KPK Peringatan Keras: Kepala Daerah Dilarang Berikan THR atau Hibah ke Instansi Vertikal

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan peringatan tegas kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) maupun dana hibah kepada instansi vertikal yang berada di wilayahnya. Larangan ini disampaikan sebagai langkah preventif guna mencegah praktik gratifikasi dan potensi konflik kepentingan yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi.

Peringatan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam acara Peluncuran Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Acara yang dihadiri secara luring dan daring oleh ratusan kepala dan wakil kepala daerah ini berlangsung di Gedung Kemendagri, Jakarta, pada Senin (11/5/2026).

“Beberapa kasus kemarin yang ditangani oleh KPK, ya disebutkan bahwa untuk THR. Ini juga menjadi catatan. Mohon bisa menjadi sebuah proses pembelajaran yang bagus bagi semuanya supaya tidak terulang kembali di daerah-daerah ya,” ujar Setyo Budiyanto.

Baca juga Kandang Ayam Pindah Tanpa Ijin,Ribuan Ayam Hilang Secara Misterius

Setyo menjelaskan bahwa instansi vertikal di daerah, seperti Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), hingga Kejaksaan Negeri, telah memperoleh pembiayaan operasional dan kesejahteraan pegawai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, tidak ada dasar hukum maupun urgensi bagi kepala daerah untuk memberikan dana hibah tambahan, apalagi dalam bentuk THR.

Lebih lanjut, Setyo menyoroti motivasi tersembunyi di balik pemberian dana tersebut. Ia menegaskan bahwa pemberian fasilitas atau uang kepada aparat penegak hukum dengan harapan agar tidak adanya pendalaman atau investigasi terhadap suatu kasus adalah tindakan yang keliru dan melanggar hukum.

“Kalau diberikan kepada aparat penegak hukum dengan harapan supaya mungkin tidak ada pendalaman, tidak ada investigasi, dan lain-lain, tentu itu tidak pas,” tegasnya.

Baca juga Pimpin Apel Pagi, Bupati Minta Satpol PP Jalankan Tugas Dengan Tegas Namun Tetap Humanis

Di sisi lain, Setyo menyadari tantangan berat yang dihadapi oleh para kepala daerah saat ini, khususnya dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tengah keterbatasan transfer anggaran dari pemerintah pusat. Namun, ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk melanggar aturan.

“Saya yakin kepala daerah juga pusing mengelola anggaran semaksimal mungkin dengan strategi dan cara yang baik tanpa melanggar aturan,” kata Setyo.

Refleksi dari Kasus OTT 2026

Peringatan keras KPK ini didasarkan pada temuan lapangan selama tahun 2026, di mana modus pemberian THR kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terungkap dalam serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Kasus pertama yang mengungkap modus ini melibatkan Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, yang tertangkap tangan dalam operasi KPK. Pola serupa kemudian ditemukan pada kasus Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.

Selain itu, kasus Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari, juga menyoroti isu terkait THR. Awalnya, KPK menyatakan bahwa Bupati Fikri menerima uang dugaan suap yang rencananya akan digunakan untuk pembagian THR. Perkembangan terbaru per 21 April 2026, KPK mengungkapkan sedang memeriksa dua anggota Polri, dua jaksa, dan satu Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait dugaan penerimaan THR dari Bupati Fikri Thobari oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Rejang Lebong.

Melalui peluncuran panduan antikorupsi ini, KPK dan Kemendagri berharap dapat memperkuat integritas penyelenggara pemerintahan daerah serta memutus mata rantai praktik suap dan gratifikasi yang sering kali berkedok sebagai bentuk kearifan lokal atau tradisi menjelang hari raya.(*)