Arsip Kategori: Hukum & Kriminal

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Kebebasan yang ternyata hanya sebuah ilusi. Itulah drama hukum yang dialami oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Setelah digebuk pemeriksaan semalaman suntuk, ia sempat mencium udara bebas menjelang azan Subuh. Namun, euforia itu kandas seketika. Kurang dari 12 jam kemudian, Sigit kembali dipanggil dan langsung diborgol sebagai tersangka.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, membongkar kronologi yang nyaris seperti skenario film *thriller* ini. Menurut Yusril, penyidik seolah memainkan psikologis Sigit dengan memberinya harapan palsu sebelum statusnya dinaikkan secara abrupt.

“(Dilepas) sebelum ditetapkan sebagai tersangka. Jadi jam 05.00 pagi, semalaman itu diperiksa sebagai saksi dan sesudah itu menjelang subuh dilepaskan. Tapi sore jam 5 itu dipanggil lagi, diperiksa lagi dan kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan,” tegas Yusril dengan nada berat, Kamis (5/11/2026).

Baca juga Skandal Penyadapan Presiden: Gerindra Tuntut Polri Bongkar “Otak Penggerak” dan Bersihkan Deep State sampai ke Akar

Langkah penyidik ini sontak menjadi pukulan telak dan mengejutkan publik. Bagaimana tidak? Sigit yang baru saja melangkah keluar dari ruang interogasi dengan status ‘saksi’ dan harapan untuk pulang beristirahat, harus berbalik arah masuk ke bilik tahanan pada sore harinya. Sebuah transisi dari kebebasan menuju jeruji besi yang terjadi dalam hitungan jam.

Kasus ini jelas bukan aksi soliter. Runtuhnya Sigit menyeret dua petinggi kepolisian lainnya ke dalam pusaran hukum yang sama. Dalam kasus ini, Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Selain Listyo Sigit Prabowo (LSP), dua nama besar lainnya yang turut dijerat hukum adalah Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Eko Hadi Santoso (EH), dan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (ASN).

Penahanan mendadak di sore hari ini menjadi sinyal keras bahwa tidak ada tempat persembunyian bagi mereka yang bermain di area abu-abu, sekuat apa pun jabatan atau bintang yang disandangnya. Publik kini menahan napas, menanti babak selanjutnya dari drama hukum yang menggetarkan lingkaran elite istana dan koridor kepolisian ini.(Red)

Banda Aceh, JURNAL TIPIKOR– Pengungkapan kasus penyadapan ilegal terhadap pimpinan tertinggi negara memasuki babak baru yang mengerikan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) RI, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa skandal penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara bukan sekadar pelanggaran privasi biasa, melainkan sudah mengarah kuat pada tindakan makar.

Pernyataan tajam tersebut disampaikan Yusril saat menggelar konferensi pers mendadak di sela-sela kunjungan kerjanya di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, Selasa.

“Terdapat tanda-tanda atau indikasi-indikasi yang mengarah kepada tindakan makar, seperti yang disebutkan dalam Pasal 191-193 KUHP Nasional, dan sekarang sedang dilakukan pendalaman terus-menerus,” tegas Yusril dengan nada lugas.

Baca juga DIBUNGKAM LALU DIHUKUM! Comeback Mental Baja, PERSIB Bungkam Melbourne Victory Sekaligus Segel Tiket 16 Besar Asia!

Bareskrim Tetapkan 3 Jenderal Polisi Jadi Tersangka

Skandal yang menguncang stabilitas nasional ini melibatkan perwira berpangkat tinggi di tubuh kepolisian. Bareskrim Polri resmi menetapkan tiga perwira tinggi (Pati) Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka. Mereka terbukti melakukan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal secara terstruktur sejak 2025 hingga 2026.

Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto yang menjadi sasaran empuk aksi spionase internal ini. Jaringan penyadapan ilegal tersebut juga merambah ke deretan menteri kabinet, pejabat tinggi negara, tokoh politik strategis, hingga insan media.

Yusril mengungkapkan, penyidik telah mengantongi setidaknya dua alat bukti permulaan yang cukup untuk menjerat para tersangka atas tindak pidana penyadapan dan intersepsi. Namun, pengembangan kasus menguak tabir yang jauh lebih gelap: motif di balik spionase tersebut.

Baca juga Skandal Penyadapan Presiden: DPR Sebut Pengkhianatan Keamanan Negara, Kerapatan Hukum Jangan Hanya Sasar ‘Kaki Tangan’

Bukan Membunuh, Tapi Menyerang Jantung Pemerintahan

Arah penyidikan kini berfokus pada potensi ancaman terhadap kedaulatan negara. Yusril menguraikan bahwa indikasi makar dalam kasus ini merujuk pada upaya sistematis untuk melumpuhkan roda pemerintahan dari dalam.

“Pasal 191 KUHP Nasional berbunyi: Setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun,” papar Yusril.

Ia menggarisbawahi bahwa target utama dari penyadapan ini bukan ancaman fisik keselamatan jiwa sang Kepala Negara, melainkan pelemahan kekuasaan secara masif.

“Mulai mengarah ke sana, ada indikasi ke arah makar. Bukan membunuh, melainkan berkeinginan untuk melumpuhkan agar Presiden tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan. Itu yang sedang didalami penyidik secara intensif,” kunci Yusril.

Saat ini, tim penyidik gabungan terus mendalami ke mana alur data hasil sadapan tersebut dialirkan serta siapa aktor intelektual utama yang berada di balik skenario pelemahan pemerintahan ini.

(Azi)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat tinggi negara bukan sekadar tindak pidana siber biasa, melainkan ancaman langsung terhadap keselamatan dan kedaulatan negara. DPR RI mendesak aparat penegak hukum untuk tidak menumbalkan perwira di lapangan dan menuntut pembongkaran aktor intelektual di balik skandal yang berbau upaya makar ini.

Penetapan tiga oknum perwira tinggi (Pati) kepolisian sebagai tersangka menjadi bukti betapa rentannya benteng keamanan tertinggi republik ini. Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa tindakan ini menghancurkan kewibawaan negara dan melanggar marwah konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945.

“Perkara ini tidak cukup hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum biasa sebagaimana ketentuan dalam KUHP maupun UU ITE. Ada dimensi keamanan negara yang harus dicermati secara serius. Jangan sampai hanya pelaku lapangan yang diproses, sementara aktor utama yang berada di belakangnya tidak tersentuh,” tegas Rudianto Lallo.

Baca juga Pagar Makan Tanaman: Bareskrim Tetapkan 3 Personel Polri Tersangka Illegal Tapping dan Penghapusan Data Elektronik

Ia menambahkan, perbuatan menyadap simbol tertinggi negara memiliki konsekuensi yang jauh melampaui tindak pidana umum. Oleh karena itu, kepolisian diminta menyeret seluruh pihak yang merencanakan, memerintahkan, memfasilitasi, hingga yang mengambil keuntungan dari aksi intelijen ilegal ini.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan dari Istana Kepresidenan bahwa aksi penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal ini sudah melampaui batas pelanggaran hukum biasa.

“Kami berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa kita anggap perbuatan mengarah ke perbuatan makar yang membahayakan keselamatan pimpinan dan kepentingan strategis negara,” ujar Prasetyo Hadi.

Skandal ini kini menjadi uji nyali bagi aparat penegak hukum untuk membongkar tuntas konspirasi di tingkatan tertinggi tanpa pandang bulu, demi menjaga kestabilan nasional dan keselamatan Kepala Negara.

(Azi)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Bareskrim Polri menetapkan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural atau illegal tapping dan penghapusan data elektronik serta illegal access.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa ketiganya ditetapkan sebagai tersangka usai memeriksa sejumlah saksi dan menyita beberapa barang bukti.

Setelah ditetapkan tersangka, ketiganya menjalani penahanan di Rutan Mabes Polri, Jakarta.

Baca juga SKANDAL PENYADAPAN PRESIDEN: KETIKA KEWENANGAN DIATASNAMAKAN UNTUK TINDAK PIDANA ILEGAL

Guna mencegah intervensi serta mempercepat proses hukum, ketiga tersangka saat ini telah dipindahkan dan menjalani penahanan resmi di Rumah Tahanan (Rutan) Mabes Polri, Jakarta.

​Kasus ini menjadi sorotan tajam karena melibatkan dugaan pelanggaran hukum digital berat yang justru dilakukan dari dalam tubuh institusi. Bareskrim memastikan penanganan perkara akan dilakukan secara transparan, profesional, dan tuntas tanpa pandang bulu.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Penetapan status tersangka terhadap mantan Kapolri sekaligus Kepala Staf Kepresidenan, Listyo Sigit Prabowo, atas dugaan skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, hingga pengusaha, menjadi tamparan keras bagi tata kelola penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara di Indonesia.

Tindakan penyadapan secara clandestine yang tidak dibarengi prosedur penegakan hukum yang sah bukan sekadar pelanggaran etika institusional, melainkan tindak pidana serius. Kasus ini menegaskan kembali batas tegas antara kewenangan negara (due process of law) dan kejahatan intelijen ilegal (unlawful interception).

Menelanjangi Legalitas Penyadapan: Kewenangan Tanpa Prosedur Adalah Kejahatan

Secara normatif, instrumen hukum di Indonesia telah memagari praktik intersepsi sinyal dan komunikasi agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik maupun personal:

• Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-I/2003 & No. 20/PUU-XIV/2016: Mahkamah Konstitusi secara konsisten menegaskan bahwa hasil penyadapan hanya sah dijadikan alat bukti apabila diperoleh secara eksklusif dalam rangka penegakan hukum atas permintaan resmi institusi yang berwenang. Segala bentuk rekaman atau data yang didapat di luar koridor tersebut gugur demi hukum dan tidak memiliki legalitas sama sekali.
• Pasal 31 UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE): Setiap tindakan melakukan penyadapan atau intersepsi terhadap transmisi elektronik yang bersifat privat tanpa hak dan melawan hukum adalah tindak pidana (illegal interception). Pengecualian hanya berlaku strictly untuk proses hukum berdasar amanat undang-undang, bukan atas kehendak subjektif atau agenda terselubung oknum pejabat.

Dugaan pelanggaran yang diungkap Bareskrim Polri—termasuk adanya indikasi penghapusan data hasil penyadapan—mengindikasikan bahwa penyadapan ini beroperasi sepenuhnya di luar kerangka law enforcement. Memanfaatkan perangkat atau fasilitas negara untuk menyasar Kepala Negara dan elemen sipil tanpa izin adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang amat fatal.

Baca juga SKANDAL SKANDAL INTERSEPSI ILEGAL: 2 TAHUN PONSEL PRESIDEN PRABOWO DISADAP, TIGA MANTAN PETINGGI POLRI RESMI DITAHAN

Desakan Reformasi Total Tata Kelola Penyadapan

Langkah Bareskrim Polri dalam menetapkan tersangka harus menjadi momentum evaluasi total. Rencana koordinasi pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) tidak boleh sekadar menjadi wacana formalitas.

Pengawasan ketat (judicial scrutiny) dan akuntabilitas kepemilikan alat sadap di seluruh lembaga negara harus dipastikan berjalan, agar fasilitas keselamatan negara tidak bertransformasi menjadi alat pemata-mataan politik yang mengancam privasi serta keamanan nasional.(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Sebuah skandal keamanan negara skala besar mengguncang institusi penegak hukum dan Istana Negara. Tiga mantan pejabat tinggi kepolisian—termasuk mantan Kapolri berinisial LSP (Listyo Sigit Prabowo), ASN (Ahrie Sonta), dan EH (Eko Hadi Santoso)—resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Bareskrim Polri atas dugaan melakukan penyadapan ilegal (illegal tapping) terhadap telepon seluler Presiden RI Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat tinggi negara.

Penyadapan terselubung ini tidak terjadi sekejap mata, melainkan diduga telah berlangsung secara sistematis selama 2 tahun. Aksi kriminal ini terbongkar setelah para pelaku berupaya panik memusnahkan bukti jejak digital (digital footprints) dan log aktivitas pada akhir Oktober 2026.

Pilihan Alat Utama: Penyalahgunaan Sistem LIMS & Spyware Tingkat Tinggi

Pelaku memanfaatkan instrumen teknologi pertahanan canggih, Lawful Interception Management System (LIMS), yang sejatinya merupakan sistem intersepsi legal berbasis standar internasional (European Telecommunications Standards Institute/ETSI).

Bukannya digunakan sesuai amanat undang-undang dan atas izin pengadilan, LIMS justru disalahgunakan secara liar tanpa prosedur hukum (due process of law):

• Intersepsi Tingkat Operator (Carrier-Level Intercept): Nomor ponsel Presiden dimasukkan secara sepihak ke server LIMS untuk menduplikasi arus komunikasi di tingkat operator telekomunikasi secara langsung (real-time).
• Penyedotan Metadata dan Isi Komunikasi: Para pelaku secara ilegal menyedot rekaman percakapan suara, teks SMS, surel, hingga metadata lokasi dan riwayat kontak.
• Integrasi Spyware Canggih: Untuk menembus aplikasi berenkripsi seperti WhatsApp, server LIMS diintegrasikan dengan spyware berkemampuan tinggi kelas Pegasus guna mengeksploitasi celah keamanan gawai target.

Baca juga ULTIMATUM PUSAT UNTUK KANWIL BPN RIAU: Selidiki Tuntas Sengketa PT Tumpuan atau Berkas Dikembalikan!

Markas Rahasia dan Upaya Penghapusan Jejak yang Gagal

Hasil penyidikan Bareskrim Polri mengungkap bahwa operasi penyadapan ilegal ini dikendalikan dari sebuah rumah tertutup di area permukiman elit pejabat, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Aksi pengkhianatan terhadap keamanan nasional ini runtuh setelah upaya penghapusan data dan pembersihan log activity server LIMS pada pertengahan Oktober 2026 terdeteksi oleh pengawas sistem internal. Laporan resmi masuk pada 30 Oktober 2026, yang memicu penangkapan kilat terhadap para pelaku.

“Ini bukan sekadar pelanggaran etika atau peretasan biasa, melainkan ancaman langsung terhadap kedaulatan informasi dan keselamatan kepala negara. Penegakan hukum akan dilakukan secara transparan tanpa pandang bulu,” tegas Kabareskrim Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri.

Poin-Poin Utama Kasus:

Kontak Media: Divisi Humas Bareskrim Polri Mabes Polri, Jakarta Selatan Email: press@polri.go.id

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Publik kembali diguncang oleh ketidakpastian hukum di lingkaran tertinggi pemerintahan. Mahkamah Agung (MA) secara mendadak membatalkan agenda konferensi pers yang sedianya digelar untuk menyikapi Putusan Kasasi Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan tersebut secara telak mengabulkan seluruh gugatan terkait pembatalan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Penundaan sepihak ini memicu spekulasi liar di tengah masyarakat, mengingat keputusan MA tersebut menghantam legitimasi syarat administratif yang pernah mengantar Gibran ke kursi wakil presiden.

MA Mendadak ‘Bungkam’ di Tengah Sorotan Publik

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Andi Julia Cakrawala, mengonfirmasi pembatalan mendadak tersebut tanpa memberikan kepastian kapan klarifikasi resmi akan dilakukan.

“Konferensi pers pada hari ini dibatalkan hingga pemberitahuan lebih lanjut,” ujar Andi, Senin (2/11).

Andi beralasan bahwa Biro Hukum dan Humas MA belum menerima salinan resmi putusan kasasi tersebut, sehingga belum dapat memberikan keterangan menyeluruh. Namun, langkah ini dinilai publik sebagai bentuk kegagalan transparansi di tengah vonis hukum yang berpotensi memicu krisis konstitusi.

Baca juga Peringatan Keras Kapolda Jabar: Anggota Polri Nekat Nge-Vape Siap-Siap Kena Sanksi Tegas, Berlaku 24 Jam!

Vonis Telak Kasasi MA: Suket Penyetaraan Gibran Batal Demi Hukum dan Wajib Dimusnahkan

Pembatalan konferensi pers ini terjadi di bawah bayang-bayang amar putusan kasasi MA yang memenangkan secara mutlak penggugat, H. M. Subhan. Majelis Hakim Kasasi yang diketuai Prof. Yulius bersama hakim anggota Hari Sugiaharto dan Michael Renaldy Zein membatalkan putusan tingkat sebelumnya (Judex Facti) dan mengadili sendiri perkara ini.

Dalam amar putusan yang diunggah di laman Kepaniteraan MA pada Jumat (30/10), MA mengabulkan seluruh (empat) poin gugatan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan oleh Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.
3. Memerintahkan penarikan Suket tersebut dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Baca juga GOLOK KASASI MA PAPAS SUKET IJAZAH GIBRAN: BABAK BARU CRISIS OF LEGITIMACY DI PUCUK PIMPINAN NASIONAL

Rantai Kelam Legitimasi: Bertentangan dengan UU Pemilu, MK Lepas Tangan

Putusan MA ini seolah mempertegas temuan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober lalu. Dalam putusannya, MK menegaskan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang sah untuk disetarakan dengan pendidikan minimal SMA/sederajat — syarat mutlak yang diamanatkan Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Anehnya, meski terbukti melanggar syarat dasar administrasi pemilu, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden. MK beralasan status Gibran sebagai calon telah berakhir sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, sehingga perkara ini dinilai “tidak lagi tepat” masuk ranah sengketa hasil pemilu dan melimpahkan kewenangan penilaian syarat tersebut ke lembaga negara lainnya.

Desakan Mundur dan Krisis Kepercayaan

Dengan dinyatakannya Suket penyetaraan ijazah tersebut batal demi hukum dan wajib dimusnahkan oleh MA, keabsahan pemenuhan syarat Gibran saat maju dalam Pemilu 2024 runtuh secara hukum administrasi.

Situasi ini memantik reaksi keras dari berbagai pihak politik dan pakar hukum tata negara. Gelombang desakan agar Gibran mengundurkan diri atau dimundurkan dari jabatannya makin kencang bergulir. Publik kini menanti keberanian lembaga negara—khususnya DPR dan MPR—untuk menindaklanjuti ketetapan hukum yang kian menyudutkan posisi Sang Wakil Presiden.(Antara/Azi)

LBANDUNG, JURNAL TIPIKOR — Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) menabuh genderang perang terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape di lingkungan kepolisian. Tidak main-main, sanksi disiplin hingga tindakan tegas kini menanti para personel Polri maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berani melanggar aturan ini.

Langkah drastis tersebut merujuk pada Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/1/X/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 yang secara resmi mengharamkan penggunaan vape. Keputusan ini diambil demi menjaga kedisiplinan, profesionalisme, serta menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan sehat di tubuh Korps Bhayangkara.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Hengki, menegaskan bahwa instruksi dari Mabes Polri tersebut bersifat mutlak dan tidak memberikan ruang untuk kompromi.

“Instruksi dari Mabes Polri sudah sangat jelas. Larangan ini melekat pada personel, baik saat berada di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja. Tidak ada alasan bagi anggota untuk tidak patuh,” tegas Hengki di Bandung, Senin (2/11)

Baca juga GOLOK KASASI MA PAPAS SUKET IJAZAH GIBRAN: BABAK BARU CRISIS OF LEGITIMACY DI PUCUK PIMPINAN NASIONAL

Nol Toleransi: Berlaku 24 Jam dan Menyasar Seluruh Area Pelayanan

Hengki memperingatkan bahwa aturan ini tidak hanya mengikat saat personel mengenakan seragam dinas atau berada di markas, tetapi juga saat bertugas maupun beraktivitas di luar lingkungan kerja.

Selain itu, seluruh area dari Mapolda Jabar hingga Polres jajaran ditetapkan sebagai kawasan steril dari asap rokok elektrik. Larangan ini berlaku komprehensif bagi seluruh anggota Polri, ASN, hingga masyarakat umum yang bertandang ke kantor polisi.

“Saya tegaskan bahwa seluruh area Mapolda Jabar hingga Polres jajaran harus bersih dari penggunaan rokok elektrik atau vape. Aturan ini berlaku untuk seluruh personel Polri, ASN, hingga masyarakat yang berkunjung,” ujar Kapolda.

Ia menggarisbawahi pentingnya integritas aparat sebagai role model di tengah masyarakat. Sebagai garda terdepan penegakan hukum dan pusat pelayanan publik, markas kepolisian wajib menjadi ruang yang nyaman, steril, dan teladan dalam hal kedisiplinan.

“Sebagai aparat penegak hukum, kita harus memberikan contoh yang baik. Markas kepolisian adalah tempat pelayanan publik, sehingga kenyamanan dan kedisiplinan harus dijaga sepenuhnya,” imbaunya.

Baca juga Divisi Propam Polri turun tangan mendalami keluhan masyarakat terkait prosedur penggeledahan yang dilakukan Polda Jawa Tengah di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo.

Propam Terjunkan Tim Sidak

Guna memastikan aturan ini tidak hanya menjadi macan kertas, Polda Jabar langsung bergerak cepat. Irjen Pol Hengki telah memerintahkan Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan (Kabid Propam) Polda Jabar, Kombes Pol Mochamad Yoris Maulana Yusuf Marzuki, untuk memperketat pengawasan.

Tim Propam dikerahkan untuk melakukan pemantauan berkala hingga inspeksi mendadak (sidak) tanpa kompromi ke seluruh markas kepolisian di Jawa Barat. Siapa pun anggota yang kedapatan mengisap vape—baik di area kantor maupun di luar saat jam kerja—akan langsung diproses sesuai ketentuan disiplin yang berlaku.(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Keputusan Mahkamah Agung (MA) membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka memicu hantaman politik-hukum paling mematikan bagi pemerintahan saat ini. Lewat Putusan Kasasi Nomor 742.K/TUN/2026, MA mengabulkan seluruh gugatan penggugat dan membatalkan keputusan Kemendikdasmen serta putusan PTUN Jakarta. Legitimasi adminstratif sang Wakil Presiden kini berada di ambang tanduk.

Langkah MA “mengadili sendiri” perkara ini di bawah Majelis Hakim yang diketuai Prof. Yulius bagaikan pukulan telak yang merubuhkan benteng pertahanan administrasi Gibran. Pembatalan suket tersebut secara substansial mengonfirmasi kejanggalan dokumen dasar yang selama ini dipakai untuk memenuhi syarat pencalonan dalam Pemilu.

MK Sebut Tak Ada Bukti Ijazah, MA Batalkan Penyetaraan: Dualisme Kunci Penjaga Konsitusi

Kondisi makin panas setelah menilik kembali pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam persidangan tersebut, MK secara tegas menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah/sertifikat dari luar negeri yang bisa disetarakan dengan jenjang SMA/sederajat sesuai Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Meski MK berdalih tak bisa mendiskualifikasi Gibran karena statusnya “bukan lagi calon” pasca-pelantikan 20 Oktober 2024, pintu pemakzulan dan pertanyaan besar soal keabsahan syarat UUD 1945 kini terbuka lebar. MK secara tersirat melemparkan bola panas ini kepada lembaga yang memiliki kewenangan menilai keabsahan syarat konstitusional.

Baca juga Divisi Propam Polri turun tangan mendalami keluhan masyarakat terkait prosedur penggeledahan yang dilakukan Polda Jawa Tengah di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo.

Narasi Menohok: “Wapres Tanpa Alas Hukum Penyetaraan Ijazah”

Rangkaian putusan hukum ini melahirkan paradoks terbesar dalam sejarah politik modern Indonesia: seorang Wakil Presiden menjabat tanpa didukung oleh surat penyetaraan ijazah yang sah secara hukum, sementara ijazah fisiknya sendiri gagal dibuktikan di persidangan MK.

“Ini bukan lagi sekadar polemik kelengkapan berkas administrasi, melainkan krisis legitimasi moral dan hukum di tingkat tertinggi puncak kekuasaan. Ketika ijazah luar negeri tak dapat dibuktikan di MK dan suket penyetaraannya resmi dibatalkan oleh MA, atas dasar hukum apa syarat dasar pencalonan itu berdiri?”

Konferensi pers yang digelar Mahkamah Agung pada Senin (2/11/2026) pukul 11.00 WIB menjadi panggung penghakiman publik atas ketegasan penegakan hukum di tanah air. Publik kini menanti: apakah hukum akan bertekuk lutut di hadapan kekuasaan, ataukah supremasi hukum bakal meruntuhkan kekuasaan yang berdiri di atas landasan administratif yang cacat?

(Azi)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Divisi Propam Polri turun tangan mendalami keluhan masyarakat terkait prosedur penggeledahan yang dilakukan Polda Jawa Tengah di Pondok Pesantren Hamalatul Quran, Sukoharjo.

Langkah ini diambil menyusul kritik publik atas dampak penggeledahan terhadap para santri dalam penyidikan kasus perusakan warung makan.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyatakan pihaknya terbuka terhadap segala masukan dan kritik publik untuk mengevaluasi tindakan di lapangan.

“Kami memandangnya sebagai bahan perbaikan dan evaluasi. Pendalaman tersebut diperlukan untuk memastikan setiap tahapan tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Isir di Jakarta, Minggu (1/11/2026).

Baca juga RAKUS KORPORASI HANGUSKAN KALIMANTAN: WALHI TUNTUT BARESKRIM BUKA IDENTITAS 20 KORPORASI TERSANGKA KARHUTLA DAN PENGUSAHA DIBALIKNYA!

Penggeledahan tersebut merupakan rangkaian pengembangan penyidikan atas kasus perusakan dan pembakaran warung makan yang terjadi pada 12 September 2026 lalu. Polisi sebelumnya telah mengamankan seorang tersangka berinisial S dan kini tengah memburu pihak lain berinisial I.

Dalam pelaksanaannya, Polda Jateng melibatkan Polwan serta berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo.

Usai penggeledahan, para santri langsung dipulangkan kepada orang tua masing-masing, sementara sebagian barang yang disita telah dikembalikan melalui kuasa hukum.

Sebagai bentuk cooling down, kepolisian juga telah membangun komunikasi intensif dengan tokoh agama setempat serta pengurus Ponpes Al-Mukmin Ngruki.

Isir menegaskan bahwa penegakan hukum dilakukan secara profesional tanpa maksud memberikan stigma negatif terhadap lembaga pendidikan Islam.

“Polri menghormati pesantren sebagai lembaga yang membina akhlak dan keilmuan umat. Penegakan hukum tersebut tentu bukan untuk memberikan stigma,” tegasnya.

(Red)