Prahara Korupsi Haji: Presidium MLB NU Desak KPK Segera Tahan Dua Petinggi PBNU demi Marwah Organisasi!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Presidium Penyelamat Organisasi & Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (PO & MLB NU) mengeluarkan maklumat keras terkait penanganan kasus dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023–2024.

Melalui Juru Bicaranya, Ahmad Samsul Rijal, Presidium mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan penahanan terhadap dua petinggi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Cegah Polemik dan Fragmentasi Internal

Ahmad Samsul Rijal menegaskan bahwa status tersangka tanpa penahanan hanya akan memicu kegaduhan dan prasangka negatif, baik terhadap kredibilitas KPK maupun kehormatan jam’iyyah NU.

“Penetapan tersangka tanpa langkah penahanan justru berpotensi menimbulkan fragmentasi sosial dan kultural di internal NU. Hal ini juga menimbulkan kesan adanya kesengajaan yang merugikan kehormatan organisasi,” tegas Ahmad dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (30/1).

Baca juga Kejagung Obrak-Abrik Rumah Mantan Menteri LHK Siti Nurbaya, Sinyal Keras Mafia Sawit Dibongkar!

Pihaknya mendukung penuh KPK untuk membawa perkara ini ke meja hijau agar diuji secara transparan melalui pengadilan Tipikor.

Menurutnya, KPK harus membuktikan integritasnya dengan tidak tebang pilih terhadap afiliasi ormas, politik, maupun jabatan tertentu.

Desakan Penonaktifan Pengurus dan Etika Organisasi

Sebagai bentuk komitmen terhadap sikap anti-korupsi, Presidium PO & MLB NU meminta PBNU mengambil langkah tegas terhadap oknum pimpinan yang terlibat.

  • Menjaga Marwah: PBNU didesak segera menonaktifkan pihak yang berstatus tersangka.
  • Asas Praduga Tak Bersalah: Langkah penonaktifan dianggap perlu untuk menjaga hak tersangka sekaligus memisahkan kepentingan pribadi dari institusi organisasi.

Baca juga Skandal Emas Ilegal Rp992 Triliun: Kementerian ESDM Buru ‘Hak Negara’ yang Amblas ke Luar Negeri

Mendesak Muktamar Luar Biasa dalam 3 Bulan

Di tengah kemelut hukum ini, Presidium PO & MLB NU juga melayangkan tuntutan krusial agar PBNU segera menggelar Muktamar untuk menyelesaikan krisis kepemimpinan.

Tuntutan Utama Presidium:

  1. Muktamar Segera: Diselenggarakan dalam waktu maksimal 3 bulan ke depan.
  2. Mekanisme Organisasi: Diawali dengan Konbes PBNU dan Munas Alim Ulama sebelum memasuki bulan Ramadhan.
  3. Konsistensi Moral: Menyegerakan Muktamar dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral pimpinan PBNU terhadap skema ishlah yang telah diupayakan para Sesepuh dan Masyayikh NU.

“Segala tindakan yang mencerminkan inkonsistensi terhadap kebaikan dan kebijaksanaan yang telah disepakati merupakan sikap yang merusak marwah jam’iyyah dan ulama. Itu adalah bentuk kelemahan etik, moral, dan adab,” tutup Ahmad.

(Red)

Kejagung Obrak-Abrik Rumah Mantan Menteri LHK Siti Nurbaya, Sinyal Keras Mafia Sawit Dibongkar!

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Korps Adhyaksa benar-benar tancap gas dalam mengusut sengkarut tata kelola industri hijau. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung secara resmi mengonfirmasi telah melakukan penggeledahan di kediaman mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya Bakar.

Langkah berani ini diambil sebagai bagian dari penyidikan besar-besaran terkait dugaan korupsi tata kelola kebun dan industri kelapa sawit yang disinyalir merugikan negara.

Dokumen dan Bukti Elektronik Disita

Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, membenarkan aksi penggeledahan yang dilakukan timnya di kediaman pribadi Siti Nurbaya di Jakarta baru-baru ini. Dari hasil “operasi” tersebut, penyidik tidak pulang dengan tangan hampa.

“Saya benarkan bahwa memang ada penggeledahan beberapa waktu lalu. Itu adalah penyidikan tata kelola kebun dan industri kelapa sawit,” tegas Syarief di Gedung Puspenkum Kejagung, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Baca juga Skandal “Korupsi Berjamaah” Terbongkar: Aktivis Desak Kejari Libas Ratusan Pejabat Hasil Transaksi Jabatan!

Penyidik berhasil mengamankan sejumlah barang bukti krusial, antara lain:

  • Dokumen-dokumen penting terkait regulasi dan perizinan.
  • Barang bukti elektronik yang diduga kuat menyimpan jejak transaksi atau komunikasi strategis.

Siti Nurbaya Segera Dipanggil?

Meski rumahnya sudah digeledah, Siti Nurbaya hingga saat ini belum diperiksa secara resmi oleh penyidik. Namun, Syarief memastikan bahwa pemanggilan sang mantan menteri hanya tinggal menunggu waktu.

Penyidik saat ini tengah mendalami ribuan lembar dokumen yang disita sebelum mengonfrontasi Siti Nurbaya.

“Kami akan meneliti dahulu, kita pelajari dahulu yang kita dapat ini, baru nanti kita lakukan pemeriksaan,” tambah mantan Aspidsus Kejati DKI Jakarta tersebut.

Baca juga Skandal Emas Ilegal Rp992 Triliun: Kementerian ESDM Buru ‘Hak Negara’ yang Amblas ke Luar Negeri

Enam Lokasi Disisir, Anggota DPR Masuk Radar?

Penggeledahan ternyata tidak hanya menyasar rumah Siti Nurbaya. Total ada enam titik lokasi yang digeledah secara maraton pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1).

Menariknya, saat dikonfirmasi mengenai isu penggeledahan rumah salah satu anggota DPR RI yang diduga terseret dalam pusaran kasus ini, pihak Kejagung masih bersikap diplomatis.

“Itu saya belum monitor. Memang ada beberapa tempat. Tapi kalau yang namanya anggota DPR itu, saya belum monitor,” pungkas Syarief.

Kasus ini diprediksi akan menjadi bola salju yang menyeret banyak nama besar di sektor kehutanan dan perkebunan sawit nasional. Publik kini menanti langkah Kejagung selanjutnya dalam menuntaskan skandal yang menyentuh jantung kekuasaan KLHK periode lalu tersebut.

Sumber : Antara
Editor: Azi

Skandal “Korupsi Berjamaah” Terbongkar: Aktivis Desak Kejari Libas Ratusan Pejabat Hasil Transaksi Jabatan!

Bandung, JURNAL TIPIKOR– Praktik lancung dalam tata kelola pemerintahan daerah kembali menjadi sorotan tajam.

Gatot Kertabudhi , aktivis sekaligus pemerhati hukum, membongkar benang kusut yang menjadi akar masalah hancurnya integritas birokrasi: transaksional jabatan dan dominasi orang lingkaran dalam.
Pola “Mafia Proyek” yang Terstruktur

Gatot  mengungkapkan bahwa fenomena yang terjadi saat ini memiliki pola yang mirip dengan kasus korupsi besar di Madiun dan Pati.

Baca juga KPK Bidik Komunikasi Ridwan Kamil: Telusuri Jejak Kurs Miliaran Rupiah di Skandal Iklan BJB

Menurutnya, terdapat pembagian peran yang sangat rapi dalam mengeruk uang negara:

  • Orang Dekat Walikota: Bertindak sebagai pengatur proyek di balik layar.
  • Wakil Walikota: Diduga kuat berperan sebagai operator lapangan.
  • Kepala OPD: Menjadi pendukung setia dalam lingkaran “korupsi berjamaah” ini.

“Akar masalahnya jelas, ini dari transaksional jabatan. Pejabat yang naik bukan karena prestasi, tapi karena setoran. Akhirnya, mereka bekerja bukan untuk rakyat, tapi untuk mengembalikan modal suap,” ujar Gatot dalam pernyataannya hari ini, Jumat (30/1).

Desakan kepada Kejaksaan: Umumkan Ratusan Nama!

Gatot mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk tidak setengah hati dalam menangani kasus ini.

Ia meminta pihak kejaksaan segera mengumumkan siapa saja ratusan pejabat yang masuk dalam pusaran transaksional tersebut.

“Hendaknya Kejaksaan segera umumkan berapa ratus pejabat yang masuk pusaran transaksional. Biar warga ikut berteriak agar mereka mundur dan ikhlas menerima konsekuensi hukum. Jika tidak dilibas semua, skandal ini akan terus berulang,” tegasnya.

Baca juga Komut BPR Christa Jaya Tersangka Korupsi Bank NTT, Jaksa Cium Aroma Kredit Fiktif Rp5 Miliar!

Dukungan untuk Keberanian Kejari

Di sisi lain, Gatot memberikan apresiasi tinggi kepada jajaran Kejari yang berani menyentuh skandal korupsi kepala daerah—sebuah langkah yang menurutnya jarang terjadi dalam sejarah hukum tingkat daerah.

Ia meminta Jaksa Agung dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) untuk memberikan dukungan penuh serta perlindungan bagi para jaksa yang sedang berjuang menuntaskan kasus ini.

Menurutnya, pejabat hasil “produk transaksional” cenderung memiliki karakter jumawa dan merasa aman karena merasa suap telah mengunci posisi mereka.

Pewarta  : Nikcy

Editor : Azi

Skandal Emas Ilegal Rp992 Triliun: Kementerian ESDM Buru ‘Hak Negara’ yang Amblas ke Luar Negeri

JAKARTA, JURNAL TIPIOR – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi angkat bicara menyusul temuan mengejutkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait perputaran dana gelap hasil tambang emas ilegal yang nyaris menembus angka Rp1.000 triliun.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menegaskan bahwa pihaknya telah bergerak cepat dengan melakukan koordinasi langsung bersama PPATK.

Langkah ini diambil guna membedah jaringan transaksi berlapis yang selama ini menyembunyikan kekayaan negara dari sektor pertambangan emas tanpa izin (PETI).

Baca juga KPK Bidik Komunikasi Ridwan Kamil: Telusuri Jejak Kurs Miliaran Rupiah di Skandal Iklan BJB

Mengejar Jejak Transaksi Berlapis

Dalam keterangannya di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (30/1), Yuliot mengungkapkan bahwa dirinya telah menemui Deputi Analisa dan Pengawasan PPATK.

Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan setiap rupiah yang menjadi hak negara tidak hilang begitu saja akibat aktivitas ilegal.

“Kami sedang konfirmasi dengan PPATK. Transaksi keuangan ini sangat detail, melibatkan beberapa layer (lapisan) dan berbagai pihak. Kami harus memastikan mana yang menjadi hak negara, dan itu harus kembali ke negara,” tegas Yuliot.
Darurat Kejahatan Hijau (Green Financial Crime)

Baca juga Haramkan KKN, PN Mandailing Natal Turun ke Jalan Deklarasikan Perang Terhadap Gratifikasi!

Data PPATK sebelumnya menunjukkan angka yang menggetarkan: total perputaran dana terkait emas ilegal mencapai Rp992 triliun sepanjang periode 2023-2025.

Angka ini mencakup:

  • Rp185,03 triliun dari aktivitas PETI di berbagai wilayah (Papua, Kalimantan, Sulawesi, hingga Sumatera).
  • Rp517,47 triliun terkait aliran emas ilegal ke pasar luar negeri yang diklasifikasikan sebagai Green Financial Crime (GFC).

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menyebutkan bahwa praktik ini bukan sekadar pencurian sumber daya, melainkan kejahatan lingkungan lintas negara yang sistematis.

Komitmen Penertiban

Pemerintah menyadari bahwa pola distribusi emas ilegal ini sangat rapi, menggunakan pihak ketiga untuk mengaburkan asal-usul emas dari tambang rakyat maupun area konservasi.

Kementerian ESDM berkomitmen untuk memperketat pengawasan dan sinkronisasi data transaksi keuangan guna memutus rantai distribusi ilegal ini.(*)

KPK Bidik Komunikasi Ridwan Kamil: Telusuri Jejak Kurs Miliaran Rupiah di Skandal Iklan BJB

JAKARTA, JURNAL TIPIKOR – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengonfirmasi tengah mendalami peran mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), dalam pusaran kasus dugaan korupsi dana iklan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) periode 2021-2023.

Penyidik kini fokus membedah pola komunikasi hingga transaksi mata uang asing bernilai fantastis yang diduga berkelindan dengan perkara ini.

Fokus Penyidikan: Pengkondisian dan Aktivitas Luar Negeri

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa penyidik sedang memetakan sejauh mana keterlibatan RK dalam proses pengadaan iklan yang diduga telah “dikondisikan” sejak awal.

“Penyidik mendalami bagaimana komunikasi saudara RK dengan pihak BJB, termasuk aktivitasnya di dalam maupun luar negeri. Kami juga menelusuri sumber pembiayaan berbagai kegiatan yang bersangkutan serta adanya dugaan penukaran mata uang asing ke rupiah mencapai miliaran rupiah dalam periode 2021 hingga 2024,” tegas Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (30/1).

Baca juga Haramkan KKN, PN Mandailing Natal Turun ke Jalan Deklarasikan Perang Terhadap Gratifikasi!

Aset Mewah dan Kerugian Negara Rp222 Miliar

Penyidikan ini merupakan pengembangan dari serangkaian upaya paksa yang telah dilakukan sebelumnya.

KPK telah menyita sejumlah aset yang diduga terkait tindak pidana, di antaranya:

  • Satu unit mobil Mercedes Benz (koleksi historis eks Presiden RI ke-3, BJ Habibie).
  • Sepeda motor Royal Enfield.

Dalam konstruksi perkara utama, KPK telah menetapkan mantan Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi, sebagai tersangka utama.

Baca juga Komut BPR Christa Jaya Tersangka Korupsi Bank NTT, Jaksa Cium Aroma Kredit Fiktif Rp5 Miliar!

Yuddy diduga mengelola dana iklan sebesar Rp409 miliar, namun ditemukan selisih sebesar Rp222 miliar yang diselewengkan menjadi dana non-budgeter melalui penunjukan agensi iklan fiktif atau yang menyalahi aturan.

Daftar Tersangka dan Modus Operandi
Selain Yuddy Renaldi, KPK juga telah menetapkan lima tersangka lainnya yang terdiri dari unsur internal bank dan pihak swasta:

  1. Widi Hartono (Divisi Corsec BJB).
  2. Antedja Muliatana (Pengendali Agensi).
  3. Ikin Asikin Dulmanan (Pengendali Agensi).
  4. Suhendrik (Pengendali Agensi).
  5. Sophan Jaya Kusuma (Pengendali Agensi).

“Dana Rp222 miliar tersebut digunakan sebagai dana non-budgeter oleh BJB. Ada indikasi kuat timbal balik (kickback) di mana pemenang proyek telah diatur agar dana bisa dikelola untuk kepentingan di luar anggaran resmi bank,” jelas Budi Sokmo Wibowo, Plh. Direktur Penyidikan KPK.

KPK berkomitmen untuk mengusut tuntas aliran dana ini, termasuk potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan pejabat publik, demi memulihkan kerugian keuangan negara.(*)

Haramkan KKN, PN Mandailing Natal Turun ke Jalan Deklarasikan Perang Terhadap Gratifikasi!

PANYABUNGAN, JURNAL TIPIKOR – Pengadilan Negeri (PN) Mandailing Natal mengirimkan pesan keras terhadap praktik lancung birokrasi.

Dipimpin langsung oleh unsur pimpinan, seluruh jajaran hakim dan pegawai “turun gunung” ke Alun-alun Panyabungan untuk menggelar Public Campaign Zona Integritas (ZI), Jumat (30/01/2026).

Aksi simpatik ini bukan sekadar baris-berbaris formalitas. Di bawah panji tema “Satu Padu dalam Integritas: Transformasi Pelayanan Prima PN Mandailing Natal Menuju WBK/WBBM”, PN Mandailing Natal menegaskan bahwa hari-hari birokrasi yang tertutup telah berakhir.

Baca juga Komut BPR Christa Jaya Tersangka Korupsi Bank NTT, Jaksa Cium Aroma Kredit Fiktif Rp5 Miliar!

Bukan Seremonial, Tapi Janji Publik
Ketua PN Mandailing Natal melalui Juru Bicara, Fadil Aulia, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah kontrak sosial langsung dengan masyarakat. PN Mandailing Natal kini bertransformasi total menjadi lembaga yang transparan dan akuntabel.

“Kami ingin masyarakat tahu bahwa di PN Mandailing Natal, pelayanan berkualitas adalah hak warga dan kewajiban kami—tanpa pungutan liar, tanpa gratifikasi. Integritas tidak bisa tegak sendirian; kami butuh masyarakat untuk ikut mengawal,” tegas Fadil Aulia di sela-sela interaksi dengan warga.

Poin Utama Aksi Simpatik:

  • Sosialisasi WBK/WBBM: Mengedukasi warga mengenai standar pelayanan baru yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
  • Interaksi Langsung: Pimpinan dan staf membagikan informasi layanan serta mendengar langsung aspirasi masyarakat.
  • Seruan Anti-Imbalan: Masyarakat diminta secara tegas untuk tidak memberikan imbalan dalam bentuk apa pun kepada petugas pengadilan.

Baca juga Invasi Maung di Tanah Gajah Putih: Persib Bandung Siap Terkam Ratchaburi FC di 16 Besar ACL 2!

Satu Tekad, Satu Komando

Kehadiran seluruh personel—mulai dari Hakim, Pejabat Struktural, hingga ASN—menunjukkan bahwa semangat pembersihan birokrasi ini telah menjadi komitmen kolektif, bukan sekadar instruksi atasan.

Langkah ini diharapkan menjadi katalisator meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi peradilan di Kabupaten Mandailing Natal.

PN Mandailing Natal berjanji akan terus berinovasi demi mewujudkan peradilan modern yang bersih dan melayani.

(Siregar)

Sekolah MA Nagrak Madani Diduga Potong Sepihak Hak Siswa Berupa PIP

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,- Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Nagrak Madani yang berlokasi di Jl. Cihanyawar RT  03/1, Desa Cihanyawar, Kabupaten Sukabumi, diduga memotong secara sepihak hak siswa berupa bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan bantuan tunai pendidikan dari pemerintah pusat untuk siswa dari kalangan keluarga miskin/rentan miskin agar tetap bisa bersekolah tanpa terhambat oleh masalah biaya guna mencegah putus sekolah. Dana PIP sendiri disalurkan langsung ke rekening siswa untuk membeli keperluan sekolah.

Melalui bantuan langsung berupa dana pendidikan, PIP diharapkan mampu menekan angka putus sekolah dan membuka jalan bagi generasi muda Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih cerah.

Baca juga Komut BPR Christa Jaya Tersangka Korupsi Bank NTT, Jaksa Cium Aroma Kredit Fiktif Rp5 Miliar!

Dengan dukungan PIP, anak-anak Indonesia memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang, belajar, dan bersaing di dunia yang semakin kompetitif.

Namun yang terjadi di sekolah Madrasah Aliyah Nagrak Madani, diduga hak siswa yang berupa PIP dilakukan pemotongan secara sepihak tanpa memberikan pemberitahuan melalui rapat dengan orangtua siswa ataupun lewat surat.

Salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya menyampaikan, bahwa saat pencairan PIP yang mengambil ke Bank siswa didampingi pihak sekolahsekolah. Namun, uang PIP yang sudah diambil di Bank dikumpulkan oleh pihak sekolah dan setelah beberapa hari berlalu baru dibagikan tapi tidak full Rp. 1,8 juta.

“Pemotongan tidak jelas buat apa, hanya ada info untuk pemotongan administrasi 100 ribu tapi anak-anak hanya nerima cuma 400,” ujarnya.

Baca juga DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi Gelar Santunan Di Jum’at Ke-5 Tahun 2026

Saat awak media jurnaltipikor.com/ datang ke sekolah MA Nagrak Madani mencoba mengkonfirmasi pihak sekolah, namun kepala sekolah sedang tidak ada. Dicoba dihubungi melalui sambungan Telpon dan chat Whatsapp pun tidak mendapat jawaban.

Guru-guru yang ada disekolah pun tidak bisa memberikan keterangan dan mencoba menghubungi kepala sekolah via sambungan Telpon tapi tak kunjung mendapat jawaban.

Sampai berita ini ditayangkan, pihak sekolah Madrasah Aliyah Nagrak Madani belum memberikan tanggapannya terkait dugaan pemotongan PIP yang merupakan hak siswa.

(Rama)

Kejati NTB ‘Tabuh Genderang’ TPPU Samota: Kejar Aliran Dana Melampaui Batas Wilayah Sumbawa!

MATARAM, JURNAL TIPIKOR – Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat (Kejati NTB) memastikan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam pusaran korupsi pengadaan lahan Sirkuit MXGP Samota tidak akan berhenti di satu titik.

Berbekal hasil audit Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), jaksa penyidik kini tengah membidik seluruh muara aliran dana haram yang disinyalir menyebar ke berbagai wilayah dan sektor.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB, Muh. Zulkifli Said, menegaskan bahwa strategi penyidikan TPPU ini bersifat dinamis dan mengikuti ke mana pun uang hasil korupsi tersebut “mengalir”.

“TPPU itu tidak hanya dan harus di Sumbawa saja, tapi TPPU itu membuka tabir keseluruhan hasil audit dari PPATK. Jika ada aliran uang ke wilayah lain, itu yang kita kejar,” tegas Zulkifli di Mataram, Jumat (30/1)

Baca juga Komut BPR Christa Jaya Tersangka Korupsi Bank NTT, Jaksa Cium Aroma Kredit Fiktif Rp5 Miliar!

Satu Perintah, Seribu Arah Penelusuran

Penyidikan TPPU ini dipastikan tetap menjadi satu kesatuan dengan kasus pokok korupsi pengadaan lahan seluas 70 hektare di Samota. Namun, ruang lingkupnya jauh lebih luas.

Zulkifli menjelaskan bahwa pihaknya tidak hanya terpaku pada kerugian negara di proyek fisik, melainkan fokus pada fenomena follow the money.

Beberapa poin krusial dalam perkembangan kasus ini antara lain:

  •  Audit PPATK sebagai Kunci: Hasil analisis transaksi keuangan menjadi peta jalan penyidik untuk melacak aset dan mutasi rekening para tersangka.
  • Pengembalian Kerugian Bukan Penghalang: Meski telah ada pengembalian uang sebesar Rp6,7 miliar pada tahap penyidikan korupsi, Kejati menegaskan hal tersebut tidak menghapus atau menghentikan proses hukum TPPU.
  • Koneksi Antarwilayah: Penyidik tengah mendalami dugaan keterlibatan pihak lain, termasuk pemeriksaan notaris hingga orang dekat tersangka utama, guna melihat apakah ada

“pencucian” aset di luar proyek Samota, termasuk isu yang berhembus mengenai lahan di lingkar Sirkuit Mandalika.

Baca juga DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi Gelar Santunan Di Jum’at Ke-5 Tahun 2026

Pendalaman Rahasia Penyidik
Terkait pemeriksaan intensif terhadap sejumlah notaris serta ajudan tersangka Subhan (mantan Kepala BPN Lombok Tengah), pihak Kejati NTB memilih untuk tetap berhati-hati.

Zulkifli menyatakan bahwa saat ini tim penyidik masih membutuhkan ruang untuk bekerja tanpa gangguan spekulasi.

“Sementara masih pendalaman semua. Biar teman penyidik bekerja dahulu. Yang jelas ini sudah penyidikan, kita belum bisa komentari lebih jauh mengenai keterkaitan dengan wilayah lain (Mandalika),” pungkasnya.

Dengan bergulirnya penyidikan TPPU ini, Kejati NTB mengirimkan pesan kuat bahwa pemulihan aset negara (asset recovery) akan dilakukan secara totalitas, menyasar hingga ke akar-akar persembunyian harta hasil kejahatan.(*)

Komut BPR Christa Jaya Tersangka Korupsi Bank NTT, Jaksa Cium Aroma Kredit Fiktif Rp5 Miliar!

KUPANG, JURNAL TIPIKOR – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kupang resmi menetapkan Komisaris Utama BPR Christa Jaya, Christopher Riyanto, sebagai tersangka baru dalam skandal dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTT senilai Rp5 miliar.

Keputusan berani ini diumumkan langsung oleh Kepala Kejari Kota Kupang, Sherly Manutede, dalam jumpa pers yang digelar Jumat pagi.

Sherly menegaskan bahwa penetapan ini didasarkan pada bukti-bukti kuat yang muncul selama proses penyidikan dan dipertegas oleh fakta-fakta di persidangan.

Baca juga DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi Gelar Santunan Di Jum’at Ke-5 Tahun 2026

Aliran Dana “Siluman” ke Rekening Pribadi

Modus operandi yang diungkap pihak kejaksaan tergolong sangat rapi namun terendus oleh penyidik. Dari total kredit di Bank NTT, ditemukan aliran dana sebesar Rp3,5 miliar yang masuk ke rekening penampungan di BPR Christa Jaya Perdana.

Namun, alih-alih digunakan sesuai peruntukannya, dana tersebut justru dialihkan secara berantai.

“Dana itu dialihkan ke rekening pihak lain, yang pada akhirnya bermuara di rekening pribadi Christopher Riyanto. Fakta persidangan menunjukkan dana itu mengalir langsung ke sana,” tegas Sherly.

Baca juga Invasi Maung di Tanah Gajah Putih: Persib Bandung Siap Terkam Ratchaburi FC di 16 Besar ACL 2!

Dalih Tersangka dan Langkah Tegas Kejaksaan

Dalam persidangan sebelumnya, Christopher sempat berkilah dengan mengaku tidak tahu-menahu mengenai asal-usul uang miliaran rupiah yang masuk ke rekening pribadinya. Namun, alasan tersebut dipatahkan oleh pihak Kejari.

“Setiap transaksi keuangan pasti ada keterangan banknya. Jadi, tidak mungkin tersangka tidak mengetahui dari mana uang itu berasal,” tambah Sherly dengan lugas.

Guna memastikan proses hukum berjalan lancar, Kejari Kota Kupang telah mengambil langkah-langkah strategis:

  • Cekal Imigrasi: Berkoordinasi dengan pihak Imigrasi untuk melarang Christopher Riyanto bepergian ke luar negeri.
  • Penelusuran Aset: Penyidik tengah melacak penggunaan dana tersebut untuk kepentingan apa saja.
  • Rencana Penahanan: Saat ini jaksa masih melengkapi alat bukti tambahan sebelum melakukan penahanan secara resmi.

Sherly juga menggarisbawahi bahwa penetapan tersangka ini murni merupakan hasil penegakan hukum tanpa adanya intervensi dari pihak luar. “Ini murni hasil penyelidikan kami, tidak ada desakan dari siapa pun,” tutupnya.

Sumber : Antara

Editor : Azi

DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi Gelar Santunan Di Jum’at Ke-5 Tahun 2026

Sukabumi, jurnaltipikor.com/,Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPD IWO I) Kabupaten Sukabumi, kembali menggelar acara santunan di Jum'at ke-5 tahun 2026. Acara berlangsung di kantor DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi, Perum Pusaka Bumi Parungkuda Blok A-06, Desa Parungkuda, kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jum'at (30/01/2026).

Acara santunan ini merupakan salah satu program DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya anak-anak yatim piatu dalam upaya mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang Mubarokah.

"Acara santunan ini adalah bukti kepedulian kami terhadap masyarakat, terutama anak-anak yatim piatu. Kami berharap, bantuan ini dapat membantu mereka dalam menjalani kehidupan sehari-hari," ujar Heriyadi, Ketua DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi.

Baca juga Invasi Maung di Tanah Gajah Putih: Persib Bandung Siap Terkam Ratchaburi FC di 16 Besar ACL 2!

Acara ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi dan diisi bukan hanya dengan pemberian santunan saja akan tetapi dilakukan pendataan juga terkaiit kebutuhan sekolah anak-anak yatim piatu.

DPD IWO Indonesia Kabupaten Sukabumi berkomitmen untuk terus melaksanakan program-program sosial kemasyarakatan di tahun 2026, sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat dan wujud nyata menjadikan Kabupaten Sukabumi yang Maju, Unggul, Berbudaya, dan Berkah (Mubarokah).

(Rama)