Arsip Kategori: Seputar Jawa Barat

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Bupati Sukabumi Drs. H Asep Japar, M.M., menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi yang menetapkan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, bertempat di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Sukabumi, pada Selasa (30/06/2026).

Persetujuan tersebut menjadi tahapan akhir pembahasan Raperda setelah laporan keuangan pemerintah daerah selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sekaligus menjadi dasar hukum dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa persetujuan bersama tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi langkah penting untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

“Persetujuan bersama ini bukan sekadar pemenuhan aspek administratif formal, tetapi menjadi momentum krusial untuk mengunci legalitas pertanggungjawaban fiskal daerah,” kata Bupati.

Baca juga Vonis 10 Tahun untuk Nadiem Makarim: Hakim Perintahkan Kejagung Usut ‘Harta Ghaib’ Rp4,87 Triliun Lewat Jalur TPPU

Bupati mengapresiasi proses pembahasan yang berlangsung antara DPRD dan pemerintah daerah. Menurutnya, dinamika pembahasan, termasuk masukan dan kritik dari fraksi maupun komisi DPRD, menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi, lanjutnya, akan segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai langkah meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mempercepat proses penetapan Raperda menjadi Peraturan Daerah.

“Kami akan bergerak cepat agar hasil evaluasi dapat segera diterima dan disempurnakan, sehingga Raperda ini dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” ujarnya.

Bupati berharap seluruh tahapan yang telah dilalui mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Sukabumi yang Mubarakah.

Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan penandatanganan persetujuan bersama Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 oleh Bupati Sukabumi dan pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi.

(Rama)

CIANJUR, JURNAL TIPIKOR – Di tengah hingar-bingar era digital dan polarisasi opini, sebuah fenomena menarik terjadi di Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur. Lapangan parkir Padepokan Tjakra Poetra Padjadjaran berubah fungsi menjadi ruang dialektika yang hidup, mempertemukan 70 perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat untuk membedah makna nasionalisme di era kontemporer.

Acara bertajuk “Nasionalisme di Jaman Kita” ini bukan sekadar forum biasa. Dengan latar belakang alunan musik kecapi suling khas Cianjur yang dimainkan oleh Nurahasanah, Iwa, dan Sukma, diskusi ini menghadirkan nuansa lokal yang kental namun dengan wawasan yang luas.

Intelektual dan Akar Rumput Bersatu

Hadir sebagai pembicara utama adalah Anggota DPRD Jawa Barat, Dr. H. Tom Maskun, M.Pd., sementara jalannya diskusi dipandu langsung oleh Tedi Subarkah, sesepuh padepokan dan eksponen Gerakan Mahasiswa 98. Kehadiran mereka menarik minat beragam peserta, mulai dari mahasiswa Universitas Suryakancana dan Al Azahari Cianjur, pelajar, pengrajin tradisional, hingga perwakilan masyarakat adat Bali dan anggota Perguruan Silat Dharma Saputra Putu Dewatar.

Dr. H. Tom Maskun menekankan bahwa nasionalisme masa kini tidak hanya soal retorika, melainkan komitmen nyata mempertahankan seni dan budaya tradisional sebagai pilar kebudayaan nasional. Ia juga menantang kalangan intelektual untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara konkret.

“Sikap kritis terhadap pemerintah itu wajib, tetapi akan jauh lebih bermakna jika dibalut dengan kajian akademik yang ilmiah dan aksi pengabdian langsung kepada masyarakat,” tegas Tom Maskun.

Baca juga Parade Budaya Nusantara Meriahkan Hari Jadi Kota Cimahi ke-25, FK MABES Tegaskan Komitmen Menjaga Persatuan NKRI

Pancasila Bukan Sekadar Hafalan, Tapi Aksi Nyata

Sesi tanya jawab berlangsung panas dan dinamis. Mahasiswa melontarkan pertanyaan kritis seputar tata kelola pemerintahan, strategi membendung dampak negatif media sosial, dan cara membumikan Pancasila.

Menanggapi hal tersebut, Tedi Subarkah mengingatkan bahwa universalitas Pancasila telah terbukti melalui sejarah diplomasi Indonesia, seperti Konferensi Asia Afrika 1955. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang adaptif dan inklusif, serta mengembalikan esensi Tri Sakti Bung Karno: Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi, dan Berprinsip dalam Kebudayaan.

“Momentum ini sangat relevan karena kita berada di Bulan Bung Karno. Nasionalisme bukan lagi soal pidato, tapi soal tindakan,” ujar Tedi.

Ia mencontohkan bagaimana Padepokan Tjakra Poetra Padjadjaran menerjemahkan cinta tanah air melalui aksi nyata di sektor agraria dan lingkungan. Mulai dari bertani, beternak, hingga inovasi mengelola limbah organik dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi pupuk dan pakan ternak.

Baca juga SIARAN HASIL KUNJUNGAN MAJELIS ADAT SUNDA (MASDA) JAWA BARAT KE KAMPUNG ADAT CIREUNDEU

Ruang Dialog yang Langka di Era Digital

Tedi Subarkah menyoroti kian langkanya ruang dialog terbuka yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat di tingkat daerah. Melalui forum ini, Padepokan Tjakra Poetra Padjadjaran berharap dapat menjadi pelopor bagi entitas intelektual lainnya untuk memberikan edukasi positif di tengah tantangan global.

Para peserta sepakat bahwa kegiatan reflektif seperti ini perlu direplikasi secara berkelanjutan, baik di kampus maupun ruang publik lainnya.

Dengan menggabungkan kearifan lokal, kritik akademis, dan aksi nyata, Padepokan Tjakra Poetra Padjadjaran telah membuktikan bahwa nasionalisme bisa dimulai dari tempat-tempat yang paling tak terduga: sebuah lapangan parkir di Cianjur.

(Red)

Cimahi, JURNAL TIPIKOR – Peringatan Hari Jadi Kota Cimahi ke-25 yang diselenggarakan di Lapangan Tembak Gunung Bohong, Kota Cimahi, berlangsung meriah dengan mengusung tema Aneka Kebudayaan Nasional melalui Parade Budaya Nusantara.

Acara tersebut menampilkan berbagai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia, di antaranya budaya Sunda, Madura, Bali, Manado, Tionghoa, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta berbagai budaya Nusantara lainnya. Kehadiran berbagai komunitas budaya menjadi simbol persatuan dalam keberagaman sekaligus mempererat tali persaudaraan antarsuku di Indonesia.

Perayaan semakin semarak melalui kerja sama dengan salah satu stasiun televisi swasta nasional, RCTI, yang menghadirkan sejumlah artis papan atas untuk menghibur masyarakat.

Baca juga SIARAN HASIL KUNJUNGAN MAJELIS ADAT SUNDA (MASDA) JAWA BARAT KE KAMPUNG ADAT CIREUNDEU

Salah satu peserta yang turut memeriahkan kegiatan tersebut adalah Forum Komunikasi Madura Bersatu (FK MABES). Dalam kesempatan wawancara, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat FK MABES, Muhammad Nasir, menjelaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya telah berdiri selama empat tahun dan terus berkembang di berbagai wilayah.

Ia menambahkan bahwa sekretariat FK MABES Jawa Barat berlokasi di Jalan Ciganitri, Kabupaten Bandung. Selain mempererat tali silaturahmi warga Madura, organisasi tersebut juga aktif melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, seperti pengajian rutin setiap pekan.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah FK MABES Jawa Barat, Purnawirawan TNI Dwi Wahyu Handono, menyampaikan bahwa keikutsertaan FK MABES dalam perayaan Hari Jadi Kota Cimahi ke-25 merupakan bentuk dukungan terhadap persatuan bangsa melalui pelestarian budaya Nusantara.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mempererat persaudaraan seluruh suku dan budaya di Indonesia, saling bersilaturahmi, serta bersama-sama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi Forum Komunikasi Madura Bersatu, NKRI adalah harga mati,” tegasnya.

Baca juga RUTAN MANNA GELAR LOMBA AZAN DAN MENGAJI DALAM RANGKA PERINGATAN TAHUN BARU ISLAM 1448 H

FK MABES juga menyampaikan bahwa kepengurusan organisasi di wilayah Jawa Barat telah terbentuk dan aktif menjalankan roda organisasi.

Susunan Pengurus FK MABES

Dewan Pimpinan Pusat (DPP)

– Ketua Umum: Muhammad Nasir
– Sekretaris Jenderal: Syamsuri Adi

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Barat

– Ketua: Purnawirawan TNI Dwi Wahyu Handono
– Sekretaris Jenderal: Muhammad Nur Rivai
– dan sebagai tuan rumah fk mabes ( forum komunikasi Madura bersatu DPC kota Cimahi. itu sendiri

Melalui momentum Hari Jadi Kota Cimahi ke-25, seluruh peserta parade budaya berharap semangat persatuan, toleransi, dan pelestarian budaya Nusantara terus terjaga sebagai kekuatan bangsa Indonesia.

(Ade)

Cimahi, JURNAL TIPIKOR – Tim Majelis Adat Sunda (MASDA) Jawa Barat yang dipimpin oleh Irjen. Pol. (Purn.) Dr. Drs. H. Anton Charliyan, M.P.Kn., yang akrab disapa Abah Anton Charliyan, melaksanakan kunjungan silaturahmi budaya ke Kampung Adat Cireundeu, Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Dalam kunjungan tersebut, Abah Anton didampingi jajaran pengurus MASDA Jawa Barat, antara lain Uwa Deden, Bah Iwan, Raden Dicky Z. Sastradikusumah, Rd. Berry, Jayengrana Wirasantana, beserta para pengurus dan anggota MASDA Jawa Barat lainnya.

Rombongan diterima oleh Panitren Adat Abah Asep Abbas, Ais Pangampih Abah Widi, Kang Didi (Bidang Budaya), Kang Domba (Bidang Seni), serta para pengurus adat lainnya.

Kunjungan ini bertujuan mempererat tali silaturahmi, menggali potensi budaya, sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan masyarakat adat dalam rangka pelestarian adat, budaya, lingkungan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga Pemerintah Kabupaten Kuningan Raih WTP dari BPK RI, Wujud Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan

Kampung Adat dengan Ketahanan Pangan Berbasis Singkong

Kampung Adat Cireundeu merupakan salah satu komunitas adat Sunda yang masih konsisten mempertahankan tradisi leluhur. Keunikan utamanya adalah sistem ketahanan pangan berbasis singkong.

Sejak sekitar tahun 1918, masyarakat Cireundeu telah mengembangkan Rasi (Beras Singkong) sebagai makanan pokok pengganti nasi. Teknologi pengolahannya kemudian disempurnakan sekitar tahun 1924 oleh sesepuh Omah Asnanah sehingga menghasilkan beras singkong yang memiliki cita rasa sangat baik.

Tim MASDA Jawa Barat berkesempatan mencicipi langsung Rasi tersebut dan menilai rasanya sangat lezat.

Baca juga RUTAN MANNA GELAR LOMBA AZAN DAN MENGAJI DALAM RANGKA PERINGATAN TAHUN BARU ISLAM 1448 H

Latar belakang penggunaan singkong sebagai makanan pokok berawal dari kondisi geografis wilayah yang dahulu mengalami keterbatasan pengairan sehingga singkong menjadi tanaman yang paling sesuai untuk menopang ketahanan pangan masyarakat.

Masyarakat adat Cireundeu memegang teguh filosofi:

“Ngindung Ka Waktu, Mibapa Ka Jaman”

yang bermakna mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai adat dan budaya leluhur.

Selain itu dikenal pula falsafah:

“Kajeun teu nyawah asal boga pare, teu boga pare asal boga béas, teu boga béas asal bisa nyangu, teu bisa nyangu asal bisa dahar, henteu bisa dahar asal bisa kuat.”

Sejarah Singkat

Nama Cireundeu berasal dari pohon Reundeu yang dahulu banyak tumbuh di kawasan tersebut.

Masyarakat mengenal filosofi:

Sareundeu, Sabobot, Saigel, Sapihanean, yang bermakna kompak, guyub, satu pikiran, satu perkataan, satu perbuatan, dan menjunjung tinggi semangat gotong royong.

Kampung ini diperkirakan dirintis oleh Mama Aki Haji Ali sekitar abad ke-19.

Luas Wilayah Adat

Kawasan adat seluas kurang lebih 64 hektare, terdiri atas:

– Permukiman adat : 2 Ha
– Leuweung Larangan : 3 Ha
– Leuweung Tutupan : 35 Ha
– Leuweung Garapan : 24 Ha

Jumlah Warga

Komunitas adat berjumlah sekitar 1.500 jiwa dalam 360 Kepala Keluarga, dengan sekitar 60 KK atau 130 jiwa yang masih sangat kuat memegang teguh adat istiadat.

Kepemimpinan Adat

Kepemimpinan adat terdiri atas:

– Sesepuh Adat
– Ais Pangampih
– Panitren Adat
– Tokoh Masyarakat
– Pengurus Seni dan Budaya
– Pemuda Adat
– Warga Adat

Seluruh keputusan ditempuh melalui musyawarah dan semangat gotong royong.

Kondisi Infrastruktur

Tim MASDA mencatat masih diperlukan perhatian terhadap:

– Perbaikan jalan lingkungan.
– Penataan kawasan wisata budaya.
– Peningkatan sarana wisata edukasi.
– Perbaikan drainase dan irigasi pertanian.

Mata Pencaharian

Mayoritas masyarakat bekerja sebagai:

– Petani
– Pekebun
– Pengrajin
– Pelaku UMKM
– Seniman budaya
– Pemandu wisata
– Pedagang

Produk unggulan meliputi:

– Beras Singkong (Rasi)
– Aneka olahan singkong
– Kerajinan tradisional
– Produk wisata budaya

Sistem Kepercayaan

Masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai spiritual warisan karuhun dengan mengikuti ajaran Kepercayaan Sunda Wiwitan.

Tradisi Pamali

Beberapa aturan adat yang masih dijaga antara lain:

– Tidak menebang pohon di hutan larangan.
– Tidak mengambil hasil alam secara berlebihan.
– Menjaga keseimbangan alam.
– Menghormati sesepuh dan karuhun.
– Tidak mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok.

Upacara Adat

Tradisi yang masih rutin dilaksanakan meliputi:

– Hajat Bumi
– Seren Taun
– Ritual penghormatan kepada karuhun
– Pendidikan adat, seni, dan aksara Sunda

Kesenian

Kesenian yang masih berkembang antara lain:

– Karinding
– Kacapi Suling
– Angklung Buncis
– Degung
– Tari Tradisional Sunda
– Kaulinan Barudak

Bangunan Adat

Tim MASDA menemukan bahwa rumah adat asli Cireundeu yang dahulu seluruhnya menggunakan kayu, bambu, dan ijuk tanpa tembok maupun listrik kini sudah tidak lagi ditemukan karena tergeser arus modernisasi.

Kondisi ini menjadi perhatian serius karena diperlukan upaya pelestarian dengan membangun kembali rumah adat asli sebagai pusat edukasi budaya bagi generasi mendatang.

Baca juga Pemda Sukabumi Genjot Pembangunan Rutilahu Dan Rumah Pasca Bencana, Capaian Tahun 2025 Hampir 1000 Rutilahu Dibangun

Kepemilikan Tanah Adat

Meskipun kawasan adat masih terjaga, hingga saat ini masyarakat adat Cireundeu belum memiliki Tanah Ulayat sebagai aset bersama.

Sebagian besar lahan telah menjadi hak milik perseorangan, sementara kawasan yang masih benar-benar menjadi kawasan bersama hanyalah Leuweung Larangan seluas sekitar 3 hektare.

Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian utama demi menjaga keberlangsungan masyarakat adat di masa depan.

Aspirasi Masyarakat Adat

Dalam dialog bersama Tim MASDA Jawa Barat, masyarakat menyampaikan beberapa harapan, yaitu:

1. Bantuan seperangkat alat kesenian tradisional beserta kostum.
2. Bantuan bibit tanaman produktif, peternakan, perikanan, pupuk, serta irigasi.
3. Perbaikan jalan lingkungan dan gapura kawasan adat.
4. Pengadaan Tanah Ulayat sebagai tanah adat bersama.
5. Pembangunan pusat pendidikan alam dan budaya.
6. Penguatan pemasaran produk UMKM berbahan dasar singkong.
7. Pembangunan kembali rumah adat asli lengkap dengan Leuit, Saung Lisung, Bumi Alit, Bumi Ageung, dan Balai Sawala.
8. Penataan lingkungan Kampung Adat sebagai kawasan taman budaya yang asri.

Penutup

Tim Majelis Adat Sunda (MASDA) Jawa Barat menilai Kampung Adat Cireundeu merupakan salah satu aset budaya Sunda yang memiliki nilai sangat tinggi, terutama dalam hal pelestarian adat, ketahanan pangan berbasis singkong, pelestarian lingkungan, serta kearifan lokal.

Namun demikian, terdapat sejumlah persoalan yang memerlukan perhatian bersama, khususnya mengenai belum adanya Tanah Ulayat, perlunya pelestarian rumah adat asli yang kini telah hilang akibat modernisasi, peningkatan infrastruktur, penguatan UMKM, serta dukungan terhadap regenerasi budaya.

MASDA Jawa Barat berharap pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama mendukung upaya pelestarian Kampung Adat Cireundeu agar tetap lestari dan menjadi warisan budaya Sunda bagi generasi mendatang.

(Red

​KUNINGAN, JURNAL TIPIKOR — Pemerintah Kabupaten Kuningan kembali menorehkan prestasi gemilang dalam hal tata kelola keuangan daerah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia memberikan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2025.

​Penghargaan tertinggi dalam audit laporan keuangan ini diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Bandung, kamis (25/06/2026).

Nova Rizky Sugema, S.Pd., C.BJ Selaku Sekretaris Umum Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kuningan dalam kesempatan ini menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kuningan, khususnya kepada Bupati Kuningan yang telah mengkolaborasikan antar SKPD, yang telah bekerja keras menyajikan laporan keuangan yang akurat dan akuntabel.

​”Raihan WTP ini bukan sekadar piagam penghargaan, melainkan cerminan dari komitmen, kerja keras, dan transparansi seluruh jajaran Pemkab Kuningan dalam mengelola uang rakyat. Kami berterima kasih atas sinergi yang luar biasa dari DPRD Kuningan serta pendampingan yang terus diberikan oleh BPK RI,” ujar Nova Sekretaris Umum PDPM Kab. Kuningan.

Baca juga Polres Kaur Peduli, Berikan Bantuan Sosial Untuk Warga Kurang Mampu

​Nova juga menambahkan bahwa mempertahankan WTP memiliki tantangan yang tidak mudah, sehingga perlu kolaborasi antar sektoral. Oleh karena itu, capaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan setiap rupiah APBD berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kuningan.

(Deden)

Sukabumi, Jurnaltipikor.com,-Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sukabumi melalui Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Perkim) terus berupaya untuk menuntaskan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang jumlahnya mencapai puluhan ribu, Kamis (25/06/2026).

Rutilahu merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menangani fakir miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah dengan memperbaiki atau merehabilitasi kondisi rumah warga yang sudah tidak layak huni. Bantuan ini difokuskan pada perbaikan atap, lantai, dinding, serta fasilitas sanitasi dan MCK.

Kepala Dinas Perkim, Sendi Apriadi, S.STP.,M.Si.,menyampaikan berdasarkan hasil pendataan sejak 2013 hingga 2026, Rutilahu di Kabupaten Sukabumi mencapai 47.123 Unit dan Pemerintah sudah membantu pembangunan sekitar 25.396 unit. Sehingga, sampai hari ini tersisa 21.727 unit yang belum terbangun dan masih ada kemungkinan penambahan karena belum semua rutilahu terdata di setiap desa dan akan kita verifikasi ulang

“Dalam penanganannya, pembangunan Rutilahu yang angkanya masih tinggi mencapai puluhan ribu tidak mungkin hanya bergantung terhadap APBD. Terlebih dalam kondisi fiskal daerah tahun 2026 ini, Pemda Sukabumi hanya menyiapkan anggaran sebesar 8 miliar yang dikelola melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Oleh karenanya, Pemda Kabupaten Sukabumi juga mengusulkan bantuan ke Pemprov jawa Barat dan Pemerintah Pusat,” Ujarnya.

Baca juga Hukum Indonesia Belum Mampu Paksa Raksasa Teknologi Pindahkan Server ke Dalam Negeri.

Lanjut Sendi, kami memberikan kesempatan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk Lembaga non-pemerintah seperti swasta, Korporasi, Komunitas ataupun lembaga lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri untuk dapat ikut serta dalam penanganan rutilahu di Kabupaten Sukabumi.

Berdasarkan Perbup 33 Tahun 2021 ttg Program Perbaikan RTLH, anggaran bantuan Rutilahu ditentukan melalui Keputusan Bupati. Pada tahun 2025, berdasarkan Keputusan Bupati tentang Sasaran dan Besaran Nilai Bantuan Program RTLH pada APBD Kabupaten Tahun 2025 sebesar 20 juta rupiah per unit. 17,5 jt untuk material, 2 jt untuk pekerja, dan 500 rb untuk operasional dan penyusunan dokumen LPM.

“Capaian pembangunan rutilahu pada tahun 2025 itu sebesar 779 unit yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi, 145 unit dari APBD Provinsi Jabar, dan 65 unit dari APBN Kementrian PUPR,” Ucapnya.

Sendi pun menjelaskan, selain penanganan Rutilahu, pada tahun 2026 ini, Pemda Kabupaten Sukabumi dibantu oleh steakholder dari berbagai kalangan industri dan lembaga non pemerintah, juga memfokuskan pada penanganan rumah pasca bencana yang sementara sudah berjalan hampir mencapai 40 % yaitu di Kp. Gempol Desa Pasirsuren, Kecamatan Palabuhanratu sebanyak 84 unit, kemudian direncanakan dilokasi bencana Desa Ciengang, Kecamatan gegerbitung sebanyak 64 unit, serta Desa Limusnunggal, Kecamatan Bantargadung sebanyak 123 unit.

“Kami Mohon doa restu dan dukungan dari seluruh pihak untuk bersama menuntaskan program Rutilahu dan Rumah Khusus Relokasi bencana bagi masyarakat kabupaten Sukabumi, semoga program ini dapat berjalan dengan lancar,” pungkasnya.

(Rama)

Sukabumi, Jurnaltipikor.com,-Bupati Sukabumi Drs. H. Asep Japar, M.M., buka Kegiatan Camp Religi Mubarakah Pemuda Masjid Dunia (World Mosque Youth) Ke-8 Tahun 2026 yang dilaksanakan di Pusbangdai-Asrama Haji, Cikembar, pada Kamis, (25/06/2026).

Asep Japar menegaskan, bahwa pemuda merupakan tulang punggung peradaban. Bahkan di tangan pemuda lah tongkat estafet kepemimpinan umat serta bangsa akan diteruskan.

Berkaca dari hal itu, bupati menekankan fungsi pemuda sebagai garda terdepan dalam memakmurkan masjid harus terus dihidupkan. Hal itu agar masjid tidak sekadar sebagai tempat ibadah semata, namun harus menjadi episentrum peradaban, pusat pemberdayaan ekonomi umat, dan wadah pembinaan karakter generasi muda.

“Pemuda masjid harus tampil sebagai pelopor kebaikan, pelopor persatuan, pelopor inovasi, dan pelopor pembangunan masyarakat. Pemuda masjid harus menjadi generasi yang tidak hanya kuat dalam ibadah, tetapi juga unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi, kewirausahaan, dan kepemimpinan,” ujarnya.

Baca juga Akhiri Era “Balas Dendam”: Wamenko Otto Hasibuan Tegaskan KUHP Baru Ubah Total Paradigma Hukum Pidana Indonesia

Apalagi bupati meyakini, pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan fisik dan ekonomi semata, tetapi dari kualitas moral, spiritual, dan karakter masyarakatnya. Oleh karena itu, pembangunan SDM yang berlandaskan nilai nilai agama menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Sukabumi yang lebih baik di masa depan.

“Saya yakin, kehadiran pemuda masjid dunia di Kabupaten Sukabumi hari ini akan membawa energi positif untuk pembangunan Kabupaten Sukabumi di masa depan,” ucapnya.

Di momen tersebut pula, bupati berpesan agar para pemuda terus memakmurkan masjid. Termasuk menjadi teladan di tengah masyarakat, dan menjadi generasi yang berkontribusi bagi pembangunan daerah dan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Tunjukan kepada dunia, bahwa pemuda Islam adalah pemuda yang moderat, toleran, cerdas, inovatif, dan senantiasa membawa rahmat bagi semesta alam. Jadilah agen perubahan,” ungkapnya.

Baca juga BJB SALAH SASARAN? PEMIMPIN UMUM JURNAL TIPIKOR INGATKAN JANGAN KRIMINALISASI WARTAWAN

Hal senada pun disampaikan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) H. TB. Ace Hasan Syadzily. Menurutnya, manfaatkan forum ini sebagai ajang mencari jejaring. Apalagi kegiatan ini dihadiri delegasi dari berbagai negara.

“Tingkatkan literasi global dan wawasan kebangsaan. Perkuat karakter dan nilai kebangsaan, serta kembangkan kemampuan kepemimpinan yang adaptif. Terakhir harus mampu mencari jejaring, salah satunya lewat Pemuda Camp Religi ini,” bebernya.

Selain itu, dirinya pun berpesan agar anak muda harus kompak. Termasuk mampu membangun solidaritas.

“Pemuda jangan menjadi penonton, harus menjadi kekuatan pokok kontribusi perkembangan dunia,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, Camp Religi Mubarakah Pemuda Masjid Dunia (World Mosque Youth) Ke-8 Tahun 2026 yang dilaksanakan di Pusbangdai-Asrama Haji, Cikembar,Kabupaten Sukabumi ini, dilaksanakan sejak 24-27 Juni 2026. Kegiatan yang diikuti ribuan orang ini, dihadiri pula peserta dari sejumlah negara.

Dalam kesempatan tersebut, dilaksanakan berbagai penyerahan termasuk santunan anak yatim piatu.

(Rama)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Wadah perhimpunan politisi, akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat, Corong Jabar, kembali menyuarakan kritik tajam terhadap tata kelola Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB). Kali ini, sorotan utama tertuju pada integritas penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai rawan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oknum pejabat, bukan untuk kesejahteraan rakyat.

Ketua Presidium Corong Jabar, Yusuf Sumpena, S.H., S.P.M., atau yang akrab disapa Kang Iyus, menegaskan bahwa dana CSR bukanlah “dana hiba-hiba” yang bisa dialokasikan sesuka hati direksi atau komisaris. Mengingat status Bank BJB sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan pemegang saham mayoritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Pemkot/Pemkab se-Jawa Barat, maka hakikatnya dana tersebut adalah amanah uang rakyat.

“BJB itu milik rakyat Jawa Barat. Saham terbesar dipegang oleh Pemprov, Pemkab, dan Pemkot se-Jabar. Artinya, setiap rupiah dalam CSR BJB adalah uang rakyat yang harus kembali ke rakyat secara proporsional, bukan menjadi alat pencitraan atau fasilitas hiburan bagi segelintir pejabat,” tegas Kang Iyus dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Baca juga SNBP/SNBT Hanya “Pemanasan”? Ketua Umum BPKP: Ujian Sebenarnya Bukan UTBK, Tapi Cek Saldo Rekening Orang Tua Saat Buka Tagihan UKT

Pelanggaran Amanah dan Potensi Penyalahgunaan

Kang Iyus mengingatkan bahwa kewajiban CSR diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Perusahaan wajib menyisihkan minimal 2% hingga 4% dari laba bersih tahunan untuk program tanggung jawab sosial.

Namun, ia menyoroti adanya indikasi penyimpangan di masa lalu di mana dana CSR kerap dikerucutkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak substansial, seperti acara seremonial pejabat, sponsor kegiatan yang tidak jelas manfaatnya bagi masyarakat luas, atau proyek-proyek yang lebih menguntungkan vendor tertentu daripada penerima manfaat.

“Kami mengingatkan Board of Directors, termasuk Direktur Utama dan jajaran direksi, untuk segera berbenah. Profesionalisme, akuntabilitas, kapabilitas, transparansi, dan integritas bukan sekadar slogan di laporan tahunan. Komisaris juga harus bangun dari tidur nyenyaknya; fungsi pengawasan tidak boleh hanya sekadar ‘stempel basah’ menerima laporan tanpa verifikasi lapangan,” tambahnya.

Baca juga Negara Gagal Lindungi Warga: Sugiat Santoso Desak LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan Turun Tangan Atas Penyekapan Brutal YTR di Bandung

Tuntutan Penyaluran yang Tepat Sasaran

1. Corong Jabar mendesak agar alokasi dana CSR Bank BJB difokuskan pada lima pilar utama yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Jawa Barat:
   1. Lingkungan: Pelestarian alam, pengelolaan limbah, dan transisi energi hijau.
2.  Pendidikan: Beasiswa nyata, peningkatan literasi, dan pelatihan vokasi yang menyerap tenaga kerja.
3. Kesehatan: Pemeriksaan gratis dan perbaikan gizi bagi masyarakat prasejahtera.
4. Pemberdayaan Ekonomi: Modal usaha bagi UMKM dan pembentukan desa mandiri.
5. Keagamaan dan Sosial: Bantuan yang tepat sasaran bagi fakir miskin dan lembaga keagamaan yang membutuhkan.

“Masa lalu kelam terkait masalah CSR di BJB harus menjadi pelajaran mahal. Jangan sampai sejarah terulang. Jika direksi gagal menjaga amanah ini, maka publik dan pemegang saham berhak menuntut pertanggungjawaban hukum dan moral,” pungkas Kang Iyus dengan nada tegas.

Corong Jabar akan terus memantau aliran dana CSR Bank BJB dan siap membuka ruang dialog publik jika ditemukan kembali indikasi penyelewengan anggaran yang merugikan kepentingan rakyat Jawa Barat.

Tentang Corong Jabar:
Corong Jabar adalah wadah independen yang menghimpun politisi, akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang peduli terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Jawa Barat, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial.

(Red)

Sukabumi,jurnaltipikor.com,-Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kontinuitas pelayanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri ( AM TJM) Kabupaten Sukabumi melaksanakan pekerjaan pemasangan pipa 10 inci serta perbaikan jaringan pipa 4 inci di kawasan Jembatan Cibatu, Kecamatan Cibadak, pada Minggu (21/06/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pemeliharaan dan penguatan infrastruktur jaringan distribusi air bersih yang terus dilakukan Perumda AM TJM guna memastikan pasokan air kepada pelanggan tetap berjalan optimal.

Pemasangan pipa 10 inci dilakukan untuk meningkatkan kapasitas aliran air dan mendukung kebutuhan distribusi yang semakin meningkat di sejumlah wilayah pelayanan. Sementara itu, perbaikan pipa 4 inci dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya kebocoran dan gangguan distribusi yang dapat berdampak kepada pelanggan.

Baca juga Di Depan Markas KPK, Halte “Integritas” Hanya Sekadar Nama? Simbolisme vs Realitas Korupsi yang Tak Pernah Pudar

Petugas teknis Perumda AM TJM terlihat bekerja secara intensif di lokasi dengan mengutamakan standar keselamatan kerja serta ketepatan teknis agar proses pengerjaan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Manajemen Perumda AM TJM Kabupaten Sukabumi menyampaikan bahwa peningkatan dan pemeliharaan jaringan perpipaan merupakan komitmen perusahaan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan adanya pemasangan dan perbaikan jaringan tersebut, diharapkan distribusi air bersih menjadi lebih lancar, stabil, dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan secara maksimal.

Perumda AM TJM juga mengimbau masyarakat untuk mendukung proses pekerjaan yang sedang berlangsung serta memaklumi apabila terjadi gangguan sementara selama pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur jaringan secara berkelanjutan, Perumda Air Minum Tirta Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi terus berupaya menghadirkan layanan air bersih yang andal, berkualitas, dan berkesinambungan bagi seluruh pelanggan.

(Rama)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Tragedi maut yang merenggut nyawa seorang pengemudi ojek online (ojol) di Jalan Pasteur Bandung, pada hari Jumat, 17 Juni 2026, bukan sekadar angka statistik kecelakaan lalu lintas. Bagi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, peristiwa itu adalah tamparan keras bagi sistem birokrasi pengelolaan infrastruktur yang tersendat-sendat.

Menyikapi kondisi tersebut, Kang Dedi—sapaan akrab Dedi Mulyadi—melontarkan usulan berani: Keluarkan jalan nasional di kawasan perkotaan dari kewenangan pusat, serahkan ke daerah!

Usulan ini lahir dari kegerahan melihat banyak ruas jalan nasional di kota-kota Jawa Barat dalam kondisi memprihatinkan. Kerusakan yang dibiarkan berlarut-larut bukan hanya soal estetika, melainkan bom waktu keselamatan publik. “Kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan. Ini menyangkut nyawa,” tegas Dedi kepada awak media, Jumat (19/6).

Sebagai langkah konkret dan bukan sekadar wacana, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah resmi mengirimkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Isinya jelas: minta alih kelola sebagian jalan nasional di wilayah kota kepada pemerintah daerah.

Baca juga POLRI BONGKAR JARINGAN GELAP: ISTRI PENGENDALI KEUANGAN NARKOBA INTERNASIONAL AKAN DIPERIKSA, FRANS ANTONI HIDUP MEWAH DI THAILAND SAAT BURON

Dedi menilai, selama ini rantai birokrasi yang panjang antara pusat dan daerah sering menjadi penghambat utama penanganan kerusakan jalan. Padahal, Pemda Jawa Barat memiliki kapasitas anggaran dan teknis yang mumpuni untuk bertindak lebih cepat jika diberi kewenangan penuh.

“Saya menawarkan skema penataan ulang. Ada pertukaran kewenangan antara jalan nasional, provinsi, dan kota agar lebih efektif di lapangan. Jangan sampai rakyat jadi korban lambatnya koordinasi,” tambah Dedi.

Langkah KDM ini adalah bentuk responsif terhadap rasa sakit masyarakat. Jika Kementerian PU serius menjaga keselamatan warga, maka pertimbangan serius atas usulan alih kelola ini harus segera dilakukan. Perbaikan jalan bukan lagi soal siapa yang berwenang, tapi soal siapa yang paling cepat bisa menyelamatkan nyawa.

(Red)