ladang garapan.

Baca juga GERINDRA DAN UJIAN KEBESARAN POLITIK: ANTARA HAK KADERISASI, KEPENTINGAN KEKUASAAN, DAN SOLIDITAS KOALISI

AKTOR “AC” DAN PRAKTIK PINJAM BENDERA

Kami juga mengingatkan Kejati Jabar dan PPATK untuk tidak lupa pada dugaan praktik pinjam bendera dan pengondisian tender. Ada sosok aktor pengendali berinisial  “AC” yang konon bermain di balik layar. Jangan sampai “AC” ini hanya jadi dongeng pengantar tidur. Telusuri aliran dananya, bongkar hubungan korporasinya, dan hadirkan dia ke meja hijau!

TUNTUTAN AKTIVIS ANAK BANGSA:

1. Kejati Jabar JANGAN BERHENTI pada PPK dan Kontraktor. Perluas penyidikan ke 6 elemen struktural (PMU, PMC, DED, Pokja, KPA, dan PIU UPI).
2. Bongkar Pokja Pemilihan Kementerian, usut tuntas bagaimana PT Arkindo lolos dari status *blacklist*. Ini adalah indikasi kuat mafia tender terstruktur!
3. Libatkan PPATK untuk melacak aliran dana dan menemukan siapa yang sebenarnya “makan” dari proyek ini.
4. Ungkap Aktor Intelektual berinisial AC dan jaringan pinjam bendera. Hukum harus tajam ke atas, bukan hanya tumpul ke bawah.

Pendidikan adalah hak rakyat, bukan lahan basah untuk memperkaya kroni. Uang negara Rp25,9 Miliar bukan angka yang bisa dihapus dengan sekadar memenjarakan satu dua orang kelas teri.

BONGKAR SELURUH RANTAI PROYEK CWP-03! JANGAN ADA YANG LOLOS!

(Red)

Tutup Celah Eksklusivitas dan Intoleransi, Pemkot Bandung Resmikan Kampung Toleransi ke-7 di Ciroyom

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan sikap tanpa kompromi terhadap segala bentuk sekat sosial, eksklusivitas, dan intoleransi. Komitmen tersebut diwujudkan secara nyata melalui peresmian Kampung Toleransi ke-7 di Kelurahan Ciroyom, Kecamatan Andir, Selasa (17/11/2026).

Berpusat di Vihara Satya Budhi, peresmian ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, jajaran Forkopimcam, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh lintas agama, serta warga setempat yang menjadi garda terdepan kerukunan kota.

Dalam keterangannya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menekankan bahwa Kampung Toleransi bukanlah proyek seremonial atau sekadar pemasangan plang identitas wilayah. Program ini merupakan sikap ideologis Pemkot Bandung untuk memastikan seluruh ruang hidup di Kota Kembang bersifat inklusif dan terbuka bagi siapa saja.

“Kampung Toleransi adalah bentuk komitmen tegas Pemerintah Kota Bandung sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa di kota ini tidak ada ruang bagi area atau kampung yang eksklusif. Semuanya harus terbuka,” tegas Farhan.

Baca juga Pemkab Sukabumi Gelar Rapat Dinas, Bupati Ingatkan PNS Jangan Sampai Ada Yang Terlibat Judi Online Dan Obat-Obatan Terlarang

Farhan menambahkan, perbedaan keyakinan dan latar belakang budaya tidak boleh menjadi pemecah belah, melainkan fondasi kekuatan warga. Setiap penduduk Bandung dijamin haknya untuk beribadah dan merawat tradisi budayanya, seraya menjunjung tinggi penghormatan terhadap sesama.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung, Andri Darusman, menjelaskan bahwa Ciroyom melengkapi jejak enam Kampung Toleransi yang telah lebih dulu berdiri, yakni Jamika, Paledang, Dian Permai, Balong Gede, Kebon Jeruk, dan Cibadak.

Andri menegaskan, kehadiran Kampung Toleransi berdiri di atas tiga pilar harga mati: menutup rapat ruang gerak intoleransi, menghidupkan gotong royong lintas batas, serta menanamkan nilai keberagaman sejak usia dini. Pengawasan di lapangan pun diperketat melalui sinergi lintas elemen.

“Kami bersama FKDM, FKUB, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas akan mengawal penuh dan memastikan tidak ada ujaran kebencian, tidak ada persekusi, dan tidak ada diskriminasi di Kampung Toleransi ini,” ujar Andri.

Baca juga TEGAS! ERA FOTOKOPI KTP AKAN DIBASMI, RUU ADMINDUK PAKSA TRANSISI DIGITAL DAN KUKUHKAN NIK SEBAGAI IDENTITAS TUNGGAL

Lebih jauh, Kesbangpol mendorong warga untuk meleburkan sekat perbedaan dalam aktivitas keseharian—mulai dari kerja bakti, pelayanan posyandu, hingga sistem keamanan lingkungan (siskamling).

“Kesbangpol hanya memfasilitasi, tetapi nyawa dan penggeraknya adalah warga itu sendiri. Jadikan Ciroyom sebagai barometer dan contoh nyata bagi wilayah lain di Kota Bandung,” pungkasnya.(*)

 

Pemkab Sukabumi Gelar Rapat Dinas, Bupati Ingatkan PNS Jangan Sampai Ada Yang Terlibat Judi Online Dan Obat-Obatan Terlarang

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kedisiplinan dan perilaku pegawai di lingkungan pemerintahan.

Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Dinas Bulan November 2026 di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi, pada Senin, (16/11/2026).

Menurut Bupati, pengawasan pegawai tidak cukup hanya melihat kehadiran dan pelaksanaan tugas. Setiap pimpinan harus memastikan bawahannya tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum.

Perhatian khusus diberikan terhadap praktik judi online (judol) dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Bupati mengingatkan, persoalan tersebut dapat berdampak pada kedisiplinan kerja sekaligus mencoreng nama baik instansi pemerintah.

“Jangan sampai ada staf dinas yang terlibat judi online. Ingatkan seluruh pegawai agar menjauhi judol dan obat-obatan terlarang,” tegasnya.

Baca juga GERINDRA DAN UJIAN KEBESARAN POLITIK: ANTARA HAK KADERISASI, KEPENTINGAN KEKUASAAN, DAN SOLIDITAS KOALISI

Bupati meminta pengawasan dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap pegawai di unit pelayanan publik seperti puskesmas. Dengan begitu, setiap potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini.

Selain membahas kedisiplinan, rapat dinas diisi penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Universitas Madani Nusantara terkait penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya, dilakukan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Pemkab Sukabumi dan Bawaslu Kabupaten Sukabumi tentang penguatan pengawasan partisipatif melalui literasi kepemiluan serta peningkatan kualitas demokrasi, disertai penandatanganan rencana kerja tahunan.

Baca juga Bukan Alasan untuk Menyerah! Surya Riski Terobos ‘Tembok’ Efisiensi Anggaran Demi Aspirasi Rakyat Petani

Dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah perangkat daerah atas kinerja pengelolaan keuangan terbaik tahun 2026.

Dalam kesemlatan itu, APJATEL, DPMD, BPBD, dan Dinas Pariwisata, menyampaikan ekspose terkait program dan capaian kinerja masing-masing.(Rama)

PA 98 Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa, Curigai Ada Kepentingan Eksploitasi Mineral di Ujung Kulon

SERANG, JURNAL TIPIKOR – Perkumpulan Aktivis 98 (PA 98) Perwakilan Banten mengecam wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke kawasan lain. Alasan ancaman tsunami yang digunakan untuk mendukung rencana tersebut dinilai berlebihan dan tidak masuk akal.

Perwakilan PA 98 Banten, Fran Al Rifai, menyampaikan penolakan itu di Serang, Selasa (17/11/2026). Ia mencurigai adanya kepentingan lain di balik rencana pemindahan satwa langka tersebut, terutama berkaitan dengan potensi sumber daya mineral di wilayah Banten.

Fran mempertanyakan alasan pemerintah yang mengaitkan pemindahan Badak Jawa dengan kemungkinan terjadinya tsunami. Menurutnya, ancaman bencana tidak seharusnya dijadikan alasan untuk mengambil keputusan besar tanpa penjelasan yang masuk akal.

“Kok pakai bawa-bawa alasan untuk mencegah apabila ada tsunami atau apa? Itu berlebihan sekali. Saya menilai alasan tersebut perlu dipertanyakan,” kata Fran.

Baca juga Bukan Alasan untuk Menyerah! Surya Riski Terobos ‘Tembok’ Efisiensi Anggaran Demi Aspirasi Rakyat Petani

Ia menduga rencana pemindahan itu bukan muncul secara tiba-tiba. Fran melihat adanya kemungkinan kepentingan tertentu yang telah disiapkan di balik wacana tersebut.

“Ini bukan sesuatu yang kebetulan. Saya melihat ada motif tertentu di balik rencana ini, seolah-olah semuanya sudah dipersiapkan,” ujarnya.

Fran kemudian menghubungkan kecurigaannya dengan keberadaan potensi mineral dan sumber daya alam di Banten. Ia menyinggung adanya titik-titik wilayah yang telah tercantum dalam peta sumber daya mineral.

Menurutnya, rencana pemindahan Badak Jawa patut dicermati karena berpotensi berkaitan dengan kepentingan eksploitasi sumber daya alam di kawasan Ujung Kulon.

“Ini sangat berhubungan dengan sumber mineral yang ada di Banten. Titik-titiknya sudah tertera. Akan sangat bengis apabila pemindahan Badak Jawa justru menjadi jalan untuk mengeksplorasi alam Banten, khususnya kawasan Ujung Kulon,” tegasnya.

Baca juga TEGAS! ERA FOTOKOPI KTP AKAN DIBASMI, RUU ADMINDUK PAKSA TRANSISI DIGITAL DAN KUKUHKAN NIK SEBAGAI IDENTITAS TUNGGAL

Ia juga menyoroti besarnya perhatian kalangan pengusaha dan elite ekonomi terhadap potensi sumber daya alam di Banten. Fran khawatir kepentingan ekonomi kelompok tertentu justru mengalahkan kepentingan konservasi dan perlindungan lingkungan.

“Di Banten ini banyak sekali sumber mineral dan sumber daya alam yang sudah dilirik para pengusaha serta elite-elite oligarki. Jangan sampai kepentingan mereka justru mengorbankan kawasan konservasi dan keberadaan Badak Jawa,” katanya.

Atas dasar itu, PA 98 Perwakilan Banten menyatakan penolakan tegas terhadap rencana pemindahan tersebut. Fran menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam apabila pemerintah tetap melanjutkan kebijakan itu.

“Kami, Aktivis 98, khususnya perwakilan Banten, secara tegas menolak keras rencana pemindahan ini,” ujarnya.

Bahkan, Fran menyatakan PA 98 siap menggalang kekuatan masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi apabila rencana tersebut tetap dipaksakan.

“Kalau ini tetap dilakukan, warga Banten akan turun ke jalan dan melakukan penolakan keras melalui demonstrasi. Kami akan menggalang kekuatan dengan mengumpulkan seluruh unsur masyarakat dan tokoh,” tegas Fran.

Baca juga Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo Bertambah? Polri Usut Dugaan Dalang di Balik Mantan Kapolri Jenderal LSP

Ia menambahkan, penolakan terhadap pemindahan Badak Jawa berpotensi mendapat dukungan dari berbagai organisasi kemasyarakatan di Banten. Menurutnya, sejumlah elemen masyarakat telah bersiap menyikapi persoalan tersebut.

“Saya pikir ormas-ormas di Banten sudah stand by atas persoalan ini. Ini bukan hanya menyangkut Badak Jawa, tetapi juga menyangkut masa depan lingkungan dan sumber daya alam Banten,” tutupnya.

(Red)

Bukan Alasan untuk Menyerah! Surya Riski Terobos ‘Tembok’ Efisiensi Anggaran Demi Aspirasi Rakyat Petani

Turun ke Desa Petani, Legislator PAN ini pastikan keluhan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan warga tetap diperjuangkan lewat jalur sidang dewan.

BATHIN SOLAPAN – Jurnal Tipikor –  Menolak tunduk pada alasan keterbatasan dana, Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Dapil V Fraksi PAN, Surya Riski, memilih untuk turun langsung ke akar rumput. Di tengah ‘badai’ efisiensi anggaran yang membatasi ruang gerak wakil rakyat, ia menegaskan satu prinsip keras: keterbatasan finansial daerah bukan alasan untuk mengkhianati amanat dan membiarkan rakyatnya menderita.

Prinsip ini ditegaskan Surya saat menggelar reses masa sidang I di titik pertama, tepatnya di lingkungan RW 10 RT 02, Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, pada Selasa (17/11/2026).

Bertempat di tengah masyarakat, Surya tidak datang dengan janji-janji manis yang kosong. Di hadapan Ketua DPC PAN Kecamatan Bathin Solapan Zulheri, S.Pd., Kepala Desa Petani Rasikun, S.Mn., para tokoh agama, tokoh pemuda, dan ratusan warga yang memadati lokasi, ia memilih untuk jujur dan transparan mengenai “kamar” keuangan daerah yang sedang ketat.

Baca juga TEGAS! ERA FOTOKOPI KTP AKAN DIBASMI, RUU ADMINDUK PAKSA TRANSISI DIGITAL DAN KUKUHKAN NIK SEBAGAI IDENTITAS TUNGGAL

Namun, kejujuran itu tidak berujung pada kepasrahan. Surya justru membakar semangat perjuangan, memastikan bahwa tembok efisiensi anggaran tidak akan mampu membungkam suara rakyat Petani.

“Pada saat ini memang sedang terjadi efisiensi anggaran sehingga ruang gerak kita sedikit terbatas. Tapi ingat, anggaran yang terbatas bukan berarti kita diam! Kita berharap pada tahun 2027 nanti kondisi anggaran kembali pulih. Saat itulah seluruh keluhan masyarakat, mulai dari infrastruktur yang rusak, masalah pendidikan, hingga kesehatan, akan kita tindak lanjuti secara maksimal dan agresif,” tegas Surya di hadapan warga dengan nada menggelegar.

Ia menolak membiarkan aspirasi warga RW 10 RT 02 menguap begitu saja hanya karena birokrasi anggaran. Surya menjamin, setiap tetes keringat dan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat hari ini akan dicatat dengan tinta emas untuk dibawa ke “medan perang” yang sesungguhnya: ruang sidang dewan.

“Apapun keluhan masyarakat yang disampaikan pada hari ini, tetap akan saya perjuangkan! Saya akan bawa ke dalam rapat sidang dewan dan masukkan ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). Saya akan kawal agar menjadi perhatian eksekutif,” sambungnya disambut antusiasme warga.

Kegiatan reses yang sarat akan kritik dan harapan ini berlangsung dalam dialog yang hangat, penuh keakraban, namun tetap tajam pada substansi permasalahan. Surya membuktikan bahwa ia adalah wakil rakyat yang hadir bukan hanya saat musim kampanye, melainkan saat rakyat sedang membutuhkan suara di tengah himpitan kebijakan.

Rangkaian kegiatan yang menjadi oase bagi aspirasi warga Petani ini kemudian ditutup dengan khidmat melalui pembacaan doa yang dipimpin oleh Ustaz Agus Elfi, mengharap keberkahan dan jalan keluar bagi perjuangan rakyat dan daerah ke depannya.

(Irwansyah Siregar)

SARIMUKTI PENUH 9 BULAN LEBIH CEPAT: SAMPAHMU KE MANA? (Atau Mungkin Pertanyaan yang Tepat: RENCANAMU KE MANA, PEMKOT?)

CIMAHI – Jurnal Tipikor –  Jika gerobak sampah telat lewat dari depan rumahmu minggu ini, jangan buru-buru menyalahkan pak RW atau dinas yang sedang “sakit”. Itu bukan sekadar keterlambatan logistik. Itu adalah lonceng kematian bagi kenyamananmu. Selamat datang di era di mana sampahmu ditolak oleh bumi, dan Pemkot hanya punya satu jurus andalan: “Menyalahkan Warga”.

Sampah warga Kota Cimahi selama ini dibuang ke TPA Sarimukti. Zona yang dipakai saat ini sudah kembung 80 persen. Diperkirakan penuh pada November 2026 ini. Padahal, menurut kalkulasi ajaib para perencana kota, zona tersebut seharusnya masih bisa bertahan sampai Agustus 2027.

Artinya, penumpukan ini terjadi 9 bulan lebih cepat dari rencana. Proyeksi dinas lingkungan hidup kita memang selalu memukau; kalau kata dukun ini namanya “meleset”, kalau kata birokrat ini namanya “dinamika lapangan”.

Baca juga TEGAS! ERA FOTOKOPI KTP AKAN DIBASMI, RUU ADMINDUK PAKSA TRANSISI DIGITAL DAN KUKUHKAN NIK SEBAGAI IDENTITAS TUNGGAL

Jawaban Pemkot Sejauh Ini: Imbauan dan Sedotan di Tengah Banjir

Lantas, apa rencana darurat (Rencana B, C, atau D) sang Walikota? Hingga detik ini, jawaban Pemkot yang disampaikan kepada publik baru sebatas imbauan. warga diminta memilah sampah dari rumah. Luar biasa. Seolah-olah dengan memisahkan plastik dan organik, gunung sampah di Sarimukti akan tiba-tiba menyusut secara magis.

Pemkot memang punya TPST Santiong yang konon mampu mengolah sekitar 50 ton sampah per hari. Masalahnya, produksi sampah Kota Cimahi mencapai 250 hingga 300 ton per hari. Ibarat mencoba mengeringkan banjir bandang menggunakan sedotan minuman. Jauh dari cukup, dan lebih mirip sekadar pencitraan bahwa “kami sedang bekerja”.

Kuota Buang Jebol Saat Ramadan: Alarm yang Dicabut

Tanda-tanda kehancuran ini sebenarnya sudah berteriak sejak awal tahun. Saat Ramadan lalu, jatah buang sampah 14 hari ludes dibabat hanya dalam 10 hari. Sampah saja tahu diri dan puasa, tapi daya tampung TPA malah kalap.

Peringatan dini ini seharusnya memicu alarm merah di ruang-ruang eksekutif. Nyatanya? Alarmnya dicabut, dan hingga kini, Rencana B belum pernah diumumkan secara terbuka. Publik dibiarkan menebak-nebak, apakah Pemkot sedang menunggu keajaiban sampah bisa terbang ke luar angkasa?

Baca juga Kejaksaan Agung Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Wali Kota Bekasi Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi KSO Migas

Banyumas Bisa, Cimahi Kapan? (Atau Kita Terlalu Sibuk Pencitraan?)

Mari kita berkaca ke cermin tetangga. Kabupaten Banyumas pernah mengalami mimpi buruk darurat sampah pada tahun 2018. Apa yang mereka lakukan? Menunggu TPA penuh lalu panik? Tidak. Mereka tidak membuang waktu. Mereka membangun tempat olah sampah di tiap kecamatan yang dikelola langsung oleh warga.

Hasilnya? Dalam waktu sekitar 4 tahun, sampah yang dibuang ke TPA anjlok lebih dari 80 persen, tersisa kurang dari 20 persen. Banyumas bisa. Pertanyaannya: Kalau Banyumas bisa, kapan giliran Cimahi? Atau kita terlalu sibuk dengan julukan “Kota Militer” sampai lupa cara mengurus kotoran sendiri?

Hantu Leuwigajah dan Amnesia Kolektif

Kita seolah kota yang menderita amnesia kolektif. Cimahi pernah membayar sangat mahal karena sampah. Tragedi Leuwigajah pada 21 Februari 2005 merenggut lebih dari 140 nyawa. Darah dan air mata itu seharusnya menjadi tinta abadi bagi setiap kebijakan sanitasi di kota ini.

Pelajaran itu seharusnya tidak boleh dilupakan. Apakah kita sudah belajar? Atau kita hanya akan kembali menggelar upacara peringatan seremonial setiap bulan Februari, sebelum kembali lupa dan membiarkan Sarimukti menjadi bom waktu berikutnya?

Baca juga Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo Bertambah? Polri Usut Dugaan Dalang di Balik Mantan Kapolri Jenderal LSP

Pertanyaan Terbuka yang Menampar

Kini pertanyaan itu kembali mengemuka, menggantung di udara yang kian berbau, dan belum terjawab:
“Bagaimana langkah strategis Walikota Cimahi melalui Dinas LH? Atau kita sedang menunggu warga yang tenggelam dalam sampahnya sendiri?”

Untuk warga, selamat bertugas sebagai pengawas mandiri. Di RW kamu, sampah diangkut berapa hari sekali? Setiap hari, 2-3 hari sekali, atau lebih dari seminggu?

Karena tumpukan sampah yang menumpuk di sudut-sudut kota bukan hanya soal bau yang menusuk hidung. Itu adalah soal keselamatan, martabat, dan masa depan kota yang sedang dipertaruhkan. Dan sayang sekali, Pemkot tampaknya belum siap dengan jawaban apa pun.

(Adhe)

TEGAS! ERA FOTOKOPI KTP AKAN DIBASMI, RUU ADMINDUK PAKSA TRANSISI DIGITAL DAN KUKUHKAN NIK SEBAGAI IDENTITAS TUNGGAL

DPR dan Pemerintah Menyetop Praktik Birokrasi Usang, Hapus Denda Tidak Bawa KTP, dan Kunci Rapat Keamanan Data Pribadi dari Penyalahgunaan.

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Praktik birokrasi usang yang selama ini memaksa masyarakat menyerahkan fotokopi atau tangkapan layar (screenshot) Kartu Tanda Penduduk (KTP) akan segera dihajar habis. Revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) kini mengarah pada perubahan radikal: larangan total permintaan salinan fisik, penghapusan denda administratif, dan penegasan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai satu-satunya kunci identitas tunggal (Single Identity Number) di Indonesia.

Langkah tegas ini dibahas dalam Rapat Kerja Tingkat I antara Komisi II DPR RI dan Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (16/11/2026). Negara hadir untuk memangkas rantai birokrasi yang selama ini hanya membebani masyarakat dan membuka celah lebar bagi penyalahgunaan data pribadi.

Larangan Total Fotokopi dan Screenshot KTP

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menegaskan bahwa revisi ini adalah jawaban atas keluhan publik. Penyelenggara pelayanan publik, baik instansi pemerintah, swasta, maupun pelaku usaha kecil, akan dilarang keras meminta fotokopi atau screenshot dokumen kependudukan.

Praktik kuno ini akan digantikan secara paksa dengan sistem verifikasi digital. “Larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar harus diiringi ketersediaan alat baca digital pada seluruh penyelenggaraan, termasuk swasta dan pelaku usaha kecil. Tidak ada lagi alasan untuk membebani masyarakat dengan persyaratan administrasi yang tidak relevan,” tegas Aria.

Baca juga Kejaksaan Agung Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Wali Kota Bekasi Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi KSO Migas

NIK Jadi Senjata Identitas Tunggal, Tanpa Mengorbankan Privasi

RUU ini juga menyetop kekacauan data akibat penggunaan berbagai nomor identitas yang berbeda (seperti NIK, NPWP, SIM, Kartu Keluarga, hingga BPKB) yang selama ini memicu duplikasi dan ketidaksinkronan. NIK akan dikukuhkan sebagai basis identitas terintegrasi untuk mengakses seluruh layanan publik.

Namun, pemerintah memberikan batas tegas yang tak bisa diganggu gugat: integrasi bukan berarti penyerobotan privasi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa data sektoral sensitif, khususnya  rekam medis dan informasi perbankan, tidak diwajibkan masuk ke dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dukcapil. Data tersebut tetap berada di bawah pengelolaan lembaga berwenang untuk menjaga kerahasiaan absolut.

Denda Tidak Bawa KTP Dihapus: Negara Tidak Boleh Memeras Rakyat

Dalam langkah yang sangat pro-rakyat, pemerintah mengusulkan penghapusan total denda administratif bagi warga yang bepergian tanpa membawa KTP fisik maupun Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Tito Karnavian menekankan bahwa sanksi tidak boleh dirumuskan secara berlebihan hingga menghambat pemenuhan hak penduduk. Mengingat transisi menuju IKD masih didorong secara bertahap, masyarakat tidak boleh dihukum atau diperas hanya karena belum sepenuhnya beralih ke identitas digital.

Baca juga Nasib Mantan Kapolri Jenderal LSP di Ujung Tanduk, Sidang Etik Skandal Penyadapan Digelar Pekan Depan

Benteng Pengamanan Data: Dilarang Keras Memperjualbelikan Informasi

RUU ini juga memasang gigi tajam bagi lembaga pengguna data. Pemanfaatan data kependudukan dibatasi ketat hanya untuk kepentingan verifikasi dan validasi. Lembaga yang mengakses data diwajibkan secara hukum untuk menjaga kerahasiaan dan keutuhan informasi. Segala bentuk penyimpanan sembarangan, pemberian, atau memperjualbelikan data kepada pihak lain akan berhadapan dengan konsekuensi hukum yang berat.

Status: Masih Tahap Pembahasan, Arahnya Sudah Tegas

Meski narasi perubahannya sangat kuat, masyarakat perlu memahami bahwa ketentuan ini masih berada dalam tahap pembahasan Tingkat I. Pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Komisi II DPR RI, dan Panja yang dipimpin Aria Bima akan mengawal pembahasan ini hingga tuntas.

Berbagai usulan ini belum resmi berlaku. Namun, sinyal yang dikirimkan sangat jelas: Indonesia sedang bergerak tegas menuju kedaulatan data, memangkas birokrasi yang menyiksa, dan menempatkan kenyamanan serta keamanan data masyarakat sebagai prioritas utama.

Era administrasi yang ribet dan rentan kebocoran data sedang dihitung mundur.

(Red)

Kejaksaan Agung Jadwalkan Ulang Pemeriksaan Wali Kota Bekasi Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi KSO Migas

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengonfirmasi bahwa Wali Kota Bekasi berinisial TAT tidak menghadiri jadwal pemeriksaan sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi (Perseroda) dalam kerja sama operasi (KSO) dengan PT Pertamina EP, Selasa (17/11/2026).

Menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, pihak Wali Kota Bekasi telah mengirimkan surat permohonan penjadwalan ulang kepada penyidik.

“Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir. Ada surat minta di-reschedule pemanggilan pekan depan,” ujar Anang Supriatna di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menjadwalkan pemeriksaan terhadap TAT pada pukul 10.00 WIB. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penyelidikan pengelolaan sumur minyak di wilayah Kota Bekasi dalam periode kerja sama tahun 2009 hingga 2024.

Baca juga Nasib Mantan Kapolri Jenderal LSP di Ujung Tanduk, Sidang Etik Skandal Penyadapan Digelar Pekan Depan

Konstruksi Perkara dan Taksiran Kerugian Negara

Berdasarkan penjelasan pihak Kejaksaan Agung, penyidikan perkara ini berfokus pada dugaan penyimpangan tata kelola serta pelanggaran prosedur perizinan dalam pelaksanaan KSO antara PT Migas Kota Bekasi dan PT Pertamina EP.

Anang menyatakan bahwa penyidik menemukan indikasi pengabaian sejumlah mekanisme regulasi dalam pembentukan dan operasional perusahaan daerah tersebut.

“Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan,” kata Anang menjelaskan temuan penyidik.

Baca juga GERINDRA DAN UJIAN KEBESARAN POLITIK: ANTARA HAK KADERISASI, KEPENTINGAN KEKUASAAN, DAN SOLIDITAS KOALISI

Kejaksaan Agung memperkirakan dugaan penyimpangan tersebut menimbulkan defisit dan kerugian keuangan negara hingga sekitar Rp2 triliun. Menurut Anang, dampak kerugian tersebut tidak hanya dirasakan oleh perusahaan daerah (Perusda) yang membebani anggaran daerah, tetapi juga dialami oleh pihak PT Pertamina EP.

Hingga saat ini, tim penyidik Jampidsus Kejagung masih terus mendalami perkara tersebut dengan mengumpulkan alat bukti tambahan serta memanggil sejumlah pihak yang terkait dengan pelaksanaan kerja sama operasi tersebut.

(Red)

Nasib Mantan Kapolri Jenderal LSP di Ujung Tanduk, Sidang Etik Skandal Penyadapan Digelar Pekan Depan

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Babak penentuan nasib etik mantan Kapolri, Jenderal LSP, dalam skandal penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik segera tiba. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan bahwa sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Jenderal LSP akan digelar pada pekan depan.

Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, saat memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

“Sidang etik dijadwalkan minggu depan,” tegas Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir singkat saat dikonfirmasi mengenai jadwal persidangan Jenderal LSP, meski ia belum merinci hari pasti pelaksanaannya.

Baca juga Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo Bertambah? Polri Usut Dugaan Dalang di Balik Mantan Kapolri Jenderal LSP

Sebelum menyentuh aktor utama, Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri telah lebih dulu memproses tiga perwira tinggi lainnya yang turut terseret sebagai tersangka dalam jaringan penyadapan ilegal tersebut:

  • Tersangka AS: Telah menjalani sidang KKEP pada Selasa (10/11/2026). Majelis komisi menjatuhkan sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias pemecatan, meski yang bersangkutan menyatakan mengajukan banding.
  • Tersangka EHS (EH): Menjalani sidang etik hari ini, Selasa (17/11/2026), di Gedung Divpropam Polri. Persidangan dipimpin langsung oleh Komjen Pol. Hendro Pandowo selaku ketua merangkap anggota, didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua, serta tiga anggota komisi yakni Irjen Pol. Untung Widiatmoko, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi.
  • Tersangka SU: Proses sidang etiknya masih tertunda. Menurut Isir, kondisi kesehatan SU saat ini masih dalam perawatan medis sehingga persidangan belum dapat dipaksakan demi menghormati hak asasi yang bersangkutan.

Baca juga GERINDRA DAN UJIAN KEBESARAN POLITIK: ANTARA HAK KADERISASI, KEPENTINGAN KEKUASAAN, DAN SOLIDITAS KOALISI

Langkah tegas melalui peradilan etik ini berjalan beriringan dengan proses pidana di Bareskrim Polri. Keempat perwira tinggi—LSP, AS, EH, dan SU—telah resmi menyandang status tersangka atas dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik yang mengguncang institusi Bhayangkara.

Dengan vonis pemecatan yang telah dijatuhkan kepada AS dan bergulirnya sidang terhadap EHS hari ini, sorotan publik kini tertuju penuh pada sidang KKEP pekan depan untuk melihat ketegasan Polri dalam mengadili mantan pucuk pimpinannya sendiri.

(Red)