Arsip Kategori: Hukum & Kriminal

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Pemandangan memilukan sekaligus mencengangkan tersaji di halaman Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, pada Selasa (22/9/2026) sore. Sirajudin Lasena, Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmong Utara), keluar dari gedung tersebut bukan sebagai kepala daerah yang gagah, melainkan sebagai tersangka dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.

Di bawah sorotan kamera media dan tatapan dingin publik, Sirajudin hanya mampu menyampaikan permohonan maaf singkat. “Ya, saya minta maaf untuk masyarakat Bolaang Mongondow Utara. Doakan saya fokus pada proses hukum ini,” ucapnya lirih sebelum digiring masuk ke mobil tahanan.

Permintaan maaf itu terasa hambar di tengah besarnya kepercayaan yang telah dikhianati. Bagi warga Bolmong Utara, sosok bupati seharusnya menjadi pelindung anggaran daerah dan pengawal pembangunan. Namun, hari ini, simbol kepemimpinan tersebut runtuh oleh jerat besi hukum akibat dugaan korupsi infrastruktur jalan.

Baca juga Prabowo Sindir “Pakar Mendadak”: Bukan Anti-Sains, Tapi Geger Karena Akrobat Teori yang Abai pada Derita Rakyat

Jejak Uang Ratusan Juta dan Jaringan Korupsi Terstruktur

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyasar Sirajudin bukanlah aksi tunggal. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa operasi senyap ini menyeret total 14 orang. Selain Sirajudin yang diamankan di Jakarta, delapan orang lainnya ditangkap di Bolaang Mongondow dan satu orang di Gorontalo.

“Tim juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dalam bentuk rupiah dengan total senilai ratusan juta rupiah,” tegas Budi pada Senin (21/9/2026).

Angka ratusan juta rupiah itu hanyalah puncak gunung es. Dugaan keras mengarah pada skema penerimaan suap terkait proyek pembangunan infrastruktur jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bolmong Utara. Proyek yang seharusnya menjadi nadi kemajuan daerah, justru berubah menjadi ladang basah bagi oknum-oknum yang haus kuasa dan harta.

OTT Ke-21 di 2026: Peringatan Keras bagi Kepala Daerah

Kasus ini mencatatkan diri sebagai OTT ke-21 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Fakta ini mengirimkan sinyal mengerikan: korupsi di tingkat pemerintahan daerah masih bersifat sistemik dan masif. Jika OTT pertama tahun ini menyoroti Direktorat Jenderal Pajak, kini sorotan tajam kembali mengarah ke kepala daerah yang lalai menjaga amanah rakyat.

Sirajudin Lasena kini harus menghadapi konsekuensi berat. Bukan hanya hukuman penjara yang mengintai, tetapi juga noda sejarah yang akan melekat erat pada namanya dan keluarganya. Lebih tragis lagi, nama baik Kabupaten Bolaang Mongondow Utara turut tercoreng di mata nasional.

Masyarakat Bolmong Utara kini tinggal menunggu. Apakah permintaan maaf Sirajudin cukup untuk menebus kerugian negara dan kepercayaan publik? Ataukah ini hanyalah awal dari terbongkarnya jaringan korupsi yang lebih besar di balik tembok dinas PUPR setempat?

Hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Rompi oranye Sirajudin adalah pengingat pahit: jabatan adalah amanah, bukan hak milik untuk diperdagangkan.(*)

(Selesai)

BOGOR, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melancarkan aksi tegasnya dengan menggeledah kantor PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (21/9). Langkah ini menandai eskalasi serius dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah menyeret nama-nama besar di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta elit politik nasional.

Penggeledahan yang berlangsung hingga pukul 12.54 WIB ini merupakan kelanjutan dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) dramatis pada 14 September lalu di kawasan Jabodetabek. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa penyidik terus menggali bukti-bukti konkret untuk membongkar praktik korupsi sistemik di sektor pertanahan.

“Hari ini, Senin (21/9), penyidik melanjutkan giat penggeledahan di kantor Summarecon Bogor. Kami akan update terus setiap perkembangannya,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta.

Baca juga Terkait Dugaan Pelecehan Seksual Oleh Sekdis Dishub, Kepala BKPSDM: “Ini Pelanggaran Berat, Oknum Diberhentikan Sementara

Jejak Uang dan Dokumen Rahasia

Aksi ini bukan tanpa dasar. Sebelumnya, pada 18 September, KPK telah menyita sejumlah dokumen krusial dari kantor Summarecon di Jakarta Timur, termasuk Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), laporan keuangan perusahaan, dan bukti elektronik terkait pemblokiran sengketa tanah di Bogor. Temuan-temuan ini menjadi kunci untuk merekonstruksi aliran dana suap yang diduga melibatkan perantara dan oknum pejabat tinggi.

Kasus ini telah menetapkan delapan tersangka, sebuah angka yang mencerminkan luasnya jaringan yang terlibat. Daftar tersebut mencakup Direktur Jenderal PPTR ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Bogor I Sontang Coin Manurung, hingga Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi.

Namun, yang paling menyita perhatian publik adalah keterlibatan empat nama lain yang disebut-sebut sebagai “orang kepercayaan” Menteri ATR/BPN Nusron Wahid: mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta dua pihak swasta, Erwin dan Muhammad Fakhry.

Baca juga PERSIB memenuhi ambisinya untuk mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-1

Tembok Pertahanan Mulai Retak

Meski KPK secara resmi menyatakan belum melakukan penggeledahan terhadap ruangan Menteri Nusron Wahid, tekanan politik dan hukum kian menghimpit. Penetapan tersangka terhadap lingkaran terdekat menteri menunjukkan bahwa penyidik tidak gentar menyentuh struktur kekuasaan tertinggi di kementerian tersebut.

Sebelum OTT, KPK telah mengidentifikasi delapan titik rawan korupsi di sektor pertanahan. Fakta bahwa penyidikan kini merambah ke pengembang raksasa seperti Summarecon mengindikasikan bahwa modus operandi penerbitan HGB tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terorganisir dengan rapi melibatkan aktor korporasi dan birokrat.

Dengan disitanya koper-koper berisi barang bukti dari rumah Dirjen Lampri dan kini penggeledahan di markas Summarecon Bogor, pesan KPK jelas: tidak ada tempat bersembunyi bagi mereka yang memperdagangkan wewenang negara demi keuntungan pribadi. Publik kini menunggu apakah tembok pertahanan para tersangka akan runtuh dan mengarah langsung pada tanggung jawab moral dan hukum atasan mereka di kementerian.

Penyidikan masih berlanjut, dan setiap dokumen yang ditemukan di Bogor hari ini bisa menjadi potongan puzzle terakhir yang menjatuhkan domino korupsi di tubuh ATR/BPN.

(Redaksi)

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Buntut kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum Sekretaris Dinas (Sekdis) Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi terhadap siswi PKL, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi angkat bicara.

Saat dikonfirmasi awak media jurnaltipikor.com, pada Senin (21/09/2026) Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, S.IP.,M.Si., menyampaikan bahwa tindakan asusila atau pelecehan seksual di lingkungan kerja merupakan pelanggaran berat.

“Tindakan ini melanggar etika birokrasi dan norma hukum,” tegas Ganjar.

Apabila terbukti, oknum pejabat ASN tersebut melanggar sejumlah regulasi, yakni:
– UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
– PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, khususnya pasal mengenai kewajiban menjaga martabat dan kehormatan negara serta instansi.
– Perka BKN No. 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Disiplin PNS.
– UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Baca juga Dugaan Kekerasan Seksual Terhadap 3 Pelajar, Polres Sukabumi Tetapkan Sekdis Dishub Jadi Tersangka

Ganjar menjelaskan ada 5 hal penting yang sudah dan akan dilakukan BKPSDM:

1. Menerima Laporan Awal
BKPSDM sudah menerima laporan verbal dari Kepala Dinas terkait dan menunggu laporan resmi perihal kronologi tertulis, data status kepegawaian terlapor, serta tindakan awal yang telah diambil oleh internal dinas tersebut.

2. Menghormati Proses Kepolisian
BKPSDM menghormati proses yang sedang berjalan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Sukabumi dan memantau status hukum terlapor, apakah masih terlapor, saksi, atau sudah ditetapkan sebagai tersangka.

3. Perlindungan Lembaga & Pembebasan Tugas Sementara
Jika terlapor berstatus tersangka pejabat PNS dan telah ditahan oleh pihak kepolisian, BKPSDM akan segera memproses Pemberhentian Sementara sebagai ASN demi kelancaran pemeriksaan hukum dan menjaga integritas instansi.
Jika belum ditahan namun proses penyidikan mengganggu pelayanan publik, dapat dilakukan pembebasan tugas sementara dari jabatan manajerial agar yang bersangkutan fokus pada proses hukum.

4. Pembentukan Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin
BKPSDM bersama Inspektorat membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin PNS. Pemeriksaan kode etik/disiplin tetap dijalankan tanpa harus menunggu putusan inkrah pengadilan pidana, karena indikator yang dinilai berbeda. Polisi memeriksa pidana murni, sementara BKPSDM/Inspektorat memeriksa pelanggaran disiplin dan etika ASN.

Berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021, perbuatan pelecehan seksual di lingkungan kerja masuk ke dalam pelanggaran disiplin tingkat BERAT apabila terbukti, karena mencoreng kehormatan martabat PNS dan instansi. Rekomendasi sanksinya meliputi:
– Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan;
– Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; atau
– Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, jika terbukti secara hukum melakukan kekerasan seksual berat / inkrah putusan pengadilan.

5. Manajerial Pasca-Kejadian (Mitigasi Risiko)
BKPSDM merekomendasikan seluruh Perangkat Daerah membuat pakta integritas atau lingkungan kerja aman bagi siswa magang/PKL. Selain itu, BKPSDM sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan informasinya sudah dilakukan pendampingan psikologis kepada korban.

“BKPSDM akan mengambil langkah proaktif dan tegas. Walaupun kasus sedang ditangani kepolisian, proses pemeriksaan administratif disiplin kepegawaian harus berjalan beriringan untuk menunjukkan komitmen zero-tolerance pemerintah daerah terhadap kekerasan seksual di lingkungan birokrasi,” pungkas Ganjar.

(Rama)

Sukabumi,-Jurnaltipikor.com,-Dugaan kasus perselingkuhan yang melibatkan seorang karyawati yang bekerja di salah satu BUMD Kabupaten Sukabumi berinisial SSP menuai tanggapan keras dari pihak kuasa hukum. Tudingan tersebut mencuat usai sang suami, PAK, melakukan penggerebekan di sebuah tempat kost di Jalan Koperasi, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, pada Senin (24/8/2026) malam.

Dalam penggerebekan yang didampingi aparat kepolisian sekitar pukul 19.40 WIB tersebut, PAK membuntuti SSP dan mendapati istrinya berada di satu kamar bersama pria berinisial RP, yang diketahui bekerja di salah satu BUMD sektor keuangan Pemprov Jabar wilayah Palabuhanratu.

Saat petugas dan PAK masuk, pintu kamar dalam keadaan tertutup dan SSP dilaporkan berada di dalam kamar mandi. Atas kejadian itu, PAK lantas melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sukabumi Kota.

Baca juga Kecam Keras Aksi Kekerasan Seksual Terhadap Siswi PKL, Ketua IWO Indonesia DPD Sukabumi “Dishub Jadi Momok Bagi Siwi PKL”

Menanggapi laporan dan isu yang beredar, Kuasa Hukum SSP dari Kantor Advokat Sunarya Ishak & Partners dan Muhammad Saleh Arief, menegaskan bahwa tuduhan persetubuhan atau perzinaaan membutuhkan pembuktian hukum yang sangat berat dan tidak bisa didasarkan pada asumsi semata.

“Bukti untuk tuduhan persetubuhan atau perzinaaan itu sangat berat. Tidak bisa hanya berdasarkan dugaan, bukti pesan chat, atau sebatas berada di dalam satu kamar,” ujar Sunarya Ishak didampingi Muhammad Saleh Arief.

Ia mengingatkan, dalam hukum positif di Indonesia, pihak yang melontarkan tuduhan persetubuhan tanpa didasari bukti yang sah dan kuat berisiko menghadapi konsekuensi hukum pidana.

“Dalam hukum positif Indonesia, menuduh seorang wanita bersetubuh tanpa bukti bisa dikenakan pidana, baik itu pencemaran nama baik maupun fitnah. Hal ini diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, serta Pasal 27A Undang-Undang ITE,” tegasnya.

Baca juga Ngalongok Dulur Dilembur Hadirkan Bakti Sosial Dan Pelayanan Publik, Bupati “Pelayan Harus Dekat Dengan Masyarakat”

Ia menambahkan, konstruksi hukum mengenai tuduhan perzinaaan sengaja dirancang sangat ketat oleh pembuat undang-undang guna melindungi hak serta martabat seseorang. Menurutnya, menjaga kehormatan seorang wanita harus lebih diutamakan daripada ketergesa-gesaan dalam menghukum tanpa dasar yang jelas.

Lebih lanjut, pihak kuasa hukum juga menyoroti potensi pelanggaran hukum jika tuduhan yang belum terbukti tersebut disebarluaskan ke publik atau media massa.

“Sesuai Pasal 27A UU ITE, setiap orang yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan sesuatu hal secara elektronik dapat dipidana penjara. Oleh karena itu, semua pihak harus menghormati proses hukum dan tidak menggiring opini tanpa bukti yang sah,” tandasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, bahwa semua pihak harus menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence). Menurutnya, laporan polisi yang dilayangkan PAK tidak serta-merta membuktikan bahwa kliennya telah melakukan tindak pidana perzinahan.

“Setelah kami konfirmasi dan tanyakan kepada pihak terlapor (SSP), klien kami tegas menyatakan tidak melakukan perbuatan apa yang dituduhkan. Bahkan berdasarkan keterangan RP di lokasi kejadian, mereka tidak melakukan perbuatan melanggar Pasal 411 KUHPidana. Saat itu mereka sedang duduk dengan berpakaian lengkap, mengenakan kemeja dan celana panjang. Pintu kost pun tidak terkunci dan jendela masih terbuka,” ujar Muhammad Saleh Arief.

Baca juga Operasi Libas Lodaya, Polres Sukabumi Amankan 61 Motor dari 6 Kelompok Pelaku Pencurian

Selain membantah tuduhan perzinahan, pihak kuasa hukum juga meluruskan dinamika hubungan rumah tangga antara pelapor dan terlapor. Menurut informasi dari SSP, pelapor (PAK) sebelum insiden ini dikabarkan telah berulang kali mengucapkan kata talak kepada kliennya, bahkan di hadapan orang tua PAK sendiri.

Mengenai status kepegawaian SSP di perusahaan plat merah Kabupaten Sukabumi, Arief menjelaskan, bahwa kliennya saat ini telah menjalani pemeriksaan internal oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan dikenakan sanksi non-aktif (non-job) sementara, untuk menghormati proses hukum yang berjalan.

“Klien kami sudah diperiksa SPI dan saat ini di-non job-kan sementara. Namun bilamana nanti klien kami tidak terbukti melakukan tindak pidana, kami akan mengajukan permohonan resmi kepada pihak manajemen untuk memulihkan nama baiknya serta mengembalikan jabatannya sebagai pekerja di perusahaan BUMD Kabupaten Sukabumi,” pungkas Arief.

(Rama)

Sukabumi,jurnaltipikor.com,- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia Kabupaten Sukabumi, Heriyadi, mengecam keras aksi dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oknum Sekretaris Dinas (Sekdis) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukabumi terhadap siswi yang sedang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

Heriyadi menyatakan sangat menyayangkan perbuatan yang dilakukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) senior tersebut.

“Sungguh teramat sangat disayangkan seorang ASN senior sekelas Sekretaris Dinas yang seyogyanya menjadi panutan bagi bawahannya malah melakukan hal yang sangat tidak bermoral. Anak bangsa yang harusnya dilindungi malah berusaha untuk dinodai,” Ucap Heriyadi, Sabtu (19/09/2026).

Menurutnya, keilmuan yang mumpuni, jabatan tinggi dan usia yang tidak muda lagi tidak menjadi jaminan seseorang akan mempunyai etika dan moral yang baik.

“Pemda Sukabumi yang bercita-cita mulia untuk menjadi Kabupaten yang Mubarokah kini tercoreng oleh oknum ASN senior yang diduga melakukan perbuatan tidak bermoral,” ujarnya.

Baca juga Ngalongok Dulur Dilembur Hadirkan Bakti Sosial Dan Pelayanan Publik, Bupati “Pelayan Harus Dekat Dengan Masyarakat”

Heriyadi menambahkan, tindakan tersebut sangat bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, dan kesopanan. Perbuatan ini pun merupakan tindakan yang mencederai martabat manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Ia juga menyoroti bahwa kejadian ini telah membuat Dinas Perhubungan menjadi momok yang menakutkan bagi para siswi PKL yang ingin belajar dan mencari pengalaman kerja di instansi pemerintah.

Untuk itu, IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi mendesak Bupati Sukabumi dan BKPSDM untuk segera memberikan sanksi tegas berupa pencopotan jabatan dan pemecatan tidak hormat jika terbukti bersalah, serta meminta Polres Sukabumi untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan memberikan hukuman maksimal kepada pelaku.

“Kami meminta agar kasus ini menjadi pelajaran keras bagi seluruh ASN di Kabupaten Sukabumi. Jangan sampai ada lagi korban-korban lainnya,” pungkasnya.

(Rama)

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Perselisihan yang berujung aksi penganiayaan menggunakan senjata tajam terjadi di wilayah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pada Selasa, 8 September 2026. Dalam kejadian tersebut, seorang pelajar berusia 17 tahun mengalami luka serius pada kaki kiri setelah terkena sabetan celurit.

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 20.30 WIB di Kampung Ongkrak, Desa Pamuruyan, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Kasus tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Cibadak.

Kasat Reskrim Polres Sukabumi Iptu Dudi Suharyana, S.H., M.H., menjelaskan, kejadian bermula ketika pelaku berinisial AR melihat korban bersama seorang saksi berada di sekitar Toko Galaxy Ban.

Baca juga Hoax Mundur Nusron Wahid Dipatahkan, ATR/BPN Tegaskan: Menteri Tetap Bertugas di Tengah Badai Penyidikan KPK

Saat itu, terjadi perselisihan antara pelaku dan saksi yang kemudian berujung saling tantang untuk berkelahi. Pelaku sempat melakukan tendangan dan pemukulan terhadap saksi.

Situasi kemudian semakin memanas ketika pelaku kembali ke tempatnya bekerja untuk mengambil sebilah celurit. Pelaku selanjutnya kembali menuju lokasi kejadian.
Setibanya di lokasi, pelaku justru melarikan diri dan masuk ke dalam Toko Galaxy Ban. Korban kemudian sempat melemparkan sebuah meja kayu ke arah pelaku hingga mengenai bagian wajahnya.

Merasa emosi, pelaku kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban menggunakan sebilah celurit. Pelaku mengayunkan celurit sebanyak satu kali hingga mengenai kaki sebelah kiri korban.

“Akibat sabetan celurit tersebut, korban mengalami luka robek pada kaki sebelah kiri dan mendapatkan penanganan medis berupa 45 jahitan,” ujar Kasat Reskrim Polres Sukabumi Iptu Dudi Suharyana, S.H., M.H.

Baca juga Terungkap Modus Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap 3 Siswi PKL, Ruang Kerja Sekdis Dishub Disulap Jadi Ruang Karaoke

Usai melakukan perbuatannya, pelaku melarikan diri menuju rumahnya di wilayah Bogor, kemudian melanjutkan perjalanan menuju sebuah pesantren yang berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Dalam penanganan perkara tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit sepeda motor Honda Beat CBS warna hitam yang digunakan pelaku, satu bilah celurit yang digunakan dalam penganiayaan, serta satu meja bundar yang digunakan korban untuk melindungi diri.

Terhadap pelaku, penyidik mempersangkakan tindak pidana kekerasan terhadap anak dan/atau penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), (2) jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan/atau Pasal 466 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun.

Baca juga DIDUGA ADA KETIDAKSESUAIAN MATERIAL PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMPN 3 MARGAASIH, JURNAL TIPIKOR MINTA DINAS PENDIDIKAN BUKA DATA DAN LAKUKAN PEMERIKSAAN

Iptu Dudi mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing emosi dan menyelesaikan setiap persoalan dengan tindakan kekerasan.

“Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan menghindari segala bentuk tindakan yang dapat memicu terjadinya konflik atau tindak pidana. Jangan membawa atau menggunakan senjata tajam untuk menyelesaikan permasalahan,” tegasnya.

Polres Sukabumi juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak Kepolisian apabila mengetahui adanya tindak pidana maupun potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Polres Sukabumi berkomitmen melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelaku tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terus menjaga dan menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Sukabumi.

(Rama)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Kabar burung mengenai pengunduran diri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akhirnya dibantah keras oleh kementerian. Di tengah sorotan tajam publik terkait dugaan korupsi “mafia tanah” yang sedang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian ATR/BPN memastikan bahwa Nusron Wahid tidak pernah mengajukan atau menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, secara tegas meluruskan misinformasi yang beredar di media sosial dan sejumlah kalangan. Ia menegaskan bahwa isu pengunduran diri tersebut hanyalah spekulasi tanpa dasar fakta.

“Pak Menteri (Nusron Wahid) tidak ada pernyataan hal tersebut,” tegas Uunk di Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Baca juga Terungkap Modus Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap 3 Siswi PKL, Ruang Kerja Sekdis Dishub Disulap Jadi Ruang Karaoke

Bantahan ini muncul sebagai respons atas desas-desus yang mengaitkan tekanan hukum dengan stabilitas kepemimpinan di kementerian yang mengurus hajat hidup orang banyak terkait pertanahan. Uunk menjamin bahwa meskipun kementerian sedang berada di bawah radar penyidikan KPK, roda pelayanan publik tidak akan terhenti. Kementerian ATR/BPN berkomitmen penuh untuk menjaga normalitas layanan serta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sikap Kooperatif, Bukan Menghindar

Menanggapi isu penyidikan itu sendiri, Menteri Nusron Wahid menunjukkan sikap dewasa dan kooperatif. Alih-alih bersikap defensif atau mencoba menghalangi proses hukum, Nusron justru menyatakan penghormatan penuh terhadap independensi KPK.

“Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada di sini,” ujar Nusron.

Nusron memandang proses penyidikan ini bukan sebagai ancaman pribadi, melainkan sebagai momentum penting untuk melakukan “operasi besar-besaran” dalam pembenahan internal kementerian. Ia berharap kasus ini dapat menjadi katalisator untuk mempercepat reformasi birokrasi, sehingga tata kelola pertanahan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik kotor mafia tanah.

“Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor pertanahan,” tambahnya.

Baca juga DIDUGA ADA KETIDAKSESUAIAN MATERIAL PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMPN 3 MARGAASIH, JURNAL TIPIKOR MINTA DINAS PENDIDIKAN BUKA DATA DAN LAKUKAN PEMERIKSAAN

Serahkan Pada Hukum, Fokus pada Integritas

Meskipun namanya disebut-sebut dalam lingkup perkara, Nusron memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh mengenai detail investigasi. Ia menyerahkan sepenuhnya wewenang tersebut kepada KPK sebagai lembaga penegak hukum yang berwenang.

“Kami ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai aparat penegak hukum,” kata Nusron.

Dengan bantahan resmi ini, Kementerian ATR/BPN mengirimkan pesan jelas: kepemimpinan Nusron Wahid tetap stabil, kementerian tetap beroperasi normal, dan integritas penegakan hukum adalah prioritas utama yang didukung penuh oleh jajaran kementerian. Publik kini menunggu hasil pemeriksaan resmi KPK untuk melihat sejauh mana keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam skandal pertanahan tersebut.(*)

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Press rilis yang digelar Polres Sukabumi mengungkap fakta baru terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oknum Sekretaris Dinas (Sekdis) Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukabumi,Jum’at (18/09/2026).

Dalam rilis tersebut terungkap fakta bahwa modus pelaku adalah mengajak 3 siswi yang sedang magang (PKL) untuk karaoke di dalam ruang kerjanya.

Ruang kerja Sekdis Dishub yang seharusnya digunakan untuk pelayanan dan aktivitas kedinasan, diduga disulap menjadi ruang karaoke untuk melancarkan aksi bejatnya terhadap para siswi magang.

Kasus ini awalnya mencuat dengan laporan satu korban, namun setelah dilakukan penyelidikan mendalam oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Sukabumi, terungkap bahwa korban berjumlah 3 orang.

Baca juga DIDUGA ADA KETIDAKSESUAIAN MATERIAL PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMPN 3 MARGAASIH, JURNAL TIPIKOR MINTA DINAS PENDIDIKAN BUKA DATA DAN LAKUKAN PEMERIKSAAN

Wakapolres Sukabumi, Kompol Agus Susanto, dalam keterangannya mengatakan, pihaknya telah menemukan dua alat bukti yang cukup dan telah memeriksa saksi-saksi termasuk para korban, sehingga status perkara dinaikkan ke tahap penyidikan dan terlapor resmi ditetapkan sebagai tersangka.

Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 6 huruf c dan/atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Polres Sukabumi menegaskan akan mengusut tuntas kasus ini secara profesional dan berpihak kepada korban.

Sementara itu, publik mendesak Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk segera mengambil langkah tegas, tidak hanya menyerahkan kepada proses pidana, tetapi juga memberikan sanksi etik dan kepegawaian serta melakukan evaluasi total terhadap sistem pengawasan siswa PKL di lingkungan instansi pemerintah.

(Rama)

Kabupaten Bandung, JURNAL TIPIKOR— Tim Jurnal Tipikor menemukan sejumlah indikasi yang memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan teknis dalam pelaksanaan pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN 3 Margaasih, Kabupaten Bandung, yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan pada 16 September 2026, tim mencatat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, mulai dari dugaan ketidaksesuaian ukuran besi tulangan, jarak pembesian, kedalaman galian pondasi, kualitas material batu pondasi dan batako, hingga penggunaan semen yang perlu dicocokkan dengan spesifikasi kontrak.

Pekerjaan tersebut berdasarkan data yang diperoleh tim memiliki nilai kontrak sebesar Rp611.936.746, dengan waktu pelaksanaan 60 hari kalender. Pelaksana pekerjaan tercatat atas nama CV. Riswana Satu Darah, di bawah instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

Baca juga Dugaan Kekerasan Seksual Terhadap 3 Pelajar, Polres Sukabumi Tetapkan Sekdis Dishub Jadi Tersangka

Besi Tulangan dan Pembesian Perlu Diperiksa

Salah satu temuan yang menjadi perhatian tim adalah dugaan penggunaan besi tulangan yang ukuran aktualnya perlu diverifikasi terhadap ukuran yang dipersyaratkan dalam dokumen pekerjaan.

Besi yang disebut berukuran 12 mm, 10 mm, dan 8 mm diduga perlu diperiksa lebih lanjut, termasuk untuk memastikan apakah diameter aktualnya sesuai dengan spesifikasi teknis.

Selain itu, jarak atau spasi antarbesi tulangan pada bagian struktur juga perlu dicocokkan dengan gambar kerja dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS).

Tim menilai bahwa pengamatan visual semata belum cukup untuk memastikan adanya penyimpangan. Pengukuran langsung dan pemeriksaan oleh tenaga teknis yang kompeten diperlukan agar persoalan ini dapat dijawab berdasarkan fakta.

Baca juga Bertaruh Nyawa, Program Revitalisasi di SMP PGRI Sukalarang Senilai 1 Miliar Lebih Diduga Minim Pengawasan K3

Kedalaman Pondasi Menjadi Pertanyaan

Tim juga mencatat informasi awal mengenai dugaan kedalaman galian pondasi sekitar 50 cm, sementara informasi yang menjadi acuan pengamatan menyebut kedalaman sekitar 70 cm.

Perbedaan tersebut masih harus dikonfirmasi dengan gambar kerja, spesifikasi kontrak, kondisi tanah, serta kemungkinan adanya perubahan desain yang telah disetujui secara resmi.

Dimensi dan pembesian sloof serta kualitas batu pondasi juga perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan dokumen teknis.

Baca juga Benteng Audit Runtuh: KPK Periksa Tiga Pejabat BPK, Skandal Suap Muara Enim Bongkar ‘Oligarki Korupsi’ dari Daerah hingga Pusat

Kualitas Batako dan Penggunaan Semen Perlu Dikonfirmasi

Pada pekerjaan dinding, tim menemukan material batako yang kualitas dan spesifikasinya perlu diverifikasi.

Sementara itu, dokumentasi lapangan memperlihatkan penggunaan semen dengan identitas Semen Jempolan, berjenis Portland Composite Cement (PCC) kemasan 40 kg, dengan keterangan produsen PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.

Temuan tersebut bukan merupakan pernyataan bahwa produk semen yang digunakan palsu atau tidak bermutu. Persoalan yang perlu dijawab adalah apakah jenis, merek, mutu, dan standar material tersebut sesuai dengan ketentuan dalam RKS dan dokumen kontrak.

Dokumen pembelian, surat jalan, nomor produksi, serta persetujuan penggunaan material dari pihak pengawas juga perlu ditelusuri apabila diperlukan.

Jangan Sampai Pengawasan Hanya Berhenti di Atas Kertas

Pembangunan fasilitas pendidikan menyangkut kepentingan publik dan keselamatan pengguna bangunan. Karena itu, kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi kontrak perlu dipastikan melalui pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila terdapat perbedaan antara pekerjaan yang terpasang dan spesifikasi kontrak, perlu dijelaskan apakah perbedaan tersebut telah memperoleh persetujuan teknis dan administrasi yang sah.

Pemeriksaan juga perlu mencocokkan volume pekerjaan, progres pelaksanaan, dan dokumen pembayaran dengan kondisi fisik yang benar-benar terpasang.

Jangan sampai laporan administrasi menyatakan pekerjaan sesuai, sementara kondisi fisik di lapangan belum pernah diuji secara memadai. Pernyataan tersebut merupakan penegasan pentingnya verifikasi, bukan kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam proyek ini.

Baca juga KPK Terobos Benteng ATR/BPN: Geledah Ruang Dirjen Lampri, Jejak Korupsi Summarecon Menembus Lingkaran Menteri Nusron

Jurnal Tipikor Membuka Ruang Hak Jawab dan Hak Koreksi

Sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang dan bertanggung jawab, Tim Jurnal Tipikor membuka ruang seluas-luasnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, pihak pelaksana CV. Riswana Satu Darah, konsultan pengawas, PPK/PPTK, serta pihak terkait lainnya untuk menyampaikan hak jawab maupun hak koreksi atas informasi dan temuan yang dimuat dalam rilis ini.

Kami mempersilakan pihak-pihak terkait memberikan penjelasan, data teknis, dokumen pendukung, maupun klarifikasi mengenai spesifikasi pekerjaan dan kondisi pelaksanaan di lapangan.

Hak jawab dan hak koreksi dapat disampaikan melalui redaksi Jurnal Tipikor:

• Email: redaksijurnaltipikor@gmail.com
• Website: jurnaltipikor.com

Setiap tanggapan yang relevan akan ditelaah dan ditindaklanjuti sesuai prinsip pemberitaan yang berimbang serta ketentuan yang berlaku.

Mendorong Pemeriksaan yang Objektif

Jurnal Tipikor mendorong Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dan pihak pengawas untuk memberikan penjelasan secara terbuka serta melakukan pemeriksaan teknis terhadap bagian pekerjaan yang dipersoalkan.

Tim juga menyampaikan bahwa informasi awal ini akan menjadi bahan untuk menilai perlunya penyampaian pengaduan kepada instansi pengawasan maupun aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.

Sampai dengan diterbitkannya rilis ini, dugaan ketidaksesuaian yang disampaikan masih memerlukan verifikasi dan belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran kontrak, kerugian keuangan daerah, ataupun tindak pidana.

Jurnal Tipikor akan terus membuka ruang klarifikasi dan menyampaikan perkembangan berdasarkan informasi serta dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.

(Tim)

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Satreskrim Polres Sukabumi mengungkap dugaan tindak pidana kekerasan seksual fisik dan nonfisik terhadap tiga pelajar yang diduga terjadi di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi.

Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan seorang pria berinisial TIP, yang diketahui merupakan oknum aparatur sipil negara (ASN), sebagai tersangka. Oknum ASN tersebut telah diamankan dan menjalani proses penahanan untuk kepentingan penyidikan.

Kapolres Sukabumi AKBP Dr. Benny Cahyadi, S.H., S.I.K., M.H. melalui Kasat Reskrim Polres Sukabumi IPTU Dudi Suharyana, S.H., M.H., mengatakan pengungkapan perkara tersebut berawal dari laporan polisi yang diterima pada 13 September 2026.

“Setelah menerima laporan, kami segera melakukan serangkaian langkah penyidikan, mulai dari pemeriksaan pelapor, para korban, saksi-saksi, pengecekan tempat kejadian perkara, hingga gelar perkara. Berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan, penyidik menetapkan satu orang sebagai tersangka,” ujar IPTU Dudi.

Baca juga Diduga Oknum Sekdis Dishub Kabupaten Sukabumi Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Siswi PKL, Kasus Ditangani Unit PPA Polres Sukabumi

Dalam proses penyidikan, Satreskrim Polres Sukabumi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Selain penanganan proses hukum terhadap oknum ASN yang telah ditetapkan sebagai tersangka, Polres Sukabumi turut berkoordinasi dengan DP3A dan Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi guna memastikan ketiga korban mendapatkan pendampingan dan perlindungan, termasuk asesmen psikologis.

“Perlindungan dan pemulihan korban, khususnya anak-anak, menjadi perhatian kami. Kami akan menangani perkara ini secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Atas perkara tersebut, oknum ASN yang telah ditetapkan sebagai tersangka disangkakan Pasal 6 huruf c dan/atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Saat ini, Satreskrim Polres Sukabumi masih melengkapi berkas perkara serta berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk proses hukum selanjutnya.

Polres Sukabumi mengimbau masyarakat agar tidak menyebarluaskan identitas, foto, maupun informasi pribadi para korban. Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi hak, keamanan, dan kondisi psikologis para korban selama proses penanganan perkara berlangsung.

(Rama)