Keselamatan Siswa Terancam, Proyek Revitalisasi Hampir 1 Miliar Di SDN Neglasari Lengkong Abaikan SMKK Dan SE Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Proyek Revitalisasi SD Negeri Neglasari yang berlokasi di Kp. Tegalbuleud RT 016 RW 004, Desa Neglasari, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, menjadi sorotan publik. Proyek yang dibiayai APBN ini dinilai mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja juga Surat Edaran (SE) dinas pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan nomor : 400.3.1/7470/SEKRET/2026 terkait Implementasi Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 pada Pekerjaan Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Berdasarkan papan informasi proyek, kegiatan tersebut merupakan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Sekolah Dasar Tahun 2026 dengan pekerjaan Revitalisasi Sekolah Dasar Negeri Neglasari Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi.

Baca juga OPERASI SEMU 18 TAHUN: DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Taring “Harta Tak Wajar” Dicabut, Koruptor Resmi Dapat “Diskon” Sita Rp1 Miliar!

Nilai anggarannya sebesar Rp 948.041.452,- bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026, dengan pelaksana Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dan waktu pelaksanaan 60 (Enam Puluh) Hari Kerja.

Hasil pantauan awak media di lokasi proyek revitalisasi SD Negeri Neglasari yang minim lahan pada Jum’at 20/11/2026 terlihat banyak murid melintas di area proyek.

Seyogyanya, sebuah proyek menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), salah satunya penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pelindung Konstruksi (APK) demi menjaga keselamatan dan kesehatan bagi para pekerja, murid juga tenaga pendidik.

Namun di lokasi tidak terlihat dipasang safety line. Pekerja pun yang sedang memasang baja ringan terlihat tanpa menggunakan APD.

Kondisi tersebut dinilai sangat membahayakan, mengingat aktivitas belajar mengajar masih berjalan dan murid-murid kerap melintas di area proyek yang sedang dikerjakan.

Saat dikonfirmasi, pihak kepala sekolah menyampaikan akan melakukan evaluasi dan pembenahan.

Proyek Strategis Nasional yang seharusnya patuh pada regulasi yang telah ditetapkan, namun lain halnya dengan proyek yang sedang berjalan di SD Negeri Neglasari.

Publik meminta kepada pihak Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) dapat memberikan fokus khusus bagi proyek revitalisasi satuan Pendidikan khususnya di SD Negeri Neglasari yang sumber anggarannya berasal dari APBN agar terhindar dari kebocoran anggaran dan pelanggaran keselamatan kerja.

(Rama)

OPERASI SEMU 18 TAHUN: DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Taring “Harta Tak Wajar” Dicabut, Koruptor Resmi Dapat “Diskon” Sita Rp1 Miliar!

KOALISI MASYARAKAT SIPIL DAN AKADEMISI PEDULI HUKUM
Jakarta, 20 November 2026

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Drama 18 tahun akhirnya mencapai klimaks yang bisa disebut sebagai “tragedi komedi” penegakan hukum Indonesia. Kamis (19/11/2026), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan penuh khidmat mengetok palu mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang. Parlemen bersorak, saling tepuk punggung, dan mengklaim ini sebagai “kemenangan rakyat” dan “paradigma baru” pemulihan kerugian negara.

Namun, di balik euforia ketukan palu Ketua DPR RI Puan Maharani dan laporan manis Ketua Komisi III Habiburokhman, masyarakat sipil justru menemukan fakta yang lebih pahit: “DPR baru saja mengesahkan sebuah “UU Palsu” yang secara sistematis melucuti taring instrumen anti-korupsi.”

Alih-alih menjadi senjata mematikan bagi koruptor kakap, UU ini dirancang layaknya “bantal empuk” yang memastikan harta hasil jarahan tetap aman, selama mainnya rapi.

Baca juga DPR Sahkan UU Perampasan Aset! Koruptor Terancam Miskin, Dua ‘Anjing Penjaga’ Baru Siap Kawal Aset Haram

Berikut adalah 5 Poin Panas yang membuktikan bahwa UU ini adalah bentuk pembajakan legislatif terhadap agenda pemberantasan korupsi:

1. Sulap Legislatif: Menghilangkan Delik “Illicit Enrichment” (Harta Tak Wajar)
Ini adalah lelucon terburuk dari Senayan. DPR dengan “sangat berani” menghilangkan pasal tentang *illicit enrichment* atau penambahan harta kekayaan yang tidak wajar. Artinya, seorang pejabat yang bergaji UMR namun mendadak memiliki lima rumah mewah, tiga mobil sport, dan rekening gendut, secara resmi **tidak bisa** dijerat dengan norma ini. DPR seolah berkata: “Silakan kaya raya, asal Anda tidak ketahuan mencurinya secara langsung dalam satu kasus yang terbukti di pengadilan.” Padahal, norma ini adalah standar emas Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) yang selama ini didengung-dengungkan para wakil rakyat di forum internasional.

2. “Diskon” Sita Aset: Ambang Batas Naik dari Rp100 Juta Menjadi Rp1 Miliar
Dalam sebuah lompatan logika yang hanya bisa dipahami di dunia paralel, batas minimal aset yang bisa disita melalui mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) atau perampasan tanpa putusan pidana, dikabarkan melonjak drastis dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar. Selamat! Kini, koruptor yang “hanya” menggelapkan uang negara sebesar Rp900 juta bisa bernapas lega karena dianggap “terlalu kecil” untuk dikejar lewat jalur perdata yang cepat. Tindak pidana kerah putih bernilai ratusan juta rupiah kini resmi lolos dari jerat penyitaan kilat.

3. Mengabaikan Saran KPK: Bukti Ketulian Parlemen
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara eksplisit meminta agar norma “illicit enrichment” dimasukkan sebagai jantung dari undang-undang ini. Namun, apa daya, suara lembaga anti-rasuah ternyata lebih lemah daripada bisikan kepentingan politik di ruang tertutup. DPR memilih untuk “mengabaikan” permintaan KPK, membuktikan bahwa UU ini bukan dirancang untuk memberantas korupsi, melainkan untuk mengatur tata cara penyelamatannya.

4. Partisipasi Semu: Pengesahan Kilat dan Dokumen Hantu
Awalnya dijadwalkan rampung pertengahan Desember 2026, proses pengesahan ini tiba-tiba dikebut pada pertengahan November. Sebuah akselerasi yang mencurigakan. Lebih parah lagi, prinsip  meaningful participation (partisipasi bermakna) dilanggar secara telak. Dokumen Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan draf hasil Tim Perumus sengaja “dihilangkan” dari akses publik hingga detik-detik terakhir. Transparansi? Itu hanya slogan kampanye. Dalam praktiknya, DPR lebih memilih meracik UU ini di ruang gelap agar tidak ada yang melihat bahan-bahan “kompromi” yang dimasukkan ke dalamnya.

5. Narasi Palsu “Pemulihan Kerugian Negara”
Ketua Komisi III, Habiburokhman, dengan lantang menyatakan UU ini berfokus pada pemulihan kerugian negara dan korban. Sebuah pernyataan yang terdengar indah di mimbar paripurna, namun hampa di substansi. Bagaimana mungkin bisa memulihkan kerugian jika alat utama untuk membuktikan harta yang tidak wajar justru dibuang, dan ambang batas sita dinaikkan hingga Rp1 miliar? Ini sama seperti mengklaim sedang memadamkan api, tetapi secara diam-diam menyiramkan bensin ke dalamnya.

Baca juga FINAL! DPR KETOK PALU RUU PERAMPASAN ASET SETELAH 18 TAHUN: JARING HUKUM DIPERPANGGAR, KORUPTOR HINGGA PENIPU ONLINE TAK ADA LAGI TEMPAT PERSEMBUNYIAN

Tegas dan Menohok: Ini Bukan UU Perampasan Aset, Ini UU Perlindungan Aset!

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Advokasi Perampasan Aset dengan tegas menolak produk legislasi cacat ini. Kami menyebutnya “UU Perampasan Aset Versi Palsu”

Pengesahan ini bukanlah akhir dari penantian 18 tahun, melainkan awal dari babak baru pelegalisasi ketidakadilan. DPR telah membuktikan bahwa mereka lebih takut pada transparansi daripada pada korupsi itu sendiri.

  1. Kami mendesak:
    1. Presiden RI untuk tidak menandatangani UU ini dan mengembalikannya ke DPR untuk diperbaiki dengan memasukkan kembali delik illicit enrichment dan menurunkan ambang batas NCB ke angka yang masuk akal (Rp100 juta).
  2. Mahkamah Konstitusi (MK) untuk siap menerima permohonan judicial review dari masyarakat sipil guna membatalkan pasal-pasal yang melucuti kewenangan penegak hukum.
  3. Rakyat Indonesia untuk tidak tertipu oleh euforia ketukan palu di Senayan. Jangan rayakan pencurian yang dilegalkan.

18 tahun menunggu, yang didapat hanyalah ilusi. Jika ini adalah “paradigma baru” penegakan hukum Indonesia, maka masa depan pemberantasan korupsi kita sedang ditulis dengan tinta yang sudah kadaluarsa.(*)

Diplomasi Menohok Prabowo di Shenzhen: Indonesia-China Kunci Poros Global South, Sepakat Bangun 10 Kota Pintar dan Joint Development Laut China Selatan

SHENZHEN, JURNAL TIPIKOR – Presiden RI Prabowo Subianto meretas terobosan diplomatik bersejarah dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Kylin Villa, Shenzhen, Jumat (20/11/2026). Bukan sekadar basa-basi diplomatik, pertemuan keempat dalam kurun waktu dua tahun ini menghasilkan kesepakatan strategis yang mengukuhkan Indonesia dan Tiongkok sebagai arsitek utama poros Global South (Negara-Negara Selatan), lengkap dengan paket investasi masa depan dan terobosan di kawasan sensitif Laut China Selatan.

Xi Jinping membuka pertemuan dengan nada yang jarang terdengar: pengakuan eksplisit bahwa rasa saling percaya strategis antara kedua negara telah “makin kokoh”. Ia menempatkan Indonesia dan Tiongkok bukan hanya sebagai mitra dagang, melainkan sebagai dua negara berkembang raksasa yang memikul tanggung jawab bersama menjaga stabilitas global dan memperkuat kemandirian Global South.

Menanggapi hal tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan narasi yang tegas: hubungan kedua negara terus bergerak “dari kekuatan menuju kekuatan”. Namun, yang paling menohok dari pertemuan ini adalah keberanian kedua pemimpin meretas kebuntuan lama. Prabowo secara terbuka menyinggung kerja sama di Laut China Selatan, mengonfirmasi bahwa kedua negara telah menemukan prospek kuat untuk joint development (pengembangan bersama) di area-area yang memberikan manfaat nyata bagi kedua belah pihak. Langkah ini merupakan sinyal diplomatik tingkat tinggi yang mengubah potensi titik panas menjadi zona kerja sama ekonomi.

Baca juga DPR Sahkan UU Perampasan Aset! Koruptor Terancam Miskin, Dua ‘Anjing Penjaga’ Baru Siap Kawal Aset Haram

Revolusi Digital dan 10 Kota Pintar

Di luar geopolitik, Prabowo membawa pulang “oleh-oleh” konkret untuk pembangunan nasional. Setelah bertemu dengan jajaran pemimpin bisnis Tiongkok di Shenzhen, Indonesia mengunci kesepahaman untuk membangun 10 kota pintar masa depan (future smart cities) di berbagai wilayah Indonesia, yang akan digarap oleh konsorsium raksasa yang dipimpin oleh Provinsi Shaanxi.

Proyek ini bukan sekadar wacana, melainkan bagian dari paket pembiayaan infrastruktur dan pengembangan sektor digital yang akan menjadi tulang punggung transformasi ekonomi Indonesia ke depan. Sejumlah nota kesepahaman (MoU) strategis telah ditandatangani untuk memastikan proyek-proyek ini berjalan demi keuntungan bersama.

Indonesia Naik Kelas di Kancah Global

Presiden Prabowo juga memanfaatkan momentum ini untuk mengumumkan langkah progresif Indonesia di kancah hukum dan teknologi global. Indonesia secara resmi telah menyelesaikan proses ratifikasi keanggotaan pada *International Organization for Mediation* dan *World Artificial Intelligence Cooperation Organization*.

Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar menjadi objek persaingan kekuatan besar, melainkan pemain aktif yang memastikan akses terhadap keahlian kecerdasan buatan (AI), riset mutakhir, dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa internasional.

“Kami telah bertukar sejumlah nota kesepahaman mengenai proyek-proyek yang sangat signifikan dan strategis bagi keuntungan bersama, sekaligus bagi pembangunan Indonesia,” tegas Prabowo, menutup pertemuan yang menegaskan bahwa Jakarta kini duduk setara sebagai mitra strategis yang diperhitungkan, bukan hanya di Asia, tetapi di seluruh panggung Global South.

Sumber : Antara

Editor ,: Azi

APBD Bengkalis Anjlok dari Rp4 Triliun Jadi Rp1,9 Triliun, Surya Riski Beberkan Realita Pahit: Tidak Ada Pembangunan Fisik Tahun Ini!

BATHIN SOLAPAN, Jurnal Tipikor – Tidak ada basa-basi manis di titik akhir reses. Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Fraksi PAN, Surya Riski, memilih menelan dan menyampaikan “pil pahit” langsung ke hadapan warganya.

Menutup rangkaian reses Masa Sidang I di titik ke-8 (terakhir) yang bertempat di kediaman Bapak Arifin, Lingkungan RW 02/05, Desa Buluh Manis, Kecamatan Bathin Solapan, pada Jumat (20/11/2026), Surya Riski secara gamblang membongkar realita keuangan daerah yang sedang berada di ujung tanduk.

Di hadapan perangkat desa, tokoh agama, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, dan ratusan warga yang hadir, Surya Riski memaparkan fakta yang mengejutkan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis mengalami “pendarahan hebat”.

Baca juga Bukan Menunggu Dilapor, Khairul Umam & Hj. Nurhasanah ‘Serbu’ Duri Barat: Anggaran Sempit Bukan Alasan Abai Rakyat!

Dari yang sebelumnya bertengger di angka fantastis Rp4 triliun, ruang fiskal daerah kini tergerus tajam menyusut menjadi hanya sekitar Rp1,9 triliun.

“Konsekuensinya sangat berat dan harus kita telan bersama. Dengan penyusutan anggaran yang masif akibat kebijakan efisiensi ini, saya harus jujur kepada bapak-ibu: kemungkinan besar tahun ini tidak akan ada pembangunan fisik, baik di tingkat desa maupun kabupaten,” tegas Surya Riski di hadapan warga yang terdiam mencerna informasi tersebut.

Fakta ini menjadi tamparan keras, mengingat ruang fiskal yang lumpuh tersebut secara otomatis memangkas habis harapan warga untuk proyek-proyek strategis dasar, seperti semenisasi jalan desa dan pembangunan drenase yang selama ini dinantikan.

Meski memaparkan kondisi yang nyaris melumpuhkan sektor pembangunan, politisi PAN ini tidak memilih untuk lepas tangan. Surya Riski mengajak seluruh elemen masyarakat Bathin Solapan untuk bersabar, bersatu, dan memanjatkan doa agar tahun 2027 nanti menjadi titik balik kebangkitan pembangunan daerah.

“Kondisi hari ini memang memaksa kita berpuasa pembangunan. Namun, mari kita sama-sama berdoa dan berusaha, semoga di tahun 2027 roda pembangunan seperti semenisasi dan drenase bisa kembali berjalan normal,” imbuhnya.

Lebih jauh, Surya Riski menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak akan menjadikannya alergi terhadap suara rakyat. Seluruh aspirasi dan usulan mendesak yang telah ia serap sejak titik reses pertama hingga titik ke-8 di Desa Buluh Manis ini, dipastikan tidak akan menguap begitu saja.

“Semua catatan dan jeritan aspirasi dari titik pertama hingga terakhir ini akan saya rangkum. Saya akan perjuangkan mati-matian dalam rapat sidang dewan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD,” janji Surya Riski disambut aplaus tipis dari warga yang menghargai keterbukaannya.

Dengan selesainya agenda di Desa Buluh Manis ini, seluruh rangkaian reses Masa Sidang I Surya Riski di Daerah Pemilihan (Dapil) V Kecamatan Bathin Solapan resmi ditutup. Acara yang berlangsung tertib dan khidmat ini diakhiri dengan doa yang dipimpin oleh Ustad Agus, Lc., serta sesi ramah tamah dan foto bersama warga.

Bagi Surya Riski, menyampaikan kebenaran yang pahit di tengah badai krisis anggaran adalah bentuk penghormatan dan kejujuran tertinggi seorang wakil rakyat kepada konstituennya.

(Irwansyah Siregar)

BUKTI NYATA BERPIHAK PADA PEKERJA! Pemprov DKI Teken UMP 2027 Tembus Rp6,13 Juta, Naik 7,1 Persen Selesai Lebih Cepat dari Jadwal

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Tidak ada kata tunggu bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memastikan roda ekonomi berputar dan kesejahteraan pekerja terjamin. Mematahkan keraguan di tengah tantangan ekonomi, Pemprov DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp6.136.941

Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan lonjakan signifikan sebesar 7,1 persen atau naik Rp407.065 dibandingkan UMP tahun 2026. Keputusan bersejarah ini diteken langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, hari ini, Jumat (20/11/2026).

“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub (Keputusan Gubernur) Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941,” tegas Gubernur Pramono Anung di kawasan Jakarta Pusat, Jumat.

Baca juga DPR Sahkan UU Perampasan Aset! Koruptor Terancam Miskin, Dua ‘Anjing Penjaga’ Baru Siap Kawal Aset Haram

Rekor Cepat: Sinergi Segitiga Emas Jakarta

Yang membuat penetapan UMP 2027 ini istimewa adalah kecepatan dan kedewasaan dalam prosesnya. Di tengah dinamika kepentingan antara pekerja dan pengusaha, Dewan Pengupahan DKI Jakarta berhasil menemukan titik temu yang adil hanya dalam waktu tiga hari. Penetapan ini selesai lebih cepat dari batas waktu tenggat yang ditentukan.

“Terus terang, Saudara-saudara sekalian, pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi Alhamdulillah sudah diselesaikan. Batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, Alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya,” ungkap Pramono dengan nada bangga.

Kecepatan ini menjadi tamparan keras bagi skeptis yang meragukan kolaborasi tripartit (pemerintah, buruh, dan pengusaha). Pemprov DKI membuktikan bahwa keadilan sosial bagi pekerja dan keberlangsungan iklim usaha di Jakarta bisa berjalan beriringan tanpa harus saling memangsa.

Baca juga SENJATA BARU GANYANG KORUPTOR! UU PERAMPASAN ASET RESMI DISAHKAN, KPK SIAP EKSEKUSI HARTA, SOROT ‘LUBANG’ PEJABAT KAYA RAYA

Akselerasi Kesejahteraan yang Konsisten

Kenaikan 7,1 persen di tahun 2027 ini menjadi bukti akselerasi kesejahteraan yang konsisten. Sebagai catatan, pada tahun 2026 lalu, UMP Jakarta ditetapkan sebesar Rp5.729.876 (naik 6,1 persen). Dengan kenaikan tahun ini, daya beli pekerja Jakarta dipastikan terus didorong naik.

Pramono menegaskan bahwa kebijakan ini adalah manifestasi dari janji politik dan komitmen moral Pemprov DKI Jakarta.

“Penetapan ini merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan, dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja secara nyata, serta menjaga keberlangsungan dunia usaha di Jakarta,” tutupnya.

Dengan UMP 2027 yang menembus angka Rp6,13 juta, Pemprov DKI Jakarta mengirimkan pesan keras dan jelas: Jakarta adalah kota yang menghargai keringat pekerja, dan pemerintah akan selalu hadir di garis depan memperjuangkan hak-hak rakyatnya.

(Zamil)

DPR Sahkan UU Perampasan Aset! Koruptor Terancam Miskin, Dua ‘Anjing Penjaga’ Baru Siap Kawal Aset Haram

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Era kekebalan dan kemewahan hasil korupsi resmi berakhir. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Kamis (19/11/2026) secara resmi mengesahkan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Sebagai jaminan agar hukum tidak tumpul dan tidak disalahgunakan, DPR sekaligus melahirkan dua ‘anjing penjaga’ (watchdog) baru yang akan mengurusi dan mengawasi aset-aset haram para koruptor.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pembentukan struktur baru ini bukan sekadar formalitas, melainkan strategi mematikan bagi para pelaku kejahatan kerah putih agar tidak bisa lagi menikmati hasil jarahan.

“Badan ada dua. Pertama, Badan Pengelola Perampasan Aset. Kita dorong ini berdiri sendiri, terpisah dari penegak hukum. Mengapa? Karena kita tidak mau ada penegak hukum yang kalap, sekadar menargetkan perampasan aset sebanyak-banyaknya hanya karena dialah yang nanti mengelolanya. “Conflict of interest” harus dipotong habis!” tegas Habiburokhman usai Rapat Paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

Baca juga SENJATA BARU GANYANG KORUPTOR! UU PERAMPASAN ASET RESMI DISAHKAN, KPK SIAP EKSEKUSI HARTA, SOROT ‘LUBANG’ PEJABAT KAYA RAYA

Habiburokhman menambahkan, pemisahan ini mengadopsi standar negara-negara maju untuk memastikan aset negara tidak ‘dicicipi’ oleh oknum yang seharusnya memberantasnya. “Di Amerika Serikat, Inggris, hingga Australia, badan pengelola hasil rampasan aset dipisahkan dari penegak hukum. Ini standar global,” tambahnya.

Namun, senjata mematikan ini tak boleh makan tuan. Oleh karena itu, DPR melahirkan badan kedua yang tak kalah krusial: Badan Pengawas Perampasan Aset.

Menjawab keresahan publik yang takut UU ini justru dibajak oleh oknum, Habiburokhman dengan tajam menyatakan bahwa badan pengawas ini adalah tameng bagi demokrasi dari praktik hukum yang dibelokkan.

“Yang kedua, Badan Pengawas Perampasan Aset. Ini jawaban telak atas kekhawatiran dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai UU Perampasan Aset ini dibelokkan menjadi alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, atau lebih parah lagi, dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum itu sendiri! Karena itu, harus ada badan pengawas independen yang berdiri sendiri,” pungkasnya.

Dengan disahkannya UU ini dan dibentuknya dua badan baru, pesan DPR kepada para koruptor dan oknum nakal sangat jelas: Aset hasil korupsi akan dirampas hingga ke akar-akarnya, namun prosesnya akan diawasi dengan mata yang terbuka. Tak ada lagi celah bagi ‘preman berkedok hukum’ untuk bermain di atas penderitaan rakyat. Koruptor, bersiaplah kehilangan segalanya.

(Azi)

Dua Siswa SD Negeri Cibodas Juara Pasanggiri Aksara Sunda di FTBI Kabupaten Sukabumi 2026

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Prestasi membanggakan ditorehkan oleh siswa-siswi SD Negeri Cibodas dalam ajang Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Tingkat Kabupaten Sukabumi Tahun 2026.

Dua siswa SD Negeri Cibodas tersebut berhasil meraih juara pada kategori Pasanggiri Maca jeung Nulis Aksara Sunda, yakni :

M. Abdul Hilmi Alhadi meraih Juara 1 Pasanggiri Maca jeung Nulis Aksara Sunda Putra, dan Nisa Agustina Firmansyah meraih Juara 2 Pasanggiri Maca jeung Nulis Aksara Sunda Putri.

Kepala Sekolah SD Negeri Cibodas, Ayi Susanto, mengucapkan rasa syukur atas capaian yang diraih anak didiknya.

“Alhamdulillah, kami sangat bersyukur dan bangga atas prestasi yang diraih M. Abdul Hilmi dan Nisa Agustina. Ini adalah buah dari kerja keras siswa, bimbingan guru, serta dukungan orang tua,” ucap Ayi kepada awak media jurnaltipikor.com, pada Kamis (19/11/2026).

Baca juga Pemkab Sukabumi Gelar Rapat Dinas, Bupati Ingatkan PNS Jangan Sampai Ada Yang Terlibat Judi Online Dan Obat-Obatan Terlarang

Ayi berharap prestasi ini dapat menjadi motivasi bagi siswa lainnya untuk terus melestarikan bahasa dan aksara Sunda sebagai warisan budaya leluhur.

“Semoga capaian ini menjadi inspirasi dan penyemangat untuk terus mencintai dan melestarikan bahasa ibu,” pungkasnya.

(Rama)

SENJATA BARU GANYANG KORUPTOR! UU PERAMPASAN ASET RESMI DISAHKAN, KPK SIAP EKSEKUSI HARTA, SOROT ‘LUBANG’ PEJABAT KAYA RAYA

KPK tegaskan fokus baru: bukan sekadar memenjarakan, tapi membuat koruptor miskin dan mengembalikan uang rakyat. Namun, catatan merah tetap ada terkait celah kekayaan tidak wajar pejabat.

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Era membiarkan koruptor tidur nyenyak di balik jeruji besi sambil tetap menikmati harta hasil curian dari keringat rakyat resmi berakhir. Melalui Rapat Paripurna hari ini, Kamis (19/11/2026), DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang.

Sebagai ujung tombak antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak membuang waktu. Lembaga ini menyatakan siap mengeksekusi “senjata baru” tersebut untuk memburu dan merampas aset-aset haram hasil korupsi.

“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, KPK siap sebagai pelaksana undang-undang ini,” tegas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11).

Baca juga Tegas! Lantik Pejabat Baru, Walikota Farhan: ‘Keterlaluan’ Jika ASN Bandung Masih Matre, Target WTP Harga Mati!

Budi menegaskan bahwa kehadiran UU ini adalah manifestasi dari semangat pemberantasan korupsi yang sesungguhnya. Paradigma penegakan hukum di Indonesia kini bergeser secara radikal.

“Pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK tidak hanya *concern* soal bagaimana proses penegakan hukum memberikan efek jera kepada para pelaku, tetapi juga bagaimana secara optimal bisa memulihkan kembali keuangan negara. Koruptor harus dibuat miskin,” imbuhnya.

Mempertajam Mata Pedang: Bedah Pasal dan Bentuk Badan Baru

Untuk memastikan UU ini tidak tumpul, KPK saat ini tengah melakukan bedah total terhadap regulasi tersebut. Budi menyebutkan, KPK tengah menganalisis secara mendalam pasal-pasal krusial, khususnya Pasal 53 dan Pasal 61 yang mengamanatkan pembentukan **Badan Pengelolaan Aset** serta **Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset**.

“Kami akan mempelajari terkait dengan pasal per pasal dari undang-undang tersebut. Setiap irisan yang berdampak langsung pada tugas dan fungsi pemberantasan korupsi akan kami siapkan strategi eksekusinya,” ujar Budi.

Baca juga BOM WAKTU DI PEMDA: Sorot Disertasi Ketua KPK, Wakil Ketua Umum BPKP RIKSMAYA Desak DPR ‘Bedah Total’ UU Pemda yang Legitimasi ‘Pseudo Authority’

Catatan Merah: Celah ‘Pejabat Kaya Raya’

Meski merayakan kemenangan regulasi ini, KPK tidak menutup mata terhadap realitas dan tuntutan publik. Budi mengakui adanya diskursus tajam di tengah masyarakat terkait satu “lubang” besar dalam UU ini: ketiadaan aturan mengenai perampasan kekayaan yang tidak wajar dari penyelenggara negara atau pejabat publik (illicit enrichment).

Menanggapi hal ini, KPK memberikan sinyal keras agar DPR dan Pemerintah tidak cepat berpuas diri.

“Tentunya semuanya juga sudah dibahas oleh kawan-kawan di DPR bersama pemerintah, terutama terkait poin-poin mana yang kemudian dibutuhkan untuk saat ini. Kami memahami diskursus publik terkait hal ini,” kata Budi.

KPK pada akhirnya melempar bola panas evaluasi ini kembali ke parlemen dan eksekutif. Budi berharap, implementasi UU ini ke depan akan membongkar apakah regulasi ini benar-benar sesuai dengan “roh” perampasan aset, atau justru kehilangan taringnya.

“Ketika diimplementasikan, nanti kita akan lihat efektivitasnya seperti apa. Apakah output atau outcome dari regulasi ini sesuai dengan apa yang menjadi roh pembuatan Undang-Undang Perampasan Aset ini? Dengan demikian, bisa dilakukan evaluasi kembali [untuk menutup celah kekayaan tidak wajar pejabat],” pungkas Budi.

Kini, mata publik tertuju pada KPK. Apakah UU ini akan menjadi mimpi buruk bagi para koruptor yang menyembunyikan hartanya, atau hanya menjadi macan kertas? Waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti: Negara kini punya hak untuk menagih kembali uang yang dicuri.(*)

 

Tarung Derajat Cianjur Raih Dua Medali Perak di Porprov XV Bogor

Cianjur,jurnaltipikor.com,-Kontingen Tarung Derajat Kabupaten Cianjur berhasil menyumbangkan dua medali perak pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XV Jawa Barat di Kota Bogor.

Dua medali perak tersebut diraih dari nomor tarung bebas putra kelas 61,1 – 64 Kg atas nama Fahmi Maulan Sidik, dan nomor seni gerak Gharang atas nama M. Rovi Derajat, Muhammad Hifdi, dan Rafi Arka Sholeh.

Pelatih Kepala Tarung Derajat Cianjur, Helby Husni Mubarok, S.I.P., AIFO, menyampaikan ucapan syukur atas capaian yang diraih anak asuhnya.

“Alhamdulillah, kami bersyukur atas perolehan dua medali perak ini. Ini adalah hasil dari kerja keras, disiplin latihan, dan doa dari semua pihak,” ujar Helby.

Baca juga Tegas! Lantik Pejabat Baru, Walikota Farhan: ‘Keterlaluan’ Jika ASN Bandung Masih Matre, Target WTP Harga Mati!

Ia menjelaskan, pada kejuaraan Tarung Derajat Porprov XV ini, Kabupaten Cianjur mengirimkan 9 atlet yang didampingi official Hari Hariyanto, S.Pd., GR. Kejuaraan dimulai pada tanggal 15 November babak penyisihan sampai 18 November babak final.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung. Hasil ini akan menjadi evaluasi dan motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan prestasi ke depan,” pungkasnya.

(Rama)

Tata Kelola Keuangan Daerah Kota Bandung: Antara Komitmen Integritas, Pembenahan Aset dan Tuntutan Akuntabilitas Publik

ANALISA DAN KAJIAN BADAN PEMANTAU KEBIJAKAN PUBLIK (BPKP)

Analisa kebijakan publik atas pernyataan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, dalam pelantikan pejabat Pemkot Bandung, 18 November 2026.

 I. Pendahuluan

Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) memandang pernyataan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang menegaskan pentingnya integritas pejabat, pembenahan tata kelola aset daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta target meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Tahun Anggaran 2026, merupakan sebuah pernyataan politik pemerintahan yang patut diapresiasi, sekaligus perlu ditempatkan dalam kerangka evaluasi, pengawasan dan akuntabilitas publik.

Pernyataan bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2025 memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dengan salah satu persoalan yang disoroti berkaitan dengan pengelolaan aset daerah, seharusnya menjadi titik awal evaluasi yang lebih mendalam terhadap kualitas tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Persoalan tata kelola keuangan daerah bukan sekadar mengejar predikat opini BPK, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran publik, setiap aset milik daerah, dan setiap kebijakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

BPKP menilai, target WTP yang disampaikan Wali Kota Bandung harus menjadi instrumen pembenahan menyeluruh, bukan semata-mata target administratif dalam penyusunan laporan keuangan.

II. Fakta dan indikator persoalan tata kelola keuangan Kota Bandung

1. Opini WDP merupakan indikator persoalan yang perlu dituntaskan

Berdasarkan pemberitaan dan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung memperoleh opini WDP atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Dari 27 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat, 25 memperoleh WTP, Kota Bandung memperoleh WDP, sedangkan Kabupaten Bekasi memperoleh opini TMP. BPK Perwakilan Provinsi JAWA BARAT

Bagi BPKP, WDP bukan sekadar persoalan prestise pemerintahan, melainkan sinyal bahwa terdapat aspek material dalam laporan keuangan yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti secara serius.

Opini WDP tidak serta-merta berarti telah terjadi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan anggaran ataupun kerugian negara. Namun, opini tersebut menuntut pemerintah daerah untuk membuka secara transparan apa yang menjadi dasar pengecualian, bagaimana langkah koreksi dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab, dan apakah rekomendasi pemeriksaan telah ditindaklanjuti.

BPKP berpandangan, masyarakat tidak cukup hanya menerima penjelasan bahwa Pemkot Bandung sedang mengejar WTP. Masyarakat berhak mengetahui substansi persoalan yang menyebabkan opini WDP tersebut.

2.  Pengelolaan aset daerah menjadi titik kritis tata kelola

Berdasarkan informasi mengenai hasil pemeriksaan LKPD 2025 yang dipublikasikan, salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian adalah pengelolaan aset tanah milik Pemerintah Kota Bandung.

Sebuah laporan yang memuat uraian dasar opini WDP menyebutkan adanya:

  •  7.458 bidang tanah seluas 978.595 m² dengan nilai sekitar Rp400,68 miliar yang disebut belum dapat diidentifikasi keberadaannya dan belum ditemukan bukti kepemilikan maupun penguasaan.
  • 10.899 sertifikat tanah seluas 1.055.415 m² dengan nilai sekitar Rp1,18 triliun yang disebut berkaitan dengan pemanfaatan tanah untuk rumah tinggal dan belum didukung skema kerja sama pemanfaatan yang dinilai dapat memberikan kontribusi pendapatan optimal bagi pemerintah daerah.

Angka dan uraian tersebut perlu dicocokkan dengan LHP BPK lengkap, Catatan atas Laporan Keuangan serta dokumen resmi Pemkot sebelum dijadikan dasar publikasi atau tindakan hukum. satukanindonesia.com

Jika data tersebut sesuai dengan LHP resmi, maka persoalan aset tidak dapat dipandang sebagai masalah administrasi biasa. Hal ini menyangkut kepastian penguasaan, pencatatan, pengamanan, pemanfaatan, serta potensi optimalisasi pendapatan daerah.

Pengelolaan aset daerah semestinya tidak hanya berhenti pada pencatatan di neraca, tetapi juga mencakup:

  1. Kepastian status hukum aset.
  2. Kepastian lokasi dan keberadaan fisik aset.
  3. Pengamanan administrasi, fisik dan hukum.
  4. Pengendalian pemanfaatan aset oleh pihak ketiga.
  5. Optimalisasi potensi pendapatan daerah.
  6. Penertiban aset yang dikuasai tanpa dasar atau tanpa mekanisme yang sesuai ketentuan.
  7. Penyelesaian sengketa dan penguasaan aset yang bermasalah.

BPKP menilai bahwa pembenahan aset daerah harus menjadi agenda strategis, bukan sekadar agenda teknis BKAD.

3. Target WTP harus dibedakan dari kualitas tata kelola pemerintahan

BPKP memandang bahwa opini WTP memang merupakan salah satu indikator kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan tata kelola pemerintahan.

Opini WTP tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh program pemerintah telah efektif, seluruh pengadaan telah efisien, semua aset dimanfaatkan secara optimal, atau seluruh pelayanan publik telah memuaskan masyarakat.

Sebaliknya, opini WDP juga tidak otomatis menunjukkan seluruh pengelolaan keuangan daerah buruk.

Yang harus diuji adalah substansi tata kelola:

  1. Apakah anggaran direncanakan sesuai kebutuhan masyarakat?
  2. Apakah realisasi anggaran menghasilkan manfaat yang terukur?
  3. Apakah aset daerah tercatat, terlindungi dan dimanfaatkan secara optimal?
  4. Apakah pengadaan barang dan jasa berjalan efisien dan transparan?
  5. Apakah rekomendasi BPK ditindaklanjuti secara konkret?
  6. Apakah pengawasan internal berfungsi secara efektif?

Oleh karena itu, BPKP menilai target WTP Tahun 2026 harus berjalan beriringan dengan target peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi anggaran, transparansi, pengendalian internal, serta pencegahan korupsi.

4. Pembenahan aset harus menjadi agenda lintas perangkat daerah

Penugasan Wali Kota kepada Kepala BKAD yang baru, Yudi Sapto Pranowo, untuk membenahi tata kelola aset merupakan langkah yang relevan. Namun, penyelesaian persoalan aset tidak dapat dibebankan hanya kepada BKAD.

Pengelolaan aset daerah melibatkan berbagai perangkat daerah, pengguna barang, pengelola barang, pejabat penatausahaan, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan aset.

BPKP mengusulkan agar Pemkot Bandung membentuk atau memperkuat mekanisme percepatan penertiban aset yang memiliki:

  • Basis data aset terpadu. Seluruh aset harus memiliki informasi lokasi, nilai, status hukum, dokumen kepemilikan, pengguna, kondisi fisik dan riwayat pemanfaatan.
  • Pemetaan aset bermasalah. Aset yang belum memiliki dokumen memadai, dikuasai pihak lain, tidak jelas keberadaannya atau belum optimal dimanfaatkan harus dikategorikan berdasarkan tingkat risiko.
  • Rencana aksi penyelesaian. Setiap persoalan harus memiliki penanggung jawab, batas waktu, target penyelesaian dan indikator keberhasilan.
  • Pengamanan aset. Pemkot harus memperkuat pengamanan fisik, administratif dan hukum sesuai ketentuan.
  • Evaluasi pemanfaatan aset. Aset yang berpotensi menghasilkan pendapatan harus dievaluasi berdasarkan aspek legalitas, kepentingan publik, nilai ekonomi dan ketentuan yang berlaku.
  • Pengawasan dan pelaporan. Perkembangan penertiban aset harus dilaporkan secara berkala kepada pimpinan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

III. Analisa BPKP terhadap pernyataan Wali Kota Bandung

BPKP melihat bahwa pernyataan Wali Kota Bandung dalam pelantikan pejabat pada 18 November 2026 mengandung tiga pesan penting: integritas, pembenahan aset dan pelayanan publik.

Namun, komitmen politik pemerintahan harus diukur melalui hasil kerja, bukan semata-mata melalui pernyataan, pelantikan, sumpah jabatan ataupun penandatanganan pakta integritas.

A. Integritas pejabat harus diuji melalui sistem

Pernyataan Wali Kota mengenai integritas merupakan pesan penting. Akan tetapi, integritas tidak cukup dibangun melalui imbauan moral.

Integritas harus diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang memiliki:

  • Pengendalian konflik kepentingan.
  • Transparansi pengadaan barang dan jasa.
  • Pengawasan terhadap perjalanan dinas, belanja operasional dan belanja modal.
  • Pengawasan hibah, bantuan sosial dan program yang melibatkan pihak ketiga.
  • Sistem pengaduan masyarakat yang efektif.
  • Pemeriksaan internal yang independen secara profesional.
  • Penindakan atas pelanggaran sesuai ketentuan.

BPKP berpendapat, pejabat yang baru dilantik harus menjadi bagian dari pembenahan sistem pemerintahan, bukan hanya menjadi pengisi struktur birokrasi.

B. Pelayanan publik harus menjadi ukuran keberhasilan anggaran

Instruksi kepada kepala Puskesmas agar tidak menolak pasien, perhatian terhadap stunting, serta perlindungan masyarakat pada desil 4, 5 dan 6 merupakan orientasi kebijakan yang patut diapresiasi.

BPKP menilai bahwa keberhasilan tata kelola keuangan daerah seharusnya tercermin dalam kualitas kehidupan masyarakat. Anggaran tidak boleh hanya menghasilkan angka realisasi, tetapi harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan.

C. Pemerintah harus membuka ruang evaluasi publik

Kota Bandung merupakan kota dengan dinamika sosial, ekonomi dan pelayanan publik yang tinggi. Karena itu, tata kelola keuangan daerah harus didukung oleh keterbukaan informasi.

Pemkot Bandung melalui PPID sebenarnya telah menyediakan sejumlah informasi keuangan yang telah diaudit, termasuk LRA, LPSAL, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, daftar aset tetap dan investasi serta informasi opini BPK Tahun 2025. ppid.bandung.go.id +1

BPKP mendorong agar informasi tersebut tidak sekadar tersedia secara formal, tetapi mudah diakses, dipahami, dan digunakan masyarakat untuk melakukan pengawasan.

Keterbukaan informasi harus menjadi bagian dari sistem pertanggungjawaban pemerintahan, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif.

IV. Rekomendasi dan agenda pengawasan BPKP

Sebagai organisasi pemantau kebijakan publik, BPKP memandang perlu adanya agenda evaluasi terhadap tata kelola keuangan Pemerintah Kota Bandung yang diarahkan pada langkah-langkah berikut.

1. Evaluasi terbuka atas penyebab opini WDP

Pemkot Bandung perlu menjelaskan kepada publik substansi pengecualian dalam laporan keuangan Tahun 2025, termasuk akar permasalahan, rekomendasi BPK, langkah koreksi dan status tindak lanjut.

2. Audit dan inventarisasi menyeluruh atas aset daerah

BPKP mendorong percepatan inventarisasi aset daerah, khususnya aset tanah, aset yang dikuasai pihak ketiga, aset yang belum memiliki dokumen memadai serta aset yang belum optimal dalam pemanfaatannya.

3. Penguatan peran Inspektorat Daerah

Inspektorat harus menjadi instrumen pengawasan internal yang mampu mengidentifikasi risiko sejak awal, mengawasi pelaksanaan program dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan.

4. Evaluasi efisiensi belanja APBD

Pengawasan tidak hanya difokuskan pada administrasi pertanggungjawaban, tetapi juga pada efisiensi belanja, kualitas pekerjaan, kesesuaian spesifikasi, manfaat program serta potensi pemborosan anggaran.

5. Transparansi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK

Pemkot Bandung perlu menyampaikan perkembangan tindak lanjut rekomendasi BPK secara berkala, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.

6. Pengawasan partisipatif masyarakat

BPKP mendorong masyarakat, organisasi masyarakat sipil, media, akademisi dan lembaga pengawasan untuk mengambil peran dalam mengawasi kebijakan serta pengelolaan keuangan daerah melalui mekanisme yang sah, objektif dan berbasis data.

V. Landasan hukum kajian

Kajian BPKP ini berangkat dari prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara dan daerah yang antara lain berlandaskan:

  • UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, mengenai prinsip pengelolaan keuangan negara.
  • UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, termasuk tanggung jawab pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara/daerah.
  • UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengenai pemeriksaan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan.
  • UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mengenai kedudukan dan kewenangan BPK.
  • PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai pedoman standar penyajian laporan keuangan pemerintah.
  • Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagai pedoman pengelolaan aset daerah. Database Peraturan | JDIH BPK

VI. Kesimpulan BPKP

BPKP mengapresiasi komitmen Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam mendorong integritas pejabat, pembenahan aset daerah dan peningkatan pelayanan publik. Namun, apresiasi tersebut tidak boleh mengurangi fungsi kritis masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Opini WDP atas laporan keuangan Tahun 2025 harus menjadi momentum serius bagi Pemkot Bandung untuk melakukan pembenahan mendasar, terutama dalam pengelolaan aset daerah, penguatan pengendalian internal, efisiensi belanja dan transparansi pertanggungjawaban keuangan.

Target WTP pada Tahun 2026 tentu merupakan target yang layak diperjuangkan. Tetapi BPKP mengingatkan bahwa WTP bukan garis finis tata kelola pemerintahan. WTP adalah salah satu indikator kewajaran laporan keuangan, sedangkan kualitas pemerintahan harus diukur lebih luas melalui kepatuhan hukum, efisiensi, integritas, transparansi, efektivitas kebijakan serta manfaat nyata bagi masyarakat.

Jangan sampai pemerintah terlalu sibuk mengejar predikat WTP, tetapi persoalan mendasar mengenai aset daerah, kualitas pelayanan, transparansi dan efektivitas belanja publik tidak diselesaikan secara tuntas.

BPKP akan memandang keberhasilan Pemerintah Kota Bandung bukan semata-mata dari penghargaan, predikat atau opini audit, melainkan dari sejauh mana uang rakyat dikelola secara bertanggung jawab, aset daerah terlindungi, kebijakan dijalankan secara transparan, dan masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kehadiran pemerintah.

Pemerintahan yang baik bukan hanya pemerintahan yang mampu menyusun laporan keuangan dengan baik, tetapi pemerintahan yang mampu mempertanggungjawabkan setiap kebijakan dan anggaran kepada rakyat.

BADAN PEMANTAU KEBIJAKAN PUBLIK (BPKP)

Kajian dan Analisa Kebijakan Publik

AHMAD TARMIZI, S.E., S.H.

Ketua Umum BPKP

Pengawasan kebijakan publik adalah bagian dari tanggung jawab masyarakat dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan.