EMAS DI ATAS PUNGGUNG RAKYAT: Ketika Bupati Cianjur Abad ke-19 Berpesta Mewah di Atas Derita Petani Kopi

CIANJUR, JURNAL TIPIKOR – Sejarah Indonesia tidak pernah berhenti berbisik tentang sebuah ironi pahit: semakin makmur sebuah daerah, semakin dalam pula jurang pemisah antara penguasa dan rakyatnya. Fenomena pejabat yang bergaya hidup hedonis di tengah himpitan ekonomi warga bukanlah penyakit baru; ini adalah luka lama yang belum kering, membentang dari era kolonial hingga menggema di masa kini.

Salah satu bab paling mencolok dari ketimpangan ini tertulis tinta emas—secara harfiah—di Cianjur, Jawa Barat, pada awal abad ke-19. Saat itu, Cianjur bukan sekadar daerah biasa; ia adalah “mesin uang” utama Pulau Jawa berkat komoditas kopi yang melimpah ruah. Namun, siapa yang memetik hasilnya? Bukan tangan kasar para petani yang menggarap tanah, melainkan kaum elite yang berlomba-lomba memamerkan kemegahan.

Kereta Berlapis Emas di Tengah Kelaparan

Catatan sejarah mengungkap fakta yang menyayat hati. Di saat rakyat Priangan terjepit dalam cengkeraman sistem Tanam Paksa (1830-1870), para bupati justru hidup layaknya raja-raja kecil. Sejarawan Belanda Jan Breman, dalam bukunya Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa (2014), menuturkan betapa sang Bupati Cianjur kerap berkeliling wilayahnya menggunakan kereta kuda berlapis emas.

Ini bukan sekadar alat transportasi; ini adalah simbol arogansi kekuasaan. Breman menggambarkan para bupati ini sebagai “tuan besar konsumtif” yang tak segan menghamburkan harta untuk barang mewah impor seperti candu, tembakau halus, dan katun, yang kemudian bahkan dijual kembali kepada bawahan mereka sendiri dengan harga mencekik.

Produksi kopi Cianjur pada 1806 saja mencapai angka fantastis 1,5 juta unit, menjadikan wilayah ini pusat kekayaan terbesar di Priangan. Namun, aliran dana tersebut hanya bermuara pada dua tempat: kas kolonial Belanda dan kantong pribadi para bupati. Rakyat? Mereka hanya menjadi bahan bakar mesin kemakmuran tersebut.

Beban “Pertunjukan” yang Memiskinkan Daerah Lain

Kemewahan para bupati ini ternyata memiliki efek domino yang merusak. Multatuli, melalui mahakaryanya Max Havelaar (1860), menelanjangi bagaimana kunjungan resmi Bupati Cianjur ke daerah tetangga seperti Lebak justru menjadi bencana bagi penduduk setempat.

Rombongan bupati yang datang dengan ratusan pengikut dan kuda-kuda mewah memaksa daerah yang disinggahi untuk menanggung seluruh biaya akomodasi dan konsumsi. “Ratusan orang itu yang semuanya harus ditampung dan diberi makan, begitu juga kuda-kudanya,” tulis Multatuli dengan nada sinis. Kunjungan itu bukan soal silaturahmi, melainkan pamer kekuatan yang memeras darah rakyat kecil.

Sejarawan Nina Herlina Lubis dalam Kehidupan Kaum Menak Priangan (1998) menganalisis akar masalah ini dengan tajam. Menurutnya, kabupaten saat itu diposisikan sebagai “panggung pertunjukan”, di mana bupati adalah aktor utama yang wajib menampilkan kemegahan demi legitimasi kekuasaan feodal.

“Kabupaten adalah ibarat panggung pertunjukan dengan bupati sebagai pemeran utama yang harus berakting hebat,” ungkap Nina. Sayangnya, tiket masuk untuk menonton “pertunjukan” mahal ini dibayarkan oleh keringat dan air mata rakyat jelata.

Cermin Retak Masa Kini

Kisah Bupati Cianjur abad ke-19 ini bukan sekadar arsip debu. Ia adalah cermin retak yang memantulkan wajah kekuasaan kita hari ini. Pola di mana elite menikmati gaya hidup super-mewah sementara rakyat berjuang memenuhi kebutuhan dasar adalah siklus berulang yang mengakar dalam sejarah panjang Indonesia.

Dari kereta berlapis emas di masa kolonial hingga mobil dinas mewah dan gaya hidup glamor oknum pejabat di era modern, narasinya tetap sama: Kekuasaan yang lupa diri akan selalu menginjak-injak mereka yang seharusnya dilindungi.

Sudah saatnya kita bertanya: Apakah kita masih membiarkan “panggung pertunjukan” para elite dibangun di atas puing-puing kesejahteraan rakyat? Sejarah mencatat, setiap kali ketimpangan ini dibiarkan, ia akan melahirkan ketidakadilan yang lebih dalam.

Tentang Rilis Ini:
Rilis ini disusun berdasarkan data historis dari karya Jan Breman, Nina Herlina Lubis, dan Multatuli, menyoroti urgensi refleksi kritis terhadap gaya hidup pejabat di tengah tantangan ekonomi masyarakat.

(Red)