BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Tragedi maut yang merenggut nyawa seorang pengemudi ojek online (ojol) di Jalan Pasteur Bandung, pada hari Jumat, 17 Juni 2026, bukan sekadar angka statistik kecelakaan lalu lintas. Bagi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, peristiwa itu adalah tamparan keras bagi sistem birokrasi pengelolaan infrastruktur yang tersendat-sendat.
Menyikapi kondisi tersebut, Kang Dedi—sapaan akrab Dedi Mulyadi—melontarkan usulan berani: Keluarkan jalan nasional di kawasan perkotaan dari kewenangan pusat, serahkan ke daerah!
Usulan ini lahir dari kegerahan melihat banyak ruas jalan nasional di kota-kota Jawa Barat dalam kondisi memprihatinkan. Kerusakan yang dibiarkan berlarut-larut bukan hanya soal estetika, melainkan bom waktu keselamatan publik. “Kondisi ini tidak boleh terus dibiarkan. Ini menyangkut nyawa,” tegas Dedi kepada awak media, Jumat (19/6).
Sebagai langkah konkret dan bukan sekadar wacana, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah resmi mengirimkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Isinya jelas: minta alih kelola sebagian jalan nasional di wilayah kota kepada pemerintah daerah.
Dedi menilai, selama ini rantai birokrasi yang panjang antara pusat dan daerah sering menjadi penghambat utama penanganan kerusakan jalan. Padahal, Pemda Jawa Barat memiliki kapasitas anggaran dan teknis yang mumpuni untuk bertindak lebih cepat jika diberi kewenangan penuh.
“Saya menawarkan skema penataan ulang. Ada pertukaran kewenangan antara jalan nasional, provinsi, dan kota agar lebih efektif di lapangan. Jangan sampai rakyat jadi korban lambatnya koordinasi,” tambah Dedi.
Langkah KDM ini adalah bentuk responsif terhadap rasa sakit masyarakat. Jika Kementerian PU serius menjaga keselamatan warga, maka pertimbangan serius atas usulan alih kelola ini harus segera dilakukan. Perbaikan jalan bukan lagi soal siapa yang berwenang, tapi soal siapa yang paling cepat bisa menyelamatkan nyawa.
(Red)
