News

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menekankan pentingnya peran generasi penerus dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kota Bandung. Hal ini disampaikannya saat bertemu dengan para tokoh lintas agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bandung pada Rabu, 30 Juli 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Farhan secara khusus meminta kepada para tokoh FKUB untuk mulai mempersiapkan kader generasi penerus.

“Kearifan yang sudah lama dibangun harus diturunkan kepada penggantinya,” ujar Farhan. Ia menegaskan bahwa posisi di FKUB bukanlah jabatan politik atau karier, melainkan sebuah amanah untuk menjaga kedamaian di tengah keberagaman.

“FKUB itu bukan jabatan karier, tapi amanah. Maka harus ada regenerasi yang siap untuk melanjutkan,” tambahnya.

Baca juga Pemerintah Kota Bandung Tegaskan Penanggulangan Bencana adalah Tanggung Jawab Bersama dalam Konsep Pentahelix

Farhan menyoroti pentingnya manajemen perbedaan di tengah potensi konflik yang masih bisa terjadi. “Ancaman konflik antar umat beragama itu masih ada. Biasanya ditangani secara represif. Tapi jika tidak dikelola dengan baik, bisa menyebar ke mana-mana. Karena itu, semangat masing-masing kelompok dalam menjaga kebenaran keyakinannya harus dikelola dengan bijak,” jelasnya.

Ia menilai FKUB sebagai forum strategis yang peranannya harus menyentuh hingga ke tingkat masyarakat.

“Terima kasih dan penghargaan untuk FKUB yang terus menjaga kerukunan di Kota Bandung. Kita pastikan tidak ada pelanggaran terhadap kerukunan umat beragama di sini,” pungkas Farhan,

Baca juga Kejati Bengkulu Periksa Gubernur Helmi Hasan sebagai Saksi dalam Kasus Korupsi Mega Mall dan PTM Kota Bengkulu

mengapresiasi kontribusi FKUB.
Menanggapi hal tersebut, Ketua FKUB Kota Bandung, Ahmad Suherman, menyatakan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam menciptakan kenyamanan di tengah masyarakat yang heterogen.

“Forum ini hadir untuk memastikan suasana damai tetap terjaga. Kami terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menjalankan keyakinannya,” ujar Herman.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menegaskan bahwa penanganan bencana tidak dapat dibebankan hanya kepada satu instansi, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif yang melibatkan berbagai pihak. Hal ini disampaikannya di Balai Kota Bandung, Rabu (30/7).

“Pengelolaan bencana tidak boleh hanya menjadi tugas satu instansi semata. Ini tanggung jawab bersama, melibatkan pemerintah, dunia usaha, komunitas, media, dan masyarakat. Itulah konsep pentahelix yang harus kita jalankan bersama,” ujar Erwin.

Erwin juga memaparkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung telah mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis dalam penanggulangan bencana. Ini termasuk penguatan sistem peringatan dini di kawasan rawan bencana serta sosialisasi dan edukasi kebencanaan sejak dini melalui sekolah dan komunitas.

Baca juga Kejati Bengkulu Periksa Gubernur Helmi Hasan sebagai Saksi dalam Kasus Korupsi Mega Mall dan PTM Kota Bengkulu

Di sisi lain, Dewan Pengawas Syariah Forum Zakat Jawa Barat, Angga Nugraha, menyampaikan bahwa kolaborasi antara Forum Zakat dan Pemkot Bandung telah terjalin erat, khususnya dalam isu kebencanaan dan kemanusiaan.

“Forum Zakat adalah wadah koordinasi bagi 37 lembaga zakat di Kota Bandung. Saat ini kami sudah terhubung dengan BPBD Jabar dalam satu grup. Kami siap bantu melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas relawan dan amil zakat,” jelas Angga.

Ia menambahkan, sinergi ini tidak hanya terbatas pada penanganan bencana, tetapi juga mencakup program sosial yang lebih luas.

“Kami merasa terbantu dengan kehadiran Pemkot Bandung. Harapannya, sinergi ini bisa terus tumbuh. Bantuan infak dan sedekah yang kami salurkan juga bisa lebih tepat sasaran,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung, Didi Ruswandi, mengemukakan bahwa pendekatan utama yang dilakukan oleh BPBD adalah membangun kapasitas masyarakat secara langsung.

Baca juga KPK Cegah Tiga Orang Terkait Dugaan Korupsi di Perusahaan Patungan RI-Jepang

BPBD Kota Bandung terus memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana melalui berbagai program edukasi dan simulasi.
“Kami fokus pada pembangunan kapasitas masyarakat dengan pola simulasi. Tujuannya agar warga tahu apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi,” ujar Didi.

Ia menjelaskan bahwa peningkatan kesiapsiagaan ini dilakukan melalui tiga aspek utama: komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan. “Kami ingin masyarakat bisa menyelamatkan diri dengan baik. Salah satu kuncinya adalah pemahaman mitigasi sejak dini,” tambahnya.

Selain kesiapsiagaan, BPBD juga memprioritaskan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama untuk daerah rawan bencana. “Kami juga fokus pada rehabilitasi lahan kritis, termasuk penguatan lereng yang berpotensi longsor serta penanganan pasca bencana,” pungkas Didi.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (KIP Jabar) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) secara resmi meluncurkan Program Electronic Monitoring and Evaluation (E-Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

Peluncuran yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Selasa, 29 Juli 2025, ini diikuti oleh seluruh badan publik dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Jawa Barat.

Acara penting ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Husni Farhani Mubarak, didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman.
Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan peran krusial informasi publik dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan yang tepat.

“Kesejahteraan masyarakat Jawa Barat masih belum optimal. Informasi yang dikelola dengan baik bisa menjadi alat pengambil keputusan yang berdampak nyata,” ujar Herman.

Baca juga Wakil Wali Kota Bandung Tegaskan Studi Tur SD-SMP Tidak Wajib dan Tidak Boleh Membebani Orang Tua

Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi publik tidak boleh hanya menjadi rutinitas administratif, melainkan harus berorientasi pada dampak.

Herman Suryatman juga mengungkapkan target Pemprov Jabar untuk menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi istimewa yang ditopang oleh tata kelola informasi publik yang kuat pada tahun 2029.

Senada dengan hal tersebut, Ketua KIP Jabar, Husni Farhani Mubarak, menyatakan bahwa keterbukaan informasi adalah bagian integral dari tata kelola yang baik dan harus dibudayakan di lingkungan birokrasi.

“Keterbukaan informasi adalah kewajiban, kepatuhan, dan pada akhirnya menjadi budaya. Kami berharap keterbukaan ini dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Husni.

Ia menambahkan bahwa tema Monitoring dan Evaluasi (Monev) tahun ini adalah “Keterbukaan Informasi Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat.”

Baca juga Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Cabut Paspor Riza Chalid, Upaya Pemulangan Terus Berlangsung

Kepala Bidang Diseminasi Informasi Diskominfo Kota Bandung, Susi Darsiti, menyampaikan apresiasinya terhadap peluncuran E-Monev ini.

“Kami dari Kota Bandung sangat mengapresiasi peluncuran E-Monev 2025 ini. Ini merupakan upaya konkret dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat,” ujar Susi.

Ia juga menegaskan kesiapan Diskominfo Kota Bandung bersama Tim PPID Utama untuk mendukung penuh seluruh tahapan proses E-Monev, termasuk pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ), presentasi uji publik, dan pengembangan inovasi keterbukaan informasi.

“Kami siap berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan. Prinsip keterbukaan informasi sudah menjadi komitmen dan bagian dari tata kelola pemerintahan di Kota Bandung,” tambahnya.

Baca juga KPK Dalami Perintah Pemberian Suap dalam Kasus Proyek Jalan di Sumut

Peluncuran E-Monev ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-Jawa Barat. Dari Kota Bandung, turut hadir Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bidang Diseminasi Informasi,

Subkoordinator Penguatan KIP, serta Tim PPID Utama. Program E-Monev ini diharapkan dapat semakin mendorong transparansi dan akuntabilitas badan publik di Jawa Barat demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(Her)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR – Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, kembali menegaskan bahwa kegiatan studi tur bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Bandung tidak bersifat wajib dan dilarang membebani orang tua murid.

Penegasan ini disampaikan Erwin di Balai Kota Bandung pada Selasa, 29 Juli 2025, sebagai bentuk dukungan penuh terhadap kebijakan Wali Kota Bandung terkait pelaksanaan studi tur di sekolah.

“Saya tidak akan melebihi apa yang sudah disampaikan Pak Wali. Sebagai wakil, saya mendukung kebijakan beliau. Terpenting adalah bagaimana kita menjaga agar kegiatan ini tidak memberatkan masyarakat,” ujar Erwin.

Baca juga Wakil Wali Kota Bandung Ajak Mahasiswa Jadi Mitra Strategis Pembangunan Kota Lewat Sekolah Advokasi

Erwin menjelaskan bahwa pengelolaan pendidikan tingkat SD dan SMP berada di bawah kewenangan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, sementara SMA dan SMK menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, kebijakan studi tur khusus untuk SD dan SMP diatur sedemikian rupa agar tidak memberatkan.

“Kota Bandung hanya mengatur SD dan SMP. Maka dari itu, kebijakan studi tur juga diatur agar tidak menjadi beban. Tidak ada kewajiban studi tur. Ini harus jadi perhatian,” terangnya.

Lebih lanjut, Erwin juga mengemukakan bahwa istilah “studi tur” perlu diubah di masa mendatang karena kegiatan tersebut tidak berkaitan langsung dengan nilai akademik siswa.

“Studi tur ini tidak masuk nilai akademik. Jangan sampai ada sekolah yang memaksakan, apalagi sampai ada surat edaran yang bersifat paksaan. Kita tahu tidak semua orang tua mampu. Kita harus bijaksana,” tegasnya.

Baca juga Pemerintah Kota Bandung Jajaki Kerja Sama Pengelolaan Sampah dengan PT Adhi Karya, Targetkan Olah 700 Ton Sampah Harian

Meskipun demikian, Erwin tidak melarang sekolah atau siswa untuk mengadakan kegiatan di luar kelas seperti piknik atau wisata edukatif, selama kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela dan tidak dikaitkan dengan penilaian akademik siswa.

“Kalau mau piknik atau wisata, silakan saja. Tapi jangan dikaitkan dengan nilai akademik. Itu yang penting,” imbuhnya.

Menyikapi status Kota Bandung sebagai kota tujuan wisata, Erwin menambahkan bahwa Pemkot Bandung akan terus berupaya meningkatkan infrastruktur dan fasilitas umum. Hal ini bertujuan agar berbagai destinasi di Bandung dapat dimanfaatkan secara optimal oleh wisatawan, termasuk untuk kegiatan edukatif non-akademik.

“Bandung ini kota tujuan wisata. Alhamdulillah sekarang banyak event, kita evaluasi terus. Kita juga akan dorong wisata tematik, makanya fasilitas publik seperti taman dan kawasan heritage kita perbaiki. Sistem juga kita benahi. Lihatlah sisi positifnya,” pungkas Erwin.

(Yan/red)