JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Di tengah himpitan ekonomi rakyat dan defisit anggaran yang mengkhawatirkan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) justru menggelar “pesta” pengadaan teknologi pengawasan yang mencengangkan. Sebuah investigasi gabungan antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Trend Asia hari ini membongkar praktik pemborosan negara yang masif, di mana sedikitnya Rp35,9 triliun anggaran negara tersedot ke dalam pengadaan alat surveillance (pengawasan) dalam kurun waktu 13 tahun terakhir.

Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan lonceng peringatan bagi matinya akuntabilitas di tubuh institusi penegak hukum.

Berdasarkan pemantauan mendalam terhadap periode 2013 hingga 2026, kedua lembaga menemukan pola belanja yang tidak masuk akal dan tertutup rapat dari pengawasan publik.

“Ini bukan sekadar pengadaan, ini adalah ‘black hole’ anggaran. Kami menemukan sedikitnya ada 376 paket pengadaan alat pengawasan di lingkungan Polri. Nilai fantastis Rp35,9 triliun itu menyedot anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat, namun hilang ditelan belanja teknologi yang minim justifikasi kebutuhan,” ujar seira Tamara, Peneliti ICW, dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (7/11).

Baca juga BONGKAR TUNTAS DUGAAN PENYADAPAN PRESIDEN! REFORMASI POLRI HARUS BERJALAN, JANGAN ABAIKAN PERSOALAN RAKYAT!

Misteri Rantai Pasok dan Kedaulatan Negara

Investigasi ini tidak hanya menyoroti besarnya angka, tetapi juga mengungkap sisi gelap rantai pasok (supply chain) yang berpotensi membahayakan kedaulatan negara. Data lapangan mengindikasikan bahwa perangkat canggih yang dibeli dengan harga selangit tersebut memiliki keterkaitan dengan perusahaan asing, termasuk dari Israel, yang seringkali masuk melalui “jalan tikus” atau perantara negara ketiga.

Praktik ini tidak hanya membuka celah mark-up harga yang merugikan negara, tetapi juga menempatkan data keamanan nasional di bawah kendali vendor asing yang tidak teraudit.

Kita sedang membeli ‘mata dan telinga’ penegak hukum dari pihak asing dengan harga triliunan rupiah, tanpa jaminan keamanan siber yang jelas. Ini adalah bom waktu. Apakah Polri membeli alat untuk melindungi rakyat, atau justru menjadi objek eksploitasi vendor asing?” tambah perwakilan dari Trend Asia.

Baca juga DARURAT KARHUTLA! Pemprov Kaltim Gelontorkan Rp3 Miliar: Fokus Selamatkan Napas Warga, Tegas Tegaskan Bukan untuk Insentif

Desakan: Audit Total dan Hentikan “Negara dalam Negara”

ICW dan Trend Asia mengecam keras kultur state within a state (negara dalam negara) yang memungkinkan Polri berbelanja triliunan rupiah tanpa melalui mekanisme check and balance yang memadai dari DPR maupun BPK.

Kedua lembaga mendesak:
1. KPK dan BPK RI untuk segera melakukan audit forensik terhadap seluruh 376 paket pengadaan tersebut.
2. DPR RI untuk menggunakan hak angket jika ditemukan indikasi korupsi sistemik.
3. Polri untuk membuka transparansi penuh mengenai spesifikasi, kegunaan, dan vendor pengadaan alat sadap tersebut kepada publik.

“Rp 35,9 triliun adalah uang rakyat. Jika dibiarkan terus, kita sedang membiarkan institusi keamanan menjadi lembaga yang paling boros dan paling tertutup di negara demokrasi ini. Transparansi adalah harga mati, atau kami akan menggugat ke ranah hukum,”pungkas Seira.

Investigasi lengkap dan daftar paket pengadaan akan segera dipublikasikan melalui laman resmi ICW dan Trend Asia sebagai bahan gugatan publik.

Sumber : Suara.com

Editor : Azi

AMBON, JURNAL TIPIKOR– Pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kian memanas. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, tidak tinggal diam melihat namanya diseret-seret dalam narasi liar yang beredar di ruang digital.

Dari Ambon, Maluku, Sabtu (7/11/2026), Bahlil melancarkan “serangan balik” yang tegas. Ia tidak hanya membantah keras keterlibatannya, tetapi juga membeberkan fakta mengejutkan: ia mengklaim dirinya pun menjadi korban dalam kasus ini.

Bantahan Keras dari Timur Indonesia

Usai melantik pengurus DPD Partai Golkar di Ambon, Bahlil menghadapi wartawan dengan raut serius. Ia menampar mentah-mentah spekulasi yang mengaitkan sosok “ketua umum partai di kawasan Widya Chandra” dengan momen penangkapan tersangka penyadap oleh Bareskrim Polri.

“Terkait proses penyadapan ke kepala negara, kami meminta kepolisian mengusut tuntas. Berkaitan dengan hal itu, “saya juga disadap” tegas Bahlil, mematahkan narasi yang memposisikan dirinya sebagai pelaku.

Pernyataan ini menjadi tamparan keras bagi para penyebar hoaks di grup percakapan WhatsApp yang gencar menggiring opini bahwa Bahlil adalah dalang di balik aksi spionase terhadap orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Baca juga BONGKAR TUNTAS DUGAAN PENYADAPAN PRESIDEN! REFORMASI POLRI HARUS BERJALAN, JANGAN ABAIKAN PERSOALAN RAKYAT!

Ultimatum 3×24 Jam

Tidak main-main, Bahlil memberikan tenggat waktu yang ketat. Ia menyatakan perang terhadap pihak-pihak yang bersembunyi di balik anonimitas untuk merusak reputasinya dan memperkeruh stabilitas politik.

“Saya minta kepada pihak yang menggulirkan isu itu, jangan asal bicara! Kepada beberapa orang yang sudah mencatut nama saya,  saya berikan somasi 3×24 jam terhitung sejak hari ini. Kalau tidak mengklarifikasi, saya akan proses hukum!” ancam Bahlil.

Ancaman pidana ini bukan isapan jempol. Bahlil meminta kepolisian bergerak cepat tidak hanya untuk mengungkap kasus penyadapan, tetapi juga menangkap “dalang fitnah” yang telah mencemarkan nama baiknya di mata publik.

Demokrasi Bermartabat, Bukan Demokrasi Fitnah

Bahlil mengingatkan bahwa narasi liar ini berbahaya bagi demokrasi Indonesia. Ia menyayangkan adanya upaya sistematis untuk mengadu domba dan menciptakan kegaduhan politik menjelang momentum-momentum penting negara.

“Kita ini negara demokrasi, tetapi juga demokrasi yang bermartabat. Jangan semua mengarah kepada fitnah. Polisi akan mengecek, dan saya tidak akan mentolerir siapa pun yang mempermainkan nama saya untuk kepentingan gelap,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, Bareskrim Polri masih terus mendalami dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden yang oleh Kepala BIN disebut memiliki indikasi mengarah pada tindakan makar.

Sumber : Antara

Editor: Azi

Ahli Waris Menol bin Embet Ajukan Perlindungan ke LPSK, Dugaan Intimidasi Sengketa Tanah Disorot

Tangerang, JURNAL TIPIKOR– Para ahli waris almarhum Menol bin Embet mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI menyusul sengketa tanah warisan di Kampung Curug Kulon, Kabupaten Tangerang. Mereka mengaku menghadapi intimidasi dan dugaan penguasaan lahan secara paksa yang disebut melibatkan oknum aparat TNI dan Polri.

Permohonan perlindungan tersebut diajukan melalui kuasa hukum para ahli waris pada 5 November 2026. Selain ke LPSK, pihak ahli waris juga telah mengajukan permohonan pemblokiran sertifikat tanah yang dipersengketakan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang.

Perwakilan ahli waris menyebut keluarga mereka telah menguasai dan merawat tanah tersebut secara turun-temurun. Tanah yang menjadi objek sengketa itu sebelumnya tercatat atas nama Menol bin Embet dengan alas hak Girik C No. 1614.

“Kami adalah warga asli dan telah tinggal di lokasi tanah ini secara turun-temurun dari warisan leluhur kami. Selama ini kamilah yang menguasai dan merawat tanah ini,” ujar perwakilan ahli waris.

Baca juga Camat Ciambar Bersama Karang Taruna dan Ketua Pemuda Pancasila Bersinergi Perkuat Koordinasi dan Komunikasi Lintas Sektor

Persoalan muncul setelah pihak pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 107 mengklaim bahwa lokasi maupun persil tanah dalam sertifikat tersebut berada di atas tanah milik para ahli waris.

Pihak ahli waris membantah klaim tersebut. Mereka menyebut berdasarkan dokumen putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tindak pidana korupsi, SHM No. 107 merupakan objek jaminan yang telah disita Bank DKI. Perkara tersebut, menurut mereka, telah menjerat pihak terkait hingga menjadi terpidana.

Mereka juga menyatakan lokasi tanah dalam sertifikat tersebut tidak berada di atas lahan milik keluarga Menol bin Embet.

“Jika demikian, mari kita adu bukti secara terbuka dan objektif. Bukan dengan cara merampok secara arogan, memasang paksa batas-batas tanah, serta mengintimidasi kami di tanah yang telah kami jaga puluhan tahun ini,” tegas perwakilan ahli waris.

Baca juga Kurun Waktu 1 Bulan, Polres Sukabumi Musnahkan 12 Ribu Botol Miras, Narkotika, Dan 2.863 Knalpot Brong Hasil Pengungkapan Kasus

Dalam siaran pers tersebut, pihak ahli waris menduga proses pemagaran lahan secara sepihak melibatkan oknum RT dan RW setempat. Mereka juga menuding adanya oknum anggota TNI dan Polri yang diduga membekingi kelompok tertentu untuk menekan dan mengusir keluarga ahli waris dari lahan yang disengketakan.

Atas dugaan keterlibatan oknum TNI, pihak ahli waris mengaku telah melayangkan pengaduan resmi ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) dan Denpom Jatake. Pengaduan itu ditujukan agar dugaan penyalahgunaan jabatan oleh anggota TNI dapat ditindaklanjuti.

Sementara itu, Tobbyas Ndiwa, salah satu penasihat hukum para ahli waris, mempertanyakan tindakan penguasaan lahan yang disebut dilakukan secara paksa, meskipun pihak pemegang sertifikat menyatakan lokasi tanahnya berbeda.

“Pihak lawan menyatakan persil sertifikatnya bukan di lokasi tanah klien kami. Jika benar demikian, mengapa ada eksekusi paksa penguasaan yang dibackingi aparat? Mengapa oknum RT/RW justru membantu memagari tanah secara sepihak? Ini ironis — alih-alih membuktikan di meja hijau, justru mengerahkan kekuatan di lapangan,” ujar Tobbyas.

Ia menyebut para ahli waris bukan hanya menghadapi persoalan hak atas tanah, tetapi juga tekanan yang dinilai berlangsung secara sistematis.

“Klien kami bukan hanya kehilangan hak atas tanah waris yang dijaga turun-temurun, namun kini juga berada di bawah tekanan sistematis. Mereka dihadapi pihak yang memiliki jaringan luas dan kekuatan besar. Negara wajib hadir melindungi warganya, bukan membiarkan warganya menjadi korban kejahatan pertanahan yang terorganisir,” lanjutnya.

Dalam permohonan perlindungan kepada LPSK, para ahli waris melaporkan dugaan intimidasi yang disebut berlangsung terus-menerus. Bentuk tekanan yang mereka uraikan antara lain pengerahan orang-orang tak dikenal ke lokasi lahan, tekanan administratif di tingkat desa hingga kecamatan, serta dugaan keterlibatan aparat dan pejabat lingkungan setempat.

Baca juga GEMPA HUKUM: Skandal Penyadapan Prabowo Seret Eks Kapolri Listyo Sigit, Jokowi Pilih ‘Dingin’ dan Kirim Pesan Tegas dari Pengadilan

Mereka juga mengaku pernah dilaporkan ke kepolisian oleh pihak lain yang dinilai sebagai upaya menekan agar keluarga melepaskan hak atas tanah. Sementara itu, laporan polisi yang dibuat pihak ahli waris pada Mei 2015 terkait dugaan pemalsuan surat dan penyerobotan tanah disebut belum memperoleh penyelesaian yang jelas hingga saat ini.

Salah satu pemohon, Sukiyah, yang berusia 75 tahun, disebut mengalami dampak psikologis akibat ketidakpastian hukum dan ancaman yang terus berlangsung.

Permohonan perlindungan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang disebut telah berkekuatan hukum tetap.

Para ahli waris meminta LPSK memberikan perlindungan fisik bagi mereka dan keluarga, perlindungan hukum terhadap dugaan kriminalisasi, serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menghentikan intimidasi. Mereka juga meminta dilakukan penelitian ulang terhadap sertifikat yang dipersengketakan dan pemblokiran sementara atas dokumen tersebut.

Dalam tuntutannya, para ahli waris mendesak BPN Kabupaten Tangerang menindaklanjuti permohonan pemblokiran SHM No. 107 serta melakukan penelitian objektif terhadap kesesuaian lokasi dan persil tanah. Mereka juga meminta kepolisian menindaklanjuti laporan dugaan pemalsuan surat dan penyerobotan tanah yang disebut telah berjalan lebih dari 11 tahun.

Selain itu, mereka mendesak penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk oknum aparat TNI dan Polri serta pejabat lingkungan setempat.

Pihak ahli waris menegaskan sengketa tanah harus diselesaikan melalui pembuktian hukum yang sah, bukan dengan kekerasan, intimidasi, atau tekanan di luar jalur hukum. Mereka berharap negara memberikan perlindungan kepada warga yang menghadapi dugaan kejahatan pertanahan.

Siaran pers tersebut disampaikan melalui Law Office A-G & Partners selaku kuasa hukum para ahli waris. Seluruh dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan dalam siaran pers tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak terkait.(*)