PA 98 Tolak Wapres Militer: “Cukup Satu Jenderal di Istana, Jangan Tambah Beban Sipil!” Desak Prabowo Reshuffle Kabinet ‘Arisan
BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Di tengah hiruk-pikuk perebutan kursi panas Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka, Perkumpulan Aktivis 98 (PA 98) kembali menjadi “pengacau pesta” bagi para elit yang sedang mabuk kepayang oleh transaksi politik. Dalam pertemuan presidiumnya di Bandung, Minggu (15/11), PA 98 dengan lantang menolak wacana pengisian posisi Wapres dari kalangan militer.
Pesan mereka tegas dan menohok: Biarkan tentara kembali ke barak, jangan biarkan mereka menduduki kursi sipil dengan dalih “kompetensi”.
“Perlu diketahui ya, sejak 1998, amanat Reformasi masih kita pegang. Menyikapi posisi Wapres yang kosong, kami pikir kiranya tidak diberikan kepada figur militer,” tegas Ketua Umum PA 98, Muhamad Surya Wijaya.
Baca juga Gibran End Game’ Terbukti, Bisakah Klan Jokowi Bangkit di 2029?
Bagi PA 98, kursi Wapres bukanlah hadiah hiburan atau kursi empuk bagi mereka yang kalah dalam kalkulasi elektoral. “Bukan semata-mata transaksi politik antar elite,” tambah Surya, sebuah sindiran keras bagi partai-partai yang kini sibuk menjilat ludah sendiri demi bagi-bagi kekuasaan. PA 98 mendesak agar kursi nomor dua ini diisi oleh sipil—teknokrat, profesional, atau politisi sipil yang paham bahwa negara ini butuh orang yang bisa mengurus ekonomi, bukan sekadar orang yang pandai berbaris.
Ironi Perpres 111/2025: Waspadai LGBTQ, Tapi “Aman” dengan Dwifungsi Baru?
Narasi yang dibangun PA 98 dalam forum ini menelanjangi hipokrisi negara. Organisasi ini menyoroti Perpres Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara, yang dengan gagah menempatkan LGBTQ sebagai ancaman non-militer dalam dimensi sosial-budaya.
PA 98 setuju bahwa ancaman ideologi harus diwaspadai. Namun, mereka dengan tajam menunjuk hidung negara: “Jika negara begitu paranoid terhadap minoritas seksual, mengapa negara justru sedang tidur nyenyak menyaksikan militer merangkak kembali ke ranah sipil?”
PA 98 menyoroti program Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP). “Penguatan pertahanan harus berjalan seiring profesionalisme militer dan supremasi sipil. Jangan sampai kita sibuk mengusir hantu LGBTQ, tapi di halaman rumah kita sendiri, Dwifungsi ABRI bangkit lewat pintu belakang bernama Yonif TP,” sindir PA 98. Mengaburkan batas antara tugas perang dan urusan kantor camat bukanlah prestasi, melainkan kemunduran demokrasi.
Desakan Reshuffle: Hentikan Musik Kursi Kabinet ‘Family Gathering’
Tidak hanya soal Wapres, PA 98 juga menagih janji reformasi dengan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan *reshuffle* kabinet. Evaluasi ini bukan sekadar ritual tahunan atau ajang memindahkan menteri dari kementerian yang sepi ke kementerian yang banyak proyeknya.
PA 98 mengingatkan agar reshuffle tidak menjadi ajang “arisan” untuk mengakomodasi ego koalisi gemuk atau memuaskan nafsu oligarki. “Buka ruang bagi teknokrat dan akademisi. Evaluasi harus menyentuh kemampuan pemerintah menangani bencana, karhutla, dan konflik agraria—bukan sekadar kemampuan menteri membuat caption Instagram yang memukau,” tegas PA 98.
Misteri Penyadapan Presiden dan Bayang-Bayang “Deep State”
Dalam suasana yang semakin mirip novel thriller politik, PA 98 turut menyinggung dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Organisasi ini mendesak Kapolri untuk tidak main-main.
“Usut tuntas aktor, motif, dan sumber dananya. Jika ada unsur makar atau operasi politik terorganisasi, hajar habis. Tapi ingat,” tegas Surya, “jangan sampai alat sadap negara ini malah disetel untuk membungkam kritik rakyat dan aktivis. Hak privasi dan kebebasan berpendapat harus dilindungi, bukan dijadikan bahan bakar paranoia penguasa.”
PA 98 juga mencium bau tidak sedap dari fenomena “deep state” dan oligarki yang kini beroperasi di luar nalar demokrasi formal, mengambil keputusan di ruang-ruang gelap sementara parlemen hanya berfungsi sebagai stempel.
Konsolidasi 25-26 November: Bukan Sekadar Minum Kopi di Bandung
Sebagai aksi nyata, PA 98 akan menggelar diskusi publik akbar pada 25–26 November 2026. Forum ini bukan sekadar ajang nostalgia aktivis 98 yang kini sudah beruban, melainkan konsolidasi lintas elemen—akademisi, buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil—untuk merumuskan perlawanan terhadap oligarki.
Sekretaris Jenderal PA 98, Lukman Nurhakim, menutup pernyataan dengan sebuah peringatan keras bagi para pemegang anggaran: “Keberhasilan program tidak diukur dari seberapa besar anggaran yang dibakar atau seberapa megah infrastrukturnya, tapi dari apakah rakyat bisa makan dan apakah alamnya masih terjaga. Kami akan awasi hingga ke akar-akarnya.”
PA 98 menegaskan, mereka tetap membuka pintu dialog dengan pemerintah. “Tapi jangan harap kami akan menjadi ‘yes man’. Fungsi kami adalah mengkritik, bukan memuja.”
Bagi para elit yang sedang pesta pora di istana, pesan dari Bandung ini seharusnya menjadi tamparan keras: Romantisme 1998 mungkin sudah tua, tapi semangat untuk menolak kembalinya tirani—baik dalam bentuk militerisme maupun oligarki—tidak akan pernah mati.(Red)

