Desil Salah, Bansos Melayang: Komisi IV DPRD Kota Bandung Desak BPS Perbaiki Data Tunggal Sosial-Ekonomi Nasional

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR–– Kesalahan klasifikasi data bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan pintu tertutup bagi ribuan warga miskin yang berhak menerima bantuan. Menyikapi hal tersebut, Komisi IV DPRD Kota Bandung melakukan langkah tegas dengan mengunjungi langsung Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. Agenda utamanya satu: menuntut kejelasan dan perbaikan mendesak terhadap integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya terkait validitas data desil masyarakat.

Kunjungan kerja ini bukan tanpa alasan. Komisi IV membawa serta segunung keluhan dari lapangan. Temuan di tengah masyarakat menunjukkan adanya ketimpangan antara data resmi dengan realitas sosial-ekonomi warga. Banyak warga yang secara faktual berada dalam kategori pra-sejahtera atau miskin, namun tersangkut dalam desil yang lebih tinggi akibat data yang tidak diperbarui atau keliru input. Akibatnya? Akses mereka terhadap program perlindungan sosial pemerintah menjadi terhambat.

“Data desil adalah nyawa dari ketepatan sasaran bantuan. Jika datanya salah, maka kebijakan pemerintah pun akan meleset,” tegas sikap Komisi IV dalam kunjungannya.

DPRD Kota Bandung tidak hanya datang untuk mengeluh, tetapi juga memberikan ultimatum berupa tuntutan konkret kepada BPS RI:

1. Mekanisme Perbaikan Harus Manusiawi: Proses pengurusan dan perbaikan data yang keliru harus dibuat mudah, cepat, dan bebas birokrasi berbelit. Warga tidak boleh dipersulit hanya karena kesalahan sistem.
2. Kepastian Waktu: Masyarakat berhak tahu berapa lama proses penyesuaian data berlangsung. BPS diminta memberikan estimasi waktu yang jelas dan transparan dalam setiap tahapan pemrosesan perubahan data.
3. Koordinasi Lintas Sektor: Pembenahan data tidak bisa dilakukan BPS sendirian. Komisi IV mendorong sinergi kuat antara BPS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Sosial, serta OPD terkait lainnya di Kota Bandung. Data kependudukan harus sinkron dengan kondisi ekonomi riil di lapangan.

Baca juga Rektor Unhas “Menyentil” Pusat Studi Kepolisian Baru: Tuntaskan Bom Ikan, Jangan Sekadar Teori!

Komisi IV menegaskan bahwa dukungan mereka terhadap pengembangan DTSEN bersifat kondisional. Dukungan penuh akan diberikan sejauh proses pembenahan data berjalan serius dan menghasilkan output yang akurat. DTSEN diharapkan benar-benar menjadi “single source of truth” yang mampu memastikan bantuan sosial jatuh ke tangan yang paling membutuhkan, bukan justru terdistribusi kepada mereka yang tidak berhak.

Melalui akun Instagram resmi @komisi4.dprdkotabandung, lembaga wakil rakyat ini juga mengimbau masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai untuk segera melaporkan dan mengakses informasi mekanisme perbaikan melalui tautan yang telah disediakan.

Ini adalah pesan keras bagi penyelenggara data nasional: Akurasi data adalah bentuk keadilan sosial. Jangan biarkan warga miskin terus terjebak dalam jerat administrasi karena data yang tidak memihak pada kenyataan.

(Red)