Jaring penyelidikan meluas, dugaan ‘pesta’ proyek dan suap jabatan senilai miliaran rupiah makin terkuak.

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya untuk membongkar praktik kotor di Kabupaten Langkat. Hari ini, Kamis (8/10), lembaga antirasuah itu secara intensif memanggil belasan saksi dari kalangan kontraktor hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menguliti kasus suap yang menjerat Bupati nonaktif Syah Afandin alias Ondim.

Langkah agresif KPK ini menandakan bahwa penyelidikan kasus yang bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Juli lalu kini telah memasuki fase krusial: membongkar sindikat “mafia proyek” di lingkaran istana Langkat.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa pemeriksaan saksi dipusatkan di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi untuk mendalami aliran dana dan komitmen proyek yang diduga menjadi ‘upeti’ bagi oknum pimpinan daerah,” ujar Budi Prasetyo di Jakarta, Kamis.

Baca juga Skandal Judol di KPAD Cijantung: TNI Ancam Perwira Terlibat, Tak Ada Tempat Persembunyian bagi Oknum!

Belasan Kontraktor Diinterogasi

Fokus pemeriksaan hari ini menyasar pihak-pihak yang diduga kuat sebagai “penyetor” atau penerima order proyek fiktif/mark-up. Sebanyak 12 orang dari pihak swasta dan satu ASN dipanggil. Mereka berasal dari belasan perusahaan kontraktor yang namanya kini masuk dalam radar penyidik, meliputi: CV Pinang Dua, CV Putra Bungsu, CV Rezeki Ada Selalu, CV Yasha, CV Baihaqi Konstruksi, CV Indra Budhi Corporation, CV Ashab El Kahf, hingga CV Ashab El Khandaq.

Selain korporasi, KPK juga menyoroti peran oknum swasta berinisial HSN, MSY, ALV, dan TAB, serta ASN Sekretariat Daerah Langkat berinisial WIN yang diduga menjadi jembatan transaksi haram tersebut.

Momentum ‘Blitzkrieg’ Penyidikan

Pemeriksaan hari ini merupakan rentetan serangan bertubi-tubi KPK terhadap jaringan korupsi Langkat. Sehari sebelumnya, Rabu (7/10), KPK telah memeriksa jajaran direksi dari puluhan CV lain seperti CV Asrofi Perkasa Abadi, CV Monster Konstruksi, CV Hantam Kromo, hingga CV Pelita Buana.

Sementara pada Selasa (6/10), penyidik telah mengonfirmasi Kepala Dinas SDA Bina Marga Kota Medan, Kadis Pendidikan Langkat, hingga jajaran teknis di Dinas PUPR Langkat. Pola pemanggilan yang masif ini mengindikasikan bahwa KPK sedang memetakan seluruh ekosistem korupsi yang melibatkan eksekutif, legislatif, dan kontraktor.

Baca juga Sorot MK Jadi Pemicu, Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran Kini Masuk Pendalaman Pidana Mabes Polri

Transaksi Politik Berujung Suap

Kasus ini bermula dari OTT spektakuler pada 2 Juli 2026 di Langkat, Binjai, dan Medan. KPK menetapkan Ondim dan mantan tim suksesnya saat Pilkada 2024, Yaqub Abdhal Al Mu’arif, sebagai tersangka.

Fakta yang terungkap sungguh memprihatinkan. Ondim diduga menerima suap Rp800 juta secara tunai dari total komitmen “setoran” sebesar Rp1,117 miliar. Uang haram tersebut merupakan imbalan atas “lampu hijau” yang diberikan Ondim kepada Yaqub untuk menguasai 85 proyek di Dinas Pendidikan dan Perumahan dengan anggaran APBD 2025.

Jual Beli Jabatan dan Seragam Sekolah

Tak hanya proyek fisik, KPK juga mencium bau busuk gratifikasi senilai Rp3,5 miliar. Diduga kuat, Ongdin menggunakan kekuasaannya untuk “mengobral” jabatan strategis. Mulai dari pengisian Camat, Kepala Sekolah SD/SMP, hingga jabatan di Dinas Pendidikan, semuanya diduga “dibanderol” dengan harga tertentu. Bahkan, pengadaan seragam sekolah dasar pun tak luput dari jatah premanisme birokrasi ini.

Dengan dipanggilnya belasan kontraktor hari ini, publik menunggu apakah Ondim akan menyeret nama-nama besar lain dalam jaring korupsi yang sistematis ini, atau justru akan bertahan sendirian di tengah reruntuhan integritas yang ia bangun.

KPK menegaskan akan terus mengejar setiap rupiah uang negara yang dikorupsi demi kepentingan segelintir elit di Langkat.

**Red**

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Pemeriksaan saksi kunci dalam kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor terpaksa tertunda. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dipastikan tidak menghadiri panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu hari ini.

Alih-alih hadir untuk menjernihkan duduk perkara, politisi tersebut memilih absen dengan alasan “agenda internal kementerian” yang disebut-sebut tidak dapat ditinggalkan. Konfirmasi ketidakhadiran ini disampaikan secara resmi melalui surat pemberitahuan dari Kementerian ATR/BPN yang telah diterima oleh lembaga antirasuah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penyidik telah menerima surat permohonan penundaan tersebut.

“Saksi NW (Nusron Wahid) mengonfirmasi tidak bisa hadir memenuhi panggilan penyidik hari ini karena ada agenda kegiatan internal di Kementerian ATR/BPN yang tidak dapat ditinggalkan,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu siang.

Namun, ketidakhadiran ini bukan berarti kasus ini akan mereda atau kehilangan arah. Budi Prasetyo dengan tegas menambahkan bahwa KPK akan segera menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap Nusron Wahid. Langkah ini dinilai mutlak diperlukan untuk melengkapi berkas penyidikan dan memperjelas konstruksi hukum terkait dugaan suap serta gratifikasi yang diduga kuat mencemari lingkungan ATR/BPN.

Baca juga Skandal Suap HGB Rp106 Miliar: KPK Bidik Manajer Summarecon, Jejak ‘Orang Dalam’ Menteri Semakin Terbaca

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang mengguncang publik terkait pengurusan izin pertanahan HGB PT Summarecon Agung Tbk di wilayah Bogor. Dalam pengembangannya, KPK mencium aroma tak sedap berupa aliran uang *fee* yang mencapai miliaran rupiah, yang diduga mengalir ke sejumlah pihak kepercayaan sebagai pelicin urusan. Hingga kini, jaring KPK telah menjerat delapan orang sebagai tersangka dalam pusaran perkara yang merugikan negara ini.

Ketidakhadiran Nusron Wahid secara otomatis menandakan penundaan proses pendalaman materi dari saksi kunci yang sangat dinantikan oleh penyidik. Meski demikian, KPK memberikan sinyal keras bahwa penanganan kasus suap HGB Summarecon akan terus berjalan transparan, akuntabel, dan tanpa tebang pilih.

Penentuan jadwal pemeriksaan ulang akan segera disampaikan, mengirimkan pesan jelas kepada publik dan para pihak terkait: tidak ada ruang untuk menghindar, dan proses hukum akan tetap berjalan hingga tuntas.***red***

Jakarta, JURNAL TIPIKOR — Sembilan tahun setelah skandal gratifikasi perkebunan sawit mengguncang Kabupaten Kutai Kartanegara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sosok sentral di balik kekuasaan daerah itu: Rita Widyasari, mantan Bupati Kukar yang pernah dijuluki “Ratu Tambang” Kalimantan Timur.

Kali ini, Rita tidak duduk di kursi tersangka, melainkan di kursi saksi. Namun, jangan salah — kehadirannya di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (7/10), justru menandakan bahwa jerat hukum kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Pemkab Kukar semakin dalam dan semakin personal.

Khairudin: Nama yang Kini Jadi Fokus

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa pemeriksaan Rita hari ini difokuskan untuk mendalami peran Khairudin, Komisaris PT Media Bangun Bersama yang telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka TPPU sejak 16 Januari 2018.

“Pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara,”ujar Budi.

Rita sendiri, dengan nada datar yang menyiratkan kelelahan, mengonfirmasi hal tersebut kepada awak media seusai pemeriksaan

Saya jadi saksi untuk Pak Khairudin. Itu doang.”

Namun di balik kalimat singkat itu, tersimpan pertanyaan besar: seberapa besar peran Khairudin dalam mesin pencucian uang yang diduga mengalir deras dari perut bumi Kukar?

Baca juga Mantan “Ratu” Kutai Kartanegara Kembali Dicecar KPK! Rita Widyasari Terjerat Jerat TPPU: Kejar Aset Haram Sawit hingga Batu Bara

Benang Kusut yang Bermula dari Sawit, Kini Menjalar ke Batu Bara

Kasus ini bukanlah cerita baru, melainkan babak lanjutan dari saga korupsi yang tak kunjung usai. Bermula pada 28 September 2017, ketika KPK menetapkan Rita, Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun, dan Khairudin sebagai tersangka gratifikasi terkait izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman.

Setahun kemudian, kasus berkembang menjadi TPPU. Namun, yang membuat publik tercengang adalah

pengungkapan KPK pada 19 Februari 2025: Rita diduga menerima aliran uang dari sektor pertambangan batu bara dengan nilai fantastis — sekitar 5 dolar AS per metrik ton batu bara yang ditambang dari tanah Kukar.

Angka itu, jika dikalikan dengan jutaan ton produksi batu bara Kukar selama bertahun-tahun, bisa mencapai triliunan rupiah.

Baca juga Kursi Kosong di Gedung Merah Putih: KPK Masih Menanti Menteri Nusron Wahid, Kasus Suap Agraria Menguji Integritas Penguasa

Tiga Korporasi Tersangka: Sinyal bahwa Kasus Ini Jauh Lebih Besar

Puncaknya, pada 19 Februari 2026— tepat setahun setelah pengungkapan skandal tambang — KPK secara berani menetapkan tiga korporasi sebagai tersangka gratifikasi batu bara:

1. PT Sinar Kumala Naga
2. PT Alamjaya Barapratama
3. PT Bara Kumala Sakti

Langkah ini menegaskan bahwa KPK tidak lagi hanya mengejar individu, tetapi membongkar struktur korporat yang diduga menjadi kendaraan pencucian uang dari kekayaan alam Kukar.

Mudah-mudahan Cepat Berakhir”

Di penghujung keterangannya, Rita melontarkan kalimat yang terdengar seperti harapan, sekaligus pengakuan tersirat akan beban kasus yang telah menggantung di atas kepalanya hampir satu dekade:

“Ya, mudah-mudahan cepat berakhir ya, kan saya cuma mantan Bupati.”

Pernyataan “cuma mantan Bupati” itu ironis. Karena dari kursi “cuma mantan Bupati” itulah, menurut dugaan KPK, ratusan miliar — bahkan triliunan — rupiah mengalir keluar dari kekayaan alam Kalimantan Timur.

Baca juga BPKP Layangkan Keberatan Nomor 032/S.Keb/DPP-BPKP/IX/2026: Fakta Administrasi Harus Dipisahkan dari Dugaan

Progres Positif atau Baru Permukaan?

Budi Prasetyo menyebut pemeriksaan hari ini sebagai “progres positif” Namun bagi publik yang selama bertahun-tahun menyaksikan kekayaan alam Kukar dikeruk sementara rakyatnya tetap miskin, progres positif saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah penuntasan total— termasuk mengungkap siapa saja pihak-pihak lain yang menikmati aliran dana gelap dari sawit dan batu bara Kukar.

Kasus ini belum selesai. Dan KPK tampaknya baru saja menginjak pedal gas.

***Red***