News

Oleh : Folmer Siswanto, S.H

Pengamat Kebijakan BUMD

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan serangkaian regulasi yang seharusnya menjadi booster bagi peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) Tirtawening.

Namun, di tengah tuntutan publik akan pelayanan air minum dan air limbah yang lebih baik, implementasi regulasi ini terancam gagal karena penyakit kronis dalam tubuh organisasi: kekosongan kewenangan dan tanggung jawab di tingkat Dewan Pengawas (Dewas) dan Direksi.

Dasar Hukum Perbaikan Kinerja yang Belum Terwujud

Penerbitan regulasi di bawah ini merupakan landasan bagi tata kelola BUMD yang lebih profesional dan berorientasi laba:

•  PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
• Permendagri No. 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian BUMD Air Minum.
• Perda Kota Bandung No. 06 Tahun 2020 tentang Perumda Tirtawening Kota Bandung.
• Perwal Kota Bandung No. 26 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Air Minum dan Air Limbah.

Regulasi-regulasi ini, khususnya yang mengatur organ dan tata kelola, seharusnya menjadi motor penggerak untuk mengakhiri kerugian yang dialami PERUMDA Tirtawening selama beberapa tahun ke belakang.

Baca juga Batas Waktu 17 Des 2025 Menghitung Mundur! Plt Dirut ‘Solusi Tambal’ Tak Mampu Atasi Risiko Strategis dan Tuntutan Audit

Potensi Laba yang Terancam Hilang
Sebagai BUMD besar dengan cakupan lebih dari 100.000 sambungan pelanggan, PERUMDA Tirtawening memiliki potensi pendapatan yang signifikan.

Dengan target rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi adalah 0,85%, implementasi regulasi yang profesional dan tata kelola yang baik seharusnya mampu menghasilkan laba minimal 15% per tahun.

Namun, muncul kekhawatiran bahwa laba perusahaan (jika ada) hanya mampu membayar gaji, tantiem, dan bonus pegawai, tanpa alokasi proporsional untuk Dana Cadangan dan Dividen bagi Pemkot Bandung. Padahal, sesuai regulasi, alokasi untuk gaji, tantiem, dan bonus pegawai maksimal hanya 30% dari pendapatan tahun lalu, guna memastikan efisiensi dan produktivitas.

Krisis Organisasi dan Kebijakan KPM yang Disorot

Dewas dan Direksi adalah jantung dan paru-paru perusahaan. Saat ini, kedua organ ini berada dalam kondisi sakit kronis kekosongan kewenangan.

Walikota sebagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) memegang peran kunci dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, bahkan secara operasional melalui fungsi pengawasan Dewas dan pelaporan Direksi (audit kinerja wajib per tiga bulan).

Baca juga KPK Berencana Undang Presiden Prabowo Subianto pada Peringatan Hakordia 2025 di Yogyakarta

Ironisnya, alih-alih melakukan mitigasi organisasi yang mendesak, KPM sebagai pengambil keputusan tertinggi dinilai lambat dalam penentuan kepemimpinan baru.

Penunjukan Pejabat Sementara (Plt) Direktur Utama (Dirut) dari unsur internal Pemkot dipertanyakan efektivitasnya untuk memulihkan tata kelola, terutama jika merujuk pada Permendagri No. 6 Tahun 2020 yang mengatur mekanisme penunjukan Plt saat terjadi kekosongan jabatan, yang prioritasnya adalah:

1. Opsi 1 (Kosong Dirut): Plt ditunjuk dari Ketua/Anggota Dewas.
2. Opsi 2 (Kosong Dewas & Dirut): Plt ditunjuk dari salah satu Direksi.
3. Opsi 3 (Kosong Dewas & Direksi): KPM wajib mengangkat pejabat Pemkot minimal tingkat Pratama sebagai Dewas Perumda terlebih dahulu sebelum mendapat penugasan sebagai Plt Dirut selama 6 bulan.

Mendesak: KPM wajib menetapkan susunan Dewas dan Direksi yang baru paling lambat 6 bulan sejak pembentukan Pansel dan penunjukan Plt.

Tanggung Jawab Pemkot Adalah Warga Bandung

Apapun yang terjadi dalam tubu PERUMDA Tirtawening, tanggung jawab Pemkot dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warga Kota Bandung tidak boleh diabaikan.

Dengan penyertaan modal daerah, warga Kota Bandung sesungguhnya adalah KPM dan pemilik sejati dari PERUMDA Tirtawening, dan berhak atas pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dari kinerja BUMD ini.

KPM dituntut untuk segera mengambil langkah urgent dan strategis untuk membenahi organ PERUMDA Tirtawening, memastikan regulasi dilaksanakan secara profesional, dan mengembalikan PERUMDA Tirtawening pada jalur profitabilitas untuk kepentingan publik.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Masa jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perumda Tirtawening akan segera berakhir. Hasil kajian mendalam dan informasi terbaru menyoroti bahwa status kepemimpinan “solusi tambal” ini telah mencapai titik kritis (Critical Juncture) yang membahayakan stabilitas pelayanan air bersih di Kota Bandung.

Kajian menunjukkan bahwa batas waktu pengangkatan Direktur Utama (Dirut) definitif yang ditetapkan sebelum 17 Desember 2025 bukan hanya soal administrasi, tetapi kunci untuk mencegah kolapsnya strategi jangka panjang, stabilitas hukum, dan moral karyawan perusahaan.

TIGA RISIKO KRITIS YANG MENGANCAM PELAYANAN PUBLIK

Analisis menggarisbawahi tiga area risiko paling signifikan yang muncul akibat kekosongan kepemimpinan definitif:

1. Stagnasi Investasi dan NRW Tinggi:
   Status Plt membatasi kewenangan untuk mengambil keputusan investasi besar dan kontrak multi-tahun yang vital. Ini termasuk tertundanya proyek penekanan angka Non-Revenue Water (NRW) yang mencapai 38-40%.
   Dampak: Target perbaikan pelayanan dan efisiensi terancam mandek, secara langsung merugikan pelanggan yang kekurangan pasokan dan memperlambat pemulihan keuangan perusahaan.
2. Ketidakpastian Hukum (Legal Uncertainty):
   Keputusan strategis Plt (seperti pinjaman besar, pembelian aset, atau kontrak jangka panjang) berisiko tinggi digugat legalitasnya di kemudian hari.
   Dampak: Menghambat akses pendanaan dan menciptakan lingkungan kerja yang penuh ketidakpastian hukum bagi perusahaan dan mitra bisnis.
3. Beban Ganda Audit & Polemik Internal:
   Dirut definitif yang baru akan mewarisi bukan hanya masalah operasional, tetapi juga tuntutan audit ulang dari Akuntan Publik terkait dugaan penyimpangan periode 2019-2024, serta polemik pengangkatan 132 pegawai baru.
   Dampak: Konflik internal berlanjut, moral karyawan menurun, dan fokus kepemimpinan teralih dari pelayanan publik ke penyelesaian masalah internal/hukum.

Baca juga KPK Berencana Undang Presiden Prabowo Subianto pada Peringatan Hakordia 2025 di Yogyakarta

Urgensi Ganda: Plt Terancam Pensiun Sebelum 17 Desember

Urgensi pengangkatan Dirut definitif semakin diperparah dengan kabar bahwa Plt Dirut saat ini, Tono Rusdiantono, akan memasuki masa pensiun pada akhir tahun 2025.

“Jika Plt Dirut pensiun sebelum proses seleksi selesai pada 17 Desember, Perumda Tirtawening akan menghadapi kekosongan kepemimpinan total, melumpuhkan pengambilan keputusan dan manajemen krisis,” ujar Ketua Umum Badan Pemantau Kebijakan Publik (BPKP), A.Tarmizi, kepada Jurnal Tipikor, Senin (24/11).

TUNTUTAN AKSI TEGAS KPM

Wali Kota Bandung selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) dituntut untuk mengambil langkah tegas, cepat, dan transparan:

1. Pengukuhan Sebelum Deadline: Memastikan proses seleksi selesai dan Dirut definitif dilantik sebelum 17 Desember 2025 untuk mengembalikan legitimasi penuh pada pucuk pimpinan.
2. Integritas Proses Seleksi: Menjamin proses seleksi dilakukan secara profesional, bebas dari praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), serta fokus memilih figur yang memiliki integritas dan kompetensi teknis air yang kuat.
3. Pengawasan Transisi: Memerintahkan Dewan Pengawas untuk secara aktif mengawasi dan memitigasi setiap keputusan strategis Plt selama masa transisi guna meminimalisir risiko legalitas.

Kondisi Perumda Tirtawening saat ini adalah cerminan dari kebutuhan mendesak akan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) yang kuat.

Penundaan lebih lanjut bukan hanya masalah operasional, melainkan ancaman nyata terhadap hak dasar masyarakat atas layanan air bersih yang stabil dan andal.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk aktif dan proaktif dalam melengkapi serta memperbarui data kepegawaian melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

Upaya ini dinilai krusial untuk memastikan integrasi, akurasi, dan otomatisasi layanan kepegawaian nasional.

Dorongan ini disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung, Radea Respati Paramudhita, saat menghadiri Kegiatan Digitalisasi dan Integrasi Data Kepegawaian ASN dalam rangka Akselerasi Otomatisasi Layanan BKN melalui SIASN Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung di Hotel Grandia, Bandung, Senin (24/11/2025).

“Digitalisasi akan mendorong integrasi. Jika hari ini Bapak, Ibu sekalian memiliki dokumen fisik tapi belum memiliki dokumen digital, maka itu pula yang harus kita ubah,” ujar Radea.

Baca juga Jadi Pembina Apel Pagi SMPN 10, Christian Julianto Budiman Tanamkan Motivasi Para Siswa

Ia menekankan bahwa digitalisasi data kepegawaian melalui SIASN akan mendorong terciptanya satu dokumen nasional yang dapat dipergunakan secara luas. Selain itu, sistem ini akan menjamin akurasi, updating, dan completing (kelengkapan) data kepegawaian secara berkelanjutan.

Menurut Radea, sistem digitalisasi ini akan mempermudah layanan kepegawaian mulai dari proses rekrutmen yang lebih transparan, perencanaan jenjang jabatan berdasarkan kompetensi, hingga evaluasi dan pemberian apresiasi (reward).

“Kalau dulu reward, penilaian itu berdasarkan prasangka, berdasarkan perkiraan, tapi hari ini itu berdasarkan angka-angka, berdasarkan hal-hal yang didasarkan dari data-data yang bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Baca juga Kades Tanjung Pandan Bungkam Terkait Pengelolaan Dana Desa 2021-2025

Selain itu, Radea juga mengimbau seluruh ASN untuk tidak hanya aktif bekerja di kantor, tetapi juga aktif menebar kontribusi di tengah masyarakat, dan indikator pengabdian ini juga perlu dimuat dalam sistem.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris BKPSDM Kota Bandung, Hani Nurrosjani, mengungkapkan bahwa SIASN merupakan fondasi utama yang akan mengintegrasikan seluruh pelayanan kepegawaian, termasuk target otomatisasi layanan Badan Kepegawaian Negara (BKN) seperti kenaikan pangkat otomatis, pensiun otomatis, dan layanan notasi serba digital.

“Namun, otomatisasi ini tidak akan pernah terwujud tanpa satu prasyarat penting, yaitu data yang bersih, lengkap, dan terintegrasi,” tegas Hani.

Baca juga Polemik Pengadaan Mobil Desa Mekarmukti Ciamis Disorot, Kades Ditantang Bukti Transparansi Anggaran Rp 315 Juta

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini adalah wujud kepatuhan terhadap mandat Presiden dan Peraturan BKN No. 13 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang ASN, yang mengharuskan setiap instansi menghasilkan data yang standar dan akurat.

Hani menegaskan bahwa data kepegawaian adalah aset strategis dan data prioritas nasional, dan inkonsistensi data akan berdampak langsung pada kegagalan kebijakan nasional.(*)