JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Dalam sebuah pertunjukan ketangkasan yang ironis di tengah gedung penegak hukum, Ahmad Dedi (AD), seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus pejabat fungsional Ahli Madya di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, memilih untuk berlari daripada berbicara. Aksi sprint singkatnya menuju lobby hotel sebelah Gedung Merah Putih KPK pada Kamis (8/5) lalu bukan sekadar upaya menghindari sorotan kamera, melainkan metafora visual yang sempurna tentang bagaimana sebagian birokrat kita merespons pertanyaan sulit: kabur.
AD, yang dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi raksasa di lingkungan Bea Cukai, tampaknya lebih fasih berbahasa kaki daripada bahasa accountability. Saat para jurnalis menunggu dengan sabar untuk menanyakan perihal dugaan aliran dana dari PT Blueray Cargo (BR), AD memilih jalur pintas: masuk hotel, tutup pintu, dan berharap masalahnya hilang bersama AC ruangan yang sejuk.
“Penyidik mendalami terkait dengan dugaan penerimaan dari PT BR,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dengan nada datar yang kontras dengan drama lari-larian AD. Budi menjelaskan bahwa ada indikasi kuat AD menerima “amplop tebal” sebagai imbalan atas kelancaran pengurusan bea masuk atau importasi barang. Jumlahnya? Rahasia negara. Atau mungkin, rahasia yang sedang dihitung di dalam koper-koper mewah di Ciputat.
Ini bukan kali pertama nama “Bea Cukai” menjadi sinonim dengan “Bayar Lagi”. Sejak Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 4 Februari 2026 yang menyeret Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Rizal (RZL), ke bui, rumah kartu korupsi di institusi ini terus runtuh satu per satu. Enam tersangka telah ditetapkan, termasuk petinggi intelijen penindakan dan pemilik Blueray Cargo, John Field. Bahkan, Budiman Bayu Prasojo (BBP) pun ikut terseret arus bukti pada akhir Februari.
Yang paling menyakitkan bagi publik bukanlah hanya jumlah uang Rp5,19 miliar yang disita dari sebuah rumah di Ciputat—uang yang cukup untuk membangun beberapa sekolah dasar—tetapi sikap arogan mereka yang merasa kebal. Ketika seorang pejabat setingkat Ahli Madya lebih memilih bersembunyi di balik dinding hotel daripada menghadapi pers, ia tidak hanya menghina jurnalisme, tetapi juga mencoreng seragam ASN yang seharusnya menjadi pelayan rakyat, bukan pelayan kepentingan pribadi.
KPK masih menyelidiki total nominal yang diterima AD. Namun, bagi masyarakat yang lelah melihat pesta pora korupsi, nilai nominalnya sudah tidak relevan. Yang relevan adalah pesan yang dikirimkan AD melalui aksi larinya: Bahwa bagi sebagian oknum, kejujuran adalah beban yang terlalu berat untuk dipikul, sehingga lebih mudah ditinggalkan begitu saja saat ada kamera yang menyorot.
Sementara AD bersembunyi di balik kenyamanan kamar hotel, publik bertanya-tanya: Apakah integritas aparatur negara kita memang dirancang untuk lari kencang menjauh dari tanggung jawab, ataukah ini hanya gejala penyakit sistemik yang belum juga sembuh meski sudah berkali-kali di-OTT?
Hingga berita ini diturunkan, Ahmad Dedi belum memberikan komentar. Mungkin dia masih sibuk menghitung napasnya, atau mungkin, menghitung sisa uang yang belum sempat diamankan. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya, selama dia tidak lari lagi.
(Azi)
