DEWAN TIDUR, BIROKRASI BEKU, RAKYAT CIMAHI MENJERIT DI AMBANG KEPUTUSASAAN
CIMAHI, JURNAL TIPIKOR– Di saat kota ini seharusnya berdenyut dengan harapan pembangunan, Cimahi justru terdiam dalam kebekuan birokrasi yang mematikan. Suara rakyat tidak lagi didengar; mereka hanya diteriaki oleh realitas pahit: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tumpul, pelayanan publik yang hampa, dan ancaman PHK yang mencekik leher warga. Ini bukan lagi sekadar kritik; ini adalah jeritan terakhir dari warga yang merasa dikhianati oleh wakil dan pelayan mereka sendiri.
Empat luka terbuka kini menganga di tubuh pemerintahan Kota Cimahi, membuktikan bahwa jarak antara janji politik dan realita jalanan semakin lebar hingga tak terjembatani. Fakta-fakta miris ini bukanlah isapan jempol oposisi, melainkan rangkuman keras dari keresahan yang tersuarakan melalui pernyataan anggota Grup WhatsApp (WAG) Bakesbangpol Kota Cimahi, yang menjadi cermin retaknya kepercayaan publik terhadap institusi negara.
1. DPRD: Benteng Aspirasi atau Sekadar Pajangan?
Lembaga yang digadang-gadang sebagai “suara rakyat” kini lebih mirip museum benda mati. Anggota dewan tampak sibuk dengan egonya, sementara aspirasi warga mentah-mentah ditelan oleh kelambanan prosedur. Pengawasan? Hambar. Keputusan strategis? Berputar di tempat seperti komedi putar yang tak pernah berhenti. Ketika rakyat butuh ketegasan, dewan memberikan kebingungan. Ketika rakyat butuh solusi, dewan memberikan alasan.
2. Kantor Sepi, Nasib Warga Terpinggirkan
Di balik meja-meja kayu mahoni yang mengkilap, pelayanan publik terasa dingin dan jauh. Warga yang datang membawa masalah pulang membawa kekecewaan. Sementara itu, di luar tembok kantor pemerintah, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menghantam rumah-rumah warga Cimahi tanpa ampun. Jeritan kehilangan mata pencaharian nyaring terdengar, namun respons pemerintah terasa lambat, seolah-olah krisis ekonomi warga hanyalah statistik di atas kertas, bukan darah dan air mata tetangga mereka sendiri.
3. Tunjangan Naik, Kinerja Nol Besar
Ada ironi yang menyakitkan: saat tuntutan kenaikan tunjangan aparatur dan anggota dewan bergema lantang dengan dalih “meningkatkan kesejahteraan”, kinerja nyata di lapangan justru mengalami defisit parah. Anggaran membengkak untuk kenyamanan pejabat, namun pelayanan kepada rakyat tetap stagnan. Ini adalah ketimpangan moral yang mengerikan: meminta hak lebih dulu sebelum menunaikan kewajiban. Rakyat bertanya, “Untuk apa kami membayar pajak mahal jika yang kami terima hanya senyuman tipis dan dokumen yang tertunda?”
4. Pengawasan Longgar, Kelalaian Merajalela
Rantai pengawasan di setiap tingkatan pemerintahan terlihat rapuh, bahkan putus. Tanpa mata elang yang mengawasi, transparansi menjadi mitos dan akuntabilitas menjadi lelucon. Kesalahan pengelolaan berulang kali terjadi, namun jarang ada kepala yang harus bertanggung jawab. Budaya “lepas tangan” telah mengakar, membiarkan kelalaian tumbuh subur di atas penderitaan warga.
TUNTUTAN WARGA: STOP BERBICARA, MULAI BEKERJA!
Warga Kota Cimahi tidak lagi tertarik pada pidato-pidato indah atau janji-janji manis yang menguap di udara. Kami menuntut aksi nyata:
- Bangunkan DPRD: Hentikan kemalasan legislatif. Jadilah wakil yang menggigit, bukan wakil yang hanya tidur di kursi empuk.
- Tangani Darurat PHK: Jangan biarkan warga berjuang sendirian. Buka akses bantuan, ciptakan lapangan kerja, dan perbaiki pelayanan publik yang selama ini abai.
- Kinerja Sebelum Tunjangan: Setiap kenaikan kesejahteraan aparatur harus dibayar lunas dengan peningkatan kinerja yang terukur, transparan, dan dirasakan langsung oleh rakyat.
- Tegakkan Hukum Tanpa Ampun: Perketat pengawasan. Siapa yang lalai, harus dihukum. Siapa yang korupsi waktu rakyat, harus dimintai pertanggungjawaban.
Rakyat Cimahi telah lelah menjadi penonton di negeri sendiri. Kami tidak meminta belas kasihan; kami menuntut hak kami atas pemerintahan yang bekerja, bukan yang hanya berpura-pura sibuk.
CimahiMenjerit #DewanTumpul #KerjaNyataBukanJanji
(Adhe)
