KEJAGUNG RESMI BANDING: VONIS 5 TAHUN EKS KETUA OMBUDSMAN DINILAI TAK SETIMPAL, PENGKHIANATAN DI SEKTOR STRATEGIS NIKEL TIDAK BISA DIHARGA MURAH
Pengawal moral negara terbukti “bermain mata” terima suap Rp3,87 miliar. Kejagung siapkan memori banding demi keadilan substansial.
JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Ironi menyelimuti institusi pengawas pelayanan publik. Mantan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, yang sejatinya digaji negara untuk menjadi garda terdepan pengawas moral, justru tertangkap basah menjual wewenangnya di sektor paling strategis: pertambangan nikel.
Merasa vonis 5 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim tidak memberikan efek jera dan tidak sebanding dengan kerusakan sistemik yang ditimbulkan, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menyatakan perang. Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan kasus suap tata kelola nikel tersebut.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa langkah banding ini diambil demi menegakkan keadilan yang sesungguhnya.
“Dalam hal ini, jaksa penuntut umum (JPU) sudah mengajukan upaya hukum banding pada hari Rabu pekan lalu dan sedang mempersiapkan memori banding dan kontra memori banding,” tegas Anang di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (16/11).
Baca juga Pemkab Sukabumi Bersama DPRD Sepakati Tiga Raperda Dalam Rapat Paripurna
Vonis di Bawah Tuntutan, Kejagung Ngotot Lawan
Langkah kejagung ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya, JPU dengan tegas menuntut Hery Susanto selama 5,5 tahun penjara. Namun, majelis hakim yang dipimpin Dwi Elyarahma Sulistyowati hanya menjatuhkan vonis 5 tahun penjara. Bagi Kejagung, potongan setengah tahun tersebut mencederai rasa keadilan masyarakat, mengingat posisi Hery yang menyalahgunakan lembaga negara untuk kepentingan korporasi tambang.
“Salah satunya karena terdakwa mengajukan banding, serta alasan yang lainnya akan diungkap dalam memori banding dan kontra memori banding,” tambah Anang, sembari menyatakan bahwa Kejagung menghormati hak terdakwa untuk banding sesuai KUHAP, namun negara juga berhak melawan putusan yang dianggap cacat keadilan.
Rumah Mewah Pulo Gebang Jadi Bukti “Mahal”-nya Harga Pengawasan
Kasus ini bukan sekadar suap biasa. Hery terbukti menerima suap berupa uang tunai dan sebuah rumah mewah di Pulo Gebang, Jakarta Timur, dengan total nilai fantastis mencapai Rp3,87 miliar.
Bukannya mengawasi penyimpangan, Hery justru menjadikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI sebagai alat tawar-menawar. Suap tersebut diduga kuat diterima untuk “menggerakkan” Hery agar mengatur dan menjinakkan LHP terkait dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2021-2026.
Atas perbuatannya, selain hukuman 5 tahun penjara, Hery dihukum denda Rp300 juta (subsider 100 hari kurungan) serta wajib membayar uang pengganti Rp3,87 miliar. Rumah mewah di Pulo Gebang pun disita negara sebagai bagian dari uang pengganti, dengan ancaman subsider 3 tahun penjara jika tidak dibayar.
Namun bagi para pengamat hukum dan masyarakat, pelepasan hak atas rumah mewah dan vonis 5 tahun belum cukup untuk membalas luka negara akibat rusaknya tata kelola nikel—sumber daya alam yang seharusnya menjadi tulang punggung kedaulatan ekonomi Indonesia.
Kejagung kini tengah mematangkan strategi hukumnya. Melalui memori banding yang akan segera diserahkan ke Pengadilan Tinggi, Kejagung diyakini akan membongkar bagaimana seorang pejabat tinggi negara mereduksi fungsi pengawasan menjadi komoditas bisnis, dan mengapa hukuman yang lebih berat mutlak diperlukan untuk memberi sinyal keras bahwa **korupsi di sektor strategis tidak bisa ditawar dengan harga murah.
Sumber : Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI
Editor: Azi

