Haris Rusly Moti Bongkar ‘Halusinasi Politik’ Kelompok Senyap: Upaya Daur Ulang Kerusuhan Agustus 2025 Gagal Delegitimasi Prabowo

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Aktivis sekaligus pemrakarsa 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, menuding adanya konspirasi terstruktur dari “kelompok kekuatan senyap” yang berupaya mendaur ulang trauma kerusuhan Agustus 2025. Tudingan ini muncul menjelang rencana aksi massa pada 27 Agustus 2026, yang dinilai Haris bukan sekadar aspirasi rakyat, melainkan bagian dari perang psikologis untuk meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (26/8), Haris menyebut pilihan tanggal aksi tersebut sangat provokatif dan sarat muatan politis. Ia menduga kelompok tertentu terobsesi menciptakan krisis kepercayaan (crisis of confidence) dengan memanfaatkan momentum historis kerusuhan dan penjarahan rumah pejabat yang terjadi setahun silam.

“Ada gejala halusinasi politik pada segelintir kekuatan senyap yang melancarkan kampanye kekacauan sosial dengan menumpangi gerakan massa,” tegas Haris.

Baca juga  “Jual Akses ke Dirjen Bea Cukai”: KPK Bongkar Skandal Rizal Fadillah, Tawarkan Pertemuan Bisnis dengan Pejabat Puncak demi Kelancaran Impor Blueray Cargo

Senjata Baru:  Information Laundering

Haris mengungkap modus operandi baru yang digunakan oleh kelompok tersebut, yakni teknik information laundering atau pencucian informasi. Menurut dia, disinformasi yang awalnya diorkestrasi secara masif di akun-akun media sosial “dicuci” agar tampak kredibel dan valid di mata publik.

“Pencucian informasi telah digunakan sebagai teknik dalam peperangan psikologis. Tujuannya jelas: meruntuhkan kepercayaan publik dan kepercayaan pasar kepada pemerintah,” ujar Haris.

Ia menilai, narasi-narasi hasutan yang beredar saat ini adalah hasil daur ulang disinformasi yang bertujuan memanaskan situasi menjelang 27 Agustus 2026.

Baca juga Wujud Cinta Dan Kepedulian, Polres Sukabumi Bangunkan Rutilahu Bagi Keluarga Korban Kebakaran

Prabowo Sudah Melampaui Tuntutan Massa

Di tengah tuduhan adanya upaya delegitimasi, Haris justru membela rekam jejak Presiden Prabowo. Ia menilai tuntutan demonstran terkait pemberantasan korupsi dan penyitaan aset koruptor sebenarnya sudah sejalan—bahkan terlampaui—oleh langkah-langkah konkret yang diambil Istana.

Haris menyoroti tindakan tegas Prabowo dalam mencegah kebocoran kekayaan negara serta penyitaan aset korupsi dari oligarki di sektor tambang, hutan, dan lahan. Ia juga mengingatkan publik tentang kasus MBG dan penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan, yang telah ditindak tegas oleh Presiden.

“Presiden Prabowo sendiri tidak menutup mata dan telinga terkait aspirasi yang berkembang di masyarakat. Itu dibuktikan dengan menindak tegas pelaku korupsi MBG dan penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri,” kata Haris.

Baca juga “Lupa Karena Ngantuk”: Warek I Unsoed Akui Fokus KPK pada Jalur Mandiri, Klaim Sistem Anti-Manipulasi

Mitra Kritis, Bukan Musuh

Meski mengakui masih adanya masalah rakyat yang belum tuntas, Haris menekankan pentingnya sinergi. Ia menolak dikotomi antara pemerintah dan gerakan sosial. Baginya, gerakan masyarakat seharusnya menjadi mitra kritis yang melindungi kebijakan progresif dari penyalahgunaan, bukan alat bagi kelompok kepentingan untuk menciptakan chaos.

“Pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada 14 Agustus 2026 telah memaparkan data pencapaian dua tahun pemerintahan. Kita butuh kerjasama dan kebersamaan untuk mengatasi problem rakyat, bukan kerusuhan yang didaur ulang,” pungkasnya.

(Azi)