Kodim 0607/Kota Sukabumi Gelar Vicon Pembinaan Mental Ideologi AD

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,-Komando Distrik Militer (Kodim) 0607/Kota Sukabumi menggelar Video Conference (Vicon) / Zoom Meeting Pembinaan Mental Ideologi Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat (Disbintalad) yang bertempat di Aula Kodim 0607/Kota Sukabumi, pada Rabu (19/11/2024).

Kegiatan ini berfokus pada penguatan ketahanan keluarga prajurit melalui edukasi komprehensif dari perspektif Agama, Psikologi, dan juga Hukum.

Peserta Vicon dihadiri oleh perwakilan unsur pimpinan dan anggota Kodim 0607/Kota Sukabumi, termasuk
Mayor Inf Hendra Bagus Arioko (Kasdim 0607/ Kota Sukabumi), Jajaran Danramil serta Perwira Staf Kodim 0607/Kota Sukabumi dan juga Perwakilan Anggota Koramil Kodim 0607/Kota Sukabumi.
Perwakilan Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XVII Kodim 0607/Kota Sukabumi.

Baca juga Lengkap! Berkas Tsk Tipikor Pertambangan Dilimpahkan

Pembinaan Mental Ideologi kali ini menyajikan diskusi mendalam mengenai pembinaan keluarga, masalah yang sering dihadapi dan solusi penyelesaiannya, dengan menghadirkan tiga narasumber ahli.

Adapun materi pembinaannya yaitu :
1. Perspektif Agama terkait Fondasi Ketaatan dan Kasih Sayang.
Narasumber dari perspektif agama menekankan bahwa ketaatan kepada Tuhan harus menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga. Poin-poin penting yang disampaikan meliputi:
* Ketaatan dan Tawakal dalam menjalankan ibadah dengan baik dan juga menjadikan Tuhan sebagai sandaran utama, alih-alih hanya bergantung pada pasangan.
* Komunikasi Terbuka yaitu pentingnya meluangkan waktu untuk berbicara secara tulus untuk menghindari kesalahpahaman.
* Teladan Moral yaitu terkait menanamkan nilai-nilai agama dan budi pekerti melalui pendidikan sejak dini, terutama melalui contoh nyata dari orang tua.

2. Perspektif Psikologis dalam mengatasi Konflik dan Membangun Resiliensi.
Narasumber psikologi mengupas tuntas jenis-jenis masalah keluarga yang berdampak pada kesejahteraan mental, seperti konflik komunikasi, perbedaan pola asuh, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan masalah finansial.
* Dampaknya yaitu masalah keluarga yang dapat menyebabkan dampak jangka panjang seperti depresi, trauma, dan perilaku antisosial, terutama pada anak.
* Solusinya ialah dengan melakukan pencegahan yang ditekankan melalui terapi keluarga atau konseling, serta pemberdayaan Keluarga untuk meningkatkan kemampuan mandiri dalam memecahkan masalah. Membangun resiliensi melalui komunikasi efektif dan dukungan sosial juga menjadi kunci utama.

3. Perspektif Hukum melalui Perlindungan dan Kewajiban yang Jelas.
Dari sisi hukum, materi berfokus pada isu-isu perkawinan, perceraian, KDRT, hak asuh anak, dan harta bersama, yang diatur oleh hukum positif.
* Isu Utamanya yaitu pembahasan meliputi syarat sahnya perkawinan, prosedur dan hak-hak yang timbul akibat perceraian, serta kategori KDRT sebagai tindak pidana.

Baca juga CORONG JABAR: KETUA UMUM KADIN INDONESIA HARUS BERTANGGUNG JAWAB DAN BERSIKAP TEGAS ATAS KEKISRUHAN DUALISME KADIN JABAR

* Upaya Penyelesaian yang dapat ditempuh melalui solusi hukum yang diarahkan pada penggunaan mediasi untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta pentingnya pendidikan hukum di masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Adapun tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberdayakan dan mengedukasi anggota keluarga prajurit agar dapat membangun hubungan yang sehat dan mampu mengatasi tantangan dengan bekal spiritual, mental, dan pengetahuan hukum yang memadai.

(Pendim 0607).

Lengkap! Berkas Tsk Tipikor Pertambangan Dilimpahkan

Bengkulu, JURNAL TIPIKOR – Berkas tersangka korupsi pertambangan PT Ratu Samban Mining (RSM) telah lengkap. Dengan dinyatakan lengkap, maka para tersangka dilimphakan ke JPU Gabungan Kejati Bengkulu dan Kejari Bengkulu dari Penyidik Kejati Bengkulu.

Pada tahap ini, baru lima tersangka yang dilimpahkan mereka adalah Bebby Hussy, Sakya Hussy, Agusman, Sutarman dan Julius Soh. Pelimpahan ini digelar pada 19 November 2025 di Gedung aula Adhyaksa Kejari Bengkulu.

Berdasarkan data lapangan, bahwa kelima tersangka yang dilimpahkan ini adalah tersangka yang berkasnya sudah lengkap dan untuk tersangka lainnya akan menyusul pada tahap berikutnya.

Baca juga Rutan Kelas II.B Bengkulu Selatan Optimalkan Pelayanan Kesehatan dengan Pemeriksaan ke Setiap Hunian

Dari pantauan awak media online di lapangan bahwa para tersangka datang dengan terpisah. Pertama diantar dengan mobil tahanan 4 Tersangka dan setelah itu menyusul datang Bebby Hussy.

Selain tersangka penyidik juga turut melimpahkan berkas dan barang bukti berupa surat hingga barang bukti harta yang masuk dalam ranah pidana yang menjerat.

Salah satu pengacara tersangka Deden Abdul Hakim membenarkan bahwa sedang pelimphan berkas tersangka pertambangan, untuk lebih lengkapnya setelah proses pelimpahan rampung.

"Sekarang sedang berlangsung pelimpshan berkas tersangka kasus Pertambangan," tutup

( JS – jurnaltipikor.com/ )

CORONG JABAR: KETUA UMUM KADIN INDONESIA HARUS BERTANGGUNG JAWAB DAN BERSIKAP TEGAS ATAS KEKISRUHAN DUALISME KADIN JABAR

Bandung, JURNAL TIPIKOR  – Kekisruhan dualisme kepengurusan di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Barat (Jabar) dinilai sudah mencapai titik kritis.

Presidium Corong Jabar, perhimpunan yang mewadahi politisi, profesi, akademisi, kepala daerah, tokoh, dan budayawan Jawa Barat, mendesak Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie, untuk segera turun tangan dan bersikap tegas.

Dualisme ini muncul dari dua hasil Musyawarah Provinsi (Musprov) yang berbeda: satu menetapkan Almer (Musprov Bogor) dan satu lagi menetapkan Nizar (Musprov Bandung) sebagai Ketua KADIN Jabar terpilih.

Baca juga Rutan Kelas II.B Bengkulu Selatan Optimalkan Pelayanan Kesehatan dengan Pemeriksaan ke Setiap Hunian

Ketua Umum Presidium CORONG JABAR, Yusuf Sumpena, S.H., S.Pm., atau yang akrab disapa Kang Iyus, menyampaikan kekhawatiran mendalamnya terhadap kondisi ini.

“KADIN Jabar adalah mitra strategis utama Pemerintah Provinsi Jabar, khususnya dalam industri, perdagangan, dan pembangunan ekonomi. Kekisruhan dualisme yang berlarut-larut ini sangat menghambat kontribusi positif yang seharusnya diberikan oleh KADIN kepada Pemprov Jabar,” tegas Kang Iyus.

Desakan Sikap Tegas dari KADIN Pusat
Kang Iyus menegaskan bahwa ini adalah kali kedua kekisruhan serupa terjadi di tubuh KADIN Jabar.

Ia menuntut agar Ketua Umum KADIN Pusat beserta jajarannya segera mengambil keputusan final, yaitu memutuskan dan menetapkan secara definitif salah satu dari dua kepengurusan hasil Musprov tersebut.

“Ketua Umum KADIN Pusat, Bapak Anindya Bakrie, harus bersikap tegas. Jangan biarkan kekisruhan ini berlarut-larut, menjadi liar, dan menimbulkan konflik internal organisasi yang semakin buruk,” ujarnya.

“Ketidaktegasan ini berbahaya. KADIN Pusat harus mampu menyelesaikan konflik internal ini. Jangan sampai urusan KADIN Jabar masuk ke ranah hukum yang akan membuat penyelesaiannya semakin berlarut-larut.”

Baca juga Lokakarya Penguatan Kepemimpinan Akademik dan Manajerial untuk Pencapaian Visi Universitas Jayabaya

Insiden Unjuk Rasa Wujud Ketidakpastian

Puncak dari ketidakpastian ini terlihat pada Rabu, 19 November 2025, di mana terjadi unjuk rasa di kantor KADIN Jabar, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, oleh salah satu pengurus hasil Musprov.

“Unjuk rasa hari ini, yang menuntut kepastian dan penguasaan kantor KADIN Jabar, adalah perwujudan nyata dari ketidakpastian yang diciptakan oleh KADIN Pusat. Ini semua adalah akibat dari ketidaktegasan Ketua Umum KADIN Pusat dan jajarannya dalam menyelesaikan dualisme kepengurusan KADIN Jabar,” tutup Kang Iyus.

CORONG JABAR berharap KADIN Indonesia segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang sah agar kepemimpinan KADIN Jabar kembali solid, profesional, dan dapat fokus menjalankan perannya sebagai induk organisasi dunia usaha.

(Her)

Rutan Kelas II.B Bengkulu Selatan Optimalkan Pelayanan Kesehatan dengan Pemeriksaan ke Setiap Hunian

Bengkulu Selatan, JURNAL TIPIKOR – Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Ma ygnna kembali melaksanakan layanan pemeriksaan kesehatan rutin bagi warga binaan pada Rabu (19/11). Kegiatan yang berlangsung di area blok hunian ini dilakukan oleh petugas kesehatan Rutan Manna dengan pengawasan petugas pengamanan.

Pemeriksaan dimulai pukul 08.30 WIB dan dilaksanakan langsung di kamar hunian warga binaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan para warga binaan tetap terpantau secara optimal serta memberikan kemudahan akses layanan bagi mereka. Kegiatan ini juga dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan kesehatan yang berlaku.

Petugas kesehatan melakukan pengecekan kondisi fisik, keluhan kesehatan, serta penanganan awal bagi warga binaan yang membutuhkan tindak lanjut pengobatan. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kualitas kesehatan warga binaan secara rutin, cepat, dan tepat, sehingga potensi gangguan kesehatan dapat diminimalisir.

Baca juga Lokakarya Penguatan Kepemimpinan Akademik dan Manajerial untuk Pencapaian Visi Universitas Jayabaya

Kepala Rutan Manna, Muhamad Nur, menyampaikan bahwa pemeriksaan kesehatan rutin merupakan bagian dari layanan dasar pemasyarakatan. “Kami memastikan setiap warga binaan mendapatkan haknya untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pemeriksaan rutin ini penting untuk mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini serta memberikan penanganan yang sesuai,” ujarnya.

Kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Rutan Manna berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan perawatan dan kondisi kesehatan warga binaan secara berkelanjutan demi menciptakan lingkungan hunian yang sehat dan manusiawi.

( JS – jurnaltipikor.com/ )

DPMPTSP Kota Bandung Gelar FGD, Perkuat Strategi Percepatan Perizinan Berbasis Risiko Sesuai PP No. 28 Tahun 2025

Bandung, JURNAL TIPIKOR — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandung sukses menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Strategi Pemenuhan Jangka Waktu Penerbitan Perizinan Sesuai PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.”

Acara ini berlangsung di Hotel Grandia pada hari Selasa, 18 November 2025, dan menjadi wadah strategis bagi Pemerintah Kota Bandung untuk menyelaraskan langkah dalam meningkatkan kualitas layanan perizinan demi mendukung iklim investasi yang kondusif.

Dukungan Penuh dari DPRD dan Penegasan Koordinasi Lintas Sektor
FGD ini dihadiri oleh Anggota Komisi I DPRD Kota Bandung, Ir. Kurnia Solihat, Kepala DPMPTSP Kota Bandung, Eric Mohamad Atthauriq, S.H., serta berbagai pemangku kepentingan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor, termasuk Disdik, Disnaker, dan Dishub.

Baca juga Rutan Manna Optimalkan Pelayanan Kesehatan dengan Pemeriksaan ke Setiap Hunian

Dalam sambutannya, Kurnia Solihat memberikan apresiasi terhadap inisiatif DPMPTSP. Ia menekankan bahwa tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan berkualitas harus direspons dengan kolaborasi kuat.

“Keinginan masyarakat yang ingin pelayanannya cepat dan berkualitas harus menjadi energi bagi kita semua untuk terus berbenah. Pemerintah kota, perangkat daerah, dan seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat kolaborasi agar proses perizinan semakin sederhana, pasti, dan memenuhi kebutuhan publik,” ujar Kurnia Solihat.

Kepastian Waktu dan Implementasi Perizinan Berbasis Risiko
Kepala DPMPTSP Kota Bandung, Eric Mohamad Atthauriq, S.H., menegaskan bahwa percepatan dan kepastian waktu penerbitan perizinan adalah kunci utama dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.

“Percepatan dan kepastian waktu penerbitan perizinan menjadi kunci dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif,” jelas Eric.

Baca juga Dandim 0607/Kota Sukabumi Berikan Pengarahan kepada Anggota Koramil 0607-09/Cisaat

Ia menambahkan bahwa FGD ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antar-OPD guna merumuskan langkah konkret agar pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha menjadi lebih cepat, berkualitas, dan berdaya saing.

Acara ini juga menghadirkan Direktur Deregulasi Penanaman Modal pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Dendy Apriandi, yang berpartisipasi melalui teleconference.

Dendy Apriandi memberikan arahan penting mengenai implementasi perizinan berbasis risiko di daerah serta pentingnya konsistensi dalam pemenuhan standar waktu layanan.

Baca juga Kemenkeu Pastikan Warung Es Teh Tidak Masuk Objek Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK)

Melalui FGD ini, DPMPTSP Kota Bandung berkomitmen untuk terus berbenah dan memastikan bahwa pelayanan perizinan di Kota Bandung berjalan efektif, transparan, dan berkualitas sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2025.

(Humas DPRD Kota Bandung)

DAPODIK MENCEKAM! Dugaan 881 Siswa Fiktif di PKBM Bandung, Dana BOP Ratusan Juta Terancam Dikorupsi

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Praktik penggelembungan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berpotensi menyeret kasus penyimpangan penggunaan Dana Biaya Operasional Pendidikan  (BOP) kini mencuat di Kota Bandung. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) AKSI menjadi sorotan utama setelah Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) Kota Bandung menemukan kejanggalan data yang serius.
Ketua BPKP Kota Bandung, Heri, pada Rabu (19/11), secara eksklusif menyampaikan kepada Jurnal Tipikor bahwa pihaknya telah mengendus manipulasi data di PKBM AKSI yang beralamat di Jl. Saluyu B V No 19, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, untuk tahun anggaran 2024-2025.

881 PESERTA DIDIK: ANGKA TAK MASUK AKAL, DIDUGA UNTUK SEDOT DANA BOS

Menurut Heri, data pokok pendidikan yang tercatat di PKBM AKSI mencapai angka yang sangat fantastis dan dianggap tidak rasional, yakni 881 Peserta.

“Berdasarkan data yang ada pada kami, di mana Data pokok pendidikan berjumlah 881 Peserta, dan menurut kami itu tidak rasional dan kami duga ada penggelembungan kuota peserta didik,” tegas Heri.

Angka yang jauh di atas kewajaran ini menimbulkan kecurigaan kuat. Manipulasi data semacam ini lazim dilakukan untuk menarik dana BOP, yang perhitungannya sangat bergantung pada jumlah peserta didik yang terdaftar.

Dengan kuota yang ‘digembungkan’ hingga ratusan, potensi kerugian negara dari penyimpangan dana BOP mencapai ratusan juta rupiah.

Baca juga Rutan Manna Optimalkan Pelayanan Kesehatan dengan Pemeriksaan ke Setiap Hunian

BPKP SIAP LAPORKAN KE KEJATI JABAR: USUT TUNTAS!

BPKP Kota Bandung menyatakan tidak akan tinggal diam melihat potensi penyimpangan anggaran pendidikan ini. Heri menegaskan bahwa kasus ini akan segera dibawa ke ranah hukum.

“Kami akan segera melaporkan kasus ini ke pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat untuk segera ditindaklanjuti dan mengusut tuntas kasusnya,” lanjutnya.

Heri menyoroti ironi penyimpangan ini di tengah besarnya komitmen anggaran negara untuk pendidikan, yang mencapai 20% dari APBN.

“Anggaran Pendidikan yang digelontorkan pemerintah untuk Dunia Pendidikan cukup besar capai 20%, tapi jika terjadi praktik manipulasi data dan terjadi dugaan penyimpangan penggunaan dana BOP mau seperti apa Dunia Pendidikan kedepannya,” tutup Heri dengan nada prihatin.

Baca juga Kemenkeu Pastikan Warung Es Teh Tidak Masuk Objek Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK)

BPKP berharap Kejati Jabar dapat segera mengambil tindakan tegas untuk menjaga integritas penggunaan anggaran pendidikan, yang merupakan hak dasar bagi seluruh peserta didik.

TANGGAPAN PKBM AKSI DICARI:

Sampai berita ini ditayangkan, Jurnal Tipikor belum menerima sanggahan ataupun klarifikasi dari Pihak PKBM AKSI Kota Bandung terkait dugaan penggelembungan Dapodik dan penyimpangan dana BOP ini.
(Azi)

Musrenbang Desa Warnajati Bahas RPJMDesa Perubahan, RKPDesa 2026, dan DU‑RKPDesa 2027

Sukabumi,.jurnaltipikor.com/,-Kepala Desa Warnajati, Hilmi Nurhikmat, memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) yang bertempat di Aula Desa Warnajati, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pada Rabu (19/11/2025).

Acara ini mengangkat tiga agenda utama yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Perubahan, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026, serta Daftar Usulan RKPDesa (DU‑RKPDesa) Tahun 2027.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Warnajati, Hilmi Nurhikmat, menekankan akan pentingnya menyesuaikan RPJMDesa agar dapat menyerap aspirasi terbaru warga dan mendukung program pemerintah pusat dan juga daerah.

"Perubahan RPJMDesa menjadi landasan bagi kami untuk menyusun RKPDesa tahun 2026 yang lebih terarah, sekaligus menyiapkan usulan DU‑RKPDesa tahun 2027 agar pembangunan desa tetap berkelanjutan," ujarnya.

Baca juga Lokakarya Penguatan Kepemimpinan Akademik dan Manajerial untuk Pencapaian Visi Universitas Jayabaya

Musrenbang Desa Warnajati dihadiri oleh Camat Cibadak, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua MUI, Bhabinkamtibmas, Babinsa, serta tokoh masyarakat dan perangkat desa. Diskusi berlangsung interaktif, dengan masukan mengenai peningkatan infrastruktur jalan, pemberdayaan ekonomi melalui Koperasi Desa, dan program kesehatan berbasis posyandu.

Hilmi berharap, kegiatan Musrenbang ini dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan warga, serta memperkuat sinergi antara pemerintah desa, masyarakat, dan aparat keamanan dalam mewujudkan Warnajati yang lebih maju dan sejahtera.

“Semoga, kegiatan ini dapat menghasilkan sebuah perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan warga masayrakat,” pungkasnya.

(Rama)

Lokakarya Penguatan Kepemimpinan Akademik dan Manajerial untuk Pencapaian Visi Universitas Jayabaya

Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Universitas Jayabaya sukses menggelar Lokakarya bertema “Penguatan Kepemimpinan Akademik dan Manajerial untuk Pencapaian Visi Universitas Jayabaya” yang dilaksanakan pada hari Selasa, 18 November 2025, bertempat di Ruang Seminar Prof. Dr. Hj. Yuyun Moeslim Taher, SH, MH, Lantai V Gedung Rektorat Universitas Jayabaya.

Acara ini dihadiri oleh segenap pimpinan Universitas Jayabaya dengan jumlah peserta 76 orang peserta yang terdiri dari segenap unsur pimpinan Universitas Jayabaya, mulai dari Rektor Universitas Jayabaya, segenap Wakil Rektor Jayabaya, Direktur Pascasarjana Jayabaya, dan segenap Wakil Direktur Pascasarjana Jayabaya, Kepala LPM, Kepala LPPM, Kepala LMH Jayabaya, Kepala Lembaga Bahasa, kemudian lokakarya ini juga dihadiri oleh seluruh Dekan Fakultas, seluruh Wakil Dekan Fakultas, seluruh Kaprodi, dan para Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala BAU Jayabaya, Kepala BAK Jayabaya, civitas akademika, termasuk para Dosen Universitas Jayabaya yang berkesempatan hadir dalam lokakarya ini.

Acara lokakarya dibuka dengan Doa Pembuka oleh Drs. H. Syarief Abdillah, M.M.

Baca juga Dandim 0607/Kota Sukabumi Berikan Pengarahan kepada Anggota Koramil 0607-09/Cisaat

Kemudian terdapat sambutan dari Ketua Yayasan Jayabaya drg. H. Moestar Putrajaya M.H, F.I.C.D., “Hari ini, kita berkumpul bukan sekedar untuk memperbaiki sistem, tapi untuk memperkuat jiwa kepemimpinan, jiwa yang berakal pada nilai spiritual, integritas, dan kesadaran moral. Kepemimpinan akademik tanpa spiritualitas ibarat kapal tanpa kompas, canggih tapi mudah tersesat. Sebaliknya, integritas yang kokoh akan menjadi cahaya yang membimbing setiap keputusan, setiap kebijakan, dan setiap langkah kita dalam membangun universitas Jayabaya,” tutur Ketua Yayasan Jayabaya drg. H. Moestar Putrajaya, FICD., M.H.

Sambutan Rektor Jayabaya

Berikutnya adalah Sambutan dan Pembukaan oleh Rektor Universitas Jayabaya Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., M.Hum, menyampaikan : “Izinkan saya mengatakan satu hal : Universitas ini bukan sembarang universitas! la berdiri di atas cita-cita besar dan semangat muda yang luar biasa. Didirikan pada 5 Oktober 1958 di Jakarta, oleh seorang anak muda berusia 24 tahun – Prof. Dr. Moeslim Taher, S.H.
Di usia semuda itu, beliau sudah berpikir jauh ke depan, melihat bahwa bangsa
ini hanya bisa maju kalau rakyatnya berpendidikan tinggi. Inilah roh Jayabaya, Bapak Ibu sekalian: roh keberanian, idealisme, dan pengabdian!
Nama “Jayabaya” sendiri diambil dari Prabu Jayabaya, raja besar dari Kediri yang dikenal karena kebijaksanaan dan pandangannya yang jauh ke depan.
Kalau saya boleh bilang, dengan tegas :
Jayabaya itu bukan hanya nama, tapi marwah! Marwah untuk berpikir besar, berbuat nyata, dan memimpin dengan
kebijaksanaan,” tegas Prof H.Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.Hum, sungguh-sungguh dalam sambutan pembuka lokakarya Jayabaya.

Baca juga Kemenkeu Pastikan Warung Es Teh Tidak Masuk Objek Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK)

Selanjutnya adalah narasumber Sesi ke- I dengan tema : “From Policy To Practice: Membangun Rencana Aksi Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasca Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Menuju Akreditasi Unggul” oleh narasumber Dr. Ir. Hisar Sirait, M.A dengan moderator Dr. Kristiawanto, S.HI, M.H.

Narasumber Dr. Ir. Hisar Sirait, M.A dalam lokakarya ini menegaskan pentingnya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Juga dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) bisa memanfaatkan media sosial seperti youtube untuk menjangkau masyarakat. Kemudian Peta Jalan institusi bisa menjadi peta jalan keilmuan. “Ada benang merah antara bidang penelitian dosen yang searah dengan bidang keahlian dosen” ujar Dr. Ir. Hisar Sirait, M.A .

Arahan Strategis Rektor Jayabaya

Kemudian memasuki Sesi ke-II adalah materi bertema “Arahan Strategis Rektor” oleh Rektor Jayabaya Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., M.Hum dengan moderator Prof. Ir. Herliati, Ph.D.

“Apa yang penting menurut saya, yang paling penting di dalam melaksanakan visi dan misi ini adalah menegaskan komitmen kepemimpinan kita untuk membawa universitas ini menuju keunggulan, ” papar Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH., M.Hum. Moderator Prof. Ir. Herliati, Ph.D., juga menyimpulkan bahwa energi Universitas Jayabaya bisa membawa Universitas Jayabaya menjadi teaching university yang unggul. “Agar tagline Universitas Jayabaya ‘Bangga menjadi milik Bangsa’ bisa terus bergaung,” ujar Prof. Ir. Herliati, Ph.D.

“Maka bisa disimpulkan bahwa dari paparan Bapak Rektor Jayabaya adalah kita wajib melakukan penguatan tata kelola, dan penguatan branding untuk sustainability Universitas Jayabaya” pungkas Wakil Rektor Jayabaya Prof. Ir. Herliati, Ph.D.

Selanjutnya adalah Sesi ke-III bertema “Penguatan Kepemimpinan Akademik dan Manajerial Menuju Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Unggul” oleh Kepala LL Dikti Wilayah III Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan , S.E., M.A dengan moderator Dr. Kristiawanto, S.H.I, M.H.

Baca juga Rapat Paripurna DPRD Kaur Usulkan Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak, Serta Pembangunan Industri.

Dr. Henri Tambunan menekankan pentingnya statuta bagi Perguruan Tinggi. Dimana dalam statuta ini termuat struktur organisasi juga mekanisme pengambilan keputusan.

“Statuta menjadi landasan program dan setiap implementasi perguruan tinggi. Sedangkan visi sebagai kompas bagi perguruan tinggi, memberikan arah yang jelas bagi perguruan tinggi. Dalam merumuskan visi penting untuk mempertimbangkan pandangan dari pemangku kepentingan internal seperti dosen dan mahasiswa dan juga mempertimbangkan kepentingan eksternal dan pemerintah. Misi pada dasarnya menjawab pertanyaan apa yang harus dilakukan bagaimana agar visi tercapai,” ujar Dr. Henri Togar Hasiholan Tambunan , S.E., M.A.

Dijelaskan Ciri Visi yang Baik :

– Understandable : Jelas dan mudah dimengerti

– Guiding : Memberi arah.

– Motivating : Menumbuhkan motivasi.

– Desirable : Apa yang diharapkan.

– Posible : Realistik dan mudah dicapai.

– Flexible : Menstimulasl inisiatif dan penyesuaian pada perubahan.

Paparan Dr.Hc. Ary Ginanjar Agustian

Setelah itu sampailah pada sesi pemaparan dari Narasumber yang ditunggu-tunggu bertema: “Kepemimpinan Berkarakter dan Etos Kerja Unggul dalam Mewujudkan Profesionalisme Akademik” oleh Dr. Hc. Ary Ginanjar Agustian dengan moderator Dr. Yuhelson, S.H.,

Baca juga M. Arsya Fadillah, Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Temu Ramah dan Serap Aspirasi Masyarakat Air Kulim M.H., M.Kn.

 

Rumus bagaimana kita bisa mempertahankan juara, konsep nya adalah 5G Leadership yaitu : Grand Why, Gift, Growth Mindset, Grind, Great Hope,” ujar Dr. HC. Ary Ginanjar Agustian sembari menerangkan kepada para hadirin tentang 5G sebagai core value, dalam kesempatan lokakarya Universitas Jayabaya.
Moderator sekaligus Direktur Pascasarjana Universitas Jayabaya Dr. Yuhelson, S.H.,M.H., M.Kn. memberi ulasan kesimpulan bahwa dengan konsep 5G leadership ini bisa berguna bagi civitas akademika Universitas Jayabaya dalam mengembangkan kemampuan kepemimpinan.

Sebagai penutup Lokakarya Jayabaya adalah Doa Penutup yang dibacakan oleh Drs. H. Hazim A.Umar, M.M. Secara keseluruhan acara Lokakarya Universitas Jayabaya ini berjalan aman, tertib dan lancar. (*/Red)

HUT Ke 57 Provinsi Bengkulu, Semangat Merah Putih Bersama Bantu Rakyat

Bengkulu, JURNAL TIPIKOR – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-57 Provinsi Bengkulu tahun ini mengusung tema ‘Dengan Semangat Merah Putih, Bersama Bantu Rakyat’.

Tema tersebut menjadi penegasan bahwa seluruh arah pembangunan harus kembali kepada kepentingan masyarakat.

Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE menegaskan komitmen pemerintah untuk benar-benar hadir di tengah rakyat, bukan hanya dalam dokumen perencanaan.

Baca juga Dandim 0607/Kota Sukabumi Berikan Pengarahan kepada Anggota Koramil 0607-09/Cisaat

Dalam sambutannya, Gubernur Helmi memaparkan berbagai langkah yang telah dan akan terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu.

Mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga program sosial, seluruhnya dirancang untuk memberikan dampak langsung.

“Setiap sen APBD yang keluar harus bermuara kepada rakyat,” tegasnya dalam penyampaian saat menjadi inspektur upacara HUT Bengkulu ke 57 di halaman kantor Gubernur Bengkulu pada Selasa, 18 November 2025.

Baca juga Rapat Paripurna DPRD Kaur Usulkan Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak, Serta Pembangunan Industri.

Di sektor pendidikan, Pemprov Bengkulu menempuh kebijakan berani, pendidikan wajib bebas pungutan. Tidak boleh ada lagi pungutan wisuda, study tour mahal, atau biaya administrasi yang memberatkan orang tua.

Melalui program Merdeka Ijazah, masyarakat tidak perlu lagi pusing dengan biaya kelulusan. Pemerintah juga memastikan pemerataan pendidikan hingga ke wilayah terluar seperti Pulau Enggano, sehingga tidak ada anak Bengkulu yang tertinggal.

Di bidang kesehatan, program BPJS gratis diperluas untuk menjangkau masyarakat rentan. Pemerintah memastikan layanan kesehatan dapat diakses tanpa hambatan biaya.

“Kita pastikan seluruh pelaksanaan program disusun atas dasar kehendak rakyat menuju Bengkulu yang lebih baik dan maju,” sampai Helmi.

Sementara itu, pembangunan jalan mulus terus digenjot untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, membuka peluang ekonomi baru, dan mempermudah mobilitas masyarakat.

Baca juga Penca: Warisan Jiwa yang Membentuk Karakter Utama Bandung

Selain itu, program Takziah serta berbagai bantuan sosial menjadi simbol pemerintah yang hadir dalam suka maupun duka masyarakat.

Program ini menegaskan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga kepedulian kemanusiaan.

Momentum HUT ke-57 Provinsi Bengkulu menjadi titik penguatan keberpihakan kepada rakyat. Dengan semangat merah putih, pemerintah berkomitmen menjadikan Bengkulu lebih adil, lebih maju, dan semakin sejahtera bagi seluruh warganya.

( JS – jurnaltipikor.com/ )

Dandim 0607/Kota Sukabumi Berikan Pengarahan kepada Anggota Koramil 0607-09/Cisaat

Sukabumi,jurnaltipikor.com/,-Bertempat di Aula Koramil 0607-09/Cisaat, Komandan Kodim 0607/Kota Sukabumi, Letkol Inf Indra Gunawan, S.T., M.M., memberikan pengarahan langsung kepada seluruh anggota Koramil 0607-09/Cisaat, Selasa,(18/11/2025).

Kegiatan ini berlangsung dalam suasana penuh kedisiplinan dan kekeluargaan, sebagai upaya meningkatkan kinerja dan soliditas satuan di wilayah.

Dalam arahannya, Dandim menekankan beberapa poin penting yang harus menjadi perhatian seluruh prajurit, di antaranya yaitu tentang pengecekan personel secara transparan.

Baca juga Kemenkeu Pastikan Warung Es Teh Tidak Masuk Objek Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK)

Dandim menegaskan bahwa pengecekan personel harus dilakukan secara transparan, akurat, dan memiliki keterangan yang jelas, sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan tugas maupun administrasi satuan. Dan terkait percepatan koordinasi pencarian lahan untuk KDKMP.

Beliau meminta agar proses pencarian lahan untuk pembangunan Koperasi Desa/Kota Koperasi Merah Putih (KDKMP) dapat segera diselesaikan dengan melakukan koordinasi intensif bersama pemerintah desa, ketua koperasi merah putih, serta pemerintah daerah.

Terakhir, terkait pengawasan terhadap program MBG. Dandim juga menekankan, akan pentingnya memantau keberadaan MBG (Makan Bergizi Gratis) di wilayah, baik dari sisi kondisi kesehatan maupun penyalurannya kepada masyarakat penerima manfaat. Hal ini bertujuan agar program tersebut berjalan optimal dan membawa keberkahan bagi masyarakat.

Baca juga Karang Taruna: Tempat Menempa Mental dan Membesarkan Cita-Cita Generasi Muda

Menutup arahannya, Dandim mengingatkan seluruh anggota untuk selalu menjaga kekompakan, kesehatan, mematuhi faktor keamanan, dan senantiasa melaksanakan tugas dengan penuh Iklas dan tanggung jawab.

Kegiatan pengarahan berlangsung tertib dan menjadi momentum penting untuk meningkatkan semangat serta profesionalisme prajurit di jajaran Koramil 0607-09/Cisaat,Kodim 0607/ Kota Sukabumi.

( Pendim 0607).