SKANDAL PROYEK UPI: PPK ‘GELAP MATA’ BAYAR LUNAS GEDUNG TAK UTUH, NEGARA TERBANG RP26 MILIAR!

Main mata dengan jaminan bank palsu, Pejabat Pembuat Komitmen resmi ditahan. Kontraktor nakal sudah lebih dulu meringkuk.

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat akhirnya menyeret Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pusaran korupsi proyek megah Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). B.K., sang PPK, resmi ditahan pada Jumat (13/11/2026) setelah terendus melakukan pembiaran terhadap pembayaran fiktif yang merugikan negara hingga Rp25,98 miliar.

Penahanan ini bukan sekadar prosedur, melainkan tamparan keras bagi praktik “main mata” dalam pengelolaan anggaran negara yang bersumber dari pinjaman luar negeri (ADB).

Modus “Cuci Tangan” dan Jaminan Palsu

Berdasarkan hasil bedah kasus penyidik, terungkap modus operandi yang mencengangkan. Kontraktor pelaksana, PT Arkindo yang dipimpin D.W.R., diduga mempermainkan negara dengan menyodorkan dokumen jaminan bank palsu atas nama Bank BRI dan Bank Mandiri.

Mulai dari jaminan pelaksanaan, uang muka, hingga retensi, semuanya diduga bodong. Yang lebih memprihatinkan, B.K. selaku PPK diduga “cuci tangan”. Ia tidak melakukan verifikasi silang ke pihak bank untuk memastikan keabsahan dokumen tersebut. Akibat kelalaian yang berbau kesengajaan ini, kontrak senilai Rp52,4 miliar (setelah adendum) cair begitu saja tanpa perlindungan jaminan yang sah.

Baca juga PROGRES BARU 45%, REVITALISASI ALUN-ALUN SERANG DINILAI ‘KEJAR TAYANG’: PEMERINTAH DIINGATKAN JANGAN KORBANKAN KEPENTINGAN PUBLIK DEMI TARGET FISIK!

Bayar 100 Persen, Fisik Baru 75 Persen

Puncak dari skandal ini adalah realisasi pembayaran yang tidak masuk akal. Penyidik menemukan fakta bahwa progres fisik pekerjaan baru mencapai 75,34 persen. Namun, B.K. diduga tetap mencairkan pembayaran 100 persen kepada kontraktor.

Praktik “barang belum sampai, uang sudah habis” ini mengakibatkan negara kehilangan haknya sebesar Rp25.982.542.357,20. Sebuah kerugian fantastis yang seharusnya bisa digunakan untuk membiayai riset dan pendidikan, kini menguap akibat ulah oknum yang mengkhianati amanat APBN.

Kontraktor Sudah Meringkuk, PPK Menyusul

Rekan sepaket B.K., yaitu D.W.R. (Direktur PT Arkindo), telah lebih dulu diperiksa penyidik di Lapas Timika, Papua Tengah, tempatnya menjalani hukuman untuk kasus lain. Keterlibatan D.W.R. dalam penggunaan dokumen palsu ini membuktikan bahwa proyek yang seharusnya menjadi ikon pendidikan di Jawa Barat ini telah dicemari oleh niat jahat sejak awal.

Kini, B.K. harus mendekam di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung selama 20 hari ke depan. Penyidik menjerat keduanya dengan pasal berlapis terkait Tindak Pidana Korupsi dan KUHP baru.

Kejati Jabar menegaskan, penahanan ini adalah sinyal tegas bahwa tidak ada tempat bagi koruptor yang memakan uang rakyat, terlebih lagi uang pinjaman negara yang mencoreng reputasi Indonesia di mata donor internasional.

Penyidikan akan terus dibongkar hingga ke akar-akarnya. Apakah masih ada “tangan-tangan lain” yang bermain di balik proyek ini? Publik menunggu ketegasan Kejati Jabar.

(Red)

 

Pengunduran Diri Gibran: Pertaruhan Stabilitas Politik dan Ujian Konstitusi di Tengah Krisis Kepercayaan

JAKARTA,JURNAL TIPIKORP — Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi orang nomor dua di Republik ini bukan sekadar dinamika administratif biasa, melainkan sebuah turbulensi politik yang memantik pertanyaan serius tentang arah stabilitas nasional. Langkah drastis ini memaksa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bergerak cepat lewat rapat paripurna yang dijadwalkan pada Rabu, 2 Desember 2026, untuk memilih, melantik, dan mengesahkan wakil presiden baru.

Di tengah desakan publik agar roda pemerintahan tidak lumpuh, manuver kilat ini menjadi pisau bermata dua: antara kecepatan penyelamatan konstitusi atau potensi pragmatisme politik elite yang mengabaikan substansi akuntabilitas publik.

Poin-Poin Kritis Pemberitaan

  • Kecepatan di Atas Substansi: Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa seluruh fraksi partai politik dan kelompok DPD sepakat menerapkan prinsip “makin cepat makin baik” guna menghindari kekosongan kekuasaan yang berkepanjangan, merujuk pada batas waktu konstitusional maksimal 60 hari.
  • Proses Kilat Tanpa Ruang Publik: Surat pengunduran diri yang diserahkan langsung oleh Gibran pada Kamis (12/11) langsung ditindaklanjuti tanpa ada jeda transparan bagi publik untuk menguji urgensi dan motif di balik keputusan mendadak tersebut.
  • Ujian Legitimasi Politik: Pengisian jabatan wakil presiden ini akan menjadi batu sandungan bagi parlemen untuk membuktikan bahwa proses suksesi darurat ini benar-benar demi kepentingan rakyat, bukan sekadar kompromi transaksional elite Senayan dan Istana.

Baca juga Jika Prosesnya Bermasalah, Rakyat yang Menanggung!” Ombudsman RI Pasang Badan, Kawal Ketat Rekrutmen CASN 2026 dari Cengkeraman Maladministrasi

Analisis dan Konteks Nasional

Keputusan pengunduran diri yang diambil secara mendadak ini menelanjangi rapuhnya sistem mitigasi krisis di ring utama kekuasaan. Ketika seorang wakil presiden secara sukarela menanggalkan jabatannya di tengah jalan, publik berhak menuntut transparansi penuh atas alasan di balik keputusan tersebut, alih-alih disuguhi narasi birokratis yang tergesa-gesa.

MPR kini memikul beban moral yang berat. Alih-alih hanya berfokus pada tenggat waktu administratif, parlemen wajib memastikan bahwa suksesi pada 2 Desember mendatang tidak melahirkan preseden buruk di mana jabatan strategis negara diperjualbelikan demi meredam gejolak politik jangka pendek. Jika proses ini dicederai oleh bagi-bagi kekuasaan semata, maka yang dipertaruhkan bukan hanya stabilitas rezim, melainkan runtuhnya sisa-sisa kepercayaan publik terhadap lembaga negara.(*)

 

Jika Prosesnya Bermasalah, Rakyat yang Menanggung!” Ombudsman RI Pasang Badan, Kawal Ketat Rekrutmen CASN 2026 dari Cengkeraman Maladministrasi

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengeluarkan peringatan keras dan tegas menjelang pembukaan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) akhir tahun ini. Dengan rekam jejak 1.790 laporan masyarakat terkait seleksi CASN sejak tahun 2022, ORI menegaskan tidak akan mentolerir segala bentuk maladministrasi yang mengotori pintu masuk kualitas pelayanan publik negara.

Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, membeberkan fakta mencengangkan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (13/11). Dari total laporan yang masuk hingga 12 November 2026, sebanyak 1.098 laporan berasal dari penyelenggaraan seleksi di tingkat pemerintah kabupaten/kota. Puncak laporan terjadi pada tahun 2024 (610 laporan) dan 2025 (534 laporan), dengan penundaan berlarut-larut dan penyimpangan prosedur sebagai “penyakit kronis” yang paling sering ditemukan.

“Rekrutmen CASN adalah pintu masuk kualitas pelayanan publik. Jika prosesnya bermasalah sejak awal, masyarakat yang akan menanggung akibatnya,” tegas Radian Syam dengan nada menohok.

Baca juga PKS Tawarkan Rumus SBY-Boediono ke Prabowo: Pengganti Gibran Harus Paham Ekonomi

Tujuh Titik Rawan yang Wajib Diwaspadai

ORI mengidentifikasi sejumlah titik rawan yang menjadi lahan subur maladministrasi dan wajib diperbaiki segera oleh penyelenggara seleksi:

  1. Tahap Penetapan Formasi: Risiko formasi yang tidak sesuai kebutuhan riil instansi serta kualifikasi pendidikan yang multitafsir.
  2. Pengumuman & Pendaftaran: Persyaratan yang rumit, multitafsir, hingga gangguan sistem pendaftaran yang merugikan peserta.
  3. Seleksi Administrasi & Masa Sanggah: Proses verifikasi yang tidak seragam antarverifikator dan sanggahan peserta yang dibiarkan tanpa jawaban tepat waktu.
  4. Skkeleksi Kompetensi: Pelaksanaan tes non-CAT yang minim transparansi serta perangkat dan fasilitas ujian yang tidak standar.
  5. Pengumuman Hasil Pemberkasan:** Perubahan jadwal secara mendadak dan indikasi kuat campur tangan pihak ketiga (oknum).
  6. Penetapan NIP & Pengangkatan:** Penundaan berlarut-larut yang secara sepihak menghambat hak peserta yang telah dinyatakan lolos.
    7. **Pengelolaan Pengaduan:** Layanan *helpdesk* tingkat nasional yang mandul dan penundaan tindak lanjut pengaduan peserta.

Urgensi Menjelang Rekrutmen Massal 2026-2027

Pengawasan ketat ini menjadi sangat mendesak mengingat pemerintah menargetkan pembukaan rekrutmen CPNS 2026 pada akhir November 2026 dengan estimasi 150 ribu formasi. Selain itu, terdapat rencana strategis pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Kegagalan dalam proses ini bukan sekadar masalah birokrasi, melainkan taruhan masa depan pelayanan publik Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut, Ombudsman RI mendesak adanya penguatan koordinasi kebijakan, pemantauan regulasi secara berkala, dan peningkatan kolaborasi antarlembaga penyelenggara untuk menjamin proses yang transparan dan akuntabel.

Jangan Diam, Laporkan!
Ombudsman RI mengimbau peserta seleksi dan masyarakat yang menemukan dugaan maladministrasi untuk terlebih dahulu menyampaikan keberatan atau pengaduan kepada instansi penyelenggara.

  • Apabila tidak memperoleh penyelesaian yang patut, “jangan diam!** _Masyarakat dapat menyampaikan laporan kepada Ombudsman RI secara **GRATIS** melalui:
    – Call Center: 137
    – WhatsApp: 0821-3737-3737
    – Laman Resmi: [www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id)

“Untuk memudahkan akses keadilan, Ombudsman RI juga akan membuka Posko Pengaduan Rekrutmen CASN di Kantor Pusat dan 34 Kantor Perwakilan Ombudsman RI di seluruh provinsi,” pungkas Radian.(*)

 

PKS Tawarkan Rumus SBY-Boediono ke Prabowo: Pengganti Gibran Harus Paham Ekonomi

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan sosok dengan kapasitas kuat di bidang ekonomi sebagai calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut merujuk pada pola kepemimpinan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat berpasangan dengan ekonom Boediono.

Menurut Mardani, dinamika global saat ini memberikan tekanan langsung terhadap perekonomian domestik. Oleh karena itu, ia menilai figur pendamping presiden ke depan perlu memiliki pemahaman mendalam mengenai pengelolaan ekonomi makro guna menjaga stabilitas nasional serta memperkuat daya tahan ekonomi dalam negeri.

“Wapres baru harus mampu bekerja sama secara solid dengan Presiden Prabowo untuk menjaga stabilitas dan memperkuat perekonomian nasional,” ujar Mardani dalam keterangannya.

Baca juga GEGAR SKANDAL SADAP PRESIDEN & MAHASISWA, KAPOLRI BONGKAR SOSOK ‘TK’: JENDERAL BINTANG SATU YANG DIPERINTAH LSP JADI ‘MATA-MATA’

Dalam pandangan Mardani, kombinasi antara kepemimpinan berlatar belakang strategis dengan teknokrat atau ahli ekonomi—sebagaimana diterapkan pada era SBY-Boediono—merupakan formula yang relevan untuk menghadapi tantangan fiskal dan moneter. Ia menekankan bahwa sinergi di pucuk pimpinan negara sangat menentukan efektivitas kebijakan ekonomi pemerintah di tengah ketidakpastian global.

(Red)

GEGAR SKANDAL SADAP PRESIDEN & MAHASISWA, KAPOLRI BONGKAR SOSOK ‘TK’: JENDERAL BINTANG SATU YANG DIPERINTAH LSP JADI ‘MATA-MATA’

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Skandal penyadapan ilegal yang menjerat nama Presiden Prabowo Subianto hingga kalangan mahasiswa terus membesar dan membongkar busuknya jaringan “mata-mata” di tubuh elit Polri.

Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto akhirnya membongkar identitas sosok berinisial ‘TK’ yang selama ini menjadi misteri dalam rantai komando penyadapan gelap tersebut. Bukan sembarang orang, ‘TK’ ternyata adalah perwira tinggi berbintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen).

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir memastikan, Brigjen TK kini tengah “digebuk” dalam pemeriksaan ketat oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri atas dugaan pelanggaran etik berat. Tak hanya itu, keterangannya juga sedang dikuliti habis oleh penyidik Bareskrim untuk membongkar peran sesungguhnya dalam sindikat penyadapan ini.

“Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu,” tegas Isir dalam keterangan resminya, Jumat (13/11/2026).

Baca juga KPK Kuliti Lingkaran Kekuasaan Bupati Nonaktif Bolmut, Sekda hingga Kepala Dinas Diperiksa!

Rantai Perintah dari Jenderal LSP

Pembongkaran sosok TK ini bermula dari pemaparan mengejutkan Kapolri dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11) kemarin. Kapolri membeberkan bagaimana Jenderal LSP memerintah anak buahnya untuk beroperasi di luar hukum, memata-matai Presiden, hingga mengawasi pergerakan mahasiswa.

Dalam struktur komando gelap tersebut, tersangka AS (mantan PLT Kabag Mon) bertindak sebagai penyambung lidah. AS diduga menerima perintah langsung dari Jenderal LSP, lalu menyuruh operator melakukan penyadapan ilegal tanpa surat perintah penyidik.

Namun, yang paling mencengangkan, AS juga memerintahkan Brigjen TK untuk turun langsung ke lapangan melakukan *surveillance* (pengawasan fisik) terhadap target-target yang disadap.

“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan *surveillance*,” beber Kapolri di hadapan DPR.

Baca juga PROGRES BARU 45%, REVITALISASI ALUN-ALUN SERANG DINILAI ‘KEJAR TAYANG’: PEMERINTAH DIINGATKAN JANGAN KORBANKAN KEPENTINGAN PUBLIK DEMI TARGET FISIK!

Babat Habir Jaringan Penyadap

Aksi nekat para jenderal dan perwira tinggi ini dinilai sebagai pengkhianatan terhadap institusi dan negara. Bagaimana tidak, target penyadapan ilegal mereka bukanlah rakyat biasa, melainkan orang nomor satu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, hingga para mahasiswa yang merupakan suara demokrasi.

Hingga saat ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka utama, yakni Jenderal LSP, AS, EH, dan SU. Dengan terbongkarnya peran Brigjen TK, jaringan penyadapan ilegal ini terbukti melibatkan lingkaran elit kepolisian yang beroperasi layaknya intel liar.

Isir menegaskan, Polri tidak akan main-main. Proses pemeriksaan internal (etik) dan penyidikan pidana akan berjalan paralel dan tanpa pandang bulu.

“Proses pemeriksaan internal dan penyidikan pidana terkait dugaan penyadapan ilegal terus berjalan untuk memastikan seluruh fakta dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat terungkap secara menyeluruh,” pungkas Isir.

Skandal ini juga mendapat sorotan tajam dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga anti-rasuhyar tersebut secara terbuka menyatakan dukungannya penuh terhadap langkah tegas Polri memberantas mafia penyadap ini, mengingat KPK pun turut menjadi korban dari aksi ilegal LSP dan komplotannya.

Publik kini menanti, apakah Kapolri benar-benar akan “babat habis” jaringan ini hingga ke akar-akarnya, atau hanya sekadar pemangkasan dahan tanpa menyentuh batang utamanya? (*)

KPK Kuliti Lingkaran Kekuasaan Bupati Nonaktif Bolmut, Sekda hingga Kepala Dinas Diperiksa!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperketat lingkaran penyidikan atas kasus rasuah yang merobek tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara. Lembaga antirasuah secara tegas memanggil jajaran elite birokrasi daerah—mulai dari Sekretaris Daerah hingga para kepala dinas strategis—untuk menguliti aliran uang haram yang menyeret Bupati nonaktif berinisial SL.

Langkah masif ini diambil menyusul terbongkarnya praktik kotor yang diduga telah berurat akar sejak SL menjabat sebagai Penjabat Bupati (2023–2024) hingga berlanjut ke periode definitifnya (2025–2030).

Jerat Pemerasan dan Gaji Buta Kekuasaan

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyidik memanggil empat pejabat kunci Pemkab Bolmut untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (12/11).

Para pejabat yang dipanggil meliputi:

  • JCM selaku Sekretaris Daerah (Sekda)
  • AJP selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR)
  • AD selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
  • RSM selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pemanggilan ini merupakan rentetan dari maraton pemeriksaan saksi yang dilakukan KPK sepanjang pekan ini. Sebelumnya, lembaga rasuah telah memanggil deretan pejabat lain, mulai dari Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, hingga sejumlah pihak swasta. Ironisnya, ketidakhadiran sejumlah pihak dalam panggilan sebelumnya menunjukkan indikasi lemahnya kepatuhan hukum di lingkungan birokrasi daerah tersebut.

Baca juga PROGRES BARU 45%, REVITALISASI ALUN-ALUN SERANG DINILAI ‘KEJAR TAYANG’: PEMERINTAH DIINGATKAN JANGAN KORBANKAN KEPENTINGAN PUBLIK DEMI TARGET FISIK!

Skandal Rp11,14 Miliar: Proyek Jalan Hingga Gratifikasi Brutal

Skandal ini meledak setelah KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 21 September 2026, yang membekuk SL bersama 13 orang lainnya. Sehari berselang, KPK menetapkan SL sebagai tersangka tunggal atas dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Bolmut, dengan barang bukti awal berupa uang tunai Rp200 juta.

Berdasarkan konstruksi perkara, kebejatan birokrasi ini tidak terjadi dalam semalam. SL diduga memanfaatkan kekuasaannya secara sistematis untuk:

  1. Memeras Pihak Swasta: SL memaksa para pengusaha yang ingin menggarap proyek pembangunan jalan wilayah Sangkub IV, dengan meraup setoran haram hingga Rp130 juta.
  2. Mengeruk Gratifikasi Jumbo: Sepanjang kurun waktu 2023 hingga 2026, SL diduga mengantongi gratifikasi total mencapai Rp11,14 miliar.

KPK menegaskan tidak akan memberi ruang toleransi bagi praktik korupsi yang menggerogoti hak-hak masyarakat di daerah. Seluruh pihak yang mangkir atau terbukti mencoba menghalang-halangi penyidikan dipastikan bakal berhadapan langsung dengan Pasal perintangan penyidikan (obstruction of justice).

Penyidik mendesak seluruh saksi yang dipanggil untuk bersikap kooperatif membongkar borok kekuasaan demi memulihkan integritas tata kelola pemerintahan di Bolaang Mongondow Utara.

(Azi)

PROGRES BARU 45%, REVITALISASI ALUN-ALUN SERANG DINILAI ‘KEJAR TAYANG’: PEMERINTAH DIINGATKAN JANGAN KORBANKAN KEPENTINGAN PUBLIK DEMI TARGET FISIK!

SERANG, JURNAL TIPIKOR – Rencana revitalisasi Alun-alun Kota Serang yang ditargetkan rampung pada 20 Desember 2026 terancam menjadi blunder jika pemerintah daerah terus terjebak dalam mentalitas “kejar tayang”. Berdasarkan data terakhir per akhir Oktober 2026, progres fisik proyek strategis ini baru mencapai 45 persen.

Menanggapi kondisi ini, Muhammad Rafi Timora Adilawarman, Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Universitas Pamulang, menyayangkan sikap pemerintah daerah yang terkesan panik dan mengorbankan rasionalitas pembangunan demi mengejar ketertinggalan target.

Upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Serang yang menerapkan sistem lembur, menambah tenaga kerja, dan memborong material dinilai sebagai langkah reaktif yang berpotensi mengorbankan kualitas.

“Pemerintah tidak bisa hanya meminta doa masyarakat sementara di lapangan terjadi penumpukan kerja yang berisiko mengorbankan kualitas, keselamatan pekerja, dan efektivitas anggaran. Penyelesaian proyek tepat waktu dan tepat mutu adalah kewajiban negara, bukan prestasi yang perlu dimintakan doa,” tegas Rafi dalam siaran persnya, Kamis (12/11).

Dalam kacamata Administrasi Negara, Rafi menyoroti hilangnya “phronesis” atau rasionalitas praktis dari para pengambil kebijakan. Merujuk pada pemikiran Aristoteles, kebijaksanaan dalam pemerintahan tidak boleh hanya diukur dari kecepatan menumpuk beton, melainkan dari ketepatan mempertimbangkan konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat.

“Aristoteles mengingatkan kita tentang rasionalitas praktis. Keputusan pemerintah harus menyeimbangkan pencapaian target dengan tanggung jawab pada publik. Faktanya, jalur pedestrian yang merupakan hak dasar pejalan kaki baru mencapai 50 persen. Bagaimana dengan standar keamanan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas serta lansia? Jangan sampai alun-alun yang megah secara estetika justru gagal fungsi karena mengabaikan kelompok rentan,” tambah Rafi menohok.

Rafi juga menyoroti nasib berbagai fasilitas penunjang seperti Tugu Golok,
“drain fountain”, lapangan tenis, sentra kuliner, hingga perbaikan Gedung Pancaniti. Ia mendesak Pemkot Serang untuk tidak hanya berpikir soal “serah terima proyek”, tetapi juga skema pengelolaan dan pemeliharaan jangka panjang.

“Pembangunan tanpa skema pemeliharaan yang jelas dan tanpa melibatkan partisipasi publik dalam pengawasan hanya akan melahirkan monumen kesia-siaan. Transparansi penggunaan anggaran dan mekanisme pengawasan harus dibuka. Masyarakat bukan sekadar penonton saat peresmian, tapi mitra kritis dalam memastikan uang negara tidak dihamburkan untuk proyek yang tidak berorientasi pada kepentingan publik,” tegasnya.

Di penghujung masa jabatan dan target akhir tahun 2026, Rafi mendesak DPUPR dan Pemkot Serang untuk segera melakukan evaluasi terbuka, memprioritaskan kualitas dan inklusivitas di atas kecepatan, serta melibatkan publik dalam mengawal sisa pengerjaan proyek ini.

“Keberhasilan pemerintah tidak diukur dari seberapa cepat gunting pita dilakukan, melainkan dari seberapa besar dan berkelanjutan manfaat yang dirasakan oleh rakyat,” tutup Rafi.

Disampaikan oleh:
Muhammad Rafi Timora Adilawarman
Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara
Universitas Pamulang
NIM: 251092100323

TEKA-TEKI 22 MENIT DI SENAYAN: Gibran ‘Menghilang’ Tanpa Plat RI 2, MPR Bungkam di Tengah Badai Isu Mundur

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Atmosfer politik di kompleks parlemen Senayan terasa mencekam pagi ini. Di tengah riuh rendah spekulasi mengenai kelangsungan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, sosok nomor dua Indonesia itu justru memilih membungkam seribu bahasa.

Bukan pidato, bukan pula klarifikasi. Gibran justru meninggalkan Gedung Nusantara III, markas MPR RI, dengan cara yang menyisakan tanda tanya besar: singkat, diam, dan menggunakan kendaraan pribadi tanpa atribut dinas.

Kunjungan Kilat yang Penuh Misteri

Gibran tiba di lokasi pada pukul 11.15 WIB. Namun, alih-alih memberikan pernyataan pers yang dinantikan, ia langsung meluncur ke ruang pimpinan. Kunjungan yang digadang-gadang sebagai momen krusial tersebut ternyata hanya berlangsung 22 menit. Pukul 11.37 WIB, Gibran telah meninggalkan gedung.

Yang membuat publik terperanjat adalah cara kepergiannya. Menghindari sorotan kamera di pintu utama, Gibran turun dari lift dan langsung membelah lobi menuju area parkir. Ribuan awak media yang telah menunggu sejak pagi hanya bisa menelan ludah; tidak ada satu pun kata yang keluar dari mulutnya.

Paling mencolok, Gibran meninggalkan kompleks parlemen menggunakan kendaraan yang **tidak terpasang plat nomor dinas RI 2**. Sebuah simbol visual yang kuat di tengah isu bahwa ia sedang mempersiapkan diri untuk mundur dari jabatan konstitusionalnya. Apakah ini kunjungan pribadi? Atau sebuah sinyal perpisahan? Gibran enggan menjawab.

Baca juga Tamparan Keras di HUT NasDem: Prabowo Peringatkan Bahaya Pengkhianatan Kekuasaan dan Bongkar Borok Internal Partai

MPR: Kami Menunggu, Bukan Berspekulasi

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, yang sebelumnya mengonfirmasi agenda pertemuan tersebut, tampaknya juga dibuat menunggu. Muzani menyatakan ketidaktahuannya mengenai substansi pembicaraan.

“Mas Gibran akan datang ke MPR, untuk menyampaikan kabar. Kabarnya apa, yang mau disampaikan apa, belum tahu,” tegas Muzani di sela kesibukannya, Kamis pagi.

Muzani menolak keras untuk terjebak dalam spekulasi liar mengenai isu pengunduran diri Wapres. Ia menegaskan posisi MPR hanya akan bertindak berdasarkan fakta yang disampaikan langsung oleh Gibran, bukan berdasarkan rumor yang beredar di pasar politik.

Hingga berita ini diturunkan, keheningan Gibran di Senayan justru menjadi “suara” paling nyaring yang memancing spekulasi liar di kalangan pengamat politik. Apakah 22 menit di dalam Gedung Nusantara III adalah awal dari sebuah pengumuman bersejarah, atau sekadar manuver politik untuk meredam gejolak? Publik kini memegang kendali untuk menunggu jawaban sang Wakil Presiden.(*)

 

Tamparan Keras di HUT NasDem: Prabowo Peringatkan Bahaya Pengkhianatan Kekuasaan dan Bongkar Borok Internal Partai

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras mengenai sisi gelap kekuasaan di hadapan para elite politik dalam puncak peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (11/11/2026) malam. Tanpa basa-basi, Prabowo menyoroti bagaimana ambisi kekuasaan kerap membutakan nurani, memicu pengkhianatan, hingga menyeret para pemegang kendali ke jurang korupsi.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa sejarah peradaban manusia berulang kali mencatat kehancuran akibat kerakusan mempertahankan atau merebut kekuasaan.

“Sejarah peradaban manusia penuh dengan pengkhianatan, dengan kasus pengkhianatan karena kekuasaan sangat menggoda. Mereka yang berkuasa sering tergoda,” tegas Prabowo.

Baca juga GEMPA Politik di Istana: Gibran Dikabarkan Mundur dari Kursi RI-2, Istana Beri Penjelasan Terkait Dinamika MK dan MA

Mengutip adagium klasik power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely, Kepala Negara mengingatkan bahwa semakin besar otoritas yang digenggam seseorang, semakin besar pula potensi penyalahgunaan wewenang yang mengintai.

Koreksi Keras untuk Partai Politik

Tidak hanya berbicara soal bahaya kekuasaan secara umum, Prabowo juga memberikan otokritik tajam terhadap kondisi partai politik di Indonesia. Meski mengamini pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengenai pentingnya sistem kaderisasi, Prabowo menuntut partai-partai untuk berhenti menutup mata terhadap kualitas buruk sebagian kadernya.

“Saya selalu mengatakan semua partai banyak yang baik, tapi kita harus koreksi diri: banyak partai terdiri dari orang-orang tidak baik,” cetusnya.

Bagi Prabowo, kebesaran sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa pandai menutupi aib, melainkan dari nyali untuk mengakui kelemahan dan membenahinya. Tanpa keberanian untuk melakukan bersih-bersih dan evaluasi internal, perbaikan bangsa hanya akan menjadi omong kosong.

“Bangsa yang besar adalah bangsa yang berani menghadapi kesulitan, berani menghadapi kekurangan, berani mengoreksi kekurangan. Mana kita mau mengoreksi kalau kita tidak mau mengoreksi kekurangan kita,” pungkas Prabowo.(*)

GEMPA Politik di Istana: Gibran Dikabarkan Mundur dari Kursi RI-2, Istana Beri Penjelasan Terkait Dinamika MK dan MA

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Kabar mengejutkan terkait rencana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari kursi RI-2 mencuat ke publik dan memicu dinamika politik nasional. Informasi mengenai langkah politik tersebut dikonfirmasi oleh sejumlah pihak, termasuk Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi serta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dengan rincian kronologi yang berbeda terkait status jabatan saat ini.

Berdasarkan laporan Jurnal Tipikor pada Rabu (11/11/2026), Budi Arie Setiadi membenarkan kabar yang beredar mengenai pengunduran diri Gibran. “Betul (Gibran mundur),” ujar Budi Arie secara singkat. Ia juga mengiyakan informasi yang menyebutkan bahwa surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, sesaat setelah Presiden tiba dari kunjungan kerja di Aceh. Meski demikian, Budi Arie belum merinci mekanisme pengumuman resmi yang akan ditempuh oleh Gibran.

Di sisi lain, pihak Istana Kepresidenan memberikan penjelasan mengenai konteks pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran. Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa keduanya telah melakukan pertemuan tertutup selama kurang lebih 2,5 jam pada Selasa pagi (10/11/2026).

Baca juga BAU KORUPSI PENGAADAAN INFLUENCER RP14,7 MILIAR? KPK DIMINTA USUT TUNTAS DUGAAN KONFLIK KEPENTINGAN YANG LIBATKAN UTUSAN KHUSUS PRESIDEN

Dalam keterangannya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026), Prasetyo membenarkan bahwa Gibran memang menyampaikan niat untuk mengundurkan diri menyusul perkembangan putusan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Di antaranya di dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung,” kata Prasetyo.

Prasetyo juga meluruskan spekulasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri tersebut. Menurutnya, Presiden Prabowo justru memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Gibran dalam pertemuan tersebut.

Sebagai hasil dari diskusi antara kepala negara dan wakilnya itu, Prasetyo menyatakan bahwa Gibran pada akhirnya memohon waktu untuk tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Presiden, sembari berproses membuktikan keabsahan riwayat pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tengah menjadi sorotan hukum.

(Azi)