Arsip Kategori: Hukum & Kriminal

BANDUNG — Kawasan pusat perekonomian warga mendadak berubah menjadi lautan teror. Aksi penyerangan brutal menggunakan senjata tajam (sajam) oleh segerombolan orang tak dikenal mengguncang Pasar Induk Caringin, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, pada Sabtu (24/10/2026) sore.

Nahas, seorang pemuda berusia 22 tahun yang tengah mencari nafkah harus meregang nyawa di ujung senjata, sementara dua rekannya mengalami luka berat hingga nyaris kehilangan nyawa.

Peristiwa berdarah yang merenggut rasa aman warga ini terjadi tepat pukul 17.50 WIB di area ruko Blok B-2, dekat Bank Mega, Pasar Induk Caringin. Di saat para korban tengah sibuk menjalankan aktivitas harian sebagai petugas parkir, maut justru datang menyergap tanpa aba-aba.

Baca juga DPRD Kabupaten Sukabumi Gelarca Reses Ke-3 Tahun 2026, Ini Waktunya

Berdasarkan informasi yang dihimpun, situasi yang semula normal mendadak mencekam ketika sekelompok orang yang diperkirakan berjumlah sekitar 30 orang datang merangsek ke lokasi. Tanpa kejelasan pemicu yang rasional, gerombolan beringas tersebut langsung membabi buta menyerang para korban menggunakan senjata tajam.

Seusai melampiaskan kebiadaban mereka, para pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi kejadian, membiarkan para korban bersimbah darah dan meregang kesakitan.

Baca juga Jalan Berlubang, Kantong Pejabat Menggelembung: Skandal Biaya Komitmen Milyaran Rupiah Terkuak di BBPJN Sumut

Akibat serangan membabi buta tersebut, nyawa FR (22) tak tertolong. Pemuda ini tewas mengenaskan di tempat. Sementara itu, dua korban lainnya yakni T (37) dan AS (34) harus menanggung derita luar biasa akibat luka parah yang dialami.

Korban T dilaporkan berada dalam kondisi kritis, sedangkan AS mengalami luka robek parah pada bagian siku kiri serta kehilangan jarinya akibat sabetan sajam. Ketiga korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bandung Kiwari untuk mendapatkan pertolongan darurat.

Kapolsek Babakan Ciparay, AKP Kardi, saat dikonfirmasi membenarkan insiden berdarah yang merenggut satu korban jiwa dan melukai dua orang lainnya ini. Ia memastikan bahwa aparat kepolisian langsung bergerak cepat menangani perkara tersebut. Penyelidikan intensif kini tengah dilakukan guna mengungkap motif di balik penyerangan serta memburu para pelaku yang diduga terlibat.

Aksi premanisme dan kekerasan brutal semacam ini tidak bisa ditoleransi. Warga mendesak aparat penegak hukum untuk segera menangkap seluruh pelaku tanpa pandang bulu dan menyeret mereka ke muka hukum demi mengembalikan rasa aman di Kota Bandung.

(Red)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Soroti Rencana Revisi UU Tipikor yang Rentan Jadi Benteng Imunitas Korporasi Plat Merah

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR— Niat pemerintah dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk mempercantik definisi korupsi dalam Undang-Undang Tipikor agar “berstandar internasional” menuai kritik pedas dari publik. Garis tipis antara risiko bisnis (Business Judgment Rule) dan penyalahgunaan wewenang secara sistematis dikhawatirkan akan makin buram, menciptakan karpet merah imunitas bagi para bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun superholding Danantara.

Menanggapi wacana penyempurnaan UU Tipikor dan proteksi keputusan bisnis BUMN yang disuarakan berbagai pakar hukum dan pakar ekonomi belakangan ini, Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) menegaskan bahwa hukum tidak boleh menjadi pelindung bagi kecerobohan yang disengaja (gross negligence) apalagi pemufakatan jahat bertopeng “keputusan bisnis”.

Garis Tipis Risiko Bisnis vs Korupsi Gaya Baru

Ketua Umum BPKP, Ahmad Tarmizi, S.E., S.H. menyatakan bahwa argumentasi mengenai pasar yang berubah atau investasi meleset kerap dijadikan kambing hitam paling nyaman saat uang publik lenyap triliunan rupiah.

“Jangan sampai frasa ‘risiko bisnis’ ditransformasikan menjadi mantra gaib untuk meloloskan direksi yang ugal-ugalan mengelola uang rakyat. Kalau BUMN untung, direksi panen bonus dan tantiem fantastis. Tapi begitu rugi akibat akuisisi asal-asalan atau manipulasi kajian kelayakan, publik disuruh maklum dan menganggapnya sebagai ‘dinamika pasar’. Ini logika yang aneh dan sangat melukai rasa keadilan masyarakat,” tegas A. Tarmizi dalam keterangan resminya, Sabtu (24/10).

BPKP menilai bahwa penerapan Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas mengenai prinsip Business Judgment Rule selama ini kerap disimpangkan. Pembuktian good faith (itikad baik) sering kali hanya formalitas di atas kertas dokumen kelayakan (feasibility study) yang dipesan untuk menyesuaikan keinginan penguasa atau direksi, bukan berdasarkan kondisi objektif.

Baca juga BUKAN CUMA SOAL GAYA HEROIK! Yusril Sentil Usulan DEN Soal Redefinisi Korupsi: Pemahaman Hukum Jangan ‘Ala Kadarnya’

Poin Kritis BPKP terhadap Wacana Revisi UU Tipikor:

1. Jerat Hukum Jangan Ompong di BUMN & Danantara, BPKP mengingatkan bahwa korporasi plat merah memegang triliunan rupiah modal negara. Jika revisi UU Tipikor hanya berfokus memberi comfort zone bagi pengambil keputusan tanpa memperketat indikator conflict of interest (benturan kepentingan), maka negara sama saja sedang membagikan lisensi resmi untuk membuang-buang anggaran publik.
2. Audit Independen Harus Jadi Syarat Mutlak, Bukan sekadar Dokumen Formalis Proses pemeriksaan keputusan bisnis tidak boleh berhenti pada “ada atau tidaknya dokumen formal”. Evaluasi harus membongkar apakah valuation process, harga akuisisi, dan vendor yang ditunjuk memiliki kaitan implisit dengan lingkaran kekuasaan atau nepotisme terselubung.
3. Revisi UNCAC Jangan Jadi Exit Strategy Pembobol Uang Negara Penyesuaian definisi korupsi sesuai standar PBB (UNCAC) mestinya memperkuat pemiskinan koruptor dan pemulihan aset (asset recovery), bukan malah mempersempit ruang gerak aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian) untuk membongkar kejahatan kerah putih (white-collar crime) yang makin canggih.

“Pemerintah dan DPR jangan sampai terjebak pada narasi seolah-olah penegakan hukum Tipikor selama ini membuat direksi BUMN ‘takut berinovasi’. Yang harus ditakuti itu adalah niat jahat (mens rea) dan transaksi di bawah meja, bukan inovasinya. Jika sebuah keputusan diambil jujur, transparan, dan tanpa kickback, penegak hukum yang berintegritas tentu tahu bedanya antara musibah bisnis dan kejahatan finansial,” tambah Tarmizi.

Desakan BPKP:

• Transparansi Total: Mendorong keterbukaan seluruh dokumen due diligence, penilaian independen, dan menit rapat (minutes of meeting) keputusan investasi BUMN/Danantara kepada publik sebagai wujud keterbukaan informasi.
• Kriteria Konkret Pembuktian: Meminta pembentukan aturan turunan yang sangat ketat dan objektif terkait parameter “kerugian bisnis murni” vs “kerugian negara akibat mal-administrasi dan insider trading“.
• Pengawasan Publik: Mengajak elemen masyarakat sipil, aktivis, dan media massa untuk mengawal ketat pembahasan revisi UU Tipikor agar tidak melucuti kewenangan penegakan hukum anti-korupsi di Indonesia.(Her)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR — Rencana Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk merombak ulang definisi tindak pidana korupsi mendapat tanggapan menohok dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra. Yusril mengingatkan agar upaya merevisi aturan tak cuma sekadar aksi cari panggung, melainkan harus dilandasi pemahaman hukum yang mendalam.

Usulan DEN yang ingin menyesuaikan definisi korupsi dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dinilai Yusril masih sebatas wacana dangkal di permukaan.

“Tidak bisa sembarangan atau hanya semata-mata karena ingin terlihat heroik dalam memberantas korupsi, tetapi dengan pemahaman hukum yang ala kadarnya,” tegas Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (24/10/2026).

Menelusuri Jejak Sejarah, Bukan Sekadar Improvokasi Rule

Yusril yang dijadwalkan bertemu dengan pihak DEN pada Senin (26/10) mendatang menyatakan siap membeberkan secara jernih rekam jejak penyusunan regulasi anti-korupsi di tanah air. Sebagai sosok kunci yang menandatangani UNCAC di Markas PBB New York pada 2003 silam sekaligus arsitek di balik amandemen UU Tipikor (UU No. 20/2001) dan RUU Pembentukan KPK, ia menekankan pentingnya memahami latar belakang sejarah hukum.

Menurutnya, sebuah peraturan tidak lahir dari ruang hampa. Mengubah aturan materiil maupun formil dalam hukum pidana memerlukan evaluasi yang kritis dan hati-hati—bukan sekadar dorongan impulsif.

Baca juga BEJAT! Oknum Dokter di Bandung Tega Cabuli Anak Kandung Berusia 3,5 Tahun Hingga Tertular Penyakit Menular Seksual

Antara Konvensi PBB dan Realitas Regulasi Lokal

Sebagai informasi, Indonesia telah meratifikasi konvensi anti-korupsi PBB (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Namun, ratifikasi tersebut dilakukan dengan reservasi (catatan/persyaratan khusus) terhadap pasal penyelesaian sengketa.

Wacana penyesuaian definisi korupsi versi DEN sejauh ini belum menyentuh detail substansial, baik dari segi hukum materiil maupun hukum formil. Oleh karena itu, Menko Kumham Imipas menegaskan bahwa pihak yang ingin mendesak revisi maupun yang berupaya mempertahankan aturan saat ini sama-sama dituntut untuk berpikir bijak dan komprehensif.

Perubahan definisi hukum korupsi bukan sekadar urusan ganti istilah, melainkan menyangkut marwah penegakan hukum dan kepastian iklim investasi nasional di masa depan.

(Azi)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Pengayom yang seharusnya menjadi benteng terdepan keselamatan anak justru berubah menjadi predator mengerikan. Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) resmi menangkap seorang oknum dokter berinisial IS atas dugaan tindakan kekerasan seksual keji terhadap anak kandungnya sendiri yang masih balita berinisial A (3,5 tahun).

Aksi tak berperikemanusiaan ini mendatangkan trauma mendalam dan ancaman kesehatan serius bagi sang anak. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, balita malang tersebut divonis positif terinfeksi bakteri Gonore (kencing nanah)—sebuah penyakit menular seksual yang memprihatinkan bagi anak seusianya.

Kronologi Terungkapnya Dosa Kelam sang Dokter

Dugaan kejahatan ini terjadi pada Juli 2025 di kediaman orang tua tersangka yang berlokasi di kawasan Cicendo, Kota Bandung. Kebusukan aksi IS mulai tercium sang ibu pada November 2025 setelah mendapati perubahan perilaku drastis pada anaknya yang mendadak menjadi sangat trauma dan ketakutan.

Kecurigaan sang ibu berubah menjadi kepedihan luar biasa ketika sang balita polos tersebut dengan kepolosannya menceritakan perlakuan tak senonoh yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri.

Baca juga Bencana Kemanusiaan Diatas Bencana: KPK Sita Mobil Mewah dan Aset Miliaran Hasil Bancakan Dana Bencana BNPB

Dugaan kejahatan tersebut diperkuat oleh bukti medis:

• Januari 2026: Hasil laboratorium medis mengonfirmasi korban positif terinfeksi bakteri Gonore.
• Februari 2026: Pemeriksaan lanjutan menemukan adanya tanda-tanda peradangan parah pada organ intim korban.

Pelarian Berakhir di Apartemen Bekasi

Setelah melalui serangkaian penyelidikan dan pengumpulan bukti mendalam, tim penyidik Polda Jabar bergerak cepat melakukan penangkapan. Tersangka IS dibekuk tanpa perlawanan pada Rabu (21/10/2026) dini hari di sebuah apartemen di kawasan Bekasi Timur.

“Penetapan tersangka IS didasarkan pada alat bukti yang kuat, mencakup keterangan saksi-saksi, hasil visum dan pemeriksaan medis, serta petunjuk dari keterangan ahli. Saat ini penyidik masih terus mendalami setiap potensi kejahatan lain dalam kasus ini,” tegas perwakilan Polda Jabar.

Saat ini, tersangka IS telah dijebloskan ke tahanan untuk menjalani proses hukum berat atas tindakan tidak berperikemanusiaannya. Sementara itu, korban langsung ditempatkan di rumah aman (safe house) di bawah pengawasan ketat tim ahli untuk menjalani perlindungan khusus serta pemulihan trauma (trauma healing) secara holistik.

Refleksi Sobat CekPasal:

Kasus kelam ini membuka mata kita bahwa ancaman kejahatan seksual terhadap anak bisa datang dari lingkaran terdekat, bahkan dari seorang profesional medis yang berikrar melindungi kehidupan.

Menurut Sobat CekPasal, langkah konkret apa yang harus diperkuat oleh pemerintah, aparat, dan masyarakat agar anak korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan maksimal, serta mencegah tragedi serupa terulang kembali.(*)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR — Ironi penegakan hukum kembali terjadi di panggung peradilan tindak pidana korupsi. Sekwan (Sekretaris DPRD) Kabupaten Bekasi non-aktif, Rahmat Atong, dijatuhi vonis 2,5 tahun penjara dan denda Rp250 juta oleh Majelis Hakim PN Tipikor Bandung, Rabu (21/10/2026).

​Keputusan ini memicu sorotan tajam lantaran fakta persidangan secara tegas mengungkapkan fakta mencengangkan: Terdakwa sama sekali tidak menerima uang sepeser pun atau mengambil keuntungan pribadi dari dugaan korupsi tunjangan perumahan tersebut.

​Nikmat untuk Dewan, Kambing Hitam untuk Pelayan

​Dalam amar putusannya, Majelis Hakim yang dipimpin Ronald Salnofri Bya mengakui bahwa kelebihan bayar tunjangan perumahan periode 2019–2024 seluruhnya dinikmati oleh jajaran pimpinan (Wakil Ketua) dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Rahmat Atong dinyatakan tidak terbukti melanggar dakwaan primer (Pasal 603 KUHP jo Pasal 18 UU Tipikor).

​Namun, ironisnya, Rahmat Atong tetap divonis bersalah atas dakwaan subsider penyalahgunaan wewenang (Pasal 3 UU Tipikor). Ia dinilai ‘lalai’ karena menyetujui skema tunjangan yang ditetapkan berdasarkan keinginan dan kesepakatan internal para anggota dewan, bukan berdasarkan tiga laporan appraisal independen secara utuh.

​”Ini adalah potret buram penegakan hukum kita. Anggota dewan yang menikmati aliran dana haram tersebut justru tidak menanggung beban hukum yang sama, sementara birokrat yang sekadar menjalankan fungsi administratif dan menuruti arahan pimpinan dijadikan ‘kambing hitam’ tunggal,” tegas Ketua Tim Penasihat Hukum Rahmat Atong, Sirra Prayuna.

Baca juga GEGAR USULAN LUHUT HAPUS ‘KERUGIAN NEGARA’ DARI KORUPSI, KPK KETOK PALU: KAMI TOLAK MENTAH-MENTAH!

​Tanpa Mens Rea (Niat Jahat), Hukum Tetap Menerjang

​Penasihat hukum menilai putusan hakim sangat mencederai rasa keadilan. Rahmat Atong bekerja dalam kapasitasnya sebagai pelayan sekretariat legislatif, tanpa adanya niat jahat (mens rea) untuk menguntungkan diri sendiri maupun merugikan negara secara sengaja.

​”Bagaimana mungkin seseorang yang tidak mengambil uang satu rupiah pun, bekerja atas arahan pimpinan, dan bertindak sebagai fasilitator administrasi, justru dibebani seluruh kesalahan pidana? Produk hukum berupa penetapan tunjangan adalah kesepakatan kolektif legislatif, tetapi hukumannya ditimpakan penuh kepada pejabat sekretariat,” lanjut Sirra.

​Menunggu Salinan Putusan dan Langkah Hukum Berikutnya

​Atas putusan yang dinilai tidak adil dan tidak proporsional ini, pihak penasihat hukum Rahmat Atong menyatakan masih pikir-pikir selama 7 hari ke depan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk potensi mengajukan banding. Tim hukum juga masih menunggu salinan resmi putusan utuh dari majelis hakim untuk menelaah lebih dalam pertimbangan hukum yang digunakan.

​Kasus ini menjadi preseden buruk bagi iklim kerja birokrasi di Indonesia, di mana aparatur sipil negara (ASN) rentan menjadi korban tumbal dari kebijakan politik dan kesepakatan anggota legislatif.(*)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Mengaku sebagai wakil rakyat, namun yang diurus hanyalah cara melahap anggaran daerah. Topeng kemuliaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu akhirnya rontok.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat resmi memenjarakan Ketua DPRD Indramayu berinisial S dan Plt. Sekretaris DPRD I.H. Keduanya ditahan akibat ulah koruptif mereka yang memerkosa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui skema tunjangan perumahan dan transportasi fiktif senilai Rp18,7 miliar.

Penahanan terhadap dua otak korupsi ini dilakukan pada Rabu, 21 Oktober 2026, setelah keduanya menjalani pemeriksaan intensif yang menguras energi selama kurang lebih 6 jam. Keduanya kini resmi meringkuk di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Bandung selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 21 Oktober hingga 9 November 2026.

Baca juga GEGAR USULAN LUHUT HAPUS ‘KERUGIAN NEGARA’ DARI KORUPSI, KPK KETOK PALU: KAMI TOLAK MENTAH-MENTAH!

Modus “Vandalisme” Anggaran: Pajak Pribadi Dibebankan ke Negara

Kepala Kejati Jabar mengungkapkan, kasus ini bukan sekadar kesalahan administrasi, melainkan sebuah rekayasa sistematis yang dirancang untuk memperkaya diri sendiri di atas penderitaan rakyat.

Bermula pada September 2021, tersangka S yang menjabat Ketua DPRD dengan seenaknya menaikkan pagu anggaran tunjangan perumahan dan transportasi untuk TA 2022 secara sepihak. Tanpa appraisal atau dokumen pendukung yang valid, S mematok angka fantastis: Tunjangan Perumahan Rp30 juta/bulan untuk Ketua, dan Tunjangan Transportasi Rp25 juta/bulan.

Namun, kerakusan itu belum berhenti. Pada tahun 2023, saat evaluasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dilakukan, Sekwan A.F. dan Ketua S melakukan manipulasi tingkat dewa. Mereka membuat surat fiktif dengan melampirkan draf tunjangan yang nilainya digelembungkan 15 persena dari hasil penilaian KJPP.

Alasannya? Kenaikan 15 persen itu diduga digunakan untuk mengakomodasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Padahal, sejatinya pajak pribadi para dewan yang terhormat itu adalah beban pribadi mereka, bukan hak negara untuk membayarnya dari uang rakyat!

Baca juga KAPOLRI BONGKAR KETERLIBATAN PIHAK ASING DALAM BENCANA KARHUTLA INDONESIA: AKTOR NEGARA TETANGGA DIDUGA IKUT BERMAIN!

Kerugian Negara Nyaris Rp19 Miliar

Berdasarkan audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Jawa Barat, pesta pora para wakil rakyat ini mengakibatkan kebocoran dan kerugian negara/daerah sebesar Rp18.798.515.457. Uang sebanyak itu seharusnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur, memperbaiki sanitasi, atau mengentaskan kemiskinan di Indramayu.

Atas perbuatannya yang tak kenal malu ini, S dan I.H. dijerat dengan Primair Pasal 603 jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Sekwan Definitif “Sakit” Mendadak?

Sementara itu, satu tersangka kunci lainnya yakni Sekretaris DPRD definitif berinisial A.F. hingga kini belum juga diperiksa. A.F. diketahui mengiraimkan surat keterangan dokter melalui penasihat hukumnya untuk menunda pemeriksaan. Langkah ini dinilai publik sebagai upaya klasik koruptor untuk mengulur waktu dan mencari celah aman.

Kejati Jabar menegaskan, penahanan terhadap S dan I.H. adalah langkah tegas untuk memutus mata rantai intimidasi dan mempermudah penyidikan.

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi parlemen daerah di Jawa Barat. Pesan Kejati Jabar jelas: **Jangan pernah menjadikan kursi dewan sebagai mesin pencetak uang haram. Rakyat sedang mengawasi, dan jeruji besi menanti.

(Red)

Sang Pengacara Pemberani Kamaruddin Simanjuntak Meninggal Dunia, Bertahun-tahun Diam-Diam Berjuang Lawan Sakit dan Rutin Cuci Darah

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR— Ruang publik tanah air kembali berduka. Sosok pengacara vokal dan pantang menyerah yang pernah mengguncang panggung hukum Indonesia, Kamaruddin Simanjuntak, mengembuskan napas terakhirnya pada Senin (19/10/2026) pukul 03.00 WIB di Rumah Sakit Pelni, Jakarta.

Di balik keberaniannya membongkar berbagai tabir kegelapan dan menyuarakan keadilan bagi rakyat kecil—termasuk keteguhannya saat membela almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J)—ternyata tersimpan perjuangan sunyi yang sangat berat. Selama bertahun-tahun terakhir, sang penegak hukum harus bertarung melawan rasa sakit dan rutin menjalani prosedur cuci darah demi bertahan hidup.

Kabar duka ini dikonfirmasi langsung oleh rekan sejawat sekaligus sahabat almarhum, Martin Lukas Simanjuntak.

“Benar, beliau telah berpulang ke rumah Bapa di surga subuh tadi pukul 03.00 WIB di Rumah Sakit Pelni,” ungkap Martin saat dikonfirmasi, Senin (19/10/2026).

Baca juga Polda Jabar Gulung Megapabrik Obat Keras Ilegal Berkapasitas 8 Juta Butir/Hari di Bandung, Sasar Pasar Jakarta

Perjuangan Sunyi di Balik Suara Lantang

Publik mengenalnya sebagai sosok yang gahar, tanpa kompromi, dan berdiri paling depan saat menantang ketidakadilan. Namun, tak banyak yang tahu bahwa di balik narasi-narasi tegas dan gertakan hukumnya di hadapan kamera, tubuhnya perlahan digerogoti penyakit kronis.

Meski kondisi fisiknya harus bergantung pada mesin cuci darah selama bertahun-tahun, Kamaruddin tak pernah menyurutkan langkahnya untuk terus membela kaum lemah hingga akhir hayatnya. Dedikasi dan keteguhan hatinya menjadi warisan berharga bagi dunia peradilan Indonesia.

Informasi Prosesi Pemakaman

Saat ini, pihak keluarga dan kerabat dekat tengah mempersiapkan prosesi penghormatan terakhir serta tempat persemayaman almarhum. Informasi lebih lanjut mengenai jadwal pemakaman akan disampaikan oleh pihak keluarga.

Selamat jalan, Kamaruddin Simanjuntak. Suara lantangmu mungkin telah senyap, namun jejak keberanianmu akan terus bergema dalam sejarah penegakan hukum Indonesia.

(Azi)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Temuan pembayaran dana Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) kepada 320 mahasiswa yang telah meninggal dunia dengan nilai mencapai Rp2,70 miliar menjadi sorotan Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP). Persoalan ini dinilai tidak boleh berhenti sebagai catatan pemeriksaan, rekomendasi administratif, atau sekadar persoalan pembaruan data penerima bantuan.

Melalui Ketua Umumnya, AHMAD TARMIZI, S.E., S.H., BPKP mendesak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk menjelaskan secara terbuka bagaimana pembayaran tersebut dapat terjadi, siapa yang bertanggung jawab atas lemahnya pengendalian, serta sejauh mana upaya pengembalian dana yang diduga tidak tepat sasaran telah dilakukan.

Temuan yang disebut tercantum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut menyangkut program bantuan pendidikan yang semestinya menjadi penopang bagi mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan miskin agar tetap dapat mengenyam pendidikan tinggi.

Jangan sampai uang negara hanya berhenti pada angka temuan dan rekomendasi. Publik membutuhkan kejelasan: bagaimana pembayaran itu bisa terjadi, siapa yang bertanggung jawab, berapa dana yang benar-benar harus dikembalikan, dan kapan penyelesaiannya dapat dipertanggungjawabkan,” demikian sikap BPKP kepada Jurnal Tipikor, Senin (19/10).

BUKAN SEKADAR SALAH DATA, TETAPI SOAL AKUNTABILITAS

BPKP menilai, apabila temuan tersebut terkonfirmasi, persoalan ini harus diperiksa lebih jauh daripada sekadar menyebut adanya keterlambatan pemutakhiran data mahasiswa.

Pertanyaan mendasarnya ialah apakah mekanisme verifikasi penerima telah berjalan sebagaimana mestinya, apakah status kematian mahasiswa telah diketahui sebelum pembayaran dilakukan, serta apakah terdapat kelemahan pengawasan pada tingkat perguruan tinggi maupun kementerian.

Menurut BPKP, sistem penyaluran bantuan pemerintah harus memiliki mekanisme pemeriksaan dan penghentian pembayaran yang efektif ketika penerima tidak lagi memenuhi persyaratan. Jika sistem tersebut gagal mencegah pembayaran yang tidak semestinya, penyebab kegagalan dan tanggung jawab pihak terkait wajib ditelusuri.

“Kalau sistem pengawasan berjalan efektif, semestinya ada mekanisme untuk mendeteksi perubahan status penerima dan mencegah pembayaran yang tidak lagi memenuhi ketentuan. Karena itu, yang perlu diperiksa bukan hanya datanya, tetapi juga prosedur, pengendalian, dan pertanggungjawaban pengelola program,” menjadi penekanan BPKP.

BPKP mengingatkan bahwa setiap rupiah anggaran pendidikan berasal dari keuangan negara yang wajib dikelola secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

Baca juga Era “Tinggal Kelas” Kembali Lagi: Pemerintah Pastikan Kelulusan Otomatis Dihapus Mulai TA 2027/2028

Rp2,70 MILIAR: DI MANA KEPASTIAN PENGEMBALIAN DANA?

Bagi BPKP, nilai Rp2,70 miliar yang disebut telah terlanjur disalurkan harus ditelusuri secara rinci. Pemerintah perlu memastikan berapa nilai yang benar-benar merupakan kelebihan pembayaran, berapa yang telah dikembalikan, dan berapa yang masih harus ditagih.

Penetapan nilai yang wajib dipulihkan harus didasarkan pada pemeriksaan setiap transaksi, tanggal kematian penerima, periode hak bantuan, tanggal pencairan, dan ketentuan program yang berlaku.

BPKP menegaskan, rekomendasi pengembalian dana tidak boleh diperlakukan sebagai formalitas administrasi. Harus ada tindak lanjut yang dapat dibuktikan melalui dokumen penagihan, bukti penyetoran ke kas negara, serta laporan penyelesaian yang dapat diperiksa.

Dalam konteks tersebut, BPKP mendorong Kemdiktisaintek untuk menyampaikan perkembangan tindak lanjut rekomendasi BPK secara transparan sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan perlindungan data pribadi.

Baca juga Polda Jabar Gulung Megapabrik Obat Keras Ilegal Berkapasitas 8 Juta Butir/Hari di Bandung, Sasar Pasar Jakarta

BPKP DORONG PEMERIKSAAN TANGGUNG JAWAB, BUKAN SALING LEMPAR KEWAJIBAN

BPKP meminta agar pemeriksaan tidak berhenti pada penjelasan bahwa data penerima belum diperbarui. Harus ada penelusuran mengenai rantai tanggung jawab, mulai dari pihak yang mengelola data, melakukan verifikasi, menyetujui pembayaran, hingga menyalurkan dana.

Apabila ditemukan kelalaian administratif, tindakan korektif dan pertanggungjawaban harus dijalankan sesuai ketentuan. Namun, jika ditemukan bukti awal adanya manipulasi data, penyalahgunaan kewenangan, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana, penanganannya perlu diteruskan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

BPKP menekankan bahwa temuan audit tidak otomatis membuktikan korupsi. Akan tetapi, temuan tersebut juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan penelusuran apabila terdapat indikasi penyimpangan yang didukung bukti.

“Yang dibutuhkan bukan saling melempar tanggung jawab, melainkan penjelasan yang terang, pemeriksaan yang objektif, pemulihan dana yang terbukti tidak semestinya dibayarkan, dan perbaikan sistem agar persoalan serupa tidak berulang,” menjadi sikap BPKP.

Baca juga PRABOWO MASIH PERKASA DI PUNCAK, ANIES NAIK TAJAM JADI PENANTANG TERKUAK: SURVEI TERBARU PPI BONGKAR PETA POLITIK NASIONAL!

ENAM TUNTUTAN PENGAWASAN BPKP

Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, BPKP meminta Kemdiktisaintek dan pihak terkait untuk:

1. Membuka penjelasan resmi mengenai kronologi dan mekanisme terjadinya pembayaran kepada 320 mahasiswa yang telah meninggal dunia.
2. Memvalidasi nilai Rp2,70 miliar berdasarkan transaksi, periode hak bantuan, dan tanggal kematian masing-masing penerima.
3. Menyampaikan perkembangan pengembalian dana**, termasuk nilai yang telah dipulihkan dan jumlah yang masih dalam proses penagihan.
4. Menelusuri tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan data, verifikasi, persetujuan, dan penyaluran bantuan.
5. Memperkuat integrasi dan pemutakhiran data agar pembayaran dapat dihentikan sesuai ketentuan ketika penerima tidak lagi memenuhi persyaratan.
6. Menindaklanjuti indikasi pelanggaran secara proporsional, termasuk meneruskan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan bukti awal yang memadai mengenai dugaan tindak pidana.

JANGAN BIARKAN BANTUAN PENDIDIKAN KEHILANGAN MAKNA

Bagi BPKP, persoalan ini menyentuh kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pendidikan. Di tengah kebutuhan mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh kesempatan kuliah, setiap kelemahan yang menyebabkan bantuan tidak tersalurkan secara tepat harus menjadi bahan evaluasi serius.

Program KIP Kuliah harus dijaga agar manfaatnya benar-benar sampai kepada mahasiswa yang berhak. Karena itu, penanganan temuan ini perlu menghasilkan lebih dari sekadar dokumen tindak lanjut: harus ada kepastian mengenai nilai dana yang wajib dipulihkan, tanggung jawab pengelola, dan langkah pencegahan yang terukur.

**“Uang negara bukan sekadar angka dalam laporan audit. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan. Jika terdapat pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, penyelesaiannya harus jelas, terukur, dan dapat diuji oleh publik,”** tegas sikap BPKP melalui Ketua Umumnya, Ahmad Tarmizi, S.E., S.H.

BPKP menyatakan akan mendorong pengawasan terhadap tindak lanjut persoalan ini berdasarkan dokumen dan informasi resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya bukan menghakimi pihak tertentu sebelum pemeriksaan selesai, melainkan memastikan akuntabilitas keuangan negara ditegakkan dan bantuan pendidikan tetap terlindungi dari kelemahan tata kelola.

BPKP — Mengawal Kebijakan Publik, Mengawasi Uang Negara, dan Mendorong Pertanggungjawaban.

(Yazid)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR — Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) berhasil membongkar industri gelap berskala masif yang memproduksi obat keras ilegal jenis Tramadol dan Hexymer. Tersembunyi rapi di kawasan pergudangan Bizpark, Kopo, Kota Bandung, pabrik dan gudang ilegal ini diketahui memiliki kapasitas produksi fantastis: mencapai 8 juta butir obat berbahaya setiap harinya.

Pengungkapan berawal dari aksi pencegatan dramatis oleh jajaran Kepolisian pada Jumat (16/10) sekitar pukul 18.00 WIB di Rest Area KM 125 Tol Purbaleunyi. Petugas mencokok seorang tersangka yang kedapatan membawa 600 ribu butir Hexymer siap edar yang hendak diselundupkan menuju Jakarta.

Tak berhenti di situ, bergerak cepat dari hasil pengembangan pada Sabtu (17/10) hingga Minggu (18/10), petugas menggerebek tiga lokasi terpisah namun berdekatan di kompleks Pergudangan Bizpark. Dari penggerebekan beruntun ini, empat tersangka lain berhasil diringkus, sehingga total lima anggota jaringan berhasil diamankan.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Hengki, menegaskan bahwa para tersangka menjalankan bisnis gelap ini dengan pembagian peran yang rapi dan terorganisir.

“Awal mulanya mengamankan satu orang tersangka pada hari Jumat di kilometer 125 Purbaleunyi dengan barang bukti 600 ribu butir Hexymer siap edar yang hendak dibawa ke Jakarta,” ujar Irjen Pol Hengki di Bandung, Minggu (18/10).

“Kami terus melakukan pengembangan hingga menangkap lima tersangka. Peran mereka bervariasi, mulai dari pembeli, peracik, hingga pengantar dan koordinator pengiriman. Saat ini kami masih terus mendalami keterlibatan masing-masing dalam jaringan besar ini,” tambahnya.

Baca juga Era “Tinggal Kelas” Kembali Lagi: Pemerintah Pastikan Kelulusan Otomatis Dihapus Mulai TA 2027/2028

Bahan Baku Berton-Ton, Bencana Kesehatan Publik Berhasil Digagalkan

Di dalam fasilitas produksi ilegal tersebut, polisi menemukan barang bukti berskala industri:

• Bahan baku obat berton-ton yang tersimpan di dalam puluhan drum (diperkirakan mampu mencetak hingga 256 juta butir Hexymer dan Tramadol).
• Mesin cetak skala besar dan alat pemanas otomatis.
• Puluhan unit telepon seluler, laptop berisi basis data penjualan, serta buku rekening transaksi bernilai fantastis.

Irjen Pol Hengki menyoroti potensi bahaya besar yang mengintai masyarakat jika pabrik ini tidak segera digulung.

“Kalau melihat kapasitas alat yang ada, pabrik ini bisa mencetak sampai 8 juta butir per hari. Jangkauan distribusinya sangat luas, tidak hanya menyasar Jawa Barat, tetapi juga merambah pasar besar seperti Jakarta,” tegas Hengki.

Pengungkapan megapabrik ini menjadi pukulan telak bagi jaringan peredaran obat keras ilegal di Indonesia, sekaligus penegasan komitmen jajaran Polda Jabar—termasuk dalam pengerahan 1.112 personel pada Operasi Antik Lodaya 2026—dalam memberantas kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang hingga ke akar-akarnya.

Sumber :  Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Barat Kota Bandung, Jawa Barat

BOGOR, JURNAL TIPIKOR— Badan Gizi Nasional (BGN) bergerak cepat dan tegas menindaklanjuti video viral dugaan aksi penganiayaan brutal yang mengguncang Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Bogor, Jawa Barat. Insiden yang diduga terjadi pada Rabu (14/10) tersebut kini berada dalam penanganan investigasi mendalam oleh pihak berwenang guna mengusut tuntas tatanan fakta di balik rekaman yang meresahkan publik.

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menegaskan bahwa lembaga tidak memberikan ruang sedikit pun bagi aksi premanisme dan kekerasan di lingkungan kerja pelayanan publik. Langkah penegakan disiplin tanpa pandang bulu telah disiapkan bagi siapa saja yang terbukti terlibat.

“BGN menaruh perhatian serius terhadap peristiwa yang terjadi di lingkungan KPPG Bogor. Kami telah melakukan investigasi untuk mendalami kronologi dan fakta-fakta terkait. Setiap bentuk kekerasan tidak dapat dibenarkan dan harus ditangani secara serius sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Tysa dalam keterangannya, Minggu (18/10/2026).

Berdasarkan laporan di lapangan, Kepala KPPG Bogor beserta Kepala Subbagian Tata Usaha (Kasubbag TU) yang berada di lokasi saat perselisihan pecah telah berupaya melerai kejadian tersebut. BGN menggarisbawahi bahwa penanganan perkara dilakukan berbasis fakta objektif hasil investigasi resmi. Penyampaian informasi publik dijaga ketat dan cermat agar tidak membiaskan atau mendahului proses hukum maupun pemeriksaan internal yang sedang berlangsung.

Baca juga PRABOWO MASIH PERKASA DI PUNCAK, ANIES NAIK TAJAM JADI PENANTANG TERKUAK: SURVEI TERBARU PPI BONGKAR PETA POLITIK NASIONAL!

Pencopotan dan Sidang Etik: Terduga Pelaku Diseret ke Meja Hijau Internal

Respons konkret dan tajam langsung digulirkan oleh Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) BGN. Kepala Biro SDMO BGN, Rahman, mengonfirmasi bahwa tindakan tegas kepegawaian telah dijatuhkan kepada pihak-pihak terkait, khususnya terduga pelaku berinisial GD, yang menjabat sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Purwakarta.

“Sebagai tindak lanjut atas hasil investigasi, posisi yang bersangkutan sebagai Koordinator Wilayah Purwakarta akan ditangani melalui sidang etik kepegawaian di Biro SDMO BGN Pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Rahman.

Rahman menambahkan bahwa mekanisme internal ini digerakkan untuk memastikan setiap tindakan pelanggaran dihukum secara proporsional, transparan, dan tanpa kompromi.

Zero Tolerance terhadap Kekerasan di Program Makan Bergizi Gratis

BGN memberikan peringatan keras kepada seluruh personel yang terlibat dalam program prioritas nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG). Seluruh jajaran diwajibkan menjaga profesionalisme, integritas, dan etika setinggi-tingginya. Aksi kekerasan fisik atas alasan apa pun merupakan bentuk pelanggaran berat yang mencoreng marwah institusi.

Kasus yang menimpa KPPG Bogor ini sendiri menjadi sorotan nasional setelah video amatir berdurasi singkat mendadak viral di media sosial. Dalam rekaman yang memicu gelombang kecaman publik tersebut, tampak seorang pria dalam posisi tiarap tak berdaya tengah dicambuk menggunakan benda yang diduga berupa selang.

BGN memastikan tidak akan melindungi oknum yang merusak nama baik lembaga dan akan menuntaskan kasus ini hingga terang benderang.(*)