Arsip Kategori: Hukum & Kriminal

Fakta persidangan mengungkap Vice President hanya bermodal ‘Certificate of Attendance’, namun MK menolak gugatan karena pemohon dianggap tidak punya kedudukan hukum. Sebuah ironi hukum?

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi saksi bisu sebuah anomali hukum yang mencengangkan pada Selasa (6/10/2026) malam. Dalam sidang pembacaan putusan perkara PHPU 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Majelis Hakim secara gamblang mengakui satu fakta pahit: **Dokumen ijazah SMA milik Gibran Rakabuming Raka tidak ditemukan.**

Namun, di tengah pengakuan mengejutkan tersebut, nasib gugatan yang diajukan Denny Indrayana cs justru kandas. Bukan karena Gibran terbukti memiliki ijazah, melainkan karena alasan teknis *legal standing*.

Hakim Konstitusi Arsul Sani, dalam membacakan putusan, memaparkan fakta yang bagi banyak pihak bisa dibilang “menampar” kredibilitas administrasi kependidikan sang Wakil Presiden. MK menyatakan tidak menemukan bukti otentik bahwa Gibran telah menamatkan pendidikan luar negeri yang setara dengan SMA.

Baca juga Dokter Saja Tidak Cukup: ARS University Tegaskan Pimpinan Rumah Sakit Harus Miliki Kemampuan Manajemen dan Sensitivitas Digital

Hanya ‘Numpang Hadir’, Bukan Lulus

Arsul Sani membedah dasar penyetaraan ijazah yang selama ini dijadikan sandaran Gibran. Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dokumen yang diajukan Gibran bukanlah ijazah kelulusan.

“Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah/sertifikat/diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri,” tegas Arsul.

Fakta yang terungkap jauh lebih mengejutkan. Gibran ternyata mengajukan penyetaraan hanya berbekal Certificate of Attendance (Surat Keterangan Kehadiran), academic records. dan explanation of grades.

“Menurut Mahkamah, certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran,” jelas Arsul dengan nada yang menyiratkan ketegasan bahwa “hadir di kelas” tidak sama dengan “lulus ujian”.

Arsul bahkan memberikan perbandingan yang menohok. Ijazah sejati biasanya berbunyi: “This is to certify that… has been awarded…”. Sementara dokumen milik Gibran, menurut MK, sama sekali tidak menerangkan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan, melainkan hanya sebatas kehadiran.

Baca juga DARI PENUNTUT JADI TERDAKWA: Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Siap Hadapi Sidang Perdana Kasus Pemerasan dan Pencucian Uang

Kandas di Pintu Masuk

Logika awam mungkin akan bertanya: *Jika ijazahnya tidak ada dan hanya surat kehadiran, bukankah Gibran tidak memenuhi syarat UU Pemilu?*

Di sinilah letak “kejutan” putusan malam itu. Meskipun MK secara faktual mengakui ketiadaan bukti kelulusan tersebut, mereka menolak membatalkan penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden Terpilih.

Alasannya? Denny Indrayana cs dianggap tidak memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menggugat syarat pendidikan calon wakil presiden.

Dengan demikian, meski MK secara eksplisit menyatakan tidak ada bukti meyakinkan Gibran memiliki ijazah SMA yang disetarakan sebagaimana dimaksud Pasal 169 huruf r UU Pemilu, gugatan tetap ditolak.

Putusan ini meninggalkan tanda tanya besar di benak publik Sulawesi dan Indonesia: Apakah kebenaran materiil tentang kelulusan seorang pejabat negara bisa dikalahkan oleh tembok prosedural legal standing? Bagi Denny Indrayana dan tim, ini adalah kekalahan telak bukan di arena pembuktian, melainkan di pintu gerbang pengadilan.

Sumber : Tim Redaksi BBC News Sulawesi
Editor : Azi

MATARAM, JURNAL TIPIKOR – Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat (NTB) memberikan pelajaran berharga bagi para penyelenggara negara yang berniat bermain api dengan aset publik. Dalam putusan banding yang dibacakan pada Selasa (6/10/2026), majelis hakim secara tegas “mengganjar” Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa, Subhan, dengan hukuman yang lebih berat dari tingkat pertama.

Subhan, yang tersandung kasus korupsi pengadaan lahan Sirkuit MXGP Samota, kini harus mendekam di balik jeruji besi selama **2 tahun 3 bulan**. Hukuman ini naik signifikan satu tahun penuh dari vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mataram sebelumnya yang hanya menjatuhkan hukuman 1 tahun 3 bulan.

“Menetapkan pidana hukuman terhadap terdakwa Subhan dengan penjara selama dua tahun dan tiga bulan,” tegas Ketua Majelis Hakim Banding, Hera Kartiningsih, dalam amar putusannya yang disaksikan langsung oleh Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum terdakwa secara daring.

Baca juga DARI PENUNTUT JADI TERDAKWA: Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Siap Hadapi Sidang Perdana Kasus Pemerasan dan Pencucian Uang

Noda Hitam di Proyek Prestisius

Kasus ini bukan sekadar angka, melainkan preseden buruk bagi tata kelola proyek strategis daerah. Pengadaan lahan seluas 70 hektare di kawasan Samota, yang digadang-gadang menjadi etalase pariwisata internasional melalui ajang MXGP, justru ternoda oleh praktik percaloan jabatan.

Subhan terbukti menyalahgunakan wewenang sebagai Kepala BPN Sumbawa. Alih-alih mengamankan aset negara, ia justru memfasilitasi transaksi yang merugikan keuangan negara hingga **Rp6,7 miliar** dari total pagu pengadaan tahun 2022 senilai Rp52 miliar.

Kenaikan hukuman ini menjadi sinyal keras dari Pengadilan Tinggi bahwa tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat pertanahan—sebagai garda terdepan pengamanan aset negara—tidak dapat ditolerir dengan hukuman yang ringan. Hakim menilai perbuatan Subhan tidak hanya memperkaya orang lain, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap integritas birokrasi di NTB.

Baca juga BPKP Layangkan Keberatan Nomor 032/S.Keb/DPP-BPKP/IX/2026: Fakta Administrasi Harus Dipisahkan dari Dugaan

Denda Tetap, Pesan Moral Tersampaikan

Meskipun pidana denda tetap dipatok di angka Rp50 juta dengan subsider 50 hari kurungan, kenaikan masa penjara menjadi 2 tahun 3 bulan adalah bentuk ketidaksenangan majelis hakim terhadap kualitas penanganan perkara di tingkat pertama. Hakim membatalkan putusan sebelumnya dan menyatakan Subhan terbukti melanggar dakwaan terkait penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian negara.

Fakta bahwa uang kerugian negara sebesar Rp6,7 miliar telah dikembalikan oleh penjual lahan (mantan Bupati Lombok Timur, Ali Bin Dachlan) pada tahap penyidikan, tidak serta merta menghapus dosa administratif dan pidana yang dilakukan Subhan. Negara tidak seharusnya terus-menerus dirugikan dan harus mengejar uang kembali; pejabat harus bekerja jujur sejak awal.

Putusan ini menjadi peringatan keras (shock therapy) bagi seluruh aparatur sipil negara, khususnya di sektor pertanahan: **Jabatan adalah amanah, bukan alat transaksi.** Bagi mereka yang mencoba menggerogoti kas negara demi keuntungan pribadi, penjara yang lebih lama dan rasa malu di hadapan publik telah menanti. (*)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR — Ironi paling tajam dalam sejarah pemberantasan korupsi Indonesia akan tersaji di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026). Febrie Adriansyah, sosok yang pernah memegang tampuk kekuasaan sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)—ujung tombak Kejaksaan Agung dalam memburu para koruptor—kini justru harus duduk di kursi pesakitan.

Agenda sidang perdana akan dibuka dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum atas dua tuduhan berat yang menjeratnya: **pemerasan** dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Berawal dari Kasus Raksasa: ASABRI dan Jiwasraya

Kasus yang menyeret nama Febrie bukanlah perkara kecil. Bermula dari penanganan dua skandal keuangan negara terbesar dalam dekade terakhir—PT ASABRI (Persero) dan Asuransi Jiwasraya—pada periode 2020–2024, dugaan pelanggaran justru muncul dari dalam dapur penegakan hukum itu sendiri.

Penyidik Tim 9 Kejaksaan Agung, yang dibentuk khusus untuk mengusut dugaan penyimpangan internal, tidak hanya menetapkan Febrie sebagai tersangka. Dua nama lain turut terseret: Don Ritto dan Nurman Herin.

Berkas perkara beserta barang bukti (tahap II) dari ketiga tersangka telah resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada pertengahan September lalu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengonfirmasi pelimpahan tersebut secara terbuka.

“Selain Febrie, penyidik Tim 9 juga melimpahkan tersangka Don Ritto dan Nurman Herin,” tegas Anang di Gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selasa (7/10)

Baca juga BUKAN SEKADAR PENCURIAN! BEM UI Tuding ‘Teror Politis’ di Balik Penganiayaan Brutal Anggotanya, Desak Polda Metro Bongkar Aktor Intelektual

“Pengadilan Adalah Langkah Terbaik untuk Pembuktian”

Di tengah badai hukum yang kini menggulung kariernya, Febrie Adriansyah tidak memilih jalan sunyi. Mantan pejabat tinggi Korps Adhyaksa itu menyatakan kesiapannya menghadapi persidangan dan justru menyambut agenda sidang perdana sebagai momentum untuk menguji seluruh tuduhan secara terbuka di hadapan majelis hakim.

*”Pengadilan adalah langkah terbaik untuk pembuktian,”* ujar Febrie dengan nada tegas merespons kesiapannya menjelang sidang.

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa Febrie tidak akan menyerah tanpa perlawanan hukum dan siap membuka seluruh kartu di ruang sidang.

Baca juga Tamparan Keras Eril untuk Bandung: Cukup Pembangunan ‘Make Up’, Akui Saja Ruang Publik Kita Masih Sekadar Mimpi!

Sorotan Publik: Ketika Sang Penjaga Gawang Korupsi Tersandung

Sidang perdana ini dipastikan akan menyedot perhatian publik secara masif. Posisi Jampidsus bukan jabatan sembarangan—ia adalah komandan lapangan dalam setiap operasi penindakan korupsi Kejaksaan Agung. Dari tangan jabatan inilah sejumlah kasus korupsi besar di Indonesia pernah dikawal hingga ke meja hijau.

Kini, publik menyaksikan sebuah paradoks yang menyayat: **sang penegak hukum yang pernah berdiri di balik podium penuntutan, besok akan berdiri di sisi yang berlawanan—sebagai terdakwa.**

Pertanyaan besar pun mengemuka: apakah kasus ini akan menjadi bukti bahwa tidak ada yang kebal hukum, bahkan dari dalam institusi penegak hukum itu sendiri? Atau justru membuka kotak pandora tentang seberapa dalam masalah internal di tubuh Kejaksaan Agung?

Rabu besok, palu sidang akan diketuk. Dan Indonesia akan menyaksikan apakah keadilan benar-benar buta—/

Redaksi
Untuk informasi lebih lanjut terkait perkembangan persidangan, pemantauan langsung akan dilakukan dari Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat pada Rabu, 7 Oktober 2026.

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mendobrak pintu Polda Metro Jaya, Selasa (6/10/2026). Kedatangan mereka bukan untuk menyerahkan laporan biasa, melainkan untuk mengawal dan membongkar kasus penganiayaan berat yang menimpa anggota mereka, Hafidz. BEM UI menegaskan bahwa insiden kekerasan ini adalah bentuk pembungkaman kritik dan sinyal merah bagi kemunduran demokrasi di Indonesia.

Wakil Ketua BEM UI, Fathimah Azzahra, dengan tegas menolak narasi yang mencoba membatasi kasus ini sebagai tindak pidana pencurian biasa. Menurutnya, kekerasan brutal yang menimpa Hafidz adalah ancaman eksistensial terhadap ruang sipil dan kebebasan berpendapat. Hafidz, yang dikenal vokal menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, diduga kuat menjadi target intimidasi yang berkaitan erat dengan kerja-kerja perlawanan BEM UI.

“Kasus yang menimpa Hafidz ini bukan sekadar pencurian biasa. Kami melihat ada indikasi kuat penyerangan ini berkaitan dengan kerja-kerja kritis yang kami lakukan,” tegas Fathimah di sela-sela audiensi dan pengawalan kasus di Polda Metro Jaya.

Baca juga Tamparan Keras Eril untuk Bandung: Cukup Pembangunan ‘Make Up’, Akui Saja Ruang Publik Kita Masih Sekadar Mimpi!

Fathimah menilai, pola kekerasan yang menyasar aktivis mahasiswa ini menunjukkan wajah asli negara yang mundur selangkah. Intimidasi fisik terhadap gerakan sipil tidak boleh dibiarkan normalisasi.

Oleh karena itu, BEM UI tidak akan menerima penyelesaian kasus yang setengah hati. Mereka mendesak jajaran Polda Metro Jaya untuk berhenti bersembunyi di balik penangkapan pelaku lapangan. BEM UI menuntut penyidik untuk bekerja melampaui permukaan, membongkar, dan menyeret ke meja hijau para aktor intelektual yang mengarsiteki teror ini.

Selain menuntut keadilan dan pemulihan bagi korban, BEM UI menyerukan agar negara hadir memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum.

Baca juga MENOHOK! Jaksa: Manipulasi Ijazah Jokowi oleh Roy Suryo Hancurkan Kredibilitas Presiden dan Sesatkan Publik

Transparansi dan profesionalisme Polri dalam kasus ini sedang diuji. BEM UI memperingatkan bahwa kasus Hafidz adalah cermin retaknya jaminan konstitusi atas kebebasan berpendapat. Tanpa penanganan hukum yang tuntas, adil, dan berani, teror semacam ini akan menjadi preseden buruk yang terus membayangi dan melegitimasi kekerasan terhadap gerakan mahasiswa serta aktivis kritis di seluruh tanah air.

“Kami tidak akan berhenti mengawal kasus ini sampai akar-akarnya tercabut. Demokrasi tidak dibela dengan diam!” tutup Fathimah.(“)

MANDAU, Jurnal Tipikor – Tak main-main dengan peredaran gelap narkoba, Polsek Mandau kembali menunjukkan taringnya. Tim Opsnal Polsek Mandau berhasil membekuk dua pria yang kedapatan menguasai puluhan paket narkotika jenis sabu. Penangkapan dilakukan di lokasi yang kerap menjadi jalur peredaran barang haram, tepatnya di Jl. Duri Dumai Km 11, Desa Sebangar, Kecamatan Bathin Solapan, Senin malam (05/10/2026).

Kedua tersangka yang kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah YHM (26), warga Jl. Rejo Sari Km 12, Desa Air Kulim, dan FS (50), warga Desa Sebangar.

Bukti Tak Bisa Dibantah

Berdasarkan informasi cepat dari masyarakat yang dipercaya, Tim Opsnal Polsek Mandau langsung melakukan penyisiran ke lokasi pada pukul 21.00 WIB. Tanpa membuang waktu, petugas langsung mengamankan kedua tersangka yang sedang beraktivitas mencurigakan.

“Setibanya di TKP, tim langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti yang tak sedikit. Total 30 paket narkotika jenis sabu berhasil disita dari tangan keduanya,” ujar sumber Humas Polsek Mandau, Irwansyah Siregar, Selasa (06/10/2026).

Selain puluhan paket sabu yang siap diedarkan, polisi juga menyita barang bukti lain yang mengindikasikan aktivitas transaksi, yakni:
1. 30 Paket Narkotika jenis Sabu.
2. 1 Unit Handphone.
3. 1 Botol kecil warna hitam (tempat sabu).
4. Uang tunai Rp 1.550.000.
5. 1 Dompet kecil warna hitam.
6. 3 Plastik pack.

Baca juga TANPA BASA-BASI! Baru Sehari Dilantik, Kapolri Suyudi Ario Seto Langsung ‘Bongkar’ Jajaran Elit Bareskrim hingga Densus 88

Jaringan DPO Terdeteksi

Dari interogasi awal, terungkap bahwa barang haram tersebut diperoleh dari jaringan yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). YHM mengaku mendapatkan 1 bungkus (6 paket) dari inisial JE dan 1 bungkus (14 paket) dari inisial DA. Sementara itu, FS mengaku mendapatkan 10 paket sabu dari inisial DE.

“Ketiga pemasok (JE, DA, dan DE) kini masih dalam pengejaran ketat tim kami. Tidak ada kata ampun bagi pengedar narkoba di wilayah hukum Polsek Mandau,” tegas Irwansyah.

Ancaman Hukuman Berat

Kini, kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan di Mapolsek Mandau guna proses penyidikan lebih lanjut. Mereka terancam jerat Pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara yang berat.

Polsek Mandau mengimbau masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi terkait peredaran narkoba demi kebersihan lingkungan dari bahaya laten narkotika.

(Irwansyah Siregar/Humas)

Jakarta, JURNAL TIPIKOR– Jaksa Penuntut Umum (JPU) melontarkan kritik tajam dan menohok terhadap terdakwa Roy Suryo di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (5/10/2026). Dalam tanggapannya atas perlawanan hukum yang diajukan pihak terdakwa, JPU menegaskan bahwa aksi manipulasi digital terhadap ijazah Presiden Ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan tindakan sistematis yang menghancurkan kredibilitas kepala negara dan menyesatkan kepercayaan publik.

Sidang yang dimulai pukul 11.20 WIB ini menampilkan Roy Suryo, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden SBY, yang duduk di kursi pesakitan dengan mengenakan setelan jas hitam formal, didampingi oleh jajaran kuasa hukumnya.

Dalam pembacaan tanggapannya, JPU secara eksplisit menyebut adanya dua entitas yang menjadi korban langsung dari perbuatan terdakwa: masyarakat luas dan Presiden Jokowi sendiri.

“Ketika terdakwa dengan sengaja memanipulasi file gambar ijazah secara digital menggunakan *Error Level Analysis* (ELA) secara serampangan, merekayasa visual piksel, memotong gambar, dan menyebarkan seolah-olah itu adalah data otentik yang membuktikan ijazah asli saksi korban adalah palsu, maka dua entitas yang secara langsung dan seketika menjadi korban adalah masyarakat yang disesatkan kepercayaannya,” tegas jaksa di depan majelis hakim.

Jaksa menambahkan, pihak yang paling menderita kerugian langsung adalah pemilik dokumen asli yang sah, yakni Ir. H. Joko Widodo. “Identitas, reputasi, dan kredibilitasnya dicatut, dihancurkan, dan dirugikan akibat manipulasi dokumen elektronik yang mengatasnamakan atau merujuk pada dirinya secara melawan hukum,” sambung jaksa dengan nada tegas.

Baca juga KPK Geber Bos Swasta, Bongkar ‘Pesta’ Gratifikasi Rp37 Miliar Eks Sekjen MPR: Main Mata Lewat Akun Titipan!

Rekayasa Digital dengan Niat Jahat (Mens Rea)

Dalam dakwaannya, JPU menguraikan fakta materiil yang menunjukkan bahwa Roy Suryo secara aktif dan sistematis memanfaatkan piranti lunak komputasi, seperti *Error Level Analysis* dan *Face Comparison ELA*. Alat-alat ini diduga digunakan untuk memotong, merekayasa, dan menampilkan dokumen elektronik tersebut di layar televisi nasional serta berbagai kanal siar populer, seperti Akbar Faizal Uncensored, Speak Up, ILC, dan platform lainnya.

Tindakan ini, menurut JPU, dilakukan dengan mens rea atau niat jahat yang jelas, yakni agar audiens percaya bahwa dokumen elektronik yang disajikan merupakan kebenaran yang otentik, padahal telah direkayasa.

Perbuatan materiil tersebut dinilai jaksa telah memenuhi unsur pidana dalam dakwaan, yakni melakukan manipulasi, penciptaan, dan perubahan informasi elektronik dengan tujuan agar dianggap seolah-olah data yang otentik.

“Bahwa atas hal tersebut, dakwaan penuntut umum telah dengan jelas menguraikan fakta-fakta yang nyata-nyata atau fakta materiil dengan memperhatikan unsur-unsur pasal dakwaan Pasal 35 juncto Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyesuaian Pidana,” pungkas jaksa dalam sidang.

Sidang dilanjutkan dengan agenda berikutnya, di mana publik menantikan apakah majelis hakim akan mengabulkan atau menolak eksepsi dan perlawanan yang diajukan oleh tim pertahanan Roy Suryo di tengah dakwaan JPU yang dinilai sangat kuat dan terstruktur ini.(*)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Lupakan julukan Smart City atau *Bandung Juara. Mulai hari ini, mari kita sambut era baru Bandung sebagai “Tambang Tembaga Terbuka”.

Di saat kota lain berlomba-lomba menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk mengatur kota, Kota Bandung justru sedang sibuk mengurusi kabel traffic light yang “menguap” digondol oknum yang butuh uang cepat. Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, dengan penuh percaya diri, merilis “janji manis” bahwa lampu merah yang mati total di berbagai persimpangan vital akan nyala lagi dalam waktu  satu hingga dua minggu.

Artinya? Selama 14 hari ke depan, persimpangan di Jalan Veteran, Naripan, hingga Regol resmi berubah menjadi arena  survival game ala  Mad Max , di mana hukum rimba dan “feeling” pengemudi menjadi satu-satunya aturan lalu lintas.

Baca juga KPK “Kaget” Ada Gratifikasi Dosen, Padahal “Mahasiswanya” Sedang Skripsi Urus Visa WNA Senilai Rp145 Miliar!

Pesta Tembaga di Sudut Kota

Kepala Dishub Kota Bandung, Rasdian Setiadi, dalam konferensi pers yang digelar di Polrestabes (mungkin agar terasa lebih aman), menyatakan bahwa perbaikan adalah prioritas. Namun, daftar lokasi yang “kecolongan” terdengar seperti peta harta karun bagi para pencuri logam mulia: Regol, PT Inti 1, Patung Ikan, Pungkur, Cikapayang, hingga simpang empat maut Veteran-Lembong.

“Kita pastikan dalam waktu satu sampai dua minggu… kita upayakan bisa normal kembali,” ujar Rasdian. Kalimat “kita upayakan” dalam kamus birokrasi seringkali berarti: *”Mohon doa restunya, Pak, kalau ada rezeki dan kabelnya ada di toko.”*

Ironisnya, alasan kematiannya lampu-lampu ini bukan karena canggihnya sistem hemat energi, melainkan karena motif ekonomi. Kabelnya dipotong, kulitnya dikupas, tembaganya dijual. Warga macet, polisi pusing, tapi pelaku pencurian bisa tersenyum puas menabung dari hasil “panen” kabel kota.

Baca juga BPKP Layangkan Keberatan Nomor 032/S.Keb/DPP-BPKP/IX/2026: Fakta Administrasi Harus Dipisahkan dari Dugaan

Mitos “Smart City” yang Buta Sebelah Mata

Data yang terungkap dalam rilis ini justru menampar wajah “Smart City” Bandung dengan keras. Dari  157 simpang  yang punya traffic light, baru 67 simpang  yang terkoneksi CCTV dan ATCS.

Sisanya? 90 simpang lainnya adalah “lahan basah” yang gelap gulita tanpa pengawasan. Ini bukan lagi celah keamanan, ini adalah undangan terbuka bagi siapa saja yang membawa gunting kabel. Bagaimana tidak mau dicuri? Lha wong yang jaga cuma angin malam dan harapan.

Rasdian berjanji akan memperkuat pengawasan di titik yang belum terjangkau kamera. Rencana yang mulia, tapi pertanyaannya: Apakah anggaran untuk beli kabel baru sudah termasuk anggaran untuk beli CCTV, atau kita harus menunggu sampai kabel baru itu dicuri lagi baru CCTV dipasang?

Baca juga MAKAR TERHADAP PROGRAM RAKYAT! Kejagung Bongkar Mafia Motor Listrik MBG, 3 Bos Swasta & Kongkalikong PT YAT Resmi Diseret

Polisi: “Motif Ekonomi”

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton, dengan jujur mengungkapkan bahwa pelaku memotong kabel karena butuh uang. “Motif ekonomi,” katanya singkat.

Wajar saja. Di saat infrastruktur publik dibiarkan telanjang tanpa perlindungan memadai, mengubah aset negara menjadi uang receh di tukang loak adalah jalan ninja yang paling logis bagi mereka yang lapar. Polisi kini memburu pelaku lain, karena diduga bukan satu orang yang “panen”, melainkan satu komplotan yang menganggap Bandung sebagai ladang tembaga gratis.

Nasihat untuk Pengendara

Sambil menunggu “janji 2 minggu” dari Dishub terwujud (atau molor jadi 2 bulan), warga Bandung yang melintas di Jalan Veteran, Naripan, atau Pungkur disarankan untuk:

1. Menghapus aplikasi Waze, karena tidak ada algoritma yang bisa memprediksi chaos tanpa lampu merah.
2. Membawa terompet petruk yang suaranya bisa memecahkan kaca spion.
3. Berdoa agar tetangga di jalur seberang masih punya hati nurani, bukan cuma punya niat.

Selamat menempuh hidup baru di lalu lintas Bandung. Ingat, lampu merah itu cuma hiasan sejarah. Yang berlaku sekarang adalah hukum siapa yang lebih dulu ngebut, dia yang menang.

Sumber : Humas Pemkot Bandung

Editor : Azi

KJAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Niat suci negara untuk menjamin gizi dan masa depan generasi bangsa melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata menjadi ladang basah bagi para tikus berdasi. Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menggebuk keras praktik mafia pengadaan. Kali ini, tiga petinggi sektor swasta resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal kotor pengadaan motor listrik untuk program MBG.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, pada Jumat (2/10/2026), membongkar bagaimana program strategis nasional ini dibajak oleh kepentingan segelintir orang yang tamak.

“Kejaksaan Agung hari ini kembali menetapkan tersangka dari unsur swasta, yakni YY, AA, dan GB. Mereka bersekongkol secara terstruktur dengan dua tersangka sebelumnya, yaitu Kolonel BU dan AM,” tegas Anang di Gedung Bundar Kejaksaan Agung.

Baca juga SKANDAL GILA! Uang Haram Korupsi Motor BGN Disulap Jadi Helikopter, Pesawat Textron, hingga Lexus!

Anang menyingkap modus operandi para tersangka yang tidak main-main. Mereka secara sistematis “mengondisikan” proses pengadaan agar dimenangkan oleh PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT). Praktik kongkalikong ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kompetisi yang adil dan merupakan perampokan terselubung terhadap hak rakyat.

Penambahan tiga tersangka dari pihak swasta ini membuktikan bahwa jaringan mafia pengadaan tidak bekerja sendirian. Kolaborasi antara oknum aparatur negara (Kolonel BU) dengan para pelaku bisnis (YY, AA, GB, dan AM) menunjukkan betapa dalam dan sistematisnya akar korupsi yang mencoba menunggangi kebijakan publik.

“Para tersangka ini tidak sekadar melanggar hukum, mereka telah mencederai kepercayaan publik. Program MBG yang seharusnya menjadi harapan bagi perbaikan gizi anak bangsa, malah dijadikan alat tumbal untuk memperkaya kelompok tertentu melalui PT YAT,” cetus Anang dengan nada tegas.

Baca juga BPKP Layangkan Keberatan Nomor 032/S.Keb/DPP-BPKP/IX/2026: Fakta Administrasi Harus Dipisahkan dari Dugaan

Kejaksaan Agung memperingatkan bahwa tidak ada lagi tempat yang aman bagi para koruptor yang berani bermain api dengan uang dan hajat hidup orang banyak. Penyidikan tidak akan berhenti pada lima tersangka ini. Kejagung akan terus mengembangkan kasus ini untuk membongkar seluruh jaringan, termasuk mengungkap siapa saja pihak-pihak yang berada di balik layar PT Yasa Artha Trimanunggal.

Publik menagih komitmen Kejaksaan Agung untuk tidak hanya memenjarakan para pelaku, tetapi juga memaksimalkan pengembalian kerugian negara agar dana yang dikorupsi dapat dikembalikan untuk kepentingan gizi anak bangsa.

Tidak ada kompromi untuk para perampok masa depan bangsa!

(Azi)

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali mengungkap wajah keserakahan para koruptor yang tak ada habisnya. Kali ini, skandal korupsi pengadaan sepeda motor di Badan Gizi Nasional (BGN) periode 2025-2026 mencuat dengan fakta yang mencengangkan: uang haram hasil korupsi proyek motor disulap menjadi aset selangit berupa helikopter, pesawat pribadi, hingga armada mobil mewah!

Bayangkan, dari proyek pengadaan sepeda motor yang sejatinya untuk operasional dasar, para tersangka justru berfoya-foya dengan aset penerbangan dan kendaraan mewah.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengungkapkan fakta mengejutkan ini usai menetapkan empat tersangka baru dari klaster swasta dalam kasus persekongkolan tender BGN tersebut.

“Penyidik tidak hanya menyita dokumen dan uang tunai sebesar Rp24,97 miliar. Kami juga menyita 1 unit pesawat Textron Aviation, 1 unit helikopter Bell 505, 1 unit Lexus, 2 unit BYD, 1 unit BYD Dolphin, 1 unit Hino, serta 5 buah telepon genggam dan 89 dokumen,” ungkap Anang dengan nada tegas di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Baca juga BPKP Layangkan Keberatan Nomor 032/S.Keb/DPP-BPKP/IX/2026: Fakta Administrasi Harus Dipisahkan dari Dugaan

Anang menegaskan bahwa aset fantastis berupa pesawat Textron dan helikopter Bell 505 tersebut disita dari perusahaan yang terafiliasi langsung dengan tersangka berinisial AM. Namun, Kejagung masih terus melakukan *follow the money* dan pendalaman untuk menguak siapa sebenarnya pemilik pasti dari kedua kendaraan penerbangan mewah tersebut.

Konspirasi Busuk Lintas Sektoral

Modus korupsi ini bukan sekadar kejahatan kerah putih biasa, melainkan sebuah permufakatan jahat lintas sektoral. Keempat tersangka dari pihak swasta yang baru ditahan adalah AM (Komisaris PT ASE & PT YAT), YY (Direktur PT YAT), serta AA dan GB (Direktur PT ASE).

Mereka diduga melakukan persekongkolan kotor dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari klaster pemerintahan, Kolonel Cpl Budi Utomo (BU), yang berlatar belakang militer. Konspirasi ini dirancang khusus untuk memenangkan tender pelaksanaan pengadaan di BGN secara curang.

Baca juga Hujan Tidak Menjadi Halangan Bagi Perumda AM TJM Kabupaten Sukabumi Dalam Memberikan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat, Pelanggan Apresiasi

Dikurung di Rutan Berbeda

Merespons keserakahan yang merugikan negara dan rakyat ini, Kejagung langsung melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk mencegah upaya penggelapan aset atau pelarian diri.

“AM ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, YY di Rutan Pondok Bambu. Sedangkan AA dan GB ditahan di Rutan Kejari Jakarta Selatan,” rinci Anang.

Sementara itu, untuk tersangka BU selaku PPK berlatar belakang militer, penahanan dilakukan di Rutan Pomdam Jaya. Meski ditahan di tempat berbeda karena status keprajuritan, Anang memastikan bahwa proses peradilan BU akan berjalan beriringan dan disatukan dengan para tersangka dari pihak swasta dalam satu meja hijau.

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi publik. Di saat negara sedang berjuang memperbaiki gizi dan fasilitas dasar melalui BGN, segelintir oknum justru memanfaatkan celah korupsi untuk “terbang” tinggi menikmati helikopter dan pesawat pribadi dari uang rakyat.

Kejaksaan Agung berkomitmen untuk terus membongkar jaringan korupsi ini, tidak hanya memenjarakan para oknum, tetapi juga memiskinkan mereka dengan merampas seluruh aset hasil kejahatan yang telah disulap dari proyek motor menjadi aset penerbangan dan mobil mewah tersebut.

(Azi)

BPKP Layangkan Keberatan Nomor 032/S.Keb/DPP-BPKP/IX/2026: Fakta Administrasi Harus Dipisahkan dari Dugaan

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR — Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) meminta Kantor Pertanahan Kota Bandung memberikan kejelasan mengenai status dan riwayat bidang tanah yang menurut dokumen administrasi kelurahan tercatat sebagai “Persil 152 S.II dengan luas sekitar 1.620 m²”, yang berkaitan dengan “H. Darta (Alm.).

Permintaan tersebut bukan didasarkan pada kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran atau peralihan hak secara tidak sah. Sebaliknya, BPKP menilai masih terdapat sejumlah informasi yang perlu “dikonfirmasi melalui data resmi pertanahan”, sehingga fakta administratif dapat dipisahkan secara tegas dari dugaan atau klaim para pihak.

FAKTA YANG DICATAT BPKP

Dalam keterangannya kepada Jurnal Tipikor, Jumat (2/10), Pada “14 Agustus 2026”, Ahmad Tarmizi, S.E., S.H sapaan Akrabnya Tarmizi mengatakan bahwa BPKP melakukan pertemuan dengan “PT Multidaya Kharisma” yang diwakili oleh tiga orang, diantaranya saudara  Viki.

Dalam pertemuan tersebut, dari pihak yang berkaitan dengan kepentingan ahli waris H. Darta hadir, Ahmad Tarmizi, S.E., S.H. selaku Ketua Umum BPKP, Asep JH, Riksmaya, S.H., Panji Adilawarman, dan Heri Irawan. Ujar Tarmizi

Fakta yang dicatat BPKP: dalam pertemuan tersebut PT Multi daya Kharisma menunjukkan suatu dokumen yang disebut sebagai  “HGB Induk.”

Fakta lain yang dicatat BPKP: berdasarkan dokumen yang diperlihatkan dan pembahasan dalam pertemuan tersebut, pada saat itu BPKP ” belum memperoleh bukti kepemilikan yang secara jelas dapat dikonfirmasi sebagai bukti hak atas bidang tanah H. Darta yang dipersoalkan.” Tutur Tarmizi

Pada saat yang sama, BPKP memperoleh informasi dalam pertemuan tersebut bahwa bidang tanah dimaksud telah masuk dalam “market plan” PT Multidaya Kharisma.

Namun, BPKP menegaskan bahwa keberadaan suatu bidang tanah dalam market plan “tidak dengan sendirinya membuktikan kepemilikan atau penguasaan hak atas tanah tersebut**. Status hak hanya dapat dipastikan berdasarkan dokumen dan data pertanahan yang sah serta dapat diverifikasi. Ungkapnya

Baca juga Skandal Suap HGB Rp106 Miliar: KPK Bidik Manajer Summarecon, Jejak ‘Orang Dalam’ Menteri Semakin Terbaca

DUGAAN TIDAK BOLEH DIANGGAP SEBAGAI FAKTA

Di sinilah BPKP menarik garis yang tegas.

BPKP “tidak menyatakan bahwa PT Multidaya Kharisma telah mengambil atau menguasai tanah H. Darta secara melawan hukum.

BPKP juga “idak menyimpulkan bahwa dokumen HGB Induk yang ditunjukkan tersebut tidak sah.

Demikian pula, BPKP “belum menyimpulkan bahwa Persil 152 S.II seluas sekitar 1.620 m² tersebut telah beralih hak kepada pihak tertentu.”

Semua hal tersebut masih membutuhkan “konfirmasi resmi dari Kantor Pertanahan Kota Bandung. Imbuh Tarmizi

Pertanyaan BPKP justru sederhana: apakah data tanah yang tercatat di tingkat kelurahan memiliki kesesuaian dengan data pertanahan yang tercatat pada Kantor Pertanahan Kota Bandung?

Jika memang terdapat HGB yang berkaitan dengan bidang tersebut, maka perlu dijelaskan secara resmi nomor hak, pemegang hak, luas, tanggal penerbitan, dasar penerbitan, serta riwayat perubahan datanya**, sepanjang informasi tersebut dapat diberikan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

SURAT KELURAHAN JUGA PERLU DIBACA SECARA UTUH

Pada 24 Agustus 2026, BPKP memperoleh surat dari pihak kelurahan dengan Nomor B/PU/10-Kel.CK/VIII/2026.

Surat tersebut menjadi salah satu dokumen yang digunakan BPKP dalam melakukan penelusuran administrasi tanah.

Namun, BPKP tidak ingin menjadikan surat kelurahan sebagai satu-satunya dasar untuk menarik kesimpulan mengenai status hak atas tanah.

Data kelurahan adalah satu bagian dari rangkaian administrasi. Konfirmasi mengenai status hak tetap perlu disandingkan dengan data pada Kantor Pertanahan.

Karena itu, setiap perbedaan atau ketidaksesuaian antara data administrasi kelurahan dan data pertanahan perlu dijelaskan melalui dokumen, bukan melalui asumsi.

Baca juga SINDIKAT MAFIA TANAH MAKIN TEREKSPOS! KPK GELADAH PT BELA PARAHYANGAN, JERAT KORUPSI HGB MELIBATKAN ORANG DEKAT MENTERI

BPKP AJUKAN PERMOHONAN INFORMASI

Untuk memperoleh kepastian tersebut, BPKP telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada PPID Kantor Pertanahan Kota Bandung pada 16 September 2026.

Permohonan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna menjernihkan status dan riwayat bidang tanah yang menjadi perhatian BPKP. Tegas Tarmizi

Menurut catatan BPKP, hingga kemudian diajukannya keberatan, belum diberikan tanggapan dan/atau informasi terhadap permohonan informasi publik tersebut.

Atas kondisi tersebut, BPKP kemudian mengajukan Keberatan Nomor 032/S.Keb/DPP-BPKP/IX/2026 kepada Atasan PPID Kantor Pertanahan Kota Bandung.

TUJUH PERTANYAAN YANG MEMBUTUHKAN JAWABAN DOKUMEN

BPKP meminta Kantor Pertanahan Kota Bandung memberikan kejelasan, antara lain mengenai:

1. Apakah Persil 152 S.II dengan luas sekitar 1.620 m² tercatat atau memiliki keterkaitan dengan data bidang tanah pada Kantor Pertanahan Kota Bandung.
2. Bagaimana status hak atas tanah tersebut berdasarkan data pertanahan.
3. Apakah terdapat penerbitan “HGB** yang berkaitan dengan bidang tanah dimaksud.
4. Jika terdapat HGB, siapa pemegang haknya, kapan diterbitkan, berapa luasnya, dan apa dasar penerbitannya, sepanjang informasi tersebut dapat diberikan sesuai ketentuan.
5. Apakah pernah terjadi pemecahan, penggabungan, peralihan, perubahan data, atau tindakan administrasi pertanahan lainnya terhadap bidang tersebut.
6. Bagaimana keterkaitan antara data administrasi kelurahan dengan data yang tercatat pada Kantor Pertanahan.
7. Apakah dokumen “HGB Induk” yang pernah ditunjukkan dalam pertemuan tanggal 14 Agustus 2026 memiliki keterkaitan dengan bidang tanah yang sedang ditelusuri BPKP.

Pertanyaan tersebut “bukan tuduhan”. Pertanyaan tersebut merupakan permintaan klarifikasi agar setiap pihak berbicara berdasarkan dokumen yang dapat diverifikasi.

“JANGAN CAMPURKAN KLAIM DENGAN FAKTA”

Ketua Umum BPKP,  Ahmad Tarmizi, S.E., S.H. menegaskan bahwa BPKP tidak sedang menetapkan siapa yang benar atau salah.

“Kami sedang memisahkan mana yang merupakan fakta, mana yang merupakan klaim, dan mana yang masih berupa dugaan. Kalau ada bukti hak, mari ditunjukkan dan diverifikasi. Kalau ada data pertanahan, mari dibuka sesuai ketentuan. Jangan sampai sesuatu yang belum terkonfirmasi kemudian dianggap sebagai fakta.”

Menurut BPKP, persoalan tanah harus ditempatkan dalam kerangka “dokumen, data, dan ketentuan hukum yang berlaku”.

Karena itu, BPKP tidak menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran hanya berdasarkan adanya market plan, keberadaan dokumen yang disebut HGB Induk, maupun adanya perbedaan informasi antar administrasi.

Yang menjadi persoalan saat ini adalah belum adanya kejelasan yang dapat diverifikasi mengenai hubungan antara bidang tanah H. Darta, data Persil 152 S.II, dan dokumen pertanahan yang berkaitan dengannya.

BPN DIMINTA MEMBERIKAN KEPASTIAN ADMINISTRATIF

BPKP berharap keberatan yang telah disampaikan dapat dijawab secara substantif dan sesuai mekanisme keterbukaan informasi publik.

Sebab, semakin lama status dan riwayat suatu bidang tanah tidak memperoleh penjelasan yang terang, semakin besar pula ruang bagi munculnya berbagai versi, klaim, dan dugaan di tengah masyarakat.

BPKP kembali menegaskan:

“Kami tidak sedang mencari kesalahan siapa pun. Kami sedang mencari kepastian. Persoalan tanah harus diselesaikan dengan dokumen, data, dan hukum—bukan dengan asumsi.”

Bagi BPKP, klaim bukan bukti kepemilikan, market plan bukan bukti hak, dan dugaan bukan fakta.

Fakta harus diuji melalui dokumen dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila keberatan tersebut tidak memperoleh tanggapan atau penyelesaian yang memadai sesuai mekanisme yang berlaku, BPKP akan mempertimbangkan langkah selanjutnya melalui  Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Tutup Tarmizi

(Her)