Aliansi Kebangsaan Kota Cimahi Deklarasikan Gerakan Doa dan Dukungan untuk Presiden RI dan Kapolri

CIMAHI, JURNAL TIPIK – Aliansi Kebangsaan Kota Cimahi mendeklarasikan Gerakan Doa dan Dukungan untuk Presiden Republik Indonesia dan Kapolri, Minggu (22/11/2026). Di Taman Bukit Cibogo Blok A VI no. 1 RT .03/17 Leuwigajah Kota Cimahi

Gerakan ini mengusung tema _”Menjalankan Amanat Rakyat, Membela Rakyat. Menuju Indonesia Makmur, Sejahtera, dan Berkeadilan”_ dengan tagline _”Beda Ormas, Satu Indonesia – Beda Doa, Satu Indonesia.”_

Deklarasi ini dihadiri oleh para Ketua dan Pengurus Ormas, LSM, berjumlah 9 Ormas dan LSM dan akan bergabung lebih banyak lagi.

Dalam pertemuan tersebut, sekaligus dibentuk kepengurusan Aliansi Kebangsaan Kota Cimahi, yakni Ketua Aliansi Deddy Supriadi dari Ormas COBRA (Comando Baros Ranger), Sekretaris Dicky Lesmana dari Manggala Garuda Putih, dan Bendahara Ade Irwan Suryana dari FGPB (Forum Generasi Penerus Bangsa).

Ketua Aliansi Kebangsaan Kota Cimahi, Deddy Supriadi, mengatakan gerakan ini lahir dari keprihatinan melihat Presiden dan Kapolri yang dinilai sedang berjuang sendirian.

“Kami melihat, Presiden dan Kapolri sedang berjuang sendirian melawan arus besar: melawan korupsi, melawan mafia, melawan hoax, melawan pihak-pihak yang ingin Indonesia pecah,” ujar Deddy.

“Presiden dan Kapolri butuh doa kita. Presiden dan Kapolri butuh dukungan kita,” tegasnya.

Deddy menjelaskan, ada lima amanat rakyat yang harus dijalankan Presiden dan Kapolri.

Pertama, membela rakyat, bukan membela penguasa.

Menurutnya, rakyat kecil seperti pedagang kaki lima, buruh pabrik, petani, ojek online, ibu-ibu pasar, hingga anak sekolah harus merasakan kehadiran negara.

“Kami mendukung Presiden dan Kapolri yang berani berdiri di sisi rakyat, bukan di sisi cukong, bukan di sisi mafia,” katanya.

Kedua, menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

Hukum harus tajam ke atas dan tajam ke bawah. Tidak ada yang kebal hukum dan tidak ada yang bisa dibeli dengan uang.

Pihaknya mendukung Kapolri dan Polri untuk menindak tegas siapa pun yang melanggar hukum, dari partai mana pun dan dari ormas mana pun.

Ketiga, memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya.

Korupsi disebut sebagai musuh terbesar Indonesia karena menyebabkan jalan rusak, sekolah ambruk, rumah sakit kekurangan obat, dan harga sembako mahal.

Aliansi mendukung Presiden dan Kapolri untuk menyikat korupsi di pusat hingga daerah, pungli di jalan, pasar, dan kantor pemerintahan, mafia tanah, mafia tambang, mafia pangan, serta judi online dan narkoba yang merusak generasi muda.

“Jangan beri ampun kepada koruptor. Koruptor adalah pengkhianat bangsa,” ujar Deddy.

Keempat, mengoptimalkan sumber daya alam untuk rakyat.

Indonesia dinilai kaya, namun kekayaan itu selama ini hanya dinikmati segelintir orang.

Aliansi mendukung Presiden untuk mengambil kembali SDA untuk kesejahteraan rakyat: tambang untuk rakyat bukan untuk asing, laut untuk nelayan bukan untuk mafia, hutan untuk masa depan anak cucu bukan untuk dibakar korporasi, dan pangan untuk kedaulatan bangsa bukan untuk impor terus-menerus.

“Dari SDA yang dikelola dengan jujur, akan lahir lapangan kerja, akan lahir Indonesia Makmur,” katanya.

Kelima, menuju Indonesia makmur dan sejahtera.

Tujuan akhirnya adalah rakyat bisa kerja, bisa usaha, bisa makan enak, anak bisa sekolah tinggi tanpa takut biaya, orang sakit bisa berobat tanpa takut miskin, jalan mulus, listrik terang, air bersih, internet lancar, serta aman di jalan, di rumah, dan di media sosial.

Sebagai tindak lanjut, Aliansi Ormas Kota Cimahi akan menggelar Doa Bersama untuk Indonesia Lebih Baik.
pada waktu dan tempat yang ditentukan pada pertemuan berikutnya.

“Kami mengajak seluruh Ormas, LSM, Komunitas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan seluruh Rakyat Indonesia untuk bersatu dalam satu gerakan moral ini,” pungkas Deddy.

(Adhe)

Proyek Revitalisasi Sekolah Dinodai Dengan Adanya Dugaan Setoran 15 Persen, 13 Penyidik Gabungan Kejati Dan Kejari Lampung Tengah Periksa 83 Kepala Sekolah

Lampung Tengah, JURNAL TIPIKOR – Dugaan korupsi pemerasan dalam jabatan yang menggerogoti program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2026 kini memasuki babak paling panas dan mengguncang. Langkah tegas korps Adhyaksa mulai menuai hasil mencengangkan setelah puluhan kepala sekolah (kepsek) memilih tidak lagi bungkam dan blak-blakan membongkar fakta-fakta krusial di hadapan tim penyidik, dikutip dari @tipikornews, Minggu, (22/11/2026).

​Pemeriksaan maraton berintensitas tinggi ini digeber oleh tim gabungan yang menurunkan 13 penyidik berpengalaman dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah.

Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 83 kepala sekolah diseret ke meja pemeriksaan secara bertahap untuk menguliti dugaan kewajiban setoran sebesar 15 persen yang diduga kuat melibatkan oknum di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.

​83 Kepala Sekolah Diperiksa, Bukti Kian Menggunung

Baca juga Surat Telegram Kapolri Terbit, Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi Dimutasi, Digantikan AKBP Sonny Harsono

​Gelombang pemanggilan terhadap 83 kepala sekolah ini bukan sekadar formalitas belaka. Tim gabungan bergerak terukur untuk mengorek keterangan saksi sekaligus memburu alat bukti tambahan guna membuat terang benderang perkara yang tengah ditangani berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRIN-06/L.8/Fd.2/11/2026.

​Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Lampung Tengah, Okky Desvian, S.H., M.H., mewakili Kepala Kejari Dr. Rita Susanti, S.H., M.H., menegaskan bahwa proses pemeriksaan massal tersebut berjalan intensif.

​”Untuk hari ini kurang lebih ada 83 kepala sekolah yang kami periksa, dan sampai saat ini masih berjalan. Tentunya ini kita lakukan guna menggali semua keterangan para saksi dan juga mencari alat-alat bukti tambahan untuk menerangkan suatu perkara,” tegas Okky.

Baca juga AKBP Benny Cahyadi Mendapat Amanah Baru Sebagai Kabagkerma Roops Polda NTT, Masyarakat Sukabumi Merasa Kehilangan Sosok Pemimpin Polisi Yang Humanis

​Langkah agresif aparat penegak hukum ini membuat situasi di lapangan berubah drastis. Tekanan psikologis maupun bayang-bayang jeratan hukum tampaknya membuat para saksi berpikir ulang untuk menutupi keadaan.

​Takut Jadi Tersangka, Kepsek Pilih Buka Suara

​Bagi para kepala sekolah yang sebelumnya berada di posisi serba salah, ruang pemeriksaan Kejaksaan menjadi momentum untuk meluruskan keadaan. Sejumlah kepala sekolah yang rampung menjalani pemeriksaan secara terbuka mengakui adanya tekanan serta permintaan sejumlah uang oleh oknum di Dinas Pendidikan Lampung Tengah.

​Alih-alih pasang badan atau menutup-nutupi praktik yang dinilai menyimpang, para kepala sekolah tersebut memilih bersikap jujur dan membeberkan kronologi kejadian secara rinci. Keselamatan hukum menjadi alasan utama di balik keberanian mereka membuka kartu di depan penyidik.

​”Tadi waktu kami ditanya hampir semua mengakui adanya permintaan uang. Lebih baik mengaku bang, daripada kami yang jadi tersangka, untuk apa menutupi perbuatan yang salah,” ungkap salah satu kepala sekolah yang identitasnya dirahasiakan demi keamanan.

​Pengakuan yang saling menguatkan dari para kepala sekolah ini berpotensi menjadi pintu masuk penting bagi penyidik untuk menelusuri alur perintah, besaran aliran dana dari skema setoran 15 persen, hingga pihak-pihak yang paling bertanggung jawab dalam dugaan pemerasan dalam jabatan di sektor pendidikan tersebut.

Baca juga Resmi Dikukuhkan, Dona Ernawati Nakhodai DPD PKDI Jabar, Siap Menjalankan Amanah Dan Besarkan PKDI Jabar

​Alarm Keras bagi Tata Kelola Dana Pendidikan

​Kasus dugaan pemerasan dalam program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 ini menjadi sorotan tajam publik di Lampung Tengah. Anggaran yang semestinya diperuntukkan bagi peningkatan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan justru diwarnai aroma tidak sedap berupa dugaan pungutan persentase yang membebani sekolah.

​Keterlibatan puluhan kepala sekolah sebagai saksi kunci memperlihatkan betapa luas dampak yang dirasakan di tingkat satuan pendidikan. Ketika kepala sekolah berani berbicara jujur di bawah pengawalan ketat penyidik Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah, tabir gelap dugaan penyalahgunaan kewenangan pun perlahan tersingkap.

​Hingga berita ini diturunkan, pemeriksaan terhadap puluhan kepala sekolah tersebut masih terus berlangsung secara ketat di bawah pengawalan tim penyidik gabungan. Publik kini menanti langkah lanjutan Kejaksaan, apakah pengakuan para kepala sekolah ini akan segera berujung pada penetapan tersangka baru dalam pusaran kasus dugaan pemerasan di Lampung Tengah.

(Red)

​

Marc Klok: Pesta Gol vs Shan United Adalah Sinyal Bahaya, Bali United Wajib Jadi Tumbal Kebangkitan PERSIB di GBLA!

Kapten PERSIB tegaskan kemenangan atas Java United adalah harga mati. Euforia ASEAN Club Championship harus dikonversi menjadi dominasi di Super League.

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Kapten PERSIB, Marc Klok, mengirim sinyal keras menjelang duel krusial Super League 2026/2027 melawan Bali United. Euforia pesta gol 6-0 atas Shan United di ASEAN Club Championship (ACC) bukan sekadar pemanisan bibir, melainkan deklarasi perang bahwa PERSIB siap “menggiling” siapa pun yang menghalau langkah mereka di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/11/2026) hari ini.

Bagi Klok, kemenangan telak atas wakil Myanmar tersebut adalah bukti bahwa mesin PERSIB telah panas kembali. Namun, sang Kapten menolak untuk terlena. Ia menegaskan bahwa momentum ini harus digunakan untuk menebus “dosa” kekalahan 1-2 dari Java United sebelum jeda kompetisi lalu.

“Kami datang dengan energi baru. Kemenangan kemarin adalah bukti bahwa kami *fresh* dan percaya diri. Tapi ingat, itu baru awal. Sekarang, kami ingin hasil baik di liga. Kekalahan dari Java United masih membekas, dan Bali United harus menjadi korban pertama untuk memulai kebangkitan kami,” tegas Klok dalam konferensi pers yang berlangsung tegang, Sabtu (21/11/2026).

Baca juga Surat Telegram Kapolri Terbit, Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi Dimutasi, Digantikan AKBP Sonny Harsono

Klok menyadari bahwa Bali United akan datang dengan rencana merusak permainan. Namun, ia menantang skuad asuhan pelatih untuk tidak memberi ampun di hadapan Bobotoh. Benteng GBLA harus kembali angker, dan tiga poin adalah satu-satunya opsi yang bisa diterima.

“Kami sangat *excited* untuk bermain di kandang sendiri. Biarkan cuaca bersahabat, karena badai serangan PERSIB yang akan mengguyur Bali United hari ini. Tidak ada ruang untuk kesalahan, kami harus menang,” pungkasnya dengan nada mengancam.

PERSIB tidak lagi menoleh ke belakang. Fokus kini adalah satu: Menghancurkan perlawanan Bali United dan membuktikan bahwa Pangeran Biru adalah penguasa sejati di kompetisi domestik musim ini.

(Red)

Surat Telegram Kapolri Terbit, Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi Dimutasi, Digantikan AKBP Sonny Harsono

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2599/XI/KEP/2026 tanggal 20-11-2026 resmi terbit. Dalam surat tersebut, Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Benny Cahyadi, S.H., S.I.K., M.H. dimutasi dan digantikan oleh AKBP Sonny Harsono, S.H., S.I.K., M.H. yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pandeglang.

AKBP Benny Cahyadi mendapat amanah baru sebagai Kepala Bagian Kerja Sama Biro Operasi (Kabagkerma Roops) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mutasi ini merupakan bagian dari tour of duty dan tour of area serta penyegaran organisasi di lingkungan Polri.

Selama memimpin Polres Sukabumi, AKBP Benny Cahyadi dikenal sebagai sosok pemimpin yang tegas, humanis, dan dekat dengan masyarakat. Berbagai penyakit masyarakat seperti peredaran narkoba, peredaran alkohol, dan warung remang-remang ditindak tegas.

Tak heran, kabar mutasi tersebut membuat masyarakat Sukabumi merasa sangat kehilangan sampai salah satu tokoh masyarakat Pajampangan yang terkenal dengan sebutan Si Peci Merah meneteskan airmata karena sosok pimpinan ditubuh polres Sukabumi yang begitu cinta kepada rakyat berganti.

Baca juga AKBP Benny Cahyadi Mendapat Amanah Baru Sebagai Kabagkerma Roops Polda NTT, Masyarakat Sukabumi Merasa Kehilangan Sosok Pemimpin Polisi Yang Humanis

Sementara itu, AKBP Sonny Harsono diharapkan dapat melanjutkan program-program positif yang telah berjalan di Polres Sukabumi dan semakin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Proses serah terima jabatan (sertijab) akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan arahan dari Polda Jawa Barat.

(Rama)

AKBP Benny Cahyadi Mendapat Amanah Baru Sebagai Kabagkerma Roops Polda NTT, Masyarakat Sukabumi Merasa Kehilangan Sosok Pemimpin Polisi Yang Humanis

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Di tengah derasnya sorotan publik terhadap institusi kepolisian, selalu ada sosok-sosok yang bekerja dalam senyap untuk merawat kepercayaan masyarakat dari akar rumput. Di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, wajah teduh dan penuh empati itu melekat erat pada diri AKBP Dr. Benny Cahyadi.
Kabar pergeseran jabatan yang tertuang dalam Surat Telegram Mutasi Pamen Polri bernomor ST-2599 terasa datang begitu cepat bagi warga maupun jajaran di pesisir selatan Jawa Barat tersebut.

Dalam surat keputusan itu, Benny mendapat amanah baru sebagai Kepala Bagian Kerja Sama Biro Operasi (Kabagkerma Roops) Polda Nusa Tenggara Timur, sementara tongkat komando Kapolres Sukabumi akan diteruskan oleh AKBP Sonny Harsono,, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pandeglang.

Bagi banyak orang di Sukabumi, perpisahan ini menyisakan ruang haru yang sulit disembunyikan. Masa pengabdian Benny di bumi Sukabumi memang terasa singkat, tetapi jejak kemanusiaan yang ia tanam terpatri begitu dalam jauh melampaui sekadar deretan angka statistik pengungkapan kasus atau laporan seremonial di atas meja.

Baca juga Resmi Dikukuhkan, Dona Ernawati Nakhodai DPD PKDI Jabar, Siap Menjalankan Amanah Dan Besarkan PKDI Jabar

Sejak pertama kali menginjakkan kaki di Polres Sukabumi, perwira menengah Polri ini memilih meruntuhkan sekat antara pemegang kewenangan dan rakyat kecil. Lewat napas “Polisi Bersama Masyarakat”, ia tidak menunggu warga datang mengadu ke kantor polisi, melainkan turun langsung menyusuri gang-gang sempit, pesisir pantai, hingga pelosok kampung yang luput dari perhatian.

Ingatan masyarakat masih segar ketika ia menyambangi kediaman Pak Yana di Kampung Patuguran, Palabuhanratu. Di sebuah rumah panggung yang nyaris roboh, seorang nelayan tua hidup sebatang kara dan telah lima tahun menahan sakit hernia tanpa mampu berobat karena ketiadaan biaya.

Tanpa banyak retorika, Benny duduk bersila mendengarkan keluh kesah sang nelayan, lalu segera menggerakkan jajaran untuk memperbaiki rumah tersebut agar layak dihuni sekaligus menerjunkan Tim Dokkes Polres Sukabumi guna memfasilitasi tindakan operasi hingga pulih.

Baca juga Posko di Balik Rumah Makan: Bareskrim Endus Dugaan Permufakatan Makar yang Dikaitkan dengan Eks Kapolres Bogor

Di sudut lain Palabuhanratu, pendekatan serupa ia tunjukkan kepada para pekerja jalanan dan pengamen berkostum badut yang kerap dipandang sebelah mata. Alih-alih ditertibkan dengan pendekatan represif, mereka justru diajak duduk satu meja dan makan bersama.

Dari obrolan hangat tentang kerasnya hidup di jalanan termasuk kisah pasangan muda yang terpaksa membawa bayi berusia tujuh bulan tidur di emperan ruko lahirlah langkah nyata melalui program Polisi Peduli Pengangguran.

Mereka didata di tempat dan diberi kesempatan bekerja secara layak di lingkungan Polres Sukabumi lengkap dengan fasilitas tempat tinggal serta penghasilan yang pasti.
Kepemimpinan Benny juga bertumpu pada keseimbangan antara habluminallah dan habluminannas. Melalui rutinitas Jumat Keliling dari satu masjid ke masjid lainnya seperti di Masjid Jami Al-Isti’dad, Cikidang ia berdialog akrab dengan para ulama dan jamaah, menyerahkan sarana penunjang ibadah, sekaligus menyiagakan layanan ambulans gratis bagi warga yang membutuhkan pertolongan darurat.

Bahkan, tidak sedikit aksi sosial dan santunan yang ia jalankan secara senyap tanpa sorotan kamera, semata-mata karena keyakinannya bahwa menolong sesama adalah panggilan hati seorang abdi negara.

Namun, kelembutan hati kepada rakyat kecil tidak lantas membuat sikapnya melunak di hadapan para pelanggar hukum. Di sisi lain, Benny berdiri paling depan menjaga marwah penegakan hukum di Kabupaten Sukabumi.

Baca juga NEGARA TIDAK AKAN TAWAR-MENAWAR! BARESKRIM POLRI BONGKAR KONSPIRASI PENYADAPAN ILEGAL DAN MAKAR, POSKO EKS KAPOLRES BOGOR DIGEBRAK

Jaringan peredaran gelap narkotika lintas wilayah dibongkar habis hingga ke akar-akarnya, penyakit masyarakat dan peredaran minuman keras ditindak tegas, serta keselamatan para nelayan pesisir selatan dijaga lewat pembagian alat keselamatan melaut. Ia membuktikan bahwa ketegasan hukum dan kasih sayang kepada masyarakat bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan satu kesatuan utuh dalam tugas kepolisian.

Kini, garis pengabdian memanggil perwira berhati humanis itu untuk melangkah jauh ke timur Nusantara, mengemban amanah baru di Polda NTT. Jarak geografis boleh membentang ribuan kilometer memisahkan Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur, tetapi keteladanan yang telah diukirnya di Sukabumi akan terus hidup sebagai pengingat bagi siapa pun: bahwa di balik seragam cokelat yang tegas, wajah positif Polri yang tulus mencintai rakyatnya itu benar-benar nyata adanya.

(Rama)

Resmi Dikukuhkan, Dona Ernawati Nakhodai DPD PKDI Jabar, Siap Menjalankan Amanah Dan Besarkan PKDI Jabar

Bandung,jurnaltipikor.com,-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Provinsi Jawa Barat resmi dikukuhkan dalam kegiatan yang berlangsung di Prime Park Hotel, Kota Bandung, pada Sabtu (21/11/2026) pukul 17.00 WIB.

Pengukuhan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat eksistensi organisasi sekaligus menyatukan langkah para kepala desa dalam memperjuangkan kepentingan desa dan masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP PKDI, Sujiono, S.E., beserta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKDI. Pengukuhan juga diikuti seluruh pengurus yang tergabung dalam kepengurusan DPD PKDI Provinsi Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Dona Kartika Ernawati, S.IP., yang merupakan Kepala Desa dari Kabupaten Garut, resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPD PKDI Provinsi Jawa Barat. Ia akan memimpin kepengurusan daerah bersama Obar Subarna, S.IP., sebagai Sekretaris dan H. Dedi M. Bram, S.IP., sebagai Bendahara.

Baca juga Posko di Balik Rumah Makan: Bareskrim Endus Dugaan Permufakatan Makar yang Dikaitkan dengan Eks Kapolres Bogor

Prosesi pengukuhan berlangsung dengan baik dan lancar. Terbentuknya kepengurusan baru ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat struktur organisasi serta memperluas jaringan PKDI hingga tingkat kabupaten dan kota di seluruh wilayah Jawa Barat.

Dalam sambutannya, Ketua DPD PKDI Jawa Barat, Dona Kartika Ernawati, S.IP., menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pembina Muchammad Yusuf dan juga Ketua Umum DPP PKDI beserta seluruh jajaran yang telah mendukung terselenggaranya pengukuhan tersebut. Ia juga menyampaikan kesiapan untuk menjalankan amanah organisasi dan membesarkan PKDI di Jawa Barat.

Sebagai langkah awal kepemimpinannya, Dona menegaskan akan segera melakukan konsolidasi organisasi di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk memperkuat koordinasi, membangun kebersamaan, serta melengkapi struktur kepengurusan PKDI di wilayah Jawa Barat.

Baca juga GEbrakan Ekstrem Dedi Mulyadi: UMP Jabar 2027 Melonjak 29,44% Jadi Rp3 Juta! Disparitas Mencekam, Bekasi Rp5,9 Juta Banjar Hanya Rp2,3 Juta

Sementara itu, Ketua Umum DPP PKDI, Sujiono, S.E., dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada dewan pembina Gus Yusuf dan memberikan selamat kepada seluruh pengurus DPD PKDI Jawa Barat yang telah dikukuhkan.
Ia berharap kepengurusan baru ini dapat menjadi wadah yang kuat dalam memperjuangkan kepentingan desa dan masyarakat desa.

Sujiono juga berharap agar pengurus DPD PKDI Jawa Barat segera melakukan langkah konsolidasi dan melengkapi kepengurusan PKDI di 19 kabupaten/kota.

Menurutnya, penguatan organisasi hingga tingkat daerah sangat penting agar komunikasi, koordinasi, dan perjuangan aspirasi kepala desa dapat berjalan lebih efektif.

Dalam arahannya, Sujiono turut mengingatkan bahwa pengurus maupun anggota PKDI harus loyal dan siap membesarkan organisasi PKDI. Hal tersebut menjadi penegasan mengenai keanggotaan organisasi yang berlandaskan persaudaraan antar kepala desa.

Selain itu, Ketua Umum DPP PKDI menekankan pentingnya dukungan seluruh keluarga besar PKDI terhadap program pemerintah, baik program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ia berharap PKDI dapat mengambil peran positif dalam mendukung kebijakan pembangunan serta mendorong program-program yang memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

Baca juga OPERASI SEMU 18 TAHUN: DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Taring “Harta Tak Wajar” Dicabut, Koruptor Resmi Dapat “Diskon” Sita Rp1 Miliar!

Pengukuhan ini bukan sekadar pembentukan struktur kepengurusan, melainkan juga menjadi awal penguatan peran organisasi dalam membangun komunikasi dan sinergi antar kepala desa.

Melalui kepengurusan yang solid, PKDI diharapkan mampu menjadi ruang bersama untuk bertukar gagasan, menyampaikan aspirasi, serta mendorong peningkatan kapasitas pemerintahan desa.

Dengan resmi dikukuhkannya DPD PKDI Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan Dona Kartika Ernawati, S.IP., diharapkan organisasi semakin berkembang dan mampu memperkuat persaudaraan kepala desa.

Semangat kebersamaan tersebut diharapkan menjadi kekuatan dalam memperjuangkan kemajuan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.

(Rama)

Posko di Balik Rumah Makan: Bareskrim Endus Dugaan Permufakatan Makar yang Dikaitkan dengan Eks Kapolres Bogor

Penyidik menggeledah lima lokasi di Bogor dan Tangerang. Dokumen hingga spanduk ditemukan di posko Cibinong. Status hukum Kombes Pol IIM masih menggantung.

CIBINONG, JURNAL TIPIKOR — Sebuah posko di kawasan rumah makan Ema Anis, Cibinong, Kabupaten Bogor, diduga bukan sekadar tempat berkumpul. Di lokasi itulah, menurut Bareskrim Polri, dugaan permufakatan untuk tindak pidana makar diduga dirancang. Posko tersebut dikaitkan dengan mantan Kapolres Bogor, Kombes Pol IIM.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro menyampaikan dugaan itu seusai memimpin langsung penggeledahan di Cibinong, Jumat (20/11).

“Di sini adalah salah satu posko yang menjadi dugaan permufakatan pada permulaan perbuatan,” kata Susatyo.

Kalimat itu menandai babak baru perkara yang menyeret nama perwira kepolisian: dari dugaan penyadapan ilegal, kini merembet ke dugaan makar.

Baca juga NEGARA TIDAK AKAN TAWAR-MENAWAR! BARESKRIM POLRI BONGKAR KONSPIRASI PENYADAPAN ILEGAL DAN MAKAR, POSKO EKS KAPOLRES BOGOR DIGEBRAK

Lima Titik dalam Satu Rangkaian

Posko Cibinong bukan satu-satunya sasaran. Sejak Kamis (19/11) malam, penyidik menggeledah lima lokasi: empat di wilayah Bogor dan satu di kawasan Curug, Tangerang, Banten.

Di Bogor, penggeledahan menyasar kawasan Sentul, Cibinong, dan sekitar Pakansari. Dari pemetaan itu, penyidik mengidentifikasi sekitar empat posko yang diduga berkaitan dengan rangkaian aktivitas dalam perkara tersebut.

“Penggeledahan ini menjadi rangkaian tindakan penyidikan terkait dengan tindak pidana makar yang kemarin telah kami laksanakan gelar perkara secara internal,” ujar Susatyo.

Baca juga GEbrakan Ekstrem Dedi Mulyadi: UMP Jabar 2027 Melonjak 29,44% Jadi Rp3 Juta! Disparitas Mencekam, Bekasi Rp5,9 Juta Banjar Hanya Rp2,3 Juta

Dokumen dan Spanduk Jadi Temuan Kunci

Di posko Cibinong, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan spanduk yang diduga terkait dengan permulaan perbuatan dalam perkara makar.

“Ada beberapa dokumen, ada beberapa spanduk yang intinya adalah berkaitan dengan permulaan perbuatan,” katanya.

Dari lokasi penggeledahan lain, penyidik menyita sejumlah perangkat elektronik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pengumpulan barang bukti, kata Susatyo, masih terus berjalan guna memperkuat konstruksi perkara — terutama menyangkut dugaan permufakatan dan rangkaian perbuatan pihak-pihak terkait.

Jalur yang Bersambung ke Penyadapan Ilegal

Perkara ini tidak berdiri sendiri. Susatyo menyebut penyidikan dugaan makar memiliki keterkaitan dengan kasus penyadapan ilegal yang lebih dulu ditangani kepolisian.

“Ada beberapa tersangka pada kasus tindak pidana penyadapan yang juga menjadi saksi pada kasus tindak pidana makar,” ujarnya.

Artinya, kursi tersangka di satu perkara bisa berubah menjadi kursi saksi di perkara lain — dengan lingkaran nama yang saling bersinggungan.

Baca juga Keselamatan Siswa Terancam, Proyek Revitalisasi Hampir 1 Miliar Di SDN Neglasari Lengkong Abaikan SMKK Dan SE Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi

 Status Hukum Masih Menggantung

Meski posko itu dikaitkan dengan namanya, Susatyo belum memastikan status hukum Kombes Pol IIM. Penyidik, kata dia, masih melengkapi alat bukti sebelum menetapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab.

“Hingga saat ini kami masih mengumpulkan bukti-bukti untuk melengkapi semua rangkaian perbuatan dari para calon tersangka,” katanya.

Bareskrim juga akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan setelah hasil pemeriksaan dan barang bukti dari sejumlah lokasi penggeledahan dilengkapi. Hasil lengkap penggeledahan serta perkembangan penetapan tersangka akan disampaikan dalam konferensi pers berikutnya.

Sampai konferensi pers itu digelar, seluruh temuan penyidik masih berstatus dugaan — dan setiap nama yang disebut tetap dilindungi asas praduga tak bersalah.

Sumber : Antara

 

NEGARA TIDAK AKAN TAWAR-MENAWAR! BARESKRIM POLRI BONGKAR KONSPIRASI PENYADAPAN ILEGAL DAN MAKAR, POSKO EKS KAPOLRES BOGOR DIGEBRAK

BOGOR, JURNAL TIPIKOR – Bareskrim Polri mengambil langkah tegas, cepat, dan tanpa kompromi untuk membongkar konspirasi besar yang mengancam kedaulatan negara. Kasus penyadapan ilegal yang selama ini disangka sebagai pelanggaran privasi biasa, ternyata merupakan bagian dari jaringan terstruktur yang bermuara pada dugaan tindak pidana makar.

Dalam konferensi pers di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/11/2026), Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro menegaskan bahwa negara tidak akan mentolerir segala bentuk upaya yang bertujuan merongrong keamanan dan keutuhan NKRI.

“Ada beberapa tersangka pada kasus tindak pidana penyadapan ilegal yang kini juga berstatus sebagai saksi kunci dalam penyidikan dugaan tindak pidana makar. Ini bukan kasus biasa. Ini adalah pembongkaran jaringan permufakatan jahat,” tegas Brigjen Pol. Susatyo dengan nada tegas.

Baca juga GEbrakan Ekstrem Dedi Mulyadi: UMP Jabar 2027 Melonjak 29,44% Jadi Rp3 Juta! Disparitas Mencekam, Bekasi Rp5,9 Juta Banjar Hanya Rp2,3 Juta

GERAK CEPAT GEBRAK 5 LOKASI, SITA BUKTI PERMUFAKATAN

Sebagai bukti keseriusan Polri, tim penyidik Bareskrim melakukan operasi serentak dengan menggeledah lima lokasi strategis sejak Kamis (19/11) malam. Empat lokasi berada di wilayah Bogor (Sentul, Cibinong, sekitar Pakansari) dan satu lokasi di Curug, Tangerang.

Sorotan utama tertuju pada penggeledahan sebuah posko di kawasan Rumah Makan Ema Anis, Cibinong. Lokasi ini diduga kuat menjadi sarang permufakatan dan pusat komando perbuatan permulaan dari aksi makar yang sedang direkayasa. Posko ini disinyalir berkaitan erat dengan mantan Kapolres Bogor, Kombes Pol. IIM.

“Di sini adalah salah satu posko yang menjadi dugaan tempat berlangsungnya aktivitas permufakatan pada perbuatan permulaan perkara makar. Kami tidak main-main. Siapa pun yang terlibat, akan kami jerat dengan hukum seberat-beratnya,” ucap Susatyo.

Baca juga PSN Revitalisasi SDN Cisirem Lengkong Rp 1,1 Miliar di Sukabumi Diduga Gunakan Material Bekas

Dari lokasi tersebut, penyidik berhasil menyita sejumlah dokumen krusial, spanduk, serta perangkat elektronik dari lokasi lain yang menjadi barang bukti vital untuk meruntuhkan tembok konspirasi para pelaku.

**PENEGAKAN HUKUM TANPA PANDANG BULU**
Menanggapi spekulasi yang beredar, Brigjen Pol. Susatyo memastikan bahwa status hukum para pelaku akan terus ditingkatkan seiring dengan temuan bukti baru. Ia membantah anggapan bahwa proses hukum terhadap oknum yang terlibat hanya sebatas pelanggaran kode etik.

“Status tersangka penyadapan ilegal tidak serta-merta membebaskan mereka dari jerat hukum makar. Penyidik masih terus menganyam konstruksi perkara. Kami sedang mengumpulkan alat bukti untuk melengkapi rangkaian perbuatan para calon tersangka. Tidak ada tempat bersembunyi bagi mereka yang mencoba merusak negara dari dalam,” tegasnya.

Bareskrim Polri juga telah melakukan gelar perkara internal secara intensif dan akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk memastikan proses penyidikan berjalan transparan, akuntabel, dan berkekuatan hukum tetap.

Polri memberikan peringatan keras kepada seluruh elemen masyarakat: “Keamanan negara adalah harga mati.” Segala bentuk aktivitas ilegal, penyadapan liar, maupun upaya makar akan dihantam habis-habisan oleh Bareskrim Polri.

Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan mendukung penuh langkah tegas Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional.(*)

 

GEbrakan Ekstrem Dedi Mulyadi: UMP Jabar 2027 Melonjak 29,44% Jadi Rp3 Juta! Disparitas Mencekam, Bekasi Rp5,9 Juta Banjar Hanya Rp2,3 Juta

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru saja menjatuhkan “bom waktu” bagi peta ketenagakerjaan dan industri di Tanah Pasundan. Di tengah hiruk-pikuk akhir tahun 2026, Pemprov Jabar menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 melonjak gila-gilaan sebesar 29,44 persen atau setara Rp682.399, menjadi Rp3 juta.

Kenaikan nyaris 30 persen ini bukan angka yang wajar dalam kalkulasi upah minimum tahunan, melainkan sebuah gebrakan ekstrem yang memaksa industri dan serikat pekerja untuk menahan napas.

“UMP 2027 Provinsi Jawa Barat itu ditetapkan sebesar Rp3 juta. Berarti mengalami kenaikan Rp682.399, atau naik 29,44 persen. Nah ini batasan minimal upah di Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi, batasan minimal upah di Provinsi Jawa Barat,” tegas Dedi Mulyadi saat konferensi pers di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11/2026).

Baca juga PSN Revitalisasi SDN Cisirem Lengkong Rp 1,1 Miliar di Sukabumi Diduga Gunakan Material Bekas

Dua Wajah Jawa Barat: Jurang Pemisah Bekasi dan Banjar

Di balik angka provinsial Rp3 juta, Dedi membongkar realitas pahit tentang “dua wajah” Jawa Barat. Data yang dirilis menunjukkan disparitas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang bagai langit dan bumi.

Bekasi, sebagai penyangga ibu kota dan kawasan industri raksasa, mencatatkan UMK tertinggi di angka Rp5,9 juta. Sementara itu, di sisi lain pulau Jawa Barat, Kota Banjar harus menelan pil pahit dengan UMK terendah hanya Rp2,3 juta.

“Artinya bahwa ada disparitas, ada yang satu sangat tinggi, ada yang satu sangat rendah,” ucap Dedi.

Selisih Rp3,6 juta antara Bekasi dan Banjar ini menjadi tamparan keras bagi pemerataan ekonomi di Jabar. Dedi mengklaim, pendekatan UMP 2027 ini adalah upaya “menambal” jurang ketimpangan tersebut. “Nah sehingga kita berusaha untuk membangun keseimbangan itu melalui pendekatan UMP,” lanjutnya.

Baca juga Keselamatan Siswa Terancam, Proyek Revitalisasi Hampir 1 Miliar Di SDN Neglasari Lengkong Abaikan SMKK Dan SE Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi

‘Jalan Tengah’ atau Pintu Darurat bagi Industri?

Untuk meredam potensi gejolak dari kalangan pengusaha yang mungkin kewalahan menanggung lonjakan 29,44 persen, Dedi mengambil apa yang ia sebut sebagai “jalan tengah”. Namun, jalan tengah ini secara halus membuka “pintu darurat” bagi industri yang merasa tercekik.

Dedi memberikan ruang bagi perusahaan yang keberatan untuk mengajukan pengecualian. “Nanti kan keberatan itu akan kita lihat dari sisi aspek administrasinya, aspek kemampuan keuangannya, karena kita harus mempertimbangkan kelangsungan berusaha dan kelangsungan orang bekerja,” kata Dedi.

Bagi pengamat, klausul pengecualian ini bisa menjadi celah. Di satu sisi buruh merayakan kenaikan 29,44 persen, di sisi lain, mereka harus bersiap bertarung di meja perundingan jika perusahaan mengklaim “tidak mampu” secara finansial.

Baca juga APBD Bengkalis Anjlok dari Rp4 Triliun Jadi Rp1,9 Triliun, Surya Riski Beberkan Realita Pahit: Tidak Ada Pembangunan Fisik Tahun Ini!

Paradoks KHL: Safety Net yang Justru di Bawah Standar Layak

Namun, pukulan paling menohok justru datang dari formulasi dasar kebijakan ini. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, membeberkan bahwa UMP Rp3 juta ini didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

“Formula yang digunakan sekarang itu adalah kebutuhan hidup layak atau KHL, di mana KHL terendah di Provinsi Jawa Barat itu ada di 3 juta 096. Jadi 3 juta itu adalah *safety net* untuk angka, harus lebih tinggi dari 3 juta, seperti itu,” papar I Gusti Agung.

Pernyataan ini memunculkan paradoks yang ironis. Jika KHL terendah di Jabar adalah Rp3.096.000, mengapa UMP yang ditetapkan justru “hanya” Rp3.000.000?

Artinya, *safety net* (jaring pengaman) yang dibanggakan Pemprov Jabar sebagai batas minimal upah, secara matematis justru masih berada di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terendah di wilayahnya sendiri. Buruh yang merayakan kenaikan 29,44 persen pada akhirnya harus menyadari bahwa upah minimum mereka di tahun 2027 masih belum sepenuhnya menyentuh angka “hidup layak” yang diakui oleh dinas tenaga kerja itu sendiri.

Kebijakan UMP 2027 ini kini menjadi sorotan nasional. Apakah ini akan menjadi kado manis akhir tahun bagi jutaan buruh Jabar, atau justru menjadi awal dari gelombang PHK terselubung berkedok “keberatan finansial” dari para pengusaha? Waktu yang akan menjawab.

(Azi)

PSN Revitalisasi SDN Cisirem Lengkong Rp 1,1 Miliar di Sukabumi Diduga Gunakan Material Bekas

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Program Strategis Nasional (PSN) berupa Proyek Revitalisasi satuan pendidikan di SDN Cisirem yang berlokasi di Desa Langkap Jaya, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, dengan nilai anggaran Rp 1,1 Miliar lebih yang bersumber dari APBN tercium aroma tidak sedap.

Pasalnya, proyek tersebut diduga menggunakan bahan material bekas dan dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

Hasil pantauan awak media di lokasi proyek, Kamis (19/11/2026), terlihat baja ringan bekas masih digunakan dan pemasangan bata merah dipasang dengan posisi berdiri yang diduga tidak sesuai standar kontruksi.

Baca juga Keselamatan Siswa Terancam, Proyek Revitalisasi Hampir 1 Miliar Di SDN Neglasari Lengkong Abaikan SMKK Dan SE Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi

Ironisnya, saat awak media melakukan pemantauan di lokasi, kepala sekolah dan ketua P2SP sedang tidak ada di lokasi proyek, sehingga tidak dapat dimintai keterangan terkait temuan di lapangan tersebut.

Praktik penggunaan material bekas dan metode kerja yang diduga asal-asalan tersebut dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap kualitas dan ketahanan bangunan sekolah yang seharusnya menjadi fasilitas pendidikan yang aman dan layak bagi siswa.

Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan terkait kualitas dan pengawasan proyek yang dibiayai dari uang negara tersebut.

Proyek revitalisasi satuan pendidikan seharusnya bertujuan untuk meningkatkan mutu sarana pendidikan dengan bangunan yang layak, aman, dan sesuai spesifikasi, bukan sebaliknya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab dan Ketua P2SP belum dapat dikonfirmasi. Awak media akan terus melakukan penelusuran terkait dugaan penyimpangan dalam proyek PSN tersebut.

Demi menjaga keuangan negara agar tidak ada kebocoran khususnya dalam program strategis negara berupa revitalisasi satuan Pendidikan diharapkan pihak Inspektorat dan APH lakukan pemeriksaan khusus supaya apa yang menjadi tujuan diadakannya program revitalisasi dapat terwujud yaitu menjadikan gedung sekolah menjadi tempat yang aman dan nyaman digunakan saat belajar dan mengajar dengan kualitas bangunan yang tidak hanya bagus tapi kokoh.

(Rama)