JAKARTA, JURNAL TIPIKOR— Tabir gelap dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menjerat jajaran elit kementerian siap dibongkar di hadapan hukum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijadwalkan menggelar sidang perdana terhadap mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas) periode 2024–2026, Silmy Karim, pada Kamis, 29 Oktober 2026.

Sidang perkara nomor 81/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst dengan agenda pembacaan surat dakwaan ini menjadi pembuktian awal atas skandal besar yang diduga mengeruk keuntungan ilegal hingga Rp145,5 miliar selama kurun waktu 2022 hingga 2026.

Juru Bicara PN Jakarta Pusat, Sunoto, mengonfirmasi bahwa persidangan akan dimulai pukul 10.00 WIB. Tak hanya Silmy Karim, sidang ini juga diselenggarakan bersamaan untuk enam terdakwa lain yang disinyalir terlibat dalam jaringan sistematis ini:

1. Saffar Muhammad Godam (Plt. Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024–2025)
2. Jaya Saputra (Kakanwil Ditjen Imigrasi Jawa Barat)
3. Ronald Arman Abdullah (Kepala Kanim Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat)
4. Tessar Bayu Setyaji (Kasubdit Dit. Izin Tinggal dan Status Keimigrasian)
5. Bagus Bramantyo (Kasubdit Dit. Izin Tinggal dan Status Keimigrasian)
6. Juniadi Sri Priambudi (Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas)

“Kasus ini menjadi preseden buruk bagi kredibilitas pelayanan publik dan integritas penegakan hukum di tanah air, di mana posisi strategis di lingkungan imigrasi diduga kuat disalahgunakan demi pundi-pundi pribadi.”

Baca juga Jalan Berlubang, Kantong Pejabat Menggelembung: Skandal Biaya Komitmen Milyaran Rupiah Terkuak di BBPJN Sumut

Sistematis dan Berlangsung Bertahun-tahun

Skandal ini mencuat ke publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Silmy Karim—yang pernah menjabat sebagai Dirjen Imigrasi sebelum dilantik menjadi Wamenimipas—akhirnya menyerahkan diri ke KPK. Pada 4 Juni 2026, KPK menetapkan delapan tersangka dalam pusaran kasus dugaan pemerasan ini.

Dugaan nilai pemerasan senilai Rp145,5 miliar tersebut mencerminkan betapa massif dan terstrukturnya praktik transaksional izin tinggal WNA di tubuh Kementerian Hukum dan HAM yang kemudian bertransformasi menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Masyarakat kini menanti ketegasan dan transparansi majelis hakim Tipikor PN Jakarta Pusat dalam membongkar setiap detail dakwaan dan menyeret para pelaku pada ancaman hukuman maksimal demi memulihkan keadilan dan nama baik instansi keimigrasian Indonesia.

(Azi)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Korupsi proyek infrastruktur kembali mencoreng wajah pembangunan nasional. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi membongkar alur bancakan dana proyek jalan di Sumatera Utara (Sumut) yang melibatkan delapan mantan pejabat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut. Modus penarikan “biaya komitmen” (commitment fee) secara terstruktur dan berjenjang memicu kehancuran kualitas fasilitas publik demi memperkaya oknum pejabat hingga milyaran rupiah.

Kasus yang berakar dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pertengahan 2025 ini mengungkap skema pemerasan halus terhadap penyedia jasa: berikan uang komitmen atau dicoret dari daftar penggarap proyek. Uang suap mengalir lancar, baik secara tunai maupun transfer, dengan pembagian persentase jabatan yang tertata layaknya sistem operasional baku:

• Kepala BBPJN Sumut: Mematok jatah 4%
• Kepala Satker PJN Sumut: Mematok jatah 4%
• Pejabat Pembuat Komitmen (PPK): Meraup 1% – 1,5%
• Bendahara BBPJN: Menerima 0,5%
• Kelompok Kerja (Pokja): Menerima 0,5%

Baca juga Skandal Korupsi Dana Bencana BNPB: KPK Bersurat ke Panglima TNI, Bola Kini di Tangan Mabes TNI

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, mengungkapkan rincian mencolok dari akumulasi kantong para tersangka. Mantan Kasatker PJN Wilayah II, T. Rahmatsyah Putra, tercatat mengeruk angka fantastis sebesar Rp3,49 miliar, disusul mantan Kasatker PJN Wilayah I, Dicky Erlangga sebesar Rp1,77 miliar, dan Manaek Manalu (PPK Wilayah II) sebesar Rp1,25 miliar. Sementara lima tersangka lainnya, termasuk mantan Kepala BBPJN Sumut Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, turut membagikan sisa kue suap ratusan juta rupiah.

“Praktik pembegalan anggaran publik ini adalah pengkhianatan nyata terhadap hak masyarakat atas akses jalan yang layak dan aman. Uang negara bernilai ratusan miliar rupiah yang seharusnya menjadi penggerak roda ekonomi warga, justru dipangkas sejak awal demi mengisi pundi-pundi pribadi,” tegas perwakilan KPK saat pengumuman penahanan para tersangka di Gedung Merah Putih, Jakarta.

Pada Kamis (22/10/2026), KPK resmi mengenakan rompi tahanan dan menahan 7 dari 8 tersangka pengembangan kasus ini, yaitu Stanley Cicero Haggard Tuapattinaja, Rahmad Parulian, Munson Ponter Paulus Hutauruk, Faisal, Heri Handoko, T. Rahmatsyah Putra, dan Manaek Manalu. Adapun satu tersangka lainnya, Dicky Erlangga, mangkir dari panggilan dan dijadwalkan ulang untuk pemanggilan tegas pada 26 Oktober 2026.

Penahanan para mantan pejabat BBPJN Sumut ini menandai babak baru dari skandal megaproyek senilai Rp231,8 miliar. KPK menegaskan komitmennya untuk menuntaskan hingga ke akar-akarnya dan mengembalikan kerugian negara demi keadilan masyarakat Sumatera Utara.(*)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR— Pengusutan kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kian melebar dan menyingkap fakta baru yang mencoreng penanganan bencana di tanah air. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah melayangkan surat resmi kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto terkait dugaan keterlibatan dua prajurit TNI aktif dalam skandal rasuah tersebut.

Kini, publik menunggu langkah tegas institusi militer dalam merespons sinyal bersih-bersih dari lembaga antirasuah.

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menegaskan bahwa surat resmi telah dikirimkan sejak Selasa (20/10/2026). Selain itu, KPK juga telah berkoordinasi dengan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI terkait peran Suharyanto, mantan Kepala BNPB.

“Kami menunggu balasan atau konfirmasi dari pihak TNI,” ujar Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Mengenai identitas serta peran mendalam kedua prajurit aktif tersebut, KPK meminta masyarakat untuk bersabar karena proses penyidikan masih bergerak cepat. “Itu belum bisa kami sampaikan karena masih berproses penyidikan. Tentunya masyarakat harus memaklumi karena proses sedang berjalan dan masih baru,” tambahnya.

Baca juga GEGAR USULAN LUHUT HAPUS ‘KERUGIAN NEGARA’ DARI KORUPSI, KPK KETOK PALU: KAMI TOLAK MENTAH-MENTAH!

Bancakan Dana Kemanusiaan: Dari OTT Hingga Sitaan Miliaran Rupiah

Skandal yang mengusik dana darurat bencana ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK pada 13 Oktober 2026. Sebanyak 15 orang diamankan, hingga akhirnya lima orang resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Di antara nama-nama tersangka, muncul figur Bima Setiawan (Tenaga Ahli Kepala BNPB) yang juga diketahui sebagai adik kandung Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Empat tersangka lainnya meliputi Gabriel Purwaka Sigit (PPK/Kasubdit Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB), Richard Erlangga (Tenaga Ahli Kepala BNPB), Gery Prasetiawan (Direktur PT Trans Lintas Selaras), serta Syifa Nrika Ghifarin (pihak swasta).

Tak berhenti di situ, pada 16 Oktober 2026, KPK menyita tumpukan barang bukti fantastis senilai Rp5,47 miliar, yang terdiri dari:

• Uang tunai pecahan asing ($7.500 AS dan $9.000 Singapura) serta rupiah tunai sebesar Rp3,35 miliar.
• 56 keping emas (133 gram) senilai Rp315,8 juta dan tabungan emas (192 gram) senilai Rp452 juta.
• Aset kripto bernilai Rp1,10 miliar.

Serangkaian penggeledahan juga telah dilakukan di ruang kerja Kepala BNPB dan sejumlah unit kerja terkait untuk mendalami aliran dana kemanusiaan yang diduga dinikmati oleh para pelaku.

Baca juga Skandal Korupsi Rp2 Triliun Toba Pulp Lestari: Modus ‘Cuci’ Harga Kertas hingga Menyuap Pemeriksa Pajak Dibongkar Kejagung

Komitmen TNI Diuji

Merujuk pada pernyataan Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, pihak TNI menyatakan menghormati penuh proses hukum di KPK dan berjanji akan berkoordinasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kini, mata publik tertuju pada tindak lanjut Mabes TNI. Langkah kooperatif dan penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap prajurit yang diduga terlibat akan menjadi pertaruhan besar bagi transparansi dan integritas penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam mengawal dana darurat bencana.

Sumber : Antara

Editor : Azi

Demi melindungi risiko bisnis Danantara, Ketua DEN ingin definisi korupsi hanya sebatas penyuapan. KPK tegas membentengi uang rakyat: Jangan jadikan risiko bisnis sebagai tameng korupsi!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Rencana merevisi wajah hukum korupsi di Indonesia kembali memanas. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, dengan tegas menolak usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang ingin menghilangkan unsur ‘kerugian negara’ dari definisi tindak pidana korupsi.

Bagi KPK, kerugian negara adalah nyawa dari pemberantasan korupsi, bukan penghalang bagi kepentingan bisnis.

“Kajian KPK, tidak setuju unsur kerugian negara dihilangkan total,” tegas Setyo Budiyanto dalam keterangan persnya, Rabu (21/10/2026).

Setyo memberikan catatan kritis bahwa jika pun ada penyesuaian dengan standar internasional, hal itu tidak boleh mematikan unsur kerugian negara. “Namun hal tersebut dimungkinkan jika dirumuskan sebagai delik yang dikategorikan sebagai pemberatan tanpa menghilangkan unsur Kerugian Negara dimaksud,” tambah dia.

Baca juga Kebakaran Hutan Menggila, Pemerintah Buka Pintu Bantuan Luar Negeri: Pengakuan Keterbatasan atau Strategi Cepat?

Benturan Ideologi: Uang Rakyat vs Risiko Bisnis

Penolakan keras dari KPK ini merupakan bantalan langsung terhadap gebrakan kontroversial Luhut sehari sebelumnya. Selasa (20/10/2026), Luhut mengklaim telah mengantongi persetujuan Presiden Prabowo Subianto atas kajian DEN yang ingin menyeragamkan definisi korupsi di Indonesia dengan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

Luhut berdalih, standar PBB yang telah diratifikasi Indonesia 20 tahun lalu hanya mengenal *bribery* (penyuapan), bukan kerugian negara.

Lebih jauh, Luhut menyebut Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang masih memakai unsur kerugian negara dalam definisi korupsi. Menurut Luhut, hal ini memberatkan pelaku bisnis, termasuk lembaga raksasa baru, Danantara.

“Karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara dan ini memang memberatkan kepada seperti Danantara untuk membuat bisnis yang tentu setiap bisnis apa pun pasti ada risikonya,” kilah Luhut usai rapat bersama Prabowo di Istana Merdeka.

Publik Khawatir: ‘Jalan Tol’ Bagi Koruptor

Narasi yang dibangun oleh DEN ini langsung memicu alarm merah di kalangan pengamat hukum dan masyarakat sipil. Di satu sisi, pemerintah ingin menciptakan iklim investasi dan melindungi risiko bisnis badan usaha milik negara. Namun di sisi lain, publik khawatir celah ini akan menjadi ‘jalan tol’ bagi para koruptor.

Jika unsur kerugian negara dihapus dan korupsi hanya didefinisikan sebagai penyuapan, maka para pejabat atau pengelola BUMN yang menyebabkan negara rugi triliunan rupiah akibat korupsi, kolusi, dan nepotisme berpotensi lolos dari jerat hukum dengan kedok “risiko bisnis”.

KPK melalui pernyataan Setyo hari ini seolah mengirim sinyal keras bahwa institusi antirasuah tidak akan tunduk pada kepentingan yang berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi. Menghilangkan kerugian negara dari definisi korupsi sama saja dengan merampas hak rakyat yang telah dirampok oleh oknum.

Hingga saat ini, bola panas berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Apakah pemerintah akan berdiri di pihak rakyat dengan mempertahankan unsur kerugian negara, atau tunduk pada tekanan elit bisnis yang menginginkan korupsi hanya sebatas urusan suap? KPK telah memilih jalannya: membentengi uang rakyat. (Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai ketegasan perang melawan rasuah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan optimismenya bahwa dukungan penuh dari pucuk pimpinan negara menjadi bahan bakar utama dalam membongkar praktik korupsi hingga ke akar-akarnya.

Optimisme tersebut bukan sekadar janji manis di atas kertas, melainkan dibuktikan dengan gelombang penindakan yang agresif. Sepanjang dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, lembaga antirasuah ini tercatat sukses melancarkan 36 Operasi Tangkap Tangan (OTT)—dengan 34 di antaranya digulirkan secara beruntun di bawah komando Ketua KPK Setyo Budiyanto.

“Kami sangat optimistis pemberantasan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan dukungan penuh pemerintah saat ini. Rasa optimistis ini adalah modal krusial bagi internal KPK; sebab jika kami optimistis, selalu ada jalan, cara, dan strategi tajam yang bisa kami eksekusi di lapangan,” tegas Ketua KPK Setyo Budiyanto saat menemui para jurnalis di Jakarta, Selasa (20/10).

Baca juga KAPOLRI BONGKAR KETERLIBATAN PIHAK ASING DALAM BENCANA KARHUTLA INDONESIA: AKTOR NEGARA TETANGGA DIDUGA IKUT BERMAIN!

Tanpa Pandang Bulu: Dari Pejabat Pusat, Kepala Daerah, Hingga Akademisi

Ketegasan KPK dalam dua tahun terakhir mengirimkan pesan cermin retak bagi para pejabat publik: tidak ada tempat bersembunyi bagi koruptor. Tarikan jaring OTT KPK menjangkau berbagai tingkatan jabatan tanpa celah kompromi.

Deretan nama besar yang terjaring dalam operasi senyap KPK meliputi:

• Jajaran Kabinet & Kementerian: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, serta Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri.
• Pimpinan Daerah: Gubernur Riau Abdul Wahid, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq.
• Aparat & Birokrasi Strategis: Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal.
• Sektor Pendidikan & Jejaring Kekuasaan: Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Prof. Akhmad Sodiq, hingga Bima Setiawan (adik Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto).

Rentetan penangkapan ini menjadi bukti nyata bahwa sinergi ketegasan komitmen politik Presiden Prabowo dan taring penyidikan KPK tidak memberi ruang bagi praktik nepotisme maupun penyalahgunaan wewenang.

KPK menegaskan akan terus meningkatkan intensitas pengawasan dan penindakan. Dukungan politik yang kuat dari pemerintah pusat dinilai menjadi momentum emas untuk membersihkan birokrasi Indonesia dari mentalitas koruptif.

(Azi)