Arsip Kategori: Internasional

WASHINGTON D.C,  JURNAL TIPIKOR – Hanya berselang singkat setelah Mahkamah Agung (MA) Amerika Serikat memangkas taji kebijakan perdagangannya, Presiden Donald Trump membalas dengan manuver yang lebih agresif. Pada Jumat (20/2),

Trump resmi mengumumkan pemberlakuan “tarif impor global” sebesar 10 persen, sebuah langkah provokatif yang diprediksi akan kembali mengguncang pasar dunia.

Keputusan ini diambil sebagai reaksi langsung atas putusan MA yang membatalkan bea tarif sebelumnya terhadap hampir seluruh mitra dagang AS.

MA menilai Trump telah melampaui wewenang konstitusionalnya (unconstitutional overreach) karena menggunakan UU Darurat Ekonomi Internasional (IEEPA) 1977 untuk menetapkan tarif sepihak tanpa restu Kongres.

Baca juga Bukan Sinkhole! BRIN Bongkar Fakta Mengejutkan di Balik Lubang Raksasa Aceh Tengah

Murka di Gedung Putih: “Hakim Tidak Patriot!”

Dalam konferensi pers yang penuh tensi, Presiden Trump tidak menyembunyikan kemarahannya.

Ia melancarkan serangan verbal langsung kepada para hakim MA—termasuk enam hakim konservatif yang mayoritas ditunjuk oleh presiden dari Partai Republik.

“Saya malu terhadap sejumlah hakim MA. Mereka tidak punya keberanian melakukan hal yang benar bagi negara kita,” kecam Trump. Ia bahkan melabeli para hakim tersebut sebagai figur yang “sangat tidak patriot dan tidak setia terhadap konstitusi,” serta menuduh adanya pengaruh kepentingan asing di balik putusan tersebut.

Baca juga Diplomasi “Ujung Bayonet”: Bung Karno Tembus Blokade Demonstran dan Gas Air Mata di Buenos Aires

Prahara Hukum: Wewenang vs. Konstitusi

Inti dari kekalahan hukum Trump terletak pada perebutan wewenang perpajakan. Hakim Ketua MA, John Roberts, menegaskan bahwa hak menetapkan tarif secara hukum berada di tangan Kongres (legislatif), bukan Presiden.

“Presiden mengeklaim memiliki kuasa luar biasa untuk menetapkan tarif secara sepihak dengan jumlah, waktu, dan cakupan yang tak terbatas,” ujar Roberts dalam putusannya. “Ia harus secara jelas mendapatkan persetujuan Kongres.

Meski MA membatalkan tarif fentanil dan tarif resiprokal terhadap China, Kanada, dan Meksiko, Trump menegaskan tidak akan mengembalikan pemasukan tarif senilai ratusan miliar dolar yang sudah dipungut.

Ia menganggap negara-negara asing saat ini sedang “menari di atas penderitaan AS,” namun ia bersumpah hal itu tidak akan lama.

Gunakan Celah UU 1974 untuk Tarif Baru

Seolah tak mau tunduk pada palu hakim, Trump langsung meluncurkan “alternatif kuat”. Tarif global 10 persen yang baru diumumkan ini akan dilandasi oleh UU Perdagangan tahun 1974.

Berbeda dengan IEEPA yang dipatahkan MA, UU ini memberikan celah bagi Presiden untuk memberlakukan tarif selama 150 hari guna menangani defisit dagang yang parah. Langkah ini mencakup:

• Tarif Dasar 10%: Berlaku untuk semua barang impor dari seluruh negara.
• Tarif Sektoral Tetap Jalan: Tarif mobil dan baja (berdasarkan UU 1962) tetap berlaku karena memiliki dasar hukum keamanan nasional yang berbeda.
• Diplomasi Tekanan: Jepang telah “menyerah” dengan menjanjikan investasi besar demi menurunkan tarif mobil dari 27,5% menjadi 15%.

Dampak Global dan Ketidakpastian Ekonomi

Langkah nekat Trump ini dipastikan memicu gelombang gugatan baru dari ratusan perusahaan AS dan asing yang merasa dirugikan. Namun, bagi Trump, tarif adalah pilar utama “America First” untuk menghidupkan manufaktur dan mengurangi utang nasional, peduli setan dengan prosedur birokrasi di Capitol Hill atau ruang sidang Mahkamah Agung.

Dunia kini menanti: apakah Kongres akan diam saja melihat wewenangnya dipangkas lewat celah hukum 150 hari, ataukah ini akan menjadi krisis konstitusional terdahsyat di periode kedua masa jabatan Trump?

Sumber : Kyodo

Editor: Azi

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu RI), menyatakan keprihatinan mendalam atas runtuhnya tatanan keamanan global pasca berakhirnya Perjanjian Pengurangan dan Pembatasan Senjata Serangan Strategis (New START) antara Amerika Serikat dan Rusia pada Kamis (5/2).

Berakhirnya pakta ini menandai sejarah kelam di mana untuk pertama kalinya sejak awal 1970-an, dua kekuatan nuklir terbesar dunia beroperasi tanpa batasan hukum, yang memicu risiko eskalasi militer tanpa kendali.

Ancaman Kemanusiaan yang Katastropik

Dalam pernyataan resminya melalui media sosial X, Kemlu RI menegaskan bahwa kekosongan hukum ini bukan sekadar urusan bilateral, melainkan ancaman eksistensial bagi umat manusia.

“Indonesia mendesak AS dan Rusia untuk segera melanjutkan perundingan mengenai pembaruan pembatasan senjata ofensif strategis. Risiko penggunaan senjata nuklir kini nyata dan dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang katastropik,” tulis pernyataan resmi tersebut.

Baca juga BURONAN KELAS KAKAP IMPORTASI KW MENYERAH: Bos Blueray Cargo John Field Akhirnya Bertekuk Lutut di KPK!

Indonesia menggarisbawahi poin-poin krusial berikut:

• Ketidakpastian Global: Hilangnya New START meningkatkan risiko “salah perhitungan” (miscalculation) yang dapat memicu perang nuklir yang tidak disengaja.
• Perlombaan Senjata Baru: Dunia kini terancam kembali ke era Perang Dingin di mana negara-negara berlomba menimbun hulu ledak nuklir.
• Kewajiban Moral & Hukum: Indonesia mendesak seluruh pemilik senjata nuklir untuk mematuhi Pasal VI Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) demi penghapusan total senjata pemusnah massal dari muka bumi.

Peta Kekuatan Nuklir Dunia (Januari 2025)

Situasi menjadi semakin genting mengingat jumlah hulu ledak yang ada saat ini sudah cukup untuk menghancurkan peradaban berkali-kali:

Diplomasi di Tengah Jalan Buntu
Meskipun Presiden AS Donald Trump telah menyatakan keinginan untuk merundingkan “perjanjian yang lebih baik” dengan melibatkan China, Indonesia tetap mendorong agar jalur komunikasi esensial tetap dibuka.

Indonesia memandang bahwa negosiasi tidak boleh disandera oleh kepentingan geopolitik sektoral sementara keselamatan dunia menjadi taruhannya.

Indonesia akan terus menggalang dukungan internasional untuk memastikan kemajuan nyata dalam pelucutan senjata nuklir, demi menjaga kelangsungan hidup generasi mendatang.(*)

JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Singapura secara resmi mengonfirmasi tengah mengevaluasi tawaran Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).

Langkah strategis ini menempatkan Singapura di tengah pusaran diplomasi tingkat tinggi bentukan Washington.

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, mengungkapkan perkembangan tersebut di hadapan Parlemen pada Kamis (5/2), menjawab pertanyaan dari lima anggota parlemen terkait undangan terbuka dari AS.

Baca juga KPK Obrak-Abrik Sarang Suap Bea Cukai: Tumpukan Uang Tunai Disita dari Markas DJBC hingga Blueray Cargo!

Laporan ini pertama kali dipublikasikan oleh The Straits Times.
Aliansi Baru di Bawah Kendali Trump
Pembentukan BoP diumumkan oleh Presiden Trump pada 16 Januari lalu sebagai inisiatif ambisius untuk memetakan ulang stabilitas global.

Dewan ini diisi oleh tokoh-tokoh kunci dalam lingkaran internal Trump serta figur internasional berpengaruh, di antaranya:

• Lingkaran Dalam AS: Menlu Marco Rubio, Utusan Khusus Steve Witkoff, dan Jared Kushner.
• Tokoh Global: Mantan PM Inggris Tony Blair, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.

Diplomasi Tanpa Batas

Yang menarik perhatian dunia internasional adalah inklusivitas dewan ini. Selain Singapura, Trump juga melayangkan undangan kepada pemimpin dari berbagai spektrum politik, termasuk perwakilan dari Rusia dan Belarus, memicu spekulasi mengenai efektivitas dan arah geopolitik dewan tersebut di masa depan.

Bagi Singapura, bergabung dengan BoP bukan sekadar masalah seremonial, melainkan keputusan strategis yang mempertimbangkan posisi negara kota tersebut sebagai jembatan antara Barat dan Timur.

“Kami sedang mengevaluasi tawaran ini dengan teliti,” ujar Balakrishnan, menekankan pentingnya kepentingan nasional dalam merespons dinamika kebijakan luar negeri AS yang agresif.

(Red)

TOKYO, JURNAL TIPIKOR– Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (Majelis Rendah) pada Jumat (23/01/2026).

Langkah ini memicu pertarungan politik kilat yang puncaknya akan terjadi pada pemilu sela 8 Februari mendatang.

Keputusan berani ini diambil hanya berselang empat bulan setelah ia menjabat, demi mengamankan mandat penuh atas agenda ekonomi dan keamanan nasionalnya.

Baca juga Skandal 6,5 Miliar: BPKP Endus Bau Amis Proyek Mangkrak SMAN 1 Cibitung, Desak Blacklist Kontraktor!

Pembubaran ini mencatat sejarah sebagai yang pertama dilakukan di awal masa sidang reguler dalam hampir 60 tahun terakhir. Keputusan tersebut memaksa Jepang masuk ke masa kampanye tersingkat sepanjang sejarah pascaperang, dengan jeda hanya 16 hari menuju pemungutan suara.

Pertaruhan Mandat di Tengah Koalisi Baru

Langkah PM Takaichi merupakan upaya untuk memvalidasi posisi pemerintahannya di mata publik setelah terbentuknya koalisi baru antara Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang.

“Pemerintah membutuhkan mandat langsung dari rakyat untuk menjalankan kebijakan strategis, terutama dengan adanya konfigurasi koalisi yang baru terbentuk Oktober lalu,” ujar PM Takaichi dalam keterangannya di hadapan pers.

Baca juga Pemdes Karangkancana dan Karang Taruna Perkuat Silaturahmi Demi Menjaga Kondusifitas Desa

Poin-Poin Utama Pertarungan Politik 2026:

• • Perang Pajak Konsumsi: Oposisi (Aliansi Reformasi Sentris) menuntut penghapusan penuh pajak konsumsi pada bahan pangan, sementara pemerintah mewacanakan penangguhan sementara untuk meredam inflasi.
  • Skandal Dana Gelap: Isu integritas masih membayangi LDP menyusul skandal pendanaan partai yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir.
  • Oposisi “Reunifikasi”: Partai Demokrat Konstitusional kini menggandeng Partai Komeito—mantan mitra setia LDP selama 26 tahun—menciptakan ancaman serius bagi dominasi petahana.
  • Krisis Mayoritas: Koalisi Takaichi saat ini hanya memiliki mayoritas tipis di Majelis Rendah dan merupakan minoritas di Majelis Tinggi, yang kerap menghambat proses legislasi nasional.

Hujan Kritik: Politik di Atas Anggaran Rakyat?

Keputusan PM Takaichi tidak lepas dari kecaman pedas. Pihak oposisi menuding perdana menteri sengaja “mencuri waktu” dengan membatasi durasi kampanye agar pemilih tidak memiliki cukup waktu untuk membedah kelemahan program pemerintah.

Selain itu, pemerintah dianggap mengesampingkan kepentingan mendesak rakyat karena menggelar pemilu sebelum anggaran awal tahun fiskal 2026 disahkan oleh parlemen.

Data Singkat Pemilu Jepang 2026:

Sumber: Kyodo / Diolah kembali oleh Tim Redaksi.

LONDON, INGGRIS, JURNAL TIPIKOR – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengumumkan rencana strategis berskala besar untuk membangun 10 universitas baru yang berfokus pada bidang Kedokteran, Kedokteran Gigi, Farmasi, serta Sains dan Teknologi.

Langkah berani ini diambil sebagai solusi permanen atas krisis kekurangan tenaga medis yang terus membayangi Indonesia.

Berbicara usai forum UK-Indonesia Education Roundtable di London, Selasa (20/1), Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak bisa lagi menunggu dalam mencukupi kebutuhan dokter nasional.

“Kita hanya menghasilkan sekitar 9.000 dokter setiap tahunnya. Jika terus begini, saat kita mencapai target 140 ribu dokter, jumlah yang pensiun pun akan semakin banyak. Ini adalah keadaan darurat yang harus dijawab dengan rencana strategis,” tegas Presiden.

Baca juga Kejagung Endus Aliran Dana Haram Korupsi POME Melalui Money Changer di Mal Mewah Jakarta

Standar Inggris, Beasiswa Penuh, dan Dosen Internasional
Proyek ambisius ini tidak sekadar menambah jumlah gedung, melainkan membawa standar pendidikan global ke tanah air.

Presiden mengungkapkan keinginannya untuk menggandeng perguruan tinggi terkemuka dari Inggris guna menerapkan kurikulum dan kualitas pendidikan terbaik di dunia

Beberapa poin utama dalam rencana strategis ini meliputi:

•  Standar Tertinggi: Mengadopsi standar pendidikan universitas elit Inggris untuk memastikan lulusan Indonesia setara dengan lulusan terbaik dunia.
• Beasiswa Penuh: Universitas-universitas baru ini akan menyeleksi lulusan-lulusan terbaik bangsa untuk menempuh pendidikan dengan beasiswa penuh dari pemerintah.
• Magnet bagi Akademisi Dunia: Indonesia akan membuka pintu lebar bagi dosen dan profesor asing. Pemerintah berkomitmen menjamin kualitas hidup dan keamanan di kawasan kampus agar menarik bagi tenaga pengajar internasional.
• Fokus Bidang Strategis: Selain Kedokteran dan Farmasi, fokus akan diberikan pada bidang Digital dan Teknologi yang menjadi kebutuhan masa depan.

Target Operasional 2028

Presiden Prabowo optimis bahwa pembangunan kawasan universitas ini akan bergerak cepat. Targetnya, pada awal tahun 2028, kelompok mahasiswa pertama sudah bisa memulai perkuliahan.

“Kita ingin mempercepat, kita ingin mengejar. Kita harus punya tingkat pendidikan yang setinggi-tingginya, sederajat dengan yang terbaik di dunia,” ujar Prabowo optimistis.

Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi yang sudah terjalin antara universitas Inggris dengan kampus ternama Indonesia seperti UI dan UGM, serta kehadiran kampus internasional yang telah berdiri di Singosari dan Bandung.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Presiden RI Prabowo Subianto memulai langkah diplomasi maraton di awal tahun 2026. Setelah bertolak menuju London untuk memenuhi undangan Raja Charles III, Kepala Negara dijadwalkan menjadi pusat perhatian dunia sebagai pembicara kunci (keynote speaker) dalam ajang bergengsi World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026.

Panggung Strategis di Davos

Melansir laman resmi WEF, Presiden Prabowo akan menyampaikan pidato khusus (special address) pada pukul 14.00–14.30 waktu setempat (CET).

Di panggung tersebut, ia akan didampingi langsung oleh Presiden dan CEO WEF, Børge Brende.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa kehadiran Presiden di Davos membawa misi strategis bagi posisi ekonomi Indonesia di mata internasional.

“Presiden akan menyampaikan pidato kunci di hadapan 61 kepala negara dan pemerintahan, serta lebih dari 1.000 peserta global. Selain pidato, Presiden juga akan melakukan dialog strategis ‘satu meja’ dengan para CEO perusahaan terkemuka mancanegara,” ujar Seskab Teddy saat dihubungi, Minggu (18/01/2026).

Baca Juga Pecah Misteri Bulusaraung: Satu Jasad Korban Pesawat IAT Ditemukan di Jurang 200 Meter

Prabowo akan bersanding dalam deretan pemimpin dunia yang juga memberikan pidato khusus tahun ini, termasuk Donald J. Trump (Presiden AS), Emmanuel Macron (Presiden Prancis), Friedrich Merz (Kanselir Jerman), hingga Sekjen PBB António Guterres.

Misi London: Ekonomi, Maritim, dan Konservasi Gajah

Sebelum tiba di Swiss, agenda padat telah menanti Presiden di London, Inggris. Seskab Teddy menjelaskan bahwa kunjungan ini mencakup dua aspek krusial: penguatan bilateral dan isu lingkungan global.

1. Pertemuan dengan PM Keir Starmer: Fokus pada kesepakatan strategis di sektor ekonomi dan maritim.
2. Pertemuan dengan Raja Charles III: Diskusi khusus mengenai pelestarian alam, lingkungan hidup, serta komitmen terhadap konservasi gajah bersama para tokoh filantropi dunia.

Pelepasan Kenegaraan

Keberangkatan Presiden dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma pada Minggu siang dilepas oleh jajaran petinggi negara.

Baca juga Bukan Sekadar Nama Besar: Noe Letto hingga Anak Hotman Paris Resmi Jadi “Otak” Strategis Kemhan

Terlihat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta istri, Selvi Ananda, memimpin prosesi pelepasan. Turut hadir Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, hingga Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad.

Lawatan ini menandai langkah proaktif Indonesia dalam menavigasi tantangan ekonomi global dan mempertegas posisi tawar Indonesia sebagai pemain kunci dalam dialog ekonomi serta lingkungan di kancah internasional.

Sumber : Antara

Editor : Azi

WASHINGTON, D.C., JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump resmi menetapkan organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir, Lebanon, dan Yordania ke dalam daftar hitam kelompok teroris.

Langkah ini merupakan eskalasi signifikan dalam kebijakan luar negeri AS untuk menekan kekuatan yang dianggap mengancam kepentingan Israel di Timur Tengah.

Keputusan tersebut diumumkan secara resmi pada Selasa (13/1) waktu setempat, menyusul perintah eksekutif Presiden Trump yang menginstruksikan penyusunan daftar hitam bagi kelompok tersebut.

Baca juga Pemkab Bandung Segel Sementara Proyek Perumahan Soreang demi Cegah Bencana

Rincian Klasifikasi dan Sanksi
Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri AS menerapkan klasifikasi berbeda bagi cabang-cabang organisasi tersebut:

• Mesir dan Yordania: Dilabeli sebagai “Teroris Global yang Ditentukan Secara Khusus” oleh Departemen Keuangan AS.
• Lebanon: Ditetapkan sebagai “Organisasi Teroris Asing” (FTO) oleh Departemen Luar Negeri AS.

Status FTO memberikan kewenangan hukum yang lebih luas bagi Washington untuk melakukan penindakan hukum dan fisik.

Pemerintah AS berdalih bahwa organisasi-organisasi tersebut menggunakan kedok lembaga sipil untuk memberikan dukungan kepada Hamas serta melakukan aktivitas yang merugikan stabilitas kawasan.

“Cabang-cabang Ikhwanul Muslimin berpura-pura menjadi organisasi sipil yang sah, padahal di balik layar, mereka secara eksplisit mendukung kelompok teroris seperti Hamas,” tulis pernyataan resmi Departemen Keuangan AS.

Baca juga Terobosan Hukum di Muara Enim: Belum Seminggu KUHP Baru Berlaku, Hakim Jatuhkan Vonis Pemaafan (Judicial Pardon) pada Perkara Anak

Dampak Hukum dan Ekonomi

Dengan status ini, AS memberlakukan sanksi ekonomi ketat untuk memutus aliran dana internasional bagi kelompok-kelompok tersebut.

Setiap individu atau entitas di AS yang memberikan dukungan material akan dianggap melanggar hukum. Khusus untuk cabang Lebanon (FTO), anggota organisasi tersebut dilarang keras memasuki wilayah Amerika Serikat.

Reaksi Internasional dan Domestik
Penetapan ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak:

•  Ikhwanul Muslimin: Pemimpin umum Mesir, Salah Abdel Haq, menolak keras keputusan ini dan menuduhnya sebagai hasil tekanan politik dari Israel dan Uni Emirat Arab (UEA). Ia menegaskan akan menempuh jalur hukum.
• Pemerintah Mesir: Menyambut baik langkah AS dan menyebutnya sebagai tindakan krusial untuk menghadapi ideologi ekstremis yang mengancam stabilitas kawasan.
• Dampak di Dalam Negeri AS: Kebijakan ini segera diikuti oleh langkah domestik. Gubernur Texas dan Florida (Partai Republik) menetapkan Council on American-Islamic Relations (CAIR) sebagai kelompok teroris atas dugaan afiliasi dengan Ikhwanul Muslimin.

CAIR telah membantah tuduhan tersebut dan melayangkan gugatan hukum atas dasar pencemaran nama baik dan diskriminasi.

Langkah ini diprediksi akan mengubah peta geopolitik di Timur Tengah, mengingat sayap politik Ikhwanul Muslimin di Yordania baru saja memenangkan 31 kursi parlemen pada pemilu 2024, meskipun organisasi induknya telah dilarang oleh pemerintah setempat.

Baca juga Guncang Filantropi Dunia: Sri Mulyani Resmi Gabung ‘Ring Satu’ Bill Gates, Misi 20 Tahun Ubah Wajah Kemiskinan Global

Tentang Departemen Keuangan Amerika Serikat:

Lembaga eksekutif pemerintah federal AS yang bertanggung jawab untuk mengelola pendapatan negara dan menerapkan sanksi ekonomi internasional terhadap entitas yang dianggap mengancam keamanan nasional.

Sumber : CNBC

Editor : Azi

SEATTLE, AS, JURNAL TIPIKOR – Mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, secara resmi ditunjuk sebagai anggota Dewan Direksi Bill & Melinda Gates Foundation.

Penunjukan ini menandai babak baru dalam sejarah yayasan filantropi terbesar di dunia tersebut, sekaligus mengukuhkan posisi Sri Mulyani sebagai salah satu arsitek ekonomi paling berpengaruh di level global.

Langkah ini diambil di tengah komitmen besar pendiri Microsoft, Bill Gates, untuk menghabiskan seluruh dana abadi yayasan dalam dua dekade mendatang.

Sri Mulyani dipilih untuk memandu misi ambisius dalam memberantas penyakit menular, menekan angka kematian ibu dan bayi, serta mengangkat jutaan manusia dari jerat kemiskinan.

Baca juga Pemkab Bandung Segel Sementara Proyek Perumahan Soreang demi Cegah Bencana

Mandat Besar di Tengah Krisis Global

Dalam pernyataan resminya, Sri Mulyani menegaskan bahwa keterlibatannya bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah tanggung jawab moral untuk menjawab tantangan dunia yang kian kompleks.

“Saya merasa terhormat untuk bergabung dengan Dewan Yayasan Gates untuk berkontribusi pada momen penting yang penuh tantangan dan peluang ini,” ujar Sri Mulyani melalui situs resmi Gates Foundation, Selasa (13/1/2026).

Beliau menambahkan bahwa pengalamannya dalam menavigasi ekonomi makro akan difokuskan sepenuhnya untuk misi kemanusiaan.

“Dengan waktu 20 tahun untuk memberikan dampak sebesar mungkin, saya termotivasi membawa pengalaman ekonomi saya untuk menyelamatkan nyawa dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dunia,” tegasnya.

Baca juga Terobosan Hukum di Muara Enim: Belum Seminggu KUHP Baru Berlaku, Hakim Jatuhkan Vonis Pemaafan (Judicial Pardon) pada Perkara Anak

Perspektif Ekonomi untuk Kemanusiaan
CEO Gates Foundation, Mark Suzman, menyatakan bahwa rekam jejak Sri Mulyani dalam memimpin reformasi besar di berbagai lembaga keuangan internasional adalah aset yang tak ternilai bagi yayasan.

“Kepemimpinannya akan membantu memastikan bahwa sumber daya kami terus digunakan untuk memperluas kesempatan, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, dan meningkatkan hasil bagi masyarakat di seluruh dunia,” ungkap Suzman.

Komposisi Dewan Elit

Sri Mulyani akan bersinergi dengan tokoh-tokoh global lainnya dalam Dewan Direksi, termasuk:

• Bill Gates (Pendiri)
• Ashish Dhawan
• Helene Gayle
• Strive Masiyiwa
• Thomas J. Tierney
• Mark Suzman (CEO)

Kehadiran Sri Mulyani juga mengisi kekosongan strategis saat Baroness Nemat (Minouche) Shafik sedang cuti untuk menjalankan tugas sebagai kepala penasihat ekonomi Perdana Menteri Inggris, Sir Keir Starmer.

Dengan bergabungnya “Srikandi Ekonomi” Indonesia ini, Gates Foundation diprediksi akan semakin agresif dalam menerapkan kebijakan berbasis data dan reformasi struktural untuk mencapai target nol kemiskinan dan kesehatan global yang merata sebelum batas waktu dua dekade berakhir.

Tentang Bill & Melinda Gates Foundation:

Berdasar di Seattle, Washington, yayasan ini bekerja untuk membantu setiap orang menjalani kehidupan yang sehat dan produktif.

Di negara berkembang, yayasan ini berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat dan pengentasan kelaparan serta kemiskinan ekstrim.

(Red)

WASHINGTON, JURNAL TIPIKOR – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan keprihatinan mendalam atas tindakan militer Amerika Serikat terhadap Venezuela. Guterres menilai langkah tersebut berisiko menciptakan “preseden berbahaya” dalam tatanan hubungan internasional.

Melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, pada Sabtu (3/1), Sekjen PBB menegaskan bahwa perkembangan situasi saat ini merupakan sinyal yang mengkhawatirkan bagi stabilitas global.

“Terlepas dari situasi yang terjadi di Venezuela, sederet perkembangan ini merupakan preseden yang berbahaya. Sekretaris Jenderal terus menekankan pentingnya penghormatan penuh oleh semua pihak terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB,” ujar Dujarric dalam pernyataan resminya.

Baca juga Menyambut 2026: Survei Mengungkap 5 Pilar Utama Resolusi Masyarakat untuk Hidup Lebih Berkualitas

Pelanggaran Hukum Internasional

Guterres menyoroti ketidakpatuhan terhadap aturan main internasional dalam krisis ini. Pihaknya sangat prihatin bahwa prinsip-prinsip hukum internasional tidak lagi dihormati dalam upaya penyelesaian konflik di negara Amerika Selatan tersebut.

Selain itu, pimpinan tertinggi PBB tersebut memperingatkan bahwa eskalasi yang terjadi baru-baru ini dapat memicu dampak berantai yang merugikan stabilitas kawasan secara luas.

Seruan Dialog dan HAM

Menanggapi tensi yang kian memanas, Guterres mendesak seluruh pihak terkait di Venezuela untuk segera menurunkan ketegangan dan mengutamakan jalan diplomasi.

“Sekretaris Jenderal mendesak semua pihak di Venezuela untuk terlibat dalam dialog inklusif dengan menghormati secara penuh hak asasi manusia (HAM) dan supremasi hukum,” tambah pernyataan tersebut.

PBB tetap pada posisi bahwa solusi jangka panjang untuk Venezuela hanya dapat dicapai melalui kesepakatan politik internal yang menjunjung tinggi hukum, tanpa adanya intervensi militer asing yang melampaui mandat Piagam PBB.

Sumber: Sputnik / RIA Novosti

BEIJING/SEOUL, JURNAL TIPIKOR-– Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Tae-yul, mengadakan pertemuan tingkat tinggi yang menandai babak baru dalam peningkatan interaksi diplomatik kedua negara.

Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat komunikasi strategis dan mencari titik temu di tengah dinamika geopolitik regional yang kian kompleks.

Fokus Utama: Ekonomi dan Keamanan Kawasan

Dalam diskusi tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk memprioritaskan beberapa agenda krusial:

* Ketahanan Ekonomi: Penguatan kerja sama ekonomi dan stabilitas rantai pasok global.

* Denuklirisasi: Upaya bersama dalam memajukan proses denuklirisasi di Semenanjung Korea guna menjamin perdamaian jangka panjang.

* Sinergi Strategis: Tiongkok menegaskan posisi Korea Selatan sebagai mitra vital untuk membangun kemakmuran di Asia Timur.

Baca juga Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Soroti Pengesahan KUHP Baru: Lima Poin Krusial Dinilai Mengancam Demokrasi

Navigasi Geopolitik dan Keseimbangan Diplomasi

Menanggapi situasi global, Tiongkok secara terbuka menyatakan kekhawatirannya terhadap aliansi yang dipimpin AS di Indo-Pasifik, seperti AUKUS dan Quad, yang dinilai berpotensi memicu perpecahan. Meski demikian, Beijing menekankan kesediaannya untuk mengedepankan dialog daripada konfrontasi dalam hubungannya dengan Seoul.

Di sisi lain, Korea Selatan menegaskan kebijakan luar negeri yang seimbang. Seoul berkomitmen untuk:

• Menjaga Kemitraan dengan Tiongkok: Demi kepentingan ekonomi dan stabilitas kawasan.
• Menghormati Aliansi Tradisional: Tetap menjaga hubungan keamanan dengan Amerika Serikat tanpa mengorbankan hubungan bilateral dengan Tiongkok.

Menghidupkan Kembali Kerja Sama Multilateral

Salah satu poin penting dalam pertemuan ini adalah penjajakan kembali kerja sama trilateral antara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Inisiatif ini dipandang sebagai platform krusial untuk membangun dialog yang lebih luas guna mengatasi tantangan bersama di Asia Timur.

“Pertemuan ini menunjukkan keinginan kuat kedua negara untuk menjaga hubungan bilateral yang stabil dan produktif, sekaligus menjadi sinyal positif bagi perdamaian regional,” ungkap perwakilan diplomatik dalam pertemuan tersebut.

Sumber :

Biro Pers Kementerian Luar Negeri