M. Arsya Fadillah, Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Temu Ramah dan Serap Aspirasi Masyarakat Air Kulim

BATHIN SOLAPAN, JURNAL TIPIKOR – Wakil Ketua DPRD Bengkalis, M. Arsya Fadillah, didampingi Camat Bathin Solapan, M. Rusydy, melaksanakan kunjungan silaturahmi dan temu ramah dengan masyarakat di Aula Desa Air Kulim pada Senin, 17 November 2025.

Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Pj. Kepala Desa Air Kulim, Suryati, bersama dengan berbagai elemen masyarakat.

Acara temu ramah ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi serta berbagi informasi dan sharing terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam mendukung pembangunan daerah.

Infrastruktur dan Janji Perbaikan Jembatan

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPRD Bengkalis, M. Arsya Fadillah, menyampaikan fokus utamanya, yaitu masalah skala prioritas pembangunan infrastruktur dan optimalisasi lapangan kerja untuk masyarakat.

Langkah ini diharapkan dapat secara signifikan mengurangi tingkat pengangguran di wilayah tersebut.
Secara spesifik, M. Arsya Fadillah juga berjanji akan memberikan bantuan perbaikan jembatan di Air Kulim pada tahun anggaran 2026 melalui anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) beliau.

Menyambut baik komitmen tersebut, Camat Bathin Solapan, M. Rusydy, menyatakan dukungannya agar skala prioritas pembangunan, termasuk perbaikan jembatan penghubung, dapat dioptimalkan pelaksanaannya.

Camat berharap perbaikan jembatan ini juga bisa berfungsi mengurangi potensi banjir di pemukiman masyarakat.

Baca juga Targetkan Zero Stunting Melalui Peran Lintas Sektoral

Sinergi dan Aspirasi Masyarakat

Pj. Kepala Desa Air Kulim, Suryati, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan silaturahmi yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Bengkalis dan Camat Bathin Solapan.

Pertemuan ini turut dihadiri oleh Bhabinkamtibmas, Babinsa, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, BPD, dan perangkat desa.

Selain bertukar informasi, kunjungan ini diharapkan dapat menambah erat hubungan silaturahmi antara DPRD dan masyarakat, sehingga ke depan dapat terjalin kesamaan pandang dalam menyikapi berbagai regulasi yang diturunkan.

( Jurnal Tipikor / Irwansyah)

Mengenal Lebih Dekat Pahlawan Sunyi Bangsa: Seruan untuk Mengenang Kontribusi Tak Ternilai Para Pejuang yang Jarang Disebut

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan Nasional, sebuah inisiatif digulirkan untuk mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, agar memperluas pemahaman mereka mengenai sejarah perjuangan bangsa.

Sorotan utama diarahkan kepada pahlawan-pahlawan yang kontribusinya sangat besar bagi kemerdekaan dan kebangsaan, namun namanya sering kali tenggelam di balik figur-figur yang lebih populer seperti Soekarno dan Hatta.

Rilis berita ini menekankan bahwa sejarah Indonesia kaya akan kisah heroik dari berbagai penjuru nusantara—mulai dari filsuf revolusioner, raja pejuang, hingga tokoh emansipasi perempuan.

Baca juga Groundbreaking Pembangunan Gedung Karlinah RS DKH, Wabup “Mitra Strategis Perkuat Layanan Kesehatan”

Pejuang dan Pemikir yang Nyaris Terlupakan

Di antara tokoh yang jasanya luar biasa namun jarang mendapat sorotan dalam kurikulum sejarah formal adalah:

  1. Tan Malaka: Dikenal sebagai Filsuf Revolusi, ia telah menggagas ide kemerdekaan penuh jauh sebelum tahun 1945 dan karyanya, Madilog, menjadi inspirasi bagi banyak intelektual muda.
  2. Sisingamangaraja XII: Sang Raja dari Tanah Batak yang memimpin perang gerilya selama lebih dari 30 tahun melawan penjajahan Belanda di Sumatra Utara, menjadi simbol keteguhan hati rakyat Batak.
  3. Opu Daeng Risadju: Tokoh perempuan religius dari Sulawesi Selatan yang memimpin perlawanan rakyat Luwu. Ia juga merupakan tokoh pendidikan yang gigih memperjuangkan kesadaran nasional meski harus menghadapi penyiksaan.
  4. I Gusti Ngurah Rai: Pahlawan dari Bali yang mengabadikan namanya dalam Pertempuran Puputan Margarana (1946). Ia memilih gugur bersama pasukannya demi mempertahankan kehormatan bangsa.

Perjuangan Melalui Pendidikan dan Semangat Kaum Kecil

Perjuangan tidak hanya dilakukan di medan pertempuran, namun juga melalui jalur pendidikan dan ideologi rakyat:

  1. Maria Walanda Maramis: Pejuang Emansipasi dari Minahasa yang mendirikan organisasi PIKAT untuk memperjuangkan hak dan pendidikan perempuan, membuka jalan bagi kesetaraan gender di luar Jawa.
  2. Martha Christina Tiahahu: Gadis 18 tahun dari Maluku yang menjadi martir karena keberaniannya menantang penjajah, kini menjadi simbol semangat juang perempuan muda.
  3. Marhaen: Meskipun bukan tokoh politik, kisah petani sederhana ini menginspirasi Soekarno untuk menciptakan ideologi “Marhaenisme”—ideologi perjuangan kaum kecil untuk berdikari (berdiri di atas kaki sendiri).

Seruan kepada Generasi Muda

“Sejarah bukan hanya tentang siapa yang paling terkenal, tetapi tentang siapa yang paling tulus berjuang,” demikian penutup dari inisiatif ini.

Baca juga KPK Umumkan Hasil Seleksi Administrasi Enam Jabatan PNS, Tahap Selanjutnya Penulisan Makalah

Mengenang nama-nama seperti Tan Malaka, Opu Daeng Risadju, dan Martha Christina Tiahahu membuktikan bahwa perjuangan kemerdekaan datang dari berbagai penjuru, dari rakyat kecil hingga raja, dan dari Jawa hingga Maluku.

Diharapkan pengenalan kembali terhadap para pahlawan sunyi ini dapat menanamkan semangat patriotisme yang lebih mendalam dan komprehensif bagi generasi penerus bangsa.

—SELESAI—

(Red)

PDI Perjuangan Hormati Proses OTT Bupati Ponorogo oleh KPK

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menyatakan menghormati sepenuhnya kewenangan dan proses Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, pada Jumat (7/11). Sugiri Sancoko diketahui merupakan kader dari PDI Perjuangan.

Junjung Tinggi Independensi KPK dan Integritas Kader

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan, Said Abdullah, yang juga menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Timur, menegaskan sikap partainya dalam menjunjung tinggi independensi KPK.

“Seperti yang diamanatkan oleh Ibu Megawati Soekarnoputeri, Ketua Umum PDI Perjuangan, kami senantiasa menjunjung tinggi sikap integritas. Dengan demikian tidak akan mempengaruhi, apalagi mengintervensi proses hukum tersebut,” ujar Said Abdullah dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu (8/11).

Baca juga Indonesia Berduka, Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia

 

Meskipun demikian, Said mengajak semua pihak untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga Sugiri dinyatakan bersalah melalui ketetapan hukum yang berkekuatan tetap oleh pihak pengadilan.

Permintaan Maaf dan Dukungan Pemberantasan Korupsi

PDI Perjuangan Jawa Timur meyakini bahwa tindakan korupsi adalah bentuk pengkhianatan kepercayaan rakyat dan telah melukai amanah yang diberikan. Oleh karena itu, PDI Perjuangan mendukung upaya penuh KPK dalam pemberantasan korupsi.

Baca juga DPD IWO-I Kabupaten Sukabumi Santuni Anak-Anak Yatim Piatu, Bukti Kepedulian, Cinta Dan Kasih Sayang

Said Abdullah secara khusus menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh warga Kabupaten Ponorogo atas peristiwa penangkapan kadernya tersebut.

“Kami mohon maaf karena yang bersangkutan belum sepenuhnya amanah dalam memimpin, mencederai kepercayaan rakyat, serta belum sepenuhnya menjalankan tanggungjawabnya untuk membawa warga Ponorogo sejahtera,” tutur Said.

Evaluasi Internal dan Perbaikan Sistem

Lebih lanjut, Said Abdullah menekankan bahwa peristiwa ini akan menjadi cermin evaluasi bagi DPD PDI Perjuangan.

  • Partai akan terus berbenah dan memperbaiki ke dalam terkait pembinaan kader agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.
  • PDI Perjuangan juga berkomitmen untuk memperbaiki sistem pemilihan kepala dan wakil kepala daerah agar tidak berbiaya mahal, yang berpotensi memicu tindak pidana korupsi.

Baca juga BPKP Kota Bandung Soroti Anggaran Renovasi Kelurahan Ciateul Rp 84 Juta, Duga Adanya Mark-Up

Tujuh Orang Dibawa ke Jakarta untuk Pemeriksaan Intensif

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa Sugiri Sancoko bersama enam orang lainnya telah tiba di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif pasca-OTT.

  • Total tujuh orang dibawa dalam dua kloter dari Ponorogo ke Jakarta.
  • Kloter pertama terdiri dari Sugiri Sancoko (Bupati Ponorogo), Agus Pramono (Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo), Yunus Mahatma (Direktur Utama RSUD dr. Harjono Ponorogo), Kepala Bidang Mutasi Sekretariat Daerah Ponorogo, serta dua orang pihak swasta.
  • Kloter kedua meliputi seorang yang disebut orang kepercayaan Bupati Ponorogo berinisial KPU.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

(Red)

Prabowo Minta Komisi Reformasi Polri Sampaikan Laporan Awal dalam Tiga Bulan

Jakarta, JURNAL TIPIKOR  – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi meminta Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk segera memulai pekerjaan dan menyampaikan laporan awal dalam kurun waktu tiga bulan setelah pembentukannya.

Permintaan ini disampaikan setelah Presiden melantik 10 anggota Komisi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat siang (7/11).

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan jelas mengenai langkah-langkah yang harus dipersiapkan tim.

Baca juga Penyitaan Dokumen dan CCTV di Rumah Dinas Gubernur Riau Tersangka Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

Laporan awal tersebut, meskipun ditargetkan tiga bulan, dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan Komisi.

“Komisi ini diharapkan bekerja tentu secepatnya, tapi Bapak Presiden tidak memberi batasan waktu. Minimal 3 bulan itu sudah ada laporan, walaupun itu bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan,” ujar Jimly Asshiddiqie di Istana Merdeka.

Jimly menambahkan bahwa jika pekerjaan memerlukan waktu lebih lama, misalnya enam bulan, hal itu tetap dimungkinkan, namun targetnya adalah merespons dengan cepat dan efektif.

“Kalau misalnya 3 bulan selesai, ya Insya Allah selesai, maka tahun 2026 itu sudah ada hal-hal, hal lain yang perlu kita pikirkan,” katanya.

Baca juga Rumah Dinas Bupati Ponorogo Tertutup Rapat Pasca Kabar OTT KPK Terkait Mutasi Jabatan

Sinergi dan Keterbukaan

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa pembentukan Komisi ini merupakan respons langsung terhadap aspirasi publik terkait perlunya evaluasi terhadap kepolisian, yang memuncak pada demonstrasi besar Agustus lalu.

  • Rapat Perdana: Rapat perdana Komisi dijadwalkan akan berlangsung pada Senin, 10 November, di Markas Besar Polri, Jakarta.
  • Proses Kerja: Tim ini akan bekerja secara cepat dan terbuka, mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat, aktivis, serta pihak internal kepolisian.
  • Fokus: Hasil kerja tim akan berfokus tidak hanya pada rekomendasi, tetapi juga pada proses perumusan kebijakan reformasi yang melibatkan berbagai pihak.
  • Kolaborasi: Komisi juga akan bersinergi erat dengan tim internal yang telah dibentuk oleh Kapolri, yang berfokus pada perbaikan manajemen di lingkungan kepolisian.

“Sehingga antara tim ini dengan tim yang sudah dibentuk oleh bapak Kapolri, mudah-mudahan ini saling menunjang dan tim yang ada di internal Polri kita anggap sebagai tim yang menggambarkan sikap responsif Pak Kapolri… tanda kesiapan internal kepolisian untuk bersikap terbuka, untuk apa saja yang perlu diperbaiki, kita perbaiki,” tutup Jimly.

Baca juga BPKP Kota Bandung Soroti Anggaran Renovasi Kelurahan Ciateul Rp 84 Juta, Duga Adanya Mark-Up

Susunan Anggota Komisi
Komisi Percepatan Reformasi Polri diisi oleh tokoh-tokoh penting di bidang hukum dan keamanan :

(Red)

Arief Rosyid Hasan: Prabowo Subianto Sangat Kedepankan Regenerasi Kepemimpinan Anak Muda Demi Kemajuan Bangsa

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta Prabowo-Gibran, Arief Rosyid Hasan, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat mengedepankan regenerasi kepemimpinan kepada kalangan anak muda demi kemajuan bangsa.

Hal ini, menurut Arief, terlihat dari banyaknya talenta muda yang dirangkul Prabowo masuk ke dalam pemerintahan untuk mengisi posisi strategis.

“Keberpihakan Presiden Prabowo terhadap generasi muda adalah bukti komitmen beliau dalam membangun bangsa yang tangguh dan berdaya saing,” kata Arief Rosyid Hasan dalam siaran pers resmi yang diterima di Jakarta.

Baca juga Camat Peusangan Bireuen Divonis Dua Tahun 10 Bulan Penjara atas Korupsi Bimtek Kades

Arief mencontohkan pelantikan para pejabat negara pada Rabu (8/10) di Istana Negara, di mana sejumlah tokoh muda dipilih untuk mengisi posisi strategis, di antaranya Aminuddin Ma’ruf, Tedi Bharata, Dirgayuza Setiawan, Billy Mambrasar, dan dr. Irene.

Para pejabat baru ini melengkapi barisan tokoh muda yang telah lebih dulu membantu Presiden Prabowo seperti Teddy Indra Wijaya, Sudaryono, Angga Raka Prabowo, Dyah Roro Esti, Raffi Ahmad, hingga Dzulfikar Tawalla, dan beberapa nama lain.

Menurut Arief, mereka adalah talenta muda cemerlang yang berada di posisi strategis untuk memastikan capaian pembangunan bangsa ke depan.

“Langkah ini juga menjadi investasi jangka panjang dalam menyiapkan regenerasi kepemimpinan nasional,” ujar Arief.

Baca juga Wali Kota Bandung Pastikan Penanganan Sampah Pasar Cihapit Tuntas dalam Sehari, Wajib Terapkan Sistem Pemilahan

Arief menambahkan, kehadiran generasi muda juga dapat memperkuat jembatan antar generasi sehingga dapat terbentuk kolaborasi antara tokoh muda dan tokoh-tokoh senior yang telah memiliki banyak pengalaman mengurus negara.

Dengan semakin banyaknya keterlibatan kalangan anak muda dalam pemerintahan Prabowo, Arief yakin jalan Indonesia menjadi negara maju di momen bonus demografi Indonesia Emas 2025 semakin terbuka lebar.

“Presiden Prabowo memberi contoh nyata bahwa bangsa besar ini akan terus tumbuh jika senior dan junior berjalan beriringan dalam mewujudkan Visi Presiden yakni bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Arief Rosyid Hasan.

(Red)

Anggota DPR RI Hj. Dewi Asmara Gelar Dialog Kebangsaan Pembinaan Ideologi Pancasila Di Kabupaten Sukabumi

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI ) dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Hj. Dewi Asmara, S.H.,M.H., menggelar acara Dialog Kebangsaan Pembinaan Ideologi Pancasila dengan tema Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila Kepada Masyarakat. Acara ini berlangsung di GOR Cicurug, Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, pada Selasa (29/09/2025).

Digelarnya dialog kebangsaan ini untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan ideologi Pancasila di kalangan masyarakat, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memajukan nilai-nilai Pancasila.

Acara Dialog Kebangsaan Pembinaan Ideologi Pancasila ini dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Golkar, H. Deni Gunawan, S.IP., Unsur Forkopimcam, para Kepala Desa se-Kecamatan Cicurug, Kapolsek Cicurug, Danramil Cicurug, tokoh masyarakat, dan tamu undangan lainnya.

Baca juga Wakil Ketua DPRD Bengkalis dan Camat Bathin Solapan Dukung Penuh STQ ke-14 Desa Petani

Acara ini diisi dengan berbagai kegiatan di antaranya Pembinaan ideologi Pancasila dan juga diskusi terkait ideologi pancasila yang diikuti oleh tokoh masyarakat dan akademisi juga masyarakat.

Dengan diadakannya acara ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Sukabumi dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan lebih baik. Acara ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam memajukan nilai-nilai Pancasila.

(Rama)

DPC Partai Gerindra Pati Siap Usulkan Pemecatan Bupati Sudewo dari Keanggotaan Partai

PATI, JURNAL  TIPIKOR–– Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Pati menyatakan kesiapannya untuk mengusulkan pemecatan Bupati Pati, Sudewo, dari keanggotaan partai.

Langkah ini diambil menyusul desakan kuat dari masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (MPB) dalam aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Pati pada Jumat, 19 September 2025.

“Kami akan menyampaikan surat sesuai tuntutan Masyarakat Pati Bersatu kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra melalui DPD Partai Gerindra Jawa Tengah,” ujar Ketua DPC Gerindra Pati, Hardi, saat menemui massa aksi.

Baca juga ICW: RUU Perampasan Aset Penting untuk Optimalkan Pengembalian Kerugian Negara dari Korupsi

Hardi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Pati ini menegaskan bahwa usulan ini merupakan bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat.

Dukungan Terhadap Hak Angket dan Pergantian Anggota Pansus

Selain pemecatan Bupati, massa juga menuntut pergantian anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Pati dari Fraksi Gerindra, Irianto Budi Utomo.

Tuntutan ini disetujui dan akan segera ditindaklanjuti oleh DPC Partai Gerindra. “Pada prinsipnya, Partai Gerindra mendukung penuh Pansus Hak Angket DPRD Pati yang saat ini sedang berjalan,” kata Hardi.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menegaskan komitmen penuh seluruh anggota dewan untuk menuntaskan Pansus Hak Angket hingga selesai.

“DPRD Pati akan mengawal dan menyelesaikan pansus ini semaksimal mungkin. Kami tidak akan menyetujui kebijakan Bupati Sudewo apabila terbukti melanggar hukum,” tegasnya.

Baca juga KPK Panggil Kepala Pusat PUU DPR RI Sebagai Saksi Kasus Korupsi PT Inhutani V

Komitmen Partai Politik untuk Menjaga Integritas

Ali Badrudin juga menyampaikan bahwa PDI Perjuangan, sebagai partai mayoritas, tetap berkomitmen mempertahankan Teguh Bandang Waluyo sebagai Ketua Pansus Hak Angket. Namun, sesuai dengan aspirasi masyarakat, salah satu anggota Pansus dari PDI Perjuangan, Jokowi Yudi, juga akan diganti karena dinilai jarang mengikuti rapat.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyampaikan enam poin tuntutan, salah satunya terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Bupati Sudewo yang sedang diselidiki melalui Hak Angket DPRD.

DPRD dan partai-partai pengusung menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat dan menjaga integritas proses politik di Kabupaten Pati.

(Red)

Tedi Setiadi Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Dari Fraksi Partai Gerindra Gelar Reses Ketiga Tahun Sidang 2025

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Tedi Setiadi, menggelar Reses Ketiga Tahun Sidang 2025 yang bertempat di Kp. Pasir Baliung Rt. 03 Rw. 04, Desa Bojongkokosan, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Kamis (18/09/2025).

Kegiatan Reses ini dihadiri oleh Kepala Desa Bojongkokosan, Dini Rahmawati, S.Pd.l., beserta jajaran dan juga masyarakat setempat.

Adapun tujuan dari kegiatan reses ini ialah untuk menyerap aspirasi dari masyarakat dan juga memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki DPRD.

Baca juga Yusril Perkirakan Komisi Reformasi Polri Akan Dibentuk Bulan Depan

Tedi Setiadi berharap, bahwa kegiatan ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Bojongkokosan.

Dalam kegiatan reses ini, masyarakat menyampaikan beberapa aspirasi diantaranya terkait Pembangunan infrastruktur yang dimana Masyarakat berharap bahwa pemerintah dapat memperbaiki infrastruktur jalan yang ada di wilayah Desa Bojongkokosan dan juga terkait tenaga kerja yang saat ini warga masih merasa sulit masuk kerja diperusahaan.

Salahsatu warga dari ibu-ibu pengajian juga mengajukan permintaan berupa alat-alat Qosidahan yang dimana langsung dikabulkan oleh Tedi Setiadi dengan merogoh kocek pribadinya.

Tedi Setiadi berjanji, akan berusaha mewujudkan aspirasi yang telah disampaikan masyarakat dan juga membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya di Desa Bojongkokosan. Ia juga berjanji untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat di DPRD Kabupaten Sukabumi.

“Saya akan perjuangkan apa yang sudah menjadi aspirasi masyarakat sampai terwujud,”pungkasnya.

(Rama)

Saan Mustopa Klarifikasi Status Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach di DPR

Jakarta, JURNAL TIPIKOR — Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, mengklarifikasi bahwa anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, hingga saat ini belum mengajukan surat pengunduran diri secara resmi dari jabatannya sebagai anggota legislatif.

Keduanya saat ini berstatus dinonaktifkan oleh partai.
Dalam keterangannya, Saan Mustopa, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai NasDem, menjelaskan bahwa penonaktifan ini adalah tindak lanjut dari keputusan internal partai.

Pihak DPP Partai NasDem telah mengirimkan surat kepada fraksi, yang kemudian diteruskan kepada Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR.

Baca juga KPK Sita 15 Mobil Milik Mantan Anggota DPR Satori Terkait Korupsi

Surat tersebut berisi permintaan untuk menghentikan seluruh hak Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR, termasuk penghentian gaji.

Proses penghentian hak-hak ini sedang berlangsung dan menunggu tindak lanjut dari Sekjen DPR serta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Penonaktifan kedua anggota DPR ini menyusul sorotan publik terhadap sejumlah wakil rakyat. Beberapa anggota DPR dari berbagai fraksi juga mengalami penonaktifan, di antaranya Eko Patrio dan Uya Kuya dari Fraksi PAN, serta Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dari Fraksi Partai Golkar.

Selain itu, Saan Mustopa juga menanggapi insiden penjarahan dan perusakan yang dialami oleh sejumlah legislator, termasuk rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya.

(AZI)

Presiden Prabowo Ajak 16 Ormas Islam Jaga Perdamaian di Hambalang

Bogor, JURNAL TIPIKOR – Presiden RI Prabowo Subianto hari ini mengundang 16 perwakilan organisasi masyarakat (ormas) Islam ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai tantangan kebangsaan dan memperkuat silaturahmi di tengah situasi yang memanas di beberapa kota di Indonesia.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof. Abdul Mu’ti dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf. Keduanya diketahui merupakan menteri Kabinet Merah Putih.

Baca juga Staf Khusus Wapres Gibran Bantah Kabar Bermain Padel Saat Demonstrasi di Jakarta

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen ormas Islam untuk bersama-sama menjaga situasi agar tetap damai dan kondusif.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PII) Nasrullah Larada, yang juga hadir dalam acara tersebut.

“Pertemuan ini adalah sinyal yang sangat positif dan tepat bagi bangsa kita. Di saat suasana memanas, justru komunikasi dan silaturahmi antarelemen bangsa harus kita perkuat,” ujar Nasrullah Larada.

Ia menambahkan bahwa jalan dialog adalah cara terbaik untuk menyelesaikan setiap permasalahan bangsa, bukan melalui aksi anarkis dan vandalisme yang justru merugikan.

Baca juga Kemkomdigi Tegaskan Tidak Ada Pembatasan Liputan Demonstrasi bagi Media Massa

Pertemuan ini berlangsung di tengah gelombang unjuk rasa di beberapa kota seperti Jakarta, Bandung, Makassar, Surabaya, dan Yogyakarta.

Unjuk rasa tersebut dipicu oleh insiden tragis meninggalnya seorang pengendara ojek daring, Affan Kurniawan, yang terlindas kendaraan taktis Brimob saat terjadi bentrokan antara massa dan aparat.

Terkait insiden ini, PII mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional dan transparan dalam mengusut tuntas kasus tersebut. “Kami menyampaikan duka cita yang mendalam.

Kami mendorong aparat untuk bekerja secara profesional dan transparan agar keadilan benar-benar ditegakkan,” kata Nasrullah.

Baca juga Presiden Prabowo Perintahkan TNI-Polri Bertindak Tegas Terhadap Aksi Anarkis

Di akhir pernyataannya, Nasrullah mengimbau seluruh kader PII, generasi muda, dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mudah terprovokasi. Ia menegaskan bahwa aksi kekerasan bukanlah solusi, melainkan awal dari kehancuran.

Selain berdiskusi dengan ormas Islam, Presiden Prabowo juga menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

(Red)