Bandung, JURNAL TIPIKOR– Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP) menyampaikan rasa prihatin yang mendalam terkait dinamika Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2026 di Jawa Barat. Alih-alih menyaksikan transparansi dan keadilan yang dijanjikan, pemantauan lapangan justru menemukan fenomena unik: sebuah sistem yang tampaknya memiliki “kehendak bebas” untuk berubah-ubah, terutama pada momen-momen penentuan kelulusan siswa.
Ketua Umum BPKP, Tarmizi, dalam keterangannya kepada Jurnal Tipikor, Sabtu (13/6), menyoroti ketidakstabilan data yang terjadi hari demi hari. Perubahan tersebut, menurut pantauan BPKP, tidak selalu sejalan dengan logika akademik, melainkan seolah mengikuti irama kepentingan pihak-pihak tertentu yang ia sebut sebagai “para pemburu peluang di jalur masuk”.
“Kita memang berharap pendidikan terus berevolusi menuju kesempurnaan. Namun, apa yang kita saksikan di Jawa Barat tahun ini justru memberikan kejutan tersendiri; bukannya semakin rapi, sistemnya terasa semakin… ‘fleksibel’ dalam arti yang kurang menyenangkan,” ujar Tarmizi dengan nada datar namun menyiratkan kritik tajam.
Baca juga Disdik Kabupaten Sukabumi Buka Layanan Pengaduan Pelaksanaan SPMB SMP Tahun 2026
Ia menambahkan bahwa ironi terbesar dari situasi ini bukanlah pada teknologinya, melainkan pada dampaknya terhadap manusia di dalamnya. Siswa berprestasi yang seharusnya menjadi prioritas, seolah harus bersaing tidak hanya dengan nilai rapor, tetapi juga dengan “faktor tak terlihat” lainnya.
“Sangat disayangkan jika masa depan generasi bangsa harus menjadi sandera dari nafsu sesaat segelintir oknum. Pendidikan semestinya menjadi tempat pembentukan karakter, bukan pasar tawar-menawar di mana moral orang tua dan mental siswa dipertaruhkan demi sebuah kursi sekolah,” tegas Tarmizi.
BPKP mengajak semua pemangku kepentingan untuk kembali melihat esensi pendidikan. Jika sistem dirancang untuk menyeleksi berdasarkan prestasi, maka biarkanlah prestasi yang berbicara, bukan bisik-bisik di balik layar yang mungkin saja lebih keras suaranya daripada pengumuman kelulusan.
Hingga saat ini, publik masih menunggu klarifikasi resmi mengenai “fleksibilitas” sistem tersebut. Apakah ini bagian dari fitur terbaru, atau sekadar bug yang terlalu menguntungkan bagi mereka yang tahu cara memanfaatkannya?
Tentang Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP):
Lembaga independen yang berkomitmen mengawal kebijakan publik agar tetap pada koridor transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
(Her)
