Peduli Tempat Ibadah, Kapolres Sukabumi Bantu Pembangunan Masjid Ar-Rahman Cidahu

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Bentuk kepedulian terhadap tempat ibadah, Kapolres Sukabumi AKBP Benny Cahyadi, S.H., S.I.K., M.H. membantu pembangunan Masjid Ar-Rahman, pada Jumat (30/10/2026).

Bantuan disalurkan melalui Kapolsek Cidahu, AKP E. Slamet, S.A.P., berupa 5 kubik hebel untuk pembangunan Masjid Ar-Rahman yang berlokasi di Perumahan Bukit Cidahu Asri (Perum BCA), Desa Pondokkaso Tonggoh, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi.

Ketua Panitia Pembangunan Masjid Ar-Rahman, Heri mewakili seluruh jajaran kepengurusan dan warga Perum BCA mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolres Sukabumi dan jajaran yang telah membantu pembangunan Masjid Ar-Rahman.

“Kami mewakili warga Perum Bukit Cidahu Asri mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolres Sukabumi beserta jajaran atas bantuannya. Semoga bantuan ini menjadi amal jariyah dan bermanfaat untuk kelancaran pembangunan masjid kami,” ucap Heri.

Baca juga Bupati Lantik Pengurus GOW Kabupaten Sukabumi, Bupati “Jaga Solidatas Dan Fokus Program Kemasyarakatan”

Ia juga mendoakan semoga Kapolres Sukabumi dan jajaran selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Sukabumi.

Sementara itu, Kapolsek Cidahu AKP E. Slamet, S.A.P. menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian Polri terhadap pembangunan sarana ibadah dan upaya mempererat silaturahmi antara Polri dengan masyarakat.

“Semoga bantuan ini dapat sedikit membantu mempercepat proses pembangunan Masjid Ar-Rahman agar segera dapat digunakan oleh warga untuk beribadah,” pungkasnya.

(Rama)

SELAMAT DATANG DI ERA “SURVIVE-LINE”: Jurnalis Jawa Barat Lebih Takut Listrik Dipotong daripada Diculik Penguasa

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Dulu, senjata paling mematikan untuk membungkam wartawan adalah penyegelan kantor, telepon tengah malam dari “oknum”, atau hilangnya jejak di jalan sepi. Kini, senjata pemusnah massal itu telah berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih horor dan domestik: tagihan listrik yang menumpuk, server hosting yang kedaluwarsa, dan gaji reporter yang berubah dari “janji manis” menjadi “dongeng pengantar tidur”.

Inilah realitas pahit yang ditamparkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), di hadapan para pemilik media dan jurnalis senior pada Anugerah Dewan Pers 2026, Rabu (28/10/2026). Dengan nada yang lebih mirip diagnosis dokter forensik daripada pidato politik, KDM menyatakan: “Insan pers hari ini bukan takut terhadap siapapun, yang ditakutkan adalah berhentinya produksi dan tidak adanya biaya produksi.”

Terjemahan bebasnya: Jurnalis hari ini tidak gentar menghadapi ancaman pasal, mereka gentar menghadapi notifikasi “Saldo GoPay Tidak Mencukupi” saat mau beli kopi di warung depan kantor.

Baca juga Bupati Lantik Pengurus GOW Kabupaten Sukabumi, Bupati “Jaga Solidatas Dan Fokus Program Kemasyarakatan”

Jawa Barat: Juara Umum “Hemat Oksigen Pers”

Data tidak pernah bohong, meski kadang membuat kita ingin pura-pura buta. Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2025 menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan skor terendah di Pulau Jawa: 67,19. Kalah telak dari DI Yogyakarta (79,36).

Artinya, di provinsi dengan jumlah media dan jurnalis terbesar kedua nasional ini, lingkungan untuk kerja jurnalistik bukan lagi “segar”, melainkan “pengap”. Paradoksnya? Jawa Barat sangat subur menumbuhkan “buzzer”, “content creator” penyebar hoaks, dan akun medsos yang panen cuan dari kebencian. Sementara media yang repot-repot verifikasi fakta, taat kode etik, dan menjaga demokrasi, justru sibuk menghitung sisa uang untuk bayar internet bulan depan.

Dari “Deadline” Menjadi “Survive-line”

Krisis ekonomi pers di Jawa Barat bukan lagi rahasia umum, melainkan rahasia yang sudah diteriakkan di pinggir jalan tapi tetap tidak didengar. Hanya ada 45 media terverifikasi di Jawa Barat, jauh di bawah Jawa Timur yang punya 87.

Efisiensi anggaran pemerintah yang memangkas belanja publikasi, ditambah serbuan algoritma platform raksasa yang lebih suka konten “Kucing Bisa Bilang Meow” daripada liputan investigasi korupsi, membuat media lokal di Bandung, Cirebon, Tasik, hingga Sukabumi memilih jalan ninja: gulung tikar atau PHK besar-besaran. Istilah keren “deadline” di ruang redaksi kini telah diganti dengan istilah yang lebih realistis: “survive-line” (garis bertahan hidup).

Baca juga Epakkan Sayap di Negeri Tirai Bambu, ARS University Resmi Gandeng Jinan University China

Pasal Karet dan Seni “Self-Censorship” Tingkat Dewa

Seolah kurang berat, bayang-bayang KUHP Baru masih menggantung seperti pedang Damokles. Meski MK sudah memperkuat mekanisme hak jawab, pasal-pasal karet tentang penghinaan dan berita bohong tetap menjadi alat yang ampuh untuk membuat jurnalis daerah melakukan “self-censorship” tingkat dewa.

Lebih aman menulis tentang “Manfaat Daun Kelor untuk Ayam Aduan” daripada menginvestigasi proyek mercusuar yang anggarannya menguap di Jantung Soreang. Toh, kalau mengkritik, yang ada malah dapat undangan “klarifikasi” yang ujung-ujungnya adalah intimidasi terselubung.

Tamparan untuk Dewan Pers: “Tolong Bedakan Jurnalis dan Oknum”

KDM tidak hanya datang membawa kritik, tapi juga tuntutan yang sebenarnya sudah lama ditunggu di lapangan: agar Dewan Pers berani, masif, dan proaktif mengumumkan siapa media yang benar-benar terverifikasi, dan siapa oknum yang cuma “modal nekat” mencatut nama pers untuk pemerasan atau kepentingan pribadi.

“Pers harus kembali menjadi lembaga yang bergengsi, dihormati, dan menjadi rujukan kebenaran,”* tegas mantan Bupati Purwakarta itu. Atau dalam bahasa satir: Tolong bersihkan kandang, agar domba tidak disangka serigala, dan serigala berkedok domba tidak bisa terus memakan rumput jatah domba asli.

Catatan Akhir yang Mengganjal

Di tengah tawa getir tentang krisis “survive-line”, ada momen yang membekukan ruangan. KDM menyerahkan santunan Rp50 juta untuk masing-masing keluarga jurnalis yang belum ditemukan saat bertugas meliput erupsi Gunung Anak Krakatau.

Ini adalah pengingat yang menohok: pekerjaan ini taruhannya adalah nyawa, bukan sekadar “views”, “likes”,  atau “engagement rate”. Sementara para jurnalis ini bertaruh nyawa di depan lahar, ada pihak lain yang bertaruh nasib demokrasi hanya demi cuan algoritma.

Catatan Redaksi untuk Kita Semua:

Jika biaya produksi adalah musuh bersama, maka solidaritas adalah satu-satunya senjata yang tersisa. Jangan biarkan kita saling sikut demi iklan murah seharga uang parkir, sementara platform raksasa mengeruk semua keuntungan. Karena jika dapur redaksi benar-benar padam, jangan kaget jika besok yang tersisa di ruang berita hanyalah debu, kucing kantor, dan seorang wartawan yang sedang menggadaikan laptopnya hanya untuk membeli kuota internet.

Penulis: Tim Redaksi yang Masih Bertahan dengan Kopi Sachet dan Harapan Semu.
#SurviveLine #JurnalismeBukanKontenMurahan #DapurRedaksiJanganPadam

Bupati Lantik Pengurus GOW Kabupaten Sukabumi, Bupati “Jaga Solidatas Dan Fokus Program Kemasyarakatan”

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Bupati Sukabumi, Drs. H. Asep Japar, M.M., melantik pengurus Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Sukabumi masa bakti 2026-2031 di Pendopo Sukabumi, Jumat, (30/10/2026). Perkumpulan GOW Kabupaten Sukabumi kali ini, dipimpin langsung Hj. Rina Rosmaniar Japar.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sukabumi H. Asep Japar menegaskan, Perkumpulan GOW merupakan mitra strategis pemerintah. Apalagi Perkumpulan GOW merupakan rumah besar bagi 43 organisasi wanita di Sukabumi.

“Di sini, kekuatan perempuan-perempuan hebat berkumpul dan menjadi motor penggerak keluarga, masyarakat, dan pembangunan daerah,” ujarnya.

Oleh karena itu, bupati berpesan agar terus menjaga soliditas dan persatuan. Selain itu, harus fokus pada program yang menyentuh masyarakat. Tak hanya itu saja, Perkumpulan GOW harus menjadi teladan integritas.

“Pemerintah Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk terus mendukung peran dan kontribusi Perkumpulan GOW dalam pemberdayaan perempuan dan pembangunan daerah,” ucapnya.

Bupati berharap, kepengurusan yang baru ini dapat menjalankan amanah swbaik-baiknya. Bahkan dapat membawa organisasi menjadi lebih maju dan berdaya. Termasuk berkontribusi nyata kepada masyarakat.

“Selamat bekerja dan mengabdi. Saya yakin dengan semangat kebersamaan, ketulusan, dan komitmen yang kuat, akan mendorong kemajuan masyarakat Kabupaten Sukabumi,” ungkapnya.

Baca juga Epakkan Sayap di Negeri Tirai Bambu, ARS University Resmi Gandeng Jinan University China

Sementara itu, Ketua Perkumpulan GOW Kabupaten Sukabumi Hj. Rina Rosmaniar Japar mengatakan, oraganisasi yang dipimpinnya berasal dari latar belakang yang berbeda. Hal itu dapat menjadi kelebihan untuk saling menguatkan di dalam organisasi.

“Dengan kebersamaan, sinergi, dan komitmen yang kuat, kita pasti mampu menjalankan amanah ini dengan baik. Terutama dalam berkontribusi bagi perempuan dan masyarakat Sukabumi,”bebernya.

Oleh karena itu, dirinya mengajak seluruh jajaran pengurus untuk solid, terbuka, bermartabat, dan beretika. Selain itu, dirinya menegaskan untuk menjadi contoh organisasi perempuan yang modern, profesional, dan berahlak.

“Mari kita jadikan masa kepengurusan GOW 5 tahun ke depan sebagai masa kebangkitan perempuan Sukabumi,” pungkasnya.

(Rama)

Epakkan Sayap di Negeri Tirai Bambu, ARS University Resmi Gandeng Jinan University China

CHINA, JURNAL TIPIKOR – Langkah strategis Universitas Adirajasa Reswara Sanjaya (ARS University) dalam memantapkan diri sebagai institusi pendidikan berkelas dunia kembali membuahkan hasil. Di tengah gencarnya misi  “Go Internasional”, ARS University resmi menggandeng Jinan University, Tiongkok, untuk menjalin kolaborasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang komprehensif.

Penandatanganan kerja sama bersejarah ini dilakukan langsung oleh Rektor ARS University, Prof. Dr. H. Purwadhi, M.Pd., didampingi oleh Direktur Pascasarjana Prof. Dr. H. A. Rohendi, M.H., M.M., serta Ketua Program Studi Magister Manajemen Dr. Rian Andriani. Momen penting ini terjadi di sela-sela kunjungan delegasi bersama beberapa universitas terkemuka di Indonesia ke Tiongkok, Kamis (29/10/2026).

Transformasi Menuju Kampus Global

Bagi ARS University, kerja sama dengan Jinan University bukan sekadar formalitas, melainkan babak baru dalam transformasi kampus menuju kancah global. Rektor ARS University, Prof. Dr. H. Purwadhi, M.Pd., mengungkapkan rasa bangga dan antusiasme atas capaian ini.

“Kami sangat senang dan bangga dapat menyambangi Jinan University China. Momen emas ini tidak kami sia-siakan untuk menandatangani kerja sama Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ini adalah wujud nyata dari misi tahunan kami, “Go Internasional”, yang telah kami mulai sejak 2023 lalu,” ujar Purwadhi dalam keterangan persnya usai kunjungan.

Sejak 2023, ARS University telah konsisten mengirimkan mahasiswa untuk magang di berbagai negara maju seperti Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Jerman, Turki, hingga kawasan Timur Tengah. Kini, kolaborasi dengan Tiongkok menjadi langkah selanjutnya untuk memperkokoh posisi ARS University di peta pendidikan internasional.

Bac juga Dokter Saja Tidak Cukup: ARS University Tegaskan Pimpinan Rumah Sakit Harus Miliki Kemampuan Manajemen dan Sensitivitas Digital

Lebih dari Sekadar Mencari Mahasiswa

Dalam pandangannya, Purwadhi menekankan bahwa kerja sama internasional harus bersifat simbiosis mutualisme dan berprinsip pada demokrasi serta keadilan pendidikan sesuai UU No. 12 Tahun 2012. Ia ingin memastikan bahwa kolaborasi ini membawa manfaat nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bukan sekadar rekrutmen mahasiswa asing.

“Kami sangat terbuka bekerja sama melalui fasilitasi KBRI China. Namun, prinsip kami jelas: kampus asing yang mau bekerja sama dengan Indonesia harus memberikan manfaat banyak. Jangan hanya mencari mahasiswa. Kami mengajukan skema konkret seperti Joint Degree, Double Degree, serta riset bersama dosen,” tegas Purwadhi.

Fokus pada Riset dan Kualitas Lulusan

Skema kerja sama yang ditawarkan mencakup pilar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. ARS University membuka pintu selebar-lebarnya bagi dosen dari Jinan University untuk melakukan riset kolaboratif dengan dosen Indonesia, guna menghasilkan publikasi dan inovasi yang berdampak global.

“Tri Dharma adalah pilar utama. Kami ingin konsisten mencetak lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berwawasan global, adaptif, dan memiliki jiwa “leadership” yang mumpuni. Transfer ilmu dari dosen internasional kepada mahasiswa kami akan menjadi kunci terciptanya SDM unggul tersebut,” pungkas Purwadhi.

Dengan terjalinnya sinergi antara ARS University dan Jinan University, diharapkan ekosistem pendidikan tinggi di Indonesia semakin kaya akan perspektif global, sekaligus memperkuat diplomasi pendidikan Indonesia di mata dunia.

(Red)

Tentang ARS University:

Universitas Adirajasa Reswara Sanjaya (ARS University) adalah institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen mencetak pemimpin masa depan yang adaptif dan berwawasan global melalui program pendidikan yang inovatif dan berstandar internasional.

Demi Untung Ilegal, Hak Rakyat Miskin Disuntik Mati: Polresta Bandung Bongkar Pengoplosan LPG 3 Kg ke Gas Portable

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR — Hak masyarakat kurang mampu atas subsidi energi kembali ditumbalkan demi keuntungan pribadi. Polresta Bandung berhasil membongkar praktik penyalahgunaan Gas LPG bersubsidi 3 kilogram yang disuntikkan secara ilegal ke dalam tabung gas portable di wilayah Desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.

Aksi nekat yang digawangi oleh tersangka berinisial MR (25) ini tidak hanya merampas hak subsidi rakyat miskin dan merugikan keuangan negara, tetapi juga menyebar ancaman bahaya fatal bagi keselamatan konsumen. Pengisian tabung gas tanpa standar keamanan legal berpotensi besar memicu ledakan dan kebakaran yang dapat menelan korban jiwa.

Kapolresta Bandung, Kombes Pol Tri Suhartanto, menegaskan bahwa kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan ekonomi yang memanfaatkan celah kebutuhan masyarakat.

“Perlu kami tekankan, tabung gas portable-nya tidak dilarang. Yang dilarang keras dan menjadi kejahatan adalah cara pengisiannya yang menyuntikkan isi dari LPG bersubsidi 3 kg secara ilegal dan tanpa standar keselamatan,” tegas Kombes Pol Tri Suhartanto saat memberikan keterangan di Bandung, Kamis (29/10).

Baca juga Wali Kota Bandung Muhammad Farhan Tegaskan Penataan PKL: Teges, Tertib, Tanpa Kompromi pada 4 Prinsip Utama

Praktik pengoplosan ini terungkap berkat laporan masyarakat yang resah. Polisi bergerak cepat dan memergoki tersangka pada Senin (26/10) malam saat hendak bertransaksi. Dari lokasi kejadian, petugas menyita sejumlah barang bukti krusial, di antaranya:

  • 10 tabung LPG 3 kg (5 berisi dan 5 kosong)
  • 2 selang pengisian khusus (alat suntik)
  • 1 timbangan digital & 1 buah kapak (alat pemotong tabung bocor)
  • Berbagai kardus dan karung berisi ratusan tabung gas portable siap edar maupun kosong
  • 1 unit telepon seluler yang digunakan untuk menjajakan produk ilegal ini via media sosial.

Tersangka mengaku telah melakoni bisnis haram ini sejak tahun 2024 dengan sistem made-to-order (berdasarkan pesanan online). Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, MR kini terancam dijerat pasal berlapis:

  1. Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (sebagaimana diubah dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja) dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar.
  2. Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda Rp2 miliar.

Polresta Bandung mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap waspada dan tidak tergiur membeli gas portable hasil pengisian ulang (refill) ilegal di media sosial, serta segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan yang berpotensi merugikan negara dan membahayakan nyawa warga.

Sumber : Seksi Humas Kepolisian Resor Kota Bandung

JABATAN PUBLIK DIANGGAP KOMODITAS! SUHARDIMAN AMBY SEGERA DIGIRING KE MEJA HIJAU

KPK: Rakyat Wajib Awasi, Jangan Biarkan Pengkhianatan Amanat Ini Berulang!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Praktik gelap jual-beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) akhirnya memasuki babak pembuktian. Hari ini, Kamis (29/10), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melimpahkan berkas perkara beserta tersangka Bupati Kuansing nonaktif, Suhardiman Amby, kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Langkah ini menandai selesainya tahap penyidikan dan dimulainya fase penuntutan. Suhardiman Amby, yang tertangkap basah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Juni lalu, kini siap diseret ke meja hijau atas tuduhan memperdagangkan kursi strategis birokrasi demi keuntungan pribadi.

“Hari ini, Kamis (29/10), penyidik melaksanakan pelimpahan tahap II, yakni penyerahan tersangka Suhardiman Amby beserta barang bukti kepada JPU,” tegas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada awak media di Jakarta, Kamis.(29/)10)

Baca juga PERANG DINGIN INDONESIA DENGAN SINGAPURA SIAPA YANG PALING DIRUGIKAN

Budi menegaskan, pelimpahan ini adalah lampu hijau bahwa kasus telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh kejaksaan. Selanjutnya, JPU memiliki waktu paling lama 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan. “Saatnya fakta-fakta persidangan akan mengungkap sejauh mana kerusakan yang dilakukan terhadap tata kelola pemerintahan di Kuansing,” imbuhnya.

Diperdagangkan Demi Keuntungan Pribadi

Kasus ini bukan sekadar suap biasa, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Berdasarkan hasil OTT pada 29 Juni 2026 di Kuansing dan Jakarta, KPK mengungkap jaringan praktik kotor yang melibatkan orang-orang terdekat bupati.

Pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan Suhardiman Amby bersama Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles sebagai tersangka.

Yang lebih mencengangkan, jabatan yang diperjualbelikan bukanlah posisi sembarangan, melainkan kursi krusial pengendali anggaran dan birokrasi: Kepala Dinas PUPR Kuansing (2021) dan Sekretaris Daerah Kuansing (2025).

Baca juga Benteng Terakhir Keropos: Skandal Rasuah Bea Cukai dan Bayang-Bayang Korporasi Rokok

Keserakahan Merambah Hutan

Tak berhenti mengeksploitasi birokrasi, dugaan keserakahan oknum pimpinan daerah ini juga merambah ke sektor sumber daya alam. Di luar kasus suap jabatan, KPK saat ini juga tengah mendalami dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan hutan di Kuansing. Indikasi kuat adanya mafia tanah dan hutan yang bermain di balik kebijakan daerah.

Tantangan untuk Rakyat

Menutup rilisnya, KPK memberikan tantangan sekaligus undangan terbuka kepada publik untuk tidak apatis.

“KPK mengajak masyarakat untuk mengawal proses persidangan nantinya sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan penegakan hukum yang transparan dan pemberantasan korupsi yang berintegritas,” seru Budi.

Rakyat Kuansing dan seluruh Indonesia diminta untuk terus mengawasi jalannya persidangan. Pastikan para perusak tata kelola pemerintahan ini tidak hanya dipermalukan di ruang sidang, tetapi juga menerima hukuman yang setimpal atas apa yang telah mereka rampok dari hak rakyat.

(Azi)

PERANG DINGIN INDONESIA DENGAN SINGAPURA SIAPA YANG PALING DIRUGIKAN

Oleh, DR. Suriyanto.,SH.,MH.,M.Kn

*) Praktisi Hukum/ Ketum PWRI

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Perang dingin antara Indonesia dan Singapura yang dipicu oleh pemangkasan pasokan gas 31 BBTUD oleh SKK Migas pada 24 Oktober lalu kini memasuki babak baru yang menentukan. Pertanyaan besarnya bukan lagi siapa yang benar, tapi siapa yang paling dirugikan jika perang ini berlanjut sampai 2028. Jawabannya sangat jelas: Singapura, negara cangkang yang hidup dari belas kasihan tetangganya.

Banyak pengamat bayaran mencoba menakut-nakuti rakyat Indonesia dengan narasi bahwa Indonesia akan rugi besar jika melawan Singapura. Katanya investasi akan kabur, internet akan putus, ekonomi akan runtuh. Itu adalah kebohongan besar yang sengaja diciptakan oleh para makelar yang selama ini dapat komisi dari setiap meter kubik gas murah yang dijual ke Singapura.

Mari kita hitung dengan akal sehat. Apa yang dimiliki Singapura? Tidak ada. Tidak punya gas, tidak punya minyak, tidak punya air bersih, tidak punya lahan, tidak punya pasar sebesar Indonesia. Apa yang mereka jual? Mereka hanya menjual jasa, menjadi makelar, menjadi cangkang perusahaan-perusahaan besar yang numpang lewat. Mereka adalah negara perantara, bukan negara produsen.

Sebaliknya, apa yang dimiliki Indonesia? Semuanya ada. Gas kita terbesar di Asia Tenggara, cadangan kita cukup untuk 50 tahun ke depan. Nikel kita menguasai dunia, sawit kita menguasai dunia, pasar kita 280 juta jiwa, wilayah kita adalah jalur pelayaran paling strategis di dunia. Jika perang dingin ini terjadi, Indonesia hanya kehilangan satu pembeli kecil, sementara Singapura kehilangan sumber kehidupan.

Data tidak bisa berbohong. Kebutuhan gas Singapura sekitar 1.000 BBTUD per hari. Yang dipasok Indonesia hanya sekitar 300 BBTUD. Artinya, jika Indonesia putus total pun, Singapura hanya kehilangan 30 persen pasokan. Memang sakit, tapi tidak mati. Namun sakit itu akan menjadi kanker yang mematikan karena harga gas pengganti dari Amerika dan Qatar dua kali lipat lebih mahal. Listrik di Singapura akan naik 40 persen, industri akan hengkang.

Sementara bagi Indonesia, memutus ekspor gas ke Singapura justru adalah keuntungan. Gas 31 BBTUD yang dipangkas kemarin langsung dialihkan ke PLN Batam, dan hasilnya listrik Batam menjadi lebih murah dan stabil. Bayangkan jika seluruh 300 BBTUD dialihkan untuk industri dalam negeri di Kepri, Dumai, dan Bintan. Kita bisa membangun 10 kawasan industri baru yang menyerap jutaan tenaga kerja Indonesia, bukan tenaga kerja Singapura.

Narasi ancaman kabel bawah laut adalah senjata terakhir Singapura sebagai negara cangkang. Mereka tahu mereka tidak bisa melawan soal gas, maka mereka mengancam sektor digital. Mereka lupa, 90 persen trafik internet Indonesia yang lewat Singapura itu justru adalah sumber devisa terbesar mereka. Setiap gigabyte data yang lewat, mereka dapat sewa. Jika Indonesia membangun kabel sendiri, Singapura lah yang bangkrut, bukan Indonesia.

Lihatlah peta. Singapura adalah pulau seluas 734 kilometer persegi, lebih kecil dari Kota Jakarta. Mereka bertahan hidup karena diberi napas oleh Indonesia dan Malaysia. Air bersih mereka 50 persen masih impor dari Johor. Pasir untuk reklamasi mereka impor dari Indonesia sampai kita larang. Bahkan udara bersih mereka saat tidak ada asap karhutla adalah karena angin dari Indonesia. Negara seperti ini berani mengancam Indonesia?

Perang dingin ini justru harus dimanfaatkan Indonesia untuk bersih-bersih. Bersih-bersih kontrak-kontrak busuk era lalu. Audit semua kontrak gas dengan Singapura sejak tahun 2001. Selidiki dugaan under-invoicing di mana harga kontrak ditulis murah tapi harga jual di pasar Singapura mahal. Selisihnya dikemanakan? Siapa mafia yang menikmati? Ini saatnya Kejaksaan Agung dan KPK masuk, bukan saatnya takut.

Singapura selama puluhan tahun memainkan peran sebagai negara cangkang yang sempurna. Perusahaan-perusahaan Indonesia yang ingin menghindari pajak, parkir uang di sana. Cukong-cukong yang ingin mencuci uang hasil tambang ilegal, parkir di sana. Uang haram dari korupsi Indonesia, larinya ke sana. Mereka hidup kaya dari uang abu-abu Indonesia. Ketika Indonesia ingin berdaulat, mereka panik, karena lumbung uang abu-abu mereka akan kering.

Jika perang dingin berlanjut, siapa yang paling dirugikan? Jawabannya adalah Singapura dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, Indonesia mungkin sedikit repot mencari pembeli gas baru atau membangun kabel baru. Tapi dalam jangka panjang, Indonesia akan menjadi raja energi dan raja digital di Asia Tenggara. Singapura akan kembali menjadi kampung nelayan kecil yang tidak relevan.

Pemerintah Singapura sudah menunjukkan kepanikannya. Perdana Menteri Lawrence Wong buru-buru menelepon, Menteri Energi Tan See Leng mengancam akan diversifikasi ke LNG Amerika. Itu adalah bahasa diplomatik dari ketakutan. Mereka tahu kontrak gas mereka dengan Indonesia akan habis pada 2028 dan Indonesia tidak akan memperpanjangnya. Mereka tahu era gas murah dari Indonesia sudah selesai.

Bahkan mereka tidak berani datang ke forum energi internasional di Indonesia pada 26-30 Oktober lalu, Indonesia absen dari Singapore International Energy Week sebagai balasan. Ini adalah sinyal bahwa Jakarta sudah tidak lagi mau dianggap adik kecil. Jakarta sekarang adalah abang besar yang menentukan harga.

Rakyat Indonesia harus mendukung langkah tegas pemerintah. Jangan mau diadu domba oleh buzzer yang dibayar dengan dolar Singapura. Mereka akan bilang Indonesia rugi, investor takut, hubungan bilateral rusak. Itu omong kosong. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang setara, bukan hubungan tuan dan jongos. Selama ini kita menjadi jongos yang menjual gas murah, sekarang saatnya menjadi tuan di negeri sendiri.

Danantara dengan modal ribuan triliun yang dimiliki negara adalah senjata pamungkas untuk memenangkan perang dingin ini. Gunakan uang itu untuk membangun kemandirian. Bangun pipa gas dari Natuna langsung ke Jawa, jangan lewat Singapura. Bangun kabel laut langsung dari Batam ke Amerika dan Eropa, jangan lewat Singapura. Bangun kilang gas raksasa di Bintan. Jika semua itu dibangun, maka pada tahun 2029, Singapura akan datang mengemis membeli gas dari Indonesia dengan harga pasar dunia.

Kesimpulannya, dalam perang dingin ini, Indonesia mungkin tergores, tapi Singapura akan berdarah-darah. Negara cangkang tidak akan pernah menang melawan negara produsen. Negara seluas kecamatan tidak akan pernah menang melawan negara seluas benua. Yang perlu kita lakukan hanya satu: konsisten, tegas, dan jangan pernah takut. Karena kemerdekaan sejati adalah ketika kita berani berkata tidak kepada negara yang selama ini menghisap darah kita.(*)

Benteng Terakhir Keropos: Skandal Rasuah Bea Cukai dan Bayang-Bayang Korporasi Rokok

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan Tegaskan Penataan PKL: Teges, Tertib, Tanpa Kompromi pada 4 Prinsip Utama

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR–– – Pemerintah Kota Bandung kembali mempertegas komitmennya dalam menciptakan ruang publik yang bersih, tertib, dan nyaman bagi seluruh warga. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menekankan bahwa penataan bangunan liar (bangli) dan pedagang kaki lima (PKL) harus dilakukan secara tegas namun tetap mengedepankan pendekatan yang humanis dan ramah.

Hal tersebut disampaikan Farhan saat membuka acara Pelatihan Prakarsa bagi Sekcam dan Seklur Batch 2 di Novotel Bandung, Rabu (28/10). Menurutnya, keberhasilan penataan kota bukan merupakan hasil kerja seorang kepala daerah semata, melainkan buah dari kolaborasi dan kerja keras seluruh aparatur di tingkat kewilayahan.

“Ini adalah hasil kerja bapak ibu semua di sini. Bukan hasil kerja seorang wali kota. Tugas pemimpin adalah menstimulasi dan mengaktifkan kewilayahan untuk melakukan penataan dan penertiban,” ujar Farhan di hadapan para sekretaris kecamatan dan sekretaris kelurahan.

Baca juga Bukan dari Atas Meja: Wali Kota Bandung Tegaskan Pembangunan Kota Harus Berangkat dari Suara Warga

Empat Prinsip Harga Mati Penataan PKL

Dalam arahannya, Farhan memaparkan bahwa penataan harus mencerminkan wajah pemerintahan yang berwibawa dalam menegakkan aturan. Khusus untuk penataan PKL, ia menetapkan empat prinsip utama yang tidak dapat ditawar (tanpa kompromi), yaitu:

  1. Tidak menggunakan bangunan permanen.
  2. Tidak menggunakan bangunan semipermanen.
  3. Wajib menjaga kebersihan: Pedagang harus datang dalam kondisi bersih dan meninggalkan lokasi dalam keadaan bersih.
  4. Pembatasan waktu operasional: Aktivitas perdagangan dibatasi maksimal 12 jam.

“Empat ini saya enggak ada kompromi. Kompromi lainnya silakan disesuaikan dengan empat syarat ini,” tegas Farhan.

Prinsip ini dirumuskan agar aktivitas ekonomi kerakyatan tetap berjalan lancar tanpa merampas hak publik lainnya. Trotoar, saluran drainase, serta fasilitas umum di Kota Bandung dipastikan harus berfungsi optimal sesuai peruntukannya.

Baca juga Wali Kota Bandung: Pemuda Jangan Cuma Terpukau Flexing Medsos, Jaga Kedaulatan Data dan Beraksi Nyata!

Lebih dari Sekadar Penertiban: Sebuah Rekayasa Sosial

Kendati mengutamakan ketegasan, Pemerintah Kota Bandung tetap memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil. Farhan menilai, langkah yang diambil tidak sekadar melakukan penertiban fisik, melainkan sebuah bentuk rekayasa sosial untuk membangun keteraturan ruang usaha yang selaras dengan karakteristik masing-masing wilayah.

Melalui peran aktif aparatur kewilayahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, kebijakan ini diharapkan dapat berjalan konsisten. Pendekatan yang tepat sasaran diyakini mampu menciptakan keseimbangan antara ketertiban kota, kenyamanan ruang publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Tentang Pemerintah Kota Bandung Pemerintah Kota Bandung terus berkomitmen menghadirkan tata kelola pemerintahan yang responsif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik demi mewujudkan Bandung yang tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh warganya.

Sumber : Humas Pemkot Bandung 

Editor : Azi

Meriah, KNPI Kecamatan Ciambar Peringati Hari Sumpah Pemuda Ke-98, Warga Antusias

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Ciambar menggelar peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-98 dengan meriah. Kegiatan tersebut disambut antusias oleh warga.

Acara digelar selama dua hari pada 28-29 Oktober 2026 bertempat di halaman Kantor Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi.

Berbagai macam kegiatan digelar diantaranya jalan santai, Bazar UMKM, Cek Kesehatan Gratis (CKG), pemeriksaan HPV DNA, pelayanan Disdukcapil, hingga pembagian doorprize. Acara semakin meriah dengan menampilkan pertunjukan Kabaret dan Marching Band.

Baca juga Bukan dari Atas Meja: Wali Kota Bandung Tegaskan Pembangunan Kota Harus Berangkat dari Suara Warga

Ketua KNPI Kecamatan Ciambar, Hilman Heriwijaya mengatakan kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Ke-98 sekaligus sebagai ajang mempererat kebersamaan antara pemuda dan masyarakat.

“Alhamdulillah kegiatan peringatan Sumpah Pemuda ini berjalan meriah dan mendapat antusias luar biasa dari warga. Ini merupakan bentuk nyata semangat pemuda Ciambar untuk terus bergerak, berkarya dan berkontribusi untuk daerah,” ujar Hilman.

Ia berharap, melalui momentum Sumpah Pemuda, para pemuda di Kecamatan Ciambar dapat terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerah yang lebih maju.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimcam, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, pelaku UMKM dan ratusan warga Kecamatan Ciambar.

(Rama)