GUNCANGAN ISTANA: Prabowo Jalankan ‘Operasi Presisi’, Preteli Siji-Siji Figur Kunci Solo, Konsolidasi Kekuasaan Penuh Dimulai!
JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Gelombang kejut politik paling dahsyat sejak suksesi kepemimpinan nasional akhirnya pecah. Perombakan kabinet ketujuh yang digelar Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Kamis, 1 Oktober 2026, bukan sekadar rotasi birokrasi biasa. Ini adalah deklarasi tegas: era kompromi politik telah usai, dan konsolidasi kekuasaan penuh di bawah komando tunggal Prabowo resmi dimulai.
Di balik khidmatnya seremoni kenegaraan, Prabowo menjalankan manuver yang di ruang publik dijuluki sebagai “Operasi Presisi” atau *dipreteli siji-siji (membongkar satu per satu). Sasarannya jelas: menggeser perlahan namun pasti figur-figur kunci yang selama satu dekade menjadi pilar gerbong kekuasaan Solo dari episentrum kendali operasional negara.
Mahapatih Solo Tergusur, Perlindungan Politik Runtuh
Indikator paling mencolok dari operasi ini adalah terdepaknya Pratikno dari kursi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Sosok yang selama 10 tahun bertindak sebagai ‘mahapatih’ perancang arsitektur politik kekuasaan Jokowi ini resmi kehilangan portofolio eksekutif. Meski pada Jumat (2/10/2026) ia “darat lunak” sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), ruang geraknya dipangkas drastis tanpa wewenang operasional.
Pencopotan ini diperparah dengan tersingkirnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (AGK) yang digantikan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, serta dicopotnya Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Muhammad Qodari, yang dikenal sebagai inisiator gerakan Jokpro 2024. Kursi strategis Bakom kini dipegang Syahganda Nainggolan. Terdepaknya figur-figur berdaya tawar tinggi ini membuktikan satu hal: perlindungan politik dari Solo tak lagi kebal terhadap kebutuhan konsolidasi mandiri Prabowo.
Sigit ‘Darat Lunak’: Ambil Tongkat Komando Tanpa Tetesan Darah Politik
Pergeseran paling dramatis terjadi di tubuh Korps Bhayangkara. Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang menahkodai Polri sejak era Jokowi, ditarik ke dalam struktur Istana sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), digantikan Komjen Pol Suyudi Ario Seto.
Secara formal, ini adalah penghormatan tinggi. Namun dalam kalkulasi riil kekuasaan, ini adalah manuver soft landing yang sangat presisi. Dengan menjadi KSP, Sigit secara otomatis kehilangan tongkat komando operasional atas ratusan ribu personel bersenjata dan kewenangan penyelidikan penegakan hukum di seluruh Indonesia. Prabowo sukses menempatkan figur pilihannya di Trunojoyo tanpa menciptakan turbulensi politik frontal atau mempermalukan mantan ajudan Jokowi tersebut. Respons singkat Jokowi kepada awak media, “sudah saatnya”, seolah menjadi penanda pasrah atas realitas baru ini.
Paradoks Bahlil dan Cengkeraman Gerindra yang Makin Kokoh
Di tengah gempuran “preteli siji-siji”, muncul sebuah paradoks: mengapa Bahlil Lahadalia justru kian berdaya? Loyalis Presiden ke-7 RI ini tak hanya dipertahankan sebagai Menteri ESDM, tetapi diberi mandat rangkap yang sangat strategis sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Langkah ini bukan sekadar sentimen, melainkan kompromi transaksional yang rasional. Bahlil memegang dua kartu truf: tiket kepemimpinan Partai Golkar dengan kursi parlemen yang masif, serta kendali teknis atas proyek hilirisasi tambang yang menjadi nadi pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan pemerintah.
Sementara itu, promosi Letjen TNI (Purn) Dudung Abdurachman dari KSP menjadi Menko Polkam, pengukuhan Arrmanatha Nasir di Kemenlu, dan masuknya ekonom Dradjad Wibowo di Kemenko Perekonomian, menyempurnakan puzzle kekuasaan. Prabowo kini telah mengunci hampir seluruh tuas kendali strategis: politik, pertahanan, diplomasi, hingga instrumen penegakan hukum.
Akhir Fase Transisi, Era Poros Tunggal Dimulai
Manuver pretel satu per satu ini mengirimkan pesan yang tak bisa disalahartikan. Fase konsesi politik transisi telah resmi ditutup. Indonesia kini memasuki era baru di mana kepemimpinan dan arah negara sepenuhnya berputar di sekitar poros tunggal Istana Merdeka, di bawah kendali penuh dan visi tunggal Presiden Prabowo Subianto.(*)
