-

4 Okt 2026

REVOLUSI CFD BANDUNG: Dago ‘Disterilkan’ dari ‘Penjajah’ Trotoar, Braga Beken Kembali Bernapas!

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Setelah sempat “dipenjara” oleh waktu, ruang-ruang publik ikonik Kota Bandung akhirnya merebut kembali haknya. Minggu pagi ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak sekadar menghidupkan kembali Car Free Day (CFD) Dago dan Buahbatu, serta Braga Bebas Kendaraan (Braga Beken). Lebih dari itu, Pemkot membawa sebuah gebrakan: penertiban total dan penataan ulang ruang.

Di Dago, suasana pagi ini terasa seperti “oase” di tengah gersangnya ruang terbuka kota. Sejak pukul 06.00 WIB, kawasan ini tidak lagi menjadi ajang “pasar tumpah” atau tempat berburu brosur paksa. Pemkot Bandung menarik garis tegas: jalur utama disterilkan dari aktivitas komersial liar, dan lajur pejalan kaki serta pesepeda kini punya “kerajaan” masing-masing.

Kebijakan “keras” ini langsung mendapat aplaus dari warga. Adi, warga Ujungberung yang sejak subuh sudah mengikat tali sepatunya di Dago, merasakan langsung dampak dari sterilisasi ini.

“Suasananya cukup ramai dan meriah, tapi yang paling terasa adalah fokusnya. Karena sekarang lebih diperketat, tidak ada yang berjualan dan membagikan brosur di jalur utama. Suasananya jadi jauh lebih fokus untuk olahraga. Pejalan kaki dan pesepeda jadi lebih leluasa, tidak ada lagi yang merasa terintimidasi atau terganggu hambatan di jalan,” ujar Adi dengan napas yang masih teratur usai jogging.

Senada dengan Adi, Arin yang mengayuh sepedanya melintasi Dago menilai pemisahan jalur lalu lintas non-kendaraan ini adalah nilai plus yang selama ini didambakan.

“Suasananya sangat nyaman, apalagi ada pemisahan jalur yang jelas antara pejalan kaki dan pesepeda. Area trotoar juga tertib, jadi kami yang bersepeda bisa berhenti sejenak untuk beristirahat dengan tenang tanpa takut terserempet atau menghalangi orang jalan,” tuturnya.

Bagi Refa, kembalinya CFD adalah momentum emas untuk merekatkan kembali kebersamaan keluarga. “Sudah lama libur, sekarang baru dibuka lagi. Mungkin karena baru dibuka, jadi masih belum terlalu ramai, tapi ini awal yang bagus,” ungkapnya.

Harapan dari Ujung Kota dan ‘Tamparan’ untuk Braga

Di sisi lain, CFD Buahbatu menjadi saksi harapan warga akan ruang publik yang tidak hanya tertib, tapi juga hidup. Mardi, salah satu pengunjung, menaruh harapan besar agar CFD Buahbatu bisa kembali ke masa kejayaannya, termasuk dengan kehadiran pedagang yang tertib.

“Mudah-mudahan CFD ini bisa berjalan seperti dulu lagi. Kita bisa jalan, *jogging*, atau bersepeda dengan udara yang lebih sehat di tengah polusi Bandung. Saya juga berharap para pedagang bisa kembali berjualan dengan rapi, sehingga masyarakat bisa menikmati kuliner ringan,” harapnya.

Sementara itu, di jantung kota, Braga Beken kembali menampilkan wajah heritage-nya tanpa asap knalpot. Nuri, salah satu warga, menyambut baik kembalinya Braga sebagai surga pejalan kaki. “Menurut saya bagus. Kalau jalan lebih leluasa, tidak berbenturan dengan mobil atau kendaraan. Rasanya Braga kembali menjadi milik warga,” puji Nuri.

Namun, di balik euforia tersebut, Nuri memberikan “tamparan” keras bagi Pemkot Bandung. Ia menyoroti dua penyakit lama yang masih belum tuntas: parkir liar dan pedagang “ngeyel”.

“Parkirnya jangan sembarangan, ini masih jadi PR besar. Selain itu, pedagang juga harus tertib. Jangan terlalu banyak pedagang yang memakan badan jalan di pinggir, karena berpotensi mengganggu akses dan bikin macet. Masih ada satu-dua yang bandel berjualan di sana,” kritik Nuri tajam.

Menjaga “Nyawa” Braga

Kritik dan harapan ini diamini oleh Ramdan, seorang pengrajin wayang golek yang telah lama “mengabdi” di kawasan Braga. Baginya, Braga bukan sekadar jalan, melainkan etalase budaya.

“Kembali digelarnya Braga Beken ini sangat bagus. Tapi ke depannya, penataan kawasan harus terus dilakukan secara konsisten. Ini butuh kolaborasi nyata antara pemerintah, pedagang, dan berbagai pihak terkait agar Braga tidak hanya ramai, tapi juga beradab,” pungkas Ramdan.

Kembalinya CFD dan Braga Beken hari ini adalah bukti bahwa Pemkot Bandung mendengar denyut nadi warganya. Namun, pesan warga hari ini juga jelas: Berikan kami ruang untuk bernapas, dan jagalah ruang itu dari kekacauan. Konsistensi penataan di minggu-minggu mendatang akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Pemkot Bandung.

Sumber : Humas Pemkot Bandung

Editor : Azi

4 Okt 2026

Kapolri Baru Tak Buang Waktu: 88 Pati-Pamen Digeser dalam 24 Jam, Pengamat Sebut “Dream Team” Polri Terbentuk

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Baru dua hari resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto langsung tancap gas. Tanpa jeda, tanpa kompromi: 88 perwira tinggi dan menengah Polri dimutasi dan dirotasi dalam satu sapuan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Langkah kilat yang mengirim sinyal keras ke seluruh tubuh Korps Bhayangkara — era baru telah dimulai, dan tidak ada ruang untuk pejabat yang sekadar “duduk manis”.

Pengamat kepolisian Poengky Indarti, mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), tidak menyembunyikan apresiasinya. Dalam keterangannya kepada ANTARA di Jakarta, Minggu (4/10), ia menyebut jajaran Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri yang baru bukan sekadar hasil pergeseran kursi, melainkan penempatan orang-orang dengan kapabilitas yang tepat di posisi yang tepat.

“Ini bukan mutasi biasa. Saya melihat profesionalisme semakin menguat, dan hal ini menunjukkan sangat positif bagi peningkatan prestasi Polri,” tegas Poengky.

Nama-Nama Besar di Balik “Dream Team” Baru

Poengky menyoroti empat jabatan strategis di Mabes Polri yang menurutnya diisi oleh figur-figur dengan rekam jejak tak terbantahkan:

Irjen Pol. Dedy Kusuma Bakti sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam). Jenderal bintang dua ini pernah bertugas langsung di bidang intelijen, sehingga memiliki fokus, keahlian, dan pengetahuan yang tajam. “Skill dan knowledge-nya mumpuni,” kata Poengky singkat namun tegas.

Irjen Pol. Herry Heryawan dipercaya memegang tampuk Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam). Bagi Poengky, ini adalah penempatan yang nyaris sempurna. “Cocok dengan pengalaman beliau yang lama di penegakan hukum dan keamanan, sehingga diharapkan mampu menangani pemeliharaan keamanan dengan baik,” ujarnya.

Irjen Pol. Asep Safrudin mengisi posisi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) — jabatan yang kerap menjadi sorotan publik. Latar belakang reskrim yang kuat membuatnya, menurut Poengky, pilihan yang sudah tepat.

Sementara itu, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi ditunjuk sebagai Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kakortastipidkor), sebuah jabatan krusial di tengah tuntutan publik akan pemberantasan korupsi yang tanpa pandang bulu. Poengky menilai kombinasi latar belakang penegakan hukum dan pengalaman sebagai pimpinan kewilayahan menjadikan Arie figur yang pas untuk posisi panas ini.

Kapolda Metro Jaya: Medan Tempur Paling Berat

Tak hanya di tingkat Mabes, Poengky juga menyoroti penunjukan **Irjen Pol. Dadang Hartanto** sebagai Kapolda Metro Jaya — wilayah yang diakui sebagai medan paling menantang bagi seorang Kapolda di seluruh Indonesia.

Dadang bukan orang baru di medan berat. Ia pernah menjabat sebagai Wakapolda Sumatera Utara yang penuh dinamika, lalu teruji sebagai Kapolda Maluku. Kini, ia dipanggil ke Jakarta untuk memimpin kepolisian di ibu kota negara yang kompleksitasnya tak tertandingi.

“Irjen Pol. Dadang Hartanto yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakapolda Sumut yang penuh tantangan serta teruji di Maluku sebagai Kapolda Maluku, saat ini dipercaya menjadi Kapolda Metro Jaya yang tantangannya jelas lebih berat. Itu menunjukkan penguatan *skill and knowledge* untuk memimpin kewilayahan,” jelas Poengky.

Pesan di Balik Kecepatan

Langkah Kapolri baru yang langsung merombak 88 pati dan pamen hanya dalam hitungan hari setelah pelantikan bukan tanpa makna. Polri sendiri menyebut mutasi ini sebagai “percepatan yang dibutuhkan” — sebuah pengakuan bahwa institusi memerlukan penyegaran segera untuk menjawab tantangan keamanan yang terus berkembang.

Bagi Poengky, susunan baru ini adalah fondasi kuat. Ketika orang yang tepat duduk di kursi yang tepat, profesionalisme bukan lagi slogan, melainkan praktik nyata.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Kapolri baru berani bertindak, melainkan seberapa jauh “dream team” ini mampu membuktikan diri di lapangan. Publik menunggu — dan ekspektasi sudah terlanjur tinggi.

Narasumber:
Poengky Indarti – Pengamat Kepolisian, Mantan Anggota Kompolnas

Sumber Data:
Surat Telegram Kapolri No. ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026

4 Okt 2026

GUNCANGAN ISTANA: Prabowo Jalankan ‘Operasi Presisi’, Preteli Siji-Siji Figur Kunci Solo, Konsolidasi Kekuasaan Penuh Dimulai!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Gelombang kejut politik paling dahsyat sejak suksesi kepemimpinan nasional akhirnya pecah. Perombakan kabinet ketujuh yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis, 1 Oktober 2026, bukan sekadar rotasi birokrasi biasa. Ini adalah deklarasi tegas: era kompromi politik telah usai, dan konsolidasi kekuasaan penuh di bawah komando tunggal Prabowo resmi dimulai.

Di balik khidmatnya seremoni kenegaraan, Prabowo menjalankan manuver yang di ruang publik dijuluki sebagai “Operasi Presisi” atau *dipreteli siji-siji (membongkar satu per satu). Sasarannya jelas: menggeser perlahan namun pasti figur-figur kunci yang selama satu dekade menjadi pilar gerbong kekuasaan Solo dari episentrum kendali operasional negara.

Mahapatih Solo Tergusur, Perlindungan Politik Runtuh

Indikator paling mencolok dari operasi ini adalah terdepaknya Pratikno dari kursi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Sosok yang selama 10 tahun bertindak sebagai ‘mahapatih’ perancang arsitektur politik kekuasaan Jokowi ini resmi kehilangan portofolio eksekutif. Meski pada Jumat (2/10/2026) ia “darat lunak” sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), ruang geraknya dipangkas drastis tanpa wewenang operasional.

Pencopotan ini diperparah dengan tersingkirnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) yang digantikan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, serta dicopotnya Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Muhammad Qodari, yang dikenal sebagai inisiator gerakan Jokpro 2024. Kursi strategis Bakom kini dipegang Syahganda Nainggolan. Terdepaknya figur-figur berdaya tawar tinggi ini membuktikan satu hal: perlindungan politik dari Solo tak lagi kebal terhadap kebutuhan konsolidasi mandiri Prabowo.

Baca jugû SAPU BERSIH DI HARI PERTAMA! Kapolri Suyudi Langsung Rotasi 19 Kapolda, Kursi Panas Metro Jaya Jadi ‘Panggung’ Pembuktian

Sigit ‘Darat Lunak’: Ambil Tongkat Komando Tanpa Tetesan Darah Politik

Pergeseran paling dramatis terjadi di tubuh Korps Bhayangkara. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang menahkodai Polri sejak era Jokowi, ditarik ke dalam struktur Istana sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), digantikan Komjen Pol Suyudi Ario Seto.

Secara formal, ini adalah penghormatan tinggi. Namun dalam kalkulasi riil kekuasaan, ini adalah manuver soft landing yang sangat presisi. Dengan menjadi KSP, Sigit secara otomatis kehilangan tongkat komando operasional atas ratusan ribu personel bersenjata dan kewenangan penyelidikan penegakan hukum di seluruh Indonesia. Prabowo sukses menempatkan figur pilihannya di Trunojoyo tanpa menciptakan turbulensi politik frontal atau mempermalukan mantan ajudan Jokowi tersebut. Respons singkat Jokowi kepada awak media, “sudah saatnya”, seolah menjadi penanda pasrah atas realitas baru ini.

Paradoks Bahlil dan Cengkeraman Gerindra yang Makin Kokoh

Di tengah gempuran “preteli siji-siji”, muncul sebuah paradoks: mengapa Bahlil Lahadalia justru kian berdaya? Loyalis Presiden ke-7 RI ini tak hanya dipertahankan sebagai Menteri ESDM, tetapi diberi mandat rangkap yang sangat strategis sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Langkah ini bukan sekadar sentimen, melainkan kompromi transaksional yang rasional. Bahlil memegang dua kartu truf: tiket kepemimpinan Partai Golkar dengan kursi parlemen yang masif, serta kendali teknis atas proyek hilirisasi tambang yang menjadi nadi pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan pemerintah.

Sementara itu, promosi Letjen TNI (Purn) Dudung Abdurachman dari KSP menjadi Menko Polkam, pengukuhan Arrmanatha Nasir di Kemenlu, dan masuknya ekonom Dradjad Wibowo di Kemenko Perekonomian, menyempurnakan puzzle kekuasaan. Prabowo kini telah mengunci hampir seluruh tuas kendali strategis: politik, pertahanan, diplomasi, hingga instrumen penegakan hukum.

Akhir Fase Transisi, Era Poros Tunggal Dimulai

Manuver pretel satu per satu ini mengirimkan pesan yang tak bisa disalahartikan. Fase konsesi politik transisi telah resmi ditutup. Indonesia kini memasuki era baru di mana kepemimpinan dan arah negara sepenuhnya berputar di sekitar poros tunggal Istana Merdeka, di bawah kendali penuh dan visi tunggal Presiden Prabowo Subianto.(*)

3 Okt 2026

SAPU BERSIH DI HARI PERTAMA! Kapolri Suyudi Langsung Rotasi 19 Kapolda, Kursi Panas Metro Jaya Jadi ‘Panggung’ Pembuktian

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Tidak ada basa-basi, tidak ada masa adaptasi yang panjang. Baru sehari resmi menyandang jabatan orang nomor satu di Korps Bhayangkara, Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto langsung menunjukkan taringnya. Melalui Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026, Suyudi merombak total peta kekuatan kewilayahan dengan merotasi 19 Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) secara bersamaan.

Langkah kilat ini sontak menjadi sinyal keras bahwa era baru kepemimpinan Polri di bawah Suyudi Ario Seto akan berjalan dengan dinamis, tegas, dan tanpa kompromi.

Yang paling menyita perhatian dan menjadi “pukulan” pertama bagi struktur lama, kursi paling panas dan strategis di negeri ini—Kapolda Metro Jaya—langsung “dibongkar”. Irjen Pol. Dadang Hartanto ditunjuk untuk mengambil alih komando keamanan di ibu kota negara, menggantikan pejabat sebelumnya.

Tak hanya Metro Jaya, Suyudi juga menyasar provinsi-provinsi dengan indeks kerawanan tinggi, pusat ekonomi, dan lumbung suara politik. Peta kekuatan di Jawa dan Bali diacak ulang. Irjen Pol. Hengki (Jawa Barat), Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono (Jawa Timur), Brigjen Pol. Roy Hardi Siahaan (Jawa Tengah), dan Brigjen Pol. Pasma Royce (Bali) mendapat mandat baru. Di Sumatera, Brigjen Pol. Sonny Irawan (Sumut) dan Brigjen Pol. Rony Samtana (Sumsel) diturunkan untuk mengamankan wilayah vital tersebut.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, dalam keterangan resminya mencoba meredam spekulasi dengan menyebut rotasi massal ini sebagai “kebutuhan organisasi, pembinaan karier, dan penyegaran”.

Namun, pengamat keamanan dan politik membaca ini jauh lebih dalam dari sekadar “penyegaran”. Ini adalah manuver **konsolidasi kekuasaan yang agresif dan terukur**.

“Rotasi 19 Kapolda dalam waktu kurang dari 24 jam pasca-pelantikan adalah sebuah *gebrakan psikologis*. Kapolri baru ingin mengirimkan pesan bahwa tidak ada zona nyaman di tubuh Polri. Ia langsung memegang kendali penuh atas pusat-pusat gravitasi keamanan, ekonomi, dan politik nasional,” ujar seorang pengamat kepolisian yang enggan disebutkan namanya, menanggapi rilis mutasi tersebut.

Selain nama-nama besar di Pulau Jawa dan Sumatera, Suyudi juga merotasi komando di wilayah rawan konflik dan perbatasan seperti Maluku (Irjen Pol. Suwondo Nainggolan), Kepri (Irjen Pol. Suhendri), NTT (Irjen Pol. Reza Arief Dewanto), serta Sulawesi Tengah dan Barat. Total, 19 kursi empuk para jenderal bintang dua di daerah kini dihuni oleh wajah-wajah baru yang dipilih langsung oleh Suyudi.

Bukan Promosi untuk Duduk Manis

Johnny menegaskan bahwa para pejabat baru diharapkan segera menyesuaikan diri dan melanjutkan program yang sudah berjalan. Namun, narasi di lapangan membaca ini sebagai **”Panggung Pembuktian”**.

Mandat untuk “melanjutkan tugas yang sudah berjalan” sejatinya adalah ujian ganda bagi para Kapolda baru. Mereka dituntut untuk menjaga stabilitas keamanan warisan sebelumnya, namun di saat yang sama harus membuktikan loyalitas dan eksekusi cepat terhadap visi-misi Kapolri Suyudi Ario Seto ke depan.

Bagi 19 Kapolda yang baru saja menerima SK mutasi, ini bukan sekadar promosi untuk duduk manis di kursi kebesaran. Ini adalah penugasan di garis depan. Jika gagal menjaga stabilitas di wilayah masing-masing—terutama bagi Kapolda Metro Jaya yang akan menjadi sorotan tajam nasional dan internasional—maka rotasi berikutnya bisa jadi tidak akan menunggu hingga satu tahun ke depan.

Kapolri Suyudi telah menggambar ulang peta kekuatan Polri. Sekarang, saatnya para jenderal baru ini membuktikan apakah mereka mampu menjawab tantangan di “panggung” yang baru saja disiapkan oleh sang nahkoda.(*)

3 Okt 2026

GEbrakan Cepat Kapolri Suyudi Ario Seto: ‘Bongkar Pasang’ 27 Kursi Panas Pati dan Kapolda, Sinyal Keras Percepatan Kinerja Polri!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Malam pergantian jabatan di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Sabtu (3/10) malam, menjadi saksi mata tancap gas dari nahkoda baru Polri, Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Tanpa membuang waktu, Suyudi langsung melakukan ‘bongkar pasang’ masif dengan melantik dan merotasi 27 perwira tinggi (Pati) yang mengisi kursi strategis pejabat utama dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).

Langkah kilat ini merujuk pada Surat Telegram (ST) Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Karopenmas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, mengonfirmasi bahwa agenda yang dimulai pukul 19.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Jenderal Suyudi.

Dalam eksekusi malam itu, sebanyak 25 perwira menjalani serah terima jabatan (sertijab), sementara dua perwira lainnya dilantik langsung untuk menempati posisi krusial sebagai Aster (Asisten Perencanaan) dan Kepala Korps Polisi Pamong Praja (Korspripim).

Namun, di balik agenda yang disebut sebagai “rotasi rutin” ini, tersimpan sinyal yang jauh lebih keras dari sang Kapolri. Trunoyudo menegaskan bahwa pesan utama Jenderal Suyudi sangat jelas: Polri harus berhenti lambat dan langsung turun ke bawah.

“Kapolri menekankan kepada anggotanya agar hadir bersama-sama masyarakat. Percepatan ini akan membuat dinamika semakin cepat sesuai dengan ekspektasi masyarakat yang kini menuntut respons instan,” tegas Trunoyudo.

Pernyataan ini bukan sekadar basa-basi. Ini adalah ultimatum halus dari Jenderal Suyudi kepada jajarannya bahwa era birokrasi kepolisian yang lamban telah berakhir. Dinamika kejahatan dan tuntutan publik saat ini tidak lagi bisa dilayani dengan cara-cara konvensional. Polri dipaksa untuk beradaptasi atau tersingkir.

Reformasi Total: Ratusan Jabatan Diputar dalam Hitungan Hari

Gebrakan malam Sabtu ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri. Ini adalah kelanjutan dari “cuci gudang” besar-besaran yang dilakukan Polri sehari setelah Jenderal Suyudi Ario Seto resmi menyandang bintang empat dan menjabat sebagai Kapolri.

Sebelumnya, Suyudi telah merotasi tidak main-main: 88 perwira tinggi dan menengah (Pati dan Pamen) dimutasi dalam sekejap. Dari jumlah tersebut, 70 personel mendapat promosi atau jabatan baru, mencakup 14 kursi pejabat utama di Mabes Polri dan 19 kursi Kapolda di seluruh Indonesia.

Pola mutasi yang sangat agresif dan masif ini menunjukkan bahwa Kapolri baru sedang membangun ulang fondasi kepemimpinan Polri dari tingkat paling atas hingga ke daerah. Suyudi tidak sedang main-main dengan menempatkan orang-orang kepercayaannya dan para perwira yang dinilai memiliki visi akseleratif ke dalam pos-pos kunci.

Publik kini menanti pembuktian. Dengan ratusan kursi panas yang telah diputar dalam hitungan hari sejak ia menjabat, Jenderal Suyudi Ario Seto pada dasarnya telah meletakkan taruhannya: akselerasi kinerja Polri adalah harga mati. Masyarakat tidak lagi butuh janji, mereka butuh polisi yang benar-benar hadir dan bekerja secepat denyut nadi mereka sendiri.

Sumber : Antara

Editor Azi

3 Okt 2026

TANPA BASA-BASI! Baru Sehari Dilantik, Kapolri Suyudi Ario Seto Langsung ‘Bongkar’ Jajaran Elit Bareskrim hingga Densus 88

Surat Telegram ‘Petir’ di hari kedua kerja mengisyaratkan konsolidasi total. Publik menanti: Sekadar ganti wajah, atau awal dari revolusi total kepolisian?

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Belum genap 24 jam menempati kursi nomor satu di Mabes Polri, Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto langsung menunjukkan taringnya. Tanpa masa transisi atau basa-basi, Kapolri baru ini langsung mengeluarkan “surat petir” dengan merombak total jajaran elit pemegang kendali operasi kepolisian negara.

Melalui Surat Telegram (ST) Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026, Suyudi secara kilat mencopot dan mengganti tiga pilar utama: Kepala Bareskrim, Kabaharkam, hingga Komandan Densus 88 Antiteror. Ini bukan mutasi rutin, ini adalah pembersihan meja dan konsolidasi kekuatan di hari pertama kerja.

Di posisi paling strategis, **Irjen Pol. Asep Safrudin** ditarik dari kursi Kapolda Kepulauan Riau untuk menaklukkan jabatan sebagai Kabareskrim, menggantikan Komjen Pol. Syahardiantono. Asep tidak sendirian; ia akan dikawal oleh **Brigjen Pol. Putu Putera Sadana** yang naik kelas sebagai Wakabareskrim.

BaajoTEGAS! DEDI MULYADI SETOP PAKSA PROYEK RAKSASA DATA CENTER AI BDX DI JATILUHUR: TANPA AMDAL DAN PBG, INVESTASI TIDAK BOLEH MENGORBANKAN RAKYAT!

Tak berhenti di sana, Suyudi juga merestrukturisasi Baharkam dan Densus 88. **Irjen Pol. Hery Herjawan** ditunjuk mengambil alih Baharkam menggantikan Komjen Pol. Karyoto yang pensiun dini untuk mengemban amanat negara sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sementara itu, kursi panas Komandan Densus 88 Antiteror kini dipegang oleh **Brigjen Pol. Tubagus Ami Prindani**, menggantikan Irjen Pol. Sentot Prasetyo yang juga memasuki masa purnabakti.

**Sinyal Perang Kejahatan Siber**
Langkah Suyudi kali ini menyimpan pesan yang sangat keras. Penempatan **Brigjen Pol. Suhermanto**, figur yang selama ini berkiprah di Badan Narkotika Nasional (BNN), sebagai Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim adalah sebuah manuver brilian.

Ini mengisyaratkan bahwa di era Suyudi, medan tempur Polri tidak lagi hanya di jalanan, melainkan di dunia maya. Kolaborasi antara pemahaman narkotika dan kejahatan siber akan menjadi senjata utama Bareskrim untuk membongkar sindikat kejahatan transnasional yang kini semakin canggih.

Dinamika Organisasi atau Tuntutan Zaman?

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, secara resmi menyebut mutasi massal ini sebagai bagian dari “dinamika organisasi” dan “penyegaran” untuk pembinaan kariernya

“Mutasi ini dilakukan sesuai kebutuhan organisasi sekaligus sebagai bagian dari pembinaan karier dan penyegaran dalam pelaksanaan tugas kepolisian,” ujar Johnny dalam keterangannya, seraya berharap para pejabat baru dapat segera menyesuaikan diri dan memberikan pelayanan optimal.

Namun, bagi publik dan pengamat kepolisian, kecepatan dan skala rotasi di posisi se-strategis Bareskrim dan Densus 88 ini adalah sinyal bahwa Kapolri Suyudi tidak ingin membuang waktu. Ia ingin memastikan “mesin” kepolisian langsung berjalan sesuai ritme, visi, dan komandonya.

Gebrakan perdana ini kini menjadi taruhannya. Publik tidak lagi tertarik dengan janji manis pelantikan. Rotasi kilat ini akan langsung diuji dengan timbangan kepercayaan: apakah ini hanya sekadar pergantian kursi di ruang ber-AC, atau awal dari era baru kepolisian yang lebih tajam, bersih, dan responsif terhadap ancaman?

Mata Presiden Prabowo Subianto dan rakyat Indonesia kini tertuju pada Mabes Polri. Bola panas kini berada di tangan Jenderal Suyudi. Pembuktian bukan di atas kertas, melainkan di lapangan. (Red)

2 Okt 2026

TEGAS! DEDI MULYADI SETOP PAKSA PROYEK RAKSASA DATA CENTER AI BDX DI JATILUHUR: TANPA AMDAL DAN PBG, INVESTASI TIDAK BOLEH MENGORBANKAN RAKYAT!

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas bak “rem darurat” dengan menghentikan seluruh aktivitas pembangunan pusat data kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) milik BDX Data Centers di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Proyek berkapasitas raksasa ini dihentikan paksa karena terbukti melanggar hukum: berjalan tanpa dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Dalam inspeksi mendadak (sidak) pada Senin (28/9), Gubernur mendapati proyek di atas lahan 8.000 meter persegi dengan konsumsi daya listrik monster hingga 640 Megawatt (MW) itu telah lebih dulu mencangkul tanah sejak 22 September 2026, padahal izin lingkungannya belum terbit.

“PBG dan AMDAL belum keluar. Jangan dulu berjalan proyeknya. Berhentikan dulu pembangunannya!” semprot Dedi Mulyadi dalam keterangannya di Bandung, Jumat (2/10).

Dedi menegaskan bahwa ketiadaan dua dokumen krusial ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan bom waktu yang berpotensi memicu sengketa hukum dan bencana lingkungan. Keresahan publik terhadap potensi gangguan kebisingan mesin raksasa serta ancaman krisis air bagi petani lokal di sekitar Jatiluhur dinilai sangat beralasan dan harus dilindungi oleh negara.

Angka di balik proyek ini bukanlah main-main. Data teknis mencatat, pusat data AI BDX diproyeksikan menyedot pasokan air hingga 384 liter per detik, atau setara dengan 33.000 meter kubik per hari saat beroperasi pada kapasitas penuh. Bahkan, hanya pada tahap awal pembangunan saja, proyek ini sudah “meminum” kebutuhan air hingga 6.000 meter kubik per hari.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Mas Adi Komar, mengonfirmasi tindakan tegas Gubernur tersebut.

“Proses perizinan yang dikeluarkan oleh Purwakarta, disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta bahwa perizinannya, AMDAL dan PBG-nya, masih dalam proses. Kang Dedi Mulyadi melihat langsung ke lapangan dan menghentikan sementara pengerjaan proyeknya sampai dengan izinnya dikeluarkan,” jelas Mas Adi Komar.

Menanggapi besarnya konsumsi air yang mengkhawatirkan tersebut, Pemprov Jawa Barat memberikan ultimatum keras. Pemerintah Provinsi menuntut konsultan proyek untuk membuka hasil kajian teknis secara transparan kepada publik. Selain itu, manajemen BDX Data Centers wajib berkoordinasi erat dengan Perum Jasa Tirta (PJT) II dan PDAM Purwakarta guna menjamin bahwa setetes pun pasokan air untuk pertanian dan warga tidak boleh terganggu.

Pemprov Jawa Barat menegaskan posisinya yang sangat mendukung masuknya investasi infrastruktur digital skala besar. Namun, dukungan tersebut memiliki syarat mutlak: kepatuhan terhadap hukum dan kelestarian lingkungan.

“Pintu investasi kami buka lebar untuk kemajuan digital Jawa Barat. Tapi, jendela hukum dan lingkungan tidak boleh dibobol. Selesaikan seluruh persyaratan perizinan di Pemkab Purwakarta sesuai kaidah hukum. Baru setelah itu, silakan mengoperasikan kembali kegiatan konstruksinya,” tutup Dedi Mulyadi.(*)

2 Okt 2026

DPRD Gelar Rapat Paripurna ke-24, Bupati Jawab Pandangan Tujuh Fraksi atas Raperda APBD 2027

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-24 dengan agenda penyampaian Jawaban Bupati Sukabumi atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027 bertempat di ruang sidang paripurna, pada Jum’at (02/10/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, S.IP., didampingi Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf, S.M. Hadir Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, S.E., jajaran anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, para camat se-Kabupaten Sukabumi, serta tamu undangan lainnya.

Jawaban Bupati merupakan tindak lanjut atas pandangan umum tujuh fraksi yang disampaikan sehari sebelumnya. Pemerintah daerah menyampaikan bahwa berbagai masukan fraksi menjadi bahan evaluasi dan penajaman dalam penyusunan APBD 2027.

Menanggapi Fraksi Golkar dan PAN, pemerintah menjelaskan bahwa Raperda APBD 2027 disusun selaras dengan RPJMD, RKPD, dan KUA-PPAS dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah. Penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi perhatian melalui digitalisasi pajak dan retribusi, pemutakhiran data wajib pajak, penagihan piutang, optimalisasi potensi daerah, serta evaluasi kinerja BUMD.

Sementara kepada Fraksi Gerindra, pemerintah menegaskan arah pembangunan 2027 melalui tema “Penyiapan Ekosistem Pendukung untuk Penguatan Agroindustri dan Pariwisata.” Kebijakan diarahkan pada penguatan sektor pertanian, konektivitas wilayah, ketahanan bencana, pengembangan pariwisata, peningkatan kualitas infrastruktur, serta penguatan rantai pasok produk lokal.

Menjawab Fraksi PKB, pemerintah menekankan optimalisasi PAD tanpa menambah beban masyarakat, penguatan BUMD, pemanfaatan bonus produksi panas bumi, hilirisasi produk pertanian, pengembangan pariwisata berbasis komunitas, serta penguatan ekonomi desa.

Efisiensi anggaran ditegaskan bukan sekadar pemotongan belanja, melainkan penerapan prinsip value for money.

Kepada Fraksi PKS, pemerintah memaparkan langkah kesiapsiagaan bencana, termasuk sistem peringatan dini berupa lima sensor sesar di lima kecamatan dan lima sirene di dua kecamatan. Di sektor pelayanan dasar, pemerintah juga menyoroti pemerataan layanan kesehatan, keberlanjutan jaminan kesehatan, serta pembangunan dan pemeliharaan jalan berdasarkan kondisi dan kebutuhan.

Selanjutnya, kepada Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah menegaskan APBD sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus diarahkan pada UMKM, koperasi, BUMDes, pengendalian inflasi, pemanfaatan produk dan tenaga kerja lokal, agroindustri, pariwisata, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan.

Menanggapi Fraksi Demokrat, pemerintah menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur akan diprioritaskan berdasarkan tingkat kerusakan, urgensi, manfaat, dan kemampuan fiskal. Pemerintah juga memberikan perhatian terhadap perbaikan sekolah, dukungan bagi guru agama dan PAUD, RT/RW sesuai ketentuan, serta keberlanjutan jaminan kesehatan.

Sementara kepada Fraksi PPP, pemerintah menegaskan arah pembangunan menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui penguatan pertanian, UMKM, koperasi, pariwisata, pasar tradisional, infrastruktur dasar, dan ekonomi desa. Pengembangan agroindustri diarahkan pada pengolahan, standardisasi, sertifikasi, dan perluasan akses pasar produk lokal.

Pemerintah juga menegaskan penggunaan SIPD dan SAKIP dalam monitoring dan evaluasi program, serta memperkuat verifikasi dan pendampingan dalam penyaluran bantuan keuangan desa. Bantuan tersebut diarahkan untuk infrastruktur dasar, penguatan ekonomi masyarakat, UMKM dan BUMDes, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta ketahanan pangan.

Secara keseluruhan, pembahasan Raperda APBD 2027 menempatkan penguatan PAD, efektivitas belanja, pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, agroindustri, pariwisata, UMKM, ekonomi desa, ketahanan pangan, mitigasi bencana, serta tata kelola keuangan sebagai sejumlah agenda utama.

Pemerintah daerah selanjutnya mempersilakan DPRD melakukan pembahasan lebih mendalam melalui rapat kerja komisi bersama perangkat daerah terkait. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses penajaman program, prioritas anggaran, dan kapasitas fiskal sebelum Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dibahas lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan bersama.

(Rama)

2 Okt 2026

BANDUNG ‘SMART CITY’ RASA PASAR LOAK: Kabel Traffic Light Raib Digondol Maling, Dishub Bilang ‘Sabar’, Warga Disuruh Main ‘Feeling’ di Persimpangan

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Lupakan julukan Smart City atau *Bandung Juara. Mulai hari ini, mari kita sambut era baru Bandung sebagai “Tambang Tembaga Terbuka”.

Di saat kota lain berlomba-lomba menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mengatur kota, Kota Bandung justru sedang sibuk mengurusi kabel traffic light yang “menguap” digondol oknum yang butuh uang cepat. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, dengan penuh percaya diri, merilis “janji manis” bahwa lampu merah yang mati total di berbagai persimpangan vital akan nyala lagi dalam waktu satu hingga dua minggu.

Artinya? Selama 14 hari ke depan, persimpangan di Jalan Veteran, Naripan, hingga Regol resmi berubah menjadi arena survival game ala Mad Max , di mana hukum rimba dan “feeling” pengemudi menjadi satu-satunya aturan lalu lintas.

Pesta Tembaga di Sudut Kota

Kepala Dishub Kota Bandung, Rasdian Setiadi, dalam konferensi pers yang digelar di Polrestabes (mungkin agar terasa lebih aman), menyatakan bahwa perbaikan adalah prioritas. Namun, daftar lokasi yang “kecolongan” terdengar seperti peta harta karun bagi para pencuri logam mulia: Regol, PT Inti 1, Patung Ikan, Pungkur, Cikapayang, hingga simpang empat maut Veteran-Lembong.

“Kita pastikan dalam waktu satu sampai dua minggu… kita upayakan bisa normal kembali,” ujar Rasdian. Kalimat “kita upayakan” dalam kamus birokrasi seringkali berarti: *”Mohon doa restunya, Pak, kalau ada rezeki dan kabelnya ada di toko.”*

Ironisnya, alasan kematiannya lampu-lampu ini bukan karena canggihnya sistem hemat energi, melainkan karena motif ekonomi. Kabelnya dipotong, kulitnya dikupas, tembaganya dijual. Warga macet, polisi pusing, tapi pelaku pencurian bisa tersenyum puas menabung dari hasil “panen” kabel kota.

Mitos “Smart City” yang Buta Sebelah Mata

Data yang terungkap dalam rilis ini justru menampar wajah “Smart City” Bandung dengan keras. Dari 157 simpang yang punya traffic light, baru 67 simpang yang terkoneksi CCTV dan ATCS.

Sisanya? 90 simpang lainnya adalah “lahan basah” yang gelap gulita tanpa pengawasan. Ini bukan lagi celah keamanan, ini adalah undangan terbuka bagi siapa saja yang membawa gunting kabel. Bagaimana tidak mau dicuri? Lha wong yang jaga cuma angin malam dan harapan.

Rasdian berjanji akan memperkuat pengawasan di titik yang belum terjangkau kamera. Rencana yang mulia, tapi pertanyaannya: Apakah anggaran untuk beli kabel baru sudah termasuk anggaran untuk beli CCTV, atau kita harus menunggu sampai kabel baru itu dicuri lagi baru CCTV dipasang?

Polisi: “Motif Ekonomi”

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton, dengan jujur mengungkapkan bahwa pelaku memotong kabel karena butuh uang. “Motif ekonomi,” katanya singkat.

Wajar saja. Di saat infrastruktur publik dibiarkan telanjang tanpa perlindungan memadai, mengubah aset negara menjadi uang receh di tukang loak adalah jalan ninja yang paling logis bagi mereka yang lapar. Polisi kini memburu pelaku lain, karena diduga bukan satu orang yang “panen”, melainkan satu komplotan yang menganggap Bandung sebagai ladang tembaga gratis.

Nasihat untuk Pengendara

Sambil menunggu “janji 2 minggu” dari Dishub terwujud (atau molor jadi 2 bulan), warga Bandung yang melintas di Jalan Veteran, Naripan, atau Pungkur disarankan untuk:

Menghapus aplikasi Waze, karena tidak ada algoritma yang bisa memprediksi chaos tanpa lampu merah.
Membawa terompet petruk yang suaranya bisa memecahkan kaca spion.
Berdoa agar tetangga di jalur seberang masih punya hati nurani, bukan cuma punya niat.

Selamat menempuh hidup baru di lalu lintas Bandung. Ingat, lampu merah itu cuma hiasan sejarah. Yang berlaku sekarang adalah hukum siapa yang lebih dulu ngebut, dia yang menang.

Sumber : Humas Pemkot Bandung

Editor : Azi

2 Okt 2026

KPK “Kaget” Ada Gratifikasi Dosen, Padahal “Mahasiswanya” Sedang Skripsi Urus Visa WNA Senilai Rp145 Miliar!

Jakarta, JURNAL TIPIKOR–– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuat “penemuan brilian” yang mengguncang nalar publik. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dengan lantang menyatakan bahwa “seharusnya tidak ada praktik dugaan gratifikasi dari mahasiswa untuk dosen di perguruan tinggi.”

Menanggapi pernyataan yang seolah-olah baru turun dari langit ini, **Koalisi Pengawas Ironi Bangsa (KPIB)** menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas “terobosan mencengangkan” tersebut.

“Kami salut, KPK akhirnya sadar bahwa dosen tidak boleh menerima uang dari mahasiswa. Sebuah penemuan filosofis yang luar biasa! Minggu depan, apakah KPK akan merilis pernyataan mengejutkan berikutnya bahwa pejabat tidak boleh mencuri uang rakyat? Atau bahwa skripsi tidak boleh ditulis menggunakan uang hasil memeras Warga Negara Asing?” ujar Ketua KPIB, Budi Penyangkal Realita, dalam siaran persnya, Jumat (2/10/2026).

KPIB menyoroti absurditas dari kasus yang sedang ditangani KPK. “Mahasiswa” yang dimaksud bukanlah mahasiswa semester akhir yang kelaparan karena kehabisan uang kos, melainkan Silmy Karim (eks Wakil Menteri/Eks Dirjen Imigrasi) dan Bagus Bramantyo. Mereka “membimbing” diri sendiri dengan cara menyuap oknum dosen Universitas Brawijaya, Romy Hermawan, sebesar Rp3 juta per sesi.

“Bayangkan, Rp3 juta per sesi bimbingan! Ini bukan bimbingan skripsi, ini bimbingan *lifehack* cara menguras kantong WNA. Kami menduga, judul skripsi atau tesis yang sedang mereka kerjakan adalah: *’Pemanfaatan Jabatan Publik untuk Ekstorsi Izin Tinggal: Sebuah Kajian Praktis Meraih Rp145,5 Miliar Tanpa Keringat’.* Sangat akademis, sangat inspiratif!” sindirnya.

KPIB menilai kasus ini bukan sekadar soal gratifikasi dosen, melainkan bukti bahwa institusi pendidikan dan birokrasi imigrasi telah lebur menjadi satu entitas bisnis yang indah. Kampus tidak lagi hanya memproduksi ilmu pengetahuan, tetapi juga memproduksi visa ilegal.

Ba,SKANDAL GILA! Uang Haram Korupsi Motor BGN Disulap Jadi Helikopter, Pesawat Textron, hingga Lexus!

Oleh karena itu, KPIB mendesak:

1. KPK untuk Tidak Berhenti di “Dosen Bimbingan”: Usut tuntas apakah uang Rp3 juta per sesi itu hanya “uang rokok” atau ada bagi hasil dari kue Rp145,5 miliar yang masuk ke kas kampus untuk membangun fasilitas “Kolam Renang Khusus Dosen Teladan”.

2. Universitas Brawijaya (dan kampus terkait) untuk Segera Membuka Jurusan Baru:** Kami mengusulkan dibukanya Program Studi *Administrasi Pemerasan WNA* atau *Manajemen Gratifikasi Imigrasi*, agar mahasiswa lain bisa belajar langsung dari praktisi terbaiknya.
3. **KPK untuk Merevisi Kamus Bahasa Indonesia:** Kata “Bimbingan” harus ditambahkan definisi barunya, yaitu: *”Proses transfer dana ilegal dari pejabat koruptor ke dosen agar seolah-olah terlihat sedang menuntut ilmu.”*

Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Namun, di negeri ini, pendidikan telah berubah fungsi menjadi alat pencuci uang paling elegan, di mana dosen dan pejabat berkolaborasi dalam satu ruang kelas yang bernama “Meja Hijau Pengadilan”.

“Selamat untuk para ‘mahasiswa’ dan ‘dosen’ yang telah mendobrak batas kreativitas korupsi. Kalian telah membuktikan bahwa untuk menjadi pintar saja tidak cukup, Anda juga harus punya jabatan di Imigrasi,” tutupnya.

Tentang KPIB:
*Koalisi Pengawas Ironi Bangsa (KPIB) adalah organisasi fiktif-satir yang berdedikasi untuk menertawakan absurditas korupsi di negeri ini sambil menangis di sudut ruangan.

(Azi)