JAKARTA, JURNAL TIPIKOR— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperlebar lingkaran investigasi kasus rasuah yang mencoreng tatanan birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat. Hari ini, lembaga antirasuah secara tegas memanggil mantan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat berinisial AS bersama lima saksi kunci lainnya untuk diperiksa secara intensif.
Langkah proaktif ini diambil guna membongkar tuntas aliran dana haram yang menyeret nama Bupati Lombok Barat nonaktif, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), yang sebelumnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Juli 2026 lalu.
Aliran Dana Belasan Miliar dan Gurita Konflik Kepentingan
Skandal korupsi ini bermula dari operasi senyap KPK pada 20 Juli 2026. Tak butuh waktu lama bagi penyidik untuk menetapkan status tersangka kepada sang bupati nonaktif bersama Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (AMGM) Sudirman, serta Direktur Utama PT Meconel Sistim Instrument Alvonsus Gani.
Berdasarkan temuan penyidik, praktik lancung ini tidak main-main. Lalu Ahmad Zaini diduga kuat meraup total uang hingga Rp12,4 miliar dari berbagai modus operandi busuk, yang meliputi:
- Rp10,8 miliar dari konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
- Rp1,6 miliar dalam bentuk suap usai PT Meconel Sistim Instrument keluar sebagai pemenang proyek di lingkungan Pemkab Lombok Barat.
Selain itu, dalam pengembangan penyidikan sebelumnya, KPK bahkan telah mengamankan barang bukti uang tunai senilai Rp9,06 miliar yang menjadi saksi bisu atas kerakusan di balik meja kekuasaan daerah.
Pemeriksaan Maraton di NTB
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap para saksi krusial ini dipusatkan di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Adapun daftar lima saksi lain yang dipanggil untuk dimintai keterangan melingkupi unsur swasta hingga birokrat daerah, yaitu:
- T — Direktur CV Dyas Karya Konstruksi
- MAA — Pegawai CV Dyas Karya Konstruksi
- J — Pegawai CV Dyas Karya Konstruksi
- MR — Aparatur Sipil Negara (diduga Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Mataram)
- J — ASN / mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDHM) Lombok Barat
Pemanggilan para pejabat dan pihak swasta ini diyakini menjadi kunci pembuka kotak Pandora untuk menyeret pihak-pihak lain yang turut menikmati atau memuluskan praktik kotor pengadaan barang dan jasa di Lombok Barat. KPK menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini tanpa pandang bulu, demi mengembalikan hak-hak rakyat yang dirampok oleh para pengambil kebijakan yang abdi pada kepentingan pribadi.
Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan penyidikan kasus ini dapat dipantau langsung melalui kanal resmi Komisi Pemberantasan Korupsi.
(Red)










