Arsip Kategori: Hukum & Kriminal

Karawang,Jurnaltipikor.com – Proyek pemagaran SDN Gembongan I di Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 senilai Rp142.005.000 (Seratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ribu Rupiah), hingga saat ini belum rampung dan terkesan mangkrak.

Proyek ini telah berjalan lebih dari satu bulan, namun pelaksanaannya tidak konsisten. Pekerja sering berhenti berhari-hari tanpa kejelasan. Kondisi ini memicu kekecewaan mendalam dari Kepala Sekolah, Komite Sekolah, hingga warga sekitar.

Selain belum selesai, material bangunan yang berserakan di sekitar lingkungan sekolah juga dinilai mengganggu aktivitas siswa, terlebih pada saat jam istirahat.

Baca juga SIKAT KRIMINAL HINGGA KE LUAR NEGERI: KEPEMIMPINAN BARU POLRI TANPA KOMPROMI!

CV. Multiprima Konstruksi selaku pihak pelaksana proyek hingga saat ini belum memberikan keterangan apa pun terkait penghentian sementara yang berulang tersebut.

Berdasarkan papan informasi proyek, nomor SPK: 00.3/02.SPK.UTI.PGR.01.P61/SARPRAS/VIII/2026, pekerjaan pemagaran ini memiliki waktu pelaksanaan 60 hari kalender, dengan sumber dana APBD Kabupaten Karawang Tahun 2026. Pekerjaan resmi dimulai pada 6 Oktober 2026.

Namun hingga pertengahan November 2026, kemajuan pekerjaan belum menunjukkan hasil yang signifikan. Padahal, masa pelaksanaan telah berjalan lebih dari seperdua waktu yang ditentukan.

Baca juga Pemerintah Bersikap Tegas: 700 Ribu Badan Usaha “Mangkir” Terancam Diblokir Permanen Demi Berantas Mafia Korporasi!

Keterlambatan ini tidak sekadar menghambat pembangunan, tetapi juga memunculkan pertanyaan publik mengenai pengelolaan anggaran serta pengawasan pelaksanaan proyek oleh Pemerintah Daerah. Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan, mengingat dana yang digunakan adalah uang rakyat.

Kasi Ekbang Desa Gembongan, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, mengungkapkan:

“Proyek pemagaran SDN Gembongan I memang sudah berjalan, namun di tengah proses pelaksanaan sering kali tidak ada kegiatan — bahkan hingga beberapa hari berturut-turut. Sejak hari Jumat lalu hingga hari ini pun lokasi masih kosong. Sejak awal, pihak pelaksana maupun pengawas sulit dihubungi dan tidak memberikan respons. Padahal kami selalu memantau agar pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Karawang, khususnya Dinas Pendidikan, diharapkan segera memberikan penjelasan kepada masyarakat dan mengambil langkah tegas agar proyek ini dapat diselesaikan sesuai jadwal. Jika dibiarkan, kondisi ini dikhawatirkan semakin mencederai kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola proyek pembangunan yang menyangkut fasilitas pendidikan anak-anak.(Wg)

Kementerian Hukum tidak lagi beri ruang bagi perusahaan pembangkang yang sembunyikan identitas pemilik manfaat (Beneficial Ownership). Digitalisasi dan integrasi data lintas lembaga resmi dikerahkan untuk gempur praktik korporasi ilegal.

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Kementerian Hukum Republik Indonesia mengambil langkah pembersihan total terhadap ekosistem dunia usaha tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengeluarkan ultimatum tegas: sisa 700 ribu badan usaha yang masih nekat tidak melaporkan data pemilik manfaat (Beneficial Ownership / BO) akan terus diblokir karena terbukti merusak tatanan ekonomi nasional.

Ketegasan ini disampaikan menyusul masih bandelnya ratusan ribu korporasi di tengah upaya pemerintah membersihkan iklim investasi dari praktik-praktik terselubung. Meskipun angka pemblokiran telah ditekan dari sebelumnya 1,8 juta entitas, pemerintah memastikan tidak ada toleransi bagi entitas yang mengabaikan kepatuhan hukum.

“Ini akan sangat tidak baik dalam menata dunia usaha kita karena ada perusahaan-perusahaan yang tidak patuh,” tegas Menkum Supratman dalam Forum Nasional Sinergi dan Penguatan Data Korporasi Terintegrasi di Jakarta.

Baca juga JEBOLKAN TEMBOK PROSEDURAL, MA BATalkan SUKET SMA GIBRAN!

Kolaborasi Lintas Penegak Hukum: Sembunyi di Balik Perusahaan Adalah Akhir Cerita

Dalam ekosistem integrasi data korporasi terbaru, Kementerian Hukum tidak bekerja sendirian. Pemerintah kini menggandeng kekuatan penuh dari:

• Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan
• Aparat Penegak Hukum & Kejaksaan Agung
• Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
• Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Melalui sistem otomatisasi ini, celah bagi korporasi fiktif atau perusahaan yang digunakan untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan kejahatan finansial lainnya dipangkas habis. Pemblokiran kini dapat dilakukan secara instan jika terdeteksi adanya indikasi pelanggaran hukum.

Transparansi Tanpa Kompromi: Mengawal Good Governance

Tak hanya memperketat sanksi bagi korporasi nakal, Kementerian Hukum juga membuka akses seluas-luasnya bagi pengawasan eksternal. Melalui sistem dasbor digital terintegrasi, Ombudsman RI (ORI) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kini dapat mengawasi kinerja birokrasi secara real-time tanpa birokrasi berbelit.

Langkah digitalisasi ini merupakan pilar utama mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia dalam menciptakan pemerintahan yang bersih (good governance) serta bebas dari praktik lancung birokrasi.

Kementerian Hukum mengimbau seluruh pelaku usaha yang legal dan beritikad baik untuk segera melengkapi pelaporan Beneficial Ownership sebelum sanksi administratif dan hukum menjerat entitas bisnis Anda.

Narahubung Media: Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Hukum Republik Indonesia Website: www.kemenkum.go.id

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Mahkamah Agung (MA) baru saja menjatuhkan “palu keadilan” yang mengguncang fondasi administrasi negara. Melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 yang diunggah hari ini, MA secara tegas membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ini bukan sekadar kemenangan hukum bagi Pemohon Kasasi, H.M. Subhan, melainkan sebuah tamparan keras terhadap ketidakcermatan birokrasi yang membiarkan “hantu” ijazah berkeliaran dalam administrasi negara selama bertahun-tahun.

Tamparan Keras: Tidak Ada Ijazah, Hanya Catatan Hadir

Dalam pertimbangan hukum yang sangat tajam dan menohok, Majelis Hakim Agung yang dipimpin Prof. Yulius membongkar fakta fatal yang selama ini tersembunyi. MA menemukan bahwa penerbitan Suket pada tahun 2019 lalu didasarkan pada dokumen yang sama sekali tidak membuktikan keberhasilan tamat belajar.

Tegasnya, tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat di luar negeri yang dijadikan sebagai dasar untuk disetarakan,” bunyi petikan putusan yang menggetarkan itu.

MA menegaskan bahwa menyetarakan kurikulum internasional hanya bermodalkan *certificate of attendance* (catatan kehadiran) tanpa ijazah/diploma kelulusan adalah tindakan tidak cermat yang mencederai fakta materiil. Dengan kata lain, negara mengakui kesetaraan pendidikan yang secara faktual tidak memiliki bukti kelulusan.

Baca juga TITIK FINAL! Yusril Tegaskan Surat Penyetaraan Gibran Batal Demi Hukum, Berlaku Surut Sejak 2019

Keadilan Substantif Menghantam Prosedural

Putusan ini juga mematahkan argumen hukum yang selama ini dijadikan perisai pelindung. MA menolak mentah-mentah eksepsi kadaluwarsa dan gugatan kurang pihak. Hakim Agung menegaskan bahwa pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam pemilu tidak boleh berlindung di balik tembok prosedural.

Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 sebagai  notoire feiten (fakta yang diketahui umum), MA mengambil langkah heroik: mengesampingkan aturan tenggang waktu demi menyelamatkan kedaulatan rakyat dan demokrasi dari calon pemimpin yang cacat administrasi.

“Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan korektif… membahayakan kehidupan demokrasi dan kedaulatan rakyat untuk memilih putra terbaik yang memenuhi syarat administrasi,” tulis MA dengan nada tegas.

Amar Putusan: Batal Demi Hukum

Dalam amar putusannya, MA tidak hanya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dan PTUN Jakarta sebelumnya, tetapi juga:
1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon H.M. Subhan.
2. Membatalkan Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keterangan tersebut.

Putusan yang diketuk pada 30 Oktober 2026 ini menjadi preseden bahwa tidak ada satu pun warga negara, termasuk Wakil Presiden, yang kebal dari uji materiil administrasi. Kebenaran substantif akhirnya tegak, mengalahkan kekeliruan yang telah dilembagakan.

(Azi)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menutup rapat-rapat celah upaya hukum lanjutan terkait status pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Yusril menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat penyetaraan pendidikan Gibran bersifat mutlak, final, dan mengikat (final and binding).

Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau upaya hukum seperti Peninjauan Kembali (PK). Bagi Yusril, ini adalah masalah kepastian hukum dan kepentingan bangsa yang tidak bisa ditawar.

“Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Agung itu bersifat *final and binding*, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” tegas Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Baca juga DARURAT KORUPSI MBG JILID 2: KEJAGUNG GEBRAK PROYEK ‘HANTU’ 5.000 CCTV DAN SIDIK JARI!

Batal Sejak Awal (Ex Tunc)

Pukulan telak dari putusan ini terletak pada sifat pembatalan yang berlaku surut atau *ex tunc*. Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA tidak hanya memerintahkan pencabutan surat, tetapi secara hukum menganggap surat keterangan yang diterbitkan pada Agustus 2019 tersebut tidak pernah ada.

“Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah,” ujar Yusril.

Implikasinya, status penyetaraan pendidikan Gibran dianggap gugur demi hukum sejak belasan tahun lalu, bukan hanya sejak putusan dibacakan hari ini.

Kepentingan Bangsa di Atas Segalanya

Yusril menjelaskan alasan MA tetap mengadili perkara yang diajukan oleh H.M. Subhan melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meskipun dianggap melewati batas waktu gugatan. MA menilai persoalan ini melampaui sengketa antar-kontestan pemilu, melainkan menyangkut integritas administrasi negara dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

“Persoalan tersebut dinilai tidak hanya menyangkut kontestan lain dalam pemilihan presiden, tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia,” tambahnya.

Jalan Buntu bagi Gibran

Secara prosedural, Yusril menjelaskan bahwa Gibran tidak memiliki posisi untuk mengajukan banding atas putusan kasasi ini. Dalam perkara di MA, Gibran bukan merupakan pihak tergugat, melainkan hanya pihak yang menengai (intervensi) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dengan dieksekusinya putusan MA oleh Kemendikdasmen, maka objek sengketa di PTUN yang melibatkan Gibran sebagai pihak intervensi otomatis hilang atau abstrak.

“Nampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung,” pungkas Yusril.

Langkah selanjutnya kini sepenuhnya berada di tangan Gibran untuk menyikapi realitas hukum yang telah final ini.

(Azi)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Jagat politik dan keamanan negara sedang diguncang badai besar. Di tengah simpang siur informasi yang membingungkan publik mengenai keterlibatan dua mantan Kapolri, Idham Azis dan Tito Karnavian, dalam skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Mabes Polri akhirnya turun gunung mematahkan rumor liar tersebut.

Namun, di balik bantahan keras terhadap nama-nama besar tersebut, tersimpan fakta yang jauh lebih mengejutkan dan menjadi tamparan keras bagi institusi: **Empat jenderal bintang satu dan dua justru telah resmi ditetapkan sebagai tersangka.**

Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, dengan tegas membantah narasi yang beredar liar di media sosial yang menyeret nama Tito Karnavian dan Idham Azis ke dalam pusaran pemeriksaan.

“Infonya tidak benar. Tidak ada pemeriksaan terhadap mantan Kapolri Tito maupun Idham terkait kasus ini,” tegas Asep dalam konfirmasi persnya, Minggu (8/11/2026) malam.

Baca juga Awas Jebakan Batman Phishing! Korlantas Polri Tepis Narasi SIM Seumur Hidup: Itu Hoaks dan Modus Curi Data!

Asal-Usul Hoaks dan Spekulasi Liar

Kekacauan informasi ini bermula dari unggahan akun Instagram @kritikkerass  yang memancing adrenalin publik. Akun tersebut menyebarkan narasi sensasional tentang penangkapan seorang menteri berinisial “TK” yang diduga terlibat jaringan penyadapan terhadap orang nomor satu di Indonesia.

Narasi liar ini langsung memicu spekulasi liar di kolom komentar, di mana publik secara keliru mengaitkan inisial dan sosok mantan pejabat dengan Tito Karnavian, padahal fakta di lapangan menunjuk pada arah yang berbeda dan jauh lebih serius.

Pembersihan Internal: 4 Jenderal Jadi Tersangka

Sementara publik disibukkan dengan hoaks, penyidik sebenarnya sedang melakukan “operasi besar” di tubuh institusi. Fakta yang tidak kalah bombastis adalah penetapan empat perwira tinggi polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan akses ilegal dan penyadapan terhadap tokoh negara, termasuk Presiden Prabowo.

Keempat jenderal yang terseret dalam pusaran hukum ini adalah:

1. Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Mantan Kapolri)
2. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution
3. Irjen Pol Eko Hadi Santoso
4. Irjen Pol Slamet Uliandi

Penetapan tersangka ini menandakan bahwa kasus penyadapan ini bukan sekadar isu politik, melainkan kejahatan luar biasa yang melibatkan elit kepolisian.

Baca juga Tragedi di Tengah Kobaran Karhutla: Pilot Australia Selamat, Kru Asal Indonesia Masih Hilang di Aliran Sungai Barito

Kapolri Bentuk Tim Khusus: Transparansi atau Tuntas?

Merespons skandal yang mencoreng wajah kepolisian ini, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto tidak main-main. Ia tengah mempersiapkan pembentukan “Tim Khusus” yang akan dipimpin langsung oleh Kabareskrim.

Langkah ini diambil untuk menjamin transparansi dan memulihkan kepercayaan publik yang sedang tergerus. Tim ini tasked untuk membongkar tuntas siapa saja yang bermain di balik layar, memastikan tidak ada impunitas bagi mereka yang berani main mata dengan privasi Presiden.

Ancaman Hukuman Berat

Keempat tersangka kini terjerat pasal berlapis yang mematikan. Mereka dijerat dengan Pasal 258 dan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE.

Dengan ancaman hukuman maksimal “10 tahun penjara”.  kasus ini menjadi preseden buruk bagi penyalahgunaan wewenang di era digital.

Publik kini tidak lagi perlu diterka-terka oleh hoaks mengenai nama-nama yang sudah dibantah. Fokus kini tertuju pada proses hukum terhadap empat jenderal yang terbukti secara hukum melakukan pengkhianatan terhadap kepercayaan negara melalui penyadapan ilegal.(*)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Di tengah himpitan ekonomi rakyat dan defisit anggaran yang mengkhawatirkan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) justru menggelar “pesta” pengadaan teknologi pengawasan yang mencengangkan. Sebuah investigasi gabungan antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Trend Asia hari ini membongkar praktik pemborosan negara yang masif, di mana sedikitnya Rp35,9 triliun anggaran negara tersedot ke dalam pengadaan alat surveillance (pengawasan) dalam kurun waktu 13 tahun terakhir.

Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan lonceng peringatan bagi matinya akuntabilitas di tubuh institusi penegak hukum.

Berdasarkan pemantauan mendalam terhadap periode 2013 hingga 2026, kedua lembaga menemukan pola belanja yang tidak masuk akal dan tertutup rapat dari pengawasan publik.

“Ini bukan sekadar pengadaan, ini adalah ‘black hole’ anggaran. Kami menemukan sedikitnya ada 376 paket pengadaan alat pengawasan di lingkungan Polri. Nilai fantastis Rp35,9 triliun itu menyedot anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat, namun hilang ditelan belanja teknologi yang minim justifikasi kebutuhan,” ujar seira Tamara, Peneliti ICW, dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (7/11).

Baca juga BONGKAR TUNTAS DUGAAN PENYADAPAN PRESIDEN! REFORMASI POLRI HARUS BERJALAN, JANGAN ABAIKAN PERSOALAN RAKYAT!

Misteri Rantai Pasok dan Kedaulatan Negara

Investigasi ini tidak hanya menyoroti besarnya angka, tetapi juga mengungkap sisi gelap rantai pasok (supply chain) yang berpotensi membahayakan kedaulatan negara. Data lapangan mengindikasikan bahwa perangkat canggih yang dibeli dengan harga selangit tersebut memiliki keterkaitan dengan perusahaan asing, termasuk dari Israel, yang seringkali masuk melalui “jalan tikus” atau perantara negara ketiga.

Praktik ini tidak hanya membuka celah mark-up harga yang merugikan negara, tetapi juga menempatkan data keamanan nasional di bawah kendali vendor asing yang tidak teraudit.

Kita sedang membeli ‘mata dan telinga’ penegak hukum dari pihak asing dengan harga triliunan rupiah, tanpa jaminan keamanan siber yang jelas. Ini adalah bom waktu. Apakah Polri membeli alat untuk melindungi rakyat, atau justru menjadi objek eksploitasi vendor asing?” tambah perwakilan dari Trend Asia.

Baca juga DARURAT KARHUTLA! Pemprov Kaltim Gelontorkan Rp3 Miliar: Fokus Selamatkan Napas Warga, Tegas Tegaskan Bukan untuk Insentif

Desakan: Audit Total dan Hentikan “Negara dalam Negara”

ICW dan Trend Asia mengecam keras kultur state within a state (negara dalam negara) yang memungkinkan Polri berbelanja triliunan rupiah tanpa melalui mekanisme check and balance yang memadai dari DPR maupun BPK.

Kedua lembaga mendesak:
1. KPK dan BPK RI untuk segera melakukan audit forensik terhadap seluruh 376 paket pengadaan tersebut.
2. DPR RI untuk menggunakan hak angket jika ditemukan indikasi korupsi sistemik.
3. Polri untuk membuka transparansi penuh mengenai spesifikasi, kegunaan, dan vendor pengadaan alat sadap tersebut kepada publik.

“Rp 35,9 triliun adalah uang rakyat. Jika dibiarkan terus, kita sedang membiarkan institusi keamanan menjadi lembaga yang paling boros dan paling tertutup di negara demokrasi ini. Transparansi adalah harga mati, atau kami akan menggugat ke ranah hukum,”pungkas Seira.

Investigasi lengkap dan daftar paket pengadaan akan segera dipublikasikan melalui laman resmi ICW dan Trend Asia sebagai bahan gugatan publik.

Sumber : Suara.com

Editor : Azi

AMBON, JURNAL TIPIKOR– Pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kian memanas. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, tidak tinggal diam melihat namanya diseret-seret dalam narasi liar yang beredar di ruang digital.

Dari Ambon, Maluku, Sabtu (7/11/2026), Bahlil melancarkan “serangan balik” yang tegas. Ia tidak hanya membantah keras keterlibatannya, tetapi juga membeberkan fakta mengejutkan: ia mengklaim dirinya pun menjadi korban dalam kasus ini.

Bantahan Keras dari Timur Indonesia

Usai melantik pengurus DPD Partai Golkar di Ambon, Bahlil menghadapi wartawan dengan raut serius. Ia menampar mentah-mentah spekulasi yang mengaitkan sosok “ketua umum partai di kawasan Widya Chandra” dengan momen penangkapan tersangka penyadap oleh Bareskrim Polri.

“Terkait proses penyadapan ke kepala negara, kami meminta kepolisian mengusut tuntas. Berkaitan dengan hal itu, “saya juga disadap” tegas Bahlil, mematahkan narasi yang memposisikan dirinya sebagai pelaku.

Pernyataan ini menjadi tamparan keras bagi para penyebar hoaks di grup percakapan WhatsApp yang gencar menggiring opini bahwa Bahlil adalah dalang di balik aksi spionase terhadap orang nomor satu di Indonesia tersebut.

Baca juga BONGKAR TUNTAS DUGAAN PENYADAPAN PRESIDEN! REFORMASI POLRI HARUS BERJALAN, JANGAN ABAIKAN PERSOALAN RAKYAT!

Ultimatum 3×24 Jam

Tidak main-main, Bahlil memberikan tenggat waktu yang ketat. Ia menyatakan perang terhadap pihak-pihak yang bersembunyi di balik anonimitas untuk merusak reputasinya dan memperkeruh stabilitas politik.

“Saya minta kepada pihak yang menggulirkan isu itu, jangan asal bicara! Kepada beberapa orang yang sudah mencatut nama saya,  saya berikan somasi 3×24 jam terhitung sejak hari ini. Kalau tidak mengklarifikasi, saya akan proses hukum!” ancam Bahlil.

Ancaman pidana ini bukan isapan jempol. Bahlil meminta kepolisian bergerak cepat tidak hanya untuk mengungkap kasus penyadapan, tetapi juga menangkap “dalang fitnah” yang telah mencemarkan nama baiknya di mata publik.

Demokrasi Bermartabat, Bukan Demokrasi Fitnah

Bahlil mengingatkan bahwa narasi liar ini berbahaya bagi demokrasi Indonesia. Ia menyayangkan adanya upaya sistematis untuk mengadu domba dan menciptakan kegaduhan politik menjelang momentum-momentum penting negara.

“Kita ini negara demokrasi, tetapi juga demokrasi yang bermartabat. Jangan semua mengarah kepada fitnah. Polisi akan mengecek, dan saya tidak akan mentolerir siapa pun yang mempermainkan nama saya untuk kepentingan gelap,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, Bareskrim Polri masih terus mendalami dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden yang oleh Kepala BIN disebut memiliki indikasi mengarah pada tindakan makar.

Sumber : Antara

Editor: Azi

Ahli Waris Menol bin Embet Ajukan Perlindungan ke LPSK, Dugaan Intimidasi Sengketa Tanah Disorot

Tangerang, JURNAL TIPIKOR– Para ahli waris almarhum Menol bin Embet mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI menyusul sengketa tanah warisan di Kampung Curug Kulon, Kabupaten Tangerang. Mereka mengaku menghadapi intimidasi dan dugaan penguasaan lahan secara paksa yang disebut melibatkan oknum aparat TNI dan Polri.

Permohonan perlindungan tersebut diajukan melalui kuasa hukum para ahli waris pada 5 November 2026. Selain ke LPSK, pihak ahli waris juga telah mengajukan permohonan pemblokiran sertifikat tanah yang dipersengketakan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang.

Perwakilan ahli waris menyebut keluarga mereka telah menguasai dan merawat tanah tersebut secara turun-temurun. Tanah yang menjadi objek sengketa itu sebelumnya tercatat atas nama Menol bin Embet dengan alas hak Girik C No. 1614.

“Kami adalah warga asli dan telah tinggal di lokasi tanah ini secara turun-temurun dari warisan leluhur kami. Selama ini kamilah yang menguasai dan merawat tanah ini,” ujar perwakilan ahli waris.

Baca juga Camat Ciambar Bersama Karang Taruna dan Ketua Pemuda Pancasila Bersinergi Perkuat Koordinasi dan Komunikasi Lintas Sektor

Persoalan muncul setelah pihak pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 107 mengklaim bahwa lokasi maupun persil tanah dalam sertifikat tersebut berada di atas tanah milik para ahli waris.

Pihak ahli waris membantah klaim tersebut. Mereka menyebut berdasarkan dokumen putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara tindak pidana korupsi, SHM No. 107 merupakan objek jaminan yang telah disita Bank DKI. Perkara tersebut, menurut mereka, telah menjerat pihak terkait hingga menjadi terpidana.

Mereka juga menyatakan lokasi tanah dalam sertifikat tersebut tidak berada di atas lahan milik keluarga Menol bin Embet.

“Jika demikian, mari kita adu bukti secara terbuka dan objektif. Bukan dengan cara merampok secara arogan, memasang paksa batas-batas tanah, serta mengintimidasi kami di tanah yang telah kami jaga puluhan tahun ini,” tegas perwakilan ahli waris.

Baca juga Kurun Waktu 1 Bulan, Polres Sukabumi Musnahkan 12 Ribu Botol Miras, Narkotika, Dan 2.863 Knalpot Brong Hasil Pengungkapan Kasus

Dalam siaran pers tersebut, pihak ahli waris menduga proses pemagaran lahan secara sepihak melibatkan oknum RT dan RW setempat. Mereka juga menuding adanya oknum anggota TNI dan Polri yang diduga membekingi kelompok tertentu untuk menekan dan mengusir keluarga ahli waris dari lahan yang disengketakan.

Atas dugaan keterlibatan oknum TNI, pihak ahli waris mengaku telah melayangkan pengaduan resmi ke Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) dan Denpom Jatake. Pengaduan itu ditujukan agar dugaan penyalahgunaan jabatan oleh anggota TNI dapat ditindaklanjuti.

Sementara itu, Tobbyas Ndiwa, salah satu penasihat hukum para ahli waris, mempertanyakan tindakan penguasaan lahan yang disebut dilakukan secara paksa, meskipun pihak pemegang sertifikat menyatakan lokasi tanahnya berbeda.

“Pihak lawan menyatakan persil sertifikatnya bukan di lokasi tanah klien kami. Jika benar demikian, mengapa ada eksekusi paksa penguasaan yang dibackingi aparat? Mengapa oknum RT/RW justru membantu memagari tanah secara sepihak? Ini ironis — alih-alih membuktikan di meja hijau, justru mengerahkan kekuatan di lapangan,” ujar Tobbyas.

Ia menyebut para ahli waris bukan hanya menghadapi persoalan hak atas tanah, tetapi juga tekanan yang dinilai berlangsung secara sistematis.

“Klien kami bukan hanya kehilangan hak atas tanah waris yang dijaga turun-temurun, namun kini juga berada di bawah tekanan sistematis. Mereka dihadapi pihak yang memiliki jaringan luas dan kekuatan besar. Negara wajib hadir melindungi warganya, bukan membiarkan warganya menjadi korban kejahatan pertanahan yang terorganisir,” lanjutnya.

Dalam permohonan perlindungan kepada LPSK, para ahli waris melaporkan dugaan intimidasi yang disebut berlangsung terus-menerus. Bentuk tekanan yang mereka uraikan antara lain pengerahan orang-orang tak dikenal ke lokasi lahan, tekanan administratif di tingkat desa hingga kecamatan, serta dugaan keterlibatan aparat dan pejabat lingkungan setempat.

Baca juga GEMPA HUKUM: Skandal Penyadapan Prabowo Seret Eks Kapolri Listyo Sigit, Jokowi Pilih ‘Dingin’ dan Kirim Pesan Tegas dari Pengadilan

Mereka juga mengaku pernah dilaporkan ke kepolisian oleh pihak lain yang dinilai sebagai upaya menekan agar keluarga melepaskan hak atas tanah. Sementara itu, laporan polisi yang dibuat pihak ahli waris pada Mei 2015 terkait dugaan pemalsuan surat dan penyerobotan tanah disebut belum memperoleh penyelesaian yang jelas hingga saat ini.

Salah satu pemohon, Sukiyah, yang berusia 75 tahun, disebut mengalami dampak psikologis akibat ketidakpastian hukum dan ancaman yang terus berlangsung.

Permohonan perlindungan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang disebut telah berkekuatan hukum tetap.

Para ahli waris meminta LPSK memberikan perlindungan fisik bagi mereka dan keluarga, perlindungan hukum terhadap dugaan kriminalisasi, serta berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menghentikan intimidasi. Mereka juga meminta dilakukan penelitian ulang terhadap sertifikat yang dipersengketakan dan pemblokiran sementara atas dokumen tersebut.

Dalam tuntutannya, para ahli waris mendesak BPN Kabupaten Tangerang menindaklanjuti permohonan pemblokiran SHM No. 107 serta melakukan penelitian objektif terhadap kesesuaian lokasi dan persil tanah. Mereka juga meminta kepolisian menindaklanjuti laporan dugaan pemalsuan surat dan penyerobotan tanah yang disebut telah berjalan lebih dari 11 tahun.

Selain itu, mereka mendesak penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk oknum aparat TNI dan Polri serta pejabat lingkungan setempat.

Pihak ahli waris menegaskan sengketa tanah harus diselesaikan melalui pembuktian hukum yang sah, bukan dengan kekerasan, intimidasi, atau tekanan di luar jalur hukum. Mereka berharap negara memberikan perlindungan kepada warga yang menghadapi dugaan kejahatan pertanahan.

Siaran pers tersebut disampaikan melalui Law Office A-G & Partners selaku kuasa hukum para ahli waris. Seluruh dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan dalam siaran pers tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak terkait.(*)

Di tengah badai spekulasi yang menyeret mantan anak buahnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menolak terjebak dalam pusaran politik. Sikap stoiknya di luar sidang Roy Suryo menjadi ‘masterclass’ bagaimana seorang negarawan membiarkan hukum bekerja tanpa intervensi.

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Pusaran skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka, tak pelak menjadi gempa politik dan hukum yang mengguncang istana. Namun, di tengah riuh rendah spekulasi yang menuntut keterlibatan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi)—sang arsitek yang dulu mengangkat Listyo Sigit—justru memilih sikap yang menohok: diam, tenang, dan membiarkan hukum berbicara.

Respons yang berkelas namun sarat makna ini disampaikan Jokowi di tengah kepungan ketat awak media, seusai memenuhi panggilan sebagai saksi dalam sidang dugaan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

Kasus ini bukanlah skandal biasa. Bareskrim Polri baru saja mengambil langkah berani dan bersejarah dengan resmi menetapkan tiga petinggi kepolisian sebagai tersangka. Yang paling menyita perhatian publik dan elite politik, salah satu dari ketiga nama tersebut adalah mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Ketiganya disangkakan dalam konspirasi gelap: melakukan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto hingga penghapusan data elektronik. Sebuah preseden hukum yang belum pernah terjadi di mana mantan Kapolri terseret dalam tuduhan memata-matai Presiden yang sedang berkuasa.

Baca juga Kejagung Bidik Korupsi Batu Bara PT CCM: Hotel L Digeledah, Modus Operandi Abal-Abal Terbongkar!

Mengetahui mantan anak buah dan loyalisnya di masa lalu terseret dalam pusaran kasus sekelas ini, banyak pihak menanti ledakan atau pembelaan politik dari Jokowi. Namun, ekspektasi itu pupus. Jokowi memilih untuk bersikap dingin, terukur, dan sangat berhati-hati.

Ia enggan memberikan komentar panjang lebar atau bahkan sekadar membela mantan jenderal yang pernah menjadi tangan kanannya. Alih-alih masuk ke dalam arena spekulasi, Jokowi dengan tegas menarik garis batas dan menyerahkan seluruh penanganan perkara ini pada mekanisme institusi penegak hukum.

“Semuanya kita menghormati proses hukum yang ada,” ucap Jokowi dengan nada datar namun menggetarkan, memotong riuh pertanyaan wartawan yang terus mendesaknya.

Baca juga Antisipasi Potensi Bencana Menjelang Musim Hujan, Bupati Sukabumi Pimpin Apel Siaga Bencana

Pernyataan singkat ini sejatinya adalah sebuah *masterclass* politik. Di satu sisi, Jokowi menunjukkan bahwa di era reformasi dan di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, tidak ada satu pun tokoh—sebesar apa pun jabatannya di masa lalu—yang kebal hukum. Di sisi lain, Jokowi secara elegan menolak untuk dicap sedang melakukan intervensi atau melindungi kroninya, sekaligus memberikan ruang penuh kepada Prabowo dan institusi Polri untuk membersihkan internalnya sendiri.

Sebelum beranjak pergi dan menyudahi sesi tanya jawab yang panas tersebut, Jokowi kembali mengingatkan publik untuk tidak liar berimajinasi. Ia meminta semua pihak bersabar menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dan menutup celah bagi para buzzer atau politisi yang ingin memanfaatkan kasus ini untuk adu domba.

“Nanti kita tunggu ya,” singkat Jokowi.

Kalimat penutup yang sederhana, namun bagi para pengamat politik, itu adalah tembok baja. Jokowi telah mengirimkan pesan yang sangat menohok kepada siapa pun yang mencoba menyeretnya ke dalam skandal penyadapan ini: Istana tidak akan berkomentar, tidak akan ada intervensi, dan biarkan palu hakim serta bukti forensik yang akan menjawab segala tuduhan.

Kini, bola panas berada di tangan Bareskrim Polri dan Kejaksaan. Apakah kasus ini akan membongkar jaringan penyadap yang lebih besar, atau berhenti di meja para petinggi yang telah ditetapkan sebagai tersangka? Publik kini hanya perlu menunggu, persis seperti yang diminta oleh sang mantan Presiden.

(Azi)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) pagi ini tidak sekadar berfungsi sebagai ruang pengadilan. Gedung tersebut telah disulap menjadi ‘benteng’ pertahanan dengan pengerahan kekuatan luar biasa. Sebanyak 1.200 personel gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP Jakarta Timur dikerahkan untuk mengawal momen bersejarah sekaligus rawan ledakan: kehadiran Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), sebagai saksi kunci dalam sidang dakwaan yang menjerat pakar telematika Roy Suryo.

Pengamanan ekstra ketat ini bukan tanpa alasan. Sidang dengan terdakwa Roy Suryo atas kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Jokowi dalam sebuah program “siniar” (podcast) ini telah bermutasi dari sekadar proses hukum menjadi arena pembuktian politik dan polarisasi masyarakat.

“Dari pihak keamanan, kami menyiapkan sekitar 1.200 personel untuk mengamankan kawasan PN Jakarta Timur selama jalannya persidangan,” tegas Kapolsek Cakung, Kompol Andre Tri Putra, di tengah hiruk-pikuk persiapan, Kamis (5/11/2026).

Baca juga DARURAT DEMOKRASI: Amnesty Telanjangi Skandal ‘Mafia Spyware’ Polri, Desak Negara Hentikan Teror Digital terhadap Rakyat!

Ancaman Benturan Massa: Projo Kontra Kubu Roy Suryo

Di balik tembok pengadilan, ‘medan perang’ narasi telah menanti di jalanan. Kepolisian menyadari betul bahwa kehadiran Jokowi—sosok yang masih memiliki basis massa militan—akan menjadi magnet sekaligus pemicu gesekan.

Andre mengonfirmasi bahwa polisi telah memetakan potensi benturan antara dua kubu yang siap mengepung PN Jaktim. Di satu sisi, ribuan massa dari organisasi pendukung Jokowi (Projo) yang ingin menunjukkan solidaritas. Di sisi lain, kubu pendukung Roy Suryo yang siap menyuarakan perlawanan atas dakwaan yang menimpa tokoh mereka.

“Karena hari ini akan ada massa dua kubu, baik dari Projo dan kubu Roy Suryo cs, jadi estimasi massa cukup banyak. Pengerahan personel gabungan ini untuk mengantisipasi potensi gangguan kamtibmas,” ujar Andre.

Rekayasa Lalu Lintas dan ‘Karantina’ Warga Sekitar

Dampak dari sidang ‘bintang’ ini tidak hanya dirasakan di dalam ruang sidang, tetapi juga melumpuhkan denyut nadi aktivitas di sekitarnya. Kepolisian terpaksa menerapkan rekayasa lalu lintas bersifat situasional yang dapat berubah sewaktu-waktu untuk mencegah kelumpuhan total arus kendaraan di kawasan Cakung.

Lebih jauh, polisi hingga harus ‘mengetuk pintu’ warga sekitar untuk ikut serta dalam karantina keamanan ini. Andre secara khusus meminta dukungan dan doa dari warga Perumahan Eramas 2000 agar menahan diri dan ikut menjaga kondusivitas.

“Kami mohon doa dan kerja samanya kepada warga sekitar, khususnya Eramas 2000, agar kegiatan sidang berjalan aman, lancar, dan kondusif,” pinta Andre.

Hari ini, PN Jakarta Timur menjadi episentrum perhatian nasional. Bukan hanya soal vonis atau dakwaan hukum bagi Roy Suryo, melainkan tentang bagaimana negara mengamankan ‘turun gunung’-nya seorang mantan presiden di tengah masyarakat yang masih terbelah oleh polarisasi. Mata Indonesia kini tertuju ke Cakung. (Red)