Arsip Kategori: Politik

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,- Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Gerindra, Tedi Setiadi, hadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Cidahu Tahun Anggaran 2026 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang bertempat di Aula Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, pada Kamis (12/02/2026).

Acara tersebut juga dihadiri unsur Forkopimcam Cidahu, Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, kepala Desa se-Kecamatan Cidahu, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tamu undangan lainnya.

Camat Cidahu, Tamtam Alamsyah, S.IP., dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menyelaraskannya dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk merumuskan prioritas pembangunan tahun 2026-2027. Sesuai tema, kita ingin menyiapkan ekosistem pendukung yang kuat untuk penguatan agroindustri dan pariwisata di Kecamatan Cidahu. Dimana potensi alam dan pertanian yang kita miliki harus mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujarnya.

Baca juga Perkuat Sinergitas, SPRI Kaur Silaturahmi ke Kapolres Kaur

Selain itu, di lokasi yang sama, Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Gerindra, Teddi Setiadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal anggaran dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait mekanisme pengajuan pembangunan dan administrasi yang harus ditempuh agar yang menjadi aspirasinya dapat direalisasikan.

“Saya ingin masyarakat memahami bahwa setiap usulan pembangunan harus melalui tahapan yang jelas, mulai dari Musdes di tingkat desa lalu dibawa ke Musrenbang Kecamatan, hingga dibahas di tingkat kabupaten,”ujarnya.

Lanjut Tedi, dalam pengajuan aspirasi harus dilengkapi dengan administrasi yang lengkap dan proposalnya harus disusun sesuai kebutuhan prioritas juga dilengkapi data pendukung agar bisa masuk dalam sistem perencanaan daerah.

“Kelengkapan Administrasi sangat penting, agar usulan tidak gugur dalam proses verifikasi,” ucapnya.

Tedi pun menjelaskan, sering kali usulan itu bagus. Akan tetapi, terkendala administrasi. Karena itu, dirinya mendorong kepada pemerintah desa dan para tokoh masyarakat untuk aktif berkoordinasi dalam menyiapkan dokumen dengan baik, serta memastikan yang menjadi usulan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat luas.

“Dengan mekanisme yang tepat, aspirasi yang diajukan peluangnya akan besar untuk direalisasikan,” tegasnya.

Baca juga Sumba Timur Bukan Lagi Penonton: KKP Gebrak NTT dengan 3.000 Lowongan Kerja di ‘Lumbung Udang’ Raksasa!

Teddy setiadi juga menyampaikan, bahwa DPRD memiliki fungsi penganggaran dan pengawasan yang akan dijalankan secara maksimal demi kepentingan masyarakat khusunya masyarakat Cidahu.

“Kami di DPRD siap mengawal aspirasi yang sudah melalui prosedur dan sesuai regulasi. Sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, dan legislatif menjadi kunci agar pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.

Dengan semangat kebersamaan dan keterbukaan informasi di era digital ini, diharapkan masyarakat Kecamatan Cidahu khususnya akan semakin memahami proses perencanaan pembangunan serta aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan demi terwujudnya pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi.

(Rama)

BHATIN SOLAPAN, Jurnal Tipikor | Masa reses seringkali dianggap sebagai seremoni belaka, namun tidak bagi Surya Riski. Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Fraksi PAN ini menunjukkan taringnya sebagai wakil rakyat yang responsif saat menggelar Reses I Masa Persidangan Ke-I Tahun 2026 di Jalan Rangau KM 15, Desa Petani, Kecamatan Bhatin Solapan, Rabu (12/02/2026).

Berlokasi di kediaman Bapak Sudarsono, suasana hangat berubah menjadi produktif saat Surya Riski membuka ruang dialog selebar-lebarnya bagi warga RT 01/RW 09. Sebagai anggota Komisi 1 yang membidangi Pemerintahan, Tenaga Kerja, Dukcapil, Damkar, hingga Kesehatan, ia menegaskan bahwa kehadirannya adalah untuk menjemput bola aspirasi rakyat.

“Reses ini adalah kewajiban konstitusi, tapi bagi saya pribadi, ini adalah kesempatan emas mendengar langsung jeritan dan kebutuhan masyarakat untuk saya perjuangkan di meja sidang Komisi 1,” tegas Surya Riski di hadapan konstituennya.

Baca juga Bukan Sekadar Ijazah: ARS University Cetak 393 ‘Digital Talent’ Siap Taklukkan Panggung Global!

Aspirasi Warga: Dari Al-Qur’an hingga Olahraga

Warga tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Beberapa poin krusial disampaikan secara langsung, di antaranya:

• Pendidikan Agama: Permohonan kehadiran Guru Tahfidz di musholla agar anak-anak setempat melek Al-Qur’an.
• Kesejahteraan: Usulan tunjangan honor bagi Guru Tahfidz agar lebih diperhatikan oleh pemerintah.
• Fasilitas Publik: Permintaan sarana olahraga bagi ibu-ibu guna menunjang kesehatan lingkungan.

Jawaban Instan: Solusi Tanpa Tunggu Lama

Mendengar hal tersebut, Surya Riski langsung memberikan jawaban konkret yang membuat warga terperangah. Tidak hanya mencatat, ia langsung mengeksekusi solusi di tempat:

• Masalah Honor Guru Tahfidz: Surya Riski memastikan penganggaran akan diupayakan melalui skema dana CSR yang tepat sasaran.
• Sarana Olahraga: Terkait lapangan yang becek, ia langsung menginstruksikan alat berat (grader) untuk melakukan penimbunan dan pemerataan tanah agar layak digunakan.
• Bantuan Langsung: Untuk menunjang kegiatan senam ibu-ibu, perwiritaan, dan kebutuhan mengajar Guru Tahfidz, Surya Riski langsung mengabulkan bantuan berupa unit sound speaker.

Sontak, warga yang hadir merasa terharu dan bersyukur. “Terima kasih Pak Dewan Surya Riski!” seru warga secara serentak, mengapresiasi kerja nyata kader PAN tersebut yang tidak sekadar memberi harapan palsu.

Kegiatan di titik ke-6 Desa Petani ini ditutup dengan penuh kekeluargaan, membuktikan bahwa sinergi antara legislatif dan masyarakat adalah kunci pembangunan daerah

Pewarta : Irwansyah Siregar

Editor : Azi

BHATHIN SOLAPAN, JURNAL TIPIKOR – Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Fraksi PAN, Surya Riski, memanfaatkan masa reses titik ke-5 untuk turun langsung menemui konstituen di Desa Petani, Kecamatan Bhathin Solapan, Rabu (11/02/2026).

Selain menjemput aspirasi, momen ini menjadi ajang silaturahmi hangat menjelang bulan suci Ramadhan.

Dua Titik, Satu Keluhan: Infrastruktur dan Terang Cahaya

Reses yang digelar di dua lokasi berbeda—kediaman mantan Kades Bapak Rasikun (RW 03/RT 03) pada pagi hari dan kediaman Bapak Muriyanto (RW 08/RT 02) pada sore hari—menunjukkan realita pahit yang dihadapi masyarakat.

Meski berada di wilayah Kabupaten Bengkalis, warga Desa Petani mengaku masih “haus” akan pembangunan yang merata.

Baca juga Bentengi Proyek Strategis Nasional, Kejati Jabar Resmi Kawal Ketat Operasional Jasa Marga Group

Ada tiga poin krusial yang disuarakan warga kepada legislator Komisi 1 tersebut:

1. Krisis Listrik: Warga mendesak adanya penambahan trafo PLN karena arus penerangan saat ini sangat tidak memadai untuk kebutuhan harian.
2. Jalan Rusak: Semenisasi jalan lingkungan menjadi harga mati bagi warga yang bosan dengan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan.
3. Fasilitas Pemuda: Kurangnya sarana olahraga seperti lapangan bola voli dan futsal untuk kegiatan positif generasi muda.

Komitmen Surya Riski: Kawal di Meja Parlemen

Menanggapi “hujanan” keluhan tersebut, Surya Riski menegaskan akan membawa seluruh aspirasi ini ke sidang paripurna DPRD Kabupaten Bengkalis.

Ia berjanji akan memprioritaskan perbaikan infrastruktur dan berkoordinasi dengan pihak PLN terkait penambahan daya.

“Masalah infrastruktur dan penerangan adalah kebutuhan dasar. Saya berkomitmen untuk memperjuangkan ini agar segera dirapatkan dan direalisasikan oleh pemerintah daerah,” tegas Surya Riski di hadapan warga.

Baca juga Modus Baru ‘Cuci Uang’ Lewat Money Changer: KPK Bongkar Aliran Rp2,5 Miliar ke Wakil Ketua PN Depok

Momen Haru Sambut Ramadhan

Di sela-sela diskusi politik dan pembangunan, suasana berubah menjadi sejuk saat Surya Riski menyampaikan permohonan maaf secara pribadi maupun sebagai wakil rakyat menyambut bulan suci Ramadhan yang jatuh pada bulan Februari ini.

“Menjelang bulan yang penuh berkah, saya memohon maaf lahir dan batin kepada seluruh orang tua dan saudara saya di Desa Petani. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga amal kita diterima Allah SWT,” ucapnya dengan rendah hati.

Kehadiran Tokoh Masyarakat

Dalam Reses tersebut dihadiri oleh jajaran RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, ibu-ibu perwiritaan, kader posyandu, hingga santri dan santriwati dari Pondok Pesantren Ibadulrahman Belading, yang menambah kekhidmatan acara reses kali ini.

(Irwansyah Siregar)

BHATIN SOLAPAN, Jurnal Tipikor – Langkah nyata dalam menyerap keluhan konstituen ditunjukkan oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bengkalis, M. Arsya Fadillah, S.I.P.

Politisi muda dari Partai Nasdem ini menggelar reses perdana Dapil 5 di kediaman Ketua BPD Desa Petani, Jalan Belading, Kecamatan Bhatin Solapan.

Kehadiran pimpinan DPRD ini disambut antusias oleh ratusan warga yang menitipkan harapan besar agar pembangunan di Desa Petani tidak lagi dipandang sebelah mata.

Baca juga KEJARI MADINA LAKSANAKAN PELANTIKAN, PENGAMBILAN SUMPAH DAN SERAH TERIMA JABATAN PEJABAT STRUKTURAL ESELON IV DAN V

Aspirasi Warga: Tiang Listrik Minim, Infrastruktur Terlantar

Dalam sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif, warga blak-blakan menyuarakan persoalan klasik namun krusial. Salah satu isu utama yang mencuat adalah minimnya sarana PLN, khususnya tiang listrik, yang menghambat distribusi daya ke rumah-rumah warga secara aman dan maksimal.

Selain masalah energi, masyarakat juga mendesak adanya:

• Perbaikan Infrastruktur: Akses jalan desa yang menjadi urat nadi ekonomi warga.
• Pendidikan: Peningkatan fasilitas sekolah dan bantuan bagi siswa kurang mampu.
• Rumah Ibadah: Banyak bangunan masjid dan mushola yang mengalami kerusakan fisik sehingga mengganggu kenyamanan beribadah

Respons Cepat dan Bantuan Langsung

Menanggapi hal tersebut, M. Arsya Fadillah menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap usulan masuk ke dalam pokok pikiran (Pokir) DPRD.

“Saya hadir di sini bukan sekadar seremonial, tapi untuk memastikan suara warga Desa Petani sampai ke meja eksekutif. Masalah listrik dan rumah ibadah adalah prioritas yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat,” tegas Arsya.

Sebagai bentuk kepedulian nyata, dalam acara tersebut juga diserahkan bantuan langsung bagi warga yang membutuhkan. Senada dengan itu, Camat Bhatin Solapan, M. Rusydy, turut memberikan bantuan renovasi Kubah Masjid Darul Ulum serta cinderamata bagi warga yang hadir.

Baca juga Skandal Korupsi Semen Rp74 Miliar Terbongkar, Kejati Sumsel Jerat Tiga Tersangka Utama!

Kehadiran Tokoh Lintas Sektoral
Reses ini menjadi momentum koordinasi lintas sektoral yang kuat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut:

• Camat Bhatin Solapan, M. Rusydy
• Ketua MUI Mandau & MUI Bhatsol
• Pj Kepala Desa Petani & Sekdes Buluh Manis
• Perangkat Desa, Staf, dan Kaur Desa Petani
• Babinsa & Bhabinkamtibmas Polsek Mandau
• Ketua Suku Sakai, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat

Acara ditutup dengan komitmen bersama untuk mengawal pembangunan di Desa Petani agar lebih merata dan tepat sasaran pada tahun anggaran mendatang.

Pewarta : Irwansyah Siregar
Editor : Azi

BHATIN SOLAPAN, Jurnal Tipikor – Komitmen untuk mengawal suara masyarakat kembali dibuktikan oleh Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Fraksi PAN, Surya Riski.

Di tengah guyuran semangat warga, Surya Riski menggelar Reses Masa Sidang I Tahun 2026 yang dipusatkan di kediaman Bapak Aripin Said, RT 05 RW 01, Desa Buluh Manis, Senin (9/2/2026).

Kegiatan ini bukan sekadar agenda formalitas, melainkan momentum krusial bagi politisi muda tersebut untuk turun gunung, mendengar langsung jeritan hati, serta menyerap kebutuhan riil konstituennya di Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Kecamatan Bhatin Solapan.

Baca juga Ketua Umum Komunitas Peci Hitam: “Pers Bukan Pemuas Syahwat Kekuasaan, Independensi Adalah Harga Mati!”

Sinergi Membangun Daerah

Acara diawali dengan khidmat melalui doa yang dipimpin oleh tokoh agama, Sudaryono. Kehadiran Surya Riski di tengah masyarakat menegaskan fungsinya sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan harapan warga.

Dalam sambutannya, Surya Riski menekankan bahwa masa reses adalah instrumen vital untuk:

• Mempererat Silaturahmi: Menghapus sekat antara wakil rakyat dan pemilihnya.
• Menghimpun Aspirasi: Mencatat setiap keluhan mulai dari infrastruktur hingga kesejahteraan sosial.
• Transparansi Kerja: Menyampaikan progres pembangunan yang telah diperjuangkan di gedung dewan.

“Aspirasi yang saya tampung hari ini bukan sekadar catatan di atas kertas. Ini akan menjadi amunisi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah agar tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bhatin Solapan,” tegas Surya Riski.

Dukungan Lintas Sektor

Kesuksesan acara ini juga didukung oleh pengamanan dan sinergitas unsur TNI-Polri serta tokoh masyarakat setempat. Turut hadir memantau jalannya kegiatan:

• Koptu M. Khan (Babinsa 03 Mandau)
• Brigadir Agus Rizal (Bhabinkamtibmas Polsek Mandau)
• Serta jajaran Ketua RT, RW, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat Desa Buluh Manis.

Seluruh masukan yang didapat dalam reses ini dipastikan akan masuk ke dalam pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bengkalis untuk tahun anggaran mendatang.

(Irwansyah Siregar)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Genap satu tahun lebih memimpin, Presiden Prabowo Subianto berhasil mencatatkan angka kepuasan publik (approval rating) yang fantastis. Hasil survei nasional terbaru Indikator Politik Indonesia periode 15–21 Januari 2026 menunjukkan tingkat kepuasan publik menyentuh angka 79,9 persen.

Angka ini disebut melampaui capaian awal pemerintahan dua pendahulu besarnya, Susilo Bambang Yudhoyono (2004) dan Joko Widodo (2014). Namun, di balik angka besar tersebut, tersimpan catatan kritis mengenai kedalaman dukungan publik.

Pemberantasan Korupsi: Senjata Baru Prabowo

Berbeda dengan citra sebelumnya yang didominasi aspek ketegasan personal, kali ini publik jatuh hati karena aksi nyata.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengungkapkan bahwa pemberantasan korupsi (17,5%) menjadi alasan utama di balik kepuasan rakyat.

“Ini relatif baru. Sebelumnya Pak Prabowo umumnya dianggap tegas secara karakter, tapi sekarang publik melihat hasil pada pemberantasan korupsi,” ujar Burhanuddin dalam konferensi pers daring, Minggu (8/2/2026).

Baca juga Prabowo: “Kelompok Garong” Serang Balik, Saya Tidak Akan Mundur Setapak Pun!

Rapuhnya Angka “Sangat Puas”
Meski secara total mencapai hampir 80 persen, Burhanuddin memberikan peringatan. Kelompok yang menyatakan “sangat puas” baru berada di angka 13 persen, sementara mayoritas masih berada di kategori “cukup puas” (66,9%).

“Artinya yang betul-betul sangat puas masih belum memadai. Overall masih lumayan 79,9 persen, tapi belum cukup kuat terutama dari basis pemilih yang fanatik,” tegas Burhanuddin.

Ironi Bantuan Sosial: Kepuasan Sekaligus Kekecewaan

Survei ini mengungkap fenomena unik terkait bantuan sosial yang diibaratkan sebagai “pisau bermata dua”.

• Sisi Puas: 15,6% responden puas karena Presiden sering memberikan bantuan.
• Sisi Tidak Puas: 16,2% responden justru tidak puas karena menganggap bantuan tersebut tidak tepat sasaran atau kurang merata.

Selain masalah bantuan, faktor ekonomi (9,2%) dan sulitnya lapangan kerja (5,8%) menjadi kerikil utama yang menghambat kepuasan publik yang lebih luas.

Baca juga Kiamat Nuklir Menghantui Dunia: Indonesia Kecam Berakhirnya Perjanjian New START, Desak AS-Rusia Hentikan Kegilaan Perlombaan Senjata

Gen Z Jadi Penopang Utama, Jakarta Paling “Dingin”

Secara demografis, Prabowo masih menjadi “idola” generasi muda. Basis utama pendukungnya tetap berasal dari Generasi Z, yang selaras dengan data exit poll Pilpres 2024 lalu.

• Penyokong Utama: Gen Z, etnik Jawa, Madura, dan kaum perempuan.
• Wilayah Terendah: Jakarta mencatatkan tingkat kepuasan terendah hanya sebesar 53 persen, jauh di bawah wilayah Sumatera, Jawa Tengah, maupun Sulawesi.

Metodologi Survei

Survei dilakukan pada 15–21 Januari 2026 melibatkan 1.220 responden melalui wawancara tatap muka. Menggunakan metode acak dengan margin of error sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sumber : Kompas

Editor : Azi

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,- Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi, Tedi Setiadi, dalam acara Tasyakur HUT Gerindra ke-18 bmenyampaikan kepada seluruh jajaran kepengurusan, anggota, kader dan juga simpatisan di tingkat DPC dan PAC agar meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dan perkuat soliditas.

Tasyakur Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Gerindra ke-18 tersebut digelar di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi dan dihadiri oleh jajaran pengurus DPC, PAC, kader serta simpatisan partai Gerindra se-Kabupaten Sukabumi.

Acara berlangsung dengan khidmat dan penuh kebersamaan. Di isi dengan doa bersama, potong tumpeng, dan juga silaturahmi antara jajaran kepengursan, kader dan simpatisan.

Baca juga Gelar Santunan Ke-6 Di Tahun 2026, Ketua IWO I DPD Kabudapaten Sukabumi Berharap Sukabumi Menjadi Muharokah

Tedi Setiadi menyampaikan, bahwa peringatan HUT Gerindra ke-18 menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kader serta meningkatkan semangat perjuangan dalam mengabdi kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, hari ini kami melaksanakan Tasyakur di HUT Gerindra ke-18. Acara berjalan lancar dan penuh khidmat,” ujarnya.

Lanjutnya, di usia ke-18 Partai Gerindra diharapkan akan semakin matang, solid, dan terus aktif hadir di tengah masyarakat dalam nenyerap serta memperjuangkan aspirasi warga khususnya di Kabupaten Sukabumi.

“Acara ini menjadi momentum penting untuk kami bersilaturahim dan memperkuat soliditas,” ucapnya.

Baca juga Prabowo “Pinang” Australia: Perkuat Guru Indonesia demi Revolusi Pendidikan di Sekolah Baru

Dalam acara tersebut, Tedi Setiadi pun mengajak seluruh kader Partai Gerindra di Kabupaten Sukabumi untuk terus menjaga kekompakan, meningkatkan kinerja politik, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Mohon do’a nya, semoga kami di DPC Gerindra Kabupaten Sukabumi khususnya dapat meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dan juga mampuh memperkuat soliditas agar kehadiran kami bisa lebih dirasakan manfaatnya oleh masayarakat Kabupaten Sukabumi,” pungkasnya.

Tedi Setiadi selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah, sejalan dengan semangat perjuangan Partai Gerindra yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

(Rama)

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Teddy Setiadi, Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Gerindra Daerah Pemilihan (Dapil) II, melaksanakan Reses masa sidang 1 Tahun 2026 bertempat di lapang Sekolah Pendidikan Islam ADDA'WAH, Kp. Citundun, Rt. 51 Rw. 21, Desa Sundawenang, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Rabu (04/02/2026).

Aara dihadiri oleh unsur Forkopimcam Parungkuda, Kepala UPTD PU Wilayah III, Kepala Desa Sundawenang, Kepala Desa Parungkuda, Kepala Desa Bojonggenteng, Kepala Desa Palasari, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta masyarakat.

Kegiatan reses ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk menyampaikan secara langsung berbagai aspirasi kepada legislator dari fraksi partai gerindra tersebut.

Baca juga POLRES BENGKALIS BONGKAR SARANG TPPO: Jaringan Penyelundup Manusia ke Malaysia Digulung, 4 Pelaku Diringkus!

Dalam reses tersebut, Teddy Setiadi manyampaikan realisasi aspirasi masyarakat yang disampaikan di tahun sebelumnya dan akan dilaksanakan di tahun 2026 diantaranya irigasi, ruas jalan, PJU dan juga jembatan yang mencakup 2 kecamatan yaitu parungkuda dan bojonggenteng.

“Alhamdulillah aspirasi masyarakat di tahun 2025 dapat terwujud di tahun 2026 ini. Saya berharap, ketua Rt, Rw dan desa juga masayrakat dapat bersinergi dengan baik,” ujarnya.

Lanjutnya, saya didapil dua menaungi 8 kecamatan, diantaranya kecamatan Bojonggenteng dan Parungkuda yang saat ini sedang diserap kembali aspirasi masyarakatnya.

“Semua Aspirasi masyarakat bagi saya adalah prioritas,” tegasnya.

Baca juga Sinergitas Pemdes Karangkancana, BPD dan Masyarakat Dusun Indrahayu Gotong Royong Perbaiki Jalan Rusak

Tedi pun menjelaskan, terkait program jalan lingkungan untuk sementara ditahun 2026 dihapus jd tidak dapat direalisasikan.

“Insya Allah, setelah kami rapat program untuk jalan lingkungan akan diprogramkan kembali ditahun 2027,” ucapnya.

Tedi mengingatkan kepada Rt, Rw, dan Kepala Desa untuk konsisten jika ingin memperjuangkan aspirasi dari rakyatnya dan harus ada tindak lanjut nyata yaitu dengan membuat proposal pengajuan biar dapat terinput di sistem.

“Jika ingin terealisasi, tidak cukup menunggu setelah penyampaian aspirasi tapi harus ada tindak lanjut nyata dengan mempersiapkan proposal pengajuannya supaya dapat diinput,” tegasnya.

Teddy pun berharap, realisasi aspirasi masyarakat ditahun ini dapat berjalan dengan aman, kondusif, lancar dan sukses.

“Mari kita kawal bersama-sama untuk realisasi aspirasi di tahun 2026 ini,” pungkasnya.

(Rama)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, secara resmi mengakhiri spekulasi publik mengenai perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah.

Dalam konferensi pers bersama Komisi II DPR RI dan Menteri Sekretaris Negara di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (19/1), Dasco menegaskan bahwa DPR RI dan Pemerintah telah sepakat untuk tidak melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pada tahun ini.

Penegasan ini sekaligus mematahkan isu liar yang berkembang mengenai rencana pengembalian mekanisme Pilkada melalui DPRD.

Baca juga Awal Tahun Berdarah Koruptor, KPK Ringkus Bupati Pati Sudewo dalam OTT Ketiga 2026!

Poin-Poin Utama Kesepakatan:

• Absen dari Prolegnas: Dasco menyatakan bahwa RUU Pilkada tidak masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Hal ini memastikan tidak ada dasar hukum untuk melakukan pembahasan revisi dalam waktu dekat.
• Isu Pilkada via DPRD Gugur: Dasco menekankan bahwa wacana Pilkada dipilih oleh DPRD bahkan belum pernah terpikirkan atau masuk dalam meja pembahasan DPR RI.
• Fokus pada Putusan MK: Saat ini, energi legislasi DPR akan difokuskan sepenuhnya untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Pemilihan Umum (Pemilu).
• Rekayasa Konstitusi untuk UU Pemilu: Para partai politik kini tengah bersiap menyusun sistem dan rekayasa konstitusi yang matang guna menyambut pembahasan revisi UU Pemilu, bukan UU Pilkada.

“Kami sudah sepakat dalam Prolegnas tahun ini tidak masuk agenda pembahasan UU Pilkada. Kita perlu meluruskan berita-berita yang simpang siur yang ada di masyarakat,” tegas Dasco.

Baca juga Tedi Setiadi Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Hadiri Harlah Ke-5 Lembaga Sebara 83 Indonesia

Meluruskan Simpang Siur Informasi

Dasco meminta Komisi II DPR RI sebagai komisi teknis yang membidangi urusan politik dalam negeri untuk segera mensosialisasikan kesepakatan ini kepada masyarakat luas.

Langkah ini diambil guna meredam polemik antarpartai politik yang sebelumnya sempat terbelah antara pendukung Pilkada lewat DPRD dan pendukung Pilkada langsung.

Dengan keputusan ini, kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin daerah secara langsung dipastikan tetap terjaga sesuai konstitusi yang berlaku saat ini.

(Azi)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Perubahan sikap Partai Demokrat yang kini mendukung wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD menuai kritik tajam dari berbagai kalangan pengamat politik.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk “putar haluan 180 derajat” yang mengorbankan konsistensi historis demi mengamankan posisi di dalam orbit kekuasaan.

Pragmatisme di Era Baru

Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago, menilai manuver Demokrat ini merupakan cerminan nyata dari pragmatisme politik.

Baca juga Wujudkan Sukabumi Mubarokah, IWO Indonesia DPD Kabupaten Sukabumi Memperingati Isra Mi’raj 1447 H Diisi Santunan Anak-Anak Yatim Piatu

Menurutnya, Demokrat lebih memilih beradaptasi dengan mayoritas anggota koalisi pemerintah ketimbang mempertahankan warisan politik Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dikenal sebagai pelopor demokrasi elektoral langsung.

“Ini pilihan rasional secara jangka pendek tapi mahal secara simbolik. Apa lagi identitas politik Demokrat jika warisan sikap lama soal demokrasi elektoral ikut ditinggalkan?” ujar Arifki.

Arifki mengingatkan bahwa langkah menghapus hak pilih rakyat secara langsung memiliki risiko besar, yakni menciptakan jarak lebar dengan konstituen.

Ia mengibaratkan kebijakan ini seperti pemilik restoran yang mengubah menu tanpa bertanya pada pelanggan—efisien di dapur, namun berisiko ditinggalkan pembeli.

Perbandingan Tajam dengan PDIP
Kritik senada datang dari pengamat politik Yusak Farchan. Ia secara gamblang membandingkan posisi Demokrat dengan PDI Perjuangan. Meskipun PDIP saat ini berada di luar pemerintahan (penyeimbang), mereka tetap lugas menolak wacana Pilkada via DPRD.

“Saya kira pemikiran Megawati-PDIP lebih progresif dibanding SBY-Demokrat yang putar haluan mendukung Pilkada oleh DPRD karena pertimbangan taktis politis jangka pendek,” tegas Yusak.

Gerindra Bantah Adanya Intervensi

Di sisi lain, isu adanya tekanan atau bujukan dari mitra koalisi dibantah keras oleh Partai Gerindra. Wakil Ketua Umum Gerindra, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa perubahan sikap Demokrat adalah kedaulatan internal partai tersebut.

“Itu sikap masing-masing partai,” ucap Prasetyo di Istana Negara. Ia juga menampik spekulasi bahwa kesepakatan ini lahir dari pertemuan antara Prabowo Subianto dan SBY. “Nggak, nggak ada (bujukan),” tambahnya.(***)