Bukan Sekadar Pemadam Kebakaran: Farhan Tetapkan MUI sebagai “Mitra Kepemimpinan Filosofis” dan Penjaga Kalbu Masyarakat
BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, secara tegas mendeklarasikan perubahan fundamental dalam relasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI MUI Kota Bandung, Rabu (9/9/2026), Farhan menegaskan bahwa peran ulama tidak boleh lagi direduksi hanya sebagai alat “pemadam kebakaran” saat krisis melanda, melainkan harus menjadi mitra strategis dalam membaca denyut nadi keadilan dan kepemimpinan sejak awal.
Pernyataan ini lahir dari kesadaran Farhan bahwa indikator keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dengan angka-angka teknokratik semata. Menurutnya, dua pilar utama—kepemimpinan dan rasa keadilan—adalah entitas subjektif yang hidup di dalam kalbu masyarakat.
“Kepemimpinan dan rasa keadilan diukur melalui rasa dan subjektivitas. Bicara soal kalbu, yang paling bisa menyentuhnya adalah para ulama,” ujar Farhan di Kantor MUI Kota Bandung.
Dari Teknokrat ke Humanis: MUI Bagian dari Ekosistem Pemerintahan
Farhan menempatkan MUI Kota Bandung bukan sebagai entitas eksternal, melainkan sebagai bagian integral dari struktur pemerintahan dalam mengelola dimensi sosial. Ia mengakui keterbatasan pendekatan birokrasi yang cenderung kaku dalam menghadapi dinamika masyarakat yang kompleks.
“Kami menempatkan MUI Kota Bandung, khususnya dan Jawa Barat, menjadi bagian dari pemerintahan untuk mengelola rasa dan kalbu masyarakat. Kami butuh bimbingan tersebut sebagai mitra kepemimpinan filosofis,” tegasnya.
Narasi ini menohok praktik lama di mana komunikasi dengan tokoh agama sering kali bersifat transaksional dan reaktif. Farhan ingin memutus mata rantai tersebut. Ia menginginkan dialog yang berkesinambungan untuk mendeteksi potensi keresahan sebelum meledak menjadi konflik sosial.
“Kami ingin menghilangkan tudingan bahwa ulama hanya dipakai untuk memadamkan kebakaran. Tidak. Kami akan selalu memanfaatkan komunikasi erat ini untuk menangani berbagai permasalahan masyarakat sejak dini,” sambungnya.
Belajar dari Krisis 2025: Kolaborasi Nyata, Bukan Seremonial
Sebagai bukti komitmen, Farhan menyinggung keberhasilan kolaborasi Pemkot Bandung dengan para ulama pada 30 Agustus 2025. Saat itu, kota diguncang demonstrasi dan kerusuhan yang memicu keresahan sosial luas. Respons cepat melalui pendekatan keagamaan dan dialog dengan ulama terbukti efektif meredam eskalasi dan mengembalikan ketertiban.
Pengalaman pahit namun berharga itu menjadi inspirasi bagi Farhan untuk menginstitutionalisasi peran ulama dalam menjaga ketahanan sosial. Baginya, kebijakan pembangunan tidak akan pernah sempurna jika hanya tepat secara teknis tetapi gagal menyentuh rasa keadilan umat.
Netralitas Penuh dalam Suksesi Pimpinan MUI
Di tengah penegasan peran strategis tersebut, Farhan juga memberikan jaminan penuh atas independensi internal MUI. Terkait agenda penting Musda XI yaitu pemilihan Ketua MUI Kota Bandung periode baru, Wali Kota menyatakan sikap tangan terbuka.
“Kalau untuk pemilihan ketua, kandidat siapa pun kami serahkan 100 persen kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung. Kami tidak akan mencampuri,” katanya tegas.
Sikap ini menunjukkan kedewasaan politik Farhan dalam menghormati otoritas keulamaan tanpa intervensi kekuasaan, sambil tetap menjaga sinergi fungsional.
Baca juga Said Iqbal Tuntut Kenaikan Upah 8,5 Persen: “Jangan Lagi Buruh Jadi Korban Negosiasi Tahunan”
Pelita di Sepanjang Lorong
Menutup sambutannya, Farhan menyampaikan visi jangka panjang yang puitis namun substantif. Ia menolak gagasan MUI sebagai solusi sesaat atau harapan terakhir.
“Kami tidak mau MUI hanya menjadi cahaya di ujung lorong. Kami ingin MUI menjadi pelita di sepanjang lorong,” pungkasnya.
Dengan pernyataan ini, Farhan mengajak seluruh elemen masyarakat dan jajaran pemerintah untuk menyadari bahwa stabilitas Kota Bandung ke depan tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kekuatan spiritual dan moral yang dijaga oleh para ulama. Kemaslahatan umat, bukan sekadar statistik, menjadi kompas utama pemerintahan berikutnya.
Sumber : Humas Pemkot Bandung
Editor: Azi
