FINAL! DPR KETOK PALU RUU PERAMPASAN ASET SETELAH 18 TAHUN: JARING HUKUM DIPERPANGGAR, KORUPTOR HINGGA PENIPU ONLINE TAK ADA LAGI TEMPAT PERSEMBUNYIAN
JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Penantian 18 tahun yang penuh alot akhirnya tuntas. DPR RI hari ini, Kamis (19/11), resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Ini bukan sekadar kemenangan legislasi, melainkan deklarasi perang total negara terhadap kejahatan yang menggerogoti ekonomi bangsa.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pengesahan dalam Rapat Paripurna Ke-13 ini adalah mandat rakyat untuk memulihkan kerugian negara dan masyarakat yang selama ini terabaikan.
“Undang-undang ini adalah ‘gigi taring’ baru bagi penegakan hukum di Indonesia. Kita tidak lagi hanya memenjarakan orang, tapi kita ambil kembali hak rakyat yang dicuri. Aset hasil kejahatan harus dipulangkan,” tegas Habiburokhman di Gedung Parlemen, Senayan.
Ruang Lingkup Luas: Bukan Hanya Koruptor
Berbeda dengan wacana sebelumnya, RUU ini memiliki jangkauan yang masif dan menohok jantung kejahatan transnasional maupun domestik. Habiburokhman merinci bahwa perampasan aset kini menyasar spektrum kejahatan yang luas:
- Tindak Pidana Korupsi (Fokus utama pemulihan kerugian negara)
- Narkotika & Psikotropika (Mematikan peredaran gelap).
- Terorisme & Pendanaannya** (Memutus logistik teror).
- Penyelundupan Manusia & Senjata** (Termasuk bahan berbahaya).
- Perdagangan Orang (TPPO).
- Kejahatan Siber Ekonomi** (Investasi Bodong & Penipuan Online).
“Poin krusialnya, kita menyasar penjahat kerah putih dan sindikat siber. Korban investasi bodong yang selama ini mengadu ke Komisi III karena aset pelaku sulit dijangkau, kini memiliki harapan besar. Negara hadir untuk memulihkan kerugian ekonomi masyarakat luas,” pungkas Habiburokhman.
Mekanisme Pengawasan: Tegas tapi Terukur
Menjawab keraguan publik mengenai potensi penyalahgunaan kekuasaan, DPR memastikan RUU ini dilengkapi dengan protokol keamanan berlapis.
“Kita bangun benteng pengawasan. Akan ada **Pengawas Independen** yang ditunjuk Presiden dan disetujui DPR. Kita terapkan **beban pembuktian terbalik yang berimbang** dan **transparansi digital**. Tidak ada lagi ruang gelap untuk menyalahgunakan wewenang. UU ini dirancang untuk keadilan, bukan untuk alat intimidasi,” tutupnya.
Dengan disahkannya RUU ini, era impunitas bagi penjahat ekonomi telah berakhir. Negara kini memegang kendali penuh untuk menelanjangi aset para pelaku kejahatan dan mengembalikannya kepada pemilik sah: Rakyat Indonesia.
(Azi)

