GEbrakan Ekstrem Dedi Mulyadi: UMP Jabar 2027 Melonjak 29,44% Jadi Rp3 Juta! Disparitas Mencekam, Bekasi Rp5,9 Juta Banjar Hanya Rp2,3 Juta
BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, baru saja menjatuhkan “bom waktu” bagi peta ketenagakerjaan dan industri di Tanah Pasundan. Di tengah hiruk-pikuk akhir tahun 2026, Pemprov Jabar menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 melonjak gila-gilaan sebesar 29,44 persen atau setara Rp682.399, menjadi Rp3 juta.
Kenaikan nyaris 30 persen ini bukan angka yang wajar dalam kalkulasi upah minimum tahunan, melainkan sebuah gebrakan ekstrem yang memaksa industri dan serikat pekerja untuk menahan napas.
“UMP 2027 Provinsi Jawa Barat itu ditetapkan sebesar Rp3 juta. Berarti mengalami kenaikan Rp682.399, atau naik 29,44 persen. Nah ini batasan minimal upah di Provinsi Jawa Barat. Sekali lagi, batasan minimal upah di Provinsi Jawa Barat,” tegas Dedi Mulyadi saat konferensi pers di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (21/11/2026).
Baca juga PSN Revitalisasi SDN Cisirem Lengkong Rp 1,1 Miliar di Sukabumi Diduga Gunakan Material Bekas
Dua Wajah Jawa Barat: Jurang Pemisah Bekasi dan Banjar
Di balik angka provinsial Rp3 juta, Dedi membongkar realitas pahit tentang “dua wajah” Jawa Barat. Data yang dirilis menunjukkan disparitas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang bagai langit dan bumi.
Bekasi, sebagai penyangga ibu kota dan kawasan industri raksasa, mencatatkan UMK tertinggi di angka Rp5,9 juta. Sementara itu, di sisi lain pulau Jawa Barat, Kota Banjar harus menelan pil pahit dengan UMK terendah hanya Rp2,3 juta.
“Artinya bahwa ada disparitas, ada yang satu sangat tinggi, ada yang satu sangat rendah,” ucap Dedi.
Selisih Rp3,6 juta antara Bekasi dan Banjar ini menjadi tamparan keras bagi pemerataan ekonomi di Jabar. Dedi mengklaim, pendekatan UMP 2027 ini adalah upaya “menambal” jurang ketimpangan tersebut. “Nah sehingga kita berusaha untuk membangun keseimbangan itu melalui pendekatan UMP,” lanjutnya.
‘Jalan Tengah’ atau Pintu Darurat bagi Industri?
Untuk meredam potensi gejolak dari kalangan pengusaha yang mungkin kewalahan menanggung lonjakan 29,44 persen, Dedi mengambil apa yang ia sebut sebagai “jalan tengah”. Namun, jalan tengah ini secara halus membuka “pintu darurat” bagi industri yang merasa tercekik.
Dedi memberikan ruang bagi perusahaan yang keberatan untuk mengajukan pengecualian. “Nanti kan keberatan itu akan kita lihat dari sisi aspek administrasinya, aspek kemampuan keuangannya, karena kita harus mempertimbangkan kelangsungan berusaha dan kelangsungan orang bekerja,” kata Dedi.
Bagi pengamat, klausul pengecualian ini bisa menjadi celah. Di satu sisi buruh merayakan kenaikan 29,44 persen, di sisi lain, mereka harus bersiap bertarung di meja perundingan jika perusahaan mengklaim “tidak mampu” secara finansial.
Paradoks KHL: Safety Net yang Justru di Bawah Standar Layak
Namun, pukulan paling menohok justru datang dari formulasi dasar kebijakan ini. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar, I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka, membeberkan bahwa UMP Rp3 juta ini didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
“Formula yang digunakan sekarang itu adalah kebutuhan hidup layak atau KHL, di mana KHL terendah di Provinsi Jawa Barat itu ada di 3 juta 096. Jadi 3 juta itu adalah *safety net* untuk angka, harus lebih tinggi dari 3 juta, seperti itu,” papar I Gusti Agung.
Pernyataan ini memunculkan paradoks yang ironis. Jika KHL terendah di Jabar adalah Rp3.096.000, mengapa UMP yang ditetapkan justru “hanya” Rp3.000.000?
Artinya, *safety net* (jaring pengaman) yang dibanggakan Pemprov Jabar sebagai batas minimal upah, secara matematis justru masih berada di bawah standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terendah di wilayahnya sendiri. Buruh yang merayakan kenaikan 29,44 persen pada akhirnya harus menyadari bahwa upah minimum mereka di tahun 2027 masih belum sepenuhnya menyentuh angka “hidup layak” yang diakui oleh dinas tenaga kerja itu sendiri.
Kebijakan UMP 2027 ini kini menjadi sorotan nasional. Apakah ini akan menjadi kado manis akhir tahun bagi jutaan buruh Jabar, atau justru menjadi awal dari gelombang PHK terselubung berkedok “keberatan finansial” dari para pengusaha? Waktu yang akan menjawab.
(Azi)

