KPK Kuliti Lingkaran Kekuasaan Bupati Nonaktif Bolmut, Sekda hingga Kepala Dinas Diperiksa!
JAKARTA, JURNAL TIPIKOR— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperketat lingkaran penyidikan atas kasus rasuah yang merobek tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Sulawesi Utara. Lembaga antirasuah secara tegas memanggil jajaran elite birokrasi daerah—mulai dari Sekretaris Daerah hingga para kepala dinas strategis—untuk menguliti aliran uang haram yang menyeret Bupati nonaktif berinisial SL.
Langkah masif ini diambil menyusul terbongkarnya praktik kotor yang diduga telah berurat akar sejak SL menjabat sebagai Penjabat Bupati (2023–2024) hingga berlanjut ke periode definitifnya (2025–2030).
Jerat Pemerasan dan Gaji Buta Kekuasaan
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyidik memanggil empat pejabat kunci Pemkab Bolmut untuk diperiksa sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (12/11).
Para pejabat yang dipanggil meliputi:
- JCM selaku Sekretaris Daerah (Sekda)
- AJP selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR)
- AD selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
- RSM selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
Pemanggilan ini merupakan rentetan dari maraton pemeriksaan saksi yang dilakukan KPK sepanjang pekan ini. Sebelumnya, lembaga rasuah telah memanggil deretan pejabat lain, mulai dari Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, hingga sejumlah pihak swasta. Ironisnya, ketidakhadiran sejumlah pihak dalam panggilan sebelumnya menunjukkan indikasi lemahnya kepatuhan hukum di lingkungan birokrasi daerah tersebut.
Skandal Rp11,14 Miliar: Proyek Jalan Hingga Gratifikasi Brutal
Skandal ini meledak setelah KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 21 September 2026, yang membekuk SL bersama 13 orang lainnya. Sehari berselang, KPK menetapkan SL sebagai tersangka tunggal atas dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Bolmut, dengan barang bukti awal berupa uang tunai Rp200 juta.
Berdasarkan konstruksi perkara, kebejatan birokrasi ini tidak terjadi dalam semalam. SL diduga memanfaatkan kekuasaannya secara sistematis untuk:
- Memeras Pihak Swasta: SL memaksa para pengusaha yang ingin menggarap proyek pembangunan jalan wilayah Sangkub IV, dengan meraup setoran haram hingga Rp130 juta.
- Mengeruk Gratifikasi Jumbo: Sepanjang kurun waktu 2023 hingga 2026, SL diduga mengantongi gratifikasi total mencapai Rp11,14 miliar.
KPK menegaskan tidak akan memberi ruang toleransi bagi praktik korupsi yang menggerogoti hak-hak masyarakat di daerah. Seluruh pihak yang mangkir atau terbukti mencoba menghalang-halangi penyidikan dipastikan bakal berhadapan langsung dengan Pasal perintangan penyidikan (obstruction of justice).
Penyidik mendesak seluruh saksi yang dipanggil untuk bersikap kooperatif membongkar borok kekuasaan demi memulihkan integritas tata kelola pemerintahan di Bolaang Mongondow Utara.
(Azi)
