Bertaruh Nyawa, Program Revitalisasi di SMP PGRI Sukalarang Senilai 1 Miliar Lebih Diduga Minim Pengawasan K3
Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Program revitalisasi satuan pendidikan di SMP PGRI Sukalarang, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, diduga minim pengawasan dalam penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
SMP PGRI Sukalarang yang beralamat di Jl. Cimanggu RT 05 RW 06, Desa Cimangkok, Kecamatan Sukalarang, mendapat bantuan pemerintah berupa program revitalisasi satuan pendidikan dengan total anggaran sebesar Rp. 1.058.533.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender.
Adapun pekerjaan meliputi pembangunan 4 ruang kelas, 1 ruang administrasi, 1 ruang perpustakaan, dan WC 1 unit 3 pintu (bangun baru). Sekolah tersebut memiliki jumlah siswa sebanyak 122 anak.
Baca juga Dugaan Kekerasan Seksual Terhadap 3 Pelajar, Polres Sukabumi Tetapkan Sekdis Dishub Jadi Tersangka
Pantauan awak media jurnaltipikor.com di lokasi, pada Kamis (17/09/2026) terlihat para pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dengan lengkap saat bekerja. Bahkan pekerja yang sedang memasang baja ringan di atap lantai dua terlihat tanpa pengaman seperti helm proyek, sabuk pengaman, dan sepatu safety.
Kondisi tersebut sangat membahayakan keselamatan para pekerja yang seolah bertaruh nyawa di ketinggian tanpa perlindungan yang memadai.
Saat awak media mencoba melakukan konfirmasi, Ketua P2SP (Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan) sedang tidak berada di lokasi, begitu pun dengan kepala sekolah.
Salah seorang guru, Eli, mengatakan bahwa kepala sekolah sedang sakit dan ketua P2SP juga sedang tidak ada di lokasi.
Minimnya pengawasan K3 dalam proyek yang bersumber dari uang negara ini menjadi sorotan. Padahal dalam setiap proyek konstruksi, penerapan K3 merupakan hal wajib sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR dan Undang-Undang Jasa Konstruksi.
Masyarakat berharap dinas terkait dan konsultan pengawas lebih ketat dalam melakukan pengawasan, agar program revitalisasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan tidak justru menimbulkan korban jiwa akibat kelalaian penerapan keselamatan kerja.
(Rama)
