Jakarta, JURNAL TIPIKOR – Pelopor komunitas 98 Resolution Network, Haris Rusly Moti, melontarkan kritik tajam dan menohok terhadap segelintir kelompok gerakan sosial yang secara masif menolak alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program pro-rakyat. Haris menyebut fenomena ini bukan sekadar perbedaan pendapat, melainkan sebuah “anomali paling ekstrem” yang mengkhianati tradisi perjuangan bangsa dan mencerminkan adopsi buta terhadap ideologi neoliberal.
Dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (14/6), Haris menegaskan bahwa gerakan yang menolak program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan kampung nelayan, dan Sekolah Rakyat adalah bentuk penyimpangan sejarah.
“Gerakan yang anti-alokasi APBN untuk rakyat adalah anomali. Saya yakin gerakan seperti ini tidak akan pernah mendapat simpati luas karena mereka justru berdiri berseberangan dengan kebutuhan dasar rakyat kecil,” ujar Haris.
Jebakan Narasi “Indonesia Bangkrut” vs Semangat Kemandirian
Haris menyoroti adanya upaya sistematis untuk menggiring opini publik melalui narasi pesimistis seperti “Indonesia Bangkrut”, “Sale Indonesia”, hingga ajakan “Kabur dari Indonesia”. Bagi Haris, narasi-narasi ini adalah racun yang merusak mentalitas kemandirian bangsa.
Ia membandingkan sikap para pengkritik saat ini dengan semangat para Founding Fathers. Bung Hatta pada 1928 dan Bung Karno pada 1930 membangun narasi tandingan terhadap kolonialisme dengan slogan “Indonesia Merdeka” dan “Indonesia Menggugat”. Sebaliknya, gerakan sosial tertentu pasca-kemerdekaan justru membangunkan narasi anti-kemandirian.
“Presiden Prabowo Subianto justru menghidupkan kembali ruh revolusi kemerdekaan tersebut. Kebijakan beliau berfokus pada kedaulatan ekonomi dan melawan perampokan SDA oleh oligarki. Ini adalah arus utama yang seharusnya didukung, bukan dihancurkan oleh intrik politik murahan,” tegas Haris.
Kritik Korupsi Jangan Jadi Alasan Hentikan Program Rakyat
Menanggapi alasan penolakan yang sering dikaitkan dengan potensi korupsi, Haris memberikan logika yang lugas: memberantas koruptornya, bukan membunuh programnya. Ia menilai aneh jika program baru seperti MBG yang merupakan terobosan negara dalam menjamin gizi pelajar, justru dihentikan karena ketakutan akan oknum korup.
“Bahkan program bansos lama pun masih ada korupsinya. Apakah kita harus menghapus semua bantuan sosial? Tidak. Yang harus dibasmi adalah oknumnya. Presiden Prabowo bahkan telah melangkah lebih jauh dengan memberantas kebocoran penerimaan negara, under invoicing, dan transfer pricing—akar masalah yang selama ini luput dari perhatian,” jelas Haris.
Politik Intrik dan Pencitraan Otoritarian
Haris juga membongkar motif tersembunyi di balik serangan personal terhadap Presiden Prabowo. Ia menduga keras bahwa hinaan dan intrik yang dilancarkan sejumlah kelompok mahasiswa dan pengkritik adalah jebakan (trap).
“Mereka berharap Presiden merespons dengan cara represif. Dengan begitu, mereka punya bahan untuk melakukan framing bahwa pemerintah adalah rezim otoritarian anti-demokrasi. Ini adalah permainan politik kotor yang mengorbankan substansi kebijakan pro-rakyat demi kepentingan pencitraan oposisi,” tutup Haris.
Melalui rilis ini, 98 Resolution Network mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terjebak dalam narasi neoliberal yang merugikan rakyat sendiri, dan kembali pada khittah gerakan sosial yang sesungguhnya: memperjuangkan keadilan ekonomi dan kedaulatan bangsa, bukan menjadi alat pembangkang terhadap kesejahteraan rakyat.
Sumber : Antara
Editor:Azi




QQ88 là nền tảng giải trí trực tuyến hiện đại, cung cấp hệ sinh thái nội dung đa dạng cùng trải nghiệm mượt mà trên mọi thiết bị. Cập nhật liên tục những thông tin mới và nội dung hấp dẫn dành cho người dùng.