SNBP/SNBT Hanya “Pemanasan”? Ketua Umum BPKP: Ujian Sebenarnya Bukan UTBK, Tapi Cek Saldo Rekening Orang Tua Saat Buka Tagihan UKT

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Selama bertahun-tahun, narasi yang ditanamkan kepada generasi muda Indonesia sangat sederhana dan manis: “Belajarlah yang rajin, begadanglah secukupnya, habiskan uang jajan untuk bimbel, agar bisa lolos Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT).”

Namun, Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP), A.Tarmizi hari ini, Senin (22/6) melontarkan kritik tajam sekaligus sindiran pedas terhadap realitas baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Menurutnta, kelulusan seleksi masuk hanyalah babak penyisihan. Babak final yang sesungguhnya—dan paling mematikan—adalah momen ketika mahasiswa baru membuka besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Dari Lolos SNBT ke “Syok” UKT

“Dulu kita diajarkan bahwa meritokrasi akademik adalah kunci. Nyatanya, setelah siswa berjuang siang malam hingga mata panda demi nilai rapor dan skor UTBK yang tinggi, tantangan sebenarnya baru dimulai: menghadapi notifikasi UKT,” ujar Ketua Umum BPKP dalam keterangannya.

Sindiran ini merespons gelombang keluhan warganet yang mulai mempertanyakan esensi seleksi nasional. “Jadi sebenarnya, apa yang diseleksi itu otak anak bangsa, atau saldo rekening orang tua?” tanya Ketua umum BPKP menirukan candaan gelap yang beredar di media sosial.

Baca juga Negara Gagal Lindungi Warga: Sugiat Santoso Desak LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan Turun Tangan Atas Penyekapan Brutal YTR di Bandung

Paradoks ASN Golongan Bawah dan Label “Keluarga Mampu”

Sorotan khusus ditujukan pada ketidakadilan sistem pengelompokan UKT yang sering kali tidak sensitif terhadap realitas ekonomi riil. Banyak keluarga dari golongan ASN tingkat bawah atau pegawai swasta menengah yang terjebak dalam kategori “mampu” secara administratif, padahal daya beli mereka jauh dari kata mewah.

“Gaji naik pelan-pelan seperti siput, tapi begitu masuk kategori UKT tertentu, tiba-tiba dianggap keluarga kaya raya. Ini bukan lagi pendidikan berbasis kemampuan ekonomi, ini lebih mirip hukuman bagi mereka yang ‘terlalu stabil’ secara finansial tapi tidak cukup kaya untuk membayar tanpa cicilan,” kritik Ketua BPKP.

Usulan Satir: Pisahkan Universitas KIP dan Non-KIP

Menanggapi kerumitan verifikasi berkas dan drama perhitungan slip gaji yang kerap membuat stres orang tua, muncul usulan humoris namun menyakitkan dari kalangan netizen yang dikutip oleh BPKP: “Kalau memang yang banyak mendapat keringanan adalah penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), sekalian saja bikin dua universitas terpisah: Universitas KIP dan Universitas Non-KIP. Biar tidak ada yang pusing menghitung slip gaji dan berdebat soal tagihan UKT.”

Usulan ini, meski terdengar konyol, menyoroti kegagalan sistem UKT dalam menyeimbangkan semangat aksesibilitas pendidikan dengan beban biaya yang semakin mencekik.

Baca juga Prabowo Sahkan Revisi UU Polri: Pintu Lebar bagi Penempatan Sipil, Pensiun Diperpanjang, dan Era Pengawasan Berbasis AI

Tiga Tahap Perjuangan Masuk PTN Versi Baru

Ketua Umum BPKP menutup pernyataannya dengan merangkum ironi tersebut menjadi sebuah “trilogi perjuangan” baru bagi calon mahasiswa:

1. Lolos SNBP/SNBT (Ujian Akademik).
2. Lolos Verifikasi Berkas (Ujian Administratif).
3. Lolos dari Syok Melihat UKT (Ujian Mental dan Finansial).

“Masuk Kampus Negeri memang sulit, itu sudah rahasia umum. Tetapi yang lebih menegangkan, lebih mendebarkan, dan lebih berpotensi menyebabkan gagal jantung adalah ketika notifikasi UKT sudah keluar. Semangat SNBT adalah membuka akses bagi semua anak bangsa, namun realitas UKT di sejumlah PTN yang mencapai puluhan juta rupiah per semester seolah berkata lain: ‘Selamat datang di dunia nyata, di mana mimpi gratis itu mahal,'” tutupnya.

BPKP mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta pimpinan PTN untuk segera mengevaluasi mekanisme penentuan UKT agar tidak justru menjadi tembok tinggi yang meruntuhkan semangat meritokrasi yang selama ini digaungkan.

(Her)

Tentang Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP):
BPKP adalah lembaga independen yang berfokus pada pengawasan, analisis, dan kritik konstruktif terhadap kebijakan publik di Indonesia demi terciptanya tata kelola yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat.