OPERASI SEMU 18 TAHUN: DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Taring “Harta Tak Wajar” Dicabut, Koruptor Resmi Dapat “Diskon” Sita Rp1 Miliar!

KOALISI MASYARAKAT SIPIL DAN AKADEMISI PEDULI HUKUM
Jakarta, 20 November 2026

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Drama 18 tahun akhirnya mencapai klimaks yang bisa disebut sebagai “tragedi komedi” penegakan hukum Indonesia. Kamis (19/11/2026), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan penuh khidmat mengetok palu mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang. Parlemen bersorak, saling tepuk punggung, dan mengklaim ini sebagai “kemenangan rakyat” dan “paradigma baru” pemulihan kerugian negara.

Namun, di balik euforia ketukan palu Ketua DPR RI Puan Maharani dan laporan manis Ketua Komisi III Habiburokhman, masyarakat sipil justru menemukan fakta yang lebih pahit: “DPR baru saja mengesahkan sebuah “UU Palsu” yang secara sistematis melucuti taring instrumen anti-korupsi.”

Alih-alih menjadi senjata mematikan bagi koruptor kakap, UU ini dirancang layaknya “bantal empuk” yang memastikan harta hasil jarahan tetap aman, selama mainnya rapi.

Baca juga DPR Sahkan UU Perampasan Aset! Koruptor Terancam Miskin, Dua ‘Anjing Penjaga’ Baru Siap Kawal Aset Haram

Berikut adalah 5 Poin Panas yang membuktikan bahwa UU ini adalah bentuk pembajakan legislatif terhadap agenda pemberantasan korupsi:

1. Sulap Legislatif: Menghilangkan Delik “Illicit Enrichment” (Harta Tak Wajar)
Ini adalah lelucon terburuk dari Senayan. DPR dengan “sangat berani” menghilangkan pasal tentang *illicit enrichment* atau penambahan harta kekayaan yang tidak wajar. Artinya, seorang pejabat yang bergaji UMR namun mendadak memiliki lima rumah mewah, tiga mobil sport, dan rekening gendut, secara resmi **tidak bisa** dijerat dengan norma ini. DPR seolah berkata: “Silakan kaya raya, asal Anda tidak ketahuan mencurinya secara langsung dalam satu kasus yang terbukti di pengadilan.” Padahal, norma ini adalah standar emas Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) yang selama ini didengung-dengungkan para wakil rakyat di forum internasional.

2. “Diskon” Sita Aset: Ambang Batas Naik dari Rp100 Juta Menjadi Rp1 Miliar
Dalam sebuah lompatan logika yang hanya bisa dipahami di dunia paralel, batas minimal aset yang bisa disita melalui mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) atau perampasan tanpa putusan pidana, dikabarkan melonjak drastis dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar. Selamat! Kini, koruptor yang “hanya” menggelapkan uang negara sebesar Rp900 juta bisa bernapas lega karena dianggap “terlalu kecil” untuk dikejar lewat jalur perdata yang cepat. Tindak pidana kerah putih bernilai ratusan juta rupiah kini resmi lolos dari jerat penyitaan kilat.

3. Mengabaikan Saran KPK: Bukti Ketulian Parlemen
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara eksplisit meminta agar norma “illicit enrichment” dimasukkan sebagai jantung dari undang-undang ini. Namun, apa daya, suara lembaga anti-rasuah ternyata lebih lemah daripada bisikan kepentingan politik di ruang tertutup. DPR memilih untuk “mengabaikan” permintaan KPK, membuktikan bahwa UU ini bukan dirancang untuk memberantas korupsi, melainkan untuk mengatur tata cara penyelamatannya.

4. Partisipasi Semu: Pengesahan Kilat dan Dokumen Hantu
Awalnya dijadwalkan rampung pertengahan Desember 2026, proses pengesahan ini tiba-tiba dikebut pada pertengahan November. Sebuah akselerasi yang mencurigakan. Lebih parah lagi, prinsip  meaningful participation (partisipasi bermakna) dilanggar secara telak. Dokumen Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan draf hasil Tim Perumus sengaja “dihilangkan” dari akses publik hingga detik-detik terakhir. Transparansi? Itu hanya slogan kampanye. Dalam praktiknya, DPR lebih memilih meracik UU ini di ruang gelap agar tidak ada yang melihat bahan-bahan “kompromi” yang dimasukkan ke dalamnya.

5. Narasi Palsu “Pemulihan Kerugian Negara”
Ketua Komisi III, Habiburokhman, dengan lantang menyatakan UU ini berfokus pada pemulihan kerugian negara dan korban. Sebuah pernyataan yang terdengar indah di mimbar paripurna, namun hampa di substansi. Bagaimana mungkin bisa memulihkan kerugian jika alat utama untuk membuktikan harta yang tidak wajar justru dibuang, dan ambang batas sita dinaikkan hingga Rp1 miliar? Ini sama seperti mengklaim sedang memadamkan api, tetapi secara diam-diam menyiramkan bensin ke dalamnya.

Baca juga FINAL! DPR KETOK PALU RUU PERAMPASAN ASET SETELAH 18 TAHUN: JARING HUKUM DIPERPANGGAR, KORUPTOR HINGGA PENIPU ONLINE TAK ADA LAGI TEMPAT PERSEMBUNYIAN

Tegas dan Menohok: Ini Bukan UU Perampasan Aset, Ini UU Perlindungan Aset!

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Koalisi Advokasi Perampasan Aset dengan tegas menolak produk legislasi cacat ini. Kami menyebutnya “UU Perampasan Aset Versi Palsu”

Pengesahan ini bukanlah akhir dari penantian 18 tahun, melainkan awal dari babak baru pelegalisasi ketidakadilan. DPR telah membuktikan bahwa mereka lebih takut pada transparansi daripada pada korupsi itu sendiri.

  1. Kami mendesak:
    1. Presiden RI untuk tidak menandatangani UU ini dan mengembalikannya ke DPR untuk diperbaiki dengan memasukkan kembali delik illicit enrichment dan menurunkan ambang batas NCB ke angka yang masuk akal (Rp100 juta).
  2. Mahkamah Konstitusi (MK) untuk siap menerima permohonan judicial review dari masyarakat sipil guna membatalkan pasal-pasal yang melucuti kewenangan penegak hukum.
  3. Rakyat Indonesia untuk tidak tertipu oleh euforia ketukan palu di Senayan. Jangan rayakan pencurian yang dilegalkan.

18 tahun menunggu, yang didapat hanyalah ilusi. Jika ini adalah “paradigma baru” penegakan hukum Indonesia, maka masa depan pemberantasan korupsi kita sedang ditulis dengan tinta yang sudah kadaluarsa.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *