-

5 Okt 2026

KPK Geber Bos Swasta, Bongkar ‘Pesta’ Gratifikasi Rp37 Miliar Eks Sekjen MPR: Main Mata Lewat Akun Titipan!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengetuk palu keras dalam membongkar dugaan praktik korupsi yang melibatkan petinggi legislatif. Hari ini, Senin (5/10/2026), penyidik OTP menyeret dua direktur perusahaan swasta untuk menguliti modus operandi mantan Sekretaris Jenderal MPR RI, Ma’ruf Cahyono, yang diduga ‘menyerok’ uang negara hingga Rp37,8 miliar.

Langkah KPK ini menegaskan bahwa tidak ada tempat bersembunyi bagi para vendor nakal yang menjadikan kantor wakil rakyat sebagai ladang bisnis pribadi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa penyidik hari ini memeriksa EN, Direktur Utama PT Navia Berkah Bersama, dan IS, mantan Dirut PT Syahravaraz Trans Cargo. Keduanya digelandang ke Gedung Merah Putih untuk dimintai keterangan sebagai saksi yang diduga kuat menjadi pemberi gratifikasi.

“Saksi EN dan IS hadir. Kedua saksi didalami terkait dugaan pemberian barang dan uang, baik yang diberikan secara langsung kepada tersangka MC (Ma’ruf Cahyono) maupun melalui orang kepercayaannya,” tegas Budi di Jakarta, Senin, (5/10).

Pemeriksaan terhadap kedua bos swasta ini menjadi kunci untuk membongkar jaringan ‘setan’ yang allegedly mengalir di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Penyidik tidak hanya mencari tahu siapa yang memberi, tetapi juga bagaimana cara Ma’ruf Cahyono mencuci uang haram tersebut agar tak terendus.

Sementara itu, dua saksi lain dari pihak swasta berinisial AZ dan ZKA mangkir dengan alasan sakit. “Penyidik akan koordinasikan dan jadwalkan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

Modus ‘Main Mata’ dan Akun Titipan

Kasus ini bukan kasus gratifikasi receh. KPK menduga Ma’ruf Cahyono telah mengubah fungsi pengawasan dan administrasi di Setjen MPR menjadi mesin pencetak uang. Total gratifikasi yang diduga diterima mencapai angka fantastis, Rp37,8 miliar.

Yang lebih memprihatinkan, modus yang digunakan sangat terstruktur. Ma’ruf diduga tidak hanya menerima uang tunai, tetapi juga bermain di sektor pasar modal dan perbankan dengan cara yang licik.

“Penerimaan tersebut diduga berasal dari pemberian langsung maupun tidak langsung dari para vendor, kemudian berupa akun perdagangan pada perusahaan pialang, serta melalui rekening dengan menggunakan nama orang lain,” ungkap Budi.

Praktik menggunakan rekening titipan (nominee) dan akun pialang ini mengindikasikan upaya sistematis untuk mengaburkan jejak aset dan menghindari deteksi dini atas kekayaan yang tidak wajar.

Jejak Penahanan

Ma’ruf Cahyono telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 3 Juli 2025, setelah penyidikan dibuka pada 20 Juni 2025. Puncaknya, pada 9 Juli 2026 lalu, KPK resmi menahan Ma’ruf di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih.

Kini, KPK terus memburu aliran dana dan mengamankan bukti-bukti tambahan dari para rekanan proyek. Publik menagih janji reformasi birokrasi, namun kasus ini justru menjadi tamparan keras bahwa ‘oknum’ di lingkaran kekuasaan masih berani bertransaksi dengan uang rakyat.

KPK berkomitmen menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya, termasuk menelusuri aset-aset yang telah disita sebelumnya terkait kasus ini.

(Azi)

5 Okt 2026

Anggota DPRD kabupaten Bengkalis Rahmad S.I.KOM Sosialisasi Rancangan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis

Bhatin Solapan ,Jurnal Tipikor
Anggota DPRD kabupaten Bengkalis Rahmad S.I.KOM menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Sosialisai BPJS Ketenagakerjaan.

Rahmad S.I.KOM mengatakan, Raperda tersebut disusun untuk melindungi pekerja formal dan terutama informal di kabupaten Bengkalis karena selama ini mereka belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Terutama pekerja informal ya, seperti ojek, pedagang kaki lima, marbot masjid, dan lain-lain tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya , Senin (5/10/2026).

Dengan penyusunan raperda yang nantinya menjadi Perda tersebut, pihaknya menginginkan agar BPJS Ketenagakerjaan pekerja informal tersebut bisa dicover oleh pemerintah.

“Kita ingin di Perda nanti BPJS ketenaga kerjaan bisa dicover oleh APBD kata politisi PDIP Rahmad S.I.KOM

Menurutnya, dengan BPJS Ketenagakerjaan tersebut masa depan mereka akan terjamin karena dananya bisa tercover oleh pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat

Atas hal tersebut, penyusunan Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS)itu sangat penting karena selama ini para pekerja informal pasti tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan yang bisa menjamin masa depannya.

“Kalau BPJS Kesehatan mereka pasti sudah punya ya, nah mereka tidak punya BPJS Ketenagakerjaan, makanya kita akan perjuangkan mereka dengan Perda,” ucapnya.

Rahmad S.I.KOM Anggota DPRD mengatakan, penyusunan Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS tersebut akan dikebut agar pekerja informal diKsbupaten Bemgkalis bisa segera menikmati BPJS Ketenagakerjaan.

“Sekarang masih tahap penyusunan, kita akan usahakan Raperda ini bisa selesai secepatnya,” kata anggota DPRD Rahmad ,S.I.KOM

Turut hadir kepala cabang BPJS ketenaga kerjaan Duri Fino Ardi ,dan Boby setiawan putra sebagai bidang penyuluhan BPJS ketenaga kerjaan,kepala desa petani Rasikun SMn,ketua BPD,Azwar Efendi,Bhabinkantibmas Polsek Mandau Aiptu Hidayat,tokoh agama,tokoh tender getah Mesjid Al iklas, Ulim,serta masyarakat anggota BPJS ketenaga kerjaan .

Acara di adakan dikediaman halaman rumah kepala desa petani Rasikun,SMn di kampung bukit KUD desa petani berlangsung hikmad
Semua saran telah disampaikan oleh kepala cabang BPJS ketenaga kerjaan Duri menghimbau agar masyarakat ikut menjadi peserta BPJS dan biaya iyuran perbulan 18,600 tiap peserta .

Masa usia peserta BPJS ketenaga kerjaan 65 tahun perorang dan usia muda 17 tahun.

Kepala cabang BPJS duri memberikan santun kepada peserta BPJS ketenaga kerjaan yang telah meninggal diwakili oleh suami peserta Tio Sinaga berjumlah 42 juta kepada ahli waris

Tio Sinaga memberikan testimoni kepada masyarakat agar ikut menjadi peserta BPJS ketenaga kerjaan untuk bisa terbantu meringankan masalah perobatan apabila terjadi hal yang tidak kita inginkan seperti kecelakaan kerja atau mau pergi kerja baik dirumah atau di tempat kerja ,ucapnya .
(Irwansyah Siregar )

5 Okt 2026

KARUT-MARUT BEA CUKAI: Gedung Merah Putih Kembali ‘Menelan’ Pejabat Eselon, KPK Seret Direktur Fasilitas Kepabeanan!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Luka menganga di tubuh institusi pengawal pintu gerbang perdagangan negara ini belum juga kering. Jaring penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini semakin melilit ke lingkaran atas. Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, Susila Brata, resmi dipanggil untuk diperiksa di Gedung Merah Putih, Senin (5/10/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan bahwa pemanggilan ini merupakan bagian dari pendalaman kasus yang bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) bersejarah di lingkungan Bea Cukai.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama SB (Susila Brata) selaku Direktur Fasilitas Kepabeanan Ditjen Bea Cukai,” tegas Budi kepada awak media, Senin.

Tak sendirian, dua pihak swasta berinisial JM dan BT juga turut diseret ke meja pemeriksaan untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Dalam dunia penyidikan KPK, pemanggilan pejabat setingkat direktorat sebagai saksi seringkali menjadi “lampu kuning” bahwa jaring korupsi sedang ditarik semakin ketat ke pusat kekuasaan.

Membongkar ‘Bangkai Gajah’ OTT Februari

Panggilan terhadap Susila Brata menegaskan bahwa kasus ini bukanlah kejahatan kerah putih biasa, melainkan sindikat sistemik yang mengakar. Bermula dari OTT pada Februari 2026 yang mengguncang publik, KPK terus membongkar “bangkai gajah” korupsi di tubuh Bea Cukai.

Pada 21 Juli 2026, KPK menerbitkan dua surat perintah penyidikan baru, menandakan bahwa modus dan aktor di balik layar jauh lebih masif dari yang dibayangkan. Negara dirampok dari jalur resmi melalui kolusi apik antara oknum aparat dari level Kanwil hingga seksi penindakan, yang bermain cantik dengan pemain logistik swasta.

Hingga 26 Agustus 2026, setidaknya delapan tersangka telah resmi dijerat. Daftar ini seperti peta sebaran “penyakit” di tubuh Bea Cukai yang membuktikan bahwa korupsi terjadi dari hulu hingga hilir:

Oknum Aparat yang Menyalahgunakan Wewenang:

1. Rizal – Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat
2. Sisprian Subiaksono – Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai
3. Orlando Hamonangan – Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai
4. Budiman Bayu Prasojo – Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai
5. Gatot Heroe Hernanda– Kepala Kantor Bea Cukai Kediri

Pemain Swasta yang Terlibat Sindikat:

6. John Field– Pemilik Blueray Cargo
7. Dedy Kurniawan– Manajer Operasional Blueray Cargo
8. Andri – Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo

Publik Menanti: Saksi atau Tersangka Berikutnya?

Fakta bahwa oknum intelijen, penindakan, hingga kepala kantor wilayah turut terseret dalam kasus ini menunjukkan bahwa fungsi *check and balance* di internal Bea Cukai telah lumpuh demi melayani kepentingan kelompok.

Pemanggilan Direktur Fasilitas Kepabeanan hari ini menjadi ujian bagi KPK: apakah langkah ini hanya sekadar pemeriksaan saksi untuk melengkapi berkas, atau akan menjadi tiket masuk berikutnya bagi Susila Brata ke ruang tahanan KPK?

Publik kini menanti dengan cemas. Jangan biarkan pintu gerbang ekonomi negara ini terus dijaga oleh mereka yang justru menjadi serigala berbulu domba. (Azi)

5 Okt 2026

Bandung “Tantang” Paris Fashion Week! Grand Final Putri Hijabfluencer 2026 Tegaskan Posisi sebagai Kiblat Modest Fashion Dunia

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Panggung Grand Final Putri Hijabfluencer Indonesia 2026 di Ballroom Trans Luxury Hotel, Minggu (4/10) malam, bukan sekadar ajang kontes kecantikan. Lebih dari itu, malam tersebut menjadi deklarasi keras bahwa Kota Bandung siap mengambil alih takhta sebagai barometer modest fashion dunia, menyaingi pusat fesyen Eropa.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, secara tegas menyatakan bahwa Indonesia—dan khususnya Bandung—memiliki keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki negara lain. Berdasarkan pengalamannya berkeliling ke Asia, Afrika, Amerika, hingga Eropa, Farhan menegaskan bahwa pageant khusus hijab dengan ekosistem kreatif seperti di Indonesia adalah satu-satunya di dunia.

“Saya belum menemukan ajang yang secara khusus menampilkan hijab seperti ini di negara mana pun. Ini adalah satu-satunya di dunia! Harus dipertahankan dan dikembangkan, jangan sampai kita kalah oleh Paris Fashion Week yang baru mulai meraba-raba *modest fashion*,” tegas Farhan di hadapan ratusan tamu undangan dan finalis.

Farhan memandang hijab bukan lagi sekadar penutup aurat, melainkan kanvas inovasi. Ia mendefinisikan kreativitas sebagai kemampuan memberikan “nilai tambah” yang mampu menstimulasi rasa dan pikiran.

“Hijab adalah medium karya seni. Setiap kreator harus melihat ini sebagai peluang emas untuk menjadikan hijab sebagai karya fesyen terbaik yang lahir dari rahim Kota Bandung,” tambahnya.

Ledakan Kreativitas dan Ambisi Go Global

Sementara itu, Pemilik Albis Group sekaligus Anggota DPRD Kota Bandung, Indri Rindani, mengungkapkan bahwa gelaran tahun ini menandakan lonjakan signifikan dalam minat generasi muda terhadap fesyen muslim. Jika pada awal penyelenggaraan hanya tercatat 1.000 pendaftar, tahun ini angka tersebut meledak menjadi 3.000 pendaftar dari seluruh penjuru Nusantara.

Dari ribuan pendaftar, 63 finalis terbaik dari 22 provinsi telah bertarung membuktikan bahwa *modest fashion* Indonesia memiliki kelas dunia.

“Bandung itu *Paris van Java*, dan insyaallah akan menjadi kiblat fesyen muslim dunia. Kami tidak hanya berbicara soal panggung, tapi soal dampak ekonomi. Ini meningkatkan PAD dan menggerakkan roda ekonomi kreatif,” ujar Indri.

Indri juga membocorkan strategi besar Albis Group yang telah membawa industri fesyen muslim Bandung menembus pasar Eropa hingga mendapat undangan istimewa di Jeddah. Ia mengajak Pemerintah Kota dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersatu mendukung misi “Bandung *Go Global*”.

“Insyaallah dimulai dari Bandung yang mensupport kami, kita bawa *modest fashion* Indonesia merajai pasar global,” tutup Indri.

Komitmen Pemkot Bandung untuk terus menjadi tuan rumah pada tahun depan menjadi sinyal kuat bahwa Bandung tidak akan berhenti berinovasi hingga label “Kiblat Fesyen Muslim Dunia” resmi disematkan pada Kota Kembang.

Sumber : Humas Pemkot Bandung

Editor : Azi

5 Okt 2026

Bupati Sukabumi Hadiri Upacara Peringatan HUT TNI Ke-81, “Momentum Kuatkan Sinergitas TNI Dan Masyarakat”

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Kodim 0622/Kabupaten Sukabumi menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Alun-alun Palabuhanratu, Senin (5/10/2026). Upacara dipimpin Dandim 0622/Kabupaten Sukabumi Letkol Inf Agung Ariwibowo.

Upacara dihadiri Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, M.M., unsur Forkopimda, Forkopimcam, serta organisasi kemasyarakatan.

Peringatan HUT ke-81 TNI mengusung tema “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur.” Tema tersebut menegaskan bahwa kemanunggalan dan kepercayaan rakyat menjadi kekuatan utama TNI dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

Membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Dandim menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks, mulai dari perkembangan geopolitik, disrupsi teknologi hingga ancaman hibrida.

Karena itu, TNI dituntut terus memperkuat budaya pengabdian PRIMA, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Nilai tersebut menjadi landasan bagi prajurit dalam meningkatkan kemampuan, membangun sinergi lintas sektor, serta menyesuaikan diri dengan perkembangan ancaman.

Panglima TNI juga menekankan empat hal kepada seluruh personel, yakni meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjaga soliditas TNI serta sinergitas lintas instansi, memegang teguh netralitas dan hukum, serta meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi bencana dan dinamika keamanan wilayah.

Melalui momentum HUT ke-81, TNI diharapkan semakin profesional, modern dan dekat dengan rakyat, sekaligus mampu menjaga kedaulatan serta berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.

Usai mengikuti upacara, Bupati Sukabumi H Asep Japar mengatakan momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat pentingnya memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat.

“Dengan momentum HUT TNI ini, mudah-mudahan di Kabupaten Sukabumi khususnya, kita semakin solid dan kuat antara TNI dengan masyarakat dalam membangun Kabupaten Sukabumi yang mubarokah,” ungkapnya.

Bupati berharap sinergi TNI dan masyarakat terus terjaga sehingga dapat memperkuat NKRI sekaligus mendukung pembangunan daerah.

(Rama)

4 Okt 2026

Tinggalkan Mental ‘Disuapi’, ARS University Bakar Semangat 595 Mahasiswa Baru: “Perguruan Tinggi Bukan Tempat Menunggu Perintah!

Mengusung tema “Bara Rona”, Rektor ARS University Prof. Purwadhi menegaskan era ospek perpeloncoan telah mati, digantikan oleh orientasi karakter yang mencetak pemimpin berintegritas di tengah badai digitalisasi.

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – ARS University tidak main-main dalam mencetak generasi penerus. Melalui gelaran Orientasi Mahasiswa Baru (OrientARS) yang dirangkai dengan PKKMB Tahun Ajaran 2026/2027, kampus ini secara tegas mendeklarasikan “kematian” mentalitas pasif. Mengusung tema “Bara Rona, Menyalakan Api Semangat”, ratusan mahasiswa baru langsung dihadapkan pada tamparan realitas dunia perguruan tinggi: berhenti menjadi siswa yang menunggu disuapi, dan mulailah menjadi mahasiswa yang mandiri.

Membuka acara secara resmi, Rektor ARS University, Prof. Dr. H. Purwadhi, M.Pd., tidak basa-basi menyampaikan pesan keras kepada para mahasiswa baru. Ia menegaskan bahwa transisi dari SMA/SMK ke perguruan tinggi adalah sebuah lompatan besar yang menuntut nyali dan kemandirian tingkat tinggi.

“Mahasiswa tidak lagi hanya menerima arahan secara langsung sebagaimana siswa di sekolah. Memasuki dunia perguruan tinggi, Anda dituntut untuk lebih mandiri dalam belajar, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab penuh atas pilihan yang dibuatnya. Perguruan tinggi bukan tempat menunggu perintah!” tegas Prof. Purwadhi.

Pernyataan tegas ini disaksikan langsung oleh jajaran petinggi ARS University, meliputi Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Dr. H. A. Rohendi, MH., MM., Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Inovasi Ign. Wiseto P. Agung, PhD., serta Wakil Rektor Bidang PPM dan Kampus Berdampak Maxi Ary, M.Kom., PhD., beserta para Dekan dan Ketua Program Studi.

Karakter adalah Senjata Bertahan Hidup

Di tengah gempuran era digitalisasi yang rawan menggerus etika, Prof. Purwadhi mengingatkan bahwa kecerdasan akademik tanpa karakter adalah bom waktu. Oleh karena itu, *“Bara Rona”* bukan sekadar slogan pembuka semester, melainkan fondasi *ARS Culture* yang harus mendarah daging dalam diri setiap ARSnesia.

“Nilai-nilai dan budaya yang dianut di ARS University Bandung meliputi *We Are Family* yang menjunjung kebersamaan, Delivering The Best untuk selalu memberikan yang terbaik, dan Continuous Improvement yang berkomitmen pada perbaikan diri terus-menerus,” paparnya.

Lebih lanjut, sang Rektor menekankan bahwa fondasi ini harus ditopang oleh tiga nilai inti: Integritas (kejujuran dan tanggung jawab), Empati (kepedulian humanis), dan Profesionalisme (standar kompetensi tinggi). “Ini adalah senjata Anda untuk berdaya saing global,” tambahnya.

Senada dengan sang Rektor, Wakil Rektor Bidang Non Akademik, Dr. Ade Mubarok, M.Kom., MM., menegaskan bahwa ARS University telah lama mengubur istilah “ospek” yang lekat dengan konotasi negatif dan perpeloncoan. OrientARS kini bertransformasi total menjadi ruang inkubasi karakter yang edukatif dan humanis.

“Tahun ini kita menyambut 595 pejuang baru: 414 dari program S1/D3 dan 181 dari Pascasarjana. Pada intinya kami menekankan bahwa kehidupan mahasiswa tidak hanya berorientasi pada nilai akademik. Kami di sini untuk mengembangkan *hard skill, soft skill, character skill*, serta etika sebagai bekal utama di kampus dan dunia kerja,” tandas Ade.

Materi ‘Keras’ dan Krusial di Hari Pertama

Keseriusan ARS University dalam membentuk benteng moral mahasiswa dibuktikan melalui kurikulum orientasi yang tajam dan relevan dengan isu kebangsaan serta keselamatan. Pada hari pertama, mahasiswa langsung dibekali materi Kehidupan Berbangsa, Bernegara, Jati Diri Bangsa, dan Kesadaran Bela Negara oleh Ir. H. Ferdiasyah Muhammad, MT.

Tak kalah krusial, isu perlindungan dan kepedulian humanis juga menjadi sorotan utama melalui materi Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus yang disampaikan oleh Ari Saprudin, SM.

Dengan kombinasi antara tuntutan kemandirian yang keras dan nilai-nilai humanis yang mendalam, ARS University telah menyalakan Bara Rona. Api semangat ini kini berada di tangan 595 mahasiswa baru, siap membakar rintangan dan menerbitkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara moral. (Red)

4 Okt 2026

REVOLUSI CFD BANDUNG: Dago ‘Disterilkan’ dari ‘Penjajah’ Trotoar, Braga Beken Kembali Bernapas!

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Setelah sempat “dipenjara” oleh waktu, ruang-ruang publik ikonik Kota Bandung akhirnya merebut kembali haknya. Minggu pagi ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak sekadar menghidupkan kembali Car Free Day (CFD) Dago dan Buahbatu, serta Braga Bebas Kendaraan (Braga Beken). Lebih dari itu, Pemkot membawa sebuah gebrakan: penertiban total dan penataan ulang ruang.

Di Dago, suasana pagi ini terasa seperti “oase” di tengah gersangnya ruang terbuka kota. Sejak pukul 06.00 WIB, kawasan ini tidak lagi menjadi ajang “pasar tumpah” atau tempat berburu brosur paksa. Pemkot Bandung menarik garis tegas: jalur utama disterilkan dari aktivitas komersial liar, dan lajur pejalan kaki serta pesepeda kini punya “kerajaan” masing-masing.

Kebijakan “keras” ini langsung mendapat aplaus dari warga. Adi, warga Ujungberung yang sejak subuh sudah mengikat tali sepatunya di Dago, merasakan langsung dampak dari sterilisasi ini.

“Suasananya cukup ramai dan meriah, tapi yang paling terasa adalah fokusnya. Karena sekarang lebih diperketat, tidak ada yang berjualan dan membagikan brosur di jalur utama. Suasananya jadi jauh lebih fokus untuk olahraga. Pejalan kaki dan pesepeda jadi lebih leluasa, tidak ada lagi yang merasa terintimidasi atau terganggu hambatan di jalan,” ujar Adi dengan napas yang masih teratur usai jogging.

Senada dengan Adi, Arin yang mengayuh sepedanya melintasi Dago menilai pemisahan jalur lalu lintas non-kendaraan ini adalah nilai plus yang selama ini didambakan.

“Suasananya sangat nyaman, apalagi ada pemisahan jalur yang jelas antara pejalan kaki dan pesepeda. Area trotoar juga tertib, jadi kami yang bersepeda bisa berhenti sejenak untuk beristirahat dengan tenang tanpa takut terserempet atau menghalangi orang jalan,” tuturnya.

Bagi Refa, kembalinya CFD adalah momentum emas untuk merekatkan kembali kebersamaan keluarga. “Sudah lama libur, sekarang baru dibuka lagi. Mungkin karena baru dibuka, jadi masih belum terlalu ramai, tapi ini awal yang bagus,” ungkapnya.

Harapan dari Ujung Kota dan ‘Tamparan’ untuk Braga

Di sisi lain, CFD Buahbatu menjadi saksi harapan warga akan ruang publik yang tidak hanya tertib, tapi juga hidup. Mardi, salah satu pengunjung, menaruh harapan besar agar CFD Buahbatu bisa kembali ke masa kejayaannya, termasuk dengan kehadiran pedagang yang tertib.

“Mudah-mudahan CFD ini bisa berjalan seperti dulu lagi. Kita bisa jalan, *jogging*, atau bersepeda dengan udara yang lebih sehat di tengah polusi Bandung. Saya juga berharap para pedagang bisa kembali berjualan dengan rapi, sehingga masyarakat bisa menikmati kuliner ringan,” harapnya.

Sementara itu, di jantung kota, Braga Beken kembali menampilkan wajah heritage-nya tanpa asap knalpot. Nuri, salah satu warga, menyambut baik kembalinya Braga sebagai surga pejalan kaki. “Menurut saya bagus. Kalau jalan lebih leluasa, tidak berbenturan dengan mobil atau kendaraan. Rasanya Braga kembali menjadi milik warga,” puji Nuri.

Namun, di balik euforia tersebut, Nuri memberikan “tamparan” keras bagi Pemkot Bandung. Ia menyoroti dua penyakit lama yang masih belum tuntas: parkir liar dan pedagang “ngeyel”.

“Parkirnya jangan sembarangan, ini masih jadi PR besar. Selain itu, pedagang juga harus tertib. Jangan terlalu banyak pedagang yang memakan badan jalan di pinggir, karena berpotensi mengganggu akses dan bikin macet. Masih ada satu-dua yang bandel berjualan di sana,” kritik Nuri tajam.

Menjaga “Nyawa” Braga

Kritik dan harapan ini diamini oleh Ramdan, seorang pengrajin wayang golek yang telah lama “mengabdi” di kawasan Braga. Baginya, Braga bukan sekadar jalan, melainkan etalase budaya.

“Kembali digelarnya Braga Beken ini sangat bagus. Tapi ke depannya, penataan kawasan harus terus dilakukan secara konsisten. Ini butuh kolaborasi nyata antara pemerintah, pedagang, dan berbagai pihak terkait agar Braga tidak hanya ramai, tapi juga beradab,” pungkas Ramdan.

Kembalinya CFD dan Braga Beken hari ini adalah bukti bahwa Pemkot Bandung mendengar denyut nadi warganya. Namun, pesan warga hari ini juga jelas: Berikan kami ruang untuk bernapas, dan jagalah ruang itu dari kekacauan. Konsistensi penataan di minggu-minggu mendatang akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Pemkot Bandung.

Sumber : Humas Pemkot Bandung

Editor : Azi

4 Okt 2026

Kapolri Baru Tak Buang Waktu: 88 Pati-Pamen Digeser dalam 24 Jam, Pengamat Sebut “Dream Team” Polri Terbentuk

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Baru dua hari resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto langsung tancap gas. Tanpa jeda, tanpa kompromi: 88 perwira tinggi dan menengah Polri dimutasi dan dirotasi dalam satu sapuan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Langkah kilat yang mengirim sinyal keras ke seluruh tubuh Korps Bhayangkara — era baru telah dimulai, dan tidak ada ruang untuk pejabat yang sekadar “duduk manis”.

Pengamat kepolisian Poengky Indarti, mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), tidak menyembunyikan apresiasinya. Dalam keterangannya kepada ANTARA di Jakarta, Minggu (4/10), ia menyebut jajaran Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri yang baru bukan sekadar hasil pergeseran kursi, melainkan penempatan orang-orang dengan kapabilitas yang tepat di posisi yang tepat.

“Ini bukan mutasi biasa. Saya melihat profesionalisme semakin menguat, dan hal ini menunjukkan sangat positif bagi peningkatan prestasi Polri,” tegas Poengky.

Nama-Nama Besar di Balik “Dream Team” Baru

Poengky menyoroti empat jabatan strategis di Mabes Polri yang menurutnya diisi oleh figur-figur dengan rekam jejak tak terbantahkan:

Irjen Pol. Dedy Kusuma Bakti sebagai Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam). Jenderal bintang dua ini pernah bertugas langsung di bidang intelijen, sehingga memiliki fokus, keahlian, dan pengetahuan yang tajam. “Skill dan knowledge-nya mumpuni,” kata Poengky singkat namun tegas.

Irjen Pol. Herry Heryawan dipercaya memegang tampuk Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam). Bagi Poengky, ini adalah penempatan yang nyaris sempurna. “Cocok dengan pengalaman beliau yang lama di penegakan hukum dan keamanan, sehingga diharapkan mampu menangani pemeliharaan keamanan dengan baik,” ujarnya.

Irjen Pol. Asep Safrudin mengisi posisi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) — jabatan yang kerap menjadi sorotan publik. Latar belakang reskrim yang kuat membuatnya, menurut Poengky, pilihan yang sudah tepat.

Sementara itu, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi ditunjuk sebagai Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kakortastipidkor), sebuah jabatan krusial di tengah tuntutan publik akan pemberantasan korupsi yang tanpa pandang bulu. Poengky menilai kombinasi latar belakang penegakan hukum dan pengalaman sebagai pimpinan kewilayahan menjadikan Arie figur yang pas untuk posisi panas ini.

Kapolda Metro Jaya: Medan Tempur Paling Berat

Tak hanya di tingkat Mabes, Poengky juga menyoroti penunjukan **Irjen Pol. Dadang Hartanto** sebagai Kapolda Metro Jaya — wilayah yang diakui sebagai medan paling menantang bagi seorang Kapolda di seluruh Indonesia.

Dadang bukan orang baru di medan berat. Ia pernah menjabat sebagai Wakapolda Sumatera Utara yang penuh dinamika, lalu teruji sebagai Kapolda Maluku. Kini, ia dipanggil ke Jakarta untuk memimpin kepolisian di ibu kota negara yang kompleksitasnya tak tertandingi.

“Irjen Pol. Dadang Hartanto yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakapolda Sumut yang penuh tantangan serta teruji di Maluku sebagai Kapolda Maluku, saat ini dipercaya menjadi Kapolda Metro Jaya yang tantangannya jelas lebih berat. Itu menunjukkan penguatan *skill and knowledge* untuk memimpin kewilayahan,” jelas Poengky.

Pesan di Balik Kecepatan

Langkah Kapolri baru yang langsung merombak 88 pati dan pamen hanya dalam hitungan hari setelah pelantikan bukan tanpa makna. Polri sendiri menyebut mutasi ini sebagai “percepatan yang dibutuhkan” — sebuah pengakuan bahwa institusi memerlukan penyegaran segera untuk menjawab tantangan keamanan yang terus berkembang.

Bagi Poengky, susunan baru ini adalah fondasi kuat. Ketika orang yang tepat duduk di kursi yang tepat, profesionalisme bukan lagi slogan, melainkan praktik nyata.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Kapolri baru berani bertindak, melainkan seberapa jauh “dream team” ini mampu membuktikan diri di lapangan. Publik menunggu — dan ekspektasi sudah terlanjur tinggi.

Narasumber:
Poengky Indarti – Pengamat Kepolisian, Mantan Anggota Kompolnas

Sumber Data:
Surat Telegram Kapolri No. ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026

4 Okt 2026

GUNCANGAN ISTANA: Prabowo Jalankan ‘Operasi Presisi’, Preteli Siji-Siji Figur Kunci Solo, Konsolidasi Kekuasaan Penuh Dimulai!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Gelombang kejut politik paling dahsyat sejak suksesi kepemimpinan nasional akhirnya pecah. Perombakan kabinet ketujuh yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis, 1 Oktober 2026, bukan sekadar rotasi birokrasi biasa. Ini adalah deklarasi tegas: era kompromi politik telah usai, dan konsolidasi kekuasaan penuh di bawah komando tunggal Prabowo resmi dimulai.

Di balik khidmatnya seremoni kenegaraan, Prabowo menjalankan manuver yang di ruang publik dijuluki sebagai “Operasi Presisi” atau *dipreteli siji-siji (membongkar satu per satu). Sasarannya jelas: menggeser perlahan namun pasti figur-figur kunci yang selama satu dekade menjadi pilar gerbong kekuasaan Solo dari episentrum kendali operasional negara.

Mahapatih Solo Tergusur, Perlindungan Politik Runtuh

Indikator paling mencolok dari operasi ini adalah terdepaknya Pratikno dari kursi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Sosok yang selama 10 tahun bertindak sebagai ‘mahapatih’ perancang arsitektur politik kekuasaan Jokowi ini resmi kehilangan portofolio eksekutif. Meski pada Jumat (2/10/2026) ia “darat lunak” sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), ruang geraknya dipangkas drastis tanpa wewenang operasional.

Pencopotan ini diperparah dengan tersingkirnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) yang digantikan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, serta dicopotnya Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Muhammad Qodari, yang dikenal sebagai inisiator gerakan Jokpro 2024. Kursi strategis Bakom kini dipegang Syahganda Nainggolan. Terdepaknya figur-figur berdaya tawar tinggi ini membuktikan satu hal: perlindungan politik dari Solo tak lagi kebal terhadap kebutuhan konsolidasi mandiri Prabowo.

Baca jugû SAPU BERSIH DI HARI PERTAMA! Kapolri Suyudi Langsung Rotasi 19 Kapolda, Kursi Panas Metro Jaya Jadi ‘Panggung’ Pembuktian

Sigit ‘Darat Lunak’: Ambil Tongkat Komando Tanpa Tetesan Darah Politik

Pergeseran paling dramatis terjadi di tubuh Korps Bhayangkara. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang menahkodai Polri sejak era Jokowi, ditarik ke dalam struktur Istana sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), digantikan Komjen Pol Suyudi Ario Seto.

Secara formal, ini adalah penghormatan tinggi. Namun dalam kalkulasi riil kekuasaan, ini adalah manuver soft landing yang sangat presisi. Dengan menjadi KSP, Sigit secara otomatis kehilangan tongkat komando operasional atas ratusan ribu personel bersenjata dan kewenangan penyelidikan penegakan hukum di seluruh Indonesia. Prabowo sukses menempatkan figur pilihannya di Trunojoyo tanpa menciptakan turbulensi politik frontal atau mempermalukan mantan ajudan Jokowi tersebut. Respons singkat Jokowi kepada awak media, “sudah saatnya”, seolah menjadi penanda pasrah atas realitas baru ini.

Paradoks Bahlil dan Cengkeraman Gerindra yang Makin Kokoh

Di tengah gempuran “preteli siji-siji”, muncul sebuah paradoks: mengapa Bahlil Lahadalia justru kian berdaya? Loyalis Presiden ke-7 RI ini tak hanya dipertahankan sebagai Menteri ESDM, tetapi diberi mandat rangkap yang sangat strategis sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.

Langkah ini bukan sekadar sentimen, melainkan kompromi transaksional yang rasional. Bahlil memegang dua kartu truf: tiket kepemimpinan Partai Golkar dengan kursi parlemen yang masif, serta kendali teknis atas proyek hilirisasi tambang yang menjadi nadi pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan pemerintah.

Sementara itu, promosi Letjen TNI (Purn) Dudung Abdurachman dari KSP menjadi Menko Polkam, pengukuhan Arrmanatha Nasir di Kemenlu, dan masuknya ekonom Dradjad Wibowo di Kemenko Perekonomian, menyempurnakan puzzle kekuasaan. Prabowo kini telah mengunci hampir seluruh tuas kendali strategis: politik, pertahanan, diplomasi, hingga instrumen penegakan hukum.

Akhir Fase Transisi, Era Poros Tunggal Dimulai

Manuver pretel satu per satu ini mengirimkan pesan yang tak bisa disalahartikan. Fase konsesi politik transisi telah resmi ditutup. Indonesia kini memasuki era baru di mana kepemimpinan dan arah negara sepenuhnya berputar di sekitar poros tunggal Istana Merdeka, di bawah kendali penuh dan visi tunggal Presiden Prabowo Subianto.(*)

3 Okt 2026

SAPU BERSIH DI HARI PERTAMA! Kapolri Suyudi Langsung Rotasi 19 Kapolda, Kursi Panas Metro Jaya Jadi ‘Panggung’ Pembuktian

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Tidak ada basa-basi, tidak ada masa adaptasi yang panjang. Baru sehari resmi menyandang jabatan orang nomor satu di Korps Bhayangkara, Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto langsung menunjukkan taringnya. Melalui Surat Telegram Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026, Suyudi merombak total peta kekuatan kewilayahan dengan merotasi 19 Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) secara bersamaan.

Langkah kilat ini sontak menjadi sinyal keras bahwa era baru kepemimpinan Polri di bawah Suyudi Ario Seto akan berjalan dengan dinamis, tegas, dan tanpa kompromi.

Yang paling menyita perhatian dan menjadi “pukulan” pertama bagi struktur lama, kursi paling panas dan strategis di negeri ini—Kapolda Metro Jaya—langsung “dibongkar”. Irjen Pol. Dadang Hartanto ditunjuk untuk mengambil alih komando keamanan di ibu kota negara, menggantikan pejabat sebelumnya.

Tak hanya Metro Jaya, Suyudi juga menyasar provinsi-provinsi dengan indeks kerawanan tinggi, pusat ekonomi, dan lumbung suara politik. Peta kekuatan di Jawa dan Bali diacak ulang. Irjen Pol. Hengki (Jawa Barat), Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono (Jawa Timur), Brigjen Pol. Roy Hardi Siahaan (Jawa Tengah), dan Brigjen Pol. Pasma Royce (Bali) mendapat mandat baru. Di Sumatera, Brigjen Pol. Sonny Irawan (Sumut) dan Brigjen Pol. Rony Samtana (Sumsel) diturunkan untuk mengamankan wilayah vital tersebut.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, dalam keterangan resminya mencoba meredam spekulasi dengan menyebut rotasi massal ini sebagai “kebutuhan organisasi, pembinaan karier, dan penyegaran”.

Namun, pengamat keamanan dan politik membaca ini jauh lebih dalam dari sekadar “penyegaran”. Ini adalah manuver **konsolidasi kekuasaan yang agresif dan terukur**.

“Rotasi 19 Kapolda dalam waktu kurang dari 24 jam pasca-pelantikan adalah sebuah *gebrakan psikologis*. Kapolri baru ingin mengirimkan pesan bahwa tidak ada zona nyaman di tubuh Polri. Ia langsung memegang kendali penuh atas pusat-pusat gravitasi keamanan, ekonomi, dan politik nasional,” ujar seorang pengamat kepolisian yang enggan disebutkan namanya, menanggapi rilis mutasi tersebut.

Selain nama-nama besar di Pulau Jawa dan Sumatera, Suyudi juga merotasi komando di wilayah rawan konflik dan perbatasan seperti Maluku (Irjen Pol. Suwondo Nainggolan), Kepri (Irjen Pol. Suhendri), NTT (Irjen Pol. Reza Arief Dewanto), serta Sulawesi Tengah dan Barat. Total, 19 kursi empuk para jenderal bintang dua di daerah kini dihuni oleh wajah-wajah baru yang dipilih langsung oleh Suyudi.

Bukan Promosi untuk Duduk Manis

Johnny menegaskan bahwa para pejabat baru diharapkan segera menyesuaikan diri dan melanjutkan program yang sudah berjalan. Namun, narasi di lapangan membaca ini sebagai **”Panggung Pembuktian”**.

Mandat untuk “melanjutkan tugas yang sudah berjalan” sejatinya adalah ujian ganda bagi para Kapolda baru. Mereka dituntut untuk menjaga stabilitas keamanan warisan sebelumnya, namun di saat yang sama harus membuktikan loyalitas dan eksekusi cepat terhadap visi-misi Kapolri Suyudi Ario Seto ke depan.

Bagi 19 Kapolda yang baru saja menerima SK mutasi, ini bukan sekadar promosi untuk duduk manis di kursi kebesaran. Ini adalah penugasan di garis depan. Jika gagal menjaga stabilitas di wilayah masing-masing—terutama bagi Kapolda Metro Jaya yang akan menjadi sorotan tajam nasional dan internasional—maka rotasi berikutnya bisa jadi tidak akan menunggu hingga satu tahun ke depan.

Kapolri Suyudi telah menggambar ulang peta kekuatan Polri. Sekarang, saatnya para jenderal baru ini membuktikan apakah mereka mampu menjawab tantangan di “panggung” yang baru saja disiapkan oleh sang nahkoda.(*)