Arsip Kategori: Hukum & Kriminal

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Komnas HAM secara tegas menyoroti dugaan pelanggaran prosedur dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat kepolisian saat menggelar penggeledahan di pondok pesantren wilayah Sukoharjo dan Karanganyar. Menanggapi peristiwa tersebut, Komnas HAM mendesak Divisi Propam Polri dan Kompolnas untuk segera mengusut serta memeriksa para personel yang terlibat, termasuk melakukan audit keabsahan surat izin penggeledahan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo.

Penegakan hukum wajib berdiri di atas prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, bukan dengan mengangkangi aturan hukum acara pidana yang berlaku.

Buntut Penggeledahan Ponpes dan Dugaan Pelanggaran Hukum

Peristiwa ini berawal dari pengembangan kasus pembakaran serta perusakan warung mi babi di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo yang terjadi pada 12 September 2026. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol. Roy Hardi Siahaan, menyatakan bahwa kepolisian melakukan pencarian terhadap seorang tersangka berinisial I. Langkah ini diambil setelah penangkapan tersangka lain berinisial ST—seorang mantan narapidana terorisme (napiter)—pada 19 Oktober.

Pada 27 Oktober 2026, kepolisian melakukan penggeledahan di dua pondok pesantren yang diduga menjadi lokasi persembunyian tersangka. Kendati tersangka I tidak ditemukan, polisi mengklaim kedua ponpes tersebut tidak mengantongi izin dari Kementerian Agama serta menyita sejumlah benda tajam dari lokasi.

Namun, proses penindakan di lapangan tersebut menuai sorotan tajam terkait keabsahan prosedur dan dampak psikologis bagi para santriwati.

Baca juga MAUNG BANDUNG MENGGILA! Tanpa Komando Langsung, PERSIB Siap Terkam Isenmulang Kalteng FC di Si Jalak Harupat!

Sorotan Komnas HAM: Prosedur Hukum dan Perlindungan Hak Santriwati

Komnas HAM mengingatkan seluruh aparat penegak hukum bahwa setiap tindakan penggeledahan dan penyitaan wajib tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Prosedur baku seperti pengurusan izin pengadilan, surat tugas yang sah, hingga pembuatan berita acara penggeledahan merupakan syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan. Dalam kondisi mendesak sekalipun, penggeledahan yang dilakukan tanpa izin terlebih dahulu tetap wajib mendapatkan persetujuan pengadilan pasca-tindakan.

Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan, Komnas HAM akan segera memanggil dan meminta keterangan dari berbagai pihak kunci, antara lain:

• Kapolda Jawa Tengah
• Kapolres Sukoharjo
• Pengurus Yayasan Al-Mukmin
• Para Santriwati
• Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sukoharjo

Selain pengusutan pelanggaran prosedur, Komnas HAM mendesak agar segera dilakukan pemulihan psikologis (trauma healing) bagi para santriwati yang terdampak langsung oleh aksi penggeledahan tersebut.

“Pengusutan perkara perusakan dan pembakaran warung harus tetap berjalan, namun proses penegakan hukum tidak boleh mengorbankan perlindungan atas hak asasi dan martabat setiap warga negara.” — Komnas HAM

Sumber : Antara

Editor : Azi

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan putusan mengejutkan yang memukul telak legitimasi administrasi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Majelis Hakim Agung secara resmi mengabulkan seluruh gugatan kasasi terkait pembatalan keabsahan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) milik sang Wakil Presiden.

Langkah hukum berani ini diajukan oleh pengacara Subhan Palal melalui perkara kasasi Tata Usaha Negara (TUN) dengan Nomor 742 K/TUN/2026.

Berdasarkan data resmi dari laman Kepaniteraan Mahkamah Agung, ketukan palu keadilan diputuskan pada Jumat, 30 Oktober 2026, oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Agung Yulius, didampingi dua Hakim Anggota, Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.

“Kabul. Kabul kasasi, batal putusan judex facti, adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” tegas amar putusan MA yang secara otomatis meruntuhkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya.

Baca juga Benteng Terakhir Keropos: Skandal Rasuah Bea Cukai dan Bayang-Bayang Korporasi Rokok

Poin-Poin Penting Putusan MA:

• Gugatan Dikabulkan Sepenuhnya: Keputusan ini menandaskan bahwa MA menerima seluruh permohonan pemohon dan membatalkan putusan judex facti (PTUN Jakarta).
• MA Mengadili Sendiri: Dengan mengabulkan gugatan ini, MA mengambil alih wewenang untuk langsung memutus perkara TUN tersebut tanpa mengembalikan pemeriksaan ke tingkat bawah.
• Termohon: Permohonan kasasi ini menargetkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI cq Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pihak termohon.

Jejak Panjang Perjuangan Hukum

Putusan historis ini merupakan puncak dari rentetan upaya hukum dramatis yang digulirkan oleh Subhan Palal. Perjuangan berawal dari gugatan perdata mengenai keabsahan ijazah SMA Gibran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Nomor 583/Pdt.G/2025) pada Agustus 2025.

Tak berhenti di situ, perkara ini merembet ke ranah PTUN Jakarta (Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT). Setelah sempat dikuatkan di tingkat banding pada Agustus 2026, Subhan melayangkan kasasi ke MA yang diterima pada 23 September 2026 dan diregistrasi pada 8 Oktober 2026.

Keputusan final MA ini tidak hanya menganulir status keabsahan surat penyetaraan pendidikan Wapres Gibran, tetapi juga memicu gelombang pertanyaan besar terkait implikasi hukum dan administratif posisi strategis sang Wakil Presiden di pemerintahan.

(Azi)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR — Hak masyarakat kurang mampu atas subsidi energi kembali ditumbalkan demi keuntungan pribadi. Polresta Bandung berhasil membongkar praktik penyalahgunaan Gas LPG bersubsidi 3 kilogram yang disuntikkan secara ilegal ke dalam tabung gas portable di wilayah Desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung.

Aksi nekat yang digawangi oleh tersangka berinisial MR (25) ini tidak hanya merampas hak subsidi rakyat miskin dan merugikan keuangan negara, tetapi juga menyebar ancaman bahaya fatal bagi keselamatan konsumen. Pengisian tabung gas tanpa standar keamanan legal berpotensi besar memicu ledakan dan kebakaran yang dapat menelan korban jiwa.

Kapolresta Bandung, Kombes Pol Tri Suhartanto, menegaskan bahwa kepolisian tidak akan memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan ekonomi yang memanfaatkan celah kebutuhan masyarakat.

“Perlu kami tekankan, tabung gas portable-nya tidak dilarang. Yang dilarang keras dan menjadi kejahatan adalah cara pengisiannya yang menyuntikkan isi dari LPG bersubsidi 3 kg secara ilegal dan tanpa standar keselamatan,” tegas Kombes Pol Tri Suhartanto saat memberikan keterangan di Bandung, Kamis (29/10).

Baca juga Wali Kota Bandung Muhammad Farhan Tegaskan Penataan PKL: Teges, Tertib, Tanpa Kompromi pada 4 Prinsip Utama

Praktik pengoplosan ini terungkap berkat laporan masyarakat yang resah. Polisi bergerak cepat dan memergoki tersangka pada Senin (26/10) malam saat hendak bertransaksi. Dari lokasi kejadian, petugas menyita sejumlah barang bukti krusial, di antaranya:

• 10 tabung LPG 3 kg (5 berisi dan 5 kosong)
• 2 selang pengisian khusus (alat suntik)
• 1 timbangan digital & 1 buah kapak (alat pemotong tabung bocor)
• Berbagai kardus dan karung berisi ratusan tabung gas portable siap edar maupun kosong
• 1 unit telepon seluler yang digunakan untuk menjajakan produk ilegal ini via media sosial.

Tersangka mengaku telah melakoni bisnis haram ini sejak tahun 2024 dengan sistem made-to-order (berdasarkan pesanan online). Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, MR kini terancam dijerat pasal berlapis:

1. Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (sebagaimana diubah dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja) dengan ancaman hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar.
2. Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda Rp2 miliar.

Polresta Bandung mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk tetap waspada dan tidak tergiur membeli gas portable hasil pengisian ulang (refill) ilegal di media sosial, serta segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan yang berpotensi merugikan negara dan membahayakan nyawa warga.

Sumber : Seksi Humas Kepolisian Resor Kota Bandung

Jakarta, JURNAL TIPIKOR–– Luar biasa memang tingkat kemurnian niat rakyat Indonesia. Di tengah himpitan hidup, harga kebutuhan pokok yang bikin senam jantung, dan drama sinetron politik harian, masyarakat masih sempat-sempatnya memikirkan nasib para maling uang negara.

Berdasarkan hasil survei terbaru Voxpol Center Research and Consulting, warga +62 ternyata punya hasrat yang begitu membara terhadap keadilan. Sebanyak 88,9 persen responden mendesak agar Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan, dan yang paling fantastis: 90,1 persen setuju agar para koruptor langsung dikirim ke hadapan algojo alias dihukum mati!

Angka 90,1 persen ini tentu bukan angka yang kecil. Ini adalah bukti sahih bahwa rakyat sudah lelah melihat para pesakitan jas rapi melambaikan tangan ke kamera sambil tersenyum lebar seolah-olah baru menang doorprize jalan sehat. Wakil Ketua Umum MUI, Kyai Cholil Nafis, pun dengan tegas mengingatkan bahwa hukuman harus bikin orang berpikir berkali-kali lipat sebelum nekat merampok uang rakyat.

Tapi tunggu dulu, di sinilah letak indahnya drama hukum negeri ini. Ketika rakyat kompak meneriakkan sanksi maksimal demi efek jera yang nyata, para pemangku kebijakan justru menunjukkan sisi humanis yang luar biasa menyentuh hati.

Baca juga Menebus Kodrat Biologis dengan Pajak: Ketika Menstruasi Resmi Menjadi ‘Kontribusi’ Bagi Negara

Presiden RI Prabowo Subianto dengan bijak mengingatkan kita semua akan bahaya laten sebuah eksekusi: bagaimana kalau salah?

Betul juga sih. Kalau maling ayam dihukum salah, ayamnya mungkin tidak bisa hidup lagi. Tapi kalau koruptor dihukum mati lalu di kemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan atau kurang alat bukti, wah, gawat dong! Nanti kalau koruptornya sudah terlanjur dieksekusi terus ternyata tak bersalah, bagaimana cara meralatnya? Apakah mereka mau bangkit dari kubur lalu minta maaf sambil bagi-bagi sembako? Risiko tinggi, Bung!

Maka dari itu, ketimbang pusing-pusing memikirkan tiang gantung yang bikin deg-degan, pemerintah memilih jalur yang lebih aman dan menenangkan: fokus mengejar aset yang melarikan diri ke luar negeri. Soal orangnya mau dihukum mati atau sekadar ditahan di lapas ber-AC sambil melambaikan tangan, itu urusan kesekian. Yang penting uangnya pulang, orangnya (kalau bisa) jangan sampai lecet, dan keadilan pun tetap berjalan di atas angin—angin surga tentunya.

Jadi, buat 90,1 persen responden yang mendambakan hukuman mati: sabar ya, aspirasi kalian sudah kami tampung dengan baik di laci paling bawah. Nikmati saja tontonannya, karena di negeri ini, maling sandal bisa bonyok, tapi maling triliunan rupiah tetap berhak atas perlindungan hak asasi yang paripurna.(*)

Jangan lupa share & beri emoji 🤡💸 Aktifkan 🔔 lonceng notifikasi di pojok kanan atas untuk mendapat konten menarik lainnya

SIAK, JURNAL TIPIKOR — Nalar dan nurani seketika runtuh di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau. Sebuah tragedi berdarah yang mencederai akal sehat terjadi pada Selasa (27/10/2026), tatkala seorang wanita paruh baya berinisial F (64) ditemukan terbujur kaku bersimbah darah di kediamannya sendiri, dengan luka tikam mematikan di bagian leher.

Namun, skenario terburuk dari sebuah kejahatan kemanusiaan tersingkap: sosok di balik tikaman maut tersebut bukanlah perampok asing, melainkan darah daging korban sendiri—seorang lelaki berinisial WP (37) yang sehari-hari mengemban amanah sebagai abdi negara berseragam cokelat.

Lebih ironis lagi, terduga pelaku merupakan seorang anggota kepolisian aktif berpangkat Brigadir Polisi yang berdinas di Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Riau. Institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan pelindung kesehatan dan nyawa manusia, justru tercoreng oleh aksi brutal dari personelnya sendiri.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, aparat Polres Siak yang bergerak kilat usai menerima laporan warga langsung melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Sejumlah barang bukti krusial berhasil diamankan, termasuk dua bilah pisau berlumuran darah serta perhiasan milik korban yang tercecer di lokasi kejadian.

Baca juga Kapolres Sukabumi Sambut Hangat Silaturahmi Ketua IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi Beserta Jajaran, AKBP Benny “Media Adalah Mitra Strategis Polri”

Kasi Humas Polres Siak, Aiptu Dedek Prayoga, saat dikonfirmasi, membenarkan identitas serta status kepegawaian terduga pelaku yang kini telah digelandang ke Markas Komando untuk proses hukum dan pemeriksaan intensif.

“Pelaku berprofesi sebagai anggota Polri bertugas di Biddokkes Polda Riau. Yang bersangkutan dalam perawatan,” ungkap Aiptu Dedek Prayoga, memberikan sinyal bahwa pelaku diduga tengah menghadapi persoalan kejiwaan.

Kendati narasi perawatan kejiwaan mulai mengemuka di balik tirai penyelidikan, publik tetap menuntut transparansi penuh. Bagaimana mungkin seorang personel kepolisian yang bertugas di unit kesehatan—yang semestinya paling peka terhadap stabilitas mental—dibiarkan memegang kendali atas hidup orang lain, hingga berujung pada petaka yang merenggut nyawa ibu kandungnya sendiri?

Kini, Satreskrim Polres Siak masih bekerja maraton mendalami motif di balik pembunuhan sadis ini. Tak ada ruang kompromi bagi pelanggar hukum; terduga pelaku terancam dijerat dengan pasal tindak pidana pembunuhan berat, mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum terlepas dari lencana yang pernah ia banggakan.

Sumber : Suara.com

Editor : Azi

MAKASSAR, JURNAL TIPIKOR – Baru saja mengenakan rompi oranye usai resmi ditahan oleh penyidik Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor), mantan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, langsung melancarkan “jurus klasik” perlawanan hukum. Mengaku menderita penyakit maag akut, tim penasihat hukumnya bergegas mengajukan permohonan penangguhan penahanan demi mengeluarkan sang mantan penguasa daerah tersebut dari balik jeruji besi Rutan Tahti Polda Sulawesi Selatan.

​Langkah darurat ini diambil tepat sehari setelah Husniah ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal dugaan pemerasan, pungutan liar (pungli), gratifikasi, hingga Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Praktik rasuah yang menyeret namanya tersebut diduga kuat menggerogoti proses pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan izin-izin strategis lainnya di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Gowa.

​Koordinator tim hukum tersangka, Mahyuddin Jamal, menegaskan bahwa permohonan penangguhan penahanan resmi dilayangkan pada Selasa (27/10/2026). Alasan kesehatan—khususnya rekam medis maag akut—dijadikan tombak utama untuk meloloskan kliennya dari pengapnya sel tahanan.

Baca juga Dugaan Pemerasan Perizinan Terbongkar: Eks Bupati Gowa Resmi Diringkus dan Digiring ke Rutan!

​Tak berhenti pada penangguhan, kubu Husniah juga menebar ancaman perlawanan balik melalui jalur praperadilan. Mereka mengklaim menemukan celah hukum dalam penetapan tersangka dan prosedur penahanan yang dilakukan oleh penyidik.

​”Insyaallah besok kita ajukan permohonan. Salah satu dari upaya hukum kita itu adalah praperadilan juga,” ujar Mahyuddin Jamal usai mendampingi kliennya yang digiring menggunakan mobil menuju Rutan Polda Sulsel dengan pakaian tahanan.

​Atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan pemerasan izin yang mencederai publik ini, penyidik menjerat Husniah dengan sangkaan pasal berlapis yang amat berat, yakni Pasal 12 huruf e dan/atau Pasal 12B UU Tipikor jo Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 KUHP Nasional, serta ancaman TPPU berdasarkan Pasal 607 ayat (1) huruf a KUHP Nasional.

​Publik kini menanti dengan cermat: Akankah alasan medis maag akut dan gertakan praperadilan ini menjadi “tiket emas” bagi mantan penguasa Gowa tersebut untuk menghirup udara bebas, ataukah aparat penegak hukum akan tetap berdiri tegak menuntaskan skandal korupsi dan pencucian uang ini hingga ke akar-akarnya?(*)

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Tim Kuasa Hukum Yayasan Al Barra Atthala melayangkan pengaduan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait dugaan pemalsuan tanda tangan Ketua Yayasan, Indra Setiawan, S.E., dalam dokumen permohonan anggaran proposal tertanggal 14 Januari 2026.

Pengaduan tersebut diajukan untuk meminta klarifikasi dan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen yang diduga mencantumkan tanda tangan Ketua Yayasan tanpa persetujuan yang bersangkutan, serta pencantuman nama pihak lain sebagai penanggung jawab yayasan yang menurut pihak yayasan tidak memiliki dasar kewenangan sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi kepengurusan.

Tegaskan Posisi Hukum Ketua Yayasan

Tim Kuasa Hukum menegaskan bahwa posisi hukum Ketua Yayasan harus merujuk pada akta pendirian dan perubahan yayasan, keputusan pengangkatan pengurus yang sah, anggaran dasar, serta dokumen administrasi resmi yang berlaku.

Baca juga Dandim 0622 Dampingi Tim Wasev Itjenad Tinjau Progres TMMD ke-130 di Desa Mekarjaya

Dalam hal Indra Setiawan, S.E. tercatat sebagai Ketua Yayasan yang sah dan masih menjabat berdasarkan dokumen resmi tersebut, maka kewenangan untuk mewakili yayasan dalam hubungan hukum harus dilaksanakan sesuai anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, setiap penggunaan nama, tanda tangan, identitas, maupun dokumen yang mengatasnamakan Ketua Yayasan perlu dipastikan memiliki dasar persetujuan dan kewenangan yang sah. Pencantuman nama pihak lain sebagai penanggung jawab yayasan juga perlu diverifikasi berdasarkan legalitas kepengurusan dan surat kuasa, apabila ada.

“Kedudukan hukum Ketua Yayasan tidak dapat dikesampingkan hanya melalui pencantuman nama pihak lain dalam dokumen administratif. Keabsahan kewenangan harus dibuktikan melalui dokumen resmi yayasan dan ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, kami meminta BGN melakukan pemeriksaan secara objektif dan menyeluruh,” ujar Tim Kuasa Hukum Yayasan Al Barra Atthala, Senin (26/10/2026).

Minta BGN Melakukan Verifikasi dan Klarifikasi

Melalui pengaduan ini, Tim Kuasa Hukum meminta BGN untuk:

1. Memverifikasi keaslian dan keabsahan dokumen permohonan anggaran proposal tertanggal 14 Januari 2026.
2. Memeriksa dugaan penggunaan tanda tangan Ketua Yayasan tanpa persetujuan atau kewenangan yang sah.
3. Memastikan kesesuaian identitas penanggung jawab dengan dokumen resmi kepengurusan Yayasan Al Barra Atthala.
4. Menelusuri proses administrasi dan kemitraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berkaitan dengan yayasan.
5. Mengambil langkah administratif sesuai kewenangan BGN apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan.

Baca juga Tingkatkan Kamseltibcarlantas, Kapolres Sukabumi Pimpin Apel Pasukan Operasi Patuh Lodaya 2026

Tim Kuasa Hukum menilai bahwa verifikasi tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan identitas badan hukum, serta menjaga tata kelola administrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan secara transparan dan akuntabel.

Siapkan Langkah Hukum Lanjutan

Tim Kuasa Hukum menyatakan akan mengawal persoalan tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku. Apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai dugaan pemalsuan dokumen atau perbuatan melawan hukum lainnya, pihak yayasan mempertimbangkan langkah hukum lanjutan melalui instansi yang berwenang.

Pengaduan ini bukan dimaksudkan untuk mendahului proses pemeriksaan ataupun menyimpulkan kesalahan pihak tertentu, melainkan untuk memperoleh kejelasan atas keabsahan dokumen dan kewenangan pihak-pihak yang terlibat.

Yayasan Al Barra Atthala menegaskan bahwa perlindungan terhadap kedudukan hukum yayasan, kewenangan pengurus yang sah, dan penggunaan dokumen resmi merupakan hal mendasar yang harus dihormati dalam setiap proses administrasi maupun kemitraan.

Tim Kuasa Hukum berharap BGN dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Rama)

JURNAL HUKUM

JAKARTA — Ada apa di Istana Kepresidenan? Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mendadak dipanggil Presiden Prabowo Subianto, Senin, dengan membawa setumpuk bahan krusial: perombakan definisi tindak pidana korupsi di Indonesia.

Di tengah maraknya kejahatan ekonomi berkedok legalitas, pemerintah tampaknya mulai gerah melihat para pelaku kejahatan kerah putih melenggang kramat akibat sempitnya tafsir hukum yang ada.

Yusril mengakui, pemanggilan mendadak ini salah satunya berporos pada pembahasan definisi korupsi yang juga digodok bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Pemerintah menilai sudah darurat untuk memperjelas dan memperluas arti kerugian keuangan negara serta perekonomian negara dalam undang-undang yang berlaku.

Baca juga Hingga Tingkat Masjid dan RW: Jejaring NU Jadi Senjata Utama Pemkot Bandung Selesaikan

Selama ini, kejahatan raksasa yang meremukkan sendi-sendi perekonomian nasional justru sering kali lolos dari jerat pasal korupsi murni karena lemahnya regulasi. Yusril mencontohkan praktik under-invoicing hingga penambangan liar yang kerap disoroti langsung oleh Presiden Prabowo.

“Sekarang ini kan banyak perbuatan-perbuatan yang sebenarnya sangat merugikan negara tapi belum terkategorikan sebagai korupsi, misalnya under-invoicing… Orang menambang semau-maunya, dia ekspor katakanlah 20.000 ton, lapor cuma 10.000. Nah, mereka melakukan penyelundupan besar-besaran, penipuan pajak dan lain-lain yang mungkin sekarang belum terkategorikan sebagai satu tindak pidana korupsi. Jadi ini yang harus diperluas,” tegas Yusril sesampainya di Istana.

Tak hanya itu, pemerintah juga menyoroti lambatnya harmonisasi hukum nasional dengan standar global. Konvensi PBB Antikorupsi (United Nations Convention Against Corruption – UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia sejak tahun 2006, dinilai mangkrak dan belum ditindaklanjuti secara optimal hingga saat ini.

Menepis kekhawatiran publik bahwa wacana revisi undang-undang korupsi ini bakal menjadi angin segar bagi para koruptor, Yusril memastikan bahwa langkah ini justru bertujuan sebaliknya: memperketat jaring pengaman hukum nasional.

“Jadi memang harus dilakukan revisi ulang terhadap perundang-undangan korupsi kita, tapi bukan mau meringankan korupsi sebenarnya, jangan disalahpahami seperti itu. Justru kita ingin memperluas scope dari korupsi itu dan melakukan efektivitas dalam penindakan kasus-kasus korupsi yang terjadi,” pungkasnya.

Dengan lampu hijau dari Istana dan koordinasi intensif bersama DEN, publik kini menagih ketegasan pemerintah: akankah lubang-lubang hukum yang selama ini dinikmati para mafia tambang dan penyelundup devisa akhirnya ditutup rapat?

(Red)

Sukabumi, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Desa Bojong Longok, Kecamatan Parakansalak, Kabupaten Sukabumi diduga melakukan maladministrasi dalam dokumen permohonan pencairan anggaran kepada Badan Gizi Nasional (BGN) tertanggal 14 Januari 2026.

Ketua Yayasan Al Barra Atthala Sukabumi, Indra Setiawan, S.E., selaku Mitra dari SPPG tersbeut menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menandatangani dokumen permohonan pencairan anggaran yang ditujukan kepada BGN. Atas dasar itu, muncul dugaan penggunaan tanda tangan tanpa persetujuan atau sepengetahuan dirinya yang perlu ditelusuri dan dibuktikan melalui pemeriksaan lebih lanjut.

“Adanya Penggunaan nama, jabatan, dan tanda tangan saya selaku Ketua Yayasan Al Barra Atthala dalam proposal pengajuan pencairan anggaran dari sppg kepada pihak BGN tanpa sepengetahuan, persetujuan, maupun pemberian kuasa dari saya. Patut diduga itu tanda tangan saya dipalsukan,” ujar Ketua Yayasan Al Barra Atthala, Indra kepada awak media jurnaltipikor.com.

Baca juga Celah Maut Kawasan Kumuh Jakarta: 821 Ribu Rumah Tak Layak Huni Suburkan Sarang Narkoba

Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan dugaan penggunaan tanda tangan tanpa persetujuan. Dalam dokumen tersebut juga tercantum nama seseorang sebagai penanggung jawab yayasan.Padahal, menurut keterangan Indra Setiawan, dirinya tidak pernah memberikan surat kuasa, persetujuan, ataupun kewenangan kepada siapa pun untuk bertindak sebagai penanggung jawab Yayasan Al Barra Atthala dalam pengurusan permohonan anggaran tersebut.

Lebih lanjut, nama yang tercantum sebagai penanggung jawab itu, menurut keterangan Ketua Yayasan, tidak termasuk dalam struktur kepengurusan Yayasan Al Barra Atthala. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pencantuman nama, kewenangan yang digunakan, serta proses administrasi yang melandasi pengajuan dokumen kepada BGN.

Indra Setiawan menegaskan, bahwa persoalan ini perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut keabsahan dokumen, penggunaan identitas dan tanda tangan Ketua Yayasan, serta pencantuman pihak yang bertindak atas nama yayasan tanpa adanya pemberian kuasa sebagaimana yang ia ketahui.

Baca juga DPRD Kabupaten Sukabumi Gelar Reses Ke-3 Tahun 2026, Ini Waktunya

Dengan adanya hal tersebut, Ketua Yayasan Al Barra Atthala menyatakan akan menindaklanjuti persoalan ini dengan melaporkannya kepada pihak kepolisian atas dugaan tindak pidana. Langkah tersebut ditempuh untuk meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara objektif, termasuk menelusuri keaslian tanda tangan, pihak yang membuat dan mengajukan dokumen, serta dasar pencantuman nama penanggung jawab dalam proposal permohonan anggaran tertanggal 14 Januari 2026.

Selain menempuh jalur hukum, pihak yayasan juga memandang perlu adanya klarifikasi resmi dari BGN untuk memastikan proses pengajuan proposal dan penggunaan identitas yayasan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Verifikasi tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai dokumen yang dipersoalkan dan mencegah timbulnya persoalan hukum maupun administratif di kemudian hari.

Ketua Yayasan Al Barra Atthala menegaskan bahwa langkah pelaporan bukan dimaksudkan untuk mendahului proses hukum atau menyimpulkan kesalahan pihak tertentu, melainkan untuk memperoleh kepastian hukum dan mengungkap fakta berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga Respons Cepat Aspirasi Warga, Polres Sukabumi Gelar Aksi Green Policing Bersihkan Sungai Cigangsa

Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya pemalsuan tanda tangan atau dugaan tindak pidana lainnya, pihak yayasan berharap aparat penegak hukum dapat memprosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi Yayasan Al Barra Atthala, persoalan ini menyangkut keabsahan dokumen dan perlindungan terhadap nama baik serta kedudukan hukum yayasan. Karena itu, seluruh fakta harus dibuka secara terang melalui mekanisme klarifikasi dan penegakan hukum yang berlaku.

Sementara itu, pihak sppg belum dapat dimintai keterangan karena nomer Handphone (HP) Kepala SPPG tidak dapat dihubungi. Awak media pun membuka ruang kepada pihak SPPG untuk memberikan hak jawab atas dugaan adanya pemalsuan tandatangan Ketua Yayasan Al Barra Atthala dalam proposal pengajuan pencairan anggaran kepada pihak BGN.

(Rama)

JURNAL HUKUM & KRIMINAL

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Persoalan kawasan kumuh di Ibu Kota kembali menjadi sorotan tajam. Tingginya angka Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kini terbukti bukan sekadar masalah estetika tata kota, melainkan celah fatal yang menyuburkan peredaran gelap narkoba dan mengancam masa depan Jakarta.

Polda Metro Jaya menegaskan bahwa pendekatan represif melalui penindakan hukum semata telah gagal memutus rantai kejahatan tersebut hingga ke akar-akarnya. Tanpa membenahi benang kusut permukiman kumuh, kepolisian hanya akan terus berburu di dalam labirin kemiskinan yang tak pernah usai.

Data memprihatinkan diungkapkan langsung oleh Kapolda Metro Jaya, Komjen Dadang Hartanto. Dari total 821.000 unit RTLH yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta, sebanyak 258.000 unit di antaranya terkonsentrasi di Jakarta Barat—wilayah yang kerap menjadi titik panas kerawanan sosial.

“Saya melihat datanya tadi, saya mendengarkan dengan seksama, yaitu untuk di Jakarta itu ada 821.000 perumahan yang tidak layak huni. Di sini sendiri (Jakarta Barat) ada 258.000 unit,” tegas Komjen Dadang Hartanto saat meninjau langsung kawasan rawan Kampung Ambon, Jakarta Barat, Sabtu (24/10/2026).

Baca juga BANDUNG BERDARAH! Geng Bersenjata Mengamuk di Pasar Induk Caringin, Nyawa Juru Parkir Melayang Sia-Sia

Merespons kondisi krisis yang kian memprihatinkan ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akhirnya mengambil langkah intervensi mendasar. Sebanyak 10.300 unit rumah di Jakarta dipastikan masuk dalam target program perbaikan fisik dan penataan lingkungan secara masif.

Strategi penanganan kini digeser dari sekadar operasi penggerebekan menjadi pembenahan struktural. Sinergi lintas kementerian dan instansi dipadukan guna mengawinkan penegakan hukum dengan peningkatan taraf hidup warga.

“Tadi Pak Mendagri dan Pak Menteri Perumahan juga menjelaskan bahwa penegakan hukum saja belum cukup. Maka dilakukan penataan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ujungnya adalah kesejahteraan. Sentuhan utamanya dimulai dari pembenahan perumahan,” tambah Dadang.

Melalui integrasi antara penindakan hukum yang tegas, program bedah rumah, pembenahan sanitasi, hingga pemberdayaan ekonomi lokal, pemerintah bertekad meruntuhkan stigma kawasan rawan. Wilayah seperti Kampung Ambon ditargetkan tidak lagi menjadi benteng pertahanan kejahatan, melainkan bertransformasi menjadi lingkungan yang aman, manusiawi, dan produktif secara sosial.

Sumber : Bidang Humas Polda Metro Jaya