SENJATA BARU GANYANG KORUPTOR! UU PERAMPASAN ASET RESMI DISAHKAN, KPK SIAP EKSEKUSI HARTA, SOROT ‘LUBANG’ PEJABAT KAYA RAYA
KPK tegaskan fokus baru: bukan sekadar memenjarakan, tapi membuat koruptor miskin dan mengembalikan uang rakyat. Namun, catatan merah tetap ada terkait celah kekayaan tidak wajar pejabat.
JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Era membiarkan koruptor tidur nyenyak di balik jeruji besi sambil tetap menikmati harta hasil curian dari keringat rakyat resmi berakhir. Melalui Rapat Paripurna hari ini, Kamis (19/11/2026), DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang.
Sebagai ujung tombak antirasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak membuang waktu. Lembaga ini menyatakan siap mengeksekusi “senjata baru” tersebut untuk memburu dan merampas aset-aset haram hasil korupsi.
“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, KPK siap sebagai pelaksana undang-undang ini,” tegas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11).
Budi menegaskan bahwa kehadiran UU ini adalah manifestasi dari semangat pemberantasan korupsi yang sesungguhnya. Paradigma penegakan hukum di Indonesia kini bergeser secara radikal.
“Pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK tidak hanya *concern* soal bagaimana proses penegakan hukum memberikan efek jera kepada para pelaku, tetapi juga bagaimana secara optimal bisa memulihkan kembali keuangan negara. Koruptor harus dibuat miskin,” imbuhnya.
Mempertajam Mata Pedang: Bedah Pasal dan Bentuk Badan Baru
Untuk memastikan UU ini tidak tumpul, KPK saat ini tengah melakukan bedah total terhadap regulasi tersebut. Budi menyebutkan, KPK tengah menganalisis secara mendalam pasal-pasal krusial, khususnya Pasal 53 dan Pasal 61 yang mengamanatkan pembentukan **Badan Pengelolaan Aset** serta **Badan Pengawasan Perampasan Aset dan Pengelolaan Aset**.
“Kami akan mempelajari terkait dengan pasal per pasal dari undang-undang tersebut. Setiap irisan yang berdampak langsung pada tugas dan fungsi pemberantasan korupsi akan kami siapkan strategi eksekusinya,” ujar Budi.
Catatan Merah: Celah ‘Pejabat Kaya Raya’
Meski merayakan kemenangan regulasi ini, KPK tidak menutup mata terhadap realitas dan tuntutan publik. Budi mengakui adanya diskursus tajam di tengah masyarakat terkait satu “lubang” besar dalam UU ini: ketiadaan aturan mengenai perampasan kekayaan yang tidak wajar dari penyelenggara negara atau pejabat publik (illicit enrichment).
Menanggapi hal ini, KPK memberikan sinyal keras agar DPR dan Pemerintah tidak cepat berpuas diri.
“Tentunya semuanya juga sudah dibahas oleh kawan-kawan di DPR bersama pemerintah, terutama terkait poin-poin mana yang kemudian dibutuhkan untuk saat ini. Kami memahami diskursus publik terkait hal ini,” kata Budi.
KPK pada akhirnya melempar bola panas evaluasi ini kembali ke parlemen dan eksekutif. Budi berharap, implementasi UU ini ke depan akan membongkar apakah regulasi ini benar-benar sesuai dengan “roh” perampasan aset, atau justru kehilangan taringnya.
“Ketika diimplementasikan, nanti kita akan lihat efektivitasnya seperti apa. Apakah output atau outcome dari regulasi ini sesuai dengan apa yang menjadi roh pembuatan Undang-Undang Perampasan Aset ini? Dengan demikian, bisa dilakukan evaluasi kembali [untuk menutup celah kekayaan tidak wajar pejabat],” pungkas Budi.
Kini, mata publik tertuju pada KPK. Apakah UU ini akan menjadi mimpi buruk bagi para koruptor yang menyembunyikan hartanya, atau hanya menjadi macan kertas? Waktu yang akan menjawab, namun satu hal yang pasti: Negara kini punya hak untuk menagih kembali uang yang dicuri.(*)

