News

Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H., dan Anggota Bapemperda Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro, S.ST., menghadiri undangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam acara Koordinasi Nasional Produk Hukum Daerah Tahun 2025, di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu, 27 Agustus 2025.

Lewat acara ini, Kemendagri ingin pemerintah daerah untuk fokus pada penguatan produk hukum daerah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi mandiri. Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Bandung, H. Asep Mulyadi menilai acara ini bagi penting bagi pemerintah daerah.

“Jadi 3 hari ini di Kendari kita dapat undangan dari Kemendagri untuk melakukan rapat koordinasi terkait dengan produk hukum daerah. Acara ini sangat krusial mengingat perbedaan kemampuan fiskal setiap daerah,” tutur pria yang biasa disapa Kang Asmul itu.

Asep Mulyadi mengatakan, peraturan daerah (Perda) harus dirancang untuk membuka ruang bagi pelaku usaha swasta, khususnya di sektor ekonomi kreatif. Ia meyakini bahwa dengan memberikan ruang yang luas, inovasi dan perkembangan bisnis akan tumbuh pesat.

“Kalau mereka diberikan ruang, diberikan kesempatan terus, tumbuh usaha dan bisnisnya di bidang swasta, maka itu akan punya pengaruh besar buat pertumbuhan dan perkembangan sebuah kota,” katanya.

Baca juga Kolaborasi Tiga Pihak, 120 Rumah di Kota Bandung Diresmikan Melalui Program Gotong Royong Renovasi Rumah Merah Putih

Meskipun Kota Bandung sudah dikenal sebagai kota kreatif, Asep menekankan perlunya penguatan kebijakan. Salah satu fokus utama adalah penyusunan rencana induk pengembangan ekonomi kreatif yang terstruktur. Selain itu, ia juga menyoroti kehati-hatian dalam mengelola pendapatan daerah.

“Nah, ini juga kita harus hati-hati dalam memperlakukannya karena hari ini kondisi masyarakat tentu saja sedang menghadapi tantangan yang tidak ringan,” ujar Asep. Meski begitu, ia meminta pemerintah harus hadir dengan program yang menunjukkan kepedulian dan keberpihakan kepada masyarakat.

Senada dengan Asep Mulyadi, Anggota Bapemperda Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro menekankan relevansi acara ini untuk dibawa ke Kota Bandung. “Tentu, acara ini sangat penting. Apalagi kalau kita melihat bagaimana situasi global, nasional, dan juga untuk dibawa ke daerah,” kata Susanto.

Baca juga Jaga Warga Jaga Kota: Kecamatan Sukajadi, Sukasari dan Cidadap Kondusif

Ia menyoroti tiga aspek utama yang dibahas dalam Rakornas yakni kesehatan fiskal, peran ekonomi kreatif sebagai tulang punggung ekonomi, dan pelayanan publik. “Kita melihat bagaimana dalam hal terkaitan kesehatan fiskal, kedua bagaimana juga ekonomi kreatif adalah menjadi punggung dalam hal situasi ekonomi yang tidak menentu pada saat ini, dan ketiga adalah bagaimana pelayanan publik,” tutur Susanto.

Susanto menegaskan komitmen Bapemperda untuk mendorong perbaikan pelayanan publik di Kota Bandung. “Tentu ini adalah kita dorong bagaimana pelayanan-pelayanan publik di kota Bandung mudah-mudahan bisa lebih cepat dan tepat dalam hal kemudian mengurus perizinan bagi para pebisnis,” katanya.

DPRD berharap hasil dari Rakornas ini dapat menjadi masukan berharga bagi Bapemperda Kota Bandung dalam menyusun peraturan daerah yang lebih adaptif, responsif, dan mampu mendorong kemajuan Kota Bandung di masa depan

(Humas DPRD KOTA BANDUNG)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Sebanyak 120 rumah tidak layak huni di RW 12, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, resmi diserahterimakan pada Rabu, 3 September 2025.

Peresmian ini menandai rampungnya renovasi rumah melalui Program Gotong Royong Renovasi Rumah Merah Putih Tahun 2025, sebuah inisiatif kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa sektor perumahan menjadi perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

“Program ini bukan hanya menyediakan rumah, tapi juga menggerakkan ekonomi. Ada ribuan lapangan kerja, industri bahan bangunan, hingga peluang usaha baru untuk rakyat,” ujar Menteri Maruarar.

Baca juga Jaga Warga Jaga Kota: Kecamatan Sukajadi, Sukasari dan Cidadap Kondusif

Ia juga menambahkan, pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan 350.000 rumah subsidi, jumlah terbesar sepanjang sejarah.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menekankan pentingnya ketersediaan sanitasi yang layak. “Targetnya dalam tiga tahun ke depan tidak boleh ada lagi rumah kumuh di Jawa Barat. Setiap rumah harus punya MCK sendiri. Tidak boleh ada lagi yang buang air di sungai atau sawah,” tegasnya.

Selain itu, Gubernur Dedi juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan skema asuransi ketenagakerjaan untuk para pekerja informal, sebagai bentuk perlindungan bagi keluarga mereka.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, melaporkan pencapaian di wilayahnya, di mana Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia menjadi mitra strategis.

“Dari komitmen 500 rumah, hingga kini 126 unit sudah rampung, 54 unit sedang dikerjakan, dan sisanya ditargetkan selesai sebelum Lebaran 2026,” jelasnya.

 Baca Juga Wali Kota Bandung Lantik 54 Pejabat, Tekankan Pentingnya Inovasi dan Akuntabilitas

Secara nasional, Yayasan Buddha Tzu Chi berkomitmen merenovasi 4.000 unit rumah, dengan 358 unit telah selesai dan 3.417 unit lainnya dalam proses pengerjaan.

Khusus di Jawa Barat, dari target 2.000 unit, tercatat 131 rumah telah rampung dan 89 unit dalam proses.

“Ini adalah bukti nyata kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan mitra sosial seperti Tzu Chi,” ujar Wali Kota Farhan.

Ia juga menambahkan bahwa semangat gotong royong lintas agama dan lintas sektor ini membuktikan bahwa kepedulian dapat menyatukan semua pihak.

Baca juga Saan Mustopa Klarifikasi Status Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach di DPR

Peresmian ini menjadi simbol bahwa pembangunan perumahan bukan sekadar urusan fisik, melainkan juga pembangunan martabat dan kesejahteraan masyarakat.

Kolaborasi antara Kementerian PKP, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung, dan Yayasan Buddha Tzu Chi diharapkan menjadi model bagi daerah lain untuk mempercepat penyediaan hunian sehat dan layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

(Diskominfo kota Bandung)

Bandung, JURNAL TIPIKOR – Sebagai langkah antisipasi dan memastikan masyarakat aman dan nyaman, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah menerapkan Siskamling di seluruh kecamatan di Kota Bandung.

Kali ini, Rabu 3 September 2025 pukul 20.00 WIB, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan didampingi unsur Forkopimcam, dan OPD terkait juga turut memantau dan memastikan Kecamatan Sukajadi, Sukasari dan Cidadap aman.

“Kita masih posisi siaga, tiap hari bisa terjadi apapun. Kita harus jaga diri, itu sebabnya ada program Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota,” ungkap Farhan.

Baca juga Wali Kota Bandung Lantik 54 Pejabat, Tekankan Pentingnya Inovasi dan Akuntabilitas

Farhan juga meninjau situasi di Kecamatan Sukasari. Hal yang sama pun ia katakan bahwa aparat kewilayah hingga tokoh masyarakat wajib berkolaborasi untuk memastikan situasi kondisi di wilayah dipastikan kondusif.

Setelah di Kecamatan Sukasari, Farhan melanjutkan ke Kecamatan Cidadap.

“Saya apresiasi pasukan Linmas hebat, kita harus menunjukan Kota Bandung ini guyub warganya,” kata Farhan

Baca juga Saan Mustopa Klarifikasi Status Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach di DPR

Saat berkeliling, Farhan menyempatkan berbincang dengan dengan sejumlah warga. Salah satunya pedagang pecel lele di kawasan Sukajadi, yang persis dekat dengan kantor kecamatan.

Ibu Minah sebagai pedagang pecel lele mengatakan, ketersediaan beras untuk berjualan aman.

Terlebih ketika ia berbelanja ke pasar tradisional pun stok dan harga masih relatif terjangkau.

“Beras dan kebutuhan berdagang aman,” katanya.

Tak jauh dari tempat pecel lele, Jiranto yang merupakan pedangan nasi goreng pun melontarkan hal yang sama.

Baca juga KPK Sita 15 Mobil Milik Mantan Anggota DPR Satori Terkait Korupsi

Selama ia berjualan kondisi wilayah aman dan para pembeli pun terasa nyaman.

“Alhamdulilah situasi di sini aman. Kalau ketersediaan bahan berjualan juga aman. Mulai dari Beras, sayuran sampai telur, “ ungkapnya.(Diskominfo kota Bandung)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR– Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, hari ini resmi melantik 54 pejabat di Balai Kota Bandung. Pelantikan ini menandai langkah strategis Pemkot Bandung untuk memperkuat layanan publik dan mempercepat pemulihan kota pasca-masa krisis yang terjadi pekan lalu.

Dalam pidatonya, Wali Kota Farhan menekankan bahwa pelantikan ini adalah momentum kebangkitan Kota Bandung.

“Hari ini adalah bukti nyata bahwa Kota Bandung telah pulih 100 persen. Keberhasilan ini tidak lepas dari kekompakan dan solidaritas seluruh masyarakat,” ujarnya.

Baca juga Saan Mustopa Klarifikasi Status Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach di DPR

Tiga Pejabat Tinggi Pratama Resmi Dilantik

Pelantikan ini mencakup tiga pejabat tinggi pratama yang akan memegang peran kunci dalam pemerintahan kota, yaitu:

•  Sony Adam sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
• Salman Fauzi sebagai Kepala Badan Kesbangpol.
• Yasa Hanafiah sebagai Sekretaris DPRD Kota Bandung.

Wali Kota Farhan mengingatkan para pejabat baru untuk menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme tinggi.

Ia meminta mereka untuk terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Pelantikan 51 Pejabat Fungsional Beragam Bidang

Baca juga KPK Sita 15 Mobil Milik Mantan Anggota DPR Satori Terkait Korupsi

Selain pejabat tinggi pratama, Wali Kota Farhan juga melantik 51 pejabat fungsional dari berbagai bidang. Keberagaman profesi ini, mulai dari analis kebijakan, tenaga kesehatan, hingga pengelola arsip, mencerminkan komitmen Pemkot Bandung untuk meningkatkan cakupan layanan

Beberapa nama yang dilantik antara lain:

• Ringgas Hajopan Pane, Analis SDM Aparatur Ahli Madya.
• Anton Sugiana Agustus, Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya.

Secara spesifik, Wali Kota Farhan memberikan arahan kepada beberapa pejabat fungsional. Ia meminta para analis kebijakan untuk menghadirkan rekomendasi berbasis data, sementara analis ketahanan pangan diminta fokus pada analisis gizi untuk membantu menekan angka stunting.

Kepada pengelola arsip, Wali Kota Farhan menekankan pentingnya digitalisasi arsip sebagai memori kolektif dan bukti akuntabilitas. “Arsip adalah sejarah sekaligus tanggung jawab kita,” tegasnya.

Di sektor kesehatan, ia mengingatkan bidan dan perawat sebagai garda terdepan layanan pemerintah. Sementara itu, di bidang investasi, penata kelola penanaman modal diminta menciptakan iklim usaha yang sehat untuk menarik investor dan memperkuat ekonomi kota.

Baca juga KPK Dalami Penjualan Mobil Ilham Akbar Habibie ke Ridwan Kamil Terkait Kasus Korupsi Bank BJB

Acara pelantikan ini ditutup dengan pesan dari Wali Kota Farhan agar seluruh ASN menjalankan tugas dengan integritas dan tidak tergoda kepentingan jangka pendek.

“Mari wujudkan Bandung Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis,” pungkasnya.

(Diskominfo kota Bandung)

BANDUNG, JURNAL TIPIKOR — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menekankan peran krusial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas kota.

Hal ini disampaikan Farhan saat melantik Salman Fauzi sebagai Kepala Kesbangpol Kota Bandung di Balai Kota Bandung pada Rabu, 3 September 2025.
Dalam pidatonya, Farhan menyebutkan bahwa amanah terpenting Kepala Kesbangpol adalah melanjutkan dan memperkuat kondusivitas yang telah tercipta kembali dalam beberapa hari terakhir. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dan komunikasi internal.

“Amanah terpenting Kepala Kesbangpol adalah menjaga kondusivitas yang telah kita kembalikan bersama dalam beberapa hari terakhir. Tantangan terbesar adalah membangun kolaborasi dan chemistry dengan internal,” kata Farhan.

Baca juga Saan Mustopa Klarifikasi Status Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach di DPR

Farhan menyatakan keyakinannya terhadap kualitas dan pengalaman aparatur Kesbangpol Kota Bandung. Meskipun demikian, ia tetap meminta seluruh jajaran untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat kohesi politik di tengah dinamika yang ada.

Ia menilai keberhasilan Kota Bandung menjaga stabilitas politik baru-baru ini adalah bukti ketangguhan masyarakat. Pengalaman ini diharapkan dapat menjadi pelajaran berharga untuk menghadapi tantangan politik di masa depan.

Lebih lanjut, Farhan menyampaikan bahwa kondisi politik yang kondusif adalah modal utama untuk menjalankan program-program pembangunan.

Ia berharap Kesbangpol dapat menjadi jembatan bagi aspirasi masyarakat secara sehat, bekerja sama dengan perangkat daerah lainnya.

“Jangan biarkan perilaku pejabat publik memicu ketidakpuasan masyarakat. Jadilah benteng menjaga kedamaian dan kesatuan di Kota Bandung,” pesan Farhan, mengakhiri pesannya.

(Diskominfo kota Bandung)