Arsip Kategori: Hukum & Kriminal

Sukabumi, jurnaltipikor.com – Dalam dunia birokrasi, terkadang keheningan bukan berarti emas, melainkan tanda panik yang terselubuk rapi. Hal ini tercermin jelas dari sikap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, H. Ade Suryaman, S.H., M.M., yang mendadak menguasai seni “membisu” tingkat tinggi saat dikonfirmasi awak media jurnaltipikor.com pada Kamis (17/09/2026).

Topik pembicaraan? Bukan soal anggaran atau pembangunan infrastruktur, melainkan dugaan pelecehan seksual yang melibatkan oknum pejabat tinggi di Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukabumi berinisial TIP terhadap seorang siswi magang (PKL).

Alih-alih memberikan klarifikasi tegas atau menunjukkan kepemimpinan moral sebagai nakhoda ASN di Kabupaten Sukabumi, Pak Sekda seolah-olah sedang bermain permainan “patung-patungan”. Tidak ada bantahan, tidak ada konfirmasi, dan yang paling mencolok: tidak ada empati publik yang terucap. Sikap bungkam ini ironis mengingat posisinya sebagai ujung tombak administrasi daerah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga marwah instansi dan perlindungan terhadap anak di bawah umur.

Baca juga Info Warga Ditindaklanjuti, Polisi Amankan Tiga Orang dan Sita Sabu di Senggoro

Publik pun bertanya-tanya: Apakah diamnya Pak Sekda adalah bentuk strategi komunikasi canggih, atau sekadar ketidaksiapan menghadapi fakta bahwa “rumah sendiri” sedang terbakar?

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, Latif, telah lebih dulu “cuci tangan” secara halus dengan melempar bola sepenuhnya ke ranah hukum. “Prosesnya sudah ditangani Unit PPA Polres Sukabumi. Informasi terkait kasus tersebut sepenuhnya dilakukan oleh penyidik,” ujar Latif, seolah-olah urusan moral dan etika pejabatnya bisa diserahkan 100% kepada polisi tanpa perlu evaluasi internal atau pernyataan sikap politik dari pimpinan daerah.

Namun, masyarakat tidak bodoh. Mereka tahu bahwa penanganan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sukabumi bukanlah alasan valid bagi Sekda untuk tutup mulut. Justru, inilah momen krusial di mana pemimpin tertinggi ASN diharapkan menunjukkan gigi: memastikan adanya evaluasi menyeluruh, transparansi proses, dan janji sanksi tegas jika dugaan tersebut terbukti. Bukan malah menghilang bak ninja dalam kabut ketidakpastian.

Kasus ini masih bergulir di meja penyidik kepolisian. Namun, di mata publik, kredibilitas kepemimpinan Pemkab Sukabumi sudah mulai retak. Rakyat menunggu: Akankah Sekda Ade Suryaman terus berlatih seni membisu, atau akhirnya berani bersuara demi mengembalikan kepercayaan yang kian luntur?

Sampai berita ini diturunkan, jawaban dari Pak Sekda tetap sama: Nihil. Kosong. Hampa. Seperti janji kampanye yang sering dilupakan.

(Rm)

BENGKALIS, JURNAL TIPIKOR – Tim Opsnal Satresnarkoba bersama personel Polsek Bengkalis Polres Bengkalis mengamankan tiga orang yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkotika jenis sabu di sebuah rumah di Gang Permai, Jalan Bantan, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Rabu (16/9/2026) sekitar pukul 02.30 WIB.

Ketiga terduga pelaku masing-masing berinisial FA (19), H (28), dan S (22). Ketiganya diamankan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika yang kerap terjadi di sekitar lokasi tersebut.

Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar, S.I.K., M.Si., melalui Kasat Resnarkoba AKP Tidar Laksono, S.Tr.K., S.I.K., mengatakan informasi masyarakat tersebut langsung ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan di sekitar lokasi.

“Dari hasil penyelidikan, personel menemukan tiga orang berada di dalam sebuah rumah yang dicurigai. Selanjutnya dilakukan pengamanan dan penggeledahan,” jelas AKP Tidar.

Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan empat paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 gram, dua unit handphone Android, satu unit sepeda motor Yamaha Gear warna hitam dan satu unit sepeda motor Vario warna hitam.

Dari hasil pemeriksaan awal, ketiga terduga pelaku mengaku memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang berinisial A yang saat ini masih dalam penyelidikan. Petugas juga telah melakukan upaya pencarian terhadap yang bersangkutan, namun belum berhasil ditemukan.

Baca juga Prabowo Guncang Dunia Pendidikan: Rekrutmen Guru Ditarik ke Pusat, Hentikan Praktik “Nepotisme Bupati”

Ketiga terduga pelaku selanjutnya dibawa ke Mapolres Bengkalis untuk menjalani pemeriksaan dan tes urine. Hasil pemeriksaan urine terhadap FA, H dan S menunjukkan positif methamphetamine, yang merupakan zat aktif dalam narkotika jenis sabu.

Atas perkara tersebut, ketiganya disangkakan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan/atau Pasal 609 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sesuai hasil penyidikan.

AKP Tidar menegaskan bahwa Polres Bengkalis terus berkomitmen mendukung Program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) dengan mengoptimalkan penindakan serta menindaklanjuti informasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

Polres Bengkalis juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan narkotika.

“Mari bersama-sama menjaga lingkungan dan generasi muda dari bahaya narkoba. Informasi dari masyarakat sangat membantu kepolisian dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika,” ujar AKP Tidar.

Masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian atau ingin menyampaikan informasi dapat menghubungi Call Center 110 Polri.

(Irwansyah)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Sejarah kelam korupsi di Indonesia kembali berulang. Politikus Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Penetapan ini bukan sekadar statistik baru, melainkan bukti nyata bahwa “obat” hukum selama ini gagal menyembuhkan penyakit kronis penyalahgunaan kekuasaan.

Ini merupakan kali ketiga Fahd menyandang status tersangka. Sebelumnya, ia telah terseret dalam skandal korupsi Dana PPID pada tahun 2011, serta kasus pengadaan Al-Qur’an dan laboratorium komputer Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kementerian Agama periode 2011–2012. Pola pengulangan tindak pidana ini memicu amarah publik dan sorotan keras dari parlemen, yang menilai sistem peradilan pidana selama ini tumpul di hadapan elit politik.

Anggota Komisi III DPR RI, Yulius Setiarto, menyatakan bahwa kasus Fahd adalah cerminan kegagalan total dari proses pemidanaan sebelumnya dalam memberikan efek jera.

“Berulangnya tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa hukuman sebelumnya belum berhasil memberikan efek jera kepada pelaku. Bahkan, hal itu memperlihatkan adanya persoalan serius: pelaku tidak kapok, tidak memanfaatkan proses pembinaan selama menjalani pidana, dan tetap menempatkan rakyat serta keuangan negara dalam risiko,” ujar Yulius dalam keterangannya, Rabu (16/9/2026).

Baca juga Istana Cukur Bersih: Prabowo Tegaskan ‘Tangan Bebas’ Atas Kasus Suap ATR/BPN, Serahkan Nusron Wahid Sepenuhnya ke KPK

Yulius menekankan bahwa penjara bagi koruptor kambuhan seperti Fahd tidak boleh lagi menjadi tempat singgah sementara sebelum kembali berkuasa. Ia mendesak penegak hukum untuk secara agresif menerapkan mekanisme residivisme yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yakni UU Nomor 1 Tahun 2023.

“Pasal 58 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP secara tegas menempatkan pengulangan tindak pidana sebagai salah satu faktor yang memperberat pidana. Selanjutnya, Pasal 59 memberikan ruang pemberatan paling banyak sepertiga dari maksimum ancaman pidana,” tegas Yulius.

Meski demikian, Yulius memberikan catatan teknis penting. Status residivis secara hukum baru dapat disematkan secara maksimal jika putusan pada tindak pidana sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Hal ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum untuk memastikan eksekusi putusan sebelumnya berjalan tuntas sebelum kasus baru bergulir.

Baca juga “Surat Sudah Melayang, Jawaban Menghilang: BPKP Bongkar Misteri Data Tanah (Alm) H. Darta di BPN Kota Bandung”.

DPR RI melalui Komisi III menegaskan bahwa penanganan kasus korupsi berulang tidak boleh berhenti pada vonis penjara semata. Hukuman badan harus diiringi dengan langkah-langkah represif lain yang bertujuan memiskinkan koruptor dan memutus akses mereka terhadap kekuasaan.

Desakan konkret yang diajukan meliputi:
1. Perampasan Aset: Eksekusi total terhadap harta hasil kejahatan tanpa kompromi.
2. Pemiskinan Koruptor: Memastikan pelaku tidak menikmati buah dari kerusakannya.
3. Sanksi Sosial-Politik: Pencabutan hak seumur hidup atau jangka panjang untuk menduduki jabatan publik guna melindungi demokrasi dari infeksi moral.

Kasus Fahd El Fouz menjadi ujian berat bagi integritas KPK dan konsistensi pemerintah dalam memberantas korupsi. Jika pola “tangkap-lepas-tangkap lagi” ini terus dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum akan semakin terkikis habis. Rakyat menuntut kepastian hukum, bukan sekadar sandiwara peradilan.

Tentang Komisi III DPR RI
Komisi III DPR RI bertanggung jawab dalam bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Komisi ini berperan aktif dalam mengawasi kinerja lembaga penegak hukum dan mendorong reformasi legislasi untuk menciptakan keadilan yang substantif bagi masyarakat Indonesia.(***)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR– Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menunjukkan sikap tegas dan kooperatif menghadapi pelimpahan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjeratnya. Alih-alih mencoba menghindar atau memainkan strategi penundaan, mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung ini justru menyambut baik langkah penyidik untuk segera membawa kasusnya ke tahap persidangan.

Melalui kuasa hukumnya, Febri Diansyah, pihak pembela menilai pelimpahan berkas ke tim penuntut umum bukan sebagai ancaman, melainkan momentum krusial untuk membersihkan nama kliennya melalui proses hukum yang transparan.

“Pak Febrie menyambut baik pelimpahan berkas ini agar seluruh bukti dan konstruksi perkara dapat diuji secara terbuka dalam proses hukum. Pak Febrie juga kooperatif dan akan menghadapi proses ini secara hukum,” tegas Febri Diansyah dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Baca juga BAYANGAN DI BALIK TAHTA: KPK Bongkar ‘Orang Kepercayaan’ Menteri Nusron Wahid Terseret Kasus Suap ATR/BPN

Sanggah Klaim Aset “Bombastis”

Sorotan utama dalam kasus ini tertuju pada penyitaan 38 aset berupa tanah dan bangunan oleh Kejaksaan, yang ditaksir bernilai fantastis mencapai Rp846 miliar. Angka ini menjadi titik panas perdebatan antara jaksa penuntut dan tim pembela.

Tim kuasa hukum mendesak agar pengadilan tidak terjebak pada nominal yang memukau, melainkan menelusuri status kepemilikan dan rekam jejak setiap objek sitaan secara jernih dan terpisah.

“Misalnya, sebenarnya aset milik siapa, asalnya dari mana, dan apa hubungannya dengan tersangka. Jangan sampai seluruh aset kemudian dianggap berkaitan dengan perkara tanpa melihat fakta dan bukti masing-masing,” peringatan Febri.

Baca juga Gempuran OTT KPK ke-20: PT Summarecon Agung Tbk Terseret Skandal Suap HGB Ratusan Miliar, Pejabat ATR/BPN dan Politisi Golkar Ditangkap

Senada dengan hal tersebut, anggota tim kuasa hukum lainnya, Massagus Farizi, menepis keras klaim Kejaksaan mengenai kepemilikan harta jumbo tersebut. Ia menilai angka Rp846 miliar sebagai exaggerasi yang tidak berdasar pada realitas kepemilikan kliennya.

“Kami pastikan, Pak Febrie tidak pernah memiliki aset dengan nilai fantastis seperti itu. Oleh karena itu, kami berharap angka yang disampaikan juga benar-benar didukung dengan bukti yang ada dan tidak sekadar menjadi angka yang bombastis,” ujar Massagus dengan nada tegas.

Dengan sikap siap adu bukti di depan hakim, Febrie Adriansyah seolah mengirimkan pesan bahwa ia percaya pada kekuatan fakta hukum, bukan pada besarnya nominal yang dilemparkan oleh tuduhan. Persidangan nanti akan menjadi ujian sesungguhnya bagi validitas konstruksi kasus TPPU ini.

(Red)

Sudah Disurati, Diberi Waktu, Tetapi Jawaban Tak Kunjung Datang — BPKP Siapkan Langkah Hukum

BANDUNG — JURNAL TIPIKOR
Ada yang menarik dalam penelusuran status tanah yang berkaitan dengan H. Darta (Alm.). Ketika sebuah lembaga masyarakat meminta kejelasan mengenai status dan riwayat administrasi pertanahan, yang datang bukan jawaban, melainkan kesunyian.

Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) mempertanyakan sikap Kantor Pertanahan Kota Bandung yang hingga batas waktu yang telah diberikan belum memberikan jawaban substantif atas surat permohonan penelitian dan klarifikasi mengenai sebidang tanah yang berdasarkan dokumen yang dimiliki BPKP tercatat sebagai Persil 152 S.II/Kohir 1518, dengan luas kurang lebih 1.620 meter persegi, di wilayah Rancabolang/Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, hal tersebut disampaikan langsung Ketua Umum BPKP, Ahmad Tarmizi, S.E., S.H kepada Jurnal Tipikor, Selasa (15/9).

BPKP sebelumnya telah melayangkan surat kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung dan memberikan waktu untuk memberikan jawaban. Namun hingga batas waktu tersebut berakhir, jawaban yang ditunggu belum juga diterima.

Pertanyaannya sederhana:

Jika tanah itu tercatat, mengapa sulit dijelaskan?
Jika tidak tercatat, mengapa tidak dikatakan?
Dan jika datanya ada, mengapa publik harus menunggu dalam kesunyian?

Baca juga Gempuran OTT KPK ke-20: PT Summarecon Agung Tbk Terseret Skandal Suap HGB Ratusan Miliar, Pejabat ATR/BPN dan Politisi Golkar Ditangkap

Tentu saja BPKP tidak sedang meminta BPN untuk menentukan siapa pemilik tanah tersebut. BPKP juga tidak meminta kewenangan BPN diambil alih.

Yang diminta adalah kepastian informasi mengenai data fisik, data yuridis, status hak, riwayat hak, peta bidang dan dasar pencatatan tanah, sepanjang informasi tersebut memang dapat diberikan menurut hukum.

ADA DASAR HUKUMNYA

Permintaan tersebut bukan sekadar pertanyaan tanpa dasar.

Pasal 34 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 18 Tahun 2021 pada pokoknya memberikan hak kepada setiap orang yang berkepentingan untuk mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam administrasi pendaftaran tanah.

Selain itu, layanan informasi di lingkungan ATR/BPN juga mempunyai landasan melalui Permen ATR/Kepala BPN Nomor 32 Tahun 2021 tentang Layanan Informasi Publik.

Sementara dari perspektif keterbukaan informasi, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menempatkan keterbukaan sebagai prinsip, sedangkan informasi yang dikecualikan merupakan pengecualian yang harus mempunyai dasar hukum.

Karena itu, BPKP menegaskan:

Jika informasi dapat diberikan, berikan.
Jika tidak dapat diberikan, jelaskan.
Jika dikecualikan, sebutkan dasar hukumnya.

Yang tidak boleh terjadi adalah permohonan dibiarkan menggantung tanpa kepastian.

“DIAM” BUKAN JAWABAN

Bagi BPKP, persoalan ini bukan semata-mata soal selembar surat.

Ada kepentingan terhadap kepastian status administrasi sebuah bidang tanah.

Ada dokumen yang perlu dicocokkan.

Ada riwayat yang perlu ditelusuri.

Dan ada pertanyaan yang membutuhkan jawaban resmi dari lembaga yang memang memiliki kewenangan di bidang pertanahan.

Sebab administrasi pertanahan bukan ruang gelap yang hanya boleh diterangi ketika ada kepentingan tertentu.

Semakin penting data pertanahan bagi kepastian hukum masyarakat, semakin penting pula transparansi dan akuntabilitas lembaga yang mengelolanya.

Baca juga Diduga Oknum Sekdis Dishub Kabupaten Sukabumi Lakukan Pelecehan Seksual Terhadap Siswi PKL, Kasus Ditangani Unit PPA Polres Sukabumi

BPKP SIAP TEMPUH JALUR HUKUM

BPKP menyatakan akan kembali meminta jawaban secara resmi kepada Kantor Pertanahan Kota Bandung melalui Kepala Kantor Pertanahan cq. PPID.

Apabila permohonan informasi tersebut tetap tidak memperoleh jawaban atau terdapat penolakan tanpa penjelasan hukum yang memadai, BPKP akan mempertimbangkan langkah selanjutnya sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, termasuk:

keberatan kepada Atasan PPID → penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi → dan apabila ditemukan persoalan pertanahan, menempuh mekanisme penanganan kasus pertanahan sesuai hukum yang berlaku.

BPKP menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk tekanan terhadap BPN, melainkan upaya memperoleh kepastian hukum melalui mekanisme yang telah disediakan negara.

Karena masyarakat tidak membutuhkan birokrasi yang hanya pandai menerima surat.

Masyarakat membutuhkan birokrasi yang mampu memberikan jawaban.

Dan dalam kasus tanah H. Darta (Alm.), pertanyaannya kini semakin sederhana:

“Data tanahnya ada atau tidak?”

Kalau ada, tunjukkan statusnya sesuai hukum.

Kalau tidak ada, katakan tidak ada.

Kalau tidak bisa diberikan, jelaskan mengapa dan tunjukkan dasar hukumnya.

Sebab dalam negara hukum, diamnya sebuah institusi tidak seharusnya menjadi pengganti kepastian hukum.

BPKP: KAWAL KEBIJAKAN, AWASI PELAYANAN, PERJUANGKAN KETERBUKAAN.

Catatan redaksi: BPKP membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kantor Pertanahan Kota Bandung terkait pemberitaan ini. Status kepemilikan dan keabsahan hak atas tanah merupakan kewenangan pejabat/instansi yang berwenang dan tidak disimpulkan dalam pemberitaan ini.

(Her)

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Dunia pendidikan dan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi digegerkan dengan dugaan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum pejabat Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukabumi.

Oknum yang diduga adalah Sekretaris Dinas (Sekdis) Dishub Kabupaten Sukabumi, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang siswi yang sedang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan dinas tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Sukabumi, Mubtadi Latif, S.IP., kepada awak media jurnaltipikor.com melalui sambungan Chat Whatsapp, pada Selasa (15/09/2026) menyampaikan penyesalan atas kejadian yang terjadi di dinas yang dipimpinnya.

“Saya sangat menyesal kejadian ini terjadi pada dinas yang saya pimpin. Semoga menjadi pembelajaran bagi kami untuk lebih baik ke depan,” ujar Latif.

Baca juga Perumda AM TJM Kabupaten Sukabumi Layani Pemasangan Baru, Berikan Layanan Prima

Latif juga memastikan bahwa proses hukum terkait kasus tersebut sudah berjalan dan sepenuhnya ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

“Ijin kang, prosesnya sudah ditangani Unit PPA Polres Sukabumi. Informasi terkait kasus tersebut sepenuhnya dilakukan oleh penyidik,” tambahnya.

Hingga saat ini, kasus tersebut masih dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Sukabumi. Pihak kepolisian diharapkan dapat mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Baca juga Tangani Dugaan Pungli Santunan Kematian 40%, BPJSTK “Kami Akan Proses dan Pecat Oknum Jika Terbukti

Kasus ini menjadi perhatian publik, mengingat korban merupakan siswi yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan bimbingan selama menjalani program PKL.

Pihak keluarga korban dan masyarakat berharap agar pelaku diberikan sanksi tegas jika terbukti bersalah, serta adanya evaluasi sistem pengawasan siswa PKL di lingkungan instansi pemerintahan.

(Rama)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR– Skandal suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) bukan sekadar kasus isolasi, melainkan puncak gunung es dari penyakit kronis yang menggerogoti integritas pendidikan tinggi di Indonesia. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, dengan tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak berhenti pada satu kampus, melainkan berani membongkar jaringan korupsi serupa di perguruan tinggi lain jika ditemukan indikasi kuat.

Pernyataan ini disampaikan Sahroni di Jakarta, Senin (14/9/2026), menyusul penetapan Rektor Unsoed Akhmad Sodiq sebagai tersangka dan penggeledahan terhadap ruang kerja Sekretaris Daerah Banyumas, Agus Nur Hadie. Sahroni menilai, diamnya penyelidikan hanya pada satu institusi akan memberikan ruang bagi praktik kotor “jual beli kursi” untuk terus bercokol di kampus-kampus lain.

“Pendidikan harus bersih dari KKN dan kembali pada sistem yang benar-benar berbasis merit. Saya harap KPK juga berani menelusuri jika ada dugaan praktik serupa di kampus-kampus lain,” tegas Sahroni.

Baca juga Gempuran OTT KPK ke-20: PT Summarecon Agung Tbk Terseret Skandal Suap HGB Ratusan Miliar, Pejabat ATR/BPN dan Politisi Golkar Ditangkap

Bagi Sahroni, temuan KPK ini sangat memprihatinkan. Praktik suap-menyuap dalam penerimaan mahasiswa baru bukan hanya merusak integritas akademik, tetapi secara langsung mencederai rasa keadilan ribuan calon mahasiswa yang telah berjuang mati-matian melalui jalur prestasi dan kejujuran.

“Bagaimana kita mau menghasilkan mahasiswa berkualitas dan berintegritas kalau sejak masuk saja sudah suap menyuap?” tanya Sahroni retoris, menyentil paradoks sistem pendidikan yang seharusnya mencetak generasi unggul namun justru dikotori oleh transaksi uang haram.

Ia menekankan bahwa sistem seleksi perguruan tinggi negeri harus didasarkan pada kemampuan dan prestasi, bukan ketebalan dompet atau kedekatan koneksi. “Kasihan adik-adik kita yang belajar keras dan berjuang jujur untuk masuk PTN impian. Jangan sampai mereka kalah karena ada oknum yang bermain uang dan koneksi. Itu sangat tidak adil dan bisa merusak moralitas generasi muda,” ujarnya dengan nada prihatin.

Baca juga 20 Koper Penuh Uang, Ratusan Miliar Disita KPK: OTT Besar-besaran Guncang Kementerian ATR/BPN, 17 Tersangka Termasuk Pejabat Tinggi dan Politikus Golkar

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan bahwa penggeledahan terhadap Sekda Banyumas dilakukan lantaran adanya dugaan bahwa pejabat tersebut mengetahui adanya rekomendasi khusus bagi calon mahasiswa yang telah menyetorkan sejumlah uang agar diterima di Unsoed. Langkah tegas KPK dalam mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, termasuk pejabat daerah yang diduga terlibat, menjadi harapan baru bagi penegakan hukum di sektor pendidikan.

Komisi III DPR RI menegaskan dukungannya penuh kepada KPK untuk melakukan pembersihan total. Jika dibiarkan, praktik korupsi penerimaan mahasiswa akan terus melahirkan generasi yang terbiasa dengan jalan pintas, alih-alih menghargai kerja keras dan kompetensi. Saatnya pendidikan Indonesia dibersihkan dari noda suap, demi masa depan bangsa yang lebih adil dan bermartabat.

(Red)

MEDAN, JURNAL TIPIKOR – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan akhirnya mengetuk palu keputusan dalam kasus korupsi jual beli aluminium yang melibatkan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Mantan Direktur Pelaksana (Dirpel) Inalum, Oggy Achmad Kosasih, dan mantan Senior Executive Vice President (SEVP) Pengembangan Usaha, Dante Sinaga, masing-masing dijatuhi pidana penjara selama tujuh tahun.

Putusan yang dibacakan Jumat malam ini dinilai banyak pihak sebagai “kompromi” yang mengecewakan mengingat besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Selain Oggy dan Dante, terdakwa ketiga, Joko Susilo (mantan Kepala Departemen Sales dan Marketing Inalum), juga telah lebih dahulu divonis dengan hukuman serupa, yaitu tujuh tahun penjara.

Abai Aturan, Negara Rugi Ratusan Miliar

Ketua Majelis Hakim, As’ad Rahim Lubis, menyatakan bahwa ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Inti dari pelanggaran tersebut adalah pengabaian terhadap mekanisme pengamanan keuangan perusahaan. Para terdakwa gagal melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Surat Keputusan Direksi Inalum yang mewajibkan pembayaran penjualan produk utama menggunakan sistem uang muka atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Kelalaian dan kesengajaan untuk tidak mematuhi prosedur baku ini mengakibatkan kebocoran finansial yang fantastis. Kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai angka 9 juta dolar AS atau setara Rp141 miliar. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari dana publik yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan, namun raib akibat praktik bisnis yang koruptif di tubuh BUMN strategis.

Baca juga “Jangan Main-Main dengan Amanah”: Ombudsman RI Deklarasi Perang Terhadap Konflik Kepentingan, Targetkan 90% Laporan Tuntas Tahun Ini

Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Meskipun terbukti bersalah, majelis hakim memberikan keringanan vonis dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batu Bara. JPU sebelumnya menuntut ketiga terdakwa dengan hukuman delapan tahun penjara. Namun, hakim memutuskan untuk memangkasnya menjadi tujuh tahun.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menyebutkan bahwa sikap sopan para terdakwa selama persidangan dan status mereka yang belum pernah dihukum sebelumnya menjadi faktor meringankan. Di sisi lain, hakim menegaskan bahwa perbuatan mereka jelas-jelas tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Selain pidana penjara, Oggy dan Dante masing-masing dijatuhi denda sebesar Rp500 juta. Jika denda tidak dibayar dalam tempo satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda mereka dapat disita dan dilelang. Bila harta tidak mencukupi, denda dikonversi menjadi tambahan pidana penjara selama 140 hari.

Baca juga Terkait Dugaan Pemotongan 40% Santunan Kematian Di Wilayah Desa Wangunjaya, BPJS Ketenagakerjaan Turunkan Tim ke Lapangan

Pesan Moral yang Setengah Hati?

Putusan tujuh tahun bagi para eksekutif tingkat tinggi yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp141 miliar menimbulkan tanya besar mengenai efektivitas penegakan hukum di sektor korporasi. Apakah hukuman ini cukup setimpal dengan dampak destruktif yang mereka timbulkan terhadap perekonomian negara?

Kasus ini menjadi pengingat pahit bahwa meski jabatan tinggi dan wewenang besar melekat, kelalaian dalam tata kelola dan integritas akan bermuara pada jeruji besi. Namun, bagi publik yang mengharapkan efek jera maksimal, vonis yang lebih ringan dari tuntutan jaksa mungkin terasa seperti narasi yang belum sepenuhnya menohok akar masalah korupsi di BUMN.

Hukum telah berbicara, namun pertanyaan tentang keadilan substansial bagi kerugian negara senilai Rp141 miliar masih menggantung.

(Red)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengambil sikap tegas dan tanpa kompromi dalam memerangi praktik korupsi internal serta kelambanan birokrasi. Dalam sebuah deklarasi kuat yang ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (ZI), lembaga pengawas pelayanan publik ini menegaskan bahwa kepentingan masyarakat adalah harga mati yang tidak boleh dikalahkan oleh ego pribadi atau golongan.

Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona, secara blak-blakan menyatakan bahwa integritas bukan sekadar slogan, melainkan fondasi utama dalam setiap penyelesaian laporan masyarakat. Ia menekankan bahwa setiap insan Ombudsman dilarang keras memanfaatkan jabatan, kewenangan, atau pengaruhnya untuk keuntungan pribadi, keluarga, maupun kelompok tertentu.

“Setiap laporan masyarakat merupakan amanah penegakan keadilan yang tidak boleh tertunda. Kami tidak akan mentolerir situasi di mana konflik kepentingan menghambat tugas kami,” tegas Rahmadi dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Baca juga Terkait Dugaan Pemotongan 40% Santunan Kematian Di Wilayah Desa Wangunjaya, BPJS Ketenagakerjaan Turunkan Tim ke Lapangan

Langkah konkret ini diambil sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk memangkas birokrasi penanganan laporan yang sering kali berbelit-belit. Melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelesaian Laporan, Ombudsman RI menetapkan target ambisius: menyelesaikan sedikitnya 90 persen laporan yang masuk sebelum akhir tahun anggaran.

Untuk mencapai target tersebut, Ombudsman RI melakukan tiga terobosan strategis:
1. Simplifikasi Alur Verifikasi: Memangkas prosedur yang tidak perlu agar tindak lanjut laporan menjadi lebih cepat.
2. Digitalisasi Real-Time: Memaksimalkan sistem penelusuran laporan berbasis data untuk menjamin transparansi dan mencegah manipulasi.
3. Sinergi Agresif: Mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti saran dan rekomendasi Ombudsman, bukan hanya menjadikannya arsip mati.

Rahmadi juga menyoroti pentingnya tindakan korektif yang aplikatif pada tahap pemeriksaan. Ia meminta jajarannya untuk tidak hanya menemukan kesalahan, tetapi juga memberikan solusi nyata yang dapat langsung diterapkan oleh instansi terlapor.

“Kami telah menyamakan persepsi, memecahkan sumbatan prosedur, dan melahirkan solusi konkret. Ini adalah langkah nyata demi pelayanan publik yang bersih dan berkeadilan,” pungkas Rahmadi.

Dengan deklarasi ini, Ombudsman RI mengirimkan pesan jelas kepada seluruh aparatur negara: era pembiaran dan penundaan keadilan telah berakhir. Kepercayaan masyarakat adalah aset terbesar yang harus dijaga dengan integritas setinggi-tingginya.

(Redaksi)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR–– Kesalahan klasifikasi data bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan pintu tertutup bagi ribuan warga miskin yang berhak menerima bantuan. Menyikapi hal tersebut, Komisi IV DPRD Kota Bandung melakukan langkah tegas dengan mengunjungi langsung Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia. Agenda utamanya satu: menuntut kejelasan dan perbaikan mendesak terhadap integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya terkait validitas data desil masyarakat.

Kunjungan kerja ini bukan tanpa alasan. Komisi IV membawa serta segunung keluhan dari lapangan. Temuan di tengah masyarakat menunjukkan adanya ketimpangan antara data resmi dengan realitas sosial-ekonomi warga. Banyak warga yang secara faktual berada dalam kategori pra-sejahtera atau miskin, namun tersangkut dalam desil yang lebih tinggi akibat data yang tidak diperbarui atau keliru input. Akibatnya? Akses mereka terhadap program perlindungan sosial pemerintah menjadi terhambat.

“Data desil adalah nyawa dari ketepatan sasaran bantuan. Jika datanya salah, maka kebijakan pemerintah pun akan meleset,” tegas sikap Komisi IV dalam kunjungannya.

DPRD Kota Bandung tidak hanya datang untuk mengeluh, tetapi juga memberikan ultimatum berupa tuntutan konkret kepada BPS RI:

1. Mekanisme Perbaikan Harus Manusiawi: Proses pengurusan dan perbaikan data yang keliru harus dibuat mudah, cepat, dan bebas birokrasi berbelit. Warga tidak boleh dipersulit hanya karena kesalahan sistem.
2. Kepastian Waktu: Masyarakat berhak tahu berapa lama proses penyesuaian data berlangsung. BPS diminta memberikan estimasi waktu yang jelas dan transparan dalam setiap tahapan pemrosesan perubahan data.
3. Koordinasi Lintas Sektor: Pembenahan data tidak bisa dilakukan BPS sendirian. Komisi IV mendorong sinergi kuat antara BPS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Sosial, serta OPD terkait lainnya di Kota Bandung. Data kependudukan harus sinkron dengan kondisi ekonomi riil di lapangan.

Baca juga Rektor Unhas “Menyentil” Pusat Studi Kepolisian Baru: Tuntaskan Bom Ikan, Jangan Sekadar Teori!

Komisi IV menegaskan bahwa dukungan mereka terhadap pengembangan DTSEN bersifat kondisional. Dukungan penuh akan diberikan sejauh proses pembenahan data berjalan serius dan menghasilkan output yang akurat. DTSEN diharapkan benar-benar menjadi “single source of truth” yang mampu memastikan bantuan sosial jatuh ke tangan yang paling membutuhkan, bukan justru terdistribusi kepada mereka yang tidak berhak.

Melalui akun Instagram resmi @komisi4.dprdkotabandung, lembaga wakil rakyat ini juga mengimbau masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai untuk segera melaporkan dan mengakses informasi mekanisme perbaikan melalui tautan yang telah disediakan.

Ini adalah pesan keras bagi penyelenggara data nasional: Akurasi data adalah bentuk keadilan sosial. Jangan biarkan warga miskin terus terjebak dalam jerat administrasi karena data yang tidak memihak pada kenyataan.

(Red)