JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Di bawah terik matahari Jakarta, tepat di depan gedung yang seharusnya menjadi benteng terakhir pemberantasan korupsi, sebuah prasasti diresmikan dengan penuh khidmat. Namanya: Halte Setiabudi Integritas. Sebuah ironi yang mungkin terlalu pahit untuk ditelan jika hanya dilihat sebagai seremoni belaka.
Pada Minggu (21/6/2026), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Transjakarta menggelar peresmian penamaan halte tersebut. Acara ini dihadiri oleh para petinggi negara, mulai dari Ketua KPK Setyo Budiyanto, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, hingga mantan Gubernur Sutiyoso. Kehadiran mereka seolah mengirim pesan kuat: integritas kini telah “ditempelkan” pada infrastruktur publik.
Namun, pertanyaan besarnya tetap menggantung di udara: Apakah sekadar mengganti nama halte cukup untuk membersihkan noda korupsi yang masih mengakar?
Ketua KPK Setyo Budiyanto berdalih bahwa penamaan ini bukan sekadar seremoni kosong. Menurutnya, ini adalah upaya menciptakan “memori kolektif”. “Orang akan mengingat, orang akan menjaga, akan melakukan sesuatu yang positif sesuai dengan namanya,” ujar Setyo, yang mengklaim ide tersebut lahir dari kebiasaannya naik transportasi umum.
Pernyataan ini terdengar mulia, namun terasa dangkal di tengah statistik kasus korupsi yang terus bergulir. Apakah warga Jakarta yang setiap hari melewati halte ini benar-benar akan tiba-tiba berubah menjadi lebih jujur hanya karena membaca kata “Integritas” di papan nama? Ataukah ini justru bentuk pelarian elit politik dari tanggung jawab substansial penegakan hukum yang tegas?
Gubernur Pramono Anung mencoba mengalihkan narasi ke aspek finansial. Ia bangga menyatakan bahwa pembangunan halte ini tidak menyentuh dana APBN/APBD, melainkan murni dari pendapatan iklan. “Kami laporkan ke Ketua KPK dan mohon diawasi… Jakarta menggunakan skema pembiayaan yang memberikan ruang untuk membangun kepercayaan masyarakat,” klaim Pramono.
Nada defensif ini justru memunculkan skeptisisme baru. Jika kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui hal-hal kecil seperti penamaan halte dan pendanaan mandiri, lantas bagaimana dengan kepercayaan terhadap sistem birokrasi yang lebih besar? Apakah integritas bisa dibeli dengan uang iklan, ataukah ia menuntut reformasi struktural yang menyakitkan?
Hadirnya komedian Cak Lontong dalam acara tersebut menambah dimensi satir yang tak terhindarkan. Dalam candaannya yang terselip serius, Cak Lontong mengingatkan, “Integritas adalah yang utama, dan bukan berarti hanya berhenti pada formalitas penamaan, tetapi bagaimana komitmen kita.”
Kata-kata Cak Lontong mungkin adalah teguran paling keras bagi para pejabat yang hadir. Karena pada akhirnya, warga Jakarta tidak butuh lebih banyak plakat atau nama-nama indah di halte bus. Mereka butuh bukti nyata bahwa kata “Integritas” tidak hanya terpampang di depan Gedung KPK, tetapi juga tercermin dalam setiap keputusan, anggaran, dan tindakan para pemimpin yang berdiri di atas panggung peresmian tersebut.
Halte Setiabudi Integritas kini resmi beroperasi. Namun, ujian sesungguhnya bukan pada seberapa bersih haltemya, melainkan pada seberapa bersih tangan-tangan yang meresmikannya. Waktu akan menjawab apakah ini adalah awal dari kesadaran baru, atau sekadar kosmetik politik di tengah krisis kepercayaan publik.
(Red)
