BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Wadah perhimpunan politisi, akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat, Corong Jabar, kembali menyuarakan kritik tajam terhadap tata kelola Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB). Kali ini, sorotan utama tertuju pada integritas penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dinilai rawan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi oknum pejabat, bukan untuk kesejahteraan rakyat.
Ketua Presidium Corong Jabar, Yusuf Sumpena, S.H., S.P.M., atau yang akrab disapa Kang Iyus, menegaskan bahwa dana CSR bukanlah “dana hiba-hiba” yang bisa dialokasikan sesuka hati direksi atau komisaris. Mengingat status Bank BJB sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan pemegang saham mayoritas Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Pemkot/Pemkab se-Jawa Barat, maka hakikatnya dana tersebut adalah amanah uang rakyat.
“BJB itu milik rakyat Jawa Barat. Saham terbesar dipegang oleh Pemprov, Pemkab, dan Pemkot se-Jabar. Artinya, setiap rupiah dalam CSR BJB adalah uang rakyat yang harus kembali ke rakyat secara proporsional, bukan menjadi alat pencitraan atau fasilitas hiburan bagi segelintir pejabat,” tegas Kang Iyus dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).
Pelanggaran Amanah dan Potensi Penyalahgunaan
Kang Iyus mengingatkan bahwa kewajiban CSR diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Perusahaan wajib menyisihkan minimal 2% hingga 4% dari laba bersih tahunan untuk program tanggung jawab sosial.
Namun, ia menyoroti adanya indikasi penyimpangan di masa lalu di mana dana CSR kerap dikerucutkan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak substansial, seperti acara seremonial pejabat, sponsor kegiatan yang tidak jelas manfaatnya bagi masyarakat luas, atau proyek-proyek yang lebih menguntungkan vendor tertentu daripada penerima manfaat.
“Kami mengingatkan Board of Directors, termasuk Direktur Utama dan jajaran direksi, untuk segera berbenah. Profesionalisme, akuntabilitas, kapabilitas, transparansi, dan integritas bukan sekadar slogan di laporan tahunan. Komisaris juga harus bangun dari tidur nyenyaknya; fungsi pengawasan tidak boleh hanya sekadar ‘stempel basah’ menerima laporan tanpa verifikasi lapangan,” tambahnya.
Tuntutan Penyaluran yang Tepat Sasaran
- Corong Jabar mendesak agar alokasi dana CSR Bank BJB difokuskan pada lima pilar utama yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Jawa Barat:
1. Lingkungan: Pelestarian alam, pengelolaan limbah, dan transisi energi hijau. - Pendidikan: Beasiswa nyata, peningkatan literasi, dan pelatihan vokasi yang menyerap tenaga kerja.
- Kesehatan: Pemeriksaan gratis dan perbaikan gizi bagi masyarakat prasejahtera.
- Pemberdayaan Ekonomi: Modal usaha bagi UMKM dan pembentukan desa mandiri.
- Keagamaan dan Sosial: Bantuan yang tepat sasaran bagi fakir miskin dan lembaga keagamaan yang membutuhkan.
“Masa lalu kelam terkait masalah CSR di BJB harus menjadi pelajaran mahal. Jangan sampai sejarah terulang. Jika direksi gagal menjaga amanah ini, maka publik dan pemegang saham berhak menuntut pertanggungjawaban hukum dan moral,” pungkas Kang Iyus dengan nada tegas.
Corong Jabar akan terus memantau aliran dana CSR Bank BJB dan siap membuka ruang dialog publik jika ditemukan kembali indikasi penyelewengan anggaran yang merugikan kepentingan rakyat Jawa Barat.
Tentang Corong Jabar:
Corong Jabar adalah wadah independen yang menghimpun politisi, akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat yang peduli terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Jawa Barat, dengan fokus pada transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial.
(Red)
