Bandung, JURNAL TIPIKOR – Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP), A.Tarmizi, S.E melontarkan kritik tajam dan satir terhadap pernyataan terkait larangan wartawan merangkap jabatan di LSM maupun organisasi kemasyarakatan.
Menurut A. Tarmizi, pernyataan moral yang disampaikan PWI Pusat akan terdengar mulia di atas podium, namun menjadi ironi besar ketika sebagian insan pers justru terlihat nyaman berada di dalam lingkaran birokrasi melalui berbagai Kelompok Kerja (Pokja) pemerintah.
“Jangan terlalu lantang berbicara soal independensi kalau faktanya masih menikmati kopi, fasilitas, dan kedekatan struktural dengan birokrasi. Publik tidak buta. Rakyat bisa membedakan mana wartawan dan mana humas berkedok pers,” tegas A. Tarmizi dalam keterangannya di Bandung, Minggu (17/05/2026).
A. Tarmizi menilai, prinsip independensi memang merupakan roh utama profesi jurnalistik sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. Namun menurutnya, standar etika tidak boleh diterapkan setengah hati hanya kepada LSM atau Ormas, sementara kedekatan dengan kekuasaan justru dianggap lumrah.
Ia menyebut bahwa keterlibatan wartawan dalam Pokja birokrasi memiliki potensi konflik kepentingan yang sama seriusnya, bahkan lebih berbahaya karena sifatnya terselubung.
“Kalau wartawan aktif di LSM dianggap tidak independen karena punya agenda organisasi, lalu bagaimana dengan wartawan yang duduk di Pokja pemerintah? Bukankah itu juga bagian dari kepentingan kekuasaan? Atau independensi hari ini hanya berlaku bagi yang kritis kepada pemerintah?” sindirnya.
Menurut A.Tarmizi, keberadaan wartawan dalam struktur Pokja birokrasi berpotensi mengubah fungsi pers dari pengawas kekuasaan menjadi alat legitimasi kebijakan. Situasi itu dinilai membuat kritik terhadap regulasi pemerintah menjadi tumpul karena adanya hubungan kedekatan struktural antara media dan penguasa.
A. Tarmizi bahkan menyebut fenomena tersebut sebagai “jurnalisme meja birokrasi”, di mana sebagian media lebih sibuk menjaga akses kekuasaan dibanding menjaga keberanian menyampaikan fakta kepada publik.
“Pers itu lahir untuk mengawasi kekuasaan, bukan menjadi peserta rapat kekuasaan. Kalau wartawan sudah terlalu nyaman duduk di ruang birokrasi, jangan heran kalau kritiknya berubah jadi pujian berbayar dan berita berubah seperti selebaran humas,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa label organisasi profesi tidak otomatis menjamin independensi seseorang.
“Keanggotaan organisasi profesi bukan sertifikat kesucian moral. Independensi tidak lahir dari kartu anggota, tetapi dari keberanian menjaga jarak dengan kepentingan,” ujarnya.
Dalam pernyataannya, Ketua Umum BPKP mendesak PWI untuk bersikap konsisten dengan memperluas aturan etik, bukan hanya melarang wartawan aktif di LSM atau Ormas, tetapi juga melarang keterlibatan struktural dalam Pokja strategis pemerintahan.
A. Tarmizi menutup kritiknya dengan pernyataan satir yang menohok terhadap kondisi pers saat ini.
“Hari ini publik tidak kekurangan media. Yang langka adalah keberanian. Sebab sebagian pena sudah terlalu dekat dengan meja kekuasaan hingga lupa tinta pers seharusnya berpihak kepada kebenaran, bukan kenyamanan.”
(Her)
