BUKTI NYATA BERPIHAK PADA PEKERJA! Pemprov DKI Teken UMP 2027 Tembus Rp6,13 Juta, Naik 7,1 Persen Selesai Lebih Cepat dari Jadwal
JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Tidak ada kata tunggu bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memastikan roda ekonomi berputar dan kesejahteraan pekerja terjamin. Mematahkan keraguan di tengah tantangan ekonomi, Pemprov DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 sebesar Rp6.136.941
Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan lonjakan signifikan sebesar 7,1 persen atau naik Rp407.065 dibandingkan UMP tahun 2026. Keputusan bersejarah ini diteken langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, hari ini, Jumat (20/11/2026).
“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub (Keputusan Gubernur) Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941,” tegas Gubernur Pramono Anung di kawasan Jakarta Pusat, Jumat.
Rekor Cepat: Sinergi Segitiga Emas Jakarta
Yang membuat penetapan UMP 2027 ini istimewa adalah kecepatan dan kedewasaan dalam prosesnya. Di tengah dinamika kepentingan antara pekerja dan pengusaha, Dewan Pengupahan DKI Jakarta berhasil menemukan titik temu yang adil hanya dalam waktu tiga hari. Penetapan ini selesai lebih cepat dari batas waktu tenggat yang ditentukan.
“Terus terang, Saudara-saudara sekalian, pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi Alhamdulillah sudah diselesaikan. Batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok, tetapi Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta, Alhamdulillah kita bisa menyelesaikannya,” ungkap Pramono dengan nada bangga.
Kecepatan ini menjadi tamparan keras bagi skeptis yang meragukan kolaborasi tripartit (pemerintah, buruh, dan pengusaha). Pemprov DKI membuktikan bahwa keadilan sosial bagi pekerja dan keberlangsungan iklim usaha di Jakarta bisa berjalan beriringan tanpa harus saling memangsa.
Akselerasi Kesejahteraan yang Konsisten
Kenaikan 7,1 persen di tahun 2027 ini menjadi bukti akselerasi kesejahteraan yang konsisten. Sebagai catatan, pada tahun 2026 lalu, UMP Jakarta ditetapkan sebesar Rp5.729.876 (naik 6,1 persen). Dengan kenaikan tahun ini, daya beli pekerja Jakarta dipastikan terus didorong naik.
Pramono menegaskan bahwa kebijakan ini adalah manifestasi dari janji politik dan komitmen moral Pemprov DKI Jakarta.
“Penetapan ini merupakan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan, dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja secara nyata, serta menjaga keberlangsungan dunia usaha di Jakarta,” tutupnya.
Dengan UMP 2027 yang menembus angka Rp6,13 juta, Pemprov DKI Jakarta mengirimkan pesan keras dan jelas: Jakarta adalah kota yang menghargai keringat pekerja, dan pemerintah akan selalu hadir di garis depan memperjuangkan hak-hak rakyatnya.
(Zamil)

